struktur organisasi dan tata kerja kementerian … filestruktur organisasi dan tata kerja...
Post on 27-Jul-2019
287 Views
Preview:
TRANSCRIPT
STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN
SAM MEDIKO LEGAL
Disampaikan pada
Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (RAKORPOP)
30 November 2015
DASAR PERTIMBANGAN
PERATURAN PER UU
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019
PENGUATAN PRIMARY HEALTH CARE
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
KECENDERUNGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN / RPJMN 2015-2019
LATAR BELAKANG
Perpres 165 Tahun 2014 Tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
Perpres 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi Kementerian Negara
Perpres 35 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Kesehatan
Permenkes 64 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja KementerianKesehatan
SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN (PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015)
Unsur Pemimpin : Menteri
Unsur Pembantu Pemimpin : Sekretariat Jenderal
Unsur Pelaksana : Direktorat Jenderal
Unsur Pengawas : Inspektorat Jenderal
Unsur Pendukung : Badan dan/atau Pusat
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
MENTERI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
DIREKTORAT JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
DIT
BADAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PUSAT
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT
ITJEN BIRO
PERENCANAAN
DAN
ANGGARAN
BIRO
KEPEGAWAIAN
BIRO
HUKUM DAN
ORGANISASI
BIRO
KERJA SAMA
LUAR NEGERI
BIRO
KEUANGAN DAN
BARANG MILIK
NEGARA
DIREKTORAT
PUSAT
KESEHATAN HAJI
PUSAT
DATA DAN INFORMASI
PUSAT
ANALISIS
DETERMINAN
KESEHATAN
PUSAT
PEMBIAYAAN DAN
JAMINAN KESEHATAN
SEKRETARIAT
DITJEN
DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DAN
ALAT KESEHATAN
PUSAT
KRISIS KESEHATAN
DITDIREKTORAT
DITDIREKTORAT
STAF AHLI
SEKRETARIAT
DITJEN
SEKRETARIAT
DITJEN
SEKRETARIAT
BADAN
SEKRETARIAT
DITJEN
SEKRETARIAT
BADAN
DITDIREKTORAT
1. Staf Ahli Bidang
Ekonomi Kesehatan;
2. Staf Ahli Bidang
Teknologi Kesehatan
dan Globalisasi;
3. Staf Ahli Bidang
Desentralisasi
Kesehatan; dan
4. Staf Ahli Bidang
Hukum Kesehatan
BIRO
KOMUNIKASI
DAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
BIRO
UMUM
PERMENKES NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN
UNSUR PEMBANTU PEMIMPIN : SEKRETARIAT JENDERAL
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT
JENDERAL
BIRO
PERENCANAAN
DAN
ANGGARAN
BIRO
KEUANGAN
DAN
BARANG
MILIK
NEGARA
BIRO
HUKUM
DAN
ORGANISASI
BIRO
KEPEGAWAIAN
BIRO
KERJA
SAMA
LUAR
NEGERI
BIRO
KOMUNIKASI
DAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
BIRO
UMUM
Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan
UNSUR PELAKSANA : DIREKTORAT JENDERAL (1)
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
GIZI
MASYARAKAT
DIREKTORAT
KESEHATAN
LINGKUNGAN
DIREKTORAT
KESEHATAN
KERJA DAN
OLAHRAGA
DIREKTORAT
PROMOSI
KESEHATAN
DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DIREKTORAT
KESEHATAN
KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Promotif)
UNSUR PELAKSANA: DIREKTORAT JENDERAL (2)
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
TIDAK
MENULAR
DIREKTORAT
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
MENULAR
LANGSUNG
DIREKTORAT
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT
TULAR
VEKTOR DAN
ZOONOTIK
DIREKTORAT
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN
MASALAH
KESEHATAN
JIWA
DAN NAPZA
DIREKTORAT
SURVEILANS
DAN
KARANTINA
KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan(Preventif)
UNSUR PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL (3)
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
FASILITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
DIREKTORAT
PELAYANAN
