standard operating procedure (sop) badan … · persyaratan administrasi dan teknis penerbitan izin...
Post on 02-Nov-2018
237 Views
Preview:
TRANSCRIPT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)
KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARATKEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR: 060/Kep. 454- BPPT/XII/2014TENTANG
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI
WALIKOTA BEKASI
DAFTAR ISI
II. PERSYARATAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH
(IUPPAT) 6
III. PERSYARATAN IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT) 9
IV. PERSYARATAN IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP) 12
V. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA) 15
VI. PERSYARATAN IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE) 19
VII. PERSYARATAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC) 23
VIII. PERSYARATAN SURAT IZIN LINGKUNGAN 27
IX. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3) 31
X. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI LAINNYA 31
XI. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA 32
XII. PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASI 36
XIII. PERSYARATAN IZIN PRINSIP 36
XIV. PERSYARATAN IZIN LOKASI 37
XV. PERSYARATAN IPPL DAN RENCANA TAPAK 37
XVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB) 39
XVII. PERSYARATAN IZIN LINGKUNGAN 39
XVIII. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN 43
PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) 48
XIX. PEMOHON : 51
XX. KLASIFIKASI/SASARAN IZIN GANGGUAN 55
XXI. PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 62
XXII. PERSYARATAN PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP) 66
XXIII. PEMOHON 69
XXIV. IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 71
XXV. PERSYARATAN PERMOHONAN BARU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 75
XXVI. PERSYARATAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PERSEROAAN
KOMANDITER (CV) DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN 83
XXVII. PERSYARATAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 86
XXVIII. PERSYARATAN IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT
PERBELANJAAN (IUTM & IUPP) PEMOHON BARU PERORANGAN 91
XXIX. PERSYARATAN PENYELENGGARAA/ PEMASANGAN REKLAME 95
XXX. PERSYARATAN IPTM 103
XXXI. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT 113
XXXII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL 118
XXXIII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN TUKANG GIGI 121
XXXIV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN SALON KECANTIKAN 124
XXXV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN 126
XXXVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK 129
XXXVII. PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBAT TRADISIONAL 131
XXXVIII. PERSYARATAN REKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA 133
XXXIX. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA 135
XL. PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI 138
XLI. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA 142
XLII. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA 144
XLIII. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) 148
XLIV. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN 152
XLV. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 161
1
PROVINSI JAWA BARATKEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR: 060/Kep. 454- BPPT/XII/2014TENTANG
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)KOTA BEKASI
WALIKOTA BEKASIMenimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan
serta tertib administrasi maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/ Kep. 506 BPPT/
XII/ 2012 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan kembali Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standar Operating Procedure
(SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dengan
Keputusan Walikota.
Mengingat:
1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
2
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neara Nomor 63 Kep/
M.Pan/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13
Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lemaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9
Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha
Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 10 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 11 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri C).
Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/ Kep. 478-Org/ XI/ 2012 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat;
4
2. Berita Acara Rapat Nomor 050/ 1996- BPPT.TU Tentang Tata Cara Proses Pemberian
Izin Perubahan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standard Operating Procedure
(SOP) Dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.
KEDUA : Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standard Operating Procedure (SOP) Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX Keputusan ini.
KETIGA : Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standard Operating Procedure (SOP) Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud
diktum KEDUA Keputusan ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dalam melaksanakan
pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan, efektif
dan efisien.
KEEMPAT : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan, Walikota Bekasi Nomor
060/ Kep. 506- BPPT/ XII/ 2012 tentang Prosedur Tetap/ Standard Operating
Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) Januari 2015 dan
akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di BEKASI
Pada tanggal
WALIKOTA BEKASI
RAHMAT EFFENDI
Tembusan YTH :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat
3. Ketua Dewa Perwakilan Eakyat Daerah Kota Bekasi
Inspektur Kota Bekasi
Lampiran II : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2015
5
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIRTANAH (IUPPAT)
Jenis Izin MasaBerlaku
PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/Klasifikasi
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izin UsahaPerusahaanPengeboranAir Tanah(IUPPAT)
Untuk jangkawaktu 5 (lima)tahun dankeajiban DaftarUlang setiap 1(Satu) tahunsekali
Tim TeknisBPLH
1. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 10 Tahun2002 Tentang PengelolaanAir Bawah Tanah
2. Peraturan Walikota Nomor47 Tahun 2007 TentangPetunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor10 Tahun 2002 TentangPengelolaan Air BawahTanah
3. Keputusan Walikota KoraBekasi Nomor 60 Tahun2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun2008 Tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja sertaRincian Tugas Jabatanpada Badan Pelayananperizinan Terpadu KotaBekasi.
1. Maksudnya untukmemberikan landasan hukumyang jelas dalam pengaturanpengelolaan air tanah didaerah.
2. Tujuannya agar dalampelaksanaan pengelolaan airtanah dilakukan secaraterkendali, berdayaguna danberhasil guna sertaberwawasan lingkungan.
UsahaPerusahaanPengeboran AirTanah
Terlampir Terlampir - 5 (lima)
Hari Kerja
6
II. PERSYARATAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT)PEMOHON :
A. PERORANGAN BARU :1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab;
3. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda
tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
5. Surat kuasa jika dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Peta Lokasi;
7. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
8. Surat pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
7
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan
Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jikadibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan PengeboranAir Tanah dapat di di proses untuk di cetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurat izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.
8 Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin Juru BorTanah ARSIPIzin Juru Bor
Tanah
Tidak
Ya
Perlu/Tidak
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda TanganIzin Juru Bor Air
Tanah
JUMLAH 5 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
8
TATA CARA PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN JURU BOR TANAH (IJBAT)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/
KlarifikasiProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAHIzin JuruBor AirTanah (IJBAT)
Untuk jangkawaktu 5 (lima)tahun dankewajibanDaftar Ulangsetiap 1 (satu)tahun sekali
Tim TeknisBPLH
1. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 10 Tahun2002 TentangPengelolaan Air BawahTanah
2. Peraturan WalikotaNomor 47 Tahun 2007Tentang PetunjukPelaksanaan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun2002 tentangPengelolaan Air BawahTanah
3. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun2008 Tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerjaserta Rincian TugasJabatan pada BadanPelayanan PerizinanTerpadu Kota Bekasi.
1. Maksudnya untukmemberikanlandasan hukumyang jelas dalampengaturanpengelolaan airtanah di daerah.
2. Tujuannya agardalampelaksanaanpengelolaan airtanah dilakukansecara terkendali,berdayaguna danberhasil gunaserta berwawasanlingkungan.
UsahaPerusahaanPengeboranAir Tanah
Terlampir Terlampir - 5 (lima) harikerja
9
III. PERSYARATAN IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT)PEMOHON:
A. PERORANGAN BARU :1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab;
3. Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja;
4. Fotocopy ijizah calon jurubor;
5. Pas foto calon calon juru bor 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
6. Surat pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (materai 6000).
B. DAFTAR ULANG1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab;
3. Setifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang;
4. Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja;
5. Fotocopy ijazah calon juru bor;
6. Pas foto calon juru bor 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Izin Lama asli atau fotocopy (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari kepolisian
setempat)
8. Surat pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
10
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan
Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jikadibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Juru Bor Air Tanah dapat di diproses untuk di cetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Juru Bor Air Tanah
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurat izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.
8 Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin Juru BorTanah ARSIPIzin Juru Bor
Tanah
Tidak
Ya
Perlu/Tidak
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda TanganIzin Juru Bor Air
Tanah
JUMLAH 5 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
11
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/
KlarifikasiProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAHIzinPengeboranAir Tanah (IP)
Untuk jangkawaktu 6 (enam)bulan daftarulang apabiladalam waktu 8(delapan) bulanpekerjaan belumselesai
Tim TeknisBPLH
1. Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004 tentang SumberDaya Air
2. Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2008tentang Pengelolaan AirTanah
3. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 10 Tahun2002 Tentang PengelolaanAir Bawah Tanah
4. Peraturan Walikota Nomor47 Tahun 2007 tentangPetunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 10Tahun 2002 tentangPengelolaan Air BawahTanah
5. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun2009 tentang PerubahanAtas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun2008 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja serta RincianTugas Jabatan pada BadanPelayanan PerizinanTerpadu Kota Bekasi.
1. Maksudnya untukmemberikanlandasan hukumyang jelas dalampengaturanpengelolaan airtanah di daerah.
2. Tujuannya agardalampelaksanaanpengelolaan airtanah dilakukansecara terkendali,berdayaguna danberhasil gunaserta berwawasanlingkungan.
PengeboranAir Tanah
Terlampir Terlampir - 5 (lima) harikerja
12
IV. PERSYARATAN IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP)PEMOHON :A. PERORANGAN BARU :
1. Surat Permohonan dengan kop perusahaan;
2. Fotocopy KTP Pemohon/ Penanggungjawab;
3. Fotocopy Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT);
4. Surat tanda instalasi bor dari instansi terkait;
5. Surat Izin Juru Bor (IJB) air tanah yang masih berlaku;
6. Peta situasi berskala 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang
menggambarkan lokasi rencana pengeboran air tanah;
7. Informasi mengenai pengeboran air tanah (Form D3);
8. Buku Rencana Pengambilan Air Tanah (BRPA);
9. Fotocopy denah lokasi titik sumur;
10. Company profile untuk Badan Hukum;
11. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto opy KTP (Materai 6000).
B. DAFTAR ULANG:1. Surat permohonan dengan kop;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab
3. Izin lama asli (jika hilang lampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat)
4. Fotocopy Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT);
5. Surat tanda instalasi bor dari instansi terkait;
6. Surat Izin Juru Bor (IJB) air tanah yang masih berlaku;
7. Peta situasi berskala 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang menggambarkan
lokasi rencana pengeboran air tanah;
8. Informasi mengenai pengeboran air tanah (Form D3);
9. Buku Rencana Pengambilan Air Tanah (BRPA);
10. Fotocopy denah lokasi titik sumur;
11. Company profile untuk Badan Hukum;
12. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000)
13. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/ UPL dan UKL sesuai
ketentuan yang berlaku);
14. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
13
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan
Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jikadibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Pengeboran Air Tanah dapat didi proses untuk di cetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Pengeboran Air Tanah
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurat izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.
8 Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin PengeboranAir Tanah ARSIPIzin Pengeboran
Air Tanah
Tidak
Ya
Perlu/Tidak
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda TanganIzin Pengeboran
Air Tanah
JUMLAH 5 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
14
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZI/ STANDAR OPERASIONAL (SOP) IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud
dan TujuanSasaran/Klarifikasi
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAHIzin PengambilanAir Tanah (IP)
Untuk jangkawaktu (selamaperusahaanberoperasi) dankewajiban DaftarUlang setiap 2(dua) tahun sekali
Tim TeknisBPLH
1. Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004 tentang SumberDaya Air
2. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2008 tentangPengelolaan Air Tanah
3. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor: 35 Tahun 2013Tentang Pendaftaran WajibPajak Cabang/ Lokasi bagipelaku usaha yang melakukanusaha dan/atau pekerjaan diJawa Barat
4. Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 10 Tahun 2002 TentangPengelolaan Air Bawah Tanah
5. Peraturan Walikota Nomor 47Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2002 tentangPengelolaan Air Bawah Tanah
6. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun 2009tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota BekasiNomor 76 Tahun 2008 tentangTugas, Fungsi dan Tata Kerjaserta Rincian Tugas Jabatanpada Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Bekasi.
1. Maksudnya untukmemberikan landasanhukum yang jelasdalam pengaturanpengelolaan air tanahdi daerah.
2. Tujuannya agar dalampelaksanaanpengelolaan air tanahdilakukan secaraterkendali,berdayaguna danberhasil guna sertaberwawasanlingkungan.
PengambilanAir Tanah
Terlampir Terlampir - 6 (enam) harikerja
15
V. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA)PEMOHON :A. PERORANGAN BARU :
1. Surat Permohonan Pemohon;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Hasil Pengujian Kualitas Air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik
sumur;
4. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki
NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
5. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000);
6. Peta Lokasi titik sumur:
7. Fotocopy Izin Lingkungan ( setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL
sesuai ketentuan yang berlaku);
8. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
B. PERORANGAN DAFTAR ULANG1. Surat Permohonan ;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy SUrat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
4. Fotocopy laporan pengambilan air tanah;
5. Hasil pengujian kualitas air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik sumur;
6. Peta lokasi titik sumur;
7. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki
NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
8. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000)
9. Izin Lama Asli atau Fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kehilangan dari
kepolisian setempat);
10. Fotocopy Izin Lingkungan (usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai
dengan ketentuan yang berlaku);
11. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
C. BERBADAN HUKUM BARU:1. Surat Permohonan menggunakan Kop perusahaan;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
16
3. Fotocopy Akta pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah Surat Permohonan Kop Perusahaan);
4. Fotocopy Hasil Pengujian Kualitas Air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik
sumur;
5. Fotocopy izin Pengeboran;
6. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang diekluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
7. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
8. Fotocopy Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL
sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
9. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
D. BERBADAN HUKUM DAFTAR ULANG1. Surat Permohonan dengan Kop perusahan
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM, CV sudah terdaftar di pengadilan negeri);
3. Fotocopy KTP;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tamah 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Fotocopy Laporan pengambilan air tanah 1 (satu) tahun terakhir;
6. Fotocopy hasil pengujian kualitas air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik
sumur;
7. Fotocopy Peta Lokasi titik sumur;
8. Surat kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
9. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki
NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak pratama setempat);
10. Izin Lama Asli dan fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kehilangan dari
kepolisian setempat);
11. Fotocopy Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL
sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
12. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
17
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan
Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jikadibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Pengambilan Air Tanah dapat didi proses untuk di cetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Pengambilan Air Tanah
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurat izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.
8 Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin PengambilanAir Tanah ARSIPIzin Pengambilan
Air Tanah
Tidak
Ya
Perlu/Tidak
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda Tangan IzinPengambilan Air
Tanah
JUMLAH 6 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
18
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/Klarifikasi
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAH
Izin EksplorasiAir Tanah (IE)
Untuk jangkawaktu 1 (satu)tahun dan dapatdiperpanjangataspermohonanpemegang izin
Tim TeknisBPLH
1. Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004 tentang SumberDaya Air
2. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2008 tentangPengelolaan Air Tanah
3. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 10 Tahun 2002Tentang Pengelolaan AirBawah Tanah
4. Peraturan Walikota Nomor 47Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun2002 tentang Pengelolaan AirBawah Tanah
5. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun 2009tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota BekasiNomor 76 Tahun 2008tentang Tugas, Fungsi danTata Kerja serta RincianTugas Jabatan pada BadanPelayanan Perizinan TerpaduKota Bekasi.
1. Maksudnya untukmemberikanlandasan hukumyang jelas dalampengaturanpengelolaan airtanah di daerah.
2. Tujuannya agardalampelaksanaanpengelolaan airtanah dilakukansecaraterkendali,berdayaguna danberhasil gunasertaberwawasanlingkungan.
EksplorasiAir Tanah
Terlampir Terlampir - 6 (enam)hari kerja
19
VI. PERSYARATAN IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE)PEMOHON:
A. BERBADAN HUKUM BARU :
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Pemohon/ Penanggungjawab;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi
apabila Berbadan Hukum;
4. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi:
Maksud dan tujuan kegiatan;
Rencana kerja dan peralatan;
Peta topografi skala 1: 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air
tanah;
5. Dokumen AMDAL/UKL/UPL;
6. Surat Pernyataan warga sekitar ditandatangani beberapa RT/RW, Lurah dan Camat
yang masih berlaku dan dilegalisir kecamatan;
7. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
8. Rencana Pengambilan Air yang akan diambil;
9. Surat Kuasa jika dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda
tangani oleh lurah dan Camat(legalisir);
11. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan
ketentuan yang berlaku);
12. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
B. DAFTAR ULANG1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab:
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK Pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi
Apabila Berbadan Hukum)
4. Pengajuan proposal kegiatan berisi:
Maksud dan tujuan kegiatan;
Rencana kerja dan peralatan;
20
Peta topografi skala 1: 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air
tanah;
5. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
6. Fotocopy izin pengeboran perusahaan air tanah, surat tanda instalasi bor dan izin juru
bor yang sah jika akan melakukan eksplorasi;
7. Izin lama asli atau fotocopy (jika hilang dilampirkan surat keterangan dari kepolisian
setempat);
8. Fotocopy IUPPAT dan IJB yang masih berlaku;
9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda
tangani oleh Lurah dan Camat (Legalisir);
10. Surat kuasa jika dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
11. Izin Lingkungan (Setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan
ketentuan yang berlaku);
12. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
21
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN EKSPLORASI AIR TANAH
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan
Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jikadibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Eksplorasi Air Tanah dapat di diproses untuk di cetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Eksplorasi Air Tanah
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurat izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.
8 Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin EksplorasiAir Tanah ARSIPIzin Eksplorasi
Air Tanah
Tidak
Ya
Perlu/Tidak
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda Tangan IzinEksplorasi Air
Tanah
JUMLAH 6 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 484-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
22
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud
dan TujuanSasaran/ Klarifikasi Prosedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAH
Surat IzinPembuanganLimbah Cair(SIPC)
SepanjangKegiatanBeroperasi
Tim TeknisBPLH
1. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor: 35 Tahun 2013Tentang Pendaftaran WajibPajak Cabang/ Lokasi bagipelaku usaha yangmelakukan usaha dan/pekerjaan di Jawa Barat.
2. Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2007 tentang IzinPembuangan Limbah Cair.
3. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun 2009tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota BekasiNomor 76 Tahun 2008tentang Tugas, Fungsi danTata Kerja serta RincianTugas Jabatan pada BadanPelayanan Perizinan TerpaduKota Bekasi.
1. Izin PembunganLimbah Cairdimaksudkan untukpengendalianterhadappencemaranlingkungan hidupserta jenispencemaranterhadapusaha/kegiatan yangberpotensimenimbulkanpencemaran airpermukaan dan airtanah
2. Izin PembuanganLimbah Cairbertujuan menjagakeseimbangan daydukung dan dayatamping lingkunganakibat pembunganlimbah cair kegiatanusaha agar dapatmemenuhi bakumutu yangditetapkan.
1. IPAL Industri2. IPAL Rumah
Sakit3. IPAL Hotel4. IPAL Pusat
Niaga Bisnis
Terlampir Terlampir - 10 (sepuluh)hari kerja
23
VII. PERSYARATAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC)PEMOHON:A. PERORANGAN:
1. Surat Permohonan Pemilik;
2. Fotocopy KTP Pemilik;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Setempat);
4. IPAL;
5. Dokumen UKL/UPL;
6. AMDAL;
7. Fotocopy SIPA;
8. Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Limbah Cair yang di tanda tangani oleh
direktur perusahaan (Materai 6000);
9. Gambar Lokasi IPAL;
10. Izin Mendirikan bangunan atas nama perusahaan dan atau perjanjian sewa dengan akte
notaris;
11. Izin gangguan ≥ 3.
B. BERBADAN HUKUM;
Persyaratan Ijin Pembuangan Limbah Cair:
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Pemilik atau Penanggung jawab;
3. Fotocopy Izin PMA/PMDN dan Akta Pendirian Perusahaan/PT melampirkan SK
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, PT dan CV sudah terdaftar di Pengadilan
Negeri Kota Bekasi;
4. Fotocopy Pengesahan Dokumen UKL/UPL atau Amdal;
5. Fotocopy SIPA;
6. Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Cair yang di tanda
tangani oleh direktur perusahaan (Materai 6000);
7. Fotocopy Lokasi IPAL dan Desain IPAL;
8. Izin Mendirikan Bangunan atas nama perusahaan/ Kontrak Perjanjian/ Sewa (Materai
6000) dengan akte Notaris;
9. Izin Gangguan ≥ 3;
24
10. Izin usaha Industri (IUI) Lama Asli atau Fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat
Keterangan kehilangan dari kepolisian setempat);
11. Surat Kuasa apabila di kuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
12. Hasil Pengujian Kualitas Limbah Cair 1 (satu) Bulan Terakhir yang di ujikan oleh
Laboratorium yang telah Terakreditasi.
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTANomo : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
25
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPL C)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan
Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jikadibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Eksplorasi Air Tanah dapat di diproses untuk di cetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Eksplorasi Air Tanah
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurat izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.
8 Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin PembuanganLimbah Cair ARSIPIzin Pembuangan
Limbah Cair
Tidak
Ya
Perlu/Tidak
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda Tangan IzinPembuanganLimbah Cair
JUMLAH 10 Hari Kerja
1 Hari Kerja
7 Hari Kerja
2 Hari Kerja
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTANomo : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
26
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN LINGKUNGANJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud
dan TujuanSasaran/ Klarifikasi Prosedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAHSurat IzinLingkungan
SepanjangKegiatanBeroperasi
Tim Teknis
BPLH
1. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009 tentangPerlindungan danPengelolaan LingkunganHidup
2. Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2012Tentang LingkunganHidup
3. Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor8 Tahun 2013
4. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor: 35 Tahun2013 Tentang PendaftaranWajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usahayang melakukan usahadan/ pekerjaan di JawaBarat.
5. Peraturan Daerah Nomor17 Tahun 2011 TentangIzin Pemanfaatan Ruang
1. LangkahPengendalianDampak NegatifdanPengembanganDampak Postif bagilingkungan dariusaha kegiatandapat dipersiapkansedini mungkin
2. Kajian lingkungandiperlukan baguprosespengambilankeputusan tentangpelaksanaanrencana usahakegiatan.
Jenis kegiatanyang wajibdilengkapidengan kajianlingkungansesuai PeraturanMenteri NegeraLingkunganHidup Nomor 05Tahun 2012tentang RencanaUsaha dan/ atauKegiatan yangwajib memilikiAMdal.
KeputusanWalikota BekasiNomor: 658/ Kep.26-BPLH/XI/2011tentang RencanaUsaha dan/ataukegiatan yangwajib UKL/UPLdan SPPL
Terlampir Terlampir - 14 (empatbelas) harikerja
27
VIII. PERSYARATAN SURAT IZIN LINGKUNGANPEMOHON :A. PERORANGAN:
1. Surat Permohonan Pemilik Izin Lingkungan;
2. Fotocopy KTP Pemilik;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
4. Fotocopy Rekomendasi UKL-UPL dan Dokumen UKL-UPL;
5. Fotocopy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal;
6. Bentuk rencana Usaha dan atau Kegiatan yang akan dilakukan.
B. BERBADAN HUKUM1. Permohonan menggunakan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Direktur;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
4. Fotocopy rekomendasi UKL-UPL dan dokumen UKL-UPL;
5. Fotocopy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal;
6. Deskripsi Rencana Usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan;
7. Akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha izin PMA/PMDN; (Jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan Menkumham, Jika berbentuk CV SK Pengesahan dari
Pengadilan Negeri Bekasi.
28
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN LINGKUNGAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan
Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jikadibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Lingkungan dapat di di prosesuntuk di cetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Lingkungan
7Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin Lingkungan ARSIPIzin Lingkungan
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda TanganIzin Lingkungan
JUMLAH 6 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Hari Kerja
3 Hari Kerja
LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALIKOTANomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
29
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3),IZIN PENGUMPULAN LIMBAH INDUSTRI DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksuddan Tujuan
Sasaran/Klarifikasi
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAHIzin PenyimpananSementara LimbahB3 (IPSLB4),Limbah Industrilainnya danPengumpulanLimbah B3 SkalaKota
5 (lima) Tahun dandapat diperpanjang
Tim TeknisBPLH
1. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009 tentangPerlindungan danPengelolaan LingkunganHidup
2. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor18 Tahun 1999 tentangPengelolaan LimbahBerbahaya dan Beracun
3. Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor18 Tahun 2009 tentangTata Cara PerizinanPengelolaan LimbahBahan Berbahaya danBeracun
4. Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor30 Tahun 2009 tentangTata Laksana Perizinandan PengawasanPengelolaan LimbahBahan Berbahaya danBeracun sertaPengawasan Pemulihanakibat PencemaranLimbah Bahan Berbahayadan Beracun olehPemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 09 Tahun2013 tentang PengelolaanLimbah Bahan Berbahayadan Beracun serta LimbahIndustri Lainnya.
1. PengendalianPencemaranLimbah B3 yangdibuang olehperusahaan industri
2. Izin PengelolaanLimbah Beracundimaksudkan untukpengendalianterhadappencemaranlingkingan hidupserta jenispencemaranterhadapusaha/kegiatanyang berpotensimenimbulkanpencemaran
3. Untuk pembinaandan pengawasanpengelolaan limbahberbahaya danberacun sertapengawasanpemulihan akibatpencemaran limbahbahan berbahayadan beracun.
Terlampir Terlampir Terlampir(sesuai denganPermen LH30/2009)
Tidakdipungutbiaya
10 (sepuluh)hari kerja
LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
30
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROEDUR (SOP)PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH INDUSTRI LAINNYA
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksuddan Tujuan
Sasaran/ Klarifikasi Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENGELOLAAN AIR TANAHPengelolaanLimbah BahanBerbahaya danBeracun sertaLimbah Industrilainnya
5 (lima) Tahun dandapat diperpanjang
Tim TeknisBPLH
1. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009 tentangPerlindungan danPengelolaan LingkunganHidup
2. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor18 Tahun 1999 tentangPengelolaan LimbahBerbahaya dan Beracun
3. Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor18 Tahun 2009 tentangTata Cara PerizinanPengelolaan LimbahBahan Berbahaya danBeracun
4. Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor30 Tahun 2009 tentangTata Laksana Perizinandan PengawasanPengelolaan LimbahBahan Berbahaya danBeracun sertaPengawasan Pemulihanakibat PencemaranLimbah Bahan Berbahayadan Beracun olehPemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 09 Tahun2013 tentang PengelolaanLimbah Bahan Berbahayadan Beracun serta LimbahIndustri Lainnya.
