tarif rupiah dibwa h nol
Post on 12-Apr-2018
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 1/11
BADANPUSATSTATISTIK
PERATURAN
KEPALA
BADAN
PUSAT
STATISTIK
NOMOR
1 TAHUN
2012
TENTANG
PERSYARATANDANTATACARA
PENGENAAN
ARIF
RPo,
00
(NoL RUPIAH)
TERHADAP
PIHAK
TERTENTU
TAS
PENERIMAAN
NEGARA
BUKAN
PAJAK
YANG
BERLAKU
PADA
BADAN
PUSAT
STATISTIK
BADAN
PUSAT
STATISTIK
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 2/11
BADANPUSATSTAT'STIK
PERATURANKEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR i TAHUN 2012
TENTANG
PERSYARATANDAN TATA CARA PENGENAANTARIF
RPO,OO
NOL
RUPIAH)
TERHADAP
PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU
PADA BADAN PUSAT STATISTIK
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STAT]STIK,
: bahwa berdasarkarr ketentuan
Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor
54
Tahun 2OO9 entang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaal
Negara Bukan Pajak
yang
Berlaku
Pada Badan Pusat Statistik,
perlu
menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan
Tata
Cara
Pengenaan Tarif RpO,OO
No1
Rupiah) Terhadap
Pihak
Tertentu atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang
Berlaku
pada
Badan
Pusat
Statistik;
:
1
Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 39, Tamba-han
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1997
tentang
Penerirnaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 43, Tambahan
Lembararr Negara Republik Indonesia
Nomor
3687);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaal Negara Bukan
Pajak
{Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahar Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peratural
Pemerintah Nomor
52
Tahun 1998
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1998
Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun
2009 tentang
Jenis dan
Tarif
atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan
Pajak
yang
Berlaku
pada
Badarr Pusat Statistik
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun
2005, Tamba-han Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4579);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2OO7 entang Badan
Pusat Statistik;
Mengingat
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 3/11
-2-
6.
Keputusal
Presiden
Republik
Indonesia
Nomor
163
Tahun
1998 tentang
Sekolah
Tinggi
Ilmu
Statistik;
7. Peraturan
Kepala
Badan
Pusat
Statistik
Nomor
7 Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Pusat
Statistik;
8.
Keputusan
Kepala
Badan
Pusat
Statistik
Nomor
121
Tahun
2OOI
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Perwakilan
Badan
Pusat
Statistik
di Daerah;
Memperhatikan
: Surat
Menteri
Keualgan
Nomor
S-670/MK'O2l20ll
tanggal
25 Oktober
2011
perihal Persetujuan
Naskah
Peraturan
KePala
Badaa
Pusat
Statistik;
MEMUTUSKAN:
MenetapKAN
:
PERATURAN
KEPALA
BADAN
PUSAT
STATISTIK
TENTANG
PERSYARATAN
DAN
TATA
CARA
PENGENAAN
TARIF
RPO,OO
NOL
RUPIAH)
TERHADAP
PIHAK
TERTENTU
ATAS
PENERIMAAN
NEGARA
BUKAN
PAJAK
YANG
BERLAKU
PADA
BADAN
PUSAT
STATIST]K.
Pasa]
I
(1)
Terhadap
pihak tertentu,
untuk
penjualan
publikasi
cetakan,
putrlikasi elektronik/
soflcopA,
data
mentah,
dan/atau
peta
digital
wilayah
dapat
dikenakan
tarif
sebesar RpO,00 (Nol RuPiah).
(2)
Pihak
tertentu
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
terdiri
atas:
a.
Instalsi
pemerintah
pusat dan daerah;
b.
Lembaga
negara;
c.
Perwakilan
negara
asing;
atau
d.
Lembagainternasional.
Yasal z
[1)
Pengenaan
tarif
sebesar
RpO,OO
Nol
Rupiah)
terhadap
pihak
tertentu
sebesar
dimaksud
da'lam
Pasal
1 ayat
(2)
diberikan
untuk
layanal
sebagai
berikut:
a.
publikasi cetakarr
sebanyak
1
(satu) eksemplar
publikasi cetakan;
b.
publikasi elektronik/
solcopy
sebanyak
1
(satu) keping
publikasi elektronik;
c. data
mentah
sampai
dengan
5
MB
(lima Mego Bgtes);
dan
/atala
d. peta digital wilayah sebanyak 1 (satu) peta'
i
i
I
I
I
I
I
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 4/11
(21
-o-
Instarrsi
pemerintah pusat
dan daerah
serta lembaga
negara
yang
melaksalakan
kegiatan terkait
tugas
perencanaai pembangunan,
pengelolaarr keuangan
negara,
pengawasan
da.I]
pemeriksaan
keualgan dan
pembangunan, dar/ atau penanggulangan bencana yang
bersifat nasional
dan lintas sektor
dapat diberikan
publikasi
cetakan,
publikasi
eleklronlkl
softcopg, data
mentah, dan/atau
peta
digital
wilayah lebih banyak
dari
satuan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1).