KESEHATAN
RUJUKAN
DIREKTORAT
PELAYANAN
KESEHATAN
TRADISIONAL
DIREKTORAT
MUTU DAN
AKREDITASI
PELAYANAN
KESEHATAN
DIREKTORAT
PELAYANAN
KESEHATAN
PRIMER
DIREKTORAT JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Kuratif)
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
PENILAIAN
ALAT
KESEHATAN
DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
RUMAH TANGGA
DIREKTORAT
PELAYANAN
KEFARMASIAN
DIREKTORAT
PRODUKSI
DAN
DISTRIBUSI
KEFARMASIAN
DIREKTORAT
PENGAWASAN
ALAT
KESEHATAN
DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
RUMAH TANGGA
DIREKTORAT
TATA KELOLA
OBAT PUBLIK
DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
UNSUR PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL (4)
Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Rehabilitatif)
UNSUR PENGAWAS INSPEKTORAT JENDERAL
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT
IV
INSPEKTORAT
II
INSPEKTORAT
III
INSPEKTORAT
I
INSPEKTORAT JENDERAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
INSPEKTORAT
INVESTIGASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UNSUR PENDUKUNG BADAN (1)
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
SEKRETARIAT
BADAN
PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
HUMANIORA DAN
MANAJEMEN
KESEHATAN
PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
BIOMEDIS DAN
TEKNOLOGI DASAR
KESEHATAN
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN
Tugas : Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
UNSUR PENDUKUNG BADAN (2)
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKRETARIAT
BADAN
PUSAT
PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
PUSAT
PENDIDIKAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
PUSAT
PELATIHAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
PUSAT
PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Tugas : Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang
kesehatan
UNSUR PENDUKUNG PUSAT DI BAWAH MENTERI
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DI BAWAH MENTERI
SEKRETARIAT
JENDERAL
PUSAT
KRISIS
KESEHATAN
PUSAT
ANALISIS
DETERMINAN
KESEHATAN
PUSAT
PEMBIAYAAN
DAN
JAMINAN
KESEHATAN
PUSAT
DATA DAN
INFORMASI
MENTERI
KESEHATAN
PUSAT
KESEHATAN
HAJI
Tugas : Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidangnya masing-masing
TAHAPAN LEBIH LANJUT (1)
MENYUSUN TATA HUBUNGAN KERJA :
- Penyusunan Peta Bisnis Proses antar Unit Kerja
- Penyusunan Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Analisis Beban
Kerja, dan Uraian Tugas terhadap Seluruh Jabatan
- Penerapan Prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Inter
dan Antar Unit Kerja
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
PENATAAN ORGANISASI UPT
Penataan OTK
Kemenkes
(PMK 64/2015)
Klasifikasi UPT
(Untuk UPT
berjumlah > 1)
Penataan
Kedudukan,
Tugas, dan
Fungsi UPT
Penataan Tata
Hubungan
Kerja UPT
TAHAPAN LEBIH LANJUT (2)
TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
PRINSIP :1. Setiap Urusan Pemerintahan di laksanakan oleh 1 (satu) DINAS
2. Setiap Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh 1 (satu) BADAN
3. DINAS dan BADAN dikategorikan kedalam TIPE A, B DAN C.
4. Tidak dikenal lagi Perumpunan Dinas dan Badan.
PENGECUALIAN :
Mengingat KESEHATAN merupakan URUSAN WAJIB yang
melaksanakan PELAYANAN DASAR maka Organisasi DINAS
KESEHATAN, MINIMAL pada Kategori TIPE C
NOMENKLATUR DAN KOMPETENSI PERANGKAT
DAERAH
1. Nomenklatur Unit Kerja pada PERANGKAT DAERAH ditetapkandengan MEMPERHATIKAN Pedoman yang ditetapkan olehKEMENTERIAN /Lembaga yang membidangi URUSANPEMERINTAHAN TERSEBUT ( PASAL 211 UU No 23 Tahun 2014)
2. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS Kepala dan Kepala Unit Kerja padaPerangkat daerah DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN /Lembaga yangmembidangi URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