1. PengendalianPencemaranLimbah B3 yangdibuang olehperusahaan industri
2. Izin PengelolaanLimbah Beracundimaksudkan untukpengendalianterhadappencemaranlingkingan hidupserta jenispencemaranterhadapusaha/kegiatanyang berpotensimenimbulkanpencemaran
3. Untuk pembinaandan pengawasanpengelolaan limbahberbahaya danberacun sertapengawasanpemulihan akibatpencemaran limbahbahan berbahayadan beracun.
Terlampir Terlampir Terlampir(sesuai denganPermen LH30/2009)
Tidakdipungutbiaya
10 (sepuluh)hari kerja
31
IX. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3)1. Mengisi Formulir Permohonan Izin;
2. Melampirkan Identitas Pemohon/ Penanggung jawab usaha dan/ kegiatan;
3. Denah Penataan TPS Limbah B3;
4. Desain Konstruksi TPS Limbah B3;
5. Uraian Jenis, Karakter Jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
6. Standard Operating Procedure (SOP) penyimpanan, pengemasan dan tanggap darurat;
7. Neraca Limbah;
8. Foto Dokumentasi Limbah TPS Limbah B3;
9. MOU/ Surat perjanjian kerjasama dengan pengumpul/pengelola/pemanfaat yang berizin dari
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH);
10. Izin Lokasi/ Peruntukan Lahan (untuk luas minimal 1 (satu) hektar);
11. Izin Gangguan/ HO;
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. Akte Pendirian Perusahaan;
14. Kelayakan Lingkungan/ Persetujuan AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
15. Izin Lingkungan;
16. Rekomendasi Teknis dari BPLH;
X. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI LAINNYA1. Mengisi Formulir Permohon Izin;
2. Melampirkan Identitas Pemohon/Penanggung jawab usaha dan / kegiatan;
3. Melampirkan Denah TPS Limbah Industri;
4. Melampirkan Uraian jenis Limbah Industri yang akan dikelola/ disimpan;
5. Melampirkan Uraian jenis Limbah Industri yang akan dikelola/ disimpan;
6. Melampirkan Standard Operating Procedure (SOP) tanggap darurat dan penyimpanan,
pengemasan dan penataan;
7. Melampirkan Neraca Limbah;
8. Melampirkan Foto Kondisi TPS Limbah Industri;
9. Salinan Surat Kerjasama/ MOU/ dengan pengumpul penghasil dan surat kerjasama dengan
pemanfaat;
10. Izin Lokasi/ Peruntukkan Lahan (untuk luas minimal 1 (satu) hektar);
11. Izin Gangguan/ HO;
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. Akte Pendirian Perusahaan;
14. Lembar Persetujuan Dokumen Kajian Lingkungan Amdal/ UKL-UPL/ SPPL;
15. Izin Lingkungan;
32
16. Rekomendasi Teknis dari BPLH.
XI. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA1. Mengisi Formulir Permohonan Izin;
2. Melampirkan Identitas Pemohon/ Penanggungjawab usaha dan/ kegiatan;
3. Desain Konstruksi TPS Limbah B3;
4. Uraian jenis, karakteristik, sumber limbah B3, serta Jumlah Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
5. Dokumen yang menjelaskan tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai Persyaratan, meliputi
Desain Konstruksi Bangunan TPS Limbah B3, Denah penataan/Layout penggunaan lahan;
6. Dokumen yang menjelaskan tempat pengemasan Limbah B3 sesuai ketentuan;
7. Prosedur pengumpulan Limbah B3 meliputi pengangkutan dari sumber, pemindahan dari alat
angkut ke tempat pengumpulan/ penyimpanan, pengemasan, penimbangan, persiapan,
persiapan, pengiriman ke pengelola;
8. Neraca Limbah;
9. MOU/ Surat perjanjian kerjasama dengan pengumpul/ pengelola/ pemanfaat yang berizin dari
Kementeriaan Lingkungan Hidup (KLH);
10. Akte Pendirian Perusahaan;
11. Izin Lokasi/ Peruntukan Lahan (Untuk luas minimal 1 (satu hektar);
12. Izin Gangguan/ HO;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
14. Kelayakan Lingkungan / Persetujuan Amdal/ UKL- UPL/ SPPL;
15. Izin Lingkungan;
16. Rekomendai Teknis dari BPLH
17. Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 skala kota wajib memiliki:
a. Laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji
karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
b. Tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan lombah B3;
c. Asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah
B3, dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Walikota.
18. Laboratorium atau alat analis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus
berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.
LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
33
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3),PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH INDUSTRI
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon meminta informasi Surat Izin Pengeloaan Limbah B3serta Limbah Industri Lainnya
Petugas Loket memberikan informasi tentang Surat IzinPengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri lainnya
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapipersyaratan
Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya
Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perludilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak perlu langsung keTahap Proses
Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan
Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak,apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Prosesuntuk Penerbitas Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta LimbahIndustri lainnya, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan kePemohon dan diberikan surat Penolakan
Bagian proses menerbitkan/ Cetak izin Pengelolaan Limbah B3serta Limbah Industri lainnya
Format/Draft Izin diperiksa Setelah Proses Pemeriksaan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3
serta Limbah Industri Lainnya dan Pemarafan oleh Kepala Bidang,selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT
Penomoran dan Pencatatan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3serta Limbah Industri Lainnya
Pengumuman Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 sertaLimbah Industri Lainnya
Pemberitahuan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta LimbahIndustri lainnya telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugsloket menyerahkan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta LimbahIndustri Lainnya kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPDTerkait’Dokumen Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta LimbahIndustri Lainnya diarsipkan.
Mulai Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
Form & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
Surat Undangan
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin PengelolaanLimbah B3 sertaLimbah Industri
LainnyaARSIP
Izin PengelolaanLimbah B3 sertaLimbah Industri
Lainnya
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda Tangan IzinPengelolaan
Limbah B3 sertaLimbah Industri
Lainnya
JUMLAH 10 Hari Kerja
1 Hari Kerja
5 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
34
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL (SOP) IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL), RENCANA TAPAKJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/
KlarifikasiProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin PeruntukanPenggunaanLahan (IPPL) danRencana Tapak
2 tahun terhitungsejak tangalditetapkansepanjangpemegang izintidak memprosesIMB dan dapatdiperpanjang 1 kalisebelum masaberlakunyaberakhir.
Tim TeknisDINASTATA KOTA
1. Peraturan MenteriPerumahan rakyat Nomor 07tahun 2013 tentangPerubahan PeraturanMeneteri Perumahan RakyatNomor 10 Tahun 2012tentang penyelenggaraanPerumahan dan kawasanPemukiman dengan HunianBerimbang.
2. Peraturan Daerah Nomor 17Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan IzinPemanfaatan Ruang
3. Peraturan Daerah Nomor 16Tahun 20122 tentangPenyediaan dan PenyerahanPrasarana, Sarana danUtilitas Kawasan Perumahan,Perdagangan dan IndustriOleh Pengembang di kotaBekasi.
4. Keputusan Walikota BekasiNomor 60 Tahun 2009tentang Perubahan AtasTahun 2009 tentangPerubahan Atas PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76Tahun 2008 tentang tugas,
Izin Peruntukkan PenggunaanLahan dan Rencana Tapakbertujuan untuk: mengaturperuntukan penggunaan lahan;mengatur fungsi bangunanyang dapat dibangun padalokasi yang bersangkutan;mengatur ketinggian maksimumbangunan gedung yangdiizinkan; mengatur jumlahlantai/lapirs bangunan di bawahpermukaan tanah dari KTByang diizinkan; mengatur KDBmaksimum yang diizinkan;mengatur KDH minimum yangdiwajibkan; mengatur KTBmaksimum yang diizinkan;menjamin bahwa rencana tapakyang diajukan pemohon sesuaidengan rencana peruntukkanpenggunaan lahan; menjaminpenyediaan Prasarana, Saranadan Utilitas.
Semua bentukpemanfaatanlahan yangakan dibangungedungmaupun nongedung
Terlampir Terlampir - 14 (empatbelas harikerja
LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
35
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/Klarifikasi
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin MendirikanBangunan (IMB)
Berlakuselamabangunanberdiri dantidak adaperubahan
Tim TeknisDINASTATA KOTA
1. Peraturan Menteri Perumahanrakyat Nomor 07 tahun 2013tentang Perubahan PeraturanMeneteri Perumahan RakyatNomor 10 Tahun 2012 tentangpenyelenggaraan Perumahan dankawasan Pemukiman denganHunian Berimbang.
2. Peraturan Daerah Nomor 17Tahum 2011 tentangPenyelenggaraan IzinPemanfaatan Ruang
3. Peraturan Daerah Nomor 16Tahun 20122 tentang Penyediaandan Penyerahan Prasarana,Sarana dan Utilitas KawasanPerumahan, Perdagangan danIndustri Oleh Pengembang di kotaBekasi.
4. Peraturan Daerah Nomor 15Tahun 2012 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor60 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas Tahun 2009 tentangPerubahan Atas PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76 Tahun2008 tentang tugas,
6. Peraturan Walikota Nomor 23Tahun 2013 tentang PerubahanPeraturan Walikota Bekasi Nomor49 Tahun 2012 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahNomor 15 Tahun 2012 tentangRetribusi Izin MendirikanBangunan
Izin Mendirikan Bangunandiberikan kepada orang ataubadan hukum untukmendirikan bangunan agardesain, pelaksanaan danbangunan sesuai denganrencana tata ruang yangberlaku, mewujudkan tertibpenyelnggaraan bangunangedung yang menjaminkeandalan teknis bangunangedung dari segikeselamatan, kesehata,kenyamanan dan keamananbangunan dan mewujudkanepastian hukum dalampenyelenggaran bangunangedung
Semua jenisbangunangedung dannon gedung
Terlampir Terlampir Terlampir 14 (empatbelas harikerja
36
XII. PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASIA. Izin Prinsip
Untuk bangunan jenis usaha dengan luas lahan lebih atau sama dengan 10.000 M2 atau
bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampat terhadap fungsi pelayanan, aktifitas
perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
B. Izin LokasiUntuk bangunan jenis usaha/ perumahan/ industri dan sejenisnya dengan lahan yang belum
dikuasai pemohon dengan luasan 10.000 M2 atau lebih
C. Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak*)a. Untuk bangunan Non Rumah Tinggal (usaha, sarana ibadah, industri, perumahan dan
sejenisnya).
b. Untuk bangunan rumah tinggal tunggal diluar perumahan dengan luas bangunan > 200
m2 dan atau Luas Lahan > 350 m2.
c. Bangunan perumahan horizontal (kavling) dengan luas lahan ≥ 20000 m2.
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*)a. Untuk bangunan Non Rumah Tinggal (usaha, sarana ibadah, industri, perumahan dan
sejenisnya).
b. Untuk bangunan rumah tinggal tunggal diluar perumahan dengan luas bangunan > 200
m2 dan atau Luas Lahan > 350 m2.
c. Bangunan perumahan horizontal (kavling) dengan luas lahan ≥ 20000 m2.
E. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
F. Izin Lingkungan (IL)
a. Amdal bagi semua jenis usaha dengan luas lahan > 25 Ha dan atau luas bangunan ≥
10.000 m2
b. Rekomendasi UKL/UPL bagi semua jenis usaha dengan luas lahan 7.500 m2 s/d Ha dan
atau luas bangunan ≥ 750 m2
Ket: *)
- Untuk yang diluar kriteria tersebut, Penerbitan IPPL/ Rencana Tapak dan SIMB berada
pada Kecamatan sesuai wilayahnya.
XIII. PERSYARATAN IZIN PRINSIP
Persyaratan Administrasi
37
1. Rekomendasi BKRDPersyaratan :
a. Surat Permohonan, Kop Perusahaan untuk Badan Hukum
b. Fotocopy KTP Pemilik
c. Fotocopy NPWP Pemilik
d. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum
e. Surat kepemilikan tanah
Persyaratan Teknis:1. Proposal yang berisi :
a. Rincian Lahan yang dimohon (Keadaan fisik lahan dan kegiatan saat ini yang terdapat
pada lokasi yang dimohon dan keadaan disekitarnya).
b. Rancangan rencana tapak kegiatan (pra site plan)
c. Proposal Proyek.
XIV. PERSYARATAN IZIN LOKASIPersyaratan Administrasi:Izin Prinsip
Persyaratan Teknis:1. Aspek Tata Guna Lahan dan BPN
2. Gambar Peta Lokasi yang di mohon.
XV. PERSYARATAN IPPL DAN RENCANA TAPAKC.1 Untuk Bangunan Yang Di persyaratkan Rekomendasi BKPRDC.1.1 Persyaratan Administrasi :
1. Izin Prinsip
2. Izin Lokasi
3. Surat Tanah/ Bukti Kepemilikan
C.1.2 Persyaratan TeknisRekomendasi PPL dan Rencana Tapak
C.2 Untuk Bangunan Yang Tidak Dipersyaratkan Rekomendasi BKPRDC.2.1 Persyaratan Administrasi:
1. Surat Permohonan, Kop Perusahaan Untuk Berbadan Hukum
2. Fotocopy KTP Pemilik
38
3. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah
C.2.2 Persyaratan TeknisRekomendasi PPL dan Rencana Tapak
C.3 Persyaratan Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak:1. Rekomendasi Peruntukan dan Penggunaan Lahan/ Rencana Tapak
Persyaratan:
a. Rekomendasi/ Pertimbangan teknis Andal Lalin bagi permohonan dengan kriteria:
- Perumahan Horizontal (memiliki ≥ 25 unit bangunan);
- Perumahan Vertikal (kecuali sudah terdapat dalam site plan kawasan tidak
diperlukan);
- Ruko/rukan memiliki > 10 unit untuk lokasi pada jalan kota dan > 5 unit untuk
lokasi pada jalan provinsi dan jalan Negara;
- Toko/kios memiliki ≥ 20 unit untuk lokasi pada jalan kota, provinsi dan jalan
Negara;
- Pasar Tradisional Memiliki kios > 10 unit;
- Mall/ Pusat Pertokoan/ Perkulakan/ Bangunan sejenis, rumah makan, showroom,
bengkel mobil dan Hotel (pertimbangan teknis Lalin sesuai ketentuan yang
berlaku di Dinas Perhubungan);
- SPBU/SPBE pertimbangan teknis lalulintas untuk semua luasan (Dishub);
- Kantor yang memiliki ≥ 100 karyawan;
- Industri/ Pabrik/ Gudang/ Rumah Sakit dan Bangunan sejenis pertimbangan
teknis Lalin untuk luasan ≥ 0,5 Ha;
- Saranan Pendidikan untuk lokasi jalan protocol jumlah karyawan dan mahasiswa
≥ 300 orang;
- Saranan Ibadah untuk lokasi ≥ 90 orang.
b. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
- Rekomendasi Amdal, SKKLH bagi emua jenis usaha dengan luas lahan > 25 Ha
dan atau luas bangunan ≥ 10.000 m2.
- Rekomendasi UKL/ UPL bagi semua jenis usaha dengan luas lahan 7.500 m2
s/d 25 Ha dan atau luas bangunan ≥ 750 m2.
- SPPL bagi permohonan izin perumahan dan semua jenis usaha lainnya dengan
luas lahan < 7.500 m2 dan/atau bangunan ≤ 750 m2.
39
c. Pertimbangan Teknis Piel banjir bagi semua jenis izin usaha dengan luas lahan ≥
2.000 m2.
d. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari
8 lantai atau bangunan memiliki ketinggian 32 m untuk bangunan tower dengan
ketinggian ≤ 20 m diatas tanah tidak diperlukan rekomendasi dari pangkalan udara,
khusus untuk bangunan tower yang diletakan diatas bangunan gedung, pemohon
harus melampirkan IMB gedung tersebut.
e. Rekomendasi Kemendiknas untuk pendirian Perguruan Tinggi dan Rekomendasi
pendirian sekolah dari Badan Pelayanan Izin Terpadu.
f. Rekomendasi Walikota untuk pendirian bangunan Saranan Ibah dilengkapi;
i. Surat tidak keberatan dari tetangga sesaui dengan ketentuan pendirian rumah
ibadah;
ii. Daftar jamaah pengguna rumah ibadah yang berdomisili di wilayah setempat
minimal 90 orang yang ditanda tangani Lurah dan Camat;
iii. Rekomendasi FKUB;
iv. Rekomendasi dari Kantor Depag;
v. Rekomendasi dari Lurah dan Kecamatan;
vi. Surat Pertimbangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat (KESBANGPOLINMAS)
g. Bangunan Menara Baru dilengkapi:
i. Melampirkan surat tidak keberatan dari tetangga sekitar radius sesuai
dengan ketinggian menara bagi pembangunan menara baru kecuali bagi
lokasi titik tower berada di dalam radius 50 m tidak terdapat rumah penduduk
maka ijin cukup dikeluarkan oleh Lurah dan Camat
ii. Rekomendasi Frekuensi dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
XVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB)D.1 Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal yang dipersyaratkan rekom BKPRD (usaha,
sarana ibadah, industri, bangunan non gedung, perumahan dan Rumah TinggalTungga Diluar Perumahan dan sejenisnya.
D.1.1 Persyaratan Administrasi:1. Izin Prinsip
2. Izin Lokasi
3. IPPL dan Rencana Tapak dan atau Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak
40
D.1.2 Persyaratan TeknisRekomendasi Teknis Bangunan
D.2 Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal yang Tidak di persyaratkan rekom BKPRD(usaha, sarana ibadah, industri, bangunan non gedung, perumahan dan RumahTinggal Tunggal Diluar Perumahan dan sejenisnya)
D.2.1 Persyaratan AdministrasiIPPL dan Rencana Tapak dan atau Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak
D.2.2 Persyaratan TeknisRekomendasi Teknis Bangunan
D.3 Untuk Bangunan Rumah Tinggal Tunggal di PerumahanD.3.1 Persyaratan Administrasi:
a. Surat Permohonan
b. Fotocopy KTP Pemilik
c. Fotocopy Pelunasan PBB Tahun Berjalan
d. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (SHM/HGB/AJB/PPJB)
e. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum
f. Surat Kuasa Pengurusan IMB dan copy KTP yang diberi kuasa (diatas materai, untuk
proses IMB yang di Kuasakan)
g. Surat pernyataan dokumen sesuai dengan aslinya di atas materai 6000
h. Surat Pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada
Ketua RT/RW;
i. Surat Pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan diatas Materai 6000
diketahui RT/RW.
D.3.2 Persyaratan Teknis1. Rekomendasi Teknis Bangunan
2. Gambar Rencana Bangunan dan Utilitas
D.4 Persyaratan Rekomendasi Teknis Bangunan
D.4.1 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan (Bangunan Baru)a. Gambar Rencana Bangunan (ditanda tangani pemilik bangunan dan ditanda tangani
oleh tenaga ahli ber-SIBP) bagi untuk bangunan lebih dari 2 lantai dan atau mempunyai
bentang bebas ≥ 10 m, bangunan menara/ non gedung dengan ketinggian ≥15 m;
41
b. Gambar Utilitas dan Prasarana;
c. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB untuk bangunan lebih dari 2
lantai dan atau mempunyai bentang bebas ≥ 10 m, bangunan menara/ non gedung
dengan ketinggian ≥ 15 m;
d. Berita Acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (bila memnuhi ketentuan).
D.4.2 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan (Bangunan Perluasan)a. Copy IMB lama;
b. Gambar Rencana Bangunan (ditanda tangani pemilik bangunan dan untuk bangunan
yang dipersyaratkan perhitungan konstruksi ditandatangan tenaga ahli ber SIPB);
c. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB untuk bangunan perluasan
lebih dari 2 lantai dan atau mempunyai bentang bebas ≥ 10 m;
d. Berita Acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (bila memenuhi ketentuan).
D.4.3 Persyaratan Teknis untuk Rekomendasi Teknis Bangunan (Berubah Fungsi)a. Copy IMB lama;
b. Copy gambar pengesahan lama;
c. Gambar Rencana Bangunan yang akan berubah fungsi (di tanda tangani pemilik
banguna dan untuk bangunan yang dipersyaratkan perhitungan konstruksi
ditandatangan tenaga ahli yang ber SIPB);
d. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB untuk bangunan lebih dari 2
lantai dan atau mempunyai bentang bebas ≥ 10 m, bangunan menara/ non gedung
dengan ketinggian ≥ 15 m;
e. Berita acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (Bila memenuhi Ketentuan).
D.4.4 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan Menara (Baru)a. Gambar Rencana Bangunan (ditanda tangan pemilik bangunan dan ditandatangani oleh
tenaga ahli ber-SIPB)
b. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB;
c. Surat pernyataan Jaminan Keselamatan Konstruksi ditandatangani oleh pemilik
bangunan dan tenaga ahli yang bersertifikat (SIPB)
d. Surat pernyataan siap bongkar;
e. Berita Acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (bila memnuhi ketentuan).
D.4.5 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan Menara (Perpanjangan)a. Copy IMB lama;
42
b. Surat Keterangan rencana Kota dan Distako;
c. Surat Pernyataan Jaminan Kelayakan Konstruksi di tanda tangani oleh tenaga ahli yang
bersertifikat atau memiliki SIPB dan diketahui pemilik bangunan;
d. Surat Keterangan tidak ada permasalahan/ konflik dari lokasi yang ditanda tangani
Lurah dan diketahui Camat;
e. Surat Pernyataan Siap Bongkar.
D.4.6 Untuk IMB Pengganti Hilang dan Balik Nama tidak dipersyaratkam RekomendasiTeknis Bangunan, cukup melampirkan sebagai berikut:
a. Surat Kehilangan dari kepolisian;
b. Foto Bangunan;
c. Fotocopy IMB (lama).
D.5 PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN(SIPMB)Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) akan diterbitkan apabila sudah dipenuhi
semua persyaratan IMB di tambah:
a. Izin Lingkungan atau SPPLH (Sesuai dengan ketentuan);
b. Jaminan Asuransi untuk bangunan yang menggunakan pondasi tiang pancang minima
kedalaman 6 meter, dan atau luas bangunan total ≥ 15 m.
D.6 PERSYARATAN PENERBITTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TETAP;Sebelum IMB tetap untuk jenis usaha diterbitkan
D.6.1 Untuk Jenis Usaha Bangunan Usaha, Sarana Ibadah, Industri, Perumahan,Bangunan Non Gedung dan sejenisnya
D.6.1.1 Persyaratan Administrasi
1. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB);
2. Bukti Akta perjanjian pengikatan penyerahan dan pelepasan ha katas tanah PSU oleh
pengembang kepada Pemerintah Kota, untuk:
- Kawasan Perdagangan dan Jasa yang dikelola oleh perusahaan perdagangan
dan jasa dengan luas lebih dari satu sama dengan 0,5 Ha (Setengah Hektar)
sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar).
43
- Kawasan Pusat Bisnis (Central Business District) yang dikembangkan dikelola
oleh perusahaan kawasan perdagangan dan jasa dengan luas lebih dari atau
sama dengan 5 Ha (lima hektar)
- Kawasan Industri/ Pergudangan yang dikelola oleh kawasan perusahaan industri
yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dengan luas lebih dari atau
sama dengan 5 Ha (lima hektar)
3. Surat SK Penunjukan TPU dan Bukti Pelepasan Hak (SPH) atas penyediaan lahan TPU
dari Pengembang ke Pemerintah Kota dengan kriteria :
- Perumahan Vertikal (tipe diatas 36 sebesar 3.5 m2/unit dan tipe dibawah 36
sebesar 2 m2/unit.
- Ruko/Rukan berjumlah ≥ 5 unit seluas 2 m2/unit.
- Perumahan Horizontal 2% dari luas yang dikuasai.
D.6.1.2 Persyaratan Teknis1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Ka. UPTD Wasabag dan/atau Bidang Wasdal
Dinas Tata Kota
2. Rekomendasi/ Pertimbangan teknis Pemadam Kebakaran bagi semua jenis izin
bangunan usaha kecuali bagi bangunan rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret
sederhana; dengan melampirkan fotocopy surat tanda terima bukti setor retribusi
proteksi kebakaran.
D.6.2 Untuk Bangunan Rumah Tinggal Tunggala. IPPL dan Rencana Tapak (bagi bangunan di luar Perumahan)
b. Rekomendasi Teknik Bangunan
c. Gambar Rencana Bangunan
XVII. PERSYARATAN IZIN LINGKUNGAN:Persyaratan Administrasi
1. Izin Prinsip
2. Izin Lokasi
3. IPPL dan Rencana Tapak
4. Rekomendasi SKKLH, AMDAL
5. Rekomendasi UKL- UPL
Keterangan:
Khusus untuk bangunan instansi pemerintah hanya melampirkan:
44
1. IPPL dan Rencana Tapak
2. Rekomendasi SKKLH, AMDAL
3. Rekomendasi UKL – UPL
45
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL) DAN RENCANA TAPAK
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganWalikotaNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi izin Peruntukan Penggunaan Lahan(IPPL) dan Rencana Tapak
Dokumen SPPLH, UKL-UPL, AMDAL dan Izin Lingkungan Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi
persyaratan
Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas
permohonan izin peruntukan oenggunaan lahan dikirim ke bagianproses
Bila tidak lengkap pemohon diberi Surat Arahan untuk melengkapikekurangan persyaratan dan
Setelah lengkap, kekurangan persyaratan tersebut diserahkan kepetugas untuk proses lebih lanjut
Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perludilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak perlu langsung keTahap Proses
Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan Izin Prinsip (rapat BKPRD)
Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaanlapangan
SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tandatanganioleh SKPD
Tim teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak,apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untukpenerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak,Apabila tidak diizinkan berkas dikembalikan ke Pemohon dandiberikan surat Penolakan
Bagian Proses menerbitkan/ Cetak Izin Peruntukan PenggunaanLahan dan Rencan Tapak
Format/Draft Izin diperiksa Setelah Proses Pemeriksaan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
dan Rencana Tapak, pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnyapenandatanganan izin oleh kepala BPPT (untuk Rumah Tinggal)dan paraf Kepala BPPT dan tandatangan Walikota (Untuk RumahNon Tinggal)
Penomoran dan Pencatatan Izin Peruntukan Penggunaan Lahandan Rencana Tapak.
