tangani disclaimer
Post on 12-Jan-2017
239 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Menteri Pendidikan nasional Muhammad nuh sedang masqul berat. Pangkal persoalannya
menyangkut hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010. Kementerian yang dipimpinnya mendapat opini disclaim-er atau tidak memberikan pendapat. Menurut data yang dirilis BPK, ada empat penyebab kementerian ini memperoleh opini disclaimer yaitu penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi pemerintah, data yang disampaikan tidak lengkap dan akurat, adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan, dan pengendalian internal yang lemah.
tak hanya itu saja. Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan adanya kebocoran anggaran. Anggota BPK rizal Djalil dalam keterangan persnya mengungkapkan total temuan tidak wajar di Kementerian Pendidikan nasional mencapai rp763 miliar. Jumlah itu terkait dengan dana tidak disalurkan dan tidak disetor ke kas negara. Seperti bantuan sosial (bansos) tidak tersalurkan dan belum disetor ke kas negara sebesar rp69,3 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya tunjangan profesi dan
tagihan beasiswa selama 2010 kurang dibayar sebesar rp61,9 miliar.
temuan lain, lanjut rizal Djalil, yakni pembayaran ganda honorarium dan perjalanan dinas sebesar rp4,7 miliar dan pengadaan barang atau jasa tidak selesai dilaksanakan seniai rp55 miliar. Penerimaan negara Bukan Pajak (PnBP) yang tidak disetor ke kas negara rp25,8 miliar dan aset tetap tidak masuk inventarisasi dan reevaluasi rp287 miliar.
Selain itu, BPK juga menemukan ada nya rekening liar milik kemen terian ini sebanyak 43 rekening dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar rp26 miliar. rekening tak berizin tersebut berasal dari tujuh perguruan tinggi
Mendiknas Serius Tangani DisclaimerBPK menemukan sejumlah kebocoran anggaran di Kemendiknas senilai Rp763 miliar. Menteri Pendidikan Muhammad Nuh berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut. Apa saja penyebabnya?
dan instansi pemerintah di lingkungan Kemendiknas. Untuk perguruan tinggi seperti di Politeknik negeri Semarang ditemukan sebanyak dua rekening senilai rp146,24 juta, Universitas Lampung satu rekening sebesar rp8,34 juta, Politeknik negeri Jakarta empat rekening senilai rp1,32 miliar.
Juga ada di Universitas negeri Semarang tiga rekening senilai rp18,38 miliar, Politeknik negeri Ujung Pandang lima rekening senilai rp232,36 juta, Politeknik negeri Lampung dua rekening rp104,49 juta. Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel empat rekening senilai rp3,95 miliar, dan Universitas Hasanuddin 22 rekening senilai rp2,29 miliar.
Adapun, pada instansi pemerintah di lingkungan Kemendiknas, BPK menemukan empat rekening liar milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saldo rekening liar tersebut mencapai rp3,95 miliar.
Sebenarnya, papar rizal, permasalahan yang ditemukan BPK kali ini bukanlah barang yang baru. Sebelumnya BPK juga telah berulang kali menemukan hal serupa. Seperti perjalanan dinas berindikasi fiktif dan tidak diyakini kebenarannya.
namun, sayangnya hasil audit BPK tidak pernah ditindaklanjuti. Contohnya soal rekening liar di Kemendiknas. Sampai kini, rekening itu tidak jelas pertanggungjawabannya. Untuk itu, dia mengharapkan Muhammad nuh memperbaiki dan memberikan perhatian yang serius atas temuan BPK itu. Kementerian ini seharusnya bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga hasil audit tidak disclaimer. Apalagi anggaran di Kemendiknas itu paling besar dibandingkan dengan kementerian lainnya.
Berjanji MenindaklanjutiMendapat rapot merah itu, Menteri
Pendidikan nasional Muhammad nuh berjanji menindaklanjuti temuan itu. Bahkan, dia telah membentuk satuan tugas yang diketuai inspektorat Jenderal Kemendiknas Wukir ragil. tugasnya memberikan jawaban terhadap rekomendasi temuan BPK dan menindak
Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional
foto: prasetya online
16 Warta BPKAGUSTUS 2011
LAPOrAn KHUSUS
lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan nasional (LKKemendiknas) 2010.
tak hanya itu, Mendiknas juga meminta Satuan tugas itu untuk membuat rancangan penyelesaian atas temuan BPK tersebut. Bahkan, nuh meminta inspektur Jenderal untuk menyelesaikan tugasnya selama 2 bulan. tugas lain yang diberikan kepada mantan rektor Universitas Andalas ini adalah melakukan review (memeriksa) seluruh kegi atan pengadaan di lingkup Kemendiknas yang dilakukan sejak 2005. Dalam melakukan tugas pengawasan di daerah, itjen Kemendiknas akan bersinergi dengan inspektorat daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Alhasil, di depan rapat kerja dengan DPr beberap waktu lalu, Mendiknas mengaku telah menjawab temuan BPK meski belum sepenuhnya. Dalam temuan SPi misalnya ada 22 rekomendasi BPK dan sebanyak 11 rekomendasi atau 50% telah dipenuhi Kemendiknas. Seperti aplikasi laporan keuangan, BMn, PnBP, persediaan dan kesalahan akun, retur, bansos, rekening dan pengadaan barang/jasa. Adapun, rekomendasi kepatuhan sebanyak 48 butir telah ditindaklanjuti sebanyak 14 butir atau 29,16% yang mencakup PnBP, pelaporan hibah, kelebihan membayar, surat pertanggungjawaban keuangan, ketidaksesuaian spesifikasi dengan kontral, penyesuaian denda, kecermatan kontrak, penyelesaian denda, kekurangan membayar tunjangan profesi, penyaluran Bansos, pembelian tanah sekolah di Kinabalu, Malaysia, pemanfaatn BM.
Sementara untuk LK sebanyak 50 butir telah ditindaklanjuti 38 butir atau 76% yang meliputi penggunaan anggaran, realisasi pengadaan alat, kekurangan dan ketidaksesuaian pekerjaan, proses prakualifikasi dan pelelangan pekerjaan, kelebihan pembayaran atas perubahan material, denda keterlambatan.
Adapun rincian anggaran yang telah ditindaklanjuti antara lain dalam temuan SPi sebesar rp213,9 miliar telah dipenuhi rp202,8 miliar. Kepatuhan dari
rp1.845 triliun yang telah ditindaklanjuti sebesar rp103, miliar dan LK BA 999.06 sebesar rp246 miliar yang telah ditindaklanjuti rp133 miliar.
Meski begitu, sejumlah kalangan juga meminta agar Mendiknas untuk lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran. Anggota Komisi X DPr Hetifah Sjaifudian misalnya meminta Muhammad nuh untuk segera menindaklanjuti opini disclaimer dari BPK. Untuk itu, dia mengharapkan Kemendiknas terbuka dan menaruh perhatian serius temuan BPK tersebut. Sebab, lanjut Hetifah, sebagai salah satu penerima anggaran terbesar yaitu rp51,8 triliun, disclaimer merupakan permasalahan serius dalam tata kelola keuangan.