3. Semua KEPALA perangkat daerah HANYA dapat di isi oleh PNS.
4. Kepala Perangkat Daerah PROVINSI disi dari PNS yang memenuhisyarat di SELURUH INDONESIA.
5. Kepala Perangkat Daerah KABUPATEN/KOTA diisi oleh PNS yangmemenuhi syarat DALAM SATU PROVINSI
PERBEDAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
MENURUT UU 23/2014 DAN PP 41/2007
DIMENSI PP 41/2007 UU 23/2014
Nomenklatur 1. Setda dan Set DPRD2. Inspektorat3. Bapeda4. Dinas5. Lemtekda : Badan,
Kantor dan Rumkit6. Kecamatan utk
kab/kota7. Kelurahan utk
kab/kota
1. Setda dan Set DPRD2. Inspektorat3. Dinas4. Badan5. Kecamatan untuk
kab/kota
Perumpunan Perumpunan Dinas, Badan dan kantor
Tidak ada perumpunan
Tipologi Tidak ada Ada tipologi dinas danbadan
Lembaga lain yang diperintahkanper-UU.
Dapat dibentuk menjadiperangkat daerah
Digabung menjadibagian perangkat daerahyang ada
UNIT PELAKSANA TEKNIS( sumber : RPP Pengganti PP No 41 Tahun 2007)
1. Pada dinas daerah dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakankegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentuyang membutuhkan satu kesatuan manajemen dalampenyelenggaraannya;
2. Susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT yang berbentuk satuanpendidikan dan rumah sakit ditetapkan sesuai peraturanperundangundangan.
3. Kriteria klasifikasi rumah sakit daerah dilakukan oleh menteri yangmembidangi urusan kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulisdengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.
4. Rumah sakit merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional sebagaisebuah unit layanan yang bekerja secara profesional dan otonom;
5. Pengelolaan keuangan rumah sakit menggunakan pola pengelolaan Badanlayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Usulan Kemenkes pada Pengganti PP No 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Dinkes prov/kab/kota)
dan Tim Kerja Kemenkes
Tipologi Dinas Kesehatan:a. Tipe A : beban kerja besar (4 Bidang)
b. Tipe B : beban kerja sedang (3 Bidang)
c. Tipe C : beban kerja kecil (2 Bidang)
Kriteria indikator Beban Pembentuk Tipologi
Dinas Kesehatan :
Faktor Umum Faktor Teknis
1. Jumlah Penduduk 1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah 2. Kepadatan Penduduk
3. Jumlah APBD
Tim Kerja Kemenkes dalam PembentukanOrganisasi Perangkat Daerah
1. Tim Perumus Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Tim Penataan Kelembagaan Perangkat daerah
3. Tim Perumus Standar Kompetensi
PENDAHULUAN
• Tenaga kesehatan memilikiperanan penting.
• Kesehatan sebagai hakasasi manusia.
• Penyelenggaraan upayakesehatan harusdilakukan oleh tenagakesehatan yang bertanggung jawab,
• ketentuan mengenai tenagakesehatan masih belummenampung kebutuhanhukum
PerluPengaturanMengenai
TenagaKesehatan
FILOSOFI,SOSIOLOGI,
DANYURIDIS
TENAGA KESEHATAN
KUALIFIKASI
TENAGA DI BIDANG KESEHATAN
• Kualifikasi minimum pendidikan menengahdi bidang kesehatan
• Hanya dapat bekerja di bawah supervisiTenaga Kesehatan.
• Kualifikasi minimum diploma tiga
• Kecuali tenagamedis.