8 Pemberitahuan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) telahselesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkanIzin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapakkepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD terkait
Dokumen Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) danRencana Tapak di arsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
Izin PeruntukanPenggunaan Lahandan Rencana Tapak ARSIP
Izin PeruntukanPenggunaan Lahandan Rencana Tapak
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
Tanda Tangan IzinIPPL Untuk RumahTinggal
Paraf Izin IPPLUntuk Non RumahTinggal
JUMLAH 14 Hari Kerja
1 Hari Kerja
11 Hari Kerja
2 Hari Kerja
Surat Arahan
Tanda Tangan IPPL danRencana Tapak UntukNon Rumah TInggal
46
kMEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganWalikotaNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi izin Peruntukan Penggunaan Lahan(IPPL) dan Rencana Tapak
Dokumen SPPLH, UKL-UPL, AMDAL dan Izin Lingkungan Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi
persyaratan
Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas
permohonan izin peruntukan oenggunaan lahan dikirim ke bagianproses
Bila tidak lengkap pemohon diberi Surat Arahan untuk melengkapikekurangan persyaratan dan
Setelah lengkap, kekurangan persyaratan tersebut diserahkan kepetugas untuk proses lebih lanjut
Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perludilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak perlu langsung keTahap Proses
Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan Izin Prinsip (rapat BKPRD)
Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaanlapangan
SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tandatanganioleh SKPD
Tim teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak,apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untukpenerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Apabila tidak diizinkanberkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan
Bagian Proses menerbitkan/ Cetak Izin Peruntukan PenggunaanLahan dan Rencan Tapak
Format/Draft Izin diperiksa Setelah Proses Pemeriksaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan izinoleh kepala BPPT (untuk Rumah Tinggal) dan paraf Kepala BPPTdan tandatangan Walikota (Untuk Rumah Non Tinggal)
Penomoran dan Pencatatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
8
Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohonmembayar retribusi, petugas loket menerima resi pembayaran daripemohon dengan media SSRD yang telah divaidasi oleh bankjabar banten/bank persepsi dan petugas loket menyerahkan IMBizin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon dan Tembusan keSKPD terkait
Dokumen Izin Mendirikan Bangunan diarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIMB
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
Tanda Tangan IMBUntuk RumahTinggal
Paraf Izin IMB UntukNon Rumah Tinggal
JUMLAH 14 Hari Kerja
1 Hari Kerja
11 Hari Kerja
2 Hari Kerja
Surat Arahan
Tanda Tangan IMBUntuk Non Rumah
TInggal
Bayar Retribusi
IMB
LAMPIRAN X : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014Tanggal : 15 Desember 2014
47
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENGGUNAAN BANGUNANJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud
dan TujuanKlarifikasiSasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin PenggunaanBangunan
5 (lima) tahununtuk bangunangedung hunianrumah tinggaktidak sederhana,bangunan gedunglainnya padaumumnya, danbangunan gedungtertentu
TIMPELAKSANAUJI LAIKFUNGSIBANGUNANDINAS TATAKOTA
1. Peraturan Daerah Nomor17 Tahum 2011 tentangPenyelenggaraan IzinPemanfaatan Ruang
2. Peraturan Walikota BekasiNomor 36 Tahun 2011tentang Perubahan atasPeraturan Walikota BekasiNomor 50 Tahun 2010tentang Pertelaan, AktaPemisahan rumah Susundan Penerbitan SeritfikatLaik Fungsi
3. Keputusan WalikotaBekasi Nomor 648/Kep.465-Distako/ XI/ 2011tentang PerubahanLampiran KeputusanWalikota Bekasi Nomor648/Kep. 682-Distako/XII/2010 tentangPembentukan TimPelaksana Uji Laik FungsiBangunan di Kota Bekasi
1. Terwujudnyabangunan gedungyang selalu andaldan memenuhipersyaratanadministratif danpersyaratan teknisbangunan gedungsesuai denganfungsinya
2. Terwujudnyabangunan gedungyang fungsional,seusai dengan tatabangunan yangserasi dan selarasdenganlingungannya
3. Terwujudnyakepastian hukumdalampenyelenggaraanbangunan gedung
Bangunangedung hunianrumah tinggaltidak sederhana,bangunan gedunglainnya padaumumnya danbangunan gedungtertentu.
Terlampir Terlampir - 14 (empatbelas harikerja
Tanggal : 15 Desember 2014
48
XVIII. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PENGGUNAANBANGUNAN (IPB)A. Persyaratan Administrasi Penerbitan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan IzinPenggunaan Bangunan meliputi sekurang-kurangnya :1. Surat Permohonan2. Akte Pendirian Perusahaan3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang4. Izin Lokasi5. IPPL dan Rencana Tapak6. Pertimbangan teknis yang menyertai IPPL/Rencana Tapak dan IMB7. Izin Mendirikan Bangunan8. Atau dengan sesuai izin-izin yang dipersyaratkan pada waktu pelaksanaan pembangunan
dimulai9. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan
ketentuan yang berlaku)10. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
B. Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin PenggunaanBangunan meliputi :a) Melampirkan gambar detail engineering desain (DED) bangunan meliputi :
1. Denah bangunan Tiap lantai2. Gambar Tampak muka, dan tampak samping3. Gambar potongan horizontal dan vertical4. Gambar detail Mechanical & Electrical (ME)5. Gambar jaringan pipa Air Bersih, Air Kotor dan gas6. Gambar Konstruksi dan struktur Bangunan.
b) Spesifikasi teknis peralatan yang dipergunakan meliputi antara lain :1. Lift2. Peralatan Proteksi Kebakaran3. Panel Listrik4. Genset5. Panel Telepon6. Air Conditioner7. Pompa air8. Lampu PJU.
49
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi izin Penggunaan Bangunan Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Penggunaan
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapipersyaratan
Petugas loket menerima formulir permohonan dan persyaratan
Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas
permohonan izin Penggunaan Bangunan dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap pemohon dikembalikan ke pemohon
Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perludilakukan pembahasan Tim Pelaksana Laik Fungsi Bangunan,Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses
Membuat Surat Undangan kepada Tim Pelaksana Uji Laik FungsiBangunan Untuk Pembahasan
Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi melakukan pembahasan/kajian sertapemeriksaan lapangan
Berdasarkan Pembahasan/Kajian Serta Pemeriksaan Lapangan,Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan Membuat Berita AcaraPemeriksaan Lapangan
Berita Acara Tim uji laik fungsi menjadi pertimbangan untuk tidakdiizinkan atau diizinkan sebagian atau seluruhnya yang dimuatdalam bentuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Tata Kota selaku Ketua tim uji laik fungsi
Berita Acara Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan dansertifikat laik fungsi dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan IzinPenggunaan Bangunan, Apabila tidak diizinkan Berkasdikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan
Bagian proses menerbitkan/Cetak Izin Penggunaan Bangunan Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Izin Penggunaan Bangunan dan
Pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganin Izinoleh Kepala Badan
Penomoran dan Pencatatan Izin Penggunaan Bangunan
8
Dokumen Izin Penggunaan Bangunan diarsipkan. Pemberitahuan IzinPenggunaan Bangunan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnyapetugas loket menyerahkan Izin Penggunaan Bangunan kepadaPemohon dan Tembusan ke SKPD terkait
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknis &
Sertifikat LaikFungsi
Diizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIPB
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 12 Hari Kerja
1 Hari Kerja
4 Hari Kerja
6 Hari Kerja
Tanda TanganIPB
IPB
50
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)SURAT IZIN TRAYEK DAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksuddan Tujuan
KlarifikasiSasaran
ProsedurPersyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.Izin Trayek
AngkutanKota (SK)
2.KartuPengawasanIzin Trayek
3.SuratPengawasanIzin Trayek
Berlaku 5 (lima) tahundan diperpanjangsetiap 5 tahun
1 (satu) tahun, setiaptahun diperpanjang
Berlaku selamaperusahaanmenyelenggarakanusahanya
Setiap tahun diadakanperpanjangan (Herregistrasi)
TIM TEKNISDINAS
PERHUBUNGAN
1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor56 Tahun 1998 tentang Retribusi IzinTrayek
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor05 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan lalu Lintas danAngkutan Jalan di Kota Bekasi
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor10 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Usaha AngkutanUmum, Retribusi PengujianKendaraan Bermotor dan RetribusiIzin Trayek
4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor04.A Tahun 2013 Tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2012 TentangPenyelanggaraan Usaha AngkutanUmum, Retribusi PengujianKendaraan Bermotor dan RetribusiIzin Trayek di Kota Bekasi
5. Keputusan Walikota Kota BekasiNomor 60 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun 2008Tentang Tugas, Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas Jabatanpada Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Bekasi.
Upaya pembinaandan pengawasantrayek angkutanumum
PengusahaAngkutan
Terlampir Terlampir - 5 (Lima harikerja
51
XIX. PEMOHON :PERSYARATAN BARU TRAYEK ANGKUTAN KOTA (SK)
1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir);
3. Foto Copy KTP Pemilik;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000).
PERSYARATAN DAFTAR ULANG TRAYEK ANGKUTAN (SK)1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir);
3. Foto Copy KTP;
4. Kartu Pengawasan yang habis masa berlakunya;
5. SK yang habis masa berlakunya;
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000);
7. Izin Trayek lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat
Keterangan kepolisian setempat).
PERSYARATAN BARU KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK (KP)1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir);
3. Foto Copy KTP;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000);
5. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi (Taksi Baru) dan Lampiran Foto
Copy BAP hasil Rapat Teknis dari Provinsi.
PERSYARATAN DAFTAR ULANG KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK (KP)1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir);
3. Foto Copy KTP;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000);
5. Kartu Pengawas Lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan
Surat Keterangan kepolisian setempat).
PERSYARATAN BARU IZIN ANGKUTAN (SIPA)1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
52
2. Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir);
3. Foto Copy KTP Pemilik;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000);
5. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Lampiran Foto Copy BAP hasil
Rapat Teknis dari Provinsi.
PERSYARATAN DAFTAR ULANG IZIN ANGKUTAN (SIPA)1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir);
3. Foto Copy KTP Pemilik;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000);
5. SIPA Lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat
Keterangan kepolisian setempat).
6.
LAMPIRAN : RETRIBUSI IZIN TRAYEK(1). Besarannya Retribusi Izin Trayek Angkutan ditetapkan sebagai berikut :
Kendaraan Baru :
a. Mobil bus 9 s/d 16 tempat duduk sebesar Rp. 150.000/5 tahun
b. Mobil bus 17 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp. 165.000/5 tahun
c. Mobil bus 26 ke atas tempat duduk sebesar Rp. 180.000/5 tahun
(2). Besarannya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
a. Mobil bus 9 s/d 16 tempat duduk sebesar Rp. 55.000/tahun
b. Mobil bus 17 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp. 60.000/tahun
c. Mobil bus 26 ke atas tempat duduk sebesar Rp. 65.000/tahun
(3). Setiap keterlambatan Daftar Ulang Izin Trayek Angkutan, dikenakan denda sebesar 2%
(dua persen) perbulannya dari besarnya retribusi izin
53
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyartan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan izin usaha angkutan dapat diproses untukdicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanizin usaha angkutan.
Selanjutnya dilakukan pencatatn di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dandokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindaklanjut dan diarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIzin Usaha Angkutan
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 5 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Hari Kerja
Tanda TanganIzin UsahaAngkutan
Izin Usaha Angkutan
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
54
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN GANGGUANJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud
dan TujuanKlarifikasiSasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin Gangguan Izin Tetap:
Selama UsahaBerjalan DaftarUlang setiap 5(lima) tahun sekali
Izin Berjangka:Selama KontrakSewa Berjalan danWajib diperpanjang setiap3 tahun sekali
Catatan:Syarat danketentuan berlaku
TIM TEKNISDISPERINDAG
1. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor 35 Tahun2013 tentang PendaftaranWajib PajakCabang/Lokasi bagipelaku usaha yangmelakukan usaha/ataupekerjaan di Jawa Barat
2. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 14 Tahun2009 Tentang RetribusiIzin Gangguan/ 2 mingguPerda Baru TentangRetribusi Daerah(Kompilasi dari Retribusiyang ada)
3. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 09 Tahun2012 tentang RetribusiDaerah
4. Peraturan Walikota BekasiNomor 06 Tahun 2012Tentang PetunjukPelaksanaan Perda KotaBekasi Nomo 14 Tahun2009 Tentang RetribusiIzin Gangguan
5. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun2008 Tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerjaserta Rincian TugasJabatan pada BadanPelayanan PerizinanTerpadu Kota Bekasi.
1.Terbinanya duniausaha/ Industri kecil,menengah dan besardalam menjalankanusahanya secaratertib, jujur danterbuka
2.Terciptanya IklimUsaha yang sehatdan tertib
3.Tergalinya sumberPAD
4.Mencatat bahan-bahan keteranganyang dibuat secarabenar dari suatuperusahaan danmerupakan sumberinformasi resmi untuksemua pihak yangberkepentinganmengenai identitasdan keteranganlainnya tentangperusahaan
5.Sebagai bahanevaluasi danpengawasan bagipara pelaku duniausaha
6.Sebagai bahanevaluasi, pengawasandan pengendalian
Sesuai PerdaNomor 14 Tahun2009
Terlampir Terlampir Terlampir diPerdaNomor 14Tahun 2009
10(sepuluh)hari kerja
55
XX. KLASIFIKASI/SASARAN IZIN GANGGUAN1. Setiap Badan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bekasi
2. Tempat Usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan ancaman terhadap lingkungan
PEMOHONA. PERSYARATAN IZIN GANGGUAN BARU PERORANGAN BARU
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Foto Copy NPWP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
4. Foto Copy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli/sewa-kontrak
berMaterai 6000);
5. Foto Copy SIPMB/IMB atas nama pemilik (data pendukung bila diperlukan);
6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah
dan Camat (Legalisir);
7. Surat Pernyataan Tetangga Asli yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat atau
Foto Copy yang dilegalisir oleh Kecamatan;
8. Jenis usaha yang mencakup B3 dilengkapi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Dokumen UKL/IPL/Amdal;
9. Melampirkan Izin Gangguan Global/Induk apabila lokasi kegiatan usaha/satu kawasan
yang dimohon telah memiliki Izin Gangguan Global/Induk sebagai pengganti surat
Pernyataan Tetangga (*);
10. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000).
Keterangan : (*)
Khusus untuk tempat hiburan (karaoke/Pub/café/Diskotique/Sauna/Spa/Panti
Pijat/Bilyard atau usaha-usahatempat hiburan sejenisnya sebagaiman diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku) apabila berada di dalam kawasan usaha
harus melampirkan izin tetangga yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat
setempat;
B. PERSYARATAN DAFTAR ULANG ATAU PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN :1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Foto Copy NPWP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
4. Foto Copy IMB/SIPMB/Kontrak-Sewa dan lain-lain (Materai 6000);
56
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah
dan Camat (Legalisir);
6. Foto Copy izin lama dan memperlihatkan Izin lama Asli (Jika hilang melampirkan Surat
Keterangan dari Kepolisian setempat);
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000).
Keterangan : (*)
Apabila izin yang didaftar ulang dan atau perpanjangan tidak sesuai dengan kegiatan
usaha sekarang (perubahan kegiatan usaha), maka harus ada surat pernyataan
perubahan kegiatan usaha (Izin HO yang Lama harus dicabut dan dibuat Izin HO yang
baru).
C. PERSYARATAN IZIN GANGGUANPERMOHONAN BARU BERBADAN HUKUM
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan (bagi pelaku usaha yang melakukan usaha
didaerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Setempat);
4. Fotocopy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli/Sewa Kontrak ber
Materai 6000);
5. Fotocopy IMB/SPIMB/Kontrak-Sewa dan lain-lain (Materai 6000)
6. Akte pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
7. Untuk Badan Usah Izin PMA/PMDN melampirkan SK BKPM;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah
dan Camat (Legalisir);
9. Fotocopy SIPMP/IMB dan surat tanah atas nama peroangan disertai surat pernyataan
tidak keberatan pada lokasi yang dimohon untuk dipergunakan perusahaan (berMaterai
6000);
10. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000).
Keterangan:
1. Khusus untuk tempat hiburan (karaoke/Pub/ Café/Diskotik/Sauna/Spa/Panti Pijat/Bilyard
atau usaha-usaha tempat hiburan sejenisnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan
57
perundang-undangan yang berlaku) yang berada di dalam kawasan usaha harus
melampirkan izin tetangga yang ditanda tangani RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
2. Untuk toko-toko/usaha bukan tempat hiburan baik yang ada di Kawasan Khusus
ataupun yang berada di ruko cukup melampirkan HO induk saja;
D. PERSYARATAN DAFTAR ULANG DAN ATAU PERPANJANG PERPANJANGAN IZINGANGGUAN1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Fotocopy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan (Bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha di
daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Setempat);
4. Fotocopy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli/Sewa Kontrak
bermaterai 6000);
5. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengeahan dari
Pengadilan Negeri setempat) dan atau SK Penunjukan Penanggungjawab/Pimpinan
Cabang;
6. Untuk Badan Usaha Izin PMA/PMDN Melapirkan SK BKPM;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah
dan Camat (Legalisir);
8. Fotocopy izin lama dan memeprlihatkan izin alam asli (jika hilang melampirkan Surat
keterangan dari kepolisian setempat);
9. Surat Kuasa Apabila dikuasakan pengurusannya an fotocopy KTP (Materai 6000).
Keterangan:
1. Apabila izin yang didaftar ulang dan atau perpanjangan tidak sesuai dengan kegiatan
usaha sekarang ) perubahan kegiatan), maka harus ada surat pernyataan perubahan
kegiatan usaha (izin HO yang lama harus dicabut dan dibuat izin HO yang baru).
58
STANDARD BIAYA BESARAN RETRIBUSI SURAT IZIN GANGGUAN
BARU
Luas ruang usaha 1 s/d 100 m² Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x IndeksGangguan x Rp 500,-
Luas ruang usaha diatas 100 m²
(100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan xRp 500,-) + (Kelebihan dari 100 m² x Indeks
Lokasi x Indeks Gangguan x Rp 350,-)
DAFTAR ULANG TIDAK ADA BIAYA Tidak Ada BiayaBALIK NAMA TIDAK ADA BIAYA Tidak Ada BiayaALIH USAHA 100% dari Biaya RetribusiPERLUASAN Penambahan Ruang Luas Usaha (100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x
Rp 500,-) + (Kelebihan dari 100 m² x IndeksLokasi x Indeks Gangguan x Rp 350,-)
PENGGANTIAN SK(rusak atau hilang)
TIDAK ADA BIAYA Tidak ada Biaya
BESARAN INDEK GANGGUAN DAN INDEKS LOKASIIndeks Gangguan Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar indeksnya 5
Perusahaan dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2
Indeks Lokasi - Jalan Negara- Jalan Provinsi- Jalan Kota- Jalan Lingkungan
5432
59
LAMPIRAN : JENIS- JENIS USAHA YANG HARUS MEMILIKI IZIN GANGGUAN (HO)A. Perusahaan Yang Menggunakan mesin Dengan intensitas Gangguan Besar Tinggi (Indeks 5) B. Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dengan Intensitas
Gangguan Menengah (Indeks 4)C. Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan
Sedang (Indeks 3)1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor2. Industri Tekstil (Perawatan, Penenunan, Pengolahan,
Pencelupan)3. Industri Farmasi4. Industri Kimia5. Industri Semen6. Industri Penyamakan, Pengawetan Kulit dan Industri
Kulit Imitasi Untuk Industri7. Industri Penggilingan Batu8. Industri Kertas/Pulp (bubur kertas)9. Industri Batu Baterai Kering10. Industri Logam Elektro Plating11. Industri Separator Accu12. Industri Karoseri13. Industri Manner14. Industri Besi Baja15. Industri Minyak Goreng16. Industri Margarine17. Industri Pupuk18. Industri Plastik19. Industri Peralatan Rumah Tangga20. Industri Ikan21. Industri Kayu Lapis22. Industri Gannen dan Pencucian23. Industri Gula Pasir24. Industri Karet Suata25. Industri Pemberantasan Hama26. Industri Cat Logam, Melamic, Thiner Cat Kayu27. Industri Sabun, Pasta Gigi28. Industri Kosmetika29. Industri Perekat30. Industri Bahan Perekat31. Industri Korek Api32. Industri Pembersihan/ Penggilingan Minyak Bumi33. Industri Kaca Lembaran34. Industri Kapur35. Industri Pengecoran36. Industri Logam, Baja, Lembaran Pipa Baja37. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya38. Industri Suku Cadang39. Industri Mesin Tekstik, Mesin Percetakan, Mesin Jahit
dan sejenisnya40. Industri Transpormotor dan sejenisnya41. Industri Ban dan Vulkanisir42. Industri Panel Listrik43. Industri Kapan/Perahu44. Industri Kendaraan Roda Dua/Lebih
45. Industri Komponen dan Perlengkapan46. Industri Sepeda47. Industri Pembekuan/ Pengepakan48. Industri Pencelupan49. Industri Batik Cap50. Industri Pengasahan Karet, Resmiling51. Industri Peti Kemas52. Industri Penggilingan Padi53. Pabrik The54. Pabrik Baterai55. Pabrik Internit56. Bengkel Bubut57. Rumah Potong Hewan58. Pabrik Saos, Bihun, Sambal59. Industri Plywood60. Industri Alumunium Extrusi61. Industri Comikal62. Industri Spring Bed, Kasur Busa63. Kawasan Industri64. Industri Rokok Putih65. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil66. Industri Makan Ternak67. Industri Keramik68. Industri Susu69. Inudstri Penggilingan Jagung Untuk Bahan Baku Big Corn
Rice70. Aspal Sprayer71. Bioskop72. Pusat Hiburan73. Rumah Potong Hewan Berkaki Dua dan Empat74. Industri Tempe, Tahu dan Terasi75. Hotel Berbintang dan Bertaraf Industri Internasional76. Pembibitan Ayam Ras77. Peternakan Babi78. Peternakan Kera79. Peternakan Ayam/ Unggas / Sarang Burung Walet80. Peternakan Sapi Perah81. SPBU/ SPBG82. Rumah Sakit Umum/ Rumah Sakit Bersalin83. Instalasi Pengolah Air Limbah B384. Karaoke/ Diskotik/ Musik Hidup/ Sauna/ SPA dan PUB85. Industri Laundry86. Industri Gas dan Industri Tabung Gas87. Menara Antena / Tower Selular88. Industri Karet
1. Pabrik Mie, Makroni, Spagethi dan sejenisnya2. Pabrik Minyak Jarak3. Pabrik Minyak Kayu Putih4. Industri Bumbu Masak5. Industri Pengelolaan dan Pengawetan6. Industri Gula Merah7. Industri Pertenunan8. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya9. Industri Penggergajian Kayu10. Industri Tinta11. Industri Porselin12. Industri Barang Gelas13. Industri Tepung14. Industri Lampu dan Perlengkapannya15. Industri Komponen Feed Protein16. Industri Kembang Gula Tanpa Cokelat17. Industri Sepatu/ Sandal Kulit18. Industri Barang dari Semen19. Industri Cat Tembok, Plamir20. Industri Pembersih Rumah Tangga21. Tambak Hasil Laut dan Air Tawar22. Industri Permadani23. Industri Kapuk24. Industri Kecap dan Tauco25. Industri Biskuit26. Industri Manisan Air Kelapa27. Industri Mebele Rotan28. Industri Kemasan dari Plastik29. Industri Pipa PVC30. Industri Plastik Gelombang31. Industri Komponen Sepatu32. Industri Barang dari Kulti33. Industri Alat Kantor dari Logam34. Industri Fiberglas35. Bengkel Kendaraan Bermotor36. Apartemen dan Rumah Susun
1. Percetakan/ Pemotongan Kertas2. Industri Pengelolaan Buah-buahan dan Sayur-sayuran3. Industri Roti4. Industri, Kue dan sejenisnya5. Industri Batik Printing6. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan7. Industri Komunikasi8. Industri Alat Dapur dari Alumunium9. Industri Komponen Elektronika10. Industri Air Mineral11. Industri Kabel Listrik dan Telepon12. Industri Alat Fotografi13. Industri Barang Cetakan14. Industri Tekstil Jadi15. Ruko kawasan Pertokoan16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Non B317. Industri Instalasi Pengelolaan Air Bersih18. Perusahaan Pencucian Kendaraan19. Industri Sirup20. Industri Kerupuk21. Industri Minuman Tanpa Alkohol22. Industri Laundry Tanpa Pencucian23. Industri Alat Musik24. Industri Mainan Anak25. Industri Alat- alat Tulis dan Gambar26. Industri Permata, Aksesoris27. Industri Jamur28. Catering29. Industri Radio, TV dan sejenisnya30. Industri Penggilingan Kopi31. Jelly Essence32. Industri Kotak Karton33. Industri Furniture34. Industri Kerajinan dan Kayu35. Industri Rotan36. Industri Komponen Pakainan Wanita37. Ruko38. Gudang39. Gedung Perkantoran40. Sarana Olahraga Terpadu/ Komersilkan41. Sarana Olahraga Arena Padang Golf42. Saranan Olahraga Kolam Renang43. Pusat Pemukiman Real Estate44. Perusahaan Bahan Bangunan/ Material45. Show Room dan After Sales46. Perusahaan Goreng Bawang47. Supermarket/ Hypermarket/ Pasar Swalayan48. Hotel Bunga Melati/ Losmen / Penginapan49. Tempat Rekreasi dan Tempat Permainan Anak50. Rumah Billiard, Dindong dan sejenisnya51. WC yang dikomersilkan52. Pabrik Oncom53. Work Shop54. Lahan Parkir Yang Dikelola Swasta, Halte Central, Pool
Kendaraan55. PJTKI/ BLK Beserta Sarana dan Prasarananya56. Lembaga Kursus Yang Dikelola Oleh Swasta57. Pasar Tradisional Yang Dikelola Oleh Swasta58. Perusahaan Angkutan Barang/Orang59. Jasa Perbankan60. Salon61. Kantor Jasa Kontraktor, Isolator62. Biro Perjalanan63. Industri Konveksi64. Industri Pemintalan Benang
LAMPIRAN XIV: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal: 15 Desember 2014
60
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN GANGGUAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyartan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan izin usaha angkutan dapat diproses untukdicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanizin usaha angkutan.