Menurut dia, Kemendiknas harus mengambil tindakan secepatnya melakukan perbaikan. Dia mengungkapkan untuk lolos dari disclaimer Kemendiknas harus mematuhi penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, memberlakukan sistem pengendalian internal sesuai perundangundangan yang berlaku, dan kecukupan kelengkapan.
Sementara Anggota Komisi X DPr dari PKS rohmani mengaku kecewa atas predikat disclaimer yang diperoleh Kemendiknas. Menurut dia, Kemendiknas merupakan kementerian vital di
mana masa depan pendidikan bangsa bergantung. Status disclaimer Kemendiknas menunjukkan ada persoalan di tubuh kementerian tersebut. Padahal, Kemendiknas memiliki porsi anggaran besar dalam APBn 2010. Untuk itu dia mengharapkan Mendiknas menanggapi persoalan itu mengingat status dis-claimer bukan persoalan biasa.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik indonesia Corruption Watch (iCW) Febri Hendri menilai hasil audit disclaimer merupakan indikator kemerosotan akuntabilitas. Selain itu, Kemendiknas juga dianggap belum terbuka dalam penggunaan dana APBn. Untuk itu, dia berharap Kemendiknas lebih terbuka. Pasalnya, Kemendiknas merupakan salah satu kementerian yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik.
Febri menilai selama ini pengawasan internal di Kemendiknas belum optimal. Saat mendapat status WDP tahun lalu saja, masih memunculkan indikasi kerugian negara. Dia berharap jika benarbenar muncul dugaan penyelewengan dalam penggunaan anggaran keuangan, BPK segera melakukan audit investigatif. Dengan cara itu, diharapkan laporan keuangan di instansi berlabel tut wuri Handayani itu bisa lebih baik.
bw
foto: istimew
a
Suasana ruang sekolah
17Warta BPK AGUSTUS 2011
18 Warta BPKAGUSTUS 2011
LAPOrAn KHUSUS
LaHirnya paket UU Keuangan negara memberi arti tersendiri bagi BPK. Setidaknya lembaga pemeriksa keuangan negara ini kini memiliki kekuasaan yang besar yang diamanatkan rakyat melalui konstitusi.
Untuk itulah integritas BPK merupakan senjata ampuh yang harus dijaga. tujuannya, agar lembaga ini disegani banyak kalangan. tentu saja tuntutan pembenahan internal
juga perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya menyangkut peningkatan kapasitas auditor dalam melakukan pemeriksaan.
Dalam pandangan anggota BPK ri, rizal Djalil, BPK ke depan sangat tergantung apa yang dilakukan sekarang. Bagaimana pandangannya terhadap BPK ke depan? Juga ter-hadap perolehan disclaimer dua kementerian? Berikut petikan wawancara Warta BPK di kantornya, belum lama ini.
Bapak mempunyai peran penting dalam pembahasan UU Keuangan negara. apa latar belakang lahirnya UU itu?
Saat itu, UU Keuangan negara memang menjadi agenda besar DPr periode 19992004. ini dilakukan karena kami memandang bahwa hampir 50 tahun indonesia merdeka tidak memiliki UU Keuangan negara. Kita masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh Belanda. Saat itu sesuai mekanisme yang ada bahwa UU dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPr. Jadi begitu pemerintah menyampaikan rUU Keua ngan negara ke DPr, kita langsung memprioritaskan untuk dibahas dan harus selesai pada 2003.
apa masalah yang dihadapi saat pembahasan?
Begitu banyak persoalan yang masuk dalam pembahasan UU itu. Salah satunya mengenai definisi keuangan negara. Kita mulai pembahasan UU dengan membuat definisi yang jelas mengenai keuangan negara. Untuk itu, dalam UU tersebut definisi keua ngan negara sangat luas. Misalnya, Bank BCA melakukan pungutan terhadap nasabah dan kewenangan itu diberikan oleh negara misalnya dalam bentuk pajak, maka uang tersebut termasuk uang negara. namun, sayangnya dalam praktek seringkali ditafsirkan berbeda. Seorang auditor tidak boleh terpengaruh seperti itu. Dia harus
“Integritas BPK Senjata yang Harus Dijaga”
Anggota BPK RI, Rizal Djalil
Rizal Djalil
foto-foto warta bpk: dok. hum
as
19Warta BPK AGUSTUS 2011
fokus pada apa yang tersurat dalam UU.apa saja yang diatur dalam UU
Keuangan negara?Banyak hal yang diatur. Salah sa
tunya mengenai adanya laporan keuangan. Hanya saja, untuk melaksanakan ketentuan laporan keuangan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu ada jedah waktu dalam pelaksanaan UU tersebut. Artinya, begitu UU Keuangan negara disahkan pada 2003 tidak bisa dilaksanakan pada 2004. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan waktu, baik kepada pihak eksekutif, DPr, maupun BPK untuk menyiapkan diri melaksanakan UU. termasuk mengenai ketentuan laporan keuangan negara.
Bagaimana dengan aturan mengenai kekuasaan pengelolaan keua ngan negara?
Begitu banyak muatan yang terkandung dalam keuangan negara. termasuk mengenai kekuasaan keuangan negara yang ditetapkan berada di Presiden. Selanjutnya Presiden mendegelasikan kepada menteri untuk mengelola keuangan negara. UU Keuangan negara juga menyerahkan kepada bupati dan gubenur untuk mengelola uang negara. ini dilakukan karena yang dipilih dan diberikan amanah oleh rakyat itu adalah Presiden. Begitu juga kepada gubenur dan bupati. Oleh karena itu kepada kedua pihak itu dikatakan menyerahkan. Bukan mendelegasikan. Sebab kekuasaan itu didapat dari rakyat. Jadi hak untuk mengelola keuangan negara itu diberikan rakyat kepada presiden. Jadi begitu besar kewena
ngan yang diberikan UU Keuangan negara. Dengan adanya UU keuangan negara itu menjadi jelas peran presiden, gubenur, serta bupati.
apakah dalam UU itu diatur mengenai ketentuan memberikan laporan keuangan dan memeriksa keuangan negara?
Aturan ini dibuat karena rakyat tidak bisa mengecek satusatu penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu ada BPK. Jadi BPK yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan BPK melaksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat dalam konstitusi. Jadi pekerjaan kita sekarang ini adalah pekerjaan kenegaraan. Setelah melakukan pemeriksaan keuangan negara, kita menyampaikan hasil pemeriksaan
itu ke DPr. Maksudnya agar masyarakat mengetahui mengenai pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Menurut Bapak bagaimana implementasi UU Keuangan negara?
