rpp ppkn x bab 4 1516 8 kali jp
Post on 14-Aug-2015
58 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam
kehidupan bermasyarakat (KD 1.2).
2. Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (KD 2.4).
3. Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat
dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 1
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppTahun 1945 (KD 3.4).
4. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KD 4.4).
5. Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling
menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras,
budaya, dan gender (KD 4.9.1).
C. Indikator
1. Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Pusat.
3. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.4. Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah
Pusat dan Daerah.5. Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
D. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A. “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi
berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan
penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara
administrstif.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 2
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 3
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppbadan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe- ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
terbagi-bagi.
j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan- kepentingan
tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 4
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppd. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan
wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan
menguurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari
desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 5
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpppotensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.
E. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(1) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 6
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppc. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(2) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(3) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 7
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppdan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(4) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(5) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 8
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
G. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 9
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
H. Penilaian [terlampir]
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 10
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppSatuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pertemuan ke : 2
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
H. Kompetensi Inti
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
7. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
I. Kompetensi Dasar
6. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam
kehidupan bermasyarakat (KD 1.2).
7. Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (KD 2.4).
8. Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat
dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (KD 3.4).
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 11
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp9. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KD 4.4).
10. Berinteraksi dengan teman dan orang lain
berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam
keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender (KD 4.9.1).
J. Indikator
6. Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Pusat.
8. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.9. Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah
Pusat dan Daerah.10. Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan
struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
K. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A. “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi
berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan
penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara
administrstif.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 12
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppAdapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 13
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppurusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe- ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
terbagi-bagi.
j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan- kepentingan
tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 14
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppyang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan
wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan
menguurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari
desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 15
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpppemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.
L. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(6) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 16
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppc. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(7) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(8) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 17
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppdan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(9) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(10) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
M. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 18
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
N. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
I. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 19
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
J. Penilaian [terlampir]
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
O. Kompetensi Inti
9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
10. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
11. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 20
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
P. Kompetensi Dasar
11. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan
kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat (KD 1.2).
12. Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama
dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara (KD 2.4).
13. Memahami hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KD 3.4).
14. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KD 4.4).
15. Berinteraksi dengan teman dan orang lain
berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam
keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender (KD 4.9.1).
Q. Indikator
11. Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi
daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah
Pusat.
13. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.14. Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional
Pemerintah Pusat dan Daerah.15. Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan
struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
R. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A. “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 21
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpppelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi
berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan
penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara
administrstif.
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 22
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppkewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe- ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 23
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppg. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
terbagi-bagi.
j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan- kepentingan
tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 24
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppdimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan
wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan
menguurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari
desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.
S. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(11) Mengorientasi peserta didik pada masalah
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 25
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppPembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(12) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 26
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpppenyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(13) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(14) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(15) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 27
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppFase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
T. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
U. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru 20 menit
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 28
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmenyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
K. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
L. Penilaian [terlampir]
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 29
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppV. Kompetensi Inti
13. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
14. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
15. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
16. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
W. Kompetensi Dasar
16. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan
kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat (KD 1.2).
17. Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama
dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara (KD 2.4).
18. Memahami hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KD 3.4).
19. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KD 4.4).
20. Berinteraksi dengan teman dan orang lain
berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam
keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender (KD 4.9.1).
X. Indikator
16. Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi
daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 30
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp17. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah
Pusat.
18. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.19. Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional
Pemerintah Pusat dan Daerah.20. Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan
struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
Y. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A. “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi
berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan
penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara
administrstif.
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 31
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 32
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppkomitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe- ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
terbagi-bagi.
j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan- kepentingan
tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 33
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmemajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan
wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan
menguurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari
desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.