Pasa-l 3
Pengenaan tarif sebesar
RpO,OO
No1
Rupiah) terhadap
pihak
tertentu sebagaimana
dimaksud
dalam Pasa-l 2
ayat
(21
dapat diberikan apabila
terpenuhi dokumen
persyaratan sebagaiberikut:
a.
untuk instansi
pemerintah pusat, melampirkan surat
permohonan
yang
ditandatangali
oleh
pimpinan
instansi
pusat,
atau
yang
mewakili
paling
rendah
setingkat eselon
I;
b. untuk instansi
pemerintah
daerah,
melampirkan surat
permohonan yang
ditandatangani
oleh
pimpinan
instansi daerah, atau
yang
mewakili
paling
rendah
setingkat eselon
II;
c. untuk
lembaga nega-ra,
melampirkan surat
permohonan
yang
ditandata-ngani oieh
pimpinan
lembaga nega,ra, atau yang mewakili paling rendah
setingkat
eselon I;
d. untuk
perwakilal
negara
asing, melampirkan surat
permohonan yang
ditandatangani oleh
duta besar atau
yang
berwenang
mewakilinya;
e. untuk
lembaga
internasional, melampirkan surat
permohonan yang
ditandatangani oleh
kepala lembaga
internasional
atau
yang
berwenang
mewakilinya.
l,embaga internasional
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf e merupakan
lembaga internasional
sebagaimana tercantum da-lam Peraturan Menteri
Keualgan
yarrg
mengatur mengenai
Penetapan
Organisasi-Organisasi
Internasional darr Pejabat-Pejabat
Perwakilan
Organisasi Internasional
yang
tidak termasuk
Subj ek Pajak Penghasilan.
Pasal 4
Tata cara
permohonan
tarif
sebesar Rp0,00
(No1
Rupiah)
terhadap
pihak
tertentu sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 1 ayat
(2)
dilaksanakan
dengan cara
pihak
tertentu
mengajukal surat
permohonarr
kepada
Penanggrng
Jawab
Penselola Data Statistik.
(1 )
(21
( 1 )
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 5/11
(21
Penanggung Jawab Pengelola Data
Statistik sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
adalah:
a. Direktur Diseminasi Statistik untuk iingkup wilayah
Indonesia;
b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk lingkup
wilayah
provinsi;
atau
c. Kepala Badan Pusat
Statistik
Kabupaten/Kota
untuk
lingkup wilayah kabupaten
/
kota.
Surat
permohonan
sebagairnana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran I
yang
tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Pusat
Statistik
ini.
Penanggung
Jawab
Pengelola
Data Statistik sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
berhak memberikan
persetujuan
atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan
oleh
pihak
tertentu.
Ikiteria
atas
persetujual
darr
penolakan
terhadap
permohonan
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(4)
berdasarkan
persyaratan
dan tata cara
pengenaarr
tarif
RpO,0O
(No1
Rupiah)
terhadap
pihak
tertentu atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang
berlaku
pada
Badan Pusat Statistik atau ketersediaan
jenis
Penerimaan
Negara Bukan Pajak
yang
dimohonkan.
Surat
persetujuan
atau
penolakan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
dibuat sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
ini.
Pasa-]
Khusus untuk kegiatan
pendidikan
dan
penelitian
nonkomersial
di
lingkungan institusi
pendidikan,
dapat
diberikan
pengenaan
tarif sebesar
RpO,0O
(Nol
Rupiah)
melalui instansi
pemerinta-h yarrg
berwenalg di bidang
pendidikan.
(2) Pelaksanaan pengenaan tarif RpO,OO Nol Rupiah) untuk
kegiatan
pendidikan
dan
penelitian
nonkomersial
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan melalui
nota kesepahaman
(Memorondum
of UnderstandingJ
antara
Badan
Pusat Statistik dengal instarsi
pemerintah
yang
berwenang di bidang
pendidikan.
Pasal 6
Pada
saat
Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik ini mulai
berlaku,
Keputusan Kepala
Badan Pusat Stalistik Nomor 128
Tahun 2OO6 tentang Pembebasan Atas Tarif Publikasi Pada
Badan Pusat Statistik,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(3)
(4)
(s)
(6)
(1 )
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 6/11
Pasal
7
Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik
ini mulai berlaku
pada
tarrggal diundanglan.