Saya kira dalam pelaksanaanya di lapangan, UU itu seringkali disalahtafsirkan. ini terjadi karena saya melihat sosialisasi UU belum maksimal. Artinya, baik pemerintah maupun DPr tidak pernah melakukan sosialisasi secara serius.Coba bayangkan apa pernah kita mendengar Menteri Keuangan misalnya mengumpulkan seluruh Pemerintah Daerah untuk mensosialisaskan UU keuangan negara. Saya kira sosialisasi UU keuangan megara itu sangat penting.
Setelah adanya UU Keuangan negara juga disahkan tiga UU lainnya yang berhubungan dengan keuangan negara. Mohon dijelaskan?
UU Keuangan negara itu adalah paket. Jadi setelah adanya UU no. 17 tentang Keuangan negara, selanjutnya ada UU tentang Perbendaharaan negara, ada UU tentang Pemeriksaan Keuangan negara dan UU BPK. Hampir semua pembahasan ketiga UU tersebut saya terlibat.
Seperti apa pembahasan UU Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)?
Khusus mengenai UU tentang BPK sebenarnya pembahasannya melebar. tapi tidak ada masalah karena pemerintah dan DPr setuju. Hanya saja saat pembahasannya memang saya me
minta keadilan kepada pemerintah dan DPr. Sebab pada waktu pembahasan, BPK semula ditolak untuk mengikuti pembahasan UU tersebut. namun. saya meminta agar BPK diikutkan dalam pembahasan. Sebab nantinya BPK yang akan melaksanakan UU tersebut. Akhirnya BPK diikutseretakan.
apa perioritas dalam pembahasan UU BPK?
Kita ingin memberikan bobot kepada undangundang. Kita ingin memberikan kewenangan yang besar kepada BPK. Sebab dalam UU sebelumnya BPK tidak mempunyai kewenangan. Oleh karena itu dalam UU BPK tercatat lembaga tersebut mendapat kewenangan yang besar. Seperti kewenangan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
20 Warta BPKAGUSTUS 2011
LAPOrAn KHUSUS
dengan tujuan tertentu dan lain seba gainnya. Selanjutnya dalam UU tersebut, BPK juga diberikan kewenangan untuk dapat mengakses data kesemua lembaga. Artinya semuan institusi wajib untuk memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan BPK.
Bapak juga mengaudit dana Otsus Papua. Seperti apa hasilnya?
Audit dana otonomi khusus Papua itu memberikan segalanya. Saya me ngetahui persis bagaimana auditor itu bekerja dan menemukan hambatan di lapangan. Jadi memang tidak mudah menjadi chief di sebuah lembaga audit besar sperti BPK. Artinya, kita bisa me ngungkap kasus Otsus Papua itu dengan kerja keras. Saya datangi mereka dan meminta data yang kurang sehingga hasil auditnya apa adanya. Dan hasilnya dihargai oleh Presiden. Jadi audit kita itu audit perbaikan bukan mencari kesalahan orang.
Bagaimana Bapak melihat pengelolaan keuangan di Kemendiknas?
Dalam melakukan audit di Kemen
diknas saya agak keras. Sebab dalam pandangan saya institusi ini dalam UU mendapat anggaran 20% dari APBn. namun, saya melihat kemendiknas tidak siap dalam mengelola dana ini. Kalaupun mereka membuat sejumlah program tetapi banyak masalah juga yang kita temukan. namun, mudahmudahan ke depan bisa lebih baik. Kalau ada
kementerian tidak mumpuni dalam mengelola anggaran, saya sedih.
Bagaimana Bapak menjelaskan kepada kedua kementerian yang mendapat disclamer?
Kedua departemen yang mendapat opini disclamer saya undang mereka kesini. Saya jelaskan. Dengan begitu me reka merasa wajar mendapat opini disclamer. namun, bagi yang bagus seperti BPOM itu kita memberikan apre siasi. Dengan begitu akan membuat orang hormat kepada kita. Selain itu, kita juga saling menghormati. Mereka melaksanakan anggaran kita melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, sebagai pemeriksa kita juga harus tahu dunia orang lain. Kita juga harus melihat lebih arif atas suatu persoalan.
Beberapa daerah sekarang ini berlombalomba untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tanggapan Bapak?
Memang sekarang ini di beberapa daerah sudah mulai menggaung untuk berlombalomba memperoleh opini WtP. Saya kira ini juga hasil kerja keras BPK. Artinya, BPK sudah bisa membuat pemimpin di daerah untuk memperbaiki laporan keua ngan sehingga memperoleh predikat WtP. Hanya saja, sekarang ini yang harus kita lakukan yakni memikirkan mengenai instrumen yang membuat produk kita itu kredibel. Artinya siapapun yang melakukan audit hasilnya akan sama karena standarnya sama.
Untuk bisa menghasilkan produk yang kredibel apa yang mesti dilakukan?
Saya kira perlu ada perbaikan di internal BPK. Misalnya, untuk auditor perlu adanya perbaikan kesejahte raan. Salah satunya membuat asuransi untuk auditor yang ada di lapangan. Selain itu, perlu membuat fluktuasi harga setiap tempat yang diaudit. Jadi jangan sampai hanya karena soal kebijakan, auditor
Anggota BPK Rizal Djalil tengah memimpin rapat dengan Auditor Utama AKN VI Abdul Latief dan staf lainnya.
21Warta BPK AGUSTUS 2011
kita tidak bisa maksimal melakukan audit. Dengan begitu hasil auditnya akan maksimal dan apa adanya sehingga keputusan pemerintah bisa diambil dengan benar.
Selain perlunya meningkatkan kesejahteraan, apa lagi yang mesti ditingkatkan auditor?
Saya kira karena tugas utama kita melakukan pemeriksaan, perlu adanya peningkatan kapasitas auditor dalam hal pemeriksaan. Seorang auditor juga harus memiliki pengalaman yang matang dalam pemeriksaan. Sebab bila tidak matang dalam pemeriksaan akan menemui banyak kendala dan tidak akan percaya diri. Bagi saya pengalaman itu penting. Bahkan, saya menikmati betul bisa mengikuti sebuah pemeriksaan mulai dari awal hingga hasil akhirnya. Dengan pengalaman itu kita akan tahu masalah di lapangan.
apakah auditor saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan?
Saya kira saat ini sudah on track. Kini tinggal mengisi saja. Apalagi sekarang ini banyak auditor kita yang lulusan luar negeri. Sekalipun begitu, pembinaan tetap kita lakukan. Sebab pembinaan bukan hanya terkait dengan kapasitas tetapi juga kaya akan pengalaman tadi. Untuk mendorong itu juga perlu adanya jalur karir yang jelas. Selain itu kepemimpinan berjenjang bisa berjalan dan berfungsi maksimal.
apa yang Bapak harapkan bagi BPK?
Saya ingin menjaga kredibilitas BPK agar disegani. Dahulu, BPK ditakuti. namun, saya juga masih melihat auditor kita yang melakukan pemeriksaan dengan cara agak keras. Sekarang ini cara seperti itu tidak bisa diterapkan lagi. Sebab orang akan lebih menghargai kalau kita profesional.