1. Tenaga medis
2. Tenaga PsikologiKlinis
3. TenagaKeperawatan
4. Tenaga Kebidanan
5. TenagaKefarmasian
6. Tenaga KesehatanMasyarakat
7. Tenaga KesehatanLingkungan
PENGELOMPOKAN
TENAGA KESEHATAN
8. Tenaga Gizi
9. Tenaga Keterapian
Fisik
10. Tenaga
Keteknisian Medis
11. Tenaga Teknik
Biomedika
12. Tenaga Kesehatan
Tradisional
13. Tenaga Kesehatan
Lainnya
• memperhatikan keseimbanganantara kebutuhanpenyelenggaraan UpayaKesehatan dan dinamikakesempatan kerja,
• keseimbangan antara kemampuanproduksi Tenaga Kesehatan dansumber daya yang tersedia danperkembangan ilmu pengetahuandan teknologi.
• Dalam rangka penjaminan mutululusan, penyelenggara pendidikantinggi bidang kesehatan hanya dapatmenerima mahasiswa sesuai dengankuota nasional.
PENDIDIKAN
TENAGA KESEHATAN
PE
NY
EL
EN
GG
AR
AA
N
HASILKAN
NAKES
BERMUTU
Diploma
Profesi (Ners)
Sarjana(S1)
Magister(S2)
Spesialis (Ners
Spesialis)
Doktor(S3)
= Pendidikan Vokasi
= Pendidikan
Akademik= Pendidikan
Profesi
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
PENDIDIKAN
TENAGA KESEHATAN
• Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikanvokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensisecara nasional.
• Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja samadengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembagasertifikasi yang terakreditasi.
• Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditujukan untuk mencapai standar kompetensilulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
• Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.
SE
RT
IFIK
AS
I( P
sl
21 U
U N
o. 3
6/2
014
)
REGISTRASI
LISENSI
STR SIP
SIK
Lulus Pendidikan
SertifikatKompetensi
KKI/MTKI/KFN
KAB/KOTA
SERTIFIKASI
UjiKompetensi
KTKI
MTKI =
MTKP & OP
INSTITUSI PENDIDIKAN
SERTIFIKASI, REGISTRASI & LISENSITENAGA KESEHATAN
Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan,
memberikan perlindungan serta kepastian hukum
kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat di bentuk
KTKI.
KTKI terdiri atas konsil masing-masing jenis tenaga
kesehatan termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil
Kedokteran Gigi
KTKI bertanggungjawab kepada Presiden melalui
Menteri.
KTKI mempunyai fungsi mengkoordinasikan konsil
masing-masing tenaga kesehatan dalam menjalankan
fungsi menetapkan dan membina tenaga kesehatan
dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
KONSIL TENAGA KESEHATAN
INDONESIA
DILAKUKAN OLEHPemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
MEMPERHATIKAN ASPEK
pemerataan, pemanfaatan
danpengembangan.
1. Pengangkatansebagai Pegawai
Negeri Sipil; 2. Pengangkatan
sebagai PegawaiPemerintah
dengan PerjanjianKerja;
3. Penugasan khusus
4. Wajib Kerja;
5. Ikatan Dinas
PENDAYAGUNAAN
TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH/PEMDA
• Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah dapat dipindahtugaskanantarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karenaalasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatandan/atau promosi.
• Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan, Pemerintahatau Pemerintah Daerah wajib menyediakan TenagaKesehatan pengganti untuk menjamin keberlanjutanpelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yangbersangkutan.
• Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukanketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan yangmemenuhi kualifikasi akademik dan Kompetensi untukmelaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khususdi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang
dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga
Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan
kelalaian dalam menjalankan profesinya yang
menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan
kesehatan, perselisihan yang timbul akibat
kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih
dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
• Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yangtelah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini,tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagaiTenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelahUndang-Undang ini diundangkan.
• MTKI dan KFN tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnyasampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
• Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dariKTKI setelah KTKI terbentuk.
• KKI tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampaidengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
• Sekretariat KKI tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampaidengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
KETENTUAN PERALIHAN
• Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia harus dibentukpaling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
• Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
• Sekretariat KKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran menjadi sekretariat Konsil TenagaKesehatan Indonesia setelah terbentuknya KonsilTenaga Kesehatan Indonesia.
KETENTUAN PENUTUP
top related