Z. Metode Pembelajaran :
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 34
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppPendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(16) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(17) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 35
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppDi samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(18) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 36
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppbentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(19) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(20) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
AA. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
BB. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan DeskripsiAlokasi Waktu
Pendahuluan Memberikan salam Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar Menanyakan kehadiran siswa Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa
10 menit
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 37
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaranInti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi
Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi Siswa dibagi secara berpasangan Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
M.Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
N. Penilaian [terlampir]
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 38
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
/lampiran
a. Lembar Observasi dan kinerja presentasi
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI
DAN KINERJA PRESENTASI
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Program : X/IPA/IPS
Kompetensi : __________________
No Nama Peserta didik
Observasi Kinerja PresentasiJml
SkorNilaiAkt Disl Kerjsm Prnsrt Visual Isi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. AFRISKO ADHA
MACOLA
4 4 3 4 3 3 21
2. AGRY LEOFANNY
3. ANA RANIRI UTARI
4.
5.
6.
Rubrik Penilaian Pengamatan/Observasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Aktivitas Menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi
dan memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
4
Menunjukkan aktivitas yang tinggi dan 3
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 39
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppmemberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
Menunjukkan aktivitas yang cukup tetapi
kurang memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas yang
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
1
2. Kerjasama Dapat bekerjasama dalam kelompok, dan
memberikan warna dalam kelompok
tersebut
4
Dapat bekerja sama dalam kelompok, dan
cukup memberikan warna dalam kelompok
3
Dapat bekerja sama dalam kelompok, tetapi
kurang memberikan warna dalam kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas kerjasama
dalam kelompok.
1
3. Disiplin Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan memberikan
warna dalam kegiatan
4
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik membeirkan
waran dalam kegiatan
3
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
waran dalam kegiatan
2
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
waran dalam kegiatan
1
Rubrik Penilaian Kinerja Presentasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 40
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp1. Peran serta dalam presentasi Terlibat aktif dalam presentasi dan
memberikan makna dalam presentasi
3
Terlibat aktif dalam presentasi tetapi kurang
memberikan makna dalam presentasi
2
Tidak terlibat aktif dalam presentasi 1
2. Visualisasi dalam presentasi Bersuara jelas dan keras saat melakukan
presentasi
3
Bersuara jelas tetapi kurang keras saat
melakukan presentasi
2
Bersuara kurang jelas dan kurang keras saat
melakukan presentasi
1
3. Isi Presentasi Isi presentasi yang disampaikan lengkap
sesuai dengan materi ajar
3
Isi presentasi yang disampaikan sesuai
dengan materi ajar, tetapi kurang lengkap
2
Isi presentasi yang disampaikan kurang
sesuai materi ajar dan kurang lengkap.
1
Keterangan :
3. Sangat tinggi2. Tinggi1. Kurang
PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................
Judul Presentasi : ……………………………………………..
No
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN 15%
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 41
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppa. Ide pokok laporan
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
tujuan, hasil, dan kesimpulan.
c. Penggunaan Bahasa Indonesia.
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI
a. Kelancaran penyampaian gagasan
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS
a. Bukti empirik atas argumen
b. Konsistensi argumentasi
15%
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN
MANFAAT
a. Sifat kebaruan hasil karya
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN
20%
a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
konsistensi, berkomunikasi lisan
b. Keruntutan dalam penalaran
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL 15%
a. Originalitas atas keaslian karya
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
c. Dampak atau manfaatnya
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%
a. Kerapihan
b. Kesopanan
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 42
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp Nilai = bobot x skor
PENILAIAN PORTOFOLIO
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ..............................................................................
Nama peserta didik : ...............................................................................
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar : …………………………………………………
No Komponen Portofolio Bobot Skor Nilai
1 KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
a. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
b. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
2 KELENGKAPAN PORTOFOLIO
c. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
d. b. …………………………..
25%
3 KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
c. Rapi dan tidak kotor
d. ………………………
25%
4 KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO
c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
d. ………………………..
25%
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
Nilai = bobot x skor
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 43
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Evaluasi Hasil1. Soal Pilihan Ganda
Evaluasi BAB ___ Buku PPKn halaman _____ no ___ sampai dengan ____
Kunci Jawaban1. ..... 6. ....2. ..... 7. ....3. ..... 8. ....4. ..... 9. ....5. ..... 10. .....
