sesi 11 - kerugian keuangan negara.pdf
Post on 02-Jun-2018
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
1/28
Tahap-tahap berkenaan dengankerugian keuangan negara
Menghitung kerugian keuangan negara
Kerugian Keuangan Negara
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
2/28
Tahap-tahap Berkenaan denganKerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
3/28
Tahap-tahap Berkenaan DenganKerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
1. Menentukan ada atau tidaknya kerugiankeuangan negara;
2. Menghitung besarnya kerugian keuangannegara tersebut, jika ada;
3. Menetapkan kerugian keuangan negara;
4. Menetapkan pembayaran uang pengganti
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
4/28
Tahap 1: Menentukan ada tidaknyaKerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Penyelidik merumuskan perbuatan melawanhukumnya / merumuskan tindak pidana korupsi
Analisa fakta-fakta hukum
Peluang untuk memenangkan perkara di pengadilan
kekuatan bukti yang disajikan Menentukan apakah adanya kerugian negara
Bersama dengan akuntan forensik menghitungbesarnya kerugian negara tersebut
Proses berlangsung terus sampai siap denganpenuntutan di pengadilan
(sbg ilustrasi pola lidik yg diterapkan kepolisian danrumusan TPK disajikan dlm slide berikut)
Wilayah Ahli
Hukum
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
5/28
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
DILAPORKAN
- KORBAN- ORG LAIN /PELAPOR
LPMODEL B SIDIK
LIDIK
TINDAK
RIKSA
BERKAS
RAH KARA
- LENGKAPI BUKTI- CARI TSK LAIN
DITANDA TANGANIOLEH PELAPOR
INFO
- ORG LAIN- LEMBAGA GO/NGO/LSM
- MEDIA MASSA
- SURAT ANONIM/
KALENG
- DLL.
LIDIK
TERTUTUP(INFORMAL)
TERBUKA(FORMAL)
POLA :
* OBSERVASI
* INTEVIEW ( SCR TERTUTUP )* SURVELIANCE
* UNDERCOVER
THD ORGTHD BENDATHD TMPT
THD KEJAH.
MOBILTETAP
LONGGARKETATGABUNGANCOVER NAMACOVER JOBCOVER STORY
CARI BUKTI
PERMULAAN
POLA : - OBSERVASI- INTERWIEW ( DATANGI )- PRESENTASI / PEMAPARAN
DITEMUKANBUKTI
PERMULAANYG CUKUP
TIDAKDITEMUKAN
KIRIMINST.LAIN
JAWABTERTULIS
LPMODEL A
DIBUAT &DITANGANIPETUGAS/
PENYELIDIK
SIDIK
LIDIK
TINDAK
RIKSA
BERKAS
RAH KARA
JPU
PERIS-
TIWA
Diambil dari Yose Rizal(2008)
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
6/28
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Delik yg terkait dg kerugiankeuangan negara
Delik Perbuatan Pemerasan
Delik Perbuatan Curang
Delik Penggelapan dalamJabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Delik-delikyg diadopsidari KUHP(berasal daripasal 1 ayat1 sub c UUno. 31/99 joUU no20/01)
Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik Benturan kepentingandalam Pengadaan Pasal 12 huruf i
Tindak Pidana yang Terkait dengan TPK, al: Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara KorupsiPsl. 21 Pemegang Rahasia Jabatan yang Tidak Memberikan Keterangan Atau
Memberikan Keterangan PalsuPsl. 22 Jo Psl. 36 Saksi yang Membuka Identitas PelaporPsl. 24 Jo Psl. 31
Diambil dari Chesna (2008)
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
7/28
Tahap 2: Menghitung KerugianKeuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Yang dapat melakukan adalah Ahli, menurut KUHAP - seorang yang memiliki keahlian khusus
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terangsuatu perkara pidana guna kepentinganpemeriksaan (pribadi) misal, akuntan forensik
UU No 15 2006 tentang BPKBPK (lembaga)
UU No 31 1999 jo UU 20 2001ahli di bidangkeuangan negara,praktisi di bidang audit
Tahap 1 dan 2 berjalan secara interaktif danreiterative
Wilayah
Akuntan/Auditor/Akuntan
Forensik
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
8/28
Output Tahap 1 dan 2
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Bukti dan barang bukti yg dihimpun dalam tahap 1 dan 2digunakan untuk memutuskan: Mengumpulkan bukti dan barang bukti tambahan; Mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara melalui
jalur perdata atau hukum administratif (meskipun tidakterdapat cukup bukti spt diuraikan di bawah)
Menghentikan penyelidikan (KPK) ataupenyelidikan/penyidikan (kepolisian dan kejaksaan)
Apabila Tidak Terdapat Cukup Bukti, tetapi secara nyata telahada kerugian keuangan negara Hentikan Penyelidikan / Penyidikan Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan ke Jaksa
Pengacara NegaraGugatan Perdata Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan ke Instansi
yang DirugikanGugatan
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
9/28
Tahap 3: Menetapkan KerugianKeuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Merupakan putusan majelis hakim.
