rispam kab. majene
Post on 04-Dec-2015
144 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
2-1DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
BAB IIGAMBARAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
2.1 Kondisi Fisik Dasar
Berdasarkan bentuk wilayah kabupaten sebagai
wilayah daratan yang memanjang dari selatan ke utara,
tentunya akan berimplikasi terhadap kebijakan dan program
pembangunan serta konsep penataan ruangnya secara
keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dan
kegiatan pembangunan harus dapat diselaraskan dengan
bentuk dan aksesibilitas kawasan terhadap pusat-pusat
pengembangan. Perencanaan kawasan pesisir dan wilayah
daratan tidak hanya dipandang sebagai suatu perencanaan
kawasan yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga
laut dianggap sebagai pembatas (constrain) dalam dinamika
perkembangannya.
Tinjauan terhadap karakteristik wilayah, merupakan
langkah awal dalam melakukan suatu perencanaan, dimana
data mengenai aspek fisik dasar Kabupaten Majene terdiri
atas; letak geomorfologi, jenis tanah, hidrologi, geologi,
topografi dan kelerengan, iklim dan curah hujan, serta
penggunaan Lahan.
2.1.1Gambaran Bio Fisik Wilayah
Secara geografis Kabupaten Majene terletak antara
200 38’ 45” – 300 38’ 15” Lintang Selatan dan antara 1180
45’ 00” - 1190 4’ 45” Bujur Timur. Kabupaten Majene
merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang berada dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Kabupaten Majene 2012
2-2DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari
Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota
Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km.
Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km2
atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat 16.990,77 Km²,
terdiri atas 8 kecamatan dan 20 Kelurahan serta 62 desa.
Adapun kecamatan di Kabupaten Majene adalah Kecamatan
Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan
Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo
Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda
dan Kecamatan Ulumanda. Pada dasarnya wilayah
Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah
sekitarnya ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene
secara administrative.
Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan
wilayah-wilayah berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali
Mandar dan Mamasa
Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan
terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya
yakni; 456,06 km² atau 48,10%, kemudian Kecamatan
Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km2 atau 19,81%,
sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil
adalah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, dengan
luas wilayah masing-masing adalah Kecamatan Banggae
Kabupaten Majene 2012
2-3DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
25,15 km² atau 2,65% dan Kecamatan Banggae Timur
3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene.
Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran asministratif
Kabupaten Majene dapat dilihat pada gambar 2.1 Peta
Administrasi Kabupaten Majene yang diambil dari Dokumen
RTRW Kabupaten Majene dibawah ini.
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
Kabupaten Majene 2012
2-4DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
2.1.1. Kondisi Klimatologi
Parameter klimatologi dapat dihimpun dan
mempunyai kaitan erat dengan Perencanaan SSK Kabupaten
Majene adalah tipe iklim, curah hujan dan suhu udara.
Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan
sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan
curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh
angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan
dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk mandar).
Berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan
Geofisika Banggae, Pamboang dan Malunda serta dalam dua
tahun terakhir (2007-2010) memperlihatkan rata-rata hari
hujan dan curah hujan berkisar antara 1147.8- 1652.9
hari/tahun dan hari hujan sekitar 167-199 mm/tahun
dimana curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Malunda.
Apabila dilihat dari waktu musim hujan di wilayah ini
berawal pada Bulan September hingga Bulan Mei dan
setelah itu memasuki memasuki musim kemarau, dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1.Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan
Di Kabupaten Majene Tahun 2007-2010
No BulanCurah Hujan Hari Hujan
2007 2008 2009 2010 2007
2008
2009 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Januari 270.1 203 597.8 218.5 18 17 19 182 Februari 62.5 153.1 163.2 292.3 18 20 22 163 Maret 68.1 67.7 139.6 84.9 18 20 13 174 April 96.7 314.2 148 115.1 21 22 17 135 Mei 223.1 33.6 122.3 196.1 16 11 20 246 Juni 264.2 167.5 20.6 260.2 22 15 7 257 Juli 4.9 95.3 59.5 270.4 7 17 13 228 Agustus 63 68.6 32.6 206.4 13 18 8 229 September 72 166 6.2 303.4 6 11 6 25
10 Oktober 59 309.2 116.5 215.9 16 22 12 2211 November 170.6 310.4 152.5 224.9 19 22 15 1612 Desember 118.2 365.4 154.14 169.3 23 23 13 27
Kabupaten Majene 2012
2-5DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Jumlah 1472.4 2254 1712.9
2557.4 197 218 165 247
Sumber; Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, 2010
Gambar 2.2 Peta Kondisi Klimatologi Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
Iklim di Kabupaten Majene tergolong kering, yang
menurut Peta Iklim Sulawesi Selatan, yang dipetakan
berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman (Oldeman dan
Sjarifuddin, 1977), digolongkan kedalam kelas iklim E2, E1, Kabupaten Majene 2012
2-6DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
D3, D2, dan D1 (mayoritas) yang artinya kering. Variasi
jumlah bulan basah dari nol sampai hanya dua sampai tiga
bulan per tahun. Jumlah curah hujan tahunan hanya sekitar
1.000 mm (rata-rata di bawah 1.000 mm), seperti di daerah
Pamboang sampai ke Banggae. Wilayah yang agak basah
Kabupaten Majene hanya ditemukan disekitar Malunda dan
daerah perbatasan dengan Mamuju dan Mamasa.
Klasifikasi iklim dibuat berdasarkan sistem yang
digunakan Oldeman (Oldeman dan Sjarifuddin, 1977).
Sementara, data curah hujan yang diperoleh dari stasiun-
stasiun pengukuran hujan yang ada di Kabuipaten Majene
dalam Assessment, dan data suhu, angin ataupun
kelembapan udara di wilayah ini.
2.1.2. Topografi dan Kemiringan Lereng
Kabupaten Majene dibangun oleh wilayah yang
topografinya bervariasi dari datar sampai berbukit dan
bergunung, dengan kemiringan lereng kurang dari 3 %
sampai lebih dari 100 %. Hamparan daerah dengan
topografi datar ditemukan di sepanjang wilayah paralel
dengan garis pantai kabupaten ini. Hamparan wilayah datar
terutama ditemukan mulai dari pantai barat Kecamatan
Sendana menuju ke selatan sampai ke Kecamatan Banggae
dan Banggae Timur (Ibukota Kabupaten). Sebagian besar
wilayah Kabupaten Majene dengan topografi berbukit dan
bergunung.
Klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Majene dari
permukaan air laut mulai dari 0-25 m sampai diatas 1.000
meter. Berdasarkan kelas ketinggian muka laut yang
tersebar di wilayah Kabupaten Majene pada umumnya
Kabupaten Majene 2012
2-7DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
tergolong kelas ketinggian 100-500 meter yakni 38,69% dan
ketinggian 500-1000 meter yakni 35,98% dari total
keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan Malunda
merupakan
Gambar 2.3 Peta Topografi dan Kemiringan Lereng Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
Kabupaten Majene 2012
2-8DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Wilayah dengan luas wilayah terluas pada umumnya
merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian muka
500-1000 meter sebesar 30.219 Ha. Untuk lebih jelasnya
klasifikasi ketinggian dari permukaan laut menurut wilayah
kecamatan, sebagaimana pada tabel 2.2 dan peta dibawah
ini.
Tabel 2.2Klasifikasi Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut
Kecamatan Di Kabupaten Majene Tahun 2010
No KecamatanLuas
Wilayah (Ha)
Klasifikasi Ketinggian (Ha)0 - 25 M 25 – 100 M 100 -500 M 500-1000 M
>1000 M
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Banggae 5.519 2.122 1.750 1.647 - -2 Banggae
Timur* * * * * *
3 Pamboang 7.019 584 952 4.833 550 -4 Sendana 17.881 2.466 1.091 10.466 3.007 505 Tammerodo * * * * * *6 Tubo * * * * * *7 Malunda 64.365 3.160 3.391 19.310 30.219 8.2778 Ulumanda * * * * * *
Jumlah 94.784 8.332 7.184 36.256 33.776 8.327Sumber; Kabupaten Majene Dalam Angka, 2010
2.1.3. Kondisi Hidrogeologi
Kondisi hidrologi Kabupaten Majene sangat berkaitan
dengan tipe iklim yang ada. Keberadaan air tanah dangkal ±
4 m. Kondisi hidrologi permukaan juga ditentukan oleh
sungai-sungai yang ada dengan jumlah sungai yang
tersebar di wilayah Kabupaten Majene berkisar 73 sungai
baik besar maupun kecil. Pada umumnya debit air sungai-
sungai tersebut relatif besar yaitu Sungai Tubo, Tammerodo
yang berada di wilayah Kecamatan Sendana, sungai
Maitting, Manyamba, Pamboang di Kecamatan Pamboang,
sungai Malunda di Kecamatan Malunda dan sungai Kaiyong.