2. Soal UraianBuku PPKn halaman _____ sampai dengan ______
Kunci Jawaban1. _____________________________________________________________________
__2. _____________________________________________________________________
__ 3. _____________________________________________________________________
__4. _____________________________________________________________________
__5. _____________________________________________________________________
__
Evaluasi Pembelajaran (Proses) Lembar kegiatan diskusi
No
Nama
Siswa
Aspek pengamatanJumlah skor
Nilai
KetKerj
a sam
a
Menkomunikasikan pendapat
Toleransi
Keaktifan
Menghargai
pendapat teman
Keterangan Skor :Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :4 : Baik Sekali3 : Baik2 : Cukup1 : Kurang
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 44
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
Nilai=∑ Skor perolehan
Skor MaksimalX 100
Kriteria Nilai :A = 80 – 100 : Baik SekaliB = 70 – 79 : BaikC = 60 – 69 : CukupD = < 60 : Kurang
Rubrik penilaian presentasi
No
Nama Siswa
Aspek pengamatan Jumlah
skor
Nilai
Ket
Komunikasi
Sistematika
penyampaian
Wawasan
Keberanian
Antusias
Gesture dan
penampilan
Keterangan Skor :Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :4 : Baik Sekali3 : Baik2 : Cukup1 : Kurang
Nilai=∑ Skor perolehan
Skor MaksimalX 100
Kriteria Nilai :A = 80 – 100 : Baik SekaliB = 70 – 79 : BaikC = 60 – 69 : CukupD = < 60 : Kurang
Format penilaian makalah
Struktur Makalah Indikator Nilai
Pendahuluan
Menunjukkan dengan tepat isi : Latar belakang masalah Rumusan masalah Tujuan penulisan
Isi Orisinalitas makalah Ketepatan memilih kasus Ketepatan penanggulangan atas kasus
yang dipilih Struktur/logika penulisan disusun dengan
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 45
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppjelas sesuai dengan metode yang dipakai
Bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD dan komunikatif
Daftar pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan (ilmiah)
Menghindari sumber (akun) yang belum dikaji secara ilmiah
Penutup
Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah
Saran relevan dengan kajian dan berisi pesan untuk peningkatan terhadap penegakkan HAM
Jumlah
Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator :
Sangat sesuai 4Sesuai 3Cukup 2Kurang 1
Nilai=∑ Skor perolehan
Skor MaksimalX 100
Materi Ajar
A. HAK ASASI MANUSIA
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
a. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan.
b. Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
c. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap manusia.
d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
e. Dari pengertian di atas dapat disimpulan :
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 46
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp1. Hak asasi manusia bersifat universal artinya berlaku dimana saja dan kapan saja, untuk
siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.
2. Hak asasi dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul dan komunikasi dengan sesamanya.
3. Konsep hak asasi manusia mencakup seluruh segi kehidupan baik hak hukum, hak sosial budaya, hak ekonomi, maupun dalam pembangunan.
2. Macam-macam Hak Hak Asasi Manusia
Pandangan tentang hak asasi sangat beragam dan kontemporer antara lain dapat kita lihat kembali pada Magna Charta Bill of Right, Declaration of Human Right dan sebagainya.
a. Macam-macam hak asasi manusia menurut John Lock, Aristoteles, Montesquieu dan JJ Roussean dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hak kemerdekaan atas diri sendiri.
2. Hak kemerdekaan beragama.
3. Hak kemerdekaan berkumpul.
4. Hak menyatakan kebebasan warganegara dari pemenjaraan sewenang-wenang.
5. Hak kemerdekaan pikiran dan pers.
b. Rumusan hak asasi manusia pada declaration des Droits del Homme et du Citoyen antara lain.
1. Manusia dilahirkan merdeka.
2. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak orang lain.
3. Manusia mempunyai hak yang sama.
4. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh ditangkap dan dituduh, selain menurut Undang-Undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Adanya kemerdekaan surat kabar.
9. Adanya kemerdekaan bersatu dan mengadakan rapat.
10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang dan melaksanakan kerajinan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 47
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13. Adanya kemerdekaan hak milik.
14. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
15. Adanya kemerdekaan hak hidup dan mencari nafkah.
c. Rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Right) yang ditetapkan PBB tanggal 10 Desember 1948 antara lain:
1. Hak-hak sipil dan politis antara lain:
a) Hak atas hidup
b) Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya
c) Hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai agama
d) Hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai agama
e) Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan
f) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
g) Hak untuk berserikat
2. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang mencakup
a) Hak atas pekerjaan
b) Hak untuk membentuk serikat kerja
c) Hak atas pensiun
d) Hak atas kehidupan yang layak bagi diri serta keluarganya termasuk makanan, minuman, pakaian dan perumahan
e) Hak atas pendidikan
d. Secara umum hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi enam macam yaitu.