Selanjutnya dilakukan pencatatn di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dandokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindaklanjut dan diarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Izin Gangguan
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 10 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
4 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Gangguan
Izin Gangguan
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Pembayaran IzinGangguan
LAMPIRAN XIV: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal: 15 Desember 2014
61
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud
dan TujuanKlarifikasiSasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP)
Selama usahaberjalan dan wajibdaftar ulang setiap5 tahun
TIM TEKNIS 1. Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentangpenerbian SIUPsebagaimana telah diubahdengan Peraturan MenteriPerdangan Nomor 46/M-DAG/PER/92009 tentangPerubahan Atas PeraturanMenteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor36/M-DAG/PER/9/2007tentang Penerbitan SIUP
2. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 8 Tahun2009 tentangPenyelenggaraan danPerizinan di BidangPerdagangan
3. Peraturan Walikota BekasiNomor 73 Tahun 2008tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Tata Kerja sertaRincian Jabatan padaDinas PerindustrianPerdagangan dan KoperasiKota Bekasi
4. Peraturan Walikota BekasiNomor 76 Tahu 2008tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Tata Kerja sertaRincian Jabatan padaBadan Pelayanan TerpaduKota Bekasi
5. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun2008 Tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja sertaRincian Tugas Jabatanpada Badan PelayananPerizinan Terpadu KotaBekasi.
1.Terlindunginyaperusahaan-perusahaan yangmenjalankanusahanya secaratertib, jujur danterbuka.
2.Terbinanya duniausaha danperusahaan kecil,menengah dan besarserta industri kecildan usaha mikro
3.Terciptanya IklimUsaha yang sehatdan tertib
4.Mencatat bahan-bahan keteranganyang dibuat secarabenar dari suatuperusahaan danmerupakan sumberinformasi resmi untuksemua pihak yangberkepentinganmengenai identitasdan keteranganlainnya tentangperusahaan
5.Sebagai bahanevaluasi danpengawasan bagipara pelaku duniausaha.
Sesuai PeraturanDaerah NomorTahun 2009tentangPenyelenggaraandan Perizinan diBidangPerdagangan
Terlampir Terlampir - 3 (Tiga) harikerja
62
XXI. PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)PEMOHON
A. PERMOHONAN SIUP PERORANGAN BARU :1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Foto Copy Pemlik;
3. Foto Copy NPWP Pemilik Usaha (data pendukung bila diperlukan);
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 berwarna (2 lembar).
B. SIUP PERORANGAN DAFTAR ULANG :1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Foto Copy Pemilik;
3. Foto Copy NPWP Pemilik Usaha (data pendukung bila diperlukan);
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Siup Lama Asli (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat);
7. Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 berwarna (2 lembar).
C. SIUP BERBADAN HUKUM BARU :1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan stempel perusahaan);
2. Foto Copy KTP Direktur;
3. Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika
berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV
pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 berwarna (2 lembar).
D. SIUP BERBADAN HUKUM DAFTAR ULANG :1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan stempel perusahaan);
63
2. Foto Copy KTP Direktur;
3. Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika
berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV
pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);
4. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
7. Siup Lama Asli (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat);
8. Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 berwarna (2 lembar).
LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal: 15 Desember 2014
64
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyartan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan izin usaha angkutan dapat diproses untukdicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanizin SIUP
Selanjutnya dilakukan pencatatn di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dandokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindaklanjut dan diarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPSIUP
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganIzin SIUP
SIUP
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal: 15 Desember 2014
65
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksuddan Tujuan
KlarifikasiSasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP)
Selama usahaberjalan dan wajibdaftar ulang setiap5 tahun
Tim TeknisDISPERINDAG
Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentangpenerbian SIUPsebagaimana telah diubahdengan Peraturan MenteriPerdangan Nomor 46/M-DAG/PER/92009 tentangPerubahan Atas PeraturanMenteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor36/M-DAG/PER/9/2007tentang Penerbitan SIUP.
1.Perusahaan tidakmemenuhi persyatandan ketentuan yangtelah ditetapkan.
2.Perusahaan telahmenghentikan kegiatanusahanya.
1. PerseroanTerbatas;2. PerseroanKomanditer;
Terlampir Terlampir - 3 (Tiga) harikerja
66
XXII. PERSYARATAN PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHAPERDAGANGAN
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan
2. Foto Copy KTP Likuidator
3. Akte Pembayaran Perusahaan dan SK Pembubaran Perusahaan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Asli
LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/ Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
67
MEKANISME PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyartan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Pencabutan dan Penutupan Surat IzinUsaha Perdagangan dapat diproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanPencabutan dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPPencabutan danPenutupan SIUP
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganPencabutan danPenutupan SIUP
Pencabutan danPenutupan SIUP
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/ Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
68
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN TANDA DATAR GUDANG (TDG)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi
SasaranProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin Tanda DaftarGudang (TDG)
3 (Tiga) Tahun Tim TeknisDISPERINDAGKOP
1. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor 35 Tahun2013 tentang PendaftaranWajib PajakCabang/Lokasi bagipelaku usaha yangmelakukan usaha/ ataupekerjaan di Jawa Barat
2. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 14 Tahun2009 tentangPenyelenggaraan danRetribusi Izin Gangguan
3. Keputusan WalikotaBekasi Nomor503/Kep.428-Huk/XII/2008 TentangPembebasan RetribusiPerizinan di BidangPerdagangan, Perizinandi Bidang Perindustriandan Tanda Daftar Gudangatau Surat KeteranganTempat PenyimpananBarang
4. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun2008 Tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerjaserta RincianTugasJabatan padaBadan PelayananPerizinan Terpadu KotaBekasi
1. Sebagai pedomanpengendalianpergudangan/ tempatpenyimpanan barangdi Kota Bekasi
2. Terciptanya IklimUsaha yang sehatdan tertib
3. Sebagai bahanevaluasi danpengawasan bagipara pelaku duniausaha
Setiap Perusahaanyang memiliki/menggunkanGudang/ tampatpenyimpananbarang di KotaBekasi WajibMemiliki TandaDaftar Gudang(TDG), Kecuali;a. Gudang yang
berada dipelabuhan
b.Gudang yangmelekat denganIndustrinya/usahanya
c.Gudang yangberada di dalamKawasan Berikat
Terlampir Terlampir - 3 (Tiga) harikerja
69
XXIII. PEMOHON :PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANGPERMOHONAN BARU PERORANGAN1. Surat permohonan
2. Foto Copy KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Gudang;
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemilik Usaha (jika belum atas
nama pemilik usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas nama
tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000);
4. Foto Copy Izin Gangguan yang masih berlaku;
5. Foto Copy NPWP Pemilik (pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang
wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP yang
diberi kuasa;
7. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan
atau Fotocopy legalisir dari Kecamatan;
8. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
9. Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL.
DAFTAR ULANG PERORANGAN1. Surat permohonan
2. Foto Copy KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Gudang;
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemilik Usaha (jika belum
atas nama pemilik usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas
nama tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000);
4. Foto Copy Izin Gangguan yang masih berlaku;
5. Foto Copy NPWP Pemilik (pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang
wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama setempat);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP
yang diberi kuasa;
7. TDG Asli atau Foto Copy dilegalisir (jika hilang dilampirkan surat keterangan
kehilangan dari kepolisian setempat);
70
8. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan
atau Fotocopy legalisir dari Kecamatan;
9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
10. Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL.
71
XXIV. IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)PEMOHON :A. BERBADAN HUKUM BARU :
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan ;
2. Foto Copy Direktur;
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Perusahaan (jika belum atas
nama perusahaan usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas
nama tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000);
4. Foto Copy Izin Gangguan;
5. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
6. Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika
berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV
pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP
yang diberi kuasa;
8. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
10.Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL.
B. DAFTAR ULANG BADAN HUKUM1. Surat Permohonan Kop Perusahaan ;
2. Foto Copy Direktur;
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Perusahaan (jika belum atas
nama perusahaan usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas
nama tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000);
4. Foto Copy Izin Gangguan;
5. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
6. Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika
berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV
pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);
72
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP
yang diberi kuasa;
8. Izin lama Asli atau Foto Copy (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan
dari Kepolisian setempat);
9. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
10.Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
11.Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL.
73
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyartan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Pencabutan dan Penutupan Surat IzinUsaha Perdagangan dapat diproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin TDG
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIzin TDG
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganIzin TDG
Izin TDG
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XVII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal: 15 Desember 2014
74
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud
dan TujuanKlarifikasiSasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
Selama usahaberjalan dnawajib ddaftarulang setiap 5tahun
Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 3Tahun 1982 Tentang WajibDaftar Perusahaan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1982 Nomor7 Tambahan LembaranNegara Republik IndinesiaNomor 3214)
2. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor 35 Tahun 2013tentang Pendataran WajibPajak Cabang/Lokasi bagipelaku usaha yangmelakukan usaha/ ataupekerjaan di Jawa Barat
3. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 8 Tahun 2009Tentang Penyelenggaraandan Perizinan di BidangPerdagangan
4. Peraturan Walikota KotaBekasi Nomor 24 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraandan Perizinan di BidangPerdagangan
5. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun 2009Tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota BekasiNomor 76 Tahun 2008Tentang Tugas, Fungsi danTata Kerja serta RincianTugasJabatan pada BadanPelayanan Perizinan TerpaduKota Bekasi
1. Sebagai pedomanpengendalianpergudangan/ tempatpenyimpanan barangdi Kota Bekasi
2. Terciptanya IklimUsaha yang sehatdan tertib
3. Sebagai bahanevaluasi danpengawasan bagipara pelaku duniausaha
Setiap Perusahaantermasuk KantorPusat, KantorCabang, KantorPerwakilan, KantorPembantu danAnak Perusahaanyang melakuankegiatan usaha diwilayah KotaBekasi wajibmemiliki TDP
Terlampir Terlampir - 3 (Tiga) harikerja
75
XXV. PERSYARATAN PERMOHONAN BARU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)PEMOHONA. PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Foto Copy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Foto Copy Izin Teknis.
B. PENANAMAN MODAL ASING (PMA)1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Foto Copy KITAS/PASPORT/Direktur/Penanggung Jawab; (data pendukung
apabila diperlukan)
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
4. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Foto Copy Izin BKPM dan Foto Copy LKPM Triwulan terakhir;
7. Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
C. PERSEROAN TERBATAS (PT)1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Foto Copy KTP Direktur/Penanggung Jawab;
3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
76
4. Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai
6000);
7. Foto Copy Izin Teknis.
D. PERSEKUTUAN COMANDITER (CV)
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Foto Copy KTP Direktur;
3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
5. Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai
6000);
7. Foto Copy Izin Teknis.
E. KOPERASI1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Koperasi);
2. Fotocopy KTP Ketua Koperasi
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani
Lurah dan Camat (Legalisir);
4. Akte pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan
dari Pengadilan Negeri setempat);
5. Datar susunan pengurus koperasi;
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (materai 6000);
7. Fotocopy Izin Teknis;
77
8. NPWP KOPERASI (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Setempat);
9. Neraca Modal yang ditanda tangani Ketua dan Bendahara.
Keterangan:Permohonan modal setor dan nilai kekayaan bersih perusahaan (Tidak termasuk tanah dan
bangunan usaha ≥ 1 milyar) melampirkan izin gangguan.
F. BENTUK USAHA LAIN (BUL)1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Fotocopy KITAS/PASSPORT/Direktur/Penanggung Jawab; (Data pendukung
apabila diperlukan);
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani
lurah da Camat (Legalisir);
4. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan
dari Pengadilan Negeri Setempat);
5. Fotocopy NPWP BUL (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang
wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
7. Fotocopy Izin Teknis;
8. Fotocopy Izin BKPM dan atau izin kementerian lainnya;
9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000).
Keterangan:Permohonan modal setor dan nilai kekayaan bersih perusahaan (Tidak termasuk tanah dan
bangunan usaha ≥ 1 milyar ) melampirkan izin gangguan.
PERSYARATAN DAFTAR ULANG, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN TANDA DAFTARPERUSAHAAN (TDP)
A. PERUSAHAN PERORANGAN (PO)1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemilik;
78
3. Fotocopy NPWP Perusahaan (Pelaku usaha yang melakukan usaha di
daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama setempat);
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih ditandatangani Lurah dan
Camat (Legalisir);
5. TDP Lama Aslis (Jika hilang melampirkan surat keterangan Kehilangan dari
Kepolisian setempat);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000).
B. PERSEROAN TERBATAS
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Foto Copy KTP Direktur/Penanggung Jawab;
3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
4. Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000);
7. Foto Copy Izin Teknis.
8. TDP Lama Asli (Jika hilang melampirkan Surat Keterangan kehilangan dari
kepolisian setempat).
C. PENANAMAN MODAL ASING (PMA)1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Foto Copy KITAS/PASPORT/Direktur/Penanggung Jawab;
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di
tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
4. Akte pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan ( jika bebrnetuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
5. Menkumham, jika berbentuk CV Pengesaha dari Pengadilan Negeri Setempat;
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
79
7. Fotocopy Izin Teknisl
8. TDP Lama Asli (jika hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian
setempat).
D. PERSEKUTUAN COMANDITER (CV)1. Surat Permohonan Kop Perusahaan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung Jawab;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masib berlaku yang ditanda
tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
5. Fotocopy Izin Teknis (SIUP/IUI/TDUP/SIUJK dan Izin Teknis lainnya)*;
6. TDP Asli atau fotocopy ( jika hilang melampirkan surat keterangan kepolisian
setempat);
7. Fotocopy NPWP CV (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat).
* Ket: Sebagai pengganti SIUP atau kedudukan sama dengan SIUP Yitu TDUP, SIUJK.
E. KOPERASI1. Surat Permohonan Kop Perusahaan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Fotocopy KTP Ketua Koperasi;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang ditanda
tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
5. Fotocopy Izin Teknis (SIUP/TDUP/SIUJK dan Izin Teknis lainnya)*;
6. TDP Asli atau fotocopy (jika hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari
kepolisian setempat);
7. Surat keputusan penunjukkan cabang dan Penanggung Jawab cabang;
8. Fotocopy NPWP Koperasi;
9. Daftar Susunan angora Koperasi;
10. Neraca yang di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara;
*Ket: Sebagai pengganti SIUP atau kedudukan sama dengan SIUP yaitu TDUP, SIUJK
F. BENTUK USAHA LAIN (BUL)1. Surat Permohonan Kop BUL (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);
2. Fotocopy KTP Direktur/ Penanggung Jawab/Passport/Kitas Penanggung Jawab;
80
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda
tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
4. Fotocopy NPWP BUL (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang
wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama setempat);
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Fotocopy Izin Teknis (SIUP/TDUP/SIUJK dan Izin Teknis lainnya)*;
7. Permohonan modal setor dan nilai kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk
tanah dan banguna usaha ≥ 1 milyar) melampirkan izin gangguan;
8. TDP Asli atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari
kepolisian setempat);
9. Surat Pernyataan keterangan tempat usaha
*Ket. Sebagai pengganti SIUP atau kedudukan sama dengan SIUP yaitu TDUP, SIUJK.
LAMPIRAN XVIII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal: 15 Desember 2014
81
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan dapatdiproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Tanda Daftar Perusahaan
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIzin Tanda Daftar
Perusahaan
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Tanda Daftar
Perusahaan
Izin Tanda DaftarPerusahaan
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XVIII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal: 15 Desember 2014
82
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAAN KOMANDITER DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN
Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Maksuddan Tujuan
KlarifikasiSasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9PendaftaranPembubaranPerseroan Terbatasdan PerseroanKomanditer danPenghapusan dariDaftar Perusahaan
TIM TEKNISDISPERINDAGKOP
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun1982 Tentang Wajib DatarPerusahaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1982Nomor 7 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3214)
2. Peraturan Menteri Perdagangan RINomor 37/M-DAG/PER/9/2007Tentang PenyelenggaraanPendaftaran Perusahaan
1.Perusahaan tidakdapat menjalankanMaksud dan TujuanPerusahaan
2.Pencabutan Izin Usaha
1.PerseroaanTerbatas;
2.PerseroanKomanditer
Terlampir Terlampir - 3 (Tiga) harikerja
83
XXVI. PERSYARATAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PERSEROAANKOMANDITER (CV) DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Likuidator;
3. Akte Pembubaran Perusahaan dan SK Pembubaran Perusahaan;
4. Pengumuman di Mass Media minimal 2 (dua);
5. Izin Tanda Daftar Perusahaan Asli;
6. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN XIX: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
84
MEKANISME PEMBUBARAN PERSEROAAN TERBATAS DAN PERSEROAAN KOMANDITER DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Pembubaran Perseroaan Terbatas danPerseroan Komanditer dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaandapat diproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanPembubaran Perseroaan Terbatas dan Perseroan Komanditer danPenghapusan Dari Daftar Perusahaan
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Pembubaran PerseroaanTerbatas dan Perseroan
Komanditer danPenghapusan DariDaftar Perusahaan
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganPencabutan dan Pembubaran
Perseroaan Terbatas danPerseroan Komanditer danPenghapusan Dari Daftar
Pembubaran PerseroaanTerbatas dan Perseroan
Komanditer danPenghapusan DariDaftar Perusahaan
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XIX: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
85
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA INDUSTRIJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi
SasaranProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin Usaha
Industri3 (Tiga)Tahun danWajib DaftarUlang
TIM TEKNISDISPERINDAGKOP
1. Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 7 Tahun 2009 TentangPenyelenggaraan dan Perizinandi Bidang Perindustrian
2. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor 35 Tahun 2013 tentangPendaftaran Wajib PajakCabang/Lokasi bagi pelakuusaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat
3. Keputusan Walikota BekasiNomor 503/Kep. 428-Huk/XII/2008 tentangPembebasan Retribusi Perizinandi Bdiang Perdagangan,Perizinan di BidangPerindustrian dan Tanda DaftarGudang atau Surat KeteranganTempat Penyimpanan Barang
4. Peraturan Walikota BekasiNomor 60 Tahun 2009 tentangPerubahan Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun 2008Fungsi dan Tata Kerja sertaRincian Tugas, Jabatan padaBPPT Kota Bekasi
1.Sebagai pedomanpengendalian tempatUsaha Industri di KotaBekasi
2.Terciptanya IklimUsaha yang sehat dantertib
3.Sebagai bahanevaluasi danpengawasan bagi parapelaku dunia usaha
1. Industri Kecil denganNilai Investasi Rp 5Juta s/d Rp 200 Juta(tidak termasuk tanahdan bangunan tempatusaha)
2. Industri Menengahdengan Nilai Investasidi atas Rp 200 Juta s/dRp 2 Milyar (tidaktermasuk tanah danbangunan tempatusaha)
3.Industri Besar denganNilai Investasi di atasRp 2 Milyar s/d Rp 10Milyar (tidak termasuktanah dan bangunantempat usaha)
Terlampir Terlampir - 8 (Delapan)hari kerja
86
XXVII. PERSYARATAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)PemohonA. Perseorangan Baru :
1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha yang masih berlaku;
3. Fotocopy NPWP Pemilik (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang);
4. Wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda
tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Rekom IPPL/ Site Plan/ SIPMP/ atas nama
Pemilik Usaha/Sewa/Kontrak dengan surat pernyataan di atas Materai 6000 (jika belum
atas nama pemilik usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas nama
pemilik);
7. Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
8. Fotocopy SPPL/UKL/UPL dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung
dampak pencemaran;
9. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (di atas Materai 6000) dan Fotocopy
KTP yang diberi kuasa;
10. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
11. Melampikan Daftar Nama dan Biodata Karyawan Perusahaan yang diketahui oleh
manajemen;
12. Izin Lingkungan (apabila UKL UPL/DPLH/AMDAL);
13. Fotocopy SIUP yang masih berlaku
B. Daftar Ulang:1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha yang masih berlaku;
3. IUI asli (jika hilang melampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat);
4. Fotocopy SIUP dan TDP yang masih berlaku;
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
6. Fotocopy SPPL/UKL/UPL dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung
dampak pencemaran;
87
7. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya yang di tanda tangani oleh pemohon (Materai
6000);
8. Fotocopy izin gangguan yang masih berlaku.
C. Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Berbadan Hukum:1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Direktur yang masih berlaku;
3. Fotocopy NPWP Badan Hukum (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang
wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
4. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Rekom IPPL/Site Plan/SIPMP/ atas nama
Perusahaan – (Jika belum atas nama perusahaan, agar membuat surat balik nama IMB
keatas nama Perusahaan tersebut)/ Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000) diketahui
Notaris;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda
tangani oleh lruah dan Camat (legalisir);
7. Fotocopy Izin Gangguan yang masih berlaku;
8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) dan fotocopy KTP yang
diberi kuasa;
9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya yang di tand atangani oleh direktur (Materai
6000);
10. Fotocopy SIUP yang masih berlaku.
D. Daftar Ulang Berbadan Hukum1. Surat Permohonan Kop Perusahaan
2. Fotocopy KTP Direktur yang masih berlaku;
3. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda
tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);
5. Fotocopy SIUP dan TDP yang masih berlaku;
88
6. Fotocopy Izin Gangguan yang masih berlaku;
7. IUI asli atau Fotocopy IUI disertai surat kehilangan dari Kepolisian (Jika terjadi
kehilangan izin aslinya);
8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) dan Fotocopy KTP yang
diberi kuasa;
9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya yang di tanda tangani oleh direktur (Materai
6000).
LAMPIRAN XX: KEPUTUSAM WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
89
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Industri dapat diprosesuntuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Usaha Industri
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIzin Usaha Industri
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 8 Hari Kerja
2 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Usaha Industri
Izin Usaha Industri
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XX: KEPUTUSAM WALIKOTA BEKASINomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
90
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAANJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi
SasaranProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin Usaha
TokoModern
(IUTM) danIzin Usaha
PusatPerbelanja
an
Izin Tetap :Selamausahaberjalandaftar ulangsetiap 5(lima) tahunsekali
TIM TEKNISDISPERINDAGKOP
1. Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 112 Tahun2007 tentang Penataan danPembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan TokoModern.
2. Peraturan Menteri PerdaganganNomor 53 Tahun 2008 tentangPedoman Penataan danPembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan TokoModern
3. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor 35 Tahun 2013 tentangPendaftaran wajib PajakCabang. Lokasi bagi pelakuusaha yang melakukanusaha/atau pekerjaan di JawaBarat
4. Peraturan Walikota Nomor 13Tahun 2012 tentang Penataandan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern
1. Menata keberadaanPusat Perbelanjaandan Toko Modernagar tetap bersinergidengan pasartradisional
2. Terciptanya IklimUsaha yang sehatdan tertib
3. Sebagai bahanevaluasi danpengawasan bagipelaku dunia usaha
1. Setiap Badan atauPerorangan yangmelakukan kegatanusaha di Kota Bekasi
2. Tempat Usaha yangkegiatan usahanyamenimbulkanancaman gangguanterhadap lingkungan
Terlampir Terlampir - 7 (Tujuh) harikerja
91
XXVIII. PERSYARATAN IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSATPERBELANJAAN (IUTM & IUPP) PEMOHON BARU PERORANGAN:
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy KTP Pemohon atau Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Fotocopy NPWP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
4. Fotocopy SIPMP/IMB atas nama pemilik (data pendukung bila diperlukan);
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani
Lurah dan Camat (Legalisir);
6. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
8. Apabila luas < 750 m2 dilengkapi, luas bangunan antara 750- 10.000 m2 dilengkapi
UKL- UPL, Jika Luas bangunan > 10.000 dilengkapi m2 AMDAL.