Kabupaten Majene 2012
2-9DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Sungai terbesar yang di Kabupaten Majene adalah Sungai
Tubo dan sungai Maitting yang memiliki debit air yang relatif
besar dan merupakan sungai yang berhulu di pegunungan
dan bermuara di Selat Makassar. Keberadaan debit air
sungai tersebut perlu dijaga kelestariannya mengingat
masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai
sumber keperluan rumah tangga dan ke depan perlu
dikembangkan sebagai sumber air bersih mengingat
pertambahan penduduk semakin merasakan pentingnya air
bersih.
Sumberdaya air disamping berfungsi untuk kehidupan
sehari-hari juga berfungsi untuk berusaha dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan manusia seperti pertanian,
perikanan, perindustrian, pembangkit tenaga listrik dan
sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kedaan hidrologi yaitu curah hujan, tipe iklim dan sungai.
Kondisi hidrologi di Kabupaten Majene, meliputi potensi air
tanah dan potensi air sungai, dimana potensi air tanah di
Kabupaten Majene cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.3.Potensi Hidrologi Dirinci Menurut Banyaknya Sungai yang
Mengalir Di Kabupaten Majene Tahun 2010
NoKecamata
nNama Sungai
(1) (2) (3)1 Banggae Sungai Majene dan Sungai Camba2 Banggae
TimurSungai Lembang Siruppa
3 Pamboang Sungai Pamboang, Koi, Lembang Piung, Lembang Taduang, Lembang Abaga, Lembang Lena, Lembang Teppo
4 Sendana Sungai Mosso, Pumalla, Teleppo, Apoleang, Para, Sirua kota, Labuang, Lembang, Palipi, Kadopo, Palla pallang, Manyamba
5 Tammerodo Sungai Potandek, Polo – polo, Sipitu, Wai sepong, Taridi,
Kabupaten Majene 2012
2-10DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Lombongan, Tamerodo, Mayatapi, Mayamba, Talakomi6 Tubo Sungai Sumakuyu, Wai sering, Labuang, Pumbiu,
Tapamekan, Labuang onang, Laia, Galung – galung, Batu roro, Pulung, Kulasi, Takombe, Salabulo
7 Malunda Sungai Asa-asaang, Tamalere, Meletung, Ipo, Maliaya, Reruang, Lombang, Lemo, Kalangae, Serepo, Samalio, Ratte Punaga, Malunda, Dopi
8 Ulumanda Sungai Potenaan, Malamakula, Toe-Toe, Samabaho-Baho, Pesawang, Pulosok, Maiting, Tikaung, Tambung, Lamoliang, Tapango, Lemo, Palang, Kayang, Lombongan, Tatung, Pekalong, Pondang, Lasa, Tubo, Baulu, Tamerindi, Takang, Makulak, Manda, Tamalonag
Sumber; Kabupaten Majene Dalam Angka, 2010
2.2 Pola Penggunaan Lahan
2.2.1. Tata Ruang Eksisting
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Majene pada
tahun 2010, terdiri dari lahan sawah yang meliputi irigasi
setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa dan tadah
hujan. Untuk lahan kering meliputi prkarangan, tegal/kebun,
ladang/ huma, padang rumput, hutan rakyat, hutan negara,
perkebunan, dan lain-lain. Sedangkan lahan lainnya meliputi
tambak dan kolam/empang/tebat. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat tabel 2.4 dan Peta Pola Penggunaan Lahan
Kabupaten Majene sebagai berikut.
Tabel 2.4Pola Penggunaan Lahan Bukan Sawah Kabupaten
Majene Tahun 2010
No
Jenis Penggunaan Luas (Ha)Persentase
(%)1 Lahan Sawah 861 100,00
1. Irigasi Setengah Teknis
135 15,68
2. Irigasi Sederhana 133 15,453. Irigasi Desa 68 7,904. Tadah Hujan 525 60,98
2 Lahan Kering 92.834 100,001. Pekarangan 984 1,062. Tegal/Kebun 6.470 6,973. Ladang/Huma 5.482 5,914. Padang Rumput 4.334 4,675. Hutan Rakyat 16.671 17,96
Kabupaten Majene 2012
2-11DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
6. Hutan Negara 46.466 50,057. Perkebunan 9.240 9,958. Lain-lain 3.187 3,43
3 Lahan Lainnya 236 100,001. Tambak 8 3.392. Kolam/Empang/Tebat 228 96,61
Jumlah 93.070 100,00Sumber : Kantor BPN Kabupaten Majene, 2012
Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
2.2.2. Rencana Tata Ruang
Kabupaten Majene 2012
2-12DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Prinsip dasar pertimbangan dalam pengembangan
sistem kota-kota atau pusat permukiman di Kabupaten
Majene meliputi :
a. Pembatasan limpahan perkembangan perkotaan dari
daerah hinterland;
b. Pengembangan sistem transportasi yang mendukung
struktur ruang pada sistem perkotaan;
c. Menjaga keberadaan kawasan lindung;
d. Pengintegrasian fungsi dan sistem kota-kota atau pusat
permukiman; dan
e. Antisipasi terhadap perkembangan kegiatan di masa
mendatang.
Pengembangan sistem kota-kota bertujuan untuk
mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan
antarwilayah sesuai fungsi yang diembannya, daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan
kelengkapan fasilitas, prosentase luas lahan terbangun,
kepadatan bersih penduduk dan kepadatan bangunan,
terdapat 4 (empat) orde pelayanan di Kabupaten Majene
sebagai berikut :
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) : Kecamatan Banggae
dan Banggae Timur
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) : Kecamatan
Malunda, Kecamatan
Pamboang, dan
Somba Kecamatan
Sendana
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) : Kecamatan
Tammerodo, Tubo
Sendana dan Kabupaten Majene 2012
2-13DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Kecamatan
Ulumanda.
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) : Kelurahan Baruga di
Kecamatan Banggae
Timur, Kelurahan
Sirindu di Kecamatan
Pamboang, Kelurahan
Tallubanua di
Kecamatan Sendana,
Desa Ulidang di
Kecamatan
Tammero’do
Sendana; dan Desa
Maliaya di Kecamatan
Malunda.
a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Kota Majene: Kecamatan
Banggae dan Banggae Timur :
Fungsi utama :
Sub Pusat Pengembangan Sulbar (Pusat Kegiatan
Lokal, PKL)
Pusat Pendidikan Sulbar
Pusat Pemerintahan Regional
Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi
Pusat Pelayanan Kepelabuhanan
Pusat Industri Perikanan
Fungsi Penunjang:
Perdagangan Regional
Sistem Transportasi Regional
Perikanan Terpadu
Industri Jasa Kemaritiman Kabupaten Majene 2012
2-14DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Jasa Kepariwisataan
Permukiman
Jasa Kepelabuhanan
Agroindustri dan Agrobisnis
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) mempunyai skala
pelayanan seluruh Kabupaten Majene diarahkan pada:
Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-
kota utama di Propinsi Sulbar terutama kota-kota
dengan hirarki yang sama dan yang ada diatasnya,
dengan meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungannya.
Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi
kota dengan pendekatan Program Pembangunan
Prasarana Kota Terpadu (P3KT), yang mencakup
penyediaan bagi kecukupan air bersih, jalan kota,
sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah
buangan, persampahan, serta perbaikan kawasan
pemukiman.
Peningkatan peran serta investasi swasta dalam
pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana
kota.
Pengembangan kegiatan ekonomi kota (jasa dan
perdagangan) dalam rangka memacu pertumbuhan
dan perkembangan daerah serta memperluas
kesempatan kerja.
Penataan ruang kota melalui perencanaan detail tata
ruang kota (RDTRK dan RTRK), pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang kota secara
terpadu.