Setelah di BPK apa yang Bapak rasakan?
Saya merasa enjoy ada di sini. Sebab dimana pun saya bekerja yang penting saya bisa berbuat sesuatu. Saya juga mengikuti proses di dalammnya. Begitu sewaktu saya masih di DPr. Saya juga selalu mendorong agar BPK ini lebih eksis. Jadi begitu saya di BPK merupakan bagian tugas kenegaraan yang
saya lakukan. Kebetulan di BPK saya membidangi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan nasional. Sejak dahulu saya memang selalu peduli dengan halhal yang menyangkut hidup orang banyak. Saya familiar dengan soal kesehatan. Begitu juga soal pendidikan, Menurut saya pendidikan itu sangat penting karena masa depan kita tergantung SDM.
Bagaimana Bapak memandang BPK?
Sewaktu ada di DPr, saya merasa kagum dengan BPK yang bisa mengeluarkan audit secara detail. Sekarang, begitu saya ada di BPK mari kita perbaiki samasama. Kita tidak boleh hanya melihat ke belakang. Kita harus optimistis. Oleh karena itu, tugas kita seba gai pimpinan menyiapkan kebijakan dengan begitu staf akan lebih terasah dan terampil.
Untuk itu saya menyempatkan diri untuk terlibat dalam pemeriksaan. Saya biasanya mendengarkan presentasi hasil pemeriksan, lalu saya komentari. Saya juga membina mereka agar terampil. Jadi tugas pimpinan itu memberi ruang untuk orang berkembang. Bukan menahan orang untuk tidak berkembang. Dengan begitu kita menyiapkan mereka juga menjadi pimpinan.
Bagaimana Bapak melakukan pembinaan?
Saya berusaha mengasah mereka dengan penugasan yang tajam. Jadi mereka bukan mengerjakan tugastugas administratif. Sebab kalaupun me reka memiliki latar belakang pendidikan yang bagus tetapi tidak diasah de ngan penugasan yang menan tang, instingnya tidak bermain untuk melakukan pemeriksaan.
Bagaimana Bapak melihat BPK ke depan?
Saya kira bagaimana orang melihat BPK ke depan sangat tergantung kita yang ada di sini sekarang. tidak peduli posisinya, baik itu pimpinan, anggota atau dia seorang auditor. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini akan menentukan BPK ke depan. Bagi saya integritas BPK itu senjata kita yang harus kita jaga. tetaplah kita sebagai BPK yang hasil pekerjaannya memang apa adanya. Kalaupun hasil pekerjaan kita membuat pihakpihak tertentu tidak senang, tidak apaapa. Hanya saja yang perlu kita lakukan berdialog saja dan kita jelaskan.
Oleh karena itu, kita jangan takut menghadapi konflik. Jangan lari dari konflik tetapi hadapi dan kelola konflik itu. Sebab kadang konflik itu menghasilkan sesuatu yang positif. Apalagi hasil audit BPK sangat potensial menghasilkan konflik kepentingan. bw
Tim warta BPK saat mewancarai Rizal Djalil.
LAPORAN UTAMA
6 Warta BPKAGUSTUS 2011
PeNyusuNAN RAPBN 2012 itu untuk memenuhi amanat pasal 23 uuD 1945 Amandemen Keempat. Acuannya
pada uu Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Mene
ngah Nasional (RPJMN) tahun 20102014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka ekonomi Makro dan Pokokpokok Kebijakan Fiskal tahun 2012.
Tema pembangunan RKP tahun depan adalah Percepatan dan Perluasan
Menimbang-nimbang RAPBN 2012
Presiden SBY ketika membacakan nota keuangan dan RAPBN tahun 2012 pada 16 Agustus lalu.
Sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-66, Presiden menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2012. Ada peningkatan, bagaimana dengan alokasinya? Apakah sudah sesuai harapankah?
foto: istimew
a
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningka-tan Kesejahteraan Rakyat. Dalam RKP 2012 ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional. selain itu, RKP juga menambahkan tiga prioritas lainnya yaitu bidang politik, hukum, keamanan, bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan.
Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional RKP 2012 tersebut, kebijakan fiskal dalam RAPBN itu diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam me
7Warta BPK AGUSTUS 2011
macu peningkatan kesejahteraan rakyat dengan bertumpu pada empat pilar strategis. selanjutnya, strategi tersebut dijabarkan dalam inisiatifinisiatif baru seperti masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3eI) dan percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Juga mendorong pelaksanaan program klaster empat dan mendorong peningkatan kesempatan kerja.
Berdasarkan asumsi ekonomi makro, serta arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut, maka postur RAPBN 2012 akan meliputi beberapa pokokpokok besaran. Pertama, pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp1.292,9 triliun, atau naik 10,5% dari target APBNP 2011.
Kenaikan tersebut disumbang oleh penerimaan perpajakan yang direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, atau naik Rp140,6 triliun (16,0%) dari target APBNP 2011. Tax ratio meningkat dari 12,2% pada 2011 menjadi 12,6%, dan kontribusi penerimaan pajak meningkat menjadi hampir 79% dari total pendapatan negara dan hibah 2012.
Kedua, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.418,5 triliun, atau naik
Rp97,7 triliun (7,4%) dari pagu belanja negara dalam APBNP 2011. Dari ju mlah tersebut, belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp954,1 triliun, atau mengalami peningkatan Rp45,9 triliun (5,1%) dari pagu APBNP 2011. sementara itu, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp464,4 triliun, yang berarti naik Rp51,9 triliun atau 12,6% dari pagu APBNP 2011.
Ketiga, dengan rencana pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.292,9 triliun (15,9% terhadap PDB), dan rencana anggaran belanja negara sebesar Rp.1.418,5 triliun (17,5% terhadap PDB) tersebut, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp125,6 triliun (1,5% terhadap PDB). Jumlah ini, turun sebesar Rp.25,2 triliun dari target defisit anggaran dalam APBNP 2011 sebesar Rp150,8 triliun atau 2,1% terhadap PDB.
Keempat, pembiayaan defisit RAPBN 2012 direncanakan berasal dari sumbersumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125,9 triliun, dan pembiayaan dari luar negeri (neto) diperkirakan sebesar negatif Rp0,3triliun.
Kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan pada penggunaan sumbersumber pembiayaan yang
stabil dan berkelanjutan, serta beban dan risiko seminimal mungkin. sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan surat Berharga Negara (sBN). Adapun, sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.
Dengan langkahlangkah tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB diharapkan turun dari sekitar 25,0% pada akhir tahun 2011 menjadi sekitar 24,0% akhir 2012.