A. BARU BERBADAN HUKUM:1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Direktur atau Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki
NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat);
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/SIPMB/Perjanjian/Kontrak/Sewa (Materai
6000) Diketahui Notaris;
5. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT
dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani LuraH
dan Camat (Legalisir);
7. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
9. Melampirkan Dokumen Hasil Kajian Sosial Ekonomi dari Konsultan;
10. Apabila luas < 750 m2 dilengkapi, luas bangunan antara 750- 10.000 m2 dilengkapi UKL-
UPL, Jika Luas bangunan > 10.000 dilengkapi m2 AMDAL.
11. SK Kantor cabang dengan penangung jawab (jika perusahaan tersebut adalah cabang);
12. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (Materai 6000).
B. PERMOHONAN DAFTAR ULANG PERORANGAN
92
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy KTP Pemohon atau Pemilik Usa/Penanggung Jawab;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan uah di daerah/cabang wajib memiliki
NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/SIPMB/Perjanjian/Kontrak/Sewa (Materai6000) Diketahui Notaris;
5. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
6. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PTdilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dariPengadilan Negeri setempat);
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani Lurahdan Camat (Legalisir);
8. Izin Usaha Toko Modern/ IUPP Asli atau fotocopy (jika hilang melampirkan suratkehilangan dari kepolisian setempat);
9. Apabila luas < 750 m2 dilengkapi SPPL, luas bangunan antara 750- 10.000 m2
dilengkapi UKL-UPL, Jika luas bangunan > 10.000 m2 dilengkapi AMDAL.
C. DAFTAR ULANG BERBADAN HUKUM
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP Pemohon atau Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memilikiNPWP Cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat);
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/SIPMB/Perjanjian/Kontrak/Sewa (Materai6000) Diketahui Notaris;
5. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PTdilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dariPengadilan Negeri setempat);
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani LuraHdan Camat (Legalisir);
7. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
9. Izin Usaha Toko Modern/ IUPP Asli atau fotocopy (jika hilang melampirkan suratkehilangan dari kepolisian setempat);
10. SK Kantor Cabang dengan penanggung jawab cabang (jika perusahaan itu cabang)
11. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000).
93
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Toko Modern & IzinUsaha Pusat Perbelanjaan dapat diproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Usaha Toko Modern & Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Izin Usaha TokoModern dan Izin
Usaha PusatPerbelanjaan
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 7 Hari Kerja
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Usaha Toko
Modern & Izin UsahaPusat Perbelanjaan
Izin Usaha TokoModern dan Izin
Usaha PusatPerbelanjaan
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
94
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAMEJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/
SasaranProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Penyelenggaraan/PemasanganReklame
Maksimal 365Hari
Tim Teknis DinasPertamanan,
Pemakaman danPenerangan JalanUmum (DPPPJU)
1. Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 14 Tahun 2012 TentangPajak Reklame
2. Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 15 Tahun 2013 tentangPerubahan atas PeraturanDaerah Kota Bekasi Nomor 14Tahun 2012 tentang PajakReklame
3. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor 35 Tahun 2013 tentangPendaftaran wajib PajakCabang. Lokasi bagi pelakuusaha yang melakukanusaha/atau pekerjaan di JawaBarat
4. Peraturan Walikota BekasiNomor 60 Tahun 2009 tentangPerubahan Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun 2008Fungsi dan Tata Kerja sertaRincian Tugas, Jabatan padaBPPT Kota Bekasi
1. Reklame adalahbenda, alat,perbuatan ataumedia yang menurutbentuk, susunandan/atau corakragamnya untuktujuan komersildipergunakan, untukmemperkenalkan,mengajukan ataumengujikan suatubarang, jasa,seseorang atauBadan yangdiselenggarakan/ ditempatkan atau dapatdidengar dari suatutempat oleh umumkecuali yangdilakukan olehPemerintah
2. Penempatan ataupemasangan reklameperlu diatur dandikendalikan agartertib, indah, serasidengan RencanaTata Ruang WilayahKota Bekasi
PenyelanggaraanReklame:
Memperhatikan AspekKeamanan,Ketertiban,Kebersihan,Keindahaln,Kesopanan danKeserasian denganLingkunganSekitarnya.
Klasifikasi Terlampir
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) harikerja
95
XXIX. PERSYARATAN PENYELENGGARAA/ PEMASANGAN REKLAMEPEMOHONA. PERSYARATAN PERORANGAN BARU
1. Surat Permohonan;
2. Pernyataan Pemasangan dan siap bongkar Rekame dan Pernyataan Lahan Milik
sendiri (Materai 6000);
3. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
4. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
5. Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan;
6. Perhitungan kelayakan konstruksi reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 20 m (khusus
Reklame Billboard yang terletak berdiri diatas tanah);
7. Denah dan Foto lokasi pemasangan;
8. Bukti Sewa/ Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi lahan milik swasta);
9. Foto/desain serta luas Reklame untuk berukuran Luas ≥ 18 m2 (semua jenis Reklame)
kecuali Reklame berjalan pada kendaraan;
10. Jaminan Asuransi pada Reklame untuk berukuran Luas ≥ 18 m2 (semua jenis reklame)
kecuali reklame berjalan pada kendaraan
11. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi apabila
menggunakan panggung Pemda;
12. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000).
B. PERSYARATAN BERBADAN HUKUM1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Pernyataan pemasangan Reklame dan Pernyataan Lahan Milik sendiri/swasta) (Kop
Perusahaan bermaterai 6000);
3. Fotocopy KTP Pemilik usaha/Penanggung Jawab;
4. Fotocopy NPWP Berbadan Hukum (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/
cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama setempat);
5. Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan;
96
6. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta peubahan terakhir perusahaan (Jika
berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV
Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);
7. Perhitungan kelayakan konstruksi reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 20 m (untuk
jenis Reklame Billboard yang terletak berdiri diatas tanah);
8. Foto/desain serta luas Reklame yang akan di selenggarakan/dipasang;
9. Denah/Foto lokasi pemasangan;
10. Bukti Sewa/ Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi lahan milik swasta);
11. Jaminan Asuransi pada Reklame untuk yang berukuran luas ≥ 18 m2 (semua jenis
Reklame).
12. Bukti Setoran Sewa Panggung Reklamemilik Pemerintah Kota Bekasi (apabila
menggunakan panggung pemda);
13. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan, Kop Perusahaan yang memberi
kuasa (Materai 6000).
C. PERSYARATAN PERPANJANG PERORANGAN1. Surat Permohonan;
2. Pernyataan pemasangan dan siap bongkar Reklame, dan pernyataan Lahan Milik
sendiri/swasta) (Materai 6000);
3. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
4. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
5. Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan;
6. Perhitungan kelayakan konstruksi Reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 20 m
(Khusus Reklame Billboard yang tertelak berdiri diatas tanah);
7. Bukti Sewa/Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi Lahan milik swasta);
8. Jaminan Asuransi Reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 18 m2 (semua jenis
Reklame) kecuali reklame berjalan pada kendaraan;
9. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi (apabila
menggunakan Panggung pemda);
10. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000);
11. Melampirkan fotocopy Izin Lama;
12. Melampirkan SKPRD dan SPPD tahun sebelumnya.
97
D. PERSYARATAN PERPANJANGAN BERBADAN HUKUM
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Pernyataan pemasangan Reklame dan Pernyataan Lahan Sewa/Milik sendiri (KopPerusahaan ber-Materai
3. Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;
4. Fotocopy NPWP Berbadan Hukum (Pelaku usaha yang melakukan usaha didaerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Pratama setempat);
5. Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan;
6. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jikaberbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CVPengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);
7. Perhitungan kelayakan konstruksi reklame untuk yang berukuran luas ≥ 20 m ( untukjenis Reklame Billboard yang terletak berdiri diatas tanah);
8. Bukti Sewa/Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi Lahan milik swasta);
9. Bukti setoran sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi apabilamenggunakan panggung Pemda;
10. Jaminan Asuransi Reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 18 m2(semua jenisReklame) kecuali reklame berjalan pada kendaraan;
11. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000);
12. Melampirkan fotocopy Izin Lama;
13. Melampirkan SKPRD dan SPPD tahun sebelumnya.
KLASIFIKASI REKLAME*HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME (NSR)
JenisReklame
LokasiPenempatan
Ukuran MediaReklame/LuasReklame
JumlahReklame
Jangka WaktuPemasangan
BesaranNilai KelasJalan
Papan/Billboard/Videotron/LEDsejenisnya
Kelas JalanKhusus
1 m2 1 Buah 1 Hari 11.500,-
Kelas Jalan I 1 m2 1 Buah 1 Hari 7.500,-Kelas II 1 m2 1 Buah 1 Hari 6.500,-Kelas III 1 m2 1 Buah 1 Hari 5.500,-
Untuk jenis reklame lainnya:
a. Reklame Sticker :
Rp 5,-/cm (lima rupiah) dan/atau sekurang-kurangnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
setiap kali penyelenggaraan
98
b. Reklame melekat yaitu reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap
bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak: Rp 500.000,-/ m2 (lima ratus ribu
rupiah) permeter persegi dari setiap naskah dan/ atau gambar per tahun.
c. Reklame selebaran :
Rp 400,-/lembar (empat ratus rupiah) dan/atau sekurang-kurangnya Rp 4.000.000,- (empat
juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
d. Reklame berjalan termasuk kendaraan;
Rp 4.000,- / m2 (empat ribu rupiah) per meter persegi per hari;
e. Reklame Udara :
Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan;
f. Reklame Apung :
Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan;
g. Reklame Suara :
Rp 1.600,-/15” (seribu enam ratus rupiah per lima belas detik), bagian waktu yang kurang
dari 15” (lima belas) detik dihitung menjadi 15” (lima belas detik);
h. Reklame film/slide :
Rp 8.000,-/15” (delapan ribu rupiah per lima belas detik), bagian waktu yang kurang dari 15”
(lima detik) dihitung menjadi 15” (lima belas detik);
i. Reklame Peragaan :
Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan.
Pajak Reklame berdasarkan Perda Kota Bekasi, No. 15 Tahun 2013Adalah sbb :
No Dasar Pengenaan TarifBaru Perpanjangan
1 Nilai Sewa Reklame yang dihitungberdasarkan besaran nilai kelas jalan,ukuran media reklame, jumlah reklame
dan jangka waktu penyelenggaraan
25 % 25%
Rumus dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak :
- Dasar Pengenaan Tarif Pajak adalah Nilai Sewa Reklame
- Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak, maka nilai sewa reklame ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak reklame.
- Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
99
- Lokasi penempatan adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci
sebagai berikut;
a. Kelas Jalan Khusus
b. Kelas Jalan I
c. Kelas Jalan II
d. Kelas Jalan III
- Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik
- Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar
- Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- Rumus Nilai Sewa Reklame adalah besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame
(M2) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan x 25% dari jumlah pokok wajib
pajak
- Lokasi penempatan reklame menurut kelas jalan dihitung berdasarkan satuan rupiah.
Contoh Perhitungan Pajak Reklame
a. Jenis Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ LED dan sejenisnya;
1. Kelas Jalan Khusus :
Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang
berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20
m2, jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas
khusus di jalan Tol Jakarta – Cikampek, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
Ukuran media reklame = 20 m2
Jumlah reklame = 1 (satu) buah
Jangka waktu reklame = 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
Besaran nilai kelas jalanan = Rp 11.500
Maka perhitungannya adalah:
Rp 11.500,- x 20 m2 x 1 Buah x 365 Hari x 25% = Rp 20.987.500,-
2. Kelas Jalan I :
Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang
berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20
m2, jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari yang lokasinya
terletak pada kelas khusus di Jalan A Yani, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
100
Ukuran media reklame = 20 m2
Jumlah reklame = 1 (satu) buah
Jangka waktu reklame = 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
Besaran nilai kelas jalanan = Rp 7.500,-
Maka perhitungannya adalah :
Rp 7.500,- x 20 m2 x 1 buah x 365 hari x 25% = Rp 13.687.500,-
3. Kelas Jalan II :
Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang
berwenang untuk memasang reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ LED dengan ukuan 20 m2 ,
jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh hai yang lokasinya terletak pad kelas
khusus di Jalan Alternatif Cibubur Jatisempurna, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
Ukuran media reklame = 20 m2
Jumlah reklame = 1 (satu) buah
Jangka waktu reklame = 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
Besaran nilai kelas jalanan = Rp 6.500,-
Maka perhitungannya adalah :
Rp 6.500,- x 20 m2 x 1 buah x 365 Hari x 25% = Rp 11.862.500
4. Kelas Jalan III :
Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang
berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/ Billboard/ Videotron/ LED dengan ukuan 20
m2, jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari yang lokasinya
terletak pada kelas khusus di Jalan Raya Kalimalang, cara perhitungannya adalah sebagai
berikut:
Ukuran media reklame = 20 m2
Jumlah reklame = 1 (satu) buah
Jangka waktu reklame = 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
Besaran nilai kelas jalanan = Rp 5.500,-
Maka perhitungannya adalah :
Rp 5.500,- x 20 m2 x 1 buah x 365 Hari x 25% = Rp 10.037.500,-
LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454/XII2014Tanggal : 15 Desember 2014
101
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN/ PEMASANGAN REKLAME
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Penyelenggaraan/PemasanganReklame dapat diproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Penyelenggaraan/Pemasangan
Reklame
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 14 Hari Kerja
2 Hari Kerja
5 Hari Kerja
7 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Reklame
Penyelenggaraan/Pemasangan
Reklame
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454/XII2014Tanggal : 15 Desember 2014
102
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM (IPTM)Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/
SasaranProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IPTM
a.PemakamanBaru
b.PemakamanTumpang Tindih
c.PindahKerangka
d.Perpanjangan
3 Tahun
3 Tahun
3 Tahun
3 Tahun
Tim Teknis DinasPertamanan,
Pemakaman danPenerangan JalanUmum (DPPPJU)
1. Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2012 Tentang RetribusiDaerah (Lembaran Daerah KotaBekasi Tahun 2012 Nomor 09Seri E)
2. Peraturan Walikota BekasiNomor 56 Tahun 2013 tentangPenataan Tempat PemakamanKota Bekasi (Lembaran DaerahKota Bekasi Nomor 09 Seri E)
3. Peraturan Walikota BekasiNomor 60 Tahun 2009 tentangPerubahan Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun 2008Fungsi dan Tata Kerja sertaRincian Tugas, Jabatan padaBPPT Kota Bekasi
Tertampungnyakeinginan wargamasyarakat KotaBekasi untuk dapatmemakamkanjenazah keluaganyadi TPU yang dikelolaoleh Pemda KotaBekasi
Mengoptimalkankondisi Pemakamanyang multi StandarSosial danmendapatkan kondisilingkungan yang asridan tertib
Terlampir Terlampir a. Rp 100.000,-
b. Rp 50.000,-
c. Rp 50.000,-
d. Rp 75.000,-
6 (enam) HariKerja
103
XXX. PERSYARATAN IPTMPEMOHONA. PEMAKAMAN BARU
1.Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang
telah disediakan TPU;
2. Melengkapi dengan fotocopy KTP/ Kartu Keluarga (KK) yang bertanggung jawab (ahli
waris);
3. Menyerahkan fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan dan Rumah Sakit/ Puskesmas;
4. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari Pemohon (Materai 6000).
B. PEMAKAMAN TUMPANG TINDIH1.Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/keluarga mendiang yang
telah di sediakan TPU;
2. Melengkapi dengan fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) ynag bertanggung tawab (ahli
waris);
3. Menyerahkan fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan dan Rumah Sakit/Puskesmas;
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000);
5. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
C. PINDAH KERANGKA1. Mengisi formulir/ blanko yang telah di sediakan;
2. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan
Surat Ixin Penggunaan Tanah Makam (IPTM);
3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000);
4. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
D. PERPANJANGAN1. Mengisi formulir/blanko yang telah disediakan;
2. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan
Surat Ixin Penggunaan Tanah Makam (IPTM);
3. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
104
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IPTM
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
PemeriksaanDokumen Format/
Draft IPTM
Berita Acara TimTeknis
Pencatatan &Penomoran
Surat IPTM
ARSIPSurat IPTM
Tidak Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tanda TanganIzin IPTM
1 Hari Kerja
5 Hari Kerja
Pencetakan
Bayar Retribusi
Formulir &Persyaratan
Cek Persyaratan
Pemohon meminta Izin IPTM Petugas loket memberikan informasi tentang IPTM
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan
Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas
permohonan IPTM dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
Bagian proses mempelajari berkas pemohon, bila persyaratan administrasi sudahsesuai
Penerbitan/pencetakan dokumen format/draft IPTM, Nota Perhitungan, SKRD Format Draft IPTM, Nota perhitungan, SKRD diperiksa Setelah proses pemeriksaan dan pemarafan oleh kepala bidang terkait selanjutnya
penandatanganan dan penomoran IPTM
Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohonmembayar Retribusi, petugas loket menerima resi pembayaran daripemohon dengan media SSPD yang telah di validasi oleh Bank JabarBanten/ Bank persepi dan petugas loket menyerahkan IPTM kepadapemohon dan tembusan ke SKPD terkait
Dokumen Retribusi dan IPTM diarsipkan
Jumlah 6 Hari Kerja
105
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN IZIN APOTEKJenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/
SasaranProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izin Apotek 1.5 (Lima) tahunselama izin profesimasih berlaku dandapat diperbaharuidenganmengajukanpermohonan baru
2.Permohonanmemperbaharui izindilakukansekurang-kurangnya 3 (tiga)bulan sebelummasa izin berakhir
3.Surat Izin Apotekdiperbaharuiapabila:
- Pindahlokasi/alamat
- Terjadi pergantianApoteker pengelolaapotek
- TerjadipergantianamaApotek
Tim TeknisDINAS
KESEHATAN
1. Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2009Tentang PekerjaanKefarmasian
2. Kepmenkes Nomor:889/MENKES/PER/V/2011Tentang Registrasi, IzinPraktek dan Izin KerjaTenaga Kefarmasian
3. Kepmenkes Nomor:1332/MENKES/SK/X/2002Tentang Perubahan AtasPeraturan MenteriKesehatan RI Nomor922/MENKES/PER/X/1993Tentang Ketentuan dan TataCara Pemberian Izin Apotek
4. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor: 35 Tahun2013 Tentang PendaftaranWajib Pajak Cabang/Lokasibagi pelaku usaha yangmelakukan usaha dan/ ataupekerjaan di Jawa Bara
5. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 05 Tahun2013 tentang PedomanPendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
6. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 tentangPerubahan PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76Tahun 2008 Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas,Jabatan pada BPPT KotaBekasi
Dalam rangkameningkatkankualitas kesehatanmasyarakat perluadanya pelayanan,pengendalian danperan sertamasyarakat dalampengelolaan dibidang kesehatandisesuaikan dengankondisi sosial danekonomimasyarakat.
Apoteker baikperorangan, yayasanatau badan hukumlainnya yangbekerjasama denganpemilik Modal ataumandiri untukmenyelenggarakanapotek di suatutempat tertentu yangberupa pelayananresep dokter danpengelolaanperbekalankefarmasian
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
106
LAMPIRAN :
A. KETENTUAN UMUM UNTUK MENYELENGGARAKAN APOTEK:1. Izin Apotek diberikan kepada Apoteker;
2. Dipimpin oleh seorang Apoteker pengelola apotek yang telah dimiliki STRA;
3. Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdaarkan atas perjanjian kerja
sama antara apoteker dengan pemilik modal;
4. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi
yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya;
5. Apoteker wajib melayani resep sesuai tanggung jawab dan keahlian profesinya yang
dilandasi pada kepentingan masyarakat;
6. Apoteker wajib memebri informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang
diserahkan ke pasien;
7. Apabila Apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Apoteker
Pendamping;
8. Apabila Apoteker Pengelola Apotek dan Apoteker Pendamping berhalangan
melaksanakan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotek dapat Menunjuk Apoteker
Pengganti;
9. Penunjukkan dimaksud pada poin (6) dan (7) harus dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan;
10. Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan meakukan tugasnya lebih dari 2 (dua)
tahun secara terus menerus. Surat Izin Apotek atas nama Apoteker tersebut dicabut;
11. Dalam pelaksanaan pengelolaan Apotek, Apoteker Penanggung Jawab dapat dibanru
oleh Asisten Teknis Kefarmasian;
12. Apoteker Penanggung Jawab turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti dan Tenaga Teknis
Kefarmasian.
B. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN:1. Surat Permohonan (Materai 6000)
2. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya;
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
4. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
5. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus
PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya;
107
6. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai
yang cukup;
7. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal
Apotek;
8. Denah Bangunan Apotek;
9. Peta Lokasi Apotek;
10. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau
kontrak dan IMB untuk usaha);
11. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
12. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
13. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
14. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
15. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal
Apotek;
16. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah;
17. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap
pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek
di Apotek lain;
18. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan
peraturan perudnang-undangan di bidang obat-obatan;
19. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek;
20. Fotocopy SIUP;
21. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
22. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar, yang di tanda tangani RT, RW
dan Kelurahan, apabila lokasi di permukiman penduduk;
23. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000);
24. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
25. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
26. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
108
C. PERMOHONAN IZIN APOTEK KARENA PERGANTIAN APOTEKER PENANGGUNGJAWAB APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN :
1. Surat Permohonan (Materai 6000)
2. Surat Izin Apotek Asli;
3. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya;
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
5. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
6. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus
PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya;
7. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai
yang cukup;
8. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal
Apotek;
9. Denah Bangunan Apotek;
10. Peta Lokasi Apotek;
11. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau kontrak
dan IMB untuk usaha);
12. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
13. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
14. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
15. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
16. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal
Apotek;
17. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah;
18. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap
pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di
Apotek lain;
19. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan
peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan;
20. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek;
21. Fotocopy SIUP;
22. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
109
23. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar, yang di tanda tangani RT, RW
dan Kelurahan, apabila lokasi di permukiman penduduk;
24. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000);
25. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
26. Berita Acara Serah Terima dari Apoteker lama ke Apoteker baru;
27. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
28. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
D. PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN APOTEK ARENA PERPINDAHAN LOKASIMELAMPIRKAN :
1. Surat Permohonan (Materai 6000)
2. Surat Izin Apotek Asli;
3. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya;
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
5. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
6. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus
PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya;
7. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai
yang cukup;
8. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal
Apotek;
9. Denah Bangunan Apotek;
10. Peta Lokasi Apotek;
11. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau kontrak
dan IMB untuk usaha);
12. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
13. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
14. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
15. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
16. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal
Apotek;
17. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah;
110
18. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap
pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di
Apotek lain;
19. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan
peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan;
20. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek;
21. Fotocopy SIUP;
22. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
23. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar, yang di tanda tangani RT, RW
dan Kelurahan, apabila lokasi di permukiman penduduk;
24. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000);
25. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
26. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
27. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
E. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN :1. Surat Permohonan (Materai 6000)
2. Surat Izin Apotek Asli;
3. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya;
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
5. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
6. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus
PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya;
7. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai
yang cukup;
8. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal
Apotek;
9. Denah Bangunan Apotek;
10. Peta Lokasi Apotek;
11. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau kontrak
dan IMB untuk usaha);
111
12. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
13. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
14. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
15. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
16. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal
Apotek;
17. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah;
18. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap
pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di
Apotek lain;
19. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan
peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan;
20. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek;
21. Fotocopy SIUP;
22. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
23. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000);
24. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (Jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
25. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
26. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454- BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
112
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Izin Toko Obat
1.5 (Lima) tahunselama izin profesimasih berlaku dandapat diperbaharuidenganmengajukanpermohonan baru
2.Permohonanmemperbaharui izindilakukansekurang-kurangnya 3 (tiga)bulan sebelummasa izin berakhir
3.Surat Izin TokoObat harusdiperbaharuiapabila:
- Pindahlokasi/alamat
- Terjadi pergantianpenanggung jawab
- TerjadipergantianamaToko Obat
Tim TeknisDINAS
KESEHATAN
1. Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2009Tentang PekerjaanKefarmasian
2. Kepmenkes Nomor:889/MENKES/PER/V/2011Tentang Registrasi, IzinPraktek dan Izin KerjaTenaga Kefarmasian
3. Keputusan MenteriKesehatan RepublikIndonesia:1331/MENKES/SK/X/2002Tentang Perubahn AtasPeraturan MenteriKesehatan RepublikIndonesia Nomor :167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat.
4. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor: 35 Tahun2013 Tentang PendaftaranWajib Pajak Cabang/Lokasibagi pelaku usaha yangmelakukan usaha dan/ ataupekerjaan di Jawa Bara
5. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 05 Tahun2013 tentang PedomanPendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
6. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 tentangPerubahan PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76Tahun 2008 Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas,Jabatan pada BPPT KotaBekasi
Dalam rangkameningkatkankualitas kesehatanmasyarakat perluadanya pelayanan,pengendalian danperan sertamasyarakat dalampengelolaan dibidang kesehatandisesuaikan dengankondisi sosial danekonomimasyarakat.
Perorangan, yayasanatau badan hukumlainnya untukmenyelenggarakanusaha Toko Obatdisuatu tempattertentu yang berupaobat bebas dan obatbebas terbatas
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
113
XXXI. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT :A. PERMOHONAN IZIN BARU TOKO OBAT
1. Surat permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian;
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
4. Fotocopy Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
5. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian;
6. Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian;
7. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab Toko Obat (Materai 6000);
8. Surat Keterangan dari atasan langusng tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja
sebagai PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya;
9. Surat Pernyataan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan farmasi dari
pemilik Toko Obat (Materai 6000)
10. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat;
11. Fotocopy SIUP;
12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
13. Denah Lokasi Toko Obat;
14. Bukti kepemilikan saran (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa
dan IMB untuk usaha);
15. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri Setempat.
16. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
17. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
B. PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN TOKO OBAT KARENA PERGANTIANPENANGGUNG JAWAB TOKO OBAT;
1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Izin Toko Obat Asli;
3. Surat Pernyataan tidak akan melanggar perundang-undangan farmasi dari pemilik toko
obat;
4. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat;
114
5. Fotocopy SIUP;
6. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab toko obat (Materai 6000);
7. Surat keterangan atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai
PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya;
8. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
9. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
10. Fotocoy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
11. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis KEfarmasian (SIKRTTK);
12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
13. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian;
14. Denah Lokasi Toko Obat;
15. Bukti kepemilikan sarana (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa
dan IMB untuk usaha);
16. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri Setempat.
17. Pengunduran diri penanggung jawab toko obat lama kepada penanggung jawab toko
obat baru;
18. Berita serah terima dari penanggung jawab toko obat lama kepada penanggung jawab
toko obat baru;
19. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dna fotocopy KTP (Materai 6000);
20. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
C. PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN TOKO OBAT KARENA PERPINDAHAN LOKASITOKO OBAT
1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Izin Toko Obat Asli;
3. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
4. Fotocoy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
5. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis KEfarmasian (SIKRTTK);
6. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian;
115
7. Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian;
8. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab toko obat (Materai 6000);
9. Surat keterangan atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai
PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya;
10. Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan farmasi dari
pemilik toko obat (Materai 6000)
11. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat:
12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
13. Fotocopy SIUP;
14. Denah lokasi dan denah ruangan Toko Obat;
15. Bukti kepemilikan sarana (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa
dan IMB untuk usaha);
16. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri Setempat.
17. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dna fotocopy KTP (Materai 6000);
18. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
D. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN TOKO OBAT
1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Izin Toko Obat Asli;
3. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
4. Fotocoy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
5. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis KEfarmasian (SIKRTTK);
6. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian;
7. Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian;
8. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab toko obat (Materai 6000);
9. Surat keterangan atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai
PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya;
10. Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan farmasi dari
pemilik toko obat (Materai 6000)
11. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat:
116
12. Fotocopy SIUP;
13. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
14. Denah lokasi dan denah ruangan Toko Obat;
15. Bukti kepemilikan sarana (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa
dan IMB untuk usaha);
16. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri Setempat.
17. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dna fotocopy KTP (Materai 6000);
18. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN XXV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454- BPPT/ XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
117
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izin Optikal 1.Masa berlaku 5(Lima) tahunselama izin profesimasih berlaku dandapat diperbaharuidenganmengajukanpermohonan baru
2.Permohonanperpanjangan izindilakukansekurang-kurangnya 3 (tiga)bulan sebelummasa izin berakhir
-
Tim TeknisDINAS
KESEHATAN
1. Undang- Undang Nomor 36Tahun 2009 TentangKesehatan
2. Kepmenkes Nomor1424/Menkes/SK/XI/2002Tentang PedomanPenyelenggaraan Optikal
3. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor: 35 Tahun2013 Tentang PendaftaranWajib Pajak Cabang/Lokasibagi pelaku usaha yangmelakukan usaha dan/ ataupekerjaan di Jawa Bara
4. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 05 Tahun2013 tentang PedomanPendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
5. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 tentangPerubahan PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76Tahun 2008 Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas,Jabatan pada BPPT KotaBekasi
Dalam rangkameningkatkanpengendalian dankualitas pelayanankesehatan terhadapmasyarakat.
Perorangan, yayasanatau badan hukumlainnya untukmenyelenggarakanpelayanan kacamata,baik melalui resepdokter maupundengan melakukanpemeriksaan refraksisendiri sertapelayanan lensakontak melalui resepdokter mata
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
118
XXXII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri Setempat.
3. Fotocopy KTP Pemohon;
4. Surat Pernyataan kesediaan dari Refraksionis Optisien (RO) sebagai penanggung jawab
teknis maupun pelaksana langsung pada optikal yang akan didirikan dengan
melengkapi;
a. Fotocopy ijazah Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK);
b. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) DAN Surat Izin Kerja (SIK);
c. Surat Perjanjian antara RO dengan pemilik sarana/ SK pengangkatan RO
sebagai penanggung jawaban dari pemilik sarana;
d. Fotocopy KTP Refraksionis Optisien;
e. Surat Keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
f. Surat Ketengan tidak buta warna dari dokter ahli mata;
g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
5. Surat pernyataan kerjasama dengan laboratorium optikal tempat memproses lensa-
lensa pesanan bila optikal itu belum memiliki labortorium sendiri
Bagi optikal yang mempunya laboratorium lensa kontak harus melampirkan surat
pernyataan kesediaan bagi Dokter Spesialis Mata sebagai penanggung jawab
laboratorium dengan melampirkan
a. Fotocopy ijazah dan fotocopy sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak;
b. Surat perjanjian pemilik sarana dengan penanggung jawab laboratorium;
c. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
6. Daftar peralatan yang akan digunakan antara lain : alat-alat untuk menentukan tajam
penglihatan,lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan, lensa dan alat
reparasi;
7. Daftar ketenagaan;
8. Peta lokasi dan denah ruangan;
Bangunan optikal sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Ruang periksa dengan ukuran panjang minimal 3 m x 3m;
b. Ruang tamu dan ruang pamer sekurang-kurangnya 2 m x 2 m
119
c. Ruang pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1 m x 2 m;
d. Untuk optikal yang mempunyai laboratorium, luas ruangan laboratoium minimal 2
m x 3 m, dan mempunyai peralatan mesin seferis, mesin silinderis, tool
(lengkap), naal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan
bahan- bahan penggosok;
9. Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optikal Seluruh Indonesia (GAPOPIN) cabang
Kota Bekasi dengan menyebutkan bahwa RO yang diajukan hanya menjadi
penannggung jawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut;
10. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusnnya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
11. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan
ketentuan yang berlaku);
12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat.
13. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
120
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN TUKANG GIGI
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izin Tukang Gigi 1.Masa berlaku 1(Satu) tahun dandapat diperbaharuidenganmengajukanpermohonan baru
2.Permohonanperpanjangan izindilakukansekurang-kurangnya 3 (tiga)bulan sebelummasa izin berakhir
-
Tim TeknisDINAS
KESEHATAN
1. Permenkes Nomor 339/Menkes/ PER/ V/ 1989Tentang Pekerjaan TukangGigi
2. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 05 Tahun2013 tentang PedomanPendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
3. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 tentangPerubahan PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76Tahun 2008 Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas,Jabatan pada BPPT KotaBekasi
Dalam rangkameningkatkankualitas kesehatanmasyarakat perluadanya pelayanan,pengendalian danperan sertamasyrakat dalampengelolaan dibidang kesehatandisesuaikan dengankondisi sosial danekonomi masyarakat
Surat Izin Tukang Gigidiberikan kepadaPerorangan yangmenyelenggarakanpelayanan pembuatangigi tiruan lepasanatau akrilik, sebagianatau penuh danpemasangan gigitiruan lepasan.Dengan tidakmenutup akar gigi
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
121
XXXIII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN TUKANG GIGIKETENTUAN UMUM YANG HARUS DIPENUHI DALAM MELAKSANAKANPEKERJAANNYA:a. Mempunyai ruang kerja yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Lantai, dinding, langit-langit, jendela, pintu yang bersih serta lubang ventilasi yang
memadai;
2. Mebel air yang bersih dan rapih;
3. Tersedia wastafle dengan air mengalir, sabun, handuk yang bersih dan air buangan
yang lancar, serta tempat sampah yang tertutup;
4. Perlengkapan untuk pemeriksaan gigi harus steril (kaca, mulut, pinset, sande, sendok
cetak dll);
5. Ventilasi dan pencahayaan yang memadai;
b. Mempunyai laboratorium teknik gigi yang memadai.
TUKANG GIGI DILARANG:a. Melakukan penambalan gigi dengan bahan tambalan apapun;
b. Melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/ mahkota/ tumpatan tuang dan
sejenisnya;
c. Menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan bahan tambalan gigi, baik
sementara maupun tetap;
d. Melalukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan;
e. Melakukan tindakan-tindakan secara medic termasuk pemberian obat-obat;
f. Mewakilkan pekerjaannya kepada siapapun juga.
KEWENANGAN PEKERJAAN IZIN TUKANG GIGIa. Membuat gigi tiruan dari akrilik, sebagian atau penuh;
b. Memasang gigi tiruan lepasan dengan tidak menutup sisa akar gigi;
c. Apabila dalam melakukan pekerjaannya menemukan kasus di luar wewenang dan
kemampuannya, harus merujuk ke sarana kesehatan/dokter gigi terdekat.
PERSYARATAN:1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku (usia maks 65 tahun);
3. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polisi setempat;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah;
5. Denah Lokasi;
122
6. Denah Ruangan;
7. Daftar Ketenagaan;
8. Daftar alat-alat dan bahan yang digunakan;
9. Foto 4x6 berwarna (dua lembar);
10. Surat Rekomendasi dari Organisasi PTGI (Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia) Cab.
Bekasi;
11. Surat Pernyataan batas wewenang pekerjaan Tukang Gigi (Materai 6000);
12. Fotocopy Surat Izin Lama (Jika memperbaharui Izin);
13. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
14. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat);
15. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN XXV: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
123
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN IZIN SALON KECANTIKAN
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izin SalonKecantikan
1.Masa berlaku 5(Lima) tahun dandapat diperbaharuidenganmengajukanpermohonan baru
2.Permohonanperpanjangan izindilakukansekurang-kurangnya 3 (tiga)bulan sebelummasa izin berakhir
-
Tim TeknisDINAS
KESEHATAN
1. Undang- Undang Nomor 36Tahun 2009 TentangKesehatan
2. Pedoman PenyelenggaraanSalon Kecantikan di BidangKesehatan KementerianKesehatan RI Tahun 2011
3. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 05 Tahun2013 tentang PedomanPendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
4. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 tentangPerubahan PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76Tahun 2008 Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas,Jabatan pada BPPT KotaBekasi
Dalam rangkameningkatkanpengendalian dankualitas pelayanankesehatan terhadapmasyarakat
Perorangan, yayasan,atau badan hukumlainnya untukmenyelenggarakanpelayanan salonkecantikan setelahmemenuhipersyaratan yangtelah ditetapkan
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
124
XXXIV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN SALON KECANTIKAN1. Persyaratan Penanggung Jawab Salon Kecantikan;
a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
b. Fotocopy Sertifikat Keahlian;
c. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan berMateraicukup;
d. Rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantian Indonesia setempat;
e. Surat Keterangan sehat dari Puskesmas setempat;
f. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak (2 lembar).
2. Daftar Jumlah dan Jenis Tenaga Kerja yang digunakan disertai Surat Keterangan Sehatdari Puskesmas setempat;
3. Daftar Jumlah dan Jenis Alat Kecantikan yang digunakan dengan Mencantumkan nomorregistrasi serta kegunaannya;
4. Daftar Jumlah Kosmetik yang digunakan;
5. Peta Lokasi dan Denah Ruangan Salon Kecantikan;
6. Bila ada Tenaga Ahli Kecantikan Kulit dan atau Rambut Agar;
a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
b. Fotocopy Sertifikat Keahlian;
c. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab Salon Kecantikan;
d. Rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantikan Indonesia setempat;
e. Surat Keterangan dari Puskesmas setempat;
f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak (2 lembar);
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
8. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
9. Bukti kepemilikan sarana, sewa dan IMB peruntukan usaha.
LAMPIRAN XXVIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
125
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izin SalonKecantikan
1. Masa berlaku 5(Lima) tahundan dapatdiperbaharuidenganmengajukanpermohonanbaru
2. Permohonanperpanjanganizin dilakukansekurang-kurangnya 3(tiga) bulansebelum masaizin berakhir
-
Tim TeknisDINAS
KESEHATAN
1. Undang- Undang Nomor 36Tahun 2009 TentangKesehatan
2. Pedoman PenyelenggaraanKecantikan Estetika DepKesRI Tahun 2007
3. Peraturan Gubernur JawabBarat Nomor: 35 Tahun2013 Tentang Bagi PelakuUsaha yang MelakukanUsaha dan/ atau pekerjaandi Jawa Barat
4. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 05 Tahun2013 tentang PedomanPendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
5. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 tentangPerubahan PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76Tahun 2008 Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas,Jabatan pada BPPT KotaBekasi
Dalam rangkameningkatkanpengendalian dankualitas pelayanankesehatan terhadapmasyarakat
Perorangan, yayasan,atau badan hukumlainnya untukmenyelenggarakanpelayanan salonkecantikan setelahmemenuhipersyaratan yangtelah ditetapkan
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
126
XXXV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumhum, Jika berbentuk CV Pengesahan dri
Pengadilan Negeri setempat);
3. Fotocopy Sertifikat Tanah dan IMB/ Kontrak/ Sewa dan IMB peruntukan usaha;
4. Fotocopy Surat Persetujuan tetangga (sedangkan untuk tipe klinik kecantikan tipe utama
diperlukan izin gangguan/ HO dari pemerintah kab/ kota);
5. Fotocopy Perjanjian pemusnahan/ pengolahan limbah medis dengan tempat yang
memiliki pengolahan limbah medis yang memenuhi syarat;
6. Penanggung jawab teknis medis dengan melampirkan :
- Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab teknis medis;
- Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab teknis medis;
- Fotocopy KTP setempat;
- Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter (Legalisasi Konsil Kedokteran
Indonesia);
7. Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku yang di tanda tangani oleh
pemilik dan penanggung jawab tekni medis;
8. Daftar tarif dan jenis pelayanan;
9. Fotocopy NPWP (pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki
NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama setempat);
10. Daftar Peralatan;
11. Peta Lokasi dan Denah Bangunan/Ruangan beserta ukurannya;
12. Daftar kosmetik, obat-obatan dan implant yang digunakan;
13. SOP yang ditanda tangani oleh penanggung jawab teknis medis;
14. Mempunyai ikatan kerjasama dengan RS rujukan (untuk klinik ekcantikan tipe utama);
15. Blanko rekam medis dan inform consent;
16. Daftar ketenagaan;
17. Untuk Klinik Kecantikan Tipe Utama agar melampirkan:
a. Dokter/ Dokter Gigi :
Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter (Legalisasi Konsil Kedokteran
Indonesia);
Fotocopy SIP;
127
Fotocopy Sertifikat Pendidikan an Pelatihan Estetik Medik, yang masih berlaku (5
tahun terakhir);
b. Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis :
Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter (Legalisasi Konsil Kedokteran
Indonesia)
c. Perawat
Fotocopy Surat Izin Perawat;
Fotocopy SIK Perawat;
d. Beautican/ Aesthetican/ Cosmetologist :
Fotocopy surat izin kerja sebagai Junior Beautican atau Senior Beautican atau
Esthetician/Cosmetologist;
e. Apoteker :
Fotocopy KTP setempat;
Fotocopy STRA;
Surat Pengangkatan sebagai penanggung jawab saranan farmasi;
Surat Pernyataan Apoteker hanya melayani resep asal dalam klinik dan tidak
melayani resep asal luar klinik serta tidak melayani obat-obat golongan narkotika;
f. Asisten Apoteker :
Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Teknik Kefarmasian;
Fotocopy Surat Ijin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;
18. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocoy KTP (Materai 6000);
19. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN XXX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
128
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izin MendirikanKlinik
1.Masa berlaku 6(Enam) bulan dandapat diperbaharuidenganmengajukanpermohonan baru
2.Permohonanperpanjangan izindilakukan sebelummasa izin berakhir
Tim TeknisDINAS
KESEHATAN
1. UU Nomor 29 Tahun TentangPraktek Kedokteran
2. UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1996 Tentang TenagaKesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan RINomor :9/MENKES/PER/X/2014Tentang Klinik
5. Peraturan Pemerintah Nomor :32 Tentang Tahun 1996Tentang Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Gubernur JawabBarat Nomor: 35 Tahun 2013Tentang Bagi Pelaku Usahayang Melakukan Usaha dan/atau pekerjaan di Jawa Barat
7. Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 05 Tahun 2013 tentangPedoman Pendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
8. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 tentang PerubahanPeraturan Walikota BekasiNomor 76 Tahun 2008 Fungsidan Tata Kerja serta RincianTugas, Jabatan pada BPPTKota Bekasi
1.Klinik yangdiselenggarakansecara terarahterpadu danberkesinambunganmeningkatkan mutuefisien danterjangkau olehmasyarakat
2.Dalam rangkameningkatkanpengendalian dankualitas pelayanankesehatan terhadapmasyarakat
Yayasan/Badan Hukumlainnya yangmenyelenggarakan saranapelayanan kesehatandalam memberikanpelayanan eksehatandasar atay spesifik
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
129
XXXVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK :1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk
PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari
Pengadila Negeri setempat);
4. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki
NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
5. Bukti kepemilikian/ bukti sewa tanah dan bangunan;
6. Rekomendasi Dinas Kesehatan;
7. Rekomendasi Kelurahan;
8. Rekomendasi Kecamatan;
9. SPPL untuk Klinik rawat jalan dan dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap);
10. Profil klinik memuat pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan.
LAMPIRAN XXXI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
130
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Surat IzinPengobatanTradisional(SIPT)
2.Surat TerdaftarPengobatTradisional(STPT)
1.Masa berlakuSIPT samadengan masaberlakusertifikatkompetensibagi yang telahmemiliki
2.Bagi yangbelum memilikisertifikatkompetensi,akan diberikanSTPT denganmasa berlaku 2tahun
Tim Teknis DINASKESEHATAN
1. UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RINomor:1076/MENKES/SK/VII/2003tentang PenyelenggaraanPengobatan Tradisional
3. Peraturan Direktur Jenderal BinaGizi dan Kesehatan Ibu dan AnakNomor HK 01.01/BI.4/336/2012Tentang PedomanPenyelenggaraan PelayananKesehatan TradisionalKeterampilan
4. Peraturan Direktorat JenderalBina Gizi dan Kesehatan Ibu danAnak Nomor HK01.01/BI.4/4050/2011 TentangPedoman PembinaanPengobatan TradisionalAkupresur
5. Peraturan Direktur Jenderal BinaGizi dan Kesehatan Ibu dan AnakNomor HK.0101/BI.04/4050/2011Tentang Pedoman PembinaanPengobatan TradisionalAkupresur
6. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor: 35 Tahun 2013 TentangBagi Pelaku Usaha yangMelakukan Usaha dan/ ataupekerjaan di Jawa Barat
7. Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 05 Tahun 2013 tentangPedoman Pendirian danPenyelenggaraan SaranaPelayanan dan KesehatanSwasta
8. Keputusan Walikota KotaWalikota Bekasi Nomor 60 Tahun2009 tentang PerubahanPeraturan Walikota Bekasi Nomor76 Tahun 2008 Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas,Jabatan pada BPPT Kota Bekasi
Agar Tenaga PengobatTradisional Berizin/Teregistrasi
Tenaga PengobatTradisional
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
131
XXXVII. PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBAT TRADISIONAL :1. Surat Permohonan (Materai 6000);
2. Biodata Pengobat Tradisional;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajibmemiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratamasetempat);
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (Legalisir);
5. Denah Lokasi;
6. Denah Ruangan;
7. Daftar Ketenagaan;
8. Daftar peralatan dan obat-obatan;
9. Fotocopy setifikat/ ijazah pengobat tradisional;
10. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional;
11. Surat Keterangan Sehat Puskesmas setempat;
12. Pas foto ukuran 4x6 cm 2 lembar (berwarna);
13. Fotocopy Izin Lama jika perpanjangan;
14. Surat Ketentuan bagi pengobat tradisional (Materai 6000);
15. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
16. Surat Pernyataan Berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
LAMPIRAN XXXIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT /XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
132
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN REKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA
Jenis Izin Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10RekomendasiPerubahanStatus RumahSakit Swasta
Satu tahun dandapatdiperpanjangsatu kali untukjangka waktu 6(enam) bulanberikutnyasetelahdilakukanpenelitian olehinstansi terkait
Tim TeknisDINASKESEHATAN
1. Undang- Undang Nomor 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang PerizinanRumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan RINomor :340/MENKES/PER/III/2010Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
4. Keputusan Waliktoa Nomro 31Tahun 2004 Tentang Tata CaraPemberian RekomendasiPendirian Rumah Sakit Swasta diKota Bekasi
1. Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatanterhadap masyarakatdengan melibatkanperan serta aktif pihakrumah sakit swasta
2. Terpenuhinyakebutuhan RumahSakit sesuai dengankebutuhan PelayananKesehatan
Pihak pengusaha/Penanaman modalyang bergerak dibidang di rumahsakit
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
133
XXXVIII. PERSYARATAN REKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA1. Surat Permohonan yang di tanda tangani Direktur PT;
2. Akte Pendirian Badan Hukum yang berbentuk PT bergerak khusus Bidang Kesehatan (dengan
melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM);
3. Struktur Kepengurusan Badan Hukum;
4. Status kepemilikan tanah atas nama Badan Hukum;
5. Fotocopy KTP Direktur PT;
6. Daftar nama dan tanda tangan minimal 100 KK disertai Foto copy KTP yang diketahui oleh RT,
RW, Lurah dan Camat;
7. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Lurah;
8. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Camat;
9. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Puskesmas;
10. Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sakit Swasta;
11. Master Plan Pendirian Rumah Sakit Swasta;
12. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL;
13. Surat Pernyataan berkas seusai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
14. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/ UPL dan UKL wajib memiliki Izin
Lingkungan).
LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
134
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KESEHATAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA
JenisRekomendasi
Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10RekomendasiPendirianStatus RumahSakit Swasta
Satu tahun dandapatdiperpanjangsatu kali untukjangka waktu 6(enam) bulanberikutnyasetelahdilakukanpenelitian olehinstansi terkait
Tim TeknisDINASKESEHATAN
1. Undang- Undang Nomor 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang PerizinanRumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan RINomor :340/MENKES/PER/III/2010Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
4. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor : 35 Tahun 2013 TentangPendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yangmelakukan usaha dan/ ataupekerjaan di Jawa Barat
5. Keputusan Waliktoa Nomro 31Tahun 2004 Tentang Tata CaraPemberian RekomendasiPendirian Rumah Sakit Swasta diKota Bekasi
1. Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatanterhadap masyarakatdengan melibatkanperan serta aktif pihakrumah sakit swasta
2. Terpenuhinyakebutuhan RumahSakit sesuai dengankebutuhan PelayananKesehatan
Pihak pengusaha/Penanaman modalyang bergerak dibidang di rumahsakit
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
135
XXXIX. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA
1. Surat Permohonan yang di tanda tangani Direktur PT;
2. Akte Pendirian Badan Hukum yang berbentuk PT bergerak khusus Bidang Kesehatan
(dengan melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM);
3. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
4. Struktur Kepengurusan Badan Hukum;
5. Status kepemilikan tanah atas nama Badan Hukum;
6. Fotocopy KTP Direktur PT;
7. Daftar nama dan tanda tangan minimal 100 KK disertai Foto copy KTP yang diketahui
oleh RT, RW, Lurah dan Camat;
8. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Lurah;
9. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Camat;
10. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Puskesmas;
11. Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sakit Swasta;
12. Master Plan Pendirian Rumah Sakit Swasta;
13. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL;
14. Surat Pernyataan berkas seusai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
15. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/ UPL dan UKL wajib memiliki
Izin Lingkungan).
LAMPIRAN XXXV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tangga; : 15 Desember 2014
136
MEKANISME PENGURUSAN IZIN PELAYANAN KESEHATAN
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon meminta informasi Pengurusan Izin PelayananKesehatan
Petugas loket memberikan informasi tentang Pengurusan IzinPelayanan Kesehatan
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapipersyaratan
Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan
Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perludilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak diperlukan dapatlangsung ke Tahap Proses
Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan
Tim Teknis melakukan pembahasan/ kajian pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tanda tangani
oleh kepala SKPD
Bagian proses menerbitkan/cetak Pengurusan Izin PelayananKesehatan
Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Pengurusan Izin Pelayanan
kesehatan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Penomoran dan Pencatatan Pengurusan Izin Pelayanan
Kesehatan
Bagian proses menerbitkan/cetak Pengurusan Izin PelayananKesehatan Format/Draft Izin diperiksa
Format/Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Pengurusan Izin Pelayanan
Kesehatan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnyapenandatanganan Izin oleh Kepala BPPT
Penomoran dan pencatatan Pengurusan Izin PelayananKesehatan.