Kabupaten Majene 2012
2-15DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
b. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi): Kecamatan
Malunda, Kecamatan Pamboang, dan Kecamatan
Sendana:
Fungsi utama:
Pusat Pemerintahan Kecamatan
Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi kecamatan
Pusat Pelayanan Kepelabuhan
Pusat pengembangan industri perahu Sandeq serta
pengembangan seni.
Pusat pengembangan wisata agro (pertanian dan
perkebunan) dan religi.
Fungsi Penunjang:
Perdagangan Lokal
Transportasi Lokal
Jasa Kepariwisataan
Perikanan Laut
Jasa Kepelabuhanan
Permukiman
Penghasil Pertanian
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) mempunyai skala
pelayanan sebagian wilayah Kabupaten Majene dalam
klaster ruang di sekitarnya dan diarahkan pada:
Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi
kota, serta peningkataan ketersediaan sarana dan
prasarana produksi bagi kawasan pertambangan,
pertanian, perkebunan, dan industri.
Peningkatan sarana komunikasi antar wilayah
pengembangan yang ada di Kabupaten Majene.
Kabupaten Majene 2012
2-16DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang
dilayaninya melalui pengembangan sistem
transportasi yang memadai.
Peningkatan fungsi kota sebagai penyangga fungsi
ibukota kabupaten.
c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan): Kecamatan
Tammerodo, Tubo Sendana dan Kecamatan Ulumanda:
Fungsi utama:
Pusat Pemerintahan Kecamatan
Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi kecamatan
Pusat Industri Rakyat
Fungsi Penunjang:
Industri Kecil Rakyat
Hasil-hasil Pertanian
Hasil-hasil perkebunan
Jasa Kepariwisataan
Permukiman
Penghasil perikanan darat dan laut.
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) mempunyai skala
pelayanan di wilayah sekitarnya, dan diarahkan pada:
Peningkatan aksesibilitas ke wilayah PKLp dan
Ibukota Kabupaten (PKW).
Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang
dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan.
Peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana
produksi bagi kawasan pertambangan, pertanian,
perkebunan, dan perikanan.
Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra
produksi.
Kabupaten Majene 2012
2-17DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
d. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) : Kelurahan Baruga di
Kecamatan Banggae Timur, Kelurahan Sirindu di
Kecamatan Pamboang, Kelurahan Tallubanua di
Kecamatan Sendana, Desa Ulidang di Kecamatan
Tammero’do Sendana; dan Desa Maliaya di Kecamatan
Malunda :
Fungsi utama:
Pusat Perdesaan
Pusat Industri Rakyat
Penghasil Pertanian dan Perkebunan
Fungsi Penunjang
Permukiman
Pusat Pelayanan Sosial
Sistem Transportasi Perdesaan
Pusat Pelayanan Ekonomi tingkat perdesaan.
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) mempunyai skala
pelayanan di tingkat pelayanan lingkungan dan wilayah
sekitarnya, serta diarahkan pada :
Peningkatan aksesibilitas ke wilayah PPL dan Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK) wilayah Kecamatan serta
Ibukota Kabupaten
Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang
dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan
untuk melayani kegiatan skala antar perdesaan
Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra
produksi
Peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana
produksi bagi kawasan pertambangan, pertanian,
perkebunan, dan perikanan.
Kabupaten Majene 2012
2-18DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Peningkatan fungsi perdesaan sebagai penyangga
fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah
Kecamatan.
Dalam rencana pola ruang Kabupaten Majene pola
ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi Kawasan
hutan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan
setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
budaya, Kawasan rawan bencana alam, Kawasan lindung
geologi; dan Kawasan lindung lainnya. Sedangkan yang
meliputi kawasan budidaya yakni Kawasan peruntukan
hutan produksi, Kawasan peruntukan hutan rakyat, Kawasan
peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan,
Kawasan peruntukan pertambangan, Kawasan peruntukan
industri, Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan
peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan lainnya.
Rencana kawasan strategis Kabupaten Majene
meliputi Kawasan Strategis Provinsi yakni kawasan strategis
Ibu Kota Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di
Kota Majene dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten
yang meliputi Kawasan yang memiliki nilai strategis dari
sudut kepentingan ekonomi, Kawasan yang memiliki nilai
strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, Kawasan
yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi
tinggi; dan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Kabupaten Majene 2012
2-19DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambar 2.6 Peta Struktur Ruang Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
Kabupaten Majene 2012
2-20DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambar 2.7 Peta Rencana Jaringan Prasarana Utama Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
Kabupaten Majene 2012
2-21DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
Kabupaten Majene 2012
2-22DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambar 2.9 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten MajeneSumber : Dokumen RTRW Kab. Majene Tahun 2010-2030
Kabupaten Majene 2012
2-23DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi
2.3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk
Pada dasarnya jumlah Penduduk tidak terlepas dari 3 (
tiga ) faktor utama yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.
Perkembangan jumlah Penduduk terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari jumlah
penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2007 sebesar
138.714 jiwa dan pada tahun 2008 sebesar 148 647 jiwa.
Sehingga pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Majene
mengalami peningkatan menjadi 151.107 jiwa yang terbagi
kedalam jenis kelamin laki-laki sebanyak 73.673 jiwa dan
jenis kelamin perempuan sebanyak 77.434 jiwa dengan
rasio jenis kelamin 95,14.
2.3.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk ditentukan oleh luas wilayah dan
jumlah penduduk yang menempati wilayah tersebut. Pada
akhir tahun 2007 berdasarkan hasil rekapitulasi data jumlah
penduduk Kabupaten Majene tercatat sebanyak 138.714
jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 146 jiwa
per kilometer. Sedangkan pada akhir tahun 2010 angka
tersebut telah berubah menjadi 151.107 jiwa, yang terdiri
dari 73.673 jiwa penduduk kaki-lalki dan 77.434 jiwa
penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk
mencapai 159,42 jiwa per kilometer. Jumlah penduduk
tertinggi berada di Kecamatan Banggae dengan jumlah
penduduk sebanyak 37.333 jiwa dengan tingkat kepadatan
penduduk 1.484,41 Jiwa/Km2, sedang jumlah penduduk
terendah berada di Kecamatan Tubo sendana dengan
jumlah penduduk 8.214 jiwa dengan tingkat kepadatan
penduduk sebanyak 199,51 Jiwa/Km2 sedangkan kepadatan Kabupaten Majene 2012
2-24DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
penduduk terendah berada di Kecamatan Ulumanda dengan
jumlah penduduk sebanyak 8.266 jiwa dengan tingkat
kepadatan penduduk hanya mencapai 18,13 jiwa per
kilometer persegi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel 2.5 mengenai luas wilayah dan kepadatan penduduk di
Kabupaten Majene tahun 2010 dibawah ini.
Tabel 2.5.Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Majene Tahun 2010
No Kecamatan Luas (Km2)
Jumlah Kel./Des
a
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kepadatan
Penduduk (Jiwa/Km2)
1 Banggae 25,15 4 37.333 1.484,41
2 Banggae Timur 30,04 5 28.550 950,40
3 Pamboang 70,19 7 20.800 296,34
4 Sendana 82,24 6 20.374 247,74
5 Tammero’do Sendana
55,4 4 10.584 191,05
6 Tubo Sendana 41,17 4 8.214 199,51
7 Malunda 187,65
6 16.986 90,52
8 Ulumanda 456,00
4 8.266 18,13
Total 987,84
40 151.107 159.42
Sumber : Kantor BPS Kabupaten Majene, 2012
Gambar 2.10Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Di
Kabupaten Majene Tahun 2010
BANGGAE
BANGGAE TIM
UR
PAMBOANG
SENDANA
TAMMER
ODO
TUBO SE
NDANA
MALUNDA
ULUMANDA
0
5000
10000
15000
2000018971
14846
10747 10593
53984186
8585
4108 LAKI-LAKIPEREMPUAN
Kabupaten Majene 2012
2-25DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia merupakan paradigma
pembangunan yang menempatkan manusia sebagai
fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan
pembangunan. Pada dasarnya sasaran
pembangunan manusia adalah tercapainya
penguasaan atas sumber daya guna memperoleh
pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak,
peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan
akses pendidikan. Keberhasilan pembangunan
manusia dapat ditunjukkan dengan indikator yang
disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan data tahun 2006 - 2010, IPM
Kabupaten Majene meningkat dari tahun ke tahun.