Alokasi Anggaran Alokasi anggaran belanja pemer
intah pusat dalam RAPBN tahun 2012 direncanakan sebesar Rp954.136,8 miliar, atau 11,8% terhadap PDB. Dialokasikan masingmasing melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp476.610,2 miliar (5,9% terhadap PDB) dan melalui belanja nonK/L (bagian anggaran bendahara umum negara) sebesar Rp477.526,7 miliar (5,9%).
Alokasi anggaran belanja K/L tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15.102,2 miliar atau 3,3% bila dibandingkan dengan alokasinya dalam
LAPORAN UTAMA
8 Warta BPKAGUSTUS 2011
APBNP tahun 2011 sebesar Rp461.508,0 miliar (6,4% terhadap PDB).
Peningkatan alokasi anggaran belanja K/L dalam RAPBN tahun 2012 tersebut terkait dengan upaya pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta mempertajam fungsi APBN sebagai pendorong ekonomi melalui penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan programprogram prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Di samping itu, alokasi anggaran belanja K/L juga digunakan untuk menunjang pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3eI) dan penguatan program pro rakyat (Klaster 4) sebagai pendukung .
untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan dalam 2012 dilaksanakan secara efektif, peningkatan alokasi anggaran belanja K/L tahun 2012 tersebut menuntut perbaikan kualitas belanja publik agar memberikan manfaat yang optimal untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2012.
Berkaitan dengan itu, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat akan lebih diarahkan terutama pada kegiatankegiatan pembangunan yang secara efektif dapat memberikan dampak atau kontribusi langsung dalam mempercepat pencapaian sasaransasaran pembangunan, dan mengalokasikan pendanaan pada K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta perkiraan kapasitas masingmasing K/L dalam mengimplementasikan programprogram pembangunan.
Mengingat salah satu permasalahan efektivitas belanja K/L adalah tidak optimalnya penyerapan, terhadap permasalahan rendahnya penyerapan anggaran belanja K/L, solusi yang dilakukan pemerintah adalah:
(1) Menyempurnakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan merevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
(2) Penyempurnaan mekanisme
pelaksanaan anggaran dengan merevisi Keppres Nomor 42
Tahun 2002 menjadi Perpres Nomor 53 Tahun 2010;
(3) Menyederhanakan prosedur revisi DIPA dengan menerbitkan PMK Nomor 49/2011;
(4) Mempercepat penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor dengan menerbitkan PMK Nomor 170 Tahun 2010;
(5) Menyederhanakan format DI PA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/L dalam pelaksanaan anggaran;
(6) Integrasi database RKAKL dan DIPA sehingga mempercepat penerbitan DIPA.
sementara untuk nonkementerian/lembaga (nonK/L) alokasinya melalui Bagian Anggaran Bendahara umum Negara (BA BuN) yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Dalam RAPBN 2012, alokasi untuk BA BuN direncanakan mencapai Rp477,5 triliun, yang berarti lebih tinggi Rp30,8 triliun, atau 6,9% dari alokasinya dalam APBNP 2011 sebesar Rp446,8 triliun. Lebih tingginya alokasi belanja nonK/L tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya pembayaran bunga utang, dan belanja lainlain terkait dengan naiknya risiko fiskal.
Dalam RAPBN 2012, alokasi belanja nonK/L tersebut akan digunakan antara lain untuk:
(1) Pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, seper ti pembayaran pensiun kepada pensiunan, dan kewajiban pembayaran bunga sebagai akibat pemanfaatan penarikan utang di tahuntahun sebelumnya;
(2) Instrumen stabilisasi perekonomian melalui penyaluran berbagai jenis subsidi, dan
(3) Penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi ekonomi makro dengan realisasinya, dan dana cadangan tanggap darurat untuk antisipasi bencana alam.
Dengan memperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhinya, pembayaran bunga utang pada RAPBN pada 2012 direncanakan sebesar Rp123,1 triliun, jumlah ini berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp16,5 triliun atau 15,5% dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2011 sebesar Rp106,6 triliun. Alokasi pembayaran bunga utang tersebut, terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp89,4 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp33,7 triliun.
Alokasi anggaran belanja lainlain dalam RAPBN tahun 2012 direncanakan sebesar Rp34,5 triliun, yang berarti meningkat sebesar Rp18,9 triliun, atau 12,3% jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2011 sebesar Rp15,6 triliun. Alokasi anggaran belanja lainlain dalam tahun 2012 terdiri dari dana cadangan risiko fiskal (policy mea-sures) sebesar Rp15,8 triliun, belanja lainnya sebesar Rp18,7 triliun. Dalam alokasi belanja lainnya tersebut termasuk penyesuaian dana pendidikan sebesar Rp4,2 triliun.
Reward and Punishmentuntuk meningkatkan disiplin dan
kinerja K/L dalam tahun anggaran 2012, pemerintah akan melanjutkan penerapan reward dan punishment atas pelaksanaan APBN 2011. Pelaksanaan reward ini, pada dasarnya sudah mulai diterapkan dalam APBNP 2010 untuk pelaksanaan stimulus fiskal 2009, sebagaimana tercantum dalam uu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan uuNomor 47 tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.
Dalam APBNP 2010 itu, terdapat dua K/L yang mendapat punishment berupa pemotongan pagu, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kebijakan tersebut dilanjutkan dalam APBNP tahun 2011, di mana terdapat tiga K/L yang mendapat punishment, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
9Warta BPK AGUSTUS 2011
11 Prioritas Pembangunan Nasional
• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
• Pendidikan• Kesehatan dan Kependudu
kan • Penanggulangan Kemiskinan• Ketahanan Pangan • Infrastruktur • Iklim Investasi dan Iklim usaha• energi• Lingkungan Hidup dan Pen
gelolaan Bencana • Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan PascaKonflik • Kebudayaan, Kreativitas, dan
Inovasi Teknologi.
Asumsi dasar ekonomi makro
(a) Pertumbuhan ekonomi 6,7% (b) Laju inflasi 5,3% suku bunga surat Perbenda
haraan Negara (sPN) 3 bulan 6,5%
(d) Nilai tukar Rp8.800 per dolar As
(e) Harga minyak us$90,0 per barel
(f) Target produksi minyak mentah siap jual (lifting) sebesar 950.000 barel per hari
sementara 61 K/L berhasil mendapat reward.
untuk 2012, pemerintah akan memberikan reward berupa tambahan pagu bagi K/L yang mampu melakukan optimalisasi penggunaan anggaran atau dapat mencapai sasaran/ target yang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah dari yang
direncanakan pada tahun anggaran 2011.
sebaliknya, bagi K/L yang tidak dapat menyerap anggaran, dan tidak dapat memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pagunya akan dikurangi.
Dengan pelaksanaan reward dan
punishment itu, diharapkan kinerja K/L dapat meningkat, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan APBN dapat lebih efisien. Berdasarkan pada arah kebijakan belanja K/L di atas, serta dengan memperhitungkan ruang fiskal yang tersedia, fokus kegiatan, dan target yang akan dicapai pada tahun 2012. and
LAPORAN UTAMA
10 Warta BPKAGUSTUS 2011
4 Pilar Strategis Ekonomi Nasional
(1) Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro growth)
(2) Menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job)
(3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui programprogram jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor)
(4) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (proenvironment).