Putusan majelis dilakukan di
Pengadilan Negeri;
Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung.
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
10/28
Tahap 4: Menetapkan Besarnya UangPengganti
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Tahap ini bisa ada bisa tidak ada; Berhubungan dengan pemidanaan dalam TPK
Pidana pokok -> Tabel 1.8
Pidana tambahan
Perampasan barang bergerak (berwujud dan tidakberwujud) atau barang tidak bergerak yang digunakan ataudiperoleh dari TPK
Pembayaran uang pengganti yg maksimal sama denganharta yang diperoleh dari TPK
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan maks 1tahun
Pencabutan seluruh/sebagian hak-hak tertentu ataukeuntungan tertentu yg telah atau dapat diberikan olehpemerintah kepada terpidana
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
11/28
Menghitung Kerugian KeuanganNegara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
12/28
Menghitung KerugianKeuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Pembakuan / Standarisasi Penghitungan KeuanganNegara Kesamaan bentuk kerugian keuangan negara yang beraneka
ragam
Perbedaan tingkat kerumitan dalam merumuskan tindak pidanakorupsi
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
13/28
Kerugian Keuangan Negara - Aset
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Pengadaan Barang (dan Jasa) Bentuk dasar pembayaran yang melebihi jumlah
seharusnya Markup untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan
dokumen Harga sesuai dengan kontrak, namun barang kualitas lebih
rendah Terms of Delivery beda, namun Terms of Payments tetap
Pelepasan Aset Penjualan aset dilakukan dengan nilai buku
Penjualan tanah dan bangunan diatur melalui NJOP Ruislag tanah dan bangunan milik negara dengan aset
lain Pelepasan hak negara untuk menagih
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
14/28
Kerugian Keuangan Negara - Aset
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Pemanfaatan Aset Aset negara yang belum dimanfaatkan secara penuh
pemanfaatan oleh pihak ketiga berupa sewa, kerjasamaoperasional, dll
Negara tidak memperoleh imbalan yang layak menurut harga pasar
Negara dapat kehilangan aset, jika aset tersebut dijadikan jaminan
Penempatan Aset Kesengajaan menempatkan dana-dana milik negara pada
investasi yang tidak seimbang risk-reward nya
Umumnya didukung oleh segala dokumen hukum yang
lengkap dan sah Imbalan yang tidak sesuai dengan risiko
Jumlah pokok yang ditanamkan
Dana talangan yang harus ditanggung
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
15/28
Kerugian Keuangan Negara - Aset
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Kredit Macet Kredit diberikan dengan melanggar rambu-rambu
perkreditan, baik yang ditetapkan oleh BankIndonesia maupun oleh bank tersebut
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
16/28
Kerugian Keuangan Negara - Kewajiban
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Perikatan yang Menimbulkan Kewajiban Nyata Menciptakan transaksi fiktif yang menyerupai transaksi normal
lainnya, dengan dokumentasi yang terlihat seakan-akantransaksi ini sah
Jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar jumlah pokokkewajiban plus bunga (jika ada)
Berasal dari Kewajiban Bersyarat Perikatan yang meminta jaminan dari induk perusahaan
Jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar jumlah pokokkewajiban plus bunga sejak berubah menjadi kewajiban nyata sampaidengan pengembalian dana
Berasal dari Kewajiban Tersembunyi Aliran dana yang diduga untuk membantu mantan pejabatnya
mengatasi masalah hukummenciptakan aset
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
17/28
Kerugian Keuangan Negara - Penerimaan
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Wajib pajak tidak menyetor kewajibannya
Penerimaan negara tidak disetor penuh olehpejabat yang bertanggung jawab
Pengurangan pendapatan negara yang dinikmatioleh pribadi pejabatadanya diskon
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
18/28
Kerugian Keuangan Negara -Pengeluaran
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Kegiatan fiktif Kegiatan yang sudah dicantumkan dalam Anggaran