Agar setiap ora,ng
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada
targgal 2l Februari 2072
KEPALA
BADAN PYSAT STATISTIK,
F/
)/fu{
d6f,enrrlr
Diundangkan
di Jakarta
pada
tanggal 23
Aprn 2072
MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI
MANUSIA
BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONES]A TAHUN
2012 NOMOR 444
REPUBLIK NDONESIA
AMIR SYAMSUD
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 7/11
LAMPIRAN
I
PERATURAN
KEPALA
BADAN
PUSAT
STATISTIK
NOMOR
l TAHUN
2012
TENTANG
PERSYARATAN
DAN
TATA CARA
PENGENAAN
TARIF
RPo,OO
NOL RUPIAH)
TERHADAP
PIHAK TERTENTU
ATAS
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
YANG BERI.AKU
PADA BADAN
PUSAT
STATISTIK
CONTOH
SURAT
PERMOHONAN
KOP ISTANSI/LEMBAGA
Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
: Permohonan
Tarif RpO,OO
Nol Rupiah)
Kepada
Yth.
Dengaa
Hormat,
Yalg bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Pemohon
Instansi/lembaga
Jabatan
Alamat
Telepon
T\rjuan
Penggunaal
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar RpO,OO nol
rupiah)
atas
jenis
PNBP
(daftar terlampir)
Demikian
permohonan
kami. Atas
kerja sama
yang
baik
kami ucapkan
terima kasih.
Hormat
Kami,
(Nama Pemohon)
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 8/11
CONTOH
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN
DAFIAR PERMOHONAN
PENGENAANTARIF SEBESAR RPO.OO ATAS JENIS PNBP
Jenis
PNBP
(Publikasi/Data
Mentah/
Peta Digital
KEPAI-A BADAN
PU AT
STATISTIK,
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 9/11
LAMPIRAN
II
PERATURAN
KEPALA
BADAN PUSAT
STATISTIK
NOMOR 1 TAHUN
2012
TENTANG
PERSYARATAN
DAN TATA
CARA
PENGENAANTARIF RPO,OONOL RUPIAH)
TERHADAP PIHAK
TERTENTU
ATAS
PENERIMAAN
NEGARA
BUKAN PAJAK
YANG
BERLAKU PADA
BADAN PUSAT
STATISTIK
CONTOH
SURAT PERSETUJUAN
PENOLAKAN
di
KOP BPS/ BPS
PROVINSI/
BPS KABUPATEN/
KOTA
Nomor
:
r ^*-:-^-
4uPu4r
Perihal
: Permohonan
Tarif Rp0,O0 (Nol
Rupiah)
Kepada Yth.
Berdasarkan surat (diisi dengan nama jabatan dan
instansi/lembaga pemohon)
Nomor............
tanggal
perihal
tersebut
di atas, bersama
ini kani
sampaikarr
persetujuan/
penolakan
sebagian/
seluruh
(tulis
sesuai keputusan) permohonan pengenaan
tarif sebesar
RpO,00
(no1
rupiah)
atas
jenis
PNBP,
sebagaimana
rincian
dalam daftar terlampir.
Alasan
persetujuan/penolakan
sebagran/seluruh (tulis
sesuai keputusan)
permohonan
tersebut
berdasarkal
persyaratan
dan tata cara
pengenaan
tarif
RpO,OO
(nol
rupiah) terhadap pihak
tertentu atas PNBP
yang
berlaku
pada
BpS
atau ketersediaan
jenis
PNBP
yang
dimohonkan (tulis
sesuai
keputusan).
Atas
perhatian
dan kerja
sama
yang
baik kami
sampaikan
terima kasih.
(Diisi
dengan
nama
jabatarr
Penanggung
Jawab
Pengelola Data
Statistik)
NIP
7/21/2019 Tarif Rupiah Dibwa h Nol
http://slidepdf.com/reader/full/tarif-rupiah-dibwa-h-nol 10/11
CONTOH
LAMPIRAN
SURAT
PERSETUJUAN/PENOLAKAN
DAFTAR
PERSETUJUAN/ PENOLAKANATAS PERMOHONAN PENGENAANTARIF
SEBESAR
RPO,OO
NOL
RUPIAH) ATAS JENIS PNBP
No
Jenis PNBP
(Publikasi/Data
Mentah/
Peta Digital
Wilavah)
Tahun
Cakupan
Wilayah
Disetujui/
Tidak
Disetujui
Jumlah
Disetujui
AIasarr
Penolakan
Persetujuan
(1 )
(2)
(3) (4)
(s)
(6)
(7)
top related