1. Hak asasi pribadi (personal rights)
2. Hak asasi politik (political rights)
3. Hak asasi ekonomi (property rights)
4. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)
5. Hak sosial budaya (social and cultural rights)
6. Hak mendapatkan prosedur hukum yang benar (procedural rights)
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 48
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppe. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya tercantum dari pasal 27
sampai dengan 34 saja antara lain:
1. Pasal 27 ayat 1 tentang hak persamaan hukum dan pemerintahan
2. Pasal 27 ayat 2 tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Pasal 28 tentang jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan.
4. pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.
5. Pasal 30 ayat 1, tentang hak untuk membela negara.
6. Pasal 31 ayat 1, tentang hak untuk mendapatkan pengajaran.
7. Pasal 32 ayat 2, tentang hak untuk mengembangkan kebudayaan.
8. Pasal 33 ayat 1, sampai dengan 3 tentang hak berekonomi.
9. Pasal 34 tentang hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Setelah UUD 1945 diamandemen ke 4 tahun 2002 disempurnakan rincian tentang hak asasi manusia menjadi lebih banyak dan lengkap, disamping pasal-pasal terdahulu masih dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak Asasi Manusia beserta pasal pasalnya (Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J)
B. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM
Beberapa langkah penegakan dan perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia adalah sebagai berikut,
1. Sosialisasi Hak Asasi Manusia
Untuk menegakkan hak asasi manusia, langkah pertama adalah memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari usaha ini, antara lain sebagai berikut,
a. Agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai inti hak asasi manusia.
b. Tumbuhnya kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia.
c. Mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat dicegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang.
2. Pendidikan HAM
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 49
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppDalam rangka internalisasi nilai-nilai, hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan manusia sejak dini, pada sekolah, kampus, dan media massa, Sebagai suatu tata nilai, hak asasi manusia untuk bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui proses yang panjang. Pembentukan sikap dan kebiasaan memerlukan interaksi dengan lingkungan di bawah pimpinan, guru, atau tokoh masyarakat.
3. Advokasi HAM
Advokasi adalah dukungan, pembelaan atau upaya, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil da,n sederajat. Tujuan advokasi terhadap HAM adalah untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dari tuntutan pengambilan keputusan.
4. Kelembagaan
Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut,
a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. . I
b. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan meratifikasinya.
c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.
d. Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi hak asasi manusia.
5. Pelestarian Budaya (Tradisi Lama)
Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pernantapan budaya hak-hak asasi manusia dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar kepada seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu memperhitungkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama, dan tradisi bangsa dengan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan.
6. Pemberdayaan Hukum
Untuk menegakkan hak asasi manusia, harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang lebih demokratis. Hak asasi manusia tidak mungkin dapat ditegakkan oleh pemerintahan yang represif. Eksistensi hak asasi manusia tergantung sejumlah faktor, seperti:
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 50
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppa. Hukum positif dan konstitusi.
b. Tingkat solidaritas politik.
c. Tingkat konsensus atas nilai-nilai tersebut.
d. Tingkat stabilitas politik.
e. Tipe sistem hukum dari pemerintah.
f. Tingkat perkembangan ekonomi.
g. Tingkat kepercayaan terhadap produk hukum badan-badan legislatif dan peradilan.
h. Sifat dari komunikasi internal serta faktor pendidikan dapat mendukung pembangunan hak-liak asasi manusia.
7. Pengesahan Perangkat Nasional
Untuk menegakkan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlu pengesahan perangkat-perangkat nasional hak asasi manusia. Pemerintah minimal mengesahkan piagam hak asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Rights) yang disahkan oleh Majelis Umurn PBB tanggal 10 Desember 1948.
Piagam ini mempunyai fungsi, antara lain:
a. Sebagai standar umum pelaksanaan hakasasi manusia untuk seluruh rakyat dan negara.
b. Sebagai kode perilaku yang dapat menjadi parameter kebijakan sebuah pemerintahan.