9 Sasaran Utama Anggaran Belanja
(1) Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan infrastruktur, keterkaitan dan keterhubungan domestik, memperkuat ketahanan pangan, dan ketahanan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(2) Menuntaskan program reformasi birokrasi
(3) Meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana
(4) Memperkuat programprog ram prorakyat melalui langkahlangkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan
(5) Meningkatkan kualitas belanja negara melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah
(6) Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara
(7) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(8) Memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas sDM
(9) Memberikan dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama pemerintah swasta
(Public Private Partnership).
11Warta BPK AGUSTUS 2011
sALAH satu program pemerintah yang digadanggadangkan sebagai langkah visioner dalam RAPBN ini adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3eI). Hal yang mengemuka saat pidato kenegaraan Presiden susilo Bambang yudhoyono menyambut kemerdekaan RI yang ke66, pada 16 Agustus 2011.
sebagai dokumen kerja, MP3eI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundangundangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan perundangundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi.
Secara garis besar, MP3EI memuat: a) Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui
pengembangan enam koridor ekonomi, yaitu: koridor sumatra, Jawa, Kalimantan, sulawesi, MalukuPapua, Bali dan Nusa Tenggara
(b) Penguatan konektivitas nasional(c) Penguatan kemampuan sDM dan Iptek, untuk mem
berikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025 dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.
Meskipun MP3eI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025 (undangundang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun MP3eI menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.
Target yang ingin dicapai melalui langkah MP3eI adalah bahwa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara us$14.250us$15.500, dengan nilai total perekonomian (Produk Domestik Bruto/PDB) berkisar antara us$4,0 triliunus$4,5 triliun. untuk mewujudkannya, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,475% pada periode 20112014, dan sekitar 8,0%9,0% pada periode 20152025.
Pendanaan MP3eI berasal dari kolaborasi antara dana APBN, APBD, BuMN dan BuMD, serta dana masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, alokasi anggaran di berbagai kementerian negara/lembaga dalam RAPBN 2012 akan diarahkan untuk menyukseskan MP3eI tersebut. and
Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi
seLANg sehari setelah pidato kenegaraan Presiden terkait dengan RAPBN 2012 dan nota keuangannya, pada 18
Agustus, The Institute for Development of economics and Finance (Indef ) me ngeluarkan pernyataan sikap menanggapi RAPBN 2012.
Indef menyatakan bahwa RAPBN 2012 merupakan rancangan anggaran inkonstitusional. sebab, RAPBN itu tidak menjalankan peran dan fungsi utama yang diamanatkan konstitusi yakni mensejahterakan seluruh
masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, RAPBN tahun anggaran 2012 ini tidak prorakyat.
RAPBN 2012 tidak menyentuh dan menjawab masalah pengangguran, deindustrialisasi, serta ancaman krisis pangan dan krisis energi. empat permasalahan yang krusial saat ini dan merupakan akar permasalahan yang membelit perekonomian Indonesia pada tahun 2011 dan 2012 ke depan.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal yang harus mampu men
Indef : RAPBN 2012 Tidak Prorakyat
RAPBN 2012 dianggap
anggaran yang inkonstitusional
dan tidak prorakyat.
Padahal anggaran ini merupakan
instrumen kebijakan fiskal
yang harus mampu menjadi stimulus
perekonomian.
LAPORAN UTAMA
12 Warta BPKAGUSTUS 2011
jadi stimulus perekonomian. esensi dari stimulus fiskal bahwa APBN harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terutama merangsang dan mendorong tingkat investasi dan produksi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan berujung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam RAPBN tahun anggaran 2012 ini, disusun tanpa strategi yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut.
selain itu, berbagai asumsi, kebijakan dan program dalam RAPBN tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, perkembangan dan kecenderungan yang ada. Oleh karena itu, usulan ini harus dirombak total oleh DPR.
Beberapa faktor yang mendorong kepada arah kesimpulan tersebut. Pertama, postur anggaran tidak ideal. Tidak ada perubahan fundamental dalam postur RAPBN 2012 dibandingkan dengan APBN 2011 dan APBNP 2011. Alokasi belanja rutin justru meningkat menjadi 80,43%, padahal APBNP 2011 masih 78,49%. Artinya RAPBN 2012 justru mengalami kemunduran.
Anggaran bertambah besar, tetapi ruang gerak fiskal sebagai stimulus
perekonomian tetap rendah. Anggaran untuk belanja modal hanya 17,62% dan belanja sosial hanya 6,67%. stimulus fiskal tidak tercermin dalam alokasi anggaran. sementara program pro growth, pro job, dan pro poor hanya slogan, tidak diikuti alokasi anggaran, tidak ada strategi dan program yang jelas.
selain itu, RAPBN 2012 terlalu dipaksakan untuk memenuhi MP3eI dengan 11 prioritas pembangunan, sehingga terancam mengalami disorientasi dan disfungsi, karena perubahan faktor eksternal dan sikap ambivalen perumus kebijakan.
Kedua, inkonsistensi kebijakan anggaran. Proporsi anggaran gaji pegawai meningkat dari 20,14% (APBNP 2011) menjadi 22,61% (RAPBN 2012) atau mencapai Rp215,7 triliun. Meningkatnya alokasi belanja untuk gaji pegawai menunjukkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, di mana bertentangan dengan kebijakan menteri keuangan untuk moratorium gaji PNs. Hal sama juga dengan gaji pegawai yang selalu naik. sementara reformasi birokrasi gagal, pelayanan publik tetap rendah dan kasus korupsi meningkat.
Ketiga, alokasi anggaran tidak te
pat sasaran. Anggaran untuk subsidi BBM masih sangat besar, walau terjadi penurunan dari Rp195,3 triliun pada 2011 menjadi Rp168,6 triliun pada 2012. Hal ini menunjukkan tidak ada kebijakan energi yang jelas dan komprehensif guna mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM.
Di sisi lain, dana transfer daerah meningkat signifikan. Namun, proporsi terbesarnya adalah untuk DAu, di mana ratarata 70% untuk gaji pegawai. Artinya, dana transfer daerah tidak berdampak pada penguatan perekonomian daerah, tetapi untuk belanja pegawai.
Keempat, sumber pembiayaan defisit yang membingungkan dan tidak transparan. Defisit anggaran sebesar Rp125 triliun (1,5%), tetapi total pembiayaan dari utang sebesar Rp135,2 triliun. Lebih membingungkan lagi jika dilihat rincian sumber pembiayaan, dimana penarikan utang luar negeri sebesar Rp56 triliun, surat Berharga Negara (sBN) sebesar Rp134,5 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1 triliun.
