sesi 2 - kennyardillah.com · tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum...
Post on 10-Jun-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
SESI 2
Wajib Pajak dan Badan, PengukuhanPengusaha Kena Pajak, dan Nomor Pokok
Wajib Pajak
Dibuat Oleh :Kenny Ardillah, S.E, M.Ak
2
UU NO. 6 TH. 1983 TENTANGKETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UU NO. 16 TH. 2009 DAN PMK NOMOR 147/PMK.03/2017
KECUALI DIATUR TERSENDIRIDALAM UU YANG BERSANGKUTAN
PPh PPN/ PPn BM
MENGATURKETENTUAN FORMAL
BAGI
Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini
PPSP
3
WAJIB PAJAK
OP & WARISAN YANG BELUM TERBAGI
BENDAHARA YANG DITUNJUK SEBAGAI
PEMUNGUT /PEMOTONG PAJAK
BADAN
• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
• Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
• Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha
WAJIB PAJAK & BADAN
• Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas
Penghasilan Tidak Kena Pajak
• Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas
• Berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak
secara terpisah karena:
• Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
• Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta; atau
• Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan
suaminya.
KRITERIA WAJIB PAJAK
6
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi:
1. Tempat tinggal Wajib Pajak;
2. Tempat kedudukan Wajib Pajak; atau
3. Tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam
Undang-Undang PPh.
Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan
atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang PPh.
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI &
MELAPORKAN USAHA
7
WEWENANG DIRJEN PAJAK DALAM
PENDAFTARAN WP
• Tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha;
• Tempat terdaftar bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada KPP tertentu; dan
• Tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
MENETAPKAN
•Nomor Pokok Wajib Pajak yang
selanjutnya disingkat NPWP adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
9
FUNGSINPWP
TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP SEBAGAI SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN;
DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN; (JUGA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN DARI INSTANSI TERTENTU)
SEBAGAI SARANA
PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP
• Formulir pajak yang digunakan WP
• Surat menyurat dalam hubungan
dengan perpajakan
•Dalam hubungan dengan instansi
tertentu yang mewajibkan mengisi
NPWP
NPWP Harus Dicantumkanpada Setiap Dokumen
Perpajakan
11
Disampaikanmelalui salurantertentu yangditetapkanoleh DirekturJenderal Pajak.
Secara langsung; Melalui pos dengan bukti
pengiriman surat; atau Melalui perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
MEKANISME PENDAFTARAN NPWP
PERMOHONAN ELEKTRONIK
PERMOHONAN TERTULIS
Kepala KPP atau KP2KPmenerbitkan NPWP paling lama 1(satu) hari kerja terhitungsetelah permohonan diterimasecara lengkap.
12
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA
WAKTU PENERBITAN
WP ORANG PRIBADI
USAHAWAN NON USAHAWAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI :• KTP / PASPOR ditambah Surat
Keterangan tempat tinggaldari instansi yang berwenangsekurang - kurangnya Lurah /Kepala Desa;
• Surat Ijin Usaha / Keterangan TempatUsaha.
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
DILAMPIRI FOTO KOPI :• KTP / PASPOR ditambah Surat
Keterangan tempat tinggaldari instansi yang berwenangsekurang - kurangnya Lurah /Kepala Desa bagi Orang Asing.
13
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI
WP WARISAN BELUM TERBAGI
WP ORANG PRIBADIYANG MENINGGALKAN
WARISAN
Tidak Memiliki NPWP
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI :• KTP / PASPOR ditambah Surat
Keterangan tempat tinggaldari instansi yang berwenangsekurang - kurangnya Lurah /Kepala Desa;
• Surat Ijin Usaha / Keterangan TempatUsaha.
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
DILAMPIRI FOTO KOPI :• KTP / PASPOR ditambah Surat
Keterangan tempat tinggaldari instansi yang berwenangsekurang - kurangnya Lurah /Kepala Desa bagi Orang Asing.
• Untuk WP wanita kawin yang dikenai pajak
secara terpisah karena hidup berpisah
melengkapi perjanjian tertulis pemisahan
penghasilan dan harta istri dan suami dengan
memuat pernyataan istri memilih melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
terpisah dari suami DITAMBAH fotocopy
NPWP suami dan akta perkawinan atau
sejenisnya.
Perolehan NPWP untukPerseorangan Khusus WP Wanita Kawin Pisah Harta
• Pengusaha kecil dapat memilih untuk melaporkan
usahanya guna dikukuhkan sebagai PKP.
• Selain melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
pada KPP atau KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Pengusaha dapat melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP pada tempat tertentu yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
• Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai
PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya
melebihi batasan Pengusaha kecil yang batasannya
ditetapkan oleh Menteri keuangan.
Perolehan NPWP untuk Pengusaha
Kecil
16
WAJIB PAJAK
BADANPEMUNGUT/PEMOTONG
Dilampiri Fotocopy :
• Akte pendirian;
penunjukan dari Kantor
Pusat (Untuk BUT).