8. Rekonsiliasi Nasional
Cara lain yang harus ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kornisi ini berfungsi sebagai lembaga ekstra yuridis untuk menegakkan kebenaran dengan rnengungkap penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lampau demi kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan pengalaman negara lain, menurut Kardino Laksono ada tiga langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yaitu sebagai berikut,
a. Memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi.
b. Pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan pelaku kemungkinan amnesti dengan tidak mengabaikan rasa keadilan.
c. Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan hukum.
C. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 51
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp1. Hambatan dan tantangan utama yang sering ditemukan dalam penegakan hak asasi manusia di
Indonesia antara lain,
a. Masalah ketertiban dan keamanan nasional.
b. Rendahnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain.
c. Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada.
d. Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme.
e. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan.
f. Pemahaman belum merata, baik kalangan sipil maupun militer.
g. Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep hak asasi manusia antara aliran universalisme dengan partikularisme.
2. Secara umum, hambatan dan tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut,
a. Kendala Ideologis
Salah satu hambatan dalam menegakkan HAM adalah adanya perbedaan pandangan antara ideologi sosialis dan ideologi liberalis serta pandangan negara berkembang lentang hak asasi manusia.
1) Pandangan liberalis mengenai konsepsi hak asasi manusia lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sipil, dan politik.
2) Pandangan sosialis lebih menonjolkan peran negara atau peran rnasyarakat sehingga kepentingan umum harus lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi dan golongan.
b. Kendala Teknis
Kendalateknis berupa belum diratifikasinya berbagai instrumen internasional HAM oleh negara-negara di dunia. Walaupun sudah diratifikasi, pongawasan pelaksanaan ketentuan konvensi masih tertunda-tunda serta banyaknya persyaratan yang dikemukakan negara-negara yang akan meratifikasi suatu konvensi HAM internasional.
c. Kendala Ekonomis
Ada hubungan antara. kondisi ekonomi masyarakat suatu negara yang ekonomitiya mapan dan penegakan HAM. Makin maju masyarakat, makin tinggi pula usaha menegakkan hak asasi manusia. Di negara berkembang yang ekonomis masih terbelakang, pada umumnya kurang memerhatikan HAM. Negara berkembang pada umumnya berkonsentrasi pada bagaimana meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat sehingga HAM terabaikan.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 52
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppD. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN
PROSEDUR PENYELESAIANNYA
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaiari hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Macain-Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Menurut Richard Falk, pelanggaran hak asasi manusia meliputi,
a. Pembunuhan besar-besaran (genosida).
b. Rasialisme resmi.
c. Terorisme resmi berskala besar.
d. Pemerintahan totaliter.
e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutulian dasar mariusia.
f. Perusakan kualitas lingkungan.
g. Kejahatan-kejahatan perang.
Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pelanggaran HAM meliputi:
a. Pembunuhan massal secara terencana terhadap suatu etnis tertentu (genosida)
b. Pembunuhan sewenang-wenang atau putusan di luar pengadilan (arbytrary extra yudicial killing).
c. Penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa.
d. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).
3. Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggar hak asasi manusia adalah sebagai berikut,
a. Setiap orang atau orang per orang
Pelaku pelanggar hak asasi manusia bisa orang perorang sehingga penanggungjawabnya adalah orang itu sendiri. Contohnya perbuatan main hakim sendiri.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 53
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppb. Sekelompok orang
Pelanggaran HAM bisa dilakukan sekelompok orang, yang terdiri dari beberapa orang, atau dilakukan oleh masyarakat.
Contoh:
1) Kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di beberapa daerah, seperti di Ambon, Poso, kasus Sanggauledo, Tasikmalaya.
2) Pengeroyokan dan pembakaran terhadap orang yang disangka pencuri hingga tewas.
c. Pemerintah atau aparat keamanan.
Menurut undang-undang, tidak dikenal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, badan hukum publik, atau badan hukum perdata. Setiap pelanggaran yang bertanggung jawab adalah pelakunya, bukan institusinya.
Hal ini berarti bahwa:
1) Komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anak buahnya atau pasukan yang berada di bawah komandonya.
2) Seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yalig dilakukan oleh bawahannya. Hal ini bisa terjadi bilamana atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya rnelakukan pelanggaran HAM berat, dan tidak mengambil tindakan apa-apa.
Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah atau aparat adalah sebagai berikut,
1) Kasus Tri Sakti tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa yang sedang melakukan demo untuk menurunkan Presiden Soeharto.
2) Kasus pasca jajak pendapat di Timor Timur, seperti Kasus Bumi Hangus, pembunuhan massal di Gereja Suai, dan lain-lain.
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Berat
Dalam rangka menegakkan HAM, telah dibentuk pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat pelanggaran HAM berat meliputi,
a. Kejahatan Geniosida, yaitu pernbunuhan secara besar-besaran, terencana terhadap suatu bangsa atau etnis, kelompok agama, dan ras dengan cara:
1) Membunuh anggota kelompok,
2) Mengakinatkam penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok.
3) Menciptakaii kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik, baik sebagian atau seluruhnya. .
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 54
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp4) Melaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
b. Kejahatan torhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan dapat herupa:
1) Pembunuhan.
2) Pemusnahan.
3) Perbudakan
4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
5) Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar hukum internasional.
6) Penyiksaan
7) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang setara.
8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
9) Penghilangan seseorang secara paksa.
10) Kejahatan apartheid.
E. BEBERAPA KETENTUAN TENTANG PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAM
1. Ketentuan Pidana
a. Untuk pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan diberikan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh lima tahun dan paling ringan sepuluh tahun.
b. Untuk kejahatan penyiksaan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.
c. Untuk pelanggaran HAM berupa kekerasan seksual, penganiayaan, SARA, dan penghinaan secara paksa diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan paling ringan sepuluh tahun penjara.
2. Konsekuensi dari Peradilan HAM
Konsekuensi peradilan HAM bagi masyarakat adalah sebagai berikut,
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 55
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppa. Para hakim, jaksa, dan pengacara mau tidak mau harus memiliki pengetahuan dalam bidang
HAM.
b. Para akadernisi di perguruan tinggi, LSM, atau masyarakat pada umumnya dituntut pemahamannya tentang HAM.
c. Setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa HAM-nya dilanggar dapat mengajukan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
3. Perlindungan Saksi
Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik atau mental dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan fisik dari pihak mana pun juga. Perlindungan ini wajib diberikan oleh aparat penegak hukum.
4. Penangkapan dan Penahanan
Setelah mendapat laporan adanya pelanggaran HAM berat, maka dilaktikan penangkapan terhadap tersangka dengan disertai:
a. bukti permulaan cukup,
b. surat tugas,
c. surat penangkapan serta uraian singkat pelanggaran HAM yang disangkakan kepadanya.
5. Tujuan Penahanan
a Agar terdakwa tidak melarikan diri.
b. Terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti.
c. Agar tidak mengulangi kembali pelanggaran terhadap HAM.
6. Wewenang Penyidik
a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
b. Menerima laporan dan pengaduan.
c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan.
d. Memianggil saksi.
e. Meninjau tempat kejadian.
f. Memanggil para pihak yang terkait.
g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa perneriksaan surat, penggeledahan, dan penyitaan serta pemeriksaan tempat.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 56
Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp7. Peradilan
a Setelah penyidikan selesai, maka berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk diadakan penuntutan.
b. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM di daerah kabupaten wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Pengadilan Negeri. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat termasuk yang dilakukan di luar teritorial negara RI.
c. Dalam mengadili pelanggaran HAM berat, hakim yang memeriksa berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 2 hakim pengadilan HAM dan 3 orang hakim Ad hoc.
d. Apabila tidak puas terhadap putusan hakim, maka jaksa atau tersangka boleh melakukan banding, kasasi atau PK (peninjauan kernbali).
e. Selain peradilan nasional, ada juga peradilan internasional yang mengadili pelanggaran HAM berat, yakni:
1) Peradilan Ad hoc, yaitu peradilan yang didirikan khusus untuk mengadili suatu kasus tertentu sehingga setelah selesai mengadili peradilan ini dibubarkan.