Data terakhir tahun 2010 menunjukkan bahwa IPM
Kabupaten Majene telah mencapai 71,34 atau
meningkat sebesar 0,51 poin jika dibandingkan
dengan tahun 2009. Pencapaian ini sekaligus
menempatkan Kabupaten Majene sebagai daerah
dengan nilai IPM tertinggi di Sulawesi Barat.
Walaupun demikian berdasarkan kriteria UNDP
(United Nation Development Programme) nilai IPM
Kabupaten Majene termasuk dalam katagori IPM
menengah. Adanya peningkatan IPM tersebut tidak
terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene
untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi selaras
dengan pembangunan manusia yang diupayakan
melalui berbagai program pembangunan yang
bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta Kabupaten Majene 2012
2-26DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
kapabilitas penduduk, dimana pencapaian IPM
tersebut dicerminkan oleh kontribusi ke-3 komponen
utama IPM, yaitu : Indikator kesehatan dengan Angka
Harapan Hidup (AHH), Tingkat Pendidikan dan
Kemampuan Daya Beli. Perkembanganpencapaiam
IPM berikut ketiga komponen tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut selama tahun 2006 sampai 2010
dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 2.9 Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM Kabupaten Majene tahun 2006 – 2010
No
Indikator 2006 2007 2008 2009 2010
1. IPM 68,6 69,12 70,28 70,83 71,34
2. Angka Harapan Hidup (Tahun)
64,10 64,43 64,73 65,06 65,38
3. Tingkat Pendidikan (Tahun)
7,34 7,64 8,14 8,18 8,40
4. Kemampuan Daya Beli (Rp/Kapita)
627,300
628,900
634,300
638,640
643.700
Sumber : BPS Kab. Majene dan Instansi Teknis
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Majene dibandingkan dengan
Sulawesi Barat dan Kabupaten lain di Sulawesi Barat
dari tahun 2007 - 2010 dapat dilihat pada tabel
berikut ;
Kabupaten Majene 2012
2-27DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 – 2010
No Kabupaten/Kota
2007 2008 2009 2010
IPM Peringkat IPM Peringkat IPM Peringka
tIPM Peringka
t
1 Majene 69,12 2 70,28 1 70,83 1 71,34 12 Polewali
Mandar64,77 5 65,91 5 66,61 5 67 5
3 Mamasa 69,16 1 69,79 2 70,18 2 70 24 Mamuju 67,60 4 68,50 4 68,89 4 69 45 Mamuju
Utara68,84 3 69,27 3 69,55 3 69 3
Sumber ; BPS Sulawesi Barat, 2010
2.3.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan
salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah,
yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang
dan jasa yang disajikan dalam satu tahun diwilayah
tersebut. PDRB Majene atas dasar harga berlaku pada tahun
2010 sebesar 1.356.275,61 juta Rupiah dengan kontribusi
terbesar diberikan oleh sector pertanian yakni sebesar 50,56
persen dan disusul sektor jasa-jasa sebesar 14,72 persen.
PDRB Majene atas dasar harga konstan 2000 untuk
tahun 2010 sebesar 611.588,41 juta rupiah atau meningkat
sebesar 8,69 persen dari tahun sebelumnya. Angka lainnya
yang dapt diturunkan dari angka PDRB adalah angka PDRB
Perkapita. Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur
tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah. PDRB
Perkapita (atas dasar harga berlaku) Majene pada tahun
2010 sebesar 8.975.597 rupiah, meningkat sebesar 1,65
persen dibandingkan dengan tahun 2009 dengan PDRB
Perkapita sebesar 8.829.660 rupiah. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar 2.11 grafik dibawah ini.
Kabupaten Majene 2012
2-28DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambar 2.11PDRB Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Berlaku Dan
Harga Konstan Tahun 2008-2010 (Miliar Rp)
2008 2009 20100.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.001,063.40
1,176.96
1,356.28
530.49 562.69 611.59
PDRB adh Berlaku
PDRB adh Konstan
2.3.4. Mata Pencaharian Penduduk
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Majene
bervariasi dari sektor pertanian, industri pengolahan,
perdagangan, pertambangan, perikanan, perburuan, jasa,
serta di sektor lainnya dimana penduduk bekerja dirinci
menurut lapangan usaha dengan penduduk umur 15 tahun
ke atas. Sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja
adalah sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan sektor
perikanan dengan jumlah penduduk sebanyak 42,26 %,
sedangkan untuk sektor jasa masyarakat/comunity, social
and personal services sebanyak 17,11 %. Sektor jasa lainnya
yang meliputi pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan
air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi,
asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa
perusahaan sebanyak 15,10 %. Untuk sektor perdagangan
besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 14,78 %
serta sektor industri pengolahan hanya mencapai 7,75 %
penduduk yang bekerja.
Kabupaten Majene 2012
2-29DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
2.4 Ruang dan Lahan
2.4.1. Fungsi Kabupaten Majene
Menurut RTRW Provinsi Sulawesi Barat, khususnya
dalam Rencana Kawasan Strategis, Kabupaten Majene
diarahkan untuk kegiatan Pusat Kota Pendidikan dan
Kawasan Pusat Pelabuhan Perikanan (PPI) Palipi yang berada
di Kecamatan Sendana sedangkan dalam pola
pengembangan pemanfaatan ruang kawasan budidaya
diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata,
pertanian holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan,
pendidikan dan pengetahuan. Selama ini Kabupaten Majene
merupakan salah satu kawasan yang penting dalam
memberikan kontribusi terhadap Provinsi Sulawesi Barat dan
dalam hal kegiatan sektor pendidikan dan pertanian serta
sektor perikanan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Majene
termasuk dalam tahapan pengembangan Baru untuk
Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat
Pertumbuhan Nasional serta Pemeliharaan dan perwujudan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan
dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup.
Sedangkan posisi Kabupaten Majene dalam Rencana
Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi, baik dalam kebijakan
struktur maupun pola ruang adalah sebagai berikut :
a. Pembangunan jaringan Jalan Lintas Barat dengan
prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota :
Kwandang – Tolinggula - Buol – Tolitoli – Ogotua –
Pantoloan – Palu – Donggala – Pasangkayu – Mamuju – Kabupaten Majene 2012
2-30DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Majene – Polewali – Pinrang –Parepare – Barru –
Pangkajene – Maros – Makassar – Sungguminasa –
Takalar –Jeneponto – Bantaeng - Bulukumba;
b. Pelabuhan Regional di Majene dengan prioritas sedang;
c. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-
kawasan budidaya dari bencana gempa bumi terutama
di wilayah tengah Pulau Sulawesi;
d. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-
kawasan budidaya dari bencana alam Tsunami terutama
di daerah pesisir barat Sulawesi Selatan dan Barat; dan
e. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-
kawasan budidaya dari bencana gerakan tanah atau
longsor terutama di lereng kaki gunung
2.4.2. Peran Kabupaten Majene
Mengenai peranan Kabupaten Majene ditinjau dari
kontribusi perekonomiannya terhadap pembentukan PDRB
Sulawesi Barat, selama periode 2009-2010 Kabupaten
Majene memberikan sumbangan di sektor Pertambangan
dan Penggalian serta sektor pertanian dan perikanan. Ini
dilihat dari pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha
Kabupaten Majene pada Tahun 2010 berdasarkan sumber
dari BPS Kabupaten Majene.
Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Majene
memiliki kedudukan yang cukup strategis ditinjau dari skala
regional, dimana Kabupaten Majene berada berdampingan
dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene
memiliki sejumla potensi yang dapat menunjang percepatan
pertumbuhan dan perkembangan di Kabupaten Majene,
diantaranya :
Kabupaten Majene 2012
2-31DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
a. Kabupaten Majene merupakan Kabupaten yang
diarahkan untuk pengembangan kawasan pusat
Pendidikan dan kawasan perikanan nusantara.
b. Kabupaten Majene berada pada jalur jalan lintas regional
Sulawesi, yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Barat
dengan Propinsi-propinsi lain di Pulau Sulawesi.
c. Dalam rencana sistem prasarana transportasi juga
dilakukan pada tingkat nasional untuk Jaringan Rel
Kereta Api. Dalam Rute Pengembangan Jaringan Rel
Kereta Api di arahkan melalui jalur pesisir pantai barat
Pulau Sulawesi yaitu mulai dari perbatasan dengan
Kabupaten Pinrang (Sulsel) – Polewali – Majene – Mamuju
– Kaluku – Karosa – Baras – Pasangkayu – perbatasan
dengan Kabupaten Dongggala (Sulteng) dengan prioritas
utama adalah jalur perbatasan dengan Kabupaten
Pinrang (Sulsel) – Polewali – Majene – Mamuju.
d. Ini merupakan bagian dari rencana jaringan rel kereta
api lintas barat Pulau Sulawesi yang melintang mulai dari
Kota Makassar sampai dengan Manado dengan rute
Makassar – Pare-pare – Mamuju – Palu – Gorontalo –
Manado.