• KTP/Paspor salah seorang
pengurus; dan
• Surat Ijin Usaha/
Keterangan Tempat
Usaha.
Dilampiri Fotocopy :
• Surat penunjukan
sebagai bendaharawan ;
• Tanda bukti diri
bendaharawan
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
OP
Dilampiri Fotocopy :
• Perjanjian Kerja sama
sebagai OP
• NPWP masing-masing
anggota OP
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
17
SebelumpenyerahanBKP/JKP
Paling lama akhirbulan berikutsetelah s/d suatumasa dalam tahunbuku nilaiperedaran usahamelebihi batasanPengusaha Kecil
Paling lambat 1bulan setelah saatusaha mulaidijalankan
Paling lambat pada akhirbulan berikutnya apabilasampai dengan suatubulan dalam satu tahunbuku memperolehpenghasilan yangmelebihi PTKP
WP BADAN / OP Usahawan
WP ORANG PRIBADI Non
Usahawan
&
Warisan yang belum terbagi (Oleh Wakil)
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP
PPKPNPWP
Wakil yang dimaksud yaitu :
• Salah seorang ahli waris;
• Pelaksana wasiat; atau
• Pihak yang mengurus
harta peninggalan,
18
TEMPAT PENDAFTARANWAJIB PAJAK
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN
ORANGPRIBADI BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
WAJIB PAJAK
PEMUNGUT/PEMOTONG
DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA
PENGUSAHATERTENTU
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (LEBIH DARI 1
LOKASI) NPWP CABANG
BADAN
19
PERSYARATAN PENGUKUHAN PKP
BERDASARKAN PEMOHON
PENGUSAHA OP BADAN
• Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua)Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan
• Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
• Telah menyampaikanSPT Tahunan PajakPenghasilan untuk 2 (dua)Tahun Pajak terakhiryang telah menjadikewajibannya dan
• Tidak mempunyai utangpajak, kecuali utang pajakyang telah memperolehpersetujuan untukmengangsur ataumenunda pembayaranpajak
• Ketentuan 1 dan 2 jugaberlaku untuk seluruhpengurus ataupenanggung jawabperusahaan.
20
TEMPATPELAPORAN USAHA
ORANGPRIBADI
B A D A N
WP SEBAGAI PENGUSAHAYANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA
(DAPAT MENGGUNAKAN JASA KANTOR VIRTUAL)
21
PERSETUJUAN PENGUKUHAN PKP
ORANGPRIBADI
B A D A N
WP SEBAGAI PENGUSAHAYANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
Kepala KPP atau KP2KP meneliti pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen
• Keputusan menerima permohonan pengusahauntuk dikukuhkan sebagai PKP dan memberikan Sertifikat Elektronik
• Keputusan menolak permohonan pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
Keputusan paling lama 1 (satu) hari kerja diberikan terhitung setelah permohonan diterima lengkap
22
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Dilakukan aktivasi oleh KPP atau KP2KP tempat PKP dikukuhkan batas waktu paling lama 3 bulan
• Pengusaha menyampaikan permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP; atau
• PKP menyampaikan permintaan tersendiri setelah PKP dikukuhkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
Permohonan aktivasi oleh PKP kepada KPP atau KP2KP tempat PKP dikukuhkan
Petugas KPP atau KP2KP melakukan penelitian lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah :• Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dalam hal permintaan
disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atau• Permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik tersendiri diterima.
Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan berupa:• Mengaktifkan Sertifikat Elektronik, dalam hal permohonan Pengusaha
memenuhi ketentuan • Mencabut pengukuhan PKP, dalam hal permohonan Pengusaha
tidak memenuhi ketentuan
23
• Sertifikat Elektronik (digital certificate) atauyang biasa disebut sertel adalah sertifikatyang bersifat elektronik yang memuat TandaTangan Elektronik dan identitas yangmenunjukan status subyek hukum para pihakdalam transaksi elektronik yang dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Pajak ataupenyelenggara sertifikasi elektronik.
• Sertifikat elektronik diberikan sebagaiotentifikasi pengguna layanan perpajakansecara elektronik yang disediakan olehDirektorat Jenderal Pajak.
• Sertifikat elektronik diberikansecara otomatis bersamaan denganpemberian surat pengukuhan PKP.Sebelumnya, Wajib Pajak harus mengajukanpermohonan ke kantor pajak terdaftar melaluiSurat Permintaan Sertifikat Elektronik.
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
• Terpenuhinya kondisi pengelola Kantor Virtual
sebagai berikut:
• Telah dikukuhkan sebagai PKP;
• Menyediakan ruangan fisik untuk tempat
kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan
dikukuhkan sebagai PKP; dan
• Secara nyata melakukan kegiatan layanan
pendukung kantor,dan
• Pengusaha pengguna jasa Kantor Virtual
dimaksud memiliki izin usaha atau dokumen
sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pejabat
atau instansi yang berwenang.