2) Peradilan yang bersifat tetap, yaitu peradilan yang didiri kan berdasarkan sebuah perjanjian internasional tahun 1998 yang terkenal dengan Statuta Roma. Peradilan tersebut adalah International Criminal Court (ICC).
f. Tujuan ideal pengadilan HAM adalah untuk memelihara perdamaian dunia, menjamin HAM, serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan perorangan ataupun masyarakat. Tujuan praktisnya adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.
8. Beberapa Asas yang Dianut Pengadilan HAM menurut UU No. 26
Tahun 2000
a. Hanya mengadili pelanggaran HAM berat.
Pengadilan HAM hanya mengadili pelanggaran HAM berat, sedang kejahatan terhadap HAM bisa diadili oleh pengadilan pidana biasa.
b. Kejahatan universal.
Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yanq berat, baik dilakukan di daerah teritorial RI maupun di luar.
c Genosida dan kejahatan kemanusiaan.
Menurut UU No. 26 Tahun 2000 pelanggaran HAM berat Meliputi gonosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
d. Jaksa agung sebagai penyidik dan penuntut umum.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 57
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppDalam perkara pelanggaran HAM berat, penyidik, dan penuntut umumnya adalah jaksa penuntut umum.
e Pejabat Ad hoc.
Dalam pengadilan HAM dikenal penyidik Ad hoc, penuntut umum Ad hoc, dan hakim Ad hoc.
f. Pemeriksaan banding dan kasasi limitatif
Tenggang waktu pemeriksaan banding dan kasasi dibatasi paling lama hanya dalam waktu 90 hari.
g. Perlindungan korban dan saksi.
Dalam rangka pelanggaran HAM, korban dan saksi mendapat perlindungan dan aparat keamanan.
h. Dikenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban.
Kepada korban pelanggaran HAM berat dapat diberikan kompensasi, dan rehabilitasi.
i. Ancaman hukuman diperberat.
Ancaman hukum untuk pelanggaran HAM lebih berat bila dibanding pelanggaran terhadap hukurn pidana. Untuk pelanggaran HAM, maksimal 25 dan minimal 10 tahun, sedang menurut pasal 10 KUHP ancaman hukuman paling lama adalah 20 tahun.
j . Tanggung jawab atasan dan komandan.
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahan atau pasukan yang harus bertanggungjawab adalah atasan atau komandan.
k. Retroaktif.
Pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum UU No. 26 Tahun 2000 diadili oleh Pengadilan HAM Ad hoc. yang dibentuk oleh presiden atas usulan DPR.
l . Tidak ada kadaluwarsa.
Perkara pelanggaran HAM tidak mengenal tenggang waktu kadaluwarsa, sehingga sewaktu -waktu dapat disidik, didakwa, dan diadili.
m. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai penyidik.
Untuk pelanggaran HAM berat, penyidikan dilakukan oleh komisi nasional hak asasi manusia.
n. Kewenangan Ankum (Atasan yang berhak Menghukum) dan perwira penyerah perkara tidak ada.
Untuk kasus pelanggaran HAM, wewenang Ankum seperti diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tidak berlaku.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 58
Eli Priyatna sman 1 cikembar rppF. KONSEKUENSI JIKA SUATU NEGARA TIDAK MENEGAKKAN HAM
Jika suatu negara tidak menegakkan hak asasi manusia akan mendapat tekanan dari dalam atau tekanan dari luar negeri.
1. Dari Dalarn Negeri
a. Demo dari warga negaranya untuk mendapatkan pprlindungan HAM
b. Pemberontakan yang dilakukan rakyat karena merasa tertindas.
c. Kekacauan dan aksi anarkis akan terjadi di mana-mana.
2. Dari Luar Negeri
a. Pemberian predikat sebagai negara yang tidak menegakkan HAM oleh negara di dunia.
b. Pengenaan sanksi ekonomi oleh negara internasional (diembargo)
c. Desakan dari negara lain untuk menegakkan HAM
d. Pemerintahan negara tersebut dapat dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
e. Pemerintah (pelakunya) bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional.
Lembaga – lembaga penegak HAM di Indonesia:
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
b. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempian.
c. Komisi Orang Hilang.
d. Peradilan HAM.
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 59
top related