Faktor-faktor tersebut memberikan keuntungan
lokasional bagi Kabupaten Majene dalam pengembangan
perdagangan, jasa dan industri. Selain itu, hal tersebut
memberikan akses yang tinggi terhadap faktor-faktor
perdangan dan industri ser ta pengembangan pemasaran
produk-produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Majene. Hal
lain yang memberikan keuntungan adalah bahwa kedekatan
Kabupaten Majene dengan Provinsi Sulawesi Selatan
(Kabupaten Pinrang sampai ke Kota Makassar) dan Ibu Kota Kabupaten Majene 2012
2-32DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu) yang merupakan
wilayah dengan konsentrasi penduduk yang cukup tinggi,
sehingga merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi
produk industri maupun perdagangan.
Berdasarkan kebijakan makro, Kabupaten Majene
berfungsi sebagai daerah Pusat Pendidikan Provinsi Sulawesi
Barat yang berpusat di Kota Majene (Kecamatan Bangae
dan Kecamatan Banggae Timur. Berdasarkan kebijakan
makro di atas, Kabupaten Majene diarahkan
pengembangannya sebagai berikut :
a. Mengembangan Kota Majene sebagai pusat WP
Kabupaten Majene yang didukung dengan
pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan
wilayah ini dengan pusat-pusat WP lainnya serta
penyediaan infrastruktur lainnya yang memadai.
b. Membagi wilayah kabupaten menjadi 4 (empat) wilayah
pengembangan.
c. Mengembangkan sistem kota-kota dengan hirarki yang
sesuai dengan pembagian jenjang pelayanannya.
d. Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial
untuk dikembangkan di sekitar kota Majene. Kota Majene
sebagai pusat WP dengan hirarki I yang merupakan
pusat pengembangan Kabupaten Majene, yang didukung
oleh kota dengan hirarki yang lebih kecil.
e. Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk
menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang sesuai
dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder.
f. Perkembangan wilayah terbangun diarahkan dan
diprioritaskan ke arah utara Kota Majene, serta pada
pusat masing-masing dari delapan kecamatan. Kabupaten Majene 2012
2-33DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
g. Penataan kawasan di sekitar kota kecamatan selain
Kecamatan Banggae dan Banggae sebagai kawasan
penyangga.
h. Peningkatan keterkaitan pengembangan kawasan
konservasi dengan kawasan budidaya pertanian,
perkebunan, perikanan, dan peternakan serta dengan
pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dalam
suatu keterpaduan kawasan.
2.4.3. Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas
Pengembangan wilayah Kabupaten Majene tidak
hanya diarahkan pada kawasan perkotaan melainkan
mencakup pula kawasan bukan perkotaan. Sistem kota –
kota merupakan arahan untuk menetapkan sistem
perwilayahan dengan hirarki pusat – pusat pelayanan jasa
dan produksi sesuai dengan fungsi, kecenderungan
perkembangan dan orioentasi perkembangannya. Sistem
kota – kota dilakukan melalui pengembangan pusat – pusat
permukiman sebagai pusat pelayanan jasa ekonomi, jasa
pemerintahan dan jasa sosial lainnya, bagi kawasan
permukiman perkotaan dan perdesaan serta kawasan
nelayan, maupun dalam hubungan interaksi antar pusat-
pusat permukiman dengan wilayah-wilayah yang
dilayaninya secara hirarkis. Dengan demikian, pusat-pusat
permukiman sebagaimana dimaksud diatas meliputi pusat-
pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.
Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas dalam
sistem kota-kota didasarkan pada potensi wilayah serta
kelengkapan fasilitas, prosentase luas lahan terbangun,
kepadatan bersih penduduk dan kepadatan bangunan,
Kabupaten Majene 2012
2-34DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
terdapat 4 (empat) orde pelayanan di Kabupaten Majene
sebagai berikut :
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) meliputi Kecamatan
Banggae dan Banggae Timur yang meripakan kawasan
Pendidikan.
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) meliputi Kecamatan
Malunda, Kecamatan Pamboang, dan Somba Kecamatan
Sendana.
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi Kecamatan
Tammerodo, Tubo Sendana dan Kecamatan Ulumanda.
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi Kelurahan
Baruga di Kecamatan Banggae Timur, Kelurahan Sirindu
di Kecamatan Pamboang, Kelurahan Tallubanua di
Kecamatan Sendana, Desa Ulidang di Kecamatan
Tammero’do Sendana; dan Desa Maliaya di Kecamatan
Malunda.
Untuk mewujudkan struktur ruang dan arah
pengembangan di tiap kota maupun tiap wilayah
pengembangan maka perlu adanya fungsi pengembangan
yang harus ditetapkan agar ada ketegasan dalam
kebijaksanaan pengembangan di masa mendatang.
Penetapan fungsi didasarkan pada pertimbangan :
Hirarki kota/kawasan perkotaan.
Jangkauan pelayanan perkotaan tersebut terhadap wilayah
belakangnya.
Basis ekonomi kota/kawasan perkotaan dalam wilayah
yang lebih luas. dan
Kedudukan perkotaan tersebut dalam skala regional.
a. VISI dan MISI Kabupaten Majene
Kabupaten Majene 2012
2-35DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Majene Tahun 2011 menetapkan bahwa visi dan
misi Kabupaten Majene adalah:
1. Visi
“Terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata
di Kabupaten Majene dalam tata pemerintahan yang
baik, bersih, berwibawa, demokratis, dalam kehidupan
agamais dan berbudaya”
2. Misi
1. Peningkatan sumber daya manusia, aparatur pemerintah
dan masyarakat yang berilmu, profesional dan berakhlak
mulia.
2. Peningkatan akselerasi pembangunan bidang ekonomi,
kesejahteraan sosial, politik dan keamanan
3. Pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan
budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
4. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan,
jembatan, lingkungan permukiman, sarana dan
prasarana kebutuhan dasar masyarakat
5. Peningkatan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian
sumber daya alam yang berkelanjutan untuk
peningkatan pendapatan masyarakat tanpa merusak
lingkungan
6. Peningkatan pelaksanaan sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, demokratis, bersih,
efektif dan efisien
7. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada
berbagai bidang pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, Kabupaten Majene 2012
2-36DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
pariwisata, dunia usaha, lembaga sosial
masyarakat, kewartawanan, hukum dan hak asasi
manusia.
8. Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan
produksi, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, kelautan dan perikanan sebagai salah satu
upaya menurunkan kemiskinan
9. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keuangan
di daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi
kerakyatan, ekonomi koperasi dan UKM, untuk
menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran
dan kemiskinan
3.Konsep Pembangunan Ekonomi
Basis ekonomi dan sektor unggulan Kabupaten
Majene yang dapat memicu dan menggerakkan
pertumbuhan dan perkembangan daerah sangat beragam,
seperti sektor unggulan bidang pertambangan, sektor
unggulan bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan
sektor unggulan bidang perikanan dan jasa lingkungan.
Kecenderungan global semakin menguat menuntut
perlunya daya saing ekonomi daerah terutama daya saing
komoditi ekspor unggulan, oleh karena ekspor sebagai
salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan
dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu peluang-
peluang untuk membangun jaringan ekspor ke negara
tujuan semakin ditingkatkan.
Dari sisi internal, perekonomian Kabupaten Majene
adalah bagian integral dari perekonomian nasional dan
regional terutama Kawasan Timur Indonesia dan Provinsi Kabupaten Majene 2012
2-37DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Sulawesi Barat pada khususnya. Keterkaitan yang kuat ini
akan memberi pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh
positif ditandai dengan adanya komitmen pemerintah
pusat untuk melakukan perbaikan ekonomi pada setiap
daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah memberi
ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk melakukan
optimalisasi potensi lokal, meskipun dalam kenyataannya
belum sepenuhnya dapat tercapai.