Artinya, pembiayaan luar negeri yang dikatakan minus sebenarnya hanya karena penarikan baru lebih kecil dari penerusan pinjaman ditambah pembayaran cicilan pokok. Realisasinya terdapat tambahan utang luar negeri sebesar Rp56 triliun.
Kelima, era kecanduan utang. Ketergantungan terhadap utang sangat besar. Pada RAPBN 2012 penarikan utang luar negeri mencapai Rp56 triliun. Padahal total outstanding utang luar negeri pada akhir tahun 2010 sudah mencapai us$86,1 miliar (jika kurs Rp8.800/us$ =Rp757,68 triliun), dan setiap tahunnya terpaksa menyedot anggaran Rp47,3 triliun untuk bayar bunga dan cicilan utang. Penerbitan sBN mencapai Rp134 triliun, dengan total outstanding mencapai Rp902,4 triliun.
Presiden memerintahkan kabinetnya untuk menerapkan anggaran berimbang pada tahun 2014. Instruksi tersebut adalah normatif dan tidak rea litis. Jika target itu tidak hanya
foto: istimewaPembangunan jalan
13Warta BPK AGUSTUS 2011
sekadar slogan maka alokasi dari defisit anggaran tahun ini mestinya fokus untuk belanja yang produktif yang dapat memacu penerimaan negara.
Keenam, efektifitas kebijakan defisit anggaran. Defisit anggaran yang dibiayai mahal dari utang, baik pembayaran bunga utang dalam negeri maupun luar negeri, namun penggunaannya “sembarangan”. Ironis sekali kebijakan anggaran defisit namun hampir setiap tahun penyerapan anggaran hanya sekitar 95%. Itu pun dengan pola tingkat penyerapan yang menumpuk pada triwulan IV (43%), bahkan pada dua bulan terakhir yaitu bulan November dan Desember.
Ketujuh, tidak adanya strategi pengelolaan anggaran. Anggaran justru gagal dalam mensejahterakan rakyat. Perencanaan anggaran disusun secara konservatif, tidak ada upaya yang reformatif yang sungguhsungguh mampu mensejahteraan rakyat. Alokasi anggaran tidak memunculkan programprogram dan strategi untuk mencapai pro job, pro poor, dan pro growth.
Total alokasi subsidi sebesar Rp208,9 triliun. Turun Rp28,3 triliun dari APBNP 2011. sulitnya lagi, sekitar 60% dihabiskan untuk subsidi BBM atau sebesar Rp123,6 triliun. sisanya dipakai subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp40,3 triliun.
Di sisi lain, sektor pertanian dan industri tak mendapat porsi yang baik. Tercatat, ada tujuh kementerian yang memeroleh alokasi dana di atas Rp20 triliun. Namun, sektor pertanian dan industri tidak masuk di dalamnya. sektor pertanian hanya memperoleh anggaran sebesar Rp17,8 triliun. Padahal, sektor pertanian menampung sekitar 42% dari total tenaga kerja formal.
Atas dasar itulah, Indef memberi
kan tujuh rekomendasinya. Ketujuh rekomendasi tersebut, yaitu:
1. DPR harus melakukan perubahan yang fundamental terhadap postur RAPBN 2012, utamanya adalah untuk meningkatkan ruang fiskal dan harus ada efisiensi agar anggaran betulbetul berbasis pada pro job, pro poor, dan pro growth. Tugas utama pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Harus ada konsistensi kebijakan. Kebijakan Moratorium PNs harus tercermin dalam APBN 2012, terutama upaya realokasi PNs ke sektorsektor produktif. Moratorium juga disertai agenda reformasi birokrasi, terutama dalam peningkatan layanan publik dan penyederhanaan layanan perijinan agar menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Harus ada alternatif kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap, terencana dan pasti. salah satu alternatifnya
adalah mengurangi konsumsi BBM dengan mengalihkan energi alternatif yang murah seperti gas. subsidi BBM harus direalokasi untuk upaya kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM;
4. Harus ada realokasi subsidi agar tepat sasaran. subsidi harus diupayakan mendorong kegiatan produktif daripada konsumtif;
5. Alokasi Defisit APBN, 2/3 harus digunakan untuk tambahan pembiayaan infrastruktur ekonomi,
utamanya infrastruktur jangka panjang yang multi years. Perlu dibentuk lembaga pendanaan infrastruktur jangka panjang;
6. Belanja infrastruktur harus diprioritaskan untuk debottlenecking, domestic conectivity (utamanya konektivitas desakota), ketahanan pangan, ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat;
7. Adanya leadership/kepemimpinan untuk mengintegrasikan, men sinergikan dan mengkoordinasikan pencapaian programprogram prioritas. and
Tampak pembangunan gedung pemerintahan.
foto: yudhi mahatma/ant/hms
LAPORAN UTAMA
14 Warta BPKAGUSTUS 2011
BegITu yang disimpulkan uchok sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan
Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), ketika ditemui Warta BPK di sekretariat Nasional Fitra, belum lama ini.
secara umum, alokasi anggaran masih didominasi oleh belanja rutin pemerintah. Fitra mengkomposisikan belanja rutin ini adalah belanja pemeliharaan, belanja pegawai, pembayaran bunga utang, perjalanan dinas, pembayaran pokok utang luar negeri, dana alokasi umum, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan profesi guru.
Total dana dalam APBN 2011 sebesar Rp1.320 triliun. Alokasi untuk belanja rutin sebesar Rp625 triliun. Ini berarti 48% APBN habis untuk itu. sementara untuk 2012, proposal APBN sebesar Rp1.418 triliun. untuk belanja rutin sebesar Rp724 triliun. Jika dipersentase sebesar 58% alokasi anggaran dihabiskan untuk belanja rutin ini.
Dari belanja rutin itu, yang paling banyak menyedot anggaran adalah belanja pegawai. Tahun 2011, belanja pegawai untuk pemerintah pusat menghabiskan Rp182 triliun. Adapun, pada 2012 pemerintah mengajukan belanja pegawai sebesar Rp215 triliun. Berarti, ada kenaikan Rp33 triliun dari
Anggaran Belanja Pegawai Terlalu Besar
Alokasi dana dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
tahun 2012 masih seperti tahun-tahun
sebelumnya, lebih besar untuk belanja aparat
birokrasi.