tidak dilaksanakan, tetapi dilaporkan seolah-olah sudahdilaksanakan
Pengeluaran berdasarkan ketentuan yang sudahtidak berlaku
Pengeluaran lebih cepat
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
19/28
Pohon Kerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
R E A L
PENERIMAAN PENGELUARAN ASET KEWAJIBAN
(RECEIPT) (EXPENDITURE) (ASSET) (LIABILITIES)
Wajib bayar tidak
setorKegiatan fiktif
Pengadaan
barangKewajiban nyata
Pelepasan aset
W ajib pungut tidak
setor
Perundangan tidak
berlaku lagiPelepasan aset
Kewajiban
bersyarat menjadi
n ata
Pelepasan aset
Potongan
penerimaan
Pengeluaran lebih
cepatKredit macet
Kewajiban
tersembunyi
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
20/28
Pola PerhitunganKerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Kerugian Total Seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan
negara
Kerugian Total dengan Penyesuaian Kerugian total ditambah dengan penyesuaian yang akan menambah nilai
kerugian total
Kerugian Bersih Kerugian total ditambah dengan penyesuaian yang akan mengurangi nilai
kerugian total
Contoh: kasus korupsi Prof Nazaruddin Sjamsoedin, Ketua KomisiPemilihan Umum.
KPK, Jaksa KPK, dan Pengadilan Tipikor: kerugian keuangan negara: Rp14,8miliar (dana yang dikeluarkan untuk membeli polis PT Asuransi Bumi PutraMuda 1967 sebagai pertanggungan semua pekerja KPU di seluruh Indonesiadalam melaksanakan tugas penyelenggaran rangkaian Pemilu 2004), dikurangiklaim yang dibayarkan asuransi: Rp607 juta.
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
21/28
Pola PerhitunganKerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Harga Wajar Harga wajar ditentukan dengan menggunakan kriteria arms length
transactions Pendekatan harga wajar menggunakan harga-harga yang dapat
dijadikan sebagai pembanding Harga penawaran dari peserta tender
Catatan harga pasar
Contoh: Penjualan very large crude carrier (VLCC) Pertamina dalamlelang yang dimenangkan Frontline Ltd. Menurut KPPU harga jual itu jauh lebih rendah daripada harga pasar saat itu
(Juli 2004), yang berkisar antara US$ 102-110 juta per unit dan US$ 204-240juta untuk dua unit.
Potensi penerimaan negara yang hilang dari selisih harga mencapai US$ 20-50juta atau sekitar Rp 180 miliar-Rp 504 miliar.
Harga Pokok Harga pokok harus disesuaikan, karena tidak sama dengan harga jual Harga pokok dan margin keuntungan berbeda untuk tiap perusahaan
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
22/28
Pola PerhitunganKerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Harga Perkiraan Sendiri Dihitung dengan pengetahuan dan keahlian mengenai
barang/jasa yang ditenderkan dan berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan
Harga pasar setempat
Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi Daftar biaya yang dikeluarkan oleh agen tunggal
Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan
Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
Harga bukan termasuk arms length transaction
Penggunaan Appraiser Khususnya pada transaksi ruilslag
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
23/28
Pola PerhitunganKerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Opportunity Cost
Bunga sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
24/28
Statistik Metode Penghitungan KerugianKeuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Kerugian keseluruhan (total loss) dengan beberapapenyesuaian : 3 kasus
Selisih antara harga pokok dengan harga pokokpembelian atau harga pokok produksi : 5 kasus
Selisih antara harga kontrak dengan harga ataunilai pembanding tertentu : 4 kasus
Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidakdisetorkan ke Kas Negara : 2 kasus
Pengeluaran yang tidak sesuai anggaran,digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu : 1 kasus
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
25/28
Example: Great River
Menghitung Kerugian Keuangan Negara
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
26/28
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Permasalahan bermula saat Great River menerbitkan obligasi I pada Oktober 2003.