Dalam RPJMD Kabupaten Majene telah tertuang
konsep dalam melakukan pembangunan ekonomi yang
meliputi infrastruktur, koperasi, pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya alam, lembaga keuangan mikro,
peningkatan pelayanan masyarakat, dengan strategi dan
arah kebijakan sebagai berikut :
1. Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan langsung
pada masyarakat, bantuan modal usaha, dan
penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan program bantuan dan dukungan unit
usaha ekonomi berbasis rumah tangga dan kelompok
perempuan
3. Peningkatan program pembangunan multi sektor di
perdesaan
4. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat
melalui pelatihan keterampilan
5. Optimalisasi pembangunan jalan, jembatan, drainase,
turap, talud dan bronjong
6. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi dan rawa
7. Peningkatan program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
Kabupaten Majene 2012
2-38DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
8. Pengembangan program pembangunan infrastuktur
perkotaan dan perdesaan
9. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan
perdesaan
10. Peningkatan diversifikasi, efisiensi, produktifitas,
kualitas dan daya saing produksi hasil pertanian,
perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan
11. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
12. Pemberdayaan bidang pertanian, kehutanan, perikanan
dan peternakan
13. Peningkatan pemasaran hasil – hasil pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan
14. Jaminan investasi bagi pihak swasta
15. Kemudahan system perizinan untuk usaha kecil dan
menengah
16. Pelatihan dan studi banding kelompok UKM
4.Konsep Pembangunan Perdesaan
Pembangunan daerah tertinggal diupayakan untuk
mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui berbagai
kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan
tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan
serta menggerakkan kegiatan ekonomi secara merata. Sama
halnya dengan yang dihadapi oleh daerah tertinggal pada
umumnya, di kabupaten Majene juga mengalami berbagai
permasalahan dalam pembangunan perdesaan antara lain
rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ke
sumber daya ekonomi dan disisi lain masih rendahnya tingkat
pelayanan prasarana dan sarana perdesaan serta masih
rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Kabupaten Majene 2012
2-39DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Strategi pembangunan perdesaan yang dilakukan untuk
mengurangi kesenjangan dan masalah – masalah tersebut
pemerintah daerah melakukan program yaitu :
1. Peningkatan infrastruktur perdesaan
Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi produktif di
kawasan perdesaan dilakukan hal – hal sebagai berikut :
Peningkatan sarana jalan perdesaan yang
menghubungkan kawasan perdesaan dan perkotaan
Peningkatan jalan tani
Memperlancar akses jalan ke tempat – tempat kantong
produksi di perdesaan
Optimalisasi jaringan irigasi dan jaringan pengairan di
perdesaan
Peningkatan sarana permukiman, kesehatan dan
pendidikan di perdesaan
2. Pemberdayaan masyarakat perdesaan
Untuk membangun kawasan perdesaan dan
meningkatkan kapasitas pemerintahan ditingkat local
dalam mengelolah sesuai dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik dan benar maka dilakukan
program pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui :
- Peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan
usaha bagi masyarakat perdesaan
- Peningkatan akses informasi di perdesaan
- Penguatan kelembagaan dan organisasi berbasis
masyarakat seperti BPD, kelompok tani, karang taruna,
koperasi dan lembaga adat
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kabupaten Majene 2012
2-40DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
- Pengembangan kelembagaan untuk teknologi tepat guna
dan lingkungan
- Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan
kelembagaannya
3. Pengembangan ekonomi lokal
Untuk meningkatkan produktifitas dan nilai usaha
ekonomi di kawasan perdesaan dan mendorong perluasan
lapangan kerja di kawasan perdesaan dilakukan program
pengembangan ekonomi local melalui :
- Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan
yang strategis dan potensial
- Peningkatan lembaga keuangan mikro di tingkat
perdesaan
- Peningkatan dan pengembangan usaha agribisnis yang
meliputi mata rantai dari hulu ke hilir serta jasa
penunjang
- Penguatan pasokan industry perdesaan dan penguatan
keterkaitan produksi berbasis lokal
- Peningkatan promosi produk – produk perdesaan
Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut,
kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi
pada pelayanan AMPL daerah adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Pengembangan program pembangunan
infrastuktur perkotaan dan perdesaan dengan kebijakan
ini maka pelayanan AMPL akan menjadi salah satu
prioritas seperti penyediaan air minum dan limbah yang
tidak saja melayani kawasan industri namun juga
permukiman sekitar yang belum dilayani sistem
Kabupaten Majene 2012
2-41DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
penyediaan air minum dan pengolahan air limbah
domestik
2. Kebijakan peningkatan sarana permukiman, kesehatan
dan pendidikan di perdesaan dengan kebijakan ini maka
pelayanan AMPL akan menjadi prioritas, masyarakat
berpenghasilan rendah menjadi prioritas kelompok
sasaran upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan,
termasuk melalui peningkatan cakupan akses air minum
dan sanitasi.
3. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan
perdesaan dengan kebijakan ini maka pemenuhan akses
air minum dan sanitasi untuk mendukung produktivitas
sumber daya manusia perkotaan dan perdesaan juga
menjadi prioritas.
b. VISI Pembangunan Sanitasi Kabupaten Majene
1. Visi Pembangunan Sanitasi
“Terwujudnya Masyarakat Majene Sehat melalui
Penyediaan Sanitasi yang Berkualitas”
1. Kata terwujudnya masyarakat sehat mengandung makna
terciptanya kondisi masyarakat yang bebas gangguan
kesehatan akibat sanitasi tidak sehat.
2. Kata penyediaan Sanitasi berkuantitas mengandung makna
pencapaian penyediaan sanitasi yang dibutuhkan oleh
Kabupaten Majene 2012
2-42DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
setiap rumah tangga dan sarana-prasarana ideal untuk
menjamin penyehatan lingkungan masyarakat
3. Pencapaian penyehatan lingkungan layak merupakan
sarana sanitasi yang aman, higienis, dan nyaman, yang
dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya
dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi
yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet
guyur yang terhubung dengan sistem pipa saluran
pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban
cemplung terlindung serta memiliki ventilasi.
2. Misi Pembangunan Sanitasi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi
yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah adalah :
a.Peningkatan pembangunan sektor Sanitasi yang
kontinyu dan berkualitas.
b.Mewujudkan ketersediaan sarana dan Prasarana yang
berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat
c. Meningkatkan kinerja kelembagaan pengelola Sanitasi.
d. Mewujudkan kebijakan kepastian hukum yang
mendukung pembangunan dan pengelolaan Sanitasi
3. Nilai
Untuk dapat mencapai visi-misi tersebut, terdapat
nilai–nilai yang patut dianut dalam pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Nilai–nilai tersebut
adalah :
1. Partisipatif : kesediaan masyarakat untuk berperan
serta mengubah perilaku hidup menjadi bersih dan
sehat;
2. Sustainable : pembangunan harus dilakukan dengan
memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang; Kabupaten Majene 2012
2-43DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
3. Jujur dan berkeadilan : merupakan nilai dasar yang
selalu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan
keputusan dan bertindak.
4. Koordinatif : merupakan nilai koordinasi antara
kelembagaan antara kelembagaan di internal
pemerintahan maupun antara kelembagaan pemerinta
dengan kelembagaan masyarakat dan swasta
5. Transparan dan akuntabel : kesadaran stakeholder
untuk melakukan pembangunan dengan cara yang
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.Tujuan
a. Tujuan Umum
Mewujudkan keseluruhan misi yang terkandung
dalam visi pembangunan sektor sanitasi.
b. Tujuan Khusus
1.Meningkatkan cakupan akses sanitasi sehat bagi
masyarakat
2.Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di
masyarakat
3.Mewujudkan kebijakan kepastian hukum yang
mendukung pembangunan dan pengelolaan Sanitasi
4.Meningkatkan kapasitas pendanaan untuk
pembangunan dan pengelolaan Sanitasi
5. Meningkatkan kinerja kelembagaan pengelolaan
Sanitasi
6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan sektor
Sanitasi
5.Sasaran
Kabupaten Majene 2012
2-44DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Untuk mewujudkan visi, misi dan nilai serta tujuan
pembanguna sektor Sanitasi ditetapkan sasaran jangka
panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan
pencapaian target yang ditentukan per periode tersebut.
a. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang (2012-2022)
Sasaran pembangunan jangka panjang sector sanitasi
adalah tersedianya sarana sanitasi di seluruh wilayah
Kabupaten Majene secara berkelanjutan dan dikelola
secara mandiri sesuai dengan standar nasional.