Syarat Pengukuhan Kantor Virtual sebagai Tempat PKP
26
TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU
Wajib Pajak BUMN, termasuk anak perusahaanyang penyertaan modal baik langsung maupuntidak langsung dari BUMN lebih dari 50%
Wajib Pajak PMA yang tidak masuk bursa,kecuali selama ini telah terdaftar di KPPdomisili
Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap & Orang Asing berkedudukan/bertempat tinggal di DKI Jakarta dan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa
Bagian Barat I dan III, kecuali Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan.
Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh
Bapepam, Perusahaan Efek Non Bank, Reksa Dana, serta KIK-EBA, kecuali selama ini telah terdaftar di KPP Setempat dan Wajib Pajak
emiten BUMN.
Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak Orang Asing yang berkedudukan di luar
DKI Jakarta
Wajib Pajak BUMN, PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan
Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak
Penghasilan.
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang Mempunyai Beberapa Tempat Usaha
KPP BUMN
KPP PMA
KPP BADORA
KPP PERUSAHAANMASUK BURSA
KPP SETEMPAT
KPP TEMPAT PUSAT, CABANG/PERWAKIL
AN ATAU KEGIATAN USAHA
KPP TEMPAT TINGGAL/TEMPAT KEGIATAN USAHA
Wajib Pajak perusahaan besar tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak
KPP WAJIB PAJAK BESAR
27
APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN
USAHANYA
DIRJEN PAJAKBerdasarkan Hasil Pemeriksaan/
Penelitian Administrasi
MENERBITKANNPWP DAN ATAU PPKP
SECARA JABATAN
PENERBITANNPWP DAN ATAU
PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
28
WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT
Permohonan WP dengan Surat
Pernyataan Pindah
Menerbitkan SURAT
PINDAH kepada
Wajib Pajak
KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP
(menggunakan nomor lama dengan mengganti
kode KPP baru)
KPP Lama KPP Baru
Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pindah,
dikirimkan ke KPP Lama
29
WEWENANG PERUBAHAN DATA WP
Kepala KPP
Berdasarkan Permohonan WP
Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajakterdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertulis atau elektronikpada:1. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau2. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak yangbaru.
Melakukan pemindahan tempat WajibPajak terdaftar, dalam hal tempattinggal Wajib Pajak telah pindah kewilayah kerja KPP lain
30
WEWENANG PENETAPAN WP NON EFEKTIF
Kepala KPP
Berdasarkan Permohonan WP
Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif disampaikan secara elektroni atau tertulis serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif pada:1. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau2. KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Memberikan persetujuan penetapan WajibPajak sebagai Wajib Pajak Non-Efektif ataupenolakan permohonan Wajib Pajak sebagaiWajib Pajak Non-Efektif kepada Wajib Pajakyang bersangkutan
31
Dilakukan dalam hal :
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilannetonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya
Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP
Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin memenuhi kewajibanperpajakannya terpisah dari suaminya
PENGHAPUSAN NPWP
WP meninggal dunia dan tidak meninggalkanwarisan
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
32
WAJIB PAJAK
Dilampiri :
• Surat Keterangan Kematian
• Surat Pernyataan Tidak
Mempunyai Warisan
• Surat Pernyataan Warisan
Sudah Terbagi dengan
Menyebutkan Ahli Waris
• Surat pernyataan kepemilikan NPWP ganda
• Fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki
SYARAT-SYARAT PENGHAPUSAN NPWP
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS
FORMULIR PENGHAPUSAN NPWP
Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Apabila jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan WP berdasarkan hasil pemeriksaan terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkandan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
WP Meninggal
WP Meninggalkan
Indonesia
Selama-lamanya
WP yang Memiliki
Lebih dari 1 NPWP
33
Dilakukan dalam hal :
WP Bubar
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan secara lengkap
34
KEPALA KPP/DIRJEN PAJAK
SYARAT-SYARAT PENGHAPUSAN NPWP SECARA JABATAN
Dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga hasil penelitian administrasi terhadap:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
2. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP cabang; atau
3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Penerbitan keputusan penghapusan NPWP
35
Dilakukan sepanjang WP memenuhi ketentuan:
Tidak sedang dilakukan tindakan:pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;pemeriksaan bukti permulaan; penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau penuntutan tindak pidanadi bidang perpajakan;
Tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer
Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa:keberatan; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; pengurangan atau pembatalan SKP; pengurangan atau pembatalan STP;pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian PBB; gugatan; banding; dan/atau peninjauan kembali.
Tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama
Seluruh NPWP cabang telah dihapus
SYARAT PENGHAPUSAN NPWP
Tidak mempunyai utang pajak (pengecualian untuk yang penagihannya daluwarsa dan dimiliki oleh WP yangtelah meninggal dunia atau tidak mempunyai harta kekayaan)
top related