Obligasi senilai Rp 300 miliar itu jatuh tempo pada 13 Oktober 2008. Bertindak sebagaiwali amanat adalah Bank Mandiri. Namun, pada 13 Januari 2005, Great River belum
membayar kupon bunga kelima senilai Rp 11 miliar.
Manajemen beralasan, perseroan mengalami kesulitan arus kas. Penyebabnya, pada 20Januari 2005, perseroan harus mempersiapkan penyisihan dana (sinking fund) Rp 17
miliar untuk obligasi anak perusahaan. Obligasi dimaksud adalah obligasi Inti Fasindo
Rp100 miliar yang diterbitkan pada 2002.
Selain utang obligasi, Great River juga memiliki utang kepada Bank Mandiri senilai
Rp250 miliar. Utang itu terdiri dari obligasi Great River senilai Rp 50 miliar danpinjaman senilai Rp 200 miliar.
TEMPO I nteraktif Selasa, 01 Maret 2005 |
Empat Petinggi Bank Mandiri Diperiksa; Kasus Kredit Macet PT
Great River International
Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin kembali memeriksa sejumlah
petinggi Bank Mandiri sehubungan dengan dugaan kredit macet PT Great River
International di bank tersebut. Mereka yang dipanggil itu adalah Omar S. Anwar (direktur
consumer banking Bank Mandiri), Taufik Hidayat P.J.S. (department head III CRG Bank
Mandiri), Andreas Susetyo (information technology Bank Mandiri), dan Alexander
Roemoekoy (mantan group head credit recovery Bank Mandiri). Omar dkk dipanggil
sebagai saksi. Materi pertanyaan menyangkut pembelian obligasi PT Great River
International (GRI) senilai Rp 50 miliar. Materi lainnya adalah pemberian/penggunaan
fasilitas cash loan dan non-cash loan dari PT Bank Mandiri kepada perusahaan tersebut.
Pemeriksaan lancar. Semua saksi menjawab seluruh pertanyaan penyidik, kata
Kapuspenkum Masyhudi Ridwan di gedung Kejagung, Jakarta, kemarin. Tim penyidik
beranggota enam jaksa. Mereka adalah Hasan Madani, Radja Nafrizal, Bima Suprayoga,
Evi Kholis, Adi Prabowo, dan Bambang. Menurut dia, dengan pemeriksaan tersebut,
sampai sekarang telah diperiksa 21 saksi. Penyidik menduga, dalam kasus itu, potensi
kerugian Rp 265 miliar. Sejauh ini, penyidik belum menentukan tersangkanya, jelas jaksa
senior kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, itu. Dari catatan Puspenkum Kejagung, kasus
itu berawal dari langkah Bank Mandiri membeli obligasi GRI seharga Rp 50 miliar dan
memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan itu sebesar Rp 212,120 juta (1 USD = Rp
9.400). Langkah itu diduga melawan hukum. Sebab, obligasi tersebut default dan
kreditnya macet. Sumber: Jawa Pos, 8 Februari 2006
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
27/28
Berapa Kerugian Keuangan?
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Fakta: 26% dana obligasi tidak digunakan sesuai dengan
rencana penggunaan; 60% pinjaman tidak digunakan sesuai dengan PK
Berapa kerugian keuangan negara?Bahan
diskusi.. Seluruh pinjaman yang diberikan banktotal loss? Seluruh pinjaman bank yang diberikan ditambah bungatotal loss dengan penyesuaian, bunga sebagai unsurkerugian?
Seluruh pinjaman bank yang diberikan bank dikurangidengan nilai recovery dari penjualan asetnet loss? Hanya porsi yang tidak sesuai dengan yang
semestinya?
-
8/10/2019 Sesi 11 - Kerugian Keuangan Negara.pdf
28/28
Referensi
Akuntansi Forensik & Audit Investigasi
Tuanakotta, Theodorus M. (2009). Menghitung Kerugian KeuanganNegara dalam TIndak Pidana Korupsi
Anwar, Chesna F, Direktur Pengawasan Internal KPK (2008).Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi, materi yangdisampaikan pada acara Rapat Koordinasi Sektoral KementerianNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 20Nopember 2008
Brigjen Drs. Yose Rizal, M.Si, (2008) Strategi Pemberantasan Korupsidalam Perspektif Kepolisian.
top related