Sasaran jangka panjang dilaksanakan selama 10 tahun
dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2022
b. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah (2012-2016)
Sasaran pembangunan jangka menengah sektor
sanitasi adalah terpenuhinya cakupan sarana sanitasi bagi
masyarakat majene sebanyak 50% dari sisa jumlah rumah
tangga yang belum memiliki akses Sanitasi.
c. Sasaran Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan
Sasaran pembangunan jangka pendek sektor sanitasi
adalah terpenuhinya cakupan sarana sanitasi bagi
masyarakat Majene sebanyak ± 20% dari sisa jumlah
rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi setiap
tahun anggaran.
c. Isu Strategis Pembangunan Sanitasi Kab. Majene
ISU STRATEGIS TUJUAN STRATEGIS
1. Rendahnya cakupan akses sanitasi bagi masyarakat
- Meningkatkan cakupan akses sanitasi sehat bagi masyarakat
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat
3. Belum memadainya perangkat peraturan yang mendukung pembangunan dan
- Mewujudkan kebijakan kepastian hukum yang mendukung pembangunan dan
Kabupaten Majene 2012
2-45DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
pengelolaan Sanitasi pengelolaan Sanitasi - Meningkatkan kapasitas
pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan Sanitasi
4. Kurang maksimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan Sanitasi
- Meningkatkan kinerja kelembagaan pengelolaan Sanitasi
- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan sektor Sanitasi
d. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pembangunan Sanitasi
Arah kebijakan dan strategi berikut diambil dari
pernyataan arah kebijakan dan strategi Kabupaten Majene.
Arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut :
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola Sanitasi
2. Pembangunan prasaran dan sarana Sanitasi yang
terjangkau masyarakat, baik secara pendanaan maupun
teknologi
3. Sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan dan
pembangunan sarana dan prasaran PHBS
4. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku
pembangunan sector Sanitasi melalui penguatan peran
Bappeda
5. Mengembangkan kerangka peraturan yang mendukung
pembangunan sektor Sanitasi dan untuk mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
Sanitasi
6. Meningkatkan investasi untuk pengembangan kapasitas
sumberdaya masyarakat pengguna sarana Sanitasi
Kabupaten Majene 2012
2-46DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
7. Mendorong penerapan pilihan-pilihan pembiayaan untuk
pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana
Sanitasi
8. Meningkatkan kemampuan masyarakat dibidang teknik,
pembiayaan dan kelembagaan dalam pembangunan dan
pengelolaan prasarana dan sarana Sanitasi
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana
Sanitasi yang dilakukan oleh masyarakat pengguna
10. Menerapkan upaya khusus pada masyarakat yang
berpenghasilan rendah untuk mencapai kesetaraan
pelayanan Sanitasi
11. Mengembangkan pola monev partisipatif hasil
pembangunan prasarana dan sarana Sanitasi yang
berorientasi kepada pencapaian tujuan dan ketepatan
sasaran.
GAMBARAN UMUM SITUASI SANITASI KOTA
1.Air Limbah Rumah Tangga
Pengelolaan air limbah Rumah tangga di Kabupaten Majene
merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Majene
yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan,
Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan
Umum Bidang Cipta Karya, Dinas Perumahan Permukiman dan
Kebersihan Kabupaten Majene, Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Majene 2012
2-47DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Majene, namun kerjasama tetap diperlukan dengan instansi lain
seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di bawah
pengawasan dari Badan Pengawas Dampak Lingkungan Hidup
Daerah (Bapedalda) Propinsi Sulawesi Barat.
Pengelolaan air limbah di Kabupaten Majene belum
sepenuhnya berjalan optimal. Terlihat dengan masih banyak
masyarakat yang melakukan praktek BAB sembarangan (BABs)
Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Majene, antara lain dengan pembangunan IPAL Komunal berbasis
masyarakat (Sanimas) di beberapa wilayah padat penduduk dan
kumuh di Kelurahan Baurung. Hingga tahun 2009, jumlah
Sanimas di Kabupaten Majene telah membangun beberapa MCK
Umum dan MCK.
Seiring berkembangnya Kabupaten Majene menjadi kota
Pusat Pelayanan Pendidikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
di Propinsi Sulawesi Barat dan pertumbuhan jumlah penduduk
yang semakin pesat, berakibat pada meningkatnya volume
pencemar khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik
air limbah cucian dan kamar mandi (grey water) dan air limbah
WC (black water). Sehingga baik dalam jangka pendek atau
menengah maupun jangka panjang diperlukan suatu pengelolaan
air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan
sanitasi di Kabupaten Majene.
Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga di lingkungan
masyarakat Kabupaten Majene sebagian dengan sistem septic
tank (tangki septik) tingkat rumah tangga dan komunal, sebagian
besar masih menggunakan septic tank yang diindikasikan
sebagai cubluk, dan sebagian lainnya dibuang ke drainase (SPAL)
baik saluran terbuka maupun tertutup. Sanimas (Sanitasi
Masyarakat berupa MCK plus) menjadi salah satu alternatif yang Kabupaten Majene 2012
2-48DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
dikembangkan di Kabupaten Majene meskipun skalanya masih
terbatas dan masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.
Pada umumnya masyarakat membuat saluran secara
individu ke saluran yang dekat dengan lingkungannya yang
akhirnya membawa air limbah ke sungai yang ada.
Beberapa sungai yang menjadi badan air penerima antara
lain ; sungai majene, sungai camba, sungai lembang, dan
saluran-saluran primer lainnya yang langsung menuju ke laut.
Permukiman di kawasan pantai menjadikan laut sebagai badan
air penerima air kotor yang belum melalui proses
pengolahan baik secara aerob maupun secara anaerob
dari limbah domestik , demikian pula permukiman yang
berada pada dataran tinggi, outlet air limba langsung
diresapkan kedalam tanah, atau dialirkan melalui saluran
lingkungan.
Berdasarkan kondisi saluran yang ada, maka
diidentifikasikan bahwa sistem pengaliran air kotor yang ada
saat ini belum memadai untuk melayani wilayah kota, hal
ini karena penampang alur sungai dan saluran drainase
primer maupun sekunder di sekitar kota tidak memadai
untuk mengalirkan debit banjir. Akibatnya adanya beberapa
daerah rawan genangan terutama pada musim hujan,
seperti Kawasan Lutang, Lingk. Binanga, dan kawasan lainnya.
Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten
Majene yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di
lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan
pengelolaan air limbah domestic (baik untuk grey water maupun
black water) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan
hidup.
Kabupaten Majene 2012
2-49DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambaran koordinasi dalam tahap perencanaan,
implementasi maupun monev belum optimal dan masih
menemui beberapa kendala. Masalah utama antara laian belum
efektifnya pola sosialisasi pedoman pengelolaan air limbah
domestic di lingkungan SKPD maupun masyarakat, sehingga
masih terdapat perbedaan persepsi antar SKPD tentang cara
pengelolaan air limbah domestic, dan belum terbangunnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara optimal dan
masih terdapat kelemahan yang dirasakan oleh personil-personil
BLHP maupun dari instansi terkait lainnya untuk dapat
melakukan advokasi tentang cara yang benar dan arti penting
pengelolaan air limbah domestic pada berbagai pihak.
Permasalahan air limbah rumah domestik di Kota Tegal adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, di
beberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata
atau dikelola dengan benar.
2. Kerusakan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang terletak di Kelurahan
Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
Gambar 2.3. Foto kondisi pengelolaan air Limbah di Kota Tegal
A. Sub Sektor Persampahan
Gambaran Umum:
Lembaga utama yang menangani sub-sektor persampahan adalah Seksi
Persampahan dan UPTD Pengelolaan Sampah pada Diskimtaru Kota Tegal.
Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah belum optimal.
Kabupaten Majene 2012
2-50DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Persampahan :
Fungsi pengelolaan persampahan yang belum ditangani oleh seluruh pihak
adalah:
1. Penyediaan sarana daur ulang sampah
2. Pengelolaan daur ulang sampah
3. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak praktik pengelolaan sampah yang
berjalan di Kota Tegal.