APBN 2011. “Belanja pegawai juga terdapat
dalam Dana Alokasi umum (DAu). Dalam DAu ini memang 80% untuk belanja pegawai, 20% untuk belanja publik. Namun, kalau di lapangan, DAu banyak digunakan untuk belanja pegawai. sebab, kadangkadang dana ini kurang juga untuk belanja pegawai. Jadi, mereka (pemda) itu harus mengambil dari PAD (Penghasilan Asli Dae
rah),” papar uchok. Pada tahun anggaran
2011, besarnya DAu mencapai Rp225 triliun. untuk tahun depan, pemerintah mengajukan anggaran untuk DAu sebesar Rp269 triliun, naik Rp44 triliun. “gede sekali ini,” paparnya.
secara umum, pada 2011 ada sebesar Rp430 triliun belanja pegawai untuk pusat, DAu untuk daerah, tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru, baik untuk pusat dan daerah. untuk 2012, anggarannya sebesar Rp518 triliun. Ini untuk belanja pegawai saja.
uchok juga melihat anggaran belanja untuk gaji pegawai di pusat dan di daerah belum berimbang. Ada ketidakadilan. Pada 2012 alokasi anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dan lembaga di pusat sebesar Rp215 triliun. Jumlah tersebut didistribusikan pada seki
tar 135 kementerian dan lembaga. sementara belanja pegawai untuk gaji pegawai di pemdapemda anggarannya sebesar Rp269 triliun. Jika melihat besarannya, lebih besar dibandingkan dengan untuk pusat. Namun, jika melihat ke mana saja pendistribusiannya, jumlah itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan pusat. Jumlah pemda sendiri, baik provinsi maupun
Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
Uchok Sky Khadafi
15Warta BPK AGUSTUS 2011
kabupaten/kota, sekitar 524 entitas. “Nah, 135 entitas ini menghabis
kan dana Rp215 triliun, sedangkan untuk pemda itu, dengan 524 pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, menghabiskan Rp269 triliun. Kalau kita bandingkan, memang jumlahnya besar untuk pemda. Namun, kalau itu dibagi, jauh lebih besar untuk pemerintah pusat. Itu yang dimaksud ketidakadilan,” paparnya.
Jumlah anggaran untuk belanja pegawai itu kemudian dibandingkan dengan anggaran modal pemerintah. Anggaran modal ini diperuntukkan pada pembangunan. Pada APBN 2011, belanja modalnya dialokasikan sebesar Rp141 triliun. sementara untuk 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp27 triliun, menjadi Rp168 triliun.
Ini terlihat bagaimana belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja modal yang untuk pembangunan. “Ini artinya, pemerintah kalau ingin membangun rumah itu, mereka bukannya bagaimana membangun rumah supaya bagus, beli material yang bagus, dan lain sebagainya. Malah tukangnya diperbanyak. Jadi dibandingkan untuk beli materialnya, justru tukangnya lebih banyak. Makanya, rumah kita ini, infrastruktur kita jelek, karena banyakan untuk belanja pegawai itu,” ungkap uchok.
Terkait dengan moratorium pegawai, Fitra menyambut positif kebijakan itu. Pemerintah sudah menghentikannya sampai Desember 2012. Namun, peningkatan jumlah pegawai sebenarnya hanya 5%. sementara peningkatan gajinya mencapai 20%.
“seharusnya pemerintah melakukan penghematan, kayak begini, gaji pegawai harus ditahan dulu. Tidak ada kenaikan gaji pegawai, remunerasi yang selama ini ada di setiap kementerian itu dihapuskan. gaji ke13 harus dihapuskan. untuk penghematan itu. Dan, mungkin nanti supaya harga ja ngan naik, supaya pegawai tidak teriak, pemerintah harus intervensi ke pasar,” ucap uchok.
Masalah remunerasi misalnya, uchok memberikan alasannya kenapa
perlu dihentikan atau ditahan dulu. Remunerasi sendiri sebetulnya merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Adapun reformasi birokrasi sendiri, seperti perampingan birokrasi dan pelayanan publik, belum berjalan dengan baik.
Menurut dia, seharusnya, reformasi birokrasi itu jalan dulu, baru remunerasi bisa diberikan. semacam reward karena telah berhasil menjalankan re
formasi birokrasi. “Bukannya, perampingan birokrasinya belum jalan, atau pelayanan publiknya belum maksimal, tetapi anggaran remunerasinya sudah diberikan.”
Anggaran MubazirTerkait dengan pospos yang di
anggap mubazir, tetapi malah ditingkatkan alokasi anggarannya, uchok mengatakan bahwa ada beberapa pos yang sebenarnya malah bisa dikurangi anggarannya. Pertama, pos perjalanan dinas. Pos perjalanan dinas ini harus dikurangi, karena tiap tahun meningkat anggarannya. Perjalanan dinas DPR itu tidak terlalu penting. Kedua, fasilitas untuk pejabat. selama ini pejabat birokrasi mendapatkan fasilitas yang wah. Ketiga, bantuan sosial. Pos ini juga sangat rawan untuk dikorupsi.
“saya kira kalau DPR mau tetap menyusun pos itu, harus ada instrumen bagaimana mengawasi ini. selama ini tidak ada. Lepas saja ini [bansos],” ungkapnya.
untuk pospos belanja yang seharusnya perlu ditingkatkan, uchok menyatakan bahwa di dalam RAPBN 2012
ini, alokasi untuk masyarakat miskin hanya sebesar Rp50 triliun. Jumlah ini perlu ditingkatkan. Pemerintah ini harus mematuhi uu misalnya undangundang kesehatan. Dalam peraturan, anggaran kesehatan itu harus 5% dari total APBN, di luar gaji pegawai. “Kita hitung 2011 kemarin, hanya 1,8%. Ini harus dinaikkan,” singkatnya.
Pada sektor pendidikan, persentasenya mencapai 20%. Namun, 20% itu tidak didistribusikan seluruhnya pada dinas pendidikan. Anggarannya malah disebar ke berbagai kementerian.
Dana pendidikan juga didominasi untuk gaji dan acara yang sebetulnya bersifat seremonial. Adapun, untuk ma sya rakat hanya dana Bantuan O perasional sekolah (BOs). “Alokasi pendidikan ini arahnya tidak jelas. Infrastruktur sekolah banyak yang rusak, karena banyak anggaran untuk operasional pegawai dan gaji pegawai.”
Oleh karena pendidikan dan kesehatan merupakan dua pos yang punya imbas langsung ke masyarakat, seharusnya alokasi anggarannya lebih diting katkan. selain itu, sektor insfrastruktur publik juga harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dalam merancang alokasi anggarannya.
“Namun, kesalahan kita lagi, infrastruktur yang dibangun itu di kota semua. seharusnya, infrastruktur di pedesaan itu dulu yang diperbaiki. APBN pada 2011 ini, banyak membangun infrastruktur seperti pelabuhan, bandara. Itu bukan untuk masyarakat miskin, tetapi untuk kepentingan investor. Jadi, APBN kita itu bukan banyak untuk kepentingan masyarakat miskin tetapi untuk kepentingan orang asing,” papar uchok.
Hal yang tak kalah pentingnya, adanya pemborosan anggaran di era Presiden susilo Bambang yudhoyono, yaitu pembentukan banyak komisi, komite, atau satuan tugas. Jumlah staf khusus Presiden juga terlalu banyak. “saling tumpang tindih dengan lembaga nonkementerian yang sudah lama berdiri.” and
APBN kita itu bukan banyak
untuk kepentingan masyarakat miskin
tetapi untuk kepentingan orang
asing.
top related