8
Pemberitahuan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan telahselesai kepada pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkanPengurusan Izin Pelayanan Kesehatan kepada pemohon dantembusan ke SKPD terkait
Dokumen pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan diarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIzin Pelayanan
Kesehatan
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 14 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Pelayanan
Kesehatan
Izin PelayananKesehatan
Lengkap
Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas
permohonan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan di kirim kebagian proses
Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XXXV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tangga; : 15 Desember 2014
137
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN LOKASIJenis
RekomendasiMasa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/
SasaranProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberian IzinLokasi
Izin lokasi seluassampai dengan25 Ha untukjangka waktu 1(satu) Tahun
Izin Lokasi seluassampai dengan25 Ha sampaidengan 50 Hauntuk jangkawaktu 2 (dua)Tahun
Izin Lokasi seluaslebih dari 50 Hauntuk jangkawaktu 3 (tiga)Tahun
Tim Teknis 1. Peraturan Menteri NegaraAgraria Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 1999tentang Izin Lokasi
2. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor : 35 Tahun 2013 TentangPendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yangmelakukan usaha dan/ ataupekerjaan di Jawa Barat
3. Peraturan Daerah Nomor 17Tahun 2011 tentang IzinPenyelenggaraan PemanfaatanRuang
4. Peraturan Walikota Nomor 87Tahun 2008 tentang PemberianIzin Lokasi di Wilayah Kota Bekasi(**)
5. Keputusan Walikota Kota BekasiNomor 60 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas PeraturanWalikota Bekasi Nomor 76 Tahun2008 Tentang Tugas, Fungsi danTata Kerja serta Rincian TugasJabatan pada Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Bekasi
Izin yang diberikan untukmemperoleh tanah dalamtangka penanamanmodal yang berlaku pulasebagai izin pemindahanhak dan untukpenggunaan tanah(berdasarkan PeraturanMenteri Agraria/ KepalaBPN Nomor 2 Tahun1999 Tentang Izin Lokasi
1. PerumahanTerencanadengan luasdiatas 1 Ha
2. Industri3. Pergudangan4. Pusat
Perdagangan/Jasa
5. DampakLingkungan
6. Luas Lahan >10.000 m2
Terlampir Terlampir - 14 (EmpatBelas) HariKerja
138
XL. PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI :i. PERSYARATAN PERORANGAN :
1. Surat Permohonan;
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertahanan Kota Bekasi (BPN);
3. Izin Prinsip dari BPKRD;
4. Uraian rencana proyek atau proyek proposal yang akan di bangun;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
6. Surat Keterangan tanah yang di mohon dari Lurah setempat dan di ketahui oleh
Camat apabila lahan belum di kuasai;
7. Gambar atau sketsa yang di mohon;
8. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
9. Surat Keterangan Tanda Asosiasi Pengembangan Perumahan bagi
Pengembangan Perumahan;
10. Surat Pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta
perusahaan yang merupakan satu group perusahaan;
11. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memberikan pengantian yang layak dan/atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemiik tanah;
12. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah dilapangan/ Lokasi (bila
terjadi masalah);
13. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai
6000);
14. Surat Pernyataan berkas sesuai asli nya dari pemohon (Materai 6000);
15. Surat Pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial
dan fasilitas.
ii. PERSYARATAN BERBADAN HUKUM
1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (ASPEK) dari
Kantor Pertahanan:
3. Izin Prinsip/ Rekomendasi dari BKPRD;
139
4. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perbahan terakhir perusahaan (jika
berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dan Menkumham, Jika berbentuk CV
Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);
5. Uraian rencana Proyek atau Proyek Proposal yang akandi bangun;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri;
7. Surat Keterangan Tanah yang mohon dari Lurah setempat dan diketahui oleh
Camat apabila lahan belum dikuasai;
8. Gambar atau Sketsa yang di mohon;
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib (NPWP) (Pelaku Usaha yang melakukan usaha
yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang
dikelaurkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
10. Surat Keterangan Tanda Asosiasi Pengembangan Perumahan bagi Pengembang
Perumahan;
11. Surat Pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta
perusahaan yang merupakan satu group perusahaan dengannya;
12. Surat Pernyataan kesediaan untuk memberikan penggantian yang layak dan/atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik;
13. Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan masalah di lapangan/ Lokasi (bila
terjadi masalah);
14. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai
6000);
15. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya (Materai 6000);
16. Surat Pernyataan Penghapusan Asset apabila lahan yang dimohon berasal dari
tanah milik BUMD, BUMN, milik Pemerintah.
Keterangan :Untuk perpanjangan Izin Lokasi baik perorangan maupun berbadan hukum persyaratan
sama dengan persyaratan baru. Perpanjangan izin lokasi hanya diberikan satu kali, jika
dalam waktu dalam perpanjangan tidak dapat menyelesaikan maka izin lokasi gugur
dengan sendiri.
140
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN LOKASI
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis/BKPRD SETDA/BPPT KeteranganWalikotaNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Izin Lokasi dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf
Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya
di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanIzin Lokasi
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPSIL
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 14 Hari Kerja
1 Hari Kerja
11 Hari Kerja
2 Hari Kerja
Paraf Izin
SIL
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
Tanda Tangan
LAMPIRAN XXXVI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
141
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
JenisRekomendasi
Masa Berlaku PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi/Sasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RekomendasiPendirianSekolahSwasta
1 (Satu) TahunBila izinoperasionaldalam jangka 1tahun belumterbit makarekomendasipendirian harusdiperpanjangatau gugur
Tim TeknisDinas Pendidikan
1. Undang-Undang No. 20 Tahun2003 Tentang Sistem PendidikanNasional
2. Kepmen Diknas RI Nomor :060/U/2002 Tentang PedomanPendirian sekolah
3. Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 05 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pendidikan diKota Bekasi
4. Peraturan Walikota No. 33 Tahun2013 tentang Pedoman Pendiriansatuan Pendidikan jenjang Seolah/Madrasah, Pendidikan Non Formal,Informa & Paud
5. Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor : 35 Tahun 2013 TentangPendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yangmelakukan usaha dan/ ataupekerjaan di Jawa Barat
6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor13 Tahun 2003 Tentang Tata CaraPemberian Rekomendasi PendirianSekolah dan Madrasah Swasta diKota Bekasi
7. Keputusan Walikota Kota BekasiNomor 60 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun 2008Tentang Tugas, Fungsi dan TataKerja serta Rincian Tugas Jabatanpada Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Bekasi
1. Pendirian Sekolahdapat dilakukan olehPemerintah dan/atauMasyarakat
2. Pendirian Sekolahdidasarkan atas:
a.Kebutuhan MasyarakatUntuk MemperolehPendidikan
b.Suatu PerencanaanPengembangan secaralokal, Regional danNasional
c.MembantumeningkatkanPartisipasi Masyarakatdalam PelaksanaanPemerataanPendidikan
3. Pendidikan adalahtanggung jawabkeluarga, masyarakatdan pemerintah
4. Satuan pendidikanformal yang didirikanwajib memeproleh Izindari Pemerintah KotaBekasi
1. Para PenyewaTanah
2. Sarana Sosialyang BerbadanHukum SekolahSwasta
3. Tanah Hak MilikPerorangan(Pengurus/Yayasan/Badan Hukum
Terlampir Terlampir - 9(Sembilan)Hari Kerja
142
XLI. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTAi. PEMOHON BARU
1. Surat Permohonan Kop Badan Hukum;
2. Fotocopy Akta Notaris Yayasan dan atau Lembaga ain (PT melampirkan SK
Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri
Kota Bekasi apabila Berbadan Hukum);
3. Fotocopy KTP Pemohon, Pimpinan Badan Hukum;
4. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib
memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
setempat);
5. Struktur Kepengurusan Yayasan atau Lembaga lain yang Berbadan Hukum ;
6. Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah;
7. Master Plan Rencana Bangunan;
8. Gambar Rencana Pembangunan dan Rencan Biaya;
9. Referensi Sumber Pembiayan Penyelenggaraan Sekolah dengan melampirkan
Fotocopy rekning Koran, Fotocopy Deposito SD Rp 30 Juta, SMP Rp 50 Juta, SMU
Rp 75 Juta;
10. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga Terdekat dengan rasio jarak 200 m dari
lokasi sekolah, sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga disertai Fotocopy KTP yang
diketahui ketau RT dan RW setempat;
11. Rekomendasi Lurah dan Camat;
12. Status Kepemilikan Tanah :
Rasio Luas Lahan yang dapat dipergunakan untuk pendirian satuan pendidikan
adalah sebagai berikut:
a. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SD/SMPLB/MI
adalah sebagai berikut:
NoBanyakRombonganBelajar
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik(m/peserta didik)
Bangunan satulantai
Bangunan dua lantai Bangunan tigalantai
1 6 1340 790 7102 7-12 2270 1240 8603 13-18 3200 1720 11504 19-24 4100 2220 1480
143
b. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs Adalahsebagai berikut:
NoBanyakRombonganBelajar
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m/peserta didik)Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai
1 3 1440 - -2 4-6 1840 1310 -3 7-9 2300 1380 12604 10-12 2770 1500 13105 13-15 3300 1780 13406 16-18 3870 2100 14507 19-21 4340 2320 16008 22-24 4870 2600 1780
c. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SMA/SMALB/SMK/MA adalahsebagai berikut:
NoBanyakRombonganBelajar
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m/peserta didik)Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai
1 3 2170 - -2 4-6 2570 1420 -3 7-9 2300 1380 12604 10-12 2770 1500 13105 13-15 3300 1780 13406 16-18 3970 2100 14507 19-21 4340 2320 16008 22-24 4870 2600 1780
13. Daftar calon guru sesuai jumlah mata pelajaran yang diajarkan dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi
Fotocopy Ijazah;
14. Surat Kuasa apabila dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000);
15. Surat Pernyataan Berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
16. Surat Pernyataan balik nama atas nama yayasan (Jika masih nama perorangan) dengan
perikatan/perjanjian oleh Notaris.
144
XLII. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTAPERPANJANGAN
1. Surat Permohonan Kop Badan Hukum;
2. Foto Copy Akta Notaris Yayasan dan atau Lembaga lain ( PT melampirkan SK pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila
Berbadan Hukum);
3. Foto Copy KTP Pemohon, Pimpinan Badan Hukum;
4. Foto Copy NPWP;
5. Struktur Kepengurusan Yayasan atau Lembaga lain yang Berbadan Hukum;
6. Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah;
7. Master Plant Rencana Bangunan;
8. Gambar rencana bangunan dan rencana biaya;
9. Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah dengan melampirkan Foto
Copy rekening koran, fotocopy deposito SD Rp 30 jt, SMP Rp 50 jt, SMU Rp 75 jt;
10. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta asli
11. Rekomendasi Lurah dan Camat
12. Status Kepemilikan tanah :
Rasio luas lahan yang dapat dipergunakan untuk pendirian satuan pendidikan adalah sebagai
berikut:
a. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SD/SMPLB/MI adalah
sebagai berikut:
NoBanyakRombonganBelajar
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik(m/peserta didik)
Bangunan satulantai
Bangunan dua lantai Bangunan tigalantai
1 6 1340 790 7102 7-12 2270 1240 8603 13-18 3200 1720 11504 19-24 4100 2220 1480
145
d. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SMP/SMPLB/MTsAdalah sebagai berikut:
NoBanyakRombonganBelajar
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik(m/peserta didik)
Bangunan satulantai
Bangunan dua lantai Bangunan tigalantai
1 3 1440 - -2 4-6 1840 1310 -3 7-9 2300 1380 12604 10-12 2770 1500 13105 13-15 3300 1780 13406 16-18 3870 2100 14507 19-21 4340 2320 16008 22-24 4870 2600 1780
e. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjangSMA/SMALB/SMK/MA adalah sebagai berikut:
NoBanyakRombonganBelajar
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik(m/peserta didik)
Bangunan satulantai
Bangunan dua lantai Bangunan tigalantai
1 3 2170 - -2 4-6 2570 1420 -3 7-9 2300 1380 12604 10-12 2770 1500 13105 13-15 3300 1780 13406 16-18 3970 2100 14507 19-21 4340 2320 16008 22-24 4870 2600 1780
13. Daftar calon guru sesuai jumlah mata pelajaran yang diajarkan dan kualifikasi
Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah;
14. Surat Kuasa apabila dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000);
15. Surat Pernyataan Berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000);
16. Surat Pernyataan balik nama atas nama yayasan (Jika masih nama perorangan)
dengan perikatan/perjanjian oleh Notaris.
146
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon meminta informasi Pengurusan Izin PelayananKesehatan
Petugas loket memberikan informasi tentang Pengurusan IzinPelayanan Kesehatan
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapipersyaratan
Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan
Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perludilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak diperlukan dapatlangsung ke Tahap Proses
Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan
Tim Teknis melakukan pembahasan/ kajian pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tanda tangani
oleh kepala SKPD
Bagian proses menerbitkan/cetak Pengurusan Izin PelayananKesehatan
Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Pengurusan Izin Pelayanan
kesehatan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Penomoran dan Pencatatan Rekomendasi Pendirian Sekolah
Swasta
Bagian proses menerbitkan/cetak Rekomendasi Pendirian SekolahSwasta Format/Draft Izin diperiksa
Format/Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Rekomendasi Pendirian Sekolah
Swasta dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnyapenandatanganan Izin oleh Kepala BPPT
Penomoran dan pencatatan Rekomendasi Pendirian SekolahSwasta
8
Pemberitahuan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta telahselesai kepada pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkanRekomendasi Pendirian Sekolah Swasta kepada pemohon dantembusan ke SKPD terkait
Dokumen Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta diarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPRekomendasi
Pendirian SekolahSwasta
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 9 Hari Kerja
2 Hari Kerja
3 Hari Kerja
4 Hari Kerja
Tanda TanganRekomendasi
Pendirian SekolahSwasta
RekomendasiPendirian Sekolah
Swasta
Lengkap
Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas
permohonan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan di kirim kebagian proses
Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
Perlu/Tidak
LAMPIRAN XXVII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
147
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
JenisIzin
MasaBerlaku
Izin
PemberiPertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klasifikasi/Sasaran Prosedur Persyaratan Standar
Biaya Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IzinUsahaJasaKontruksi(IUJK)
3 Tahundan wajibmelakukanheregistrasi setiaptahun
Tim TeknisDISBIMARTA &DISBANGKAR
1. Keputusan WalikotaNomor 19 Tahun 2002tentangpenyelenggaraanPenerbitan SIUJK padaPemerintahan KotaBekasi
2. Peraturan WalikotaBekasi Nomor 14Tahun 2014 TentangPetunjuk TeknisPelaksanaan PerizinanUsaha Jasa Konstruksi
3. Keputusan WalikotaKota Bekasi Nomor 60Tahun 2009 TentangPerubahan AtasPeraturan WalikotaBekasi Nomor 76Tahun 2008 TentangTugas, Fungsi danTata Kerja sertaRincian Tugas Jabatanpada Badan PelayananPerizinan TerpaduKota Bekasi
Jasa Konstruksimempunyaiperanan strategidalampembangunan didaerah sehinggadalampelaksanaannyaperlu dilakukanpembinaan baikterhadap penyediajasa, penggunajasa maupunmasyarakat gunamenumbuhkanpemahaman dankesadaran akantugas fungsi sertahak
1. Untuk jasakonsultasi(Perencanaan danPengawasanKontruksi)
2. Untuk jasa pelaksanaa. Bidang Pekerjaan
Arsitektur
b. Bidang PekerjaanSipil
c. Bidang PekerjaanMekanikal
d. Bidang PekerjaanElektrikal
e. Bidang PekerjaanTata Lingkungan
Terlampir Terlampir - 7 (Tujuh)Hari Kerja
148
XLIII. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)A. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMOHON BARU
1. Fotocopy KTP;
2. Surat Permohonan Kop PT/CV;
3. Fotocopy SBU (Sertifikat Badan Usaha);
4. Fotocopy NPWP, PKP;
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman untuk PT dan PengesahanPengadilan Untuk CV);
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangni oleh Lurah dan Camat (legalisir);
7. Photo 4 x 6 = 3 Lembar Berwarna;
8. Copy SKT, KTA;
9. Foto Kantor;
10. Menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan;
11. Surat Pernyataan Dokumen Sesuai Aslinya (Materai 6000);
12. SBU Asli diperlihatkan.
B. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
PERPANJANGAN
1. Fotocopy KTP;
2. Surat Permohonan Kop PT/CV;
3. IUJK Asli;
4. Fotocopy SBU (Sertifikat Badan Usaha);
5. Fotocopy NPWP, PKP;
6. Photo 4 x 6 = 3 Lembar Berwarna;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangni oleh Lurah dan Camat (legalisir);
8. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman untuk PT dan PengesahanPengadilan Untuk CV);
9. Foto Kantor;
149
10. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
11. SBU Asli diperlihatkan;
12. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnyayang menjadi kewajibannya;
13. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai engalamanperusahaan dalam 10 (Sepuluh);
14. Fotocopy Sertifikat Keteramprial Tenaga Teknis (SKT) dan KTA.
C. PERSYARATAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA
1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Surat Permohonan Kop PT/CV;
3. IUJK Asli;
4. Fotocopy SBU (Sertifikat Badan Usaha);
5. Fotocopy NPWP, PKP;
6. Photo 4 x 6 = 3 Lembar Berwarna;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangni oleh Lurah dan Camat (legalisir);
8. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman untuk PT dan PengesahanPengadilan Untuk CV);
9. Foto Kantor;
10. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
11. SBU Asli diperlihatkan;
12. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnyayang menjadi kewajibannya;
13. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai engalamanperusahaan dalam 10 (Sepuluh);
14. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
15. Menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat)lembar.
LAMPIRAN XXXVIII :KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
150
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dapatdiproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Usaha Jasa Konstruksi
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
Form & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Surat Izin UsahaJasa Konstruksi
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 7 Hari Kerja
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
2 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)
Surat Izin UsahaJasa Konstruksi
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
1 Hari Kerja
LAMPIRAN XXXVIII :KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
151
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Jenis IzinMasa
BerlakuIzin
PemberiPertimbanga
nDasar Hukum
Maksud danTujuan
KlasifikasiSasaran
Prosedur Persyaratan StandarBiaya Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IzinPengambilan
danPengolahan
BahanGalian
Golongan C
1(satu)Tahun
Tim Teknis1. Keputusan Walikota Bekasi
No. 11 Tahun 1998 tentangPengolahan Penetapan NilaiPasar Bahan GalianGolongan C di WilayahKotamadya Tingkat II Bekasi
2. Keputusan Walikota KotaBekasi Nomor 60 Tahun 2009Tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota BekasiNomor 76 Tahun 2008Tentang Tugas, Fungsi danTata Kerja serta RincianTugas Jabatan pada BadanPelayanan Perizinan TerpaduKota Bekasi
Pengambilan danPengolahan Bahangalian C dari sumberalam didalam dan ataupermukaan bumi untukdimanfaatkan.
Orang Pribadiatau Badanyangmenyelenggarakan eksploitasiBahan GalianGolongan C
Terlampir Terlampir - 5 (lima )Hari Kerja
152
XLIV. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIANGOLONGAN C:
A. PERMOHONAN BARU BADAN HUKUM
16. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
17. Fotocopy KTP;
18. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajibmemliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaSetempat);
19. Akte Perusahaan yang berbadan hukum (PT melampirkan SK Kemenkum HAM, CVsudah terdaftar di pengadilan Negeri);
20. Fotocopy Surat Tanah;
21. Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir;
22. Surat Pernyataan lingkungan yang ditandatangani warga diketahui RT, RW, Lurahdan Camat;
23. Surat Pernyataan Jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon;
24. Denah lokasi atau jalur mobilisasi;
25. Foto lokasi;
26. Amdal dan Kajian Hidrologis (apabila diperlukan);
27. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
28. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
29. Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir;
30. Pengesahan Andalin.
D. PERPANJANGAN BADAN HUKUM
1. Surat permohonan Kop Perusahaan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajibmemliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaSetempat);
4. Akte Perusahaan yang berbadan hukum (PT melampirkan SK Kemenkum HAM, CVsudah terdaftar di pengadilan Negeri);
5. Fotocopy Surat Tanah;
6. Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir;
153
7. Surat Pernyataan lingkungan yang ditandatangani warga diketahui RT, RW, Lurahdan Camat;
8. Surat Pernyataan Jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon;
9. Denah lokasi atau jalur mobilisasi;
10. Foto lokasi;
11. Melampirkan Izin Galian Golongan C asli yang sudah habis masa berlakunya;
12. Amdal dan Kajian Hidrologis (apabila diperlukan);
13. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
14. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
15. Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir;
16. Pengesahan Andalin.
E. PERMOHONAN BARU PERORANGAN
1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP Pemilik;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajibmemiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratamasetempat);
4. Fotocopy Surat Tanah;
5. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir;
6. Surat Pernyataan lingkungan yang ditandatangani warga diketahui RT. RW, Lurahdan Camat;
7. Surat Pernyataan Jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon;
8. Denah lokasi atau jalur mobilisasi;
9. Foto lokasi;
10. Melampirkan Izin Galian Golongan C asli yang sudah habis masa berlakunya;
11. Amdal dan Kajian Hidrologis (apabila diperlukan);
12. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);
13. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);
14. Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir; Pengesahan Andalin.
154
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganFunctionNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Izin Pengambilan dan Pengolahan BahanGalian Golongan C dapat diproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanIzin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
Form & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Izin Pengambilandan Pengolahan
Bahan GalianGolongan C
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 5 Hari Kerja
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Pengambilandan Pengolahan
Bahan GalianGolongan C
Izin Pengambilandan Pengolahan
Bahan GalianGolongan C
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
1 Hari Kerja
LAMPIRAN XXXIX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
155
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)RETRIBUSI SKRD DAN SSRD PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
JenisMasa
BerlakuPemberi
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/Klasifiaksi
Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
RetribusiSKRD danSSRDPemakaianKekayaanDaerah
5 (lima)Tahun
Tim TeknisDISBIMARTA
,BagianKesos Setdadan BPKAD
1. Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006tentang PengelolaanBarang MilikNegara/Daerah
2. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 17 Tahun2007 Tentang PedomanTeknis PengelolaanBarang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah KotaBekasi Nomo 09 Tahun2012 Tentang RetribusIDaerah
4. Peraturan WalikotaNomor 47 Tahu 2012Tentang Sistem danProsedur PengelolaanBarang Daerah KotaBekas
5. Keputusan WalikotaBekasi Nomor 60 Tahun2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan WalikotaBekasi Nomor 76 Tahun2008 Tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerjaserta Rincian TugasJabatan pada BadanPelayanan PerizinanTerpadu Kota Bekasi
1. PengendalianBarang Milik Daerahyang tidak/belumdigunakan sesuaidengan tugas pokokdan fungsi SKPDdengan tidakmengubah statuskepemilikan;
2. Terlindunginyapenyewa lahandalam pemanfaatanlahannya sesuaidengan bidangnya(sarana pendidikan,sarana kesehatan,sarana pelayananumum, saranaperibadatan, saranarekreasi, saranakebudayaan, saranaolah raga,sarananiaga dan lapanganterbuka danketentuan lain yangsejenis.
3. Penyewa membayarkewajibannya sesuaidengan perjanjianyang dikeluarkanoleh Bag. Kerjasamadan Investasi (KSI)Setda Kota Bekasi
- Kekayaanyang dimiliki olehPemerintahDaerah
1. Tanah
Terlampir - Surat perjanjiankerjasama/sewa dariBag. Kerjasama danInvestasi (KSI)
- Setda Kota BekasiFotocopy pembayarantahun sebelumnya
- SuratPEMBERITAHUANRetribusi dari BPKAD
Standar BiayaPemakaian Tanah Untuk:
- Usaha KecilRp 0,5 % x NJOP x12 bulan x luas tanah
- Usaha MenengahRp 4 % x NJOP x 12bulan x luas tanah
- Usaha BesarRp 5 % x NJOP x 12bulan x luas lahan
- Fasos fasumRp 0,075 % x NJOPX 12 bulan x luaslahan
- *Pemakaian Tanahuntuk menara, garduatau bangunanlainnya
- Rp 5 % xNJOP/BLN/M²
5 (lima )Hari Kerja
156
JenisMasa
BerlakuPemberi
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/Klasifiaksi
Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
3. Banguan4. Alat Berat5. Panggung
Reklame
Terlampir - Surat permohonansewa alat berat
- Berita acara sewa
- Surat pengantar dariDinas Bina Marga danTata Air
- Surat PermohonanSewa PanggungReklame
Terlampir1. Pemanfaatan/
penggunaanpanggung reklamedidasarkan atas nilaistrategis dengankriteria tempat yangkurang strategis,cukup strategis danstrategis
2. Besarnya retribusipemanfaatanpanggung ditentukanberdasarkan nilaistrategis reklamedalam jangka waktu 1(sati) tahun
3. Nilai retribusi sewapanggung reklameberdasarkan targetsewa panggungreklame
4. Penentuan nilaistrategis panggungreklame dan jangkawaktu pemakaianakan diatur olehWalikota.
157
DAFTAR LAMPIRAN HARGA SEWA ALAT BERAT RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAHPERDA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
NO JENIS ALAT WAKTU/TITIK HARGA1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MESIN GILAS (BERAT 10-12 TON)
MESIN GILAS (BERAT (8-10 TON)
MESIN GILAS (BERAT 6-8 TON)
VIBRATA ROLLER
LOADER
CRANE DEGGER
COMPRESSOR
ASPAL SPRAYER
POMPA AIR
LAS LISTRIK
BULDOZER
AXCAVATOR
AXCAVATOR MINI
COOR DRILL
STAMPER
CATER
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
JAM
JAM
JAM
TITI
HARI
HARI
100.000
95.000
90.000
100.000
90.000
150.000
100.000
50.000
50.000
50.000
125.000
100.000
92.500
50.000
25.000
75.000
158
MEKANISME RETRIBUSI SKRD DAN SSRD PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (SEWA BANGUNAN, TANAH DAN ALAT BERAT)
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian ProsesNo
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
Petugas memeriksa kelengkapan berkas; Bila lengkap berkas permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah
dikirim ke bagian proses untuk dibuatkan nota perhitungan;
Informasi Berkas SesuaiDengan Persyaratan
Pemohon membawa : Surat pengantar dan berita acara peminjaman dari Dinas Bina
Marga dan Tata Aira (Sewa Alat Berat); Surat Tagihan yang dikeluarkan oleh BPKAD (Sewa Lahan Fasos
Fasum); Surat Permohonan Sewa Panggung Reklame (Panggung
Reklame).