Gambaran Kebijakan Pengelolaan Sampah:
Kebijakan Pemerintah Kota Tegal yang diarahkan untuk pengelolaan sampah
adalah Perda No. 26 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota dan
Pengumpulan serta Pembuangan Sampah-Sampah / Kotoran-Kotoran, yang telah
diubah terakhir kali melalui Perda No. 6 tahun 1995. Perda Penyelenggaraan
Kebersihan yang berlaku saat ini sudah memuat sejumlah point positif yang
memungkinkan terjadinya kerjasama yang efektif antara Dinas Permukiman dan
Tata Ruang (Diskimtaru) sebagai lembaga penanggungjawab layanan
persampahan dengan Kelurahan. Namun demikian pola pengelolaan sampah yang
tertuang di dalamnya belum selaras dengan ketentuan pengelolaan sampah yang
diatur dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Saat ini sudah terdapat kebijakan lain yang mewajibkan penyediaan sarana
penampungan dan pengelolaan sampah di rumah tinggal, yaitu Perda No. 11 tahun
1987 tentang Bangunan yang mewajibkan penyediaan sarana pengolahan sampah
di setiap bangunan termasuk rumah tinggal.
Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.
Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Persampahan
Cakupan Layanan UPTD Pengolahan Sampah saat ini baru sebesar 60% atau baru
melayani 147.836 jiwa penduduk Kota Tegal. Saat ini Diskimtaru dan UPTD
Pengolahan Sampah masih menghadapi masalah terkait :
Sarana dan prasarana pengolahan sampah yang sudah dalam kondisi tidak
memadai, terutama TPA.
Belum efektifnya pola pemungutan retribusi sampah yang berjalan selama ini.
Kabupaten Majene 2012
2-51DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Sampah
1. Koordinasi antar SKPD, dan juga antara SKPD dengan masyarakat dan swasta
dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev pengelolaan sampah
belum optimal dan masih menemui beberapa kendala.
2. Masalah utama:
Belum terbentuknya pemahaman yang baik tentang potensi masalah
lingkungan yang besar bagi Kota Tegal sebagai akibat dari over kapasitas TPA
Muarareja dan habisnya masa sewa TPA pada tahun 2010.
Belum optimalnya sosialisasi tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap
praktik pengelolaan lingkungan di Kota Tegal terkait hal pengelolaan sampah
yang sudah dijalankan selama ini.
Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal untuk turut serta
mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan
kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan
kecamatan.
Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat
1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang
2. Prilaku masyarakat Kota Tegal membuang sampah di sungai atau badan saluran
masih banyak terlihat
3. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah
4. Terdapat beberapa masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan
5. Pada saat ini rumah tangga yang berasal dari permukiman yang berada diluar
jalan protokol belum ditangani secara baik, dan masih ditangani secara individual.
Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah
1. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan
2. Pihak Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota
Tegal mengalami kesulitan menempatkan TPS (baik permanen maupun kontainer)
3. Status lahan TPA yang masih sewa dengan masa akhir pemakaian Tahun 2010
4. Pemerintah Kota Tegal belum memiliki TPA sanitary landfil
Permasalahan persampahan ditingkat swasta
Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual
kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut.
Kabupaten Majene 2012
2-52DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
Gambar 2.4. Pengelolaan Persampahan di Kota Tegal
B. Sub Sektor Drainase Lingkungan
Gambaran Umum:
Lembaga utama yang menangani sub-sektor drainase lingkungan adalah Seksi
Penataan dan Pengembangan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal).
Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum
optimal.
Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan
Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Drainase Lingkungan :
Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh
pihak adalah:
1. Monitoring dan evaluasi integrasi system drainase lingkungan
2. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari praktik pengelolaan drainase
lingkungan yang berjalan di Kota Tegal.
Gambaran Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan:
Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kota Tegal yang diarahkan untuk
menegaskan kewajiban masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan.
Saat ini sudah terdapat kebijakan lain yang mewajibkan masyarakat pemilik
bangunan termasuk rumah tinggal untuk menyediakan saluran drainase di
pekarangan sebagai media untuk menyalurkan air hujan, yaitu Perda No. 11 tahun
1987 tentang Bangunan Kotamadya Tegal pasal 191. (Cat: perlu revisi Perda
Bangunan)
Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.
Permasalahan drainase lingkungan Kota Tegal adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan data dari DPU Kota Tegal Tahun 2007 baru hampir seluruh penduduk
Kota Tegal sudah dilayani oleh sarana drainase lingkungan tetapi sebagian besar
sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal.
Kabupaten Majene 2012
2-53DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
2. Terjadinya genangan pada saat musim penghujan potensi di Kota Tegal mencapai
646 ha dan Kecamatan Margadana menempati posisi tertinggi dalam luas
genangan mencapai 440 ha, karena wilayahnya berada di bawah tanggul.
Tabel 2.6 Lokasi Potensi Genangan
No Lokasi genangan TinggiLuas(Ha)
Lama genangan/
Tahun
Frekuensi genangan/
tahun1 Kec. Tegal Timur 0,2 – 0,4 66 48 52 Kec. Tegal Barat 0,2 – 0,6 90 72 53 Kec. Tegal Selatan 0,2 – 0,5 50 48 54 Kec. Margadana 0,2 – 1,5 440 72 5
Sumber : RPIJM Kota Tegal tahun 2008
3. Di alur drainase lingkungan Kota Tegal terjadi sedimentasi oleh lumpur
4. Di beberapa saluran (drainase lingkungan) di Kota Tegal difungsikan sebagai
tempat pembuangan sampah sehingga akan menghambat laju alir air (debit air)
5. Pemeliharaan saluran/drainase lingkungan yang terbatas
6. Beberapa bangunan sipil talud saluran (drainase lingkungan) di Kota Tegal
mengalami kerusakan (longsor)
7. Dimensi saluran/drainase lingkungan yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan
8. Masih mempergunakan saluran irigasi sebagai drainase lingkungan kota.
Gambar 2.5. Kondisi Drainase Lingkungan di Kota Tegal
C. Sektor Air Bersih.
Gambaran Umum:
Lembaga utama yang menangani sektor air bersih adalah PDAM Kota Tegal dan
Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab untuk
memberikan fasilitasi penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin dan daerah rawan
air.
Permasalahan air bersih Kota Tegal di tingkat masyarakat
1. Besarnya angka pertumbuhan penduduk Kota Tegal mengakibatkan harus mencari
alternatif baru sumber air baku.
Kabupaten Majene 2012
2-54DOKUMENSTRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)KABUPATEN MAJENE
2. Beberapa masyarakat di Kota Tegal yang belum terakses oleh layanan air bersih,
contohnya Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Timur belum seluruhnya
terlayani jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
3. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah/terbatas menjadi alasan masyarakat
tersebut untuk tidak melakukan pemasangan jaringan air bersih dari PDAM.
4. Banyak masyarakat berpendapat bahwa kualitas air PDAM kurang bagus,
sehingga masyarakat lebih mengandalkan sumber sumur dalam untuk
memperoleh sumber air bersih.
Permasalahan air bersih ditingkat PDAM
1. Debit air dari suplay PDAM sangat kecil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan air
bersih masyarakat di Kota Tegal
2. Kehilangan air sebesar 43% yang dikarenakan adanya sambungan liar/pencurian
air, water meter rusak/tidak berfungsi, pencatatan meter air yang tidak akurat.
3. Kurangnya jam kerja operasional, hal ini disebabkan oleh kurangnya tekanan air
pada sistem transmisi dan distribusi
4. Kinerja dan umur sistem distribusi kurang efesien.
Usulan dan prioritas program Sektor Air Bersih adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi sistem prasarana dan sarana air bersih, yang meliputi optimalisasi
jaringan pipa transmisi, produksi dan distribusi serta bangunan-bangunan
penunjang seperti reservoir dan lain-lain.
2. Mengurangi kebocoran/kehilangan air menuju ke tingkat 35%.
3. Menambah kapasitas/supply air baku dengan melakukan studi tentang air bawah
tanah maupun air permukaan.
4. Mengembangkan cakupan pelayanan dengan menambah sarana dan prasarana
air bersih.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui program penyediaan air bersih berbasis
masyarakat
6. Progam penguatan manajemen PDAM untuk mencari beberapa alternatif
pemecahan masalah yang terjadi di dalam PDAM baik aspek Teknis, Keuangan,
administrasi dan Manajemen.
Kabupaten Majene 2012
top related