Petugas loket mencatat dibuku Registrasi secara manual
Bagian proses menerbitkan/ cetak nota perhitungan SKRD/SSRD
Pemohon membayar Retribusi ke Bank (SKRD/SSRD)
Dokumen Surat Izin Sewa Bangunan/Tanah/Alat Berat diarsipkan
Cek Persyaratan
Register
Pembuatan NotaPerhitungan
Cetak SKRD/SSRDSKRD/SSRD
ARSIP
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Hari Kerja
LAMPIRAN XL : : KEPUTUSAN WALIKTOA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
159
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA SOSIAL
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Pemakaian Kekayaan Daerah dapatdiproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanPemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sarana Sosial
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan/Kajian
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Surat IzinPemakaian Daerah
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 8 Hari Kerja
2 Hari Kerja
2 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganSurat Izin
Pemakaian Daerah
Surat IzinPemakaian Daerah
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
Perjanjian Kerjasama
LAMPIRAN XL : : KEPUTUSAN WALIKTOA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2014
Tanggal : 15 Desember 2014
160
TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (NON SPIPISE)
Jenis Izin PemberiPertimbangan
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/Klasifikasi
Prosedur Persyaratan StandarBiaya
Waktu
Izin PrinsipPenanamanModal meliputi:
b. Izin PrinsipPerubahanPenanamanModal
c. Izin PrinsipPerluasanpenanamanModal
d. Izin PrinsipPenggabunganPerusahaanPenanamanModal
Bagian KerjaSama danInvestasiSekretariatDaerah
1. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2007 tentangPenanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah No. 76Tahun 2007 tentang Kriteriadan PersyaratanPenyusunan Bidang BidangUsaha yang Tertutup danBidang Usaha yang Terbukadengan Persyaratan diBidang Penanaman Modal
3. Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 tentangPedoman dan Tata CaraPerizinan dan Non PerizinanPenanaman Modalsebagaimana telah diubahmelalui Peraturan KepalaBKPM No. 12 Tahun 2013tentang PerubahanPeraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 tentangPedoman dan Tata CaraPerizinan dan Non PerizinanPenanaman Modal
Tersedianya informasikepastian
1. Waktu penyelesaianpermohonanperizinan penanamanmodal
2. Tersedianya izinprinsip bidangpenanaman modal
3. Tersedianya layananbagi masyarakatuntuk memperoledfasilitas fiscal
4. Terciptanyaperlindungan usahabagi investor
Penanam ModalDalam Negeri(PMDN) berbentukbadan hukum atauusaha perseorangansesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan
Penanam ModalAsing (PMA) dalambentuk PTberdasarkan hukumIndonesia dalamberkedudukan didalam wilayahNegara RI kecualiditentukan lain dalamUndang-Undang
PMDN dengan totalnilai investasi mulaidari Rp 500.000,- (Lima ratus jutarupiah) diprosesmenggunakanSPIPISE)
Terlampir Terlampir - 5 (lima) harikerja setelahpersyaratanlengkap danbenar kecualiIzin PrinsipPenggabunganPerusahanPenanamanModal 10(sepuluh) harikerja setelahperysratanlengkap danbenar
161
XLV. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODALA. Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)
1. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan dengan
menggunakan formulir permohonan yang diajukan kepada PTSP bidang penanaman
modal.
2. Kelengkapan data pemohon
a. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa
dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan
pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta
NPWP Perusahaan;
b. Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi
pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi yang
berwenang serta NPWP perusahaan atau;
c. Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan.
3. Keterangan Rencana Kegiatan:
4. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai
ketentuan bidang usaha;
5. Permohonan ditanda tangano di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan dan setempel perusahaan, sebagai pemohon dengan ketentuan:
a. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus
badan hukum Indonesia
1) Ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang
diberi kuasa.
2) Kuasa untuk menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) tidak dapat disubstitusikan lagi ke daerah pihak lain;
3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat
dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham perusahaan atau salah satu
dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan suarat kuasa dari seluruh calon
pemegang saham perusahaan;
162
a. Salah satu calon pemegang saham perusahaan;
b. Advokat perseorangan;
c. Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan
hukum;
d. Notaris;
e. Perwakilan kamar dagang industri dari negara calon pemegang saham
perushaan; atau
f. Perusahaan penanaman modal dalam negeri di bidang usaha jasa
konsultasi.
4) Pengajuan permohonan yang di lakukan oleh pihak lain ditugaskan kepada
associate/ karyawan kantor/ perusahaan yang mempunyai kompentensi dan
kemampan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta
tanggungjawab satas seluruh informasi yang disampaikan.
5) Surat Kausa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai
cukup dan rekaman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima
kuasa.
b. Permohonan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang diajukan
setelah berstatus badan hukum Indonesia
1.) Permohonan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang diajukan
setelah berstatus badan hukum Indonesia harus ditandatangani oleh direksi/
pimpinan perusahaan.
2.) Penandatanganan permohonan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan
satu level di bawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi
dengan:
a. Surat dari direksi/ pimpinan perusahaan yang memebrikan penjelasan
tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/ pimpinan
perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/
pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang
disampaikan;
163
b. Surat Perintah Tugas dari direksi/ pimpinan perusahaan;
c. Rekaman Identitas diri direksi/ pimpinan perusahaan dengan menunjukan
aslinya; dan
d. Bagi penerima kuasa buktikan dengan rekaman identitas diri dan surat
pengangkatan terakhir sebagai karaywan dengan menunjukan aslinya.
3.) Pengajuan permohonan dilakukan oleh direksi/ pimpinan perusahaan atau salah satu
dari pihak-pihak dibawah berdasarkan surat kuasa dari direksi/ pimpinan perusahaan,
tanpa hak substitusi yaitu oleh:
a. Karyawan perusahaan;
b. Advokat perseorangan;
c. Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum;
d. Notaris;
e. Perwakilan Kamar dagang dan industri dari negara calon pemegang saham
perusahaan; atau
f. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang usaha jasa konsultasi.
4.) Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pihak lain ditugaskan kepada
associate/karyawan kantor/ perusahan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan
untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggugjawab atas
seluruh informasi yang diampikan.
5.) Surat kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai cukup dna
rekman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.
B. Bagi Penanam Modal Asing (PMA)
1. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing diajukan dengan menggunakan
formulir permohonan yang diajukan kepada PTSP Bidang Penanaman Modal.
a. Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi
dengan persyaratan dan pemohon adalah;
1) Permohonan Izin Prinsip sebagimana dimaksud pada angkat 1) dilengkapi
dengan persyaratan dan pemohon adalah;
164
a) Pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintahan
negara yang bersangkutan atau surat yang dieluarkan oleh Kedutaan
Besar/ Kantor/ Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
b) Perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih
berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas;
c) Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of
aasociation) incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya
dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah yang
mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir);
d) Untuk peserta Indonesia;
1. Perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku
dan rekaman NPWP; dan/ atau
2. Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian
Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan
persetujuan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta
rekaman NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki
perusahaan.
2) Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh seluruh calon
pemegang saham atau kuasanya.
3) Kuasa untuk menandatangani permohonan tidak dapat di substitusikan lagi
kepada pihak lain.
4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angkata 3) dapat
dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham perusahaan atau salah satu
dari pihak-pihak di bawah ini berdasarkan surat kuasa dari seluruh calon
pemegang saham perusahaa, tanpa hak substitusi, yaitu oleh:
a) Salah Salah satu calon pemegang saham perusahaan;
b) Advokat perseorangan;
c) Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan
hukum;
165
d) Notaris;
e) Perwakilan kamar dagang insudtri dari negara calon pemegang saham
perushaan; atau
f) Perusahaan penanaman modal dalam negeri di bidang usaha jasa
konsultasi.
5) Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh advokakat yang membentuk
persekutuan perdata sebagai konsultasi hukum, notaris, perwakilan KADIN
dari negara calon pemagang saham perusahaan atau perusahaan PMDN
dibidang usaha jasa konsultasi dapat ditugaskan kepada karyawan kantor/
perusahaan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk
memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggungjawab
atas seluruh informasi yang disampaikan.
6) Surat kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai
cukup, dan rekaman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima
kuasa.
7) Keterangan Rencana Kegiatan:
a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production)
dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan
mencantumkan jenis bahan baku;
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan
penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
8) Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan
sesuai ketentuan bidang ushaa;
9) Apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh
pemohon, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli berMaterai cukup,
sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka
I.5 huruf a.
b. Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang diajukan
setelah berstatus badan hukum Indoneia;
166
1.) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan
berstatus badan hukum Indonesai dalam bentuk perseroaan terbats diajukan
oleh direksi/pimpinan perusahaan.
2.) Bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk
Perseroaan Terbatas, melampirkan:
a) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, apabila ada
dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
b) Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
1. Pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintahan
negara yang bersangkutan atu surat yang dieluarkan oleh Kedutaan
Besar/ Kantor/ Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. Perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih
berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan
jelas;
3. Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of
aasociation) incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya
dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah yang
mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir);
4. Perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku
dan rekaman NPWP; dan/ atau
5. Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian
Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan
persetujuan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman
NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
c. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon.
3.) Penandatanganan permohonan dapat dilakukan oleh karyawan perusahan
satu level di bawah jabatan direksi/ pimpinan perusahaan, dilengkapi
dengan:
167
a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan
tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan
perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/
pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang
disampaikan;
b. Surat Perintah Tugas dari direksi/ pimpinan perusahaan;
c. Rekaman identitas diri dirwksi/ pimpinan perusahaan dengan
menunjukkan aslinya; dan
d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman asli dientitas diri dan
surat pengangkatan terakhir sebagai karaywan dengan menunjukan
aslinya.
4.) Pengajuan permohonan dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan atau salahs atu
dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan surat kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan,
tanpa hak substitusi, yaitu:
a. Karyawan perusahaan;
b. Advokat perseorangan;
c. Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum;
d. Notaris;
e. Perwakilan kamar dagang industri dari negara calon pemegang saham perusahaan;
atau
f. Perusahaan penanaman modal dalam negeri di bidang usaha jasa konsultasi.
5.) Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh advokakat yang membentuk persekutuan
perdata sebagai konsultasi hukum, notaris, perwakilan KADIN dari negara calon
pemagang saham perusahaan atau perusahaan PMDN dibidang usaha jasa konsultasi
dapat ditugaskan kepada karyawan kantor/ perusahaan yang mempunyai kompetensi
dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta
bertanggungjawab ats seluruh informasi yang disampaikan.
6.) Surat kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai cukup, dan
rekaman idnetitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.
168
7.) Keterangan Rencana Kegiatan:
a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi
dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis
bahan baku;
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan
produk jasa yang dihasilkan.
8.) Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai
ketentuan bidang usaha;
9.) Apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon,
permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli berMaterai cukup, sebagaimana diatur
dalam persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5 huruf a.
C. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMANMODAL
i. Bagi perusahaan yang melakukan perubahan susunan pemegang saham yang
mengakibatkan modal perusahaan sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh PMA/
Perusahaan PMA.
1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta pernyataan
Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah di
catat (waarmerking) oleh Notaris;
2. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking)
oleh Notaris; atau
3. Berita acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan
lokasi RUPS dilaksanakan
4. Atas perubahn penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada angka
I perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip sebagai
Perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP KPBPB sebelum transaksi jual
beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
169
5. Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud
pada angka 4 mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
persyaratan permohonan Izin Prinsip bagi PMA huruf b.
ii. Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahmnya kepada
perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal
Dalam Negeri
1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta Penyertaan
Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah
dicatat (waarmerking) oleh notaris;
2. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah di catat (waarmerking)
oleh Notaris; atau
3. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh notaris sesuai dengan
lokasi RUPS dilaksanakan.
4. Atas perubahan susunan pemegang saham perusahaan-perusahaan wajib
terlebih dahulu mendapatkan izin prinsip sebagai perusahaan penanaman modal
dalam negeri sebelum transaksi jual beli saham diajukan dan sebelum
perubahan tersebut mendapat persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan HAM.
5. Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud
pada angka 4 mengacu pada ketentuan sebagimana dimaksud dalam
persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal bagi PMDN huruf b.
iii. Bagi PMDN yang melakukan perpindahan lokasi proyek di wilayah Kabupaten/ Kota
yang sama atau ke wilayah Kabupaten/ Kota yang berbeda wajib memiliki izin untuk
memulai usaha di lokasi yang baru.
1. Permohonan Izin Prinsip diajukan direksi/pimpinan perusahaan ke instansi
Penyelenggara PTSP di lokasi yang baru dengan tembusan kepada instansi
penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya;
2. Surat pernyataan pembatalan kegiatan penanaman modal di lokasi sebelumnya
dengan tembusan kepada instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya;
170
3. Rekaman Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang
mencantumkan lokasi proyek dan atau almat perusahaan yang dimohonkan untuk
diubah;
4. Rekaman Akta Pendirian perusaahan dan perubahannya dilengkapi dengan
pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/Pemberitahuan
perubahan, apabila ada, adari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan;
5. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDKPM dan LKPM periode
terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
7. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan sebagai pemohon;
8. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus
dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam
persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal angkat I.5.
iv. Perubahan atas Rencana Bidang Usaha, jenis serta kapasitas produksi, rencana
pemasaran dan/ atau perkiraan nikai ekspor yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin
Prinsip Perluasan.
1. Permohonan Izin Prinsip Perubahan;
2. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang
mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang
dimohonkan untuk diubah;
3. Rekaman Akta Pendirian perusaahan dan perubahannya dilengkapi dengan
pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/Pemberitahuan
perubahan, apabila ada, adari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan;
4. Untuk perubahan kapasitas tanpa perubahan investasi agar melampirkan alasan
perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;
171
5. Untuk perubahan kapasitas tanpa perubahan investasi agar melampirkan
rencana kegiatan:
a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production)
dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan
mencantumkan jenis bahan baku;
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan
penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
6. Untuk perubahan pemasan dan perkiraan nilai ekspor per tahun, melampirkan
alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;
7. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan
sesuai ketentuan bidang usaha;
8. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDKPM dan LKPM periode
terakhir;
9. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
10. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan sebagai pemohon;
11. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus
dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam
persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal angkat I.5.
v. Perubahan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek
1. Permohonan Izin Prinsip Perubahan
2. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang
dimohonkan untuk diubah;
3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan
pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/ Pemberitahuan
perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan;
4. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDKPM dan LKPM periode
terakhir;
172
5. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
6. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan sebagai pemohon;
7. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus
dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam
persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal angkat I.5.
vi. Perusahaan Penanaman Modal yang Melakukan Perubahan Nama Perusahan,
NPWP, Rencana Investasi, Sumber Pembiayaan, Perkiraan Nilai Ekspor, Luas
Tanah, Tenaga Kerja Indonesia
1. Permohonan Izin Prinsip Perubahan;
2. Rekaman Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan yang mencantumkan nama dan
atau ketentuan lain yang dimohonkan untuk diubah;
3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan
pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan
perubahan, apabuila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan.
4. Data pendukung untuk perubahan:
a. Nama Perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS;
b. NPWP, melampirkan NPWP baru;
c. Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan
perusahaan;
d. Sumber pembiayaan, melampirkan alasan perubahasan dari
direksi/pimpinan perusahaan;
e. Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian
penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan;
f. Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/
pimpinan perusahaan;
173
5. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM
periode terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
7. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
8. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus
dilampiri surat kuas asli bermaterai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan
Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5.
I. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
1. Bagi bidang usaha selain sektor industri dan akan melakukan perluasan usaha harus
melampirkan Izin Usaha Perluasan atas Bidang Usaha sebelumnya apabila perluasan
usahanya di bidang usaha yang sama dna dilakukan di lokasi yang sama dengan
bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahnya berbeda bidang usaha atau
dilakukan di lokasi berbeda.
2. Permohonan Izin Prinsip Perluasan baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri maupun Penanaman Modal Asing, diajukan dengan menggunakan formulir
permohonan;
3. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahanya jika ada;
4. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan
pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan pemberitahuan
perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
5. Keterangan Rencana Kegiatan;
a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production)
dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan
mencantumkan jenis bahan baku;
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan
produk jasa yang dihasilkan.
6. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan
terjadinya:
174
a. Perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal
perseroan; dan atau
b. Perubahan nama dan negara asal pemegang saham, harus melampirkan:
1) Kesepakatan perubahan kepemilkan saham dalam perseroaan yang
dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) /
Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam
bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara RUPS;
2) Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:
a) Pemerintah negara lain, melampirkan Pemerintah negara lain,
melampirkan surat dari instansi pemerintahan negara yang bersangkutan
atau surat yang dieluarkan oleh Kedutaan Besar/ Kantor/ Perwakilan
negara yang bersangkutan di Indonesia;
b) Perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih
berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan
jelas;
c) Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of
aasociation) incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya
dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah yang
mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir);
d) Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian
Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan
persetujuan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman
NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
3) Penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh
Menteri Hukum dan HAM;
c. Rekomendasi dari Kementerian Lembaga Pembina apabila di persyaratkan
sesuai ketentuan bidang usaha;
d. Rekapitulasi data seluruh proyek kegiatan perusahaan;
175
e. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan
LKPM periode terakhir;
f. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
g. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan sebagai pemhon dan stempel perusahaan;
h. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus
dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup sebagaimana diatur dalam
persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5
II. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAANPENANAMAN MODAL
1. Permohonan Izin prinsip Penggabungan Perusahaan diajukan menggunakan
formulir permohonan dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung
dengan dilengkapi:
a. Rekaman Izin prinsip dan Izin Usaha dan/ atau perubahannya;
b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan
pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan
perubahan, apabuila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan.
c. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk
kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan
dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan
Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk
Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara RUPS;
d. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM
periode terakhir;
2. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diterbitkan terpisah untuk sector industri dan selain sector industri;
3. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai
dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
176
4. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan
perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan sebagai
pemohon;
5. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus
dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan
Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5
177
MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PRINSIP BIDANG PENANAMAN MODAL
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi Izin Prinsip Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Prinsip
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapipersyaratan
Petugas loket menerima formulir permohonan dan persyaratan
Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Menunjukan dokumen asli (kecuali pengajuak Izin Prinsip yang
belum berbadan hukum) Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas
permohonan izin Penggunaan Bangunan dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap pemohon dikembalikan ke pemohon
Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perludilakukan pembahasan Tim Pelaksana Laik Fungsi Bangunan,Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses
Membuat Surat Undangan kepada Tim Pelaksana Uji Laik FungsiBangunan Untuk Pembahasan
Untuk Izin Prinsip PMDN, perusahaan harus melakukan presentasitentang kegiatan usaha jasa perdagangan (bidang usaha lainnyabila diperlukan). Untuk Izin Prinsip PMA, perusahaan ahrusmelakukan presentasi tentang kegiatan usaha jasa konsultasi diluar sektor pekerjaan umum, dan bidang-bidang udaha tertentulainnya yang memrlukan presentasi berdasarkan pertimbanganpejabat PTSP KPPB atas kelayakan kegiatan usaha
Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaanlapangan
SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang ditandatangai olehKepala SKPD
Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkanatau ditolak, apabila diizinkan berkas permohonan dikirim keBagian Proses untuk penerbitan Izin Prinsip, apabila tidakdiizinkan Berkas dikembalikan ke Permohonan dan diberikan suratpenolakan
Bagian proses menerbitkan/Cetak Izin Penggunaan Bangunan Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Izin Prinsip dan Pemarafan oleh
Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganin Izin oleh KepalaBadan
Penomoran dan Pencatatan Izin Prinsip
8
Pemberitahuan Izin Prinsip selesai kepada pemohon selanjutnyapetugas loket menyerahkan Izin Prinsip kepada pemohon dantembusan ke SKPD terkait
Dokumen Izin Prinsip diarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan/ Kajian
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIPIzin Prinsip
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 5 Hari Kerja
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Prinsip
Izin Prinsip
Presentasi Kegiatan
LAMPIRAN XLI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
178
TATA CARA PROSES PENGENDALIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI HOTEL BINTANG 3,4, DAN 5Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi
PertimbanganDasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran/
KlasifikasiProsedur Persyaratan Standar
BiayaWaktu
PengendalianIzin UsahaPerdaganganMinumanBeralkohol diHotel Bintang3,4 dan 5
a. Masa berlakunyaSIUP-MB selama3 (tiga) tahunterhitung sejaktanggal diterbitkandan dapatdiperpanjan
b. PerpanjanganSIUP-MBdilakukan palinglama 3 (tiga) bulansebelum masaberlakunya habis
Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962tentang Perdagangan Barang-BarangDalam Pengawasan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1962 Nomor 42, Tambahan LembaranNeagara Republik Indonesia Nomor2469)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996Tentang Pembentukan KotamaduyaDaerah Tingkat II Bekasi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 3663)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lemabran Negara Republik IndonesiaTahun 2014, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 1962 tentang PerdaganganBarang-Barang Dalam Pengawasan(Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2473) sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan PemeritnahNomro 19 Tahun 2004 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4402)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2014 tentang Pembagian Usaha
1. TerkendalinyaPengawasan dalamrangka pengendalianperedaran danpenjualan minumankeras dilakukansecara berkala,terpadu danterkoordinasi olehWalikota
2. Pengawasan dalamrangka pengendaliandilakukan terhadap:
a. Penjual langsungminuman kerasgolongan A,B, dan C
b. Perizinan,pengedaran danpenjualan minumankeras golongan A, B,dan C
c. Tempat/ lokasipenyimpananpengedaran danpenjualan minumankeras golongan A, B,dan C
d. Volume penjualan danlabelling beacukai
Badan Usaha,Pengelola ataupenanggung jawabusaha penjualanminuman beralkoholmwajib menyampaikanlaporan realisasipenjualan minumanberalkohol kepadaWalikota melalui SKPDyang ditunjuk yangmembidangi urusanperdagangan, setiap 6(enam) bulan sekali
Terlampir Terlampir - 3 (tiga)hari kerja
LAMPIRAN XLI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASINomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014
Tanggal : 15 Desember 2014
179
Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik
6. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 74 Tahun 2013 TentangPengendalian dan PengawasanMinuman Beralkohol
7. Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER-4/2014 tentangPengendalian dan PengawasanTerhadap Pengadaan, Peredaran danPenjualan Minuman Beralkohol
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor03 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Wajib dan Pilihan yangmenjadi Kewenangan PemerintahanKota Bekasi (Lembaran Daerah KotaBekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E)
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor06 Tahun2008 Tentang Dinas DaerahKota Bekasi (Lembaran Daerah KotaBekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D)
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor17 Tahun 2009 tentang Pengawasandan Pengendalian PeredaranMinuman Keras di Kota Bekasi(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun2009 Nomor 17 Seri E).
180
PERSYARATAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOLPEMOHON BARU:
Persyaratan untuk permohonan SIUP-MB untuk Hotel Bintang 3,4,5 dengan melampirkan:
1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);
2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan;
3. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
4. Legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi;
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
8. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dariPejabat yang berwenang dan Akte Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentukperseroaa Terbatas;
9. Fotocopy Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjuallangsung;
10. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
11. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
12. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
13. Berita Acara Peninjauan Lokasi.
PEMOHON DAFTAR ULANG:
Persyaratan untuk permohonan daftar ulang SIUP-MB untuk Hotel Bintang 3,4,5 denganmelampirkan:
1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
2. Pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 lembar);
3. Legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
7. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dariPejabat yang berwenang dan Akte Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentukperseroan Terbatas;
8. Fotocopy Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjuallangsung;
181
9. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
10. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
11. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
12. Berita Acara Peninjauan Lokasi
13. SIUP-MB Asli.
182
MEKANISME PENGENDALIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI HOTEL BINTANG 3, 4 DAN 5
Uraian Kegiatan Pemohon Loket Informasi Loket PenerimaanPenyerahan Bagian Proses Tim Teknis Kepala BPPT KeteranganNo
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratanSurat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkoholol di Hotel Bintang3, 4 & 5
Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara danpenjelasan
Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jikadibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ditandatangani
Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar
bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan
pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk
pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan
dengan catatan ke pemohon
Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan MinumanBeralkohol di Hotel Bintang 3, 4 & 5 dapat diproses untuk dicetak
Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (parafKabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT
Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnyadi registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkanSurat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di HotelBintang 3, 4 & 5
Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuansurat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkansurta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait
8
Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dandiarsipkan
Informasi Tata Cara &Pendaftaran Pengambilan Formulir
From & Persyaratan
Cek PersyaratanDokumen Lingkungan
Mengisi Formulir &Persyaratan
Resi PenerimaanBerkas
DibahasTim Teknis
SuratUndangan
Pemeriksaan Lapangan
Pembahasan/ Kajian
Rekomendasi SKPDTeknis
BAP TimTeknisDiizinkan?
Cetak Izin
PemeriksaanDokumen Format/
Draft Izin
Pencatatan &Penomoran
Surat Penolakan
ARSIP
Usaha PerdaganganMinuman Beralkohol
Tidak
Ya
Tidak Lengkap
Lengkap
JUMLAH 3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
Tanda TanganIzin Usaha Industri
Usaha PerdaganganMinuman Beralkohol
Lengkap
Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan
Perlu/Tidak
183
top related