rencana strategis (renstra) - bandungkab.go.id · pemerintah kabupaten bandung wajib menyusun rpjmd...
Post on 24-Jul-2019
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) HASIL REVIU
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TAHUN 2016-2020
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Alloh swt, atas ijin dan perkenannya,
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Hasil Reviu Pertama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020
dapat diselesaikan.
Rencana Strategis (Renstra) hasil Reviu Pertama ini berisikan rencana
program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2016 sampai
dengan 2020 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung dalam melaksanakan
tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) hasil Reviu Pertama ini,
kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan
masukan-masukan positif dari semua pihak.
Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) hasil Reviu
P e r t a ma periode Tahun 2016-2020 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung.
Soreang, Mei 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAAN
MASYARAKAT D A N DESA
TTD
Dra. Hj. EROS ROSWITA, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19650415 198503 2 002
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
hal
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………… 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………… 7
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………. 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……………………… 8
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ADESADESA…………………………………………………
16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa …………………
18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa………….
18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …………………………………….
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 21
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis …………………………………………… 22
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa……………………………………………..
23
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa…………………..
29
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa…… 30
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
32
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
34
BAB VII
PENUTUP
38
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang rincian
tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung merupakan salah satu
perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas Bupati Bandung dalam kurun waktu Tahun 2016-
2020 memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan.
Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) yang diikuti dengan
beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka
Pemerintah Kabupaten Bandung wajib menyusun RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2020 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bandung menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan lima
tahunan dalam bentuk Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020, meskipun RPJMD yang dipergunakan
sebagai acuan masih mengacu pada Perangkat daerah Lama yakni Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sehingga program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kecenderungan
dan kesamaan dengan perangkat daerah sebelumnya.
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 2
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 3
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 4
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 5
21. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 6
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2010 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 7
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016-2020 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang
memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas
yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan secara
koordinatif dan terpadu.
1.3.2 Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-
2020 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan
visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis
Pemerintah Kabupaten Bandung.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bandung
Tahun 2016-2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan
Struktur Organisasi; Sumber Daya, dan Kinerja Pelayanan;
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 8
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan;
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan Renstra;
Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis; Penentuan isu-isu strategis.
BAB IV : VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa, tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, strategi dan
kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
Bagian ini merupakan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
LAMPIRAN-LAMPIRAN
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
2.1.1 Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas pokok merumuskan,
menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial
budaya masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi
Pemerintahan Desa serta melaksanakan Ketatausahaan Dinas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas pokok
memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan daerah di bidang
pembinaan, pelayanan, pengelolaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat
dan memfasilitasi administrasi pemerintahan desa.
Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang
meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan
kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang meliputi pengembangan hasil usaha
desa, penguatan lembaga ekonomi masyarakat dan pengembangan Teknologi Tepat
Guna.
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 9
Bidang kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai
tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengelolaan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat yang meliputi
Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa.
Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan dan Supervisi
pemerintahan desa yang meliputi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan desa,
Penataan desa dan Kerjasama Desa serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa mempunyai
tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa yang meliputi Perencanaa,
Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa serta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Desa.
2.1.2 FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Dalam
melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
• Kepala Dinas
• Sekretaris
• Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
• Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi masyarakat
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 10
• Kepala Bidang Pemerintahan Desa
• Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa
1. Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas a. Dinas; j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
k. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penetapan dan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kelembagaan dan
partisipasi masyarakat;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan kelembagaan dan
partisipasi masyarakat;
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 11
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kelembagaan dan
partisipasi masyarakat;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan kelembagaan dan partisipasi
masyarakat;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan kelembagaan dan
partisipasi masyarakat.
2. Bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, membawahkan :
1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat;
2) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3) Seksi Partisipasi Masyarakat desa
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang;
2) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengembalikan tugas-tugas di bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa yang meliputi pengembangan hasil
usaha desa, penguatan lembaga ekonomi masyarakat desa dan pengembangan
teknologi tepat guna;
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa menyelenggarakan
fungsi :
a. Penetapan penyusun rencana dan program kerja pengelolaan pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat desa;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat desa;
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 12
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat desa;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat desa;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat desa;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat desa;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat desa.
4) Bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
1) Seksi Pengembangan Hasil Usaha Desa;
2) Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa;
3) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
4. Bidang Pemerintahan Desa
1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengembalikan tugas-tugas di bidang pembinaan dan
fasilitasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi pemerintahan desa,
penataan desa dan kerjasama desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa;
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini
Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusun rencana dan program kerja pembinaan dan fasilitasi
administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan fasilitasi penataan desa dan
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 13
kerjasama desa serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset
desa;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi
administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan fasilitasi penataan desa dan
kerjasama desa serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset
desa;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pembinaan dan fasilitasi
administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan fasilitasi penataan desa dan
kerjasama desa serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset
desa;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi
administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan fasilitasi penataan desa dan
kerjasama desa serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset
desa;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan
fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan fasilitasi penataan
desa dan kerjasama desa serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
dan asset desa;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan dan fasilitasi administrasi
pemerintahan desa, pembinaan dan fasilitasi penataan desa dan kerjasama desa
serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan dan fasilitasi administrasi
pemerintahan desa, pembinaan dan fasilitasi penataan desa dan kerjasama desa
serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan fasilitasi
pemerintahan desa.
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 14
4) Bidang pemerintahan desa, membawahkan :
1) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
2) Seksi Penataan Desa dan Kerjasama Desa;
3) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa.
5. Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Dan Lembaga Desa
1) Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang;
2) Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa mempunyai
tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengembalikan tugas-tugas di
bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa yang meliputi
perencanaan, pembinaan dan pelatihan aparatur desa dan pembinaan dan pelatihan
lembaga desa;
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini
Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa
menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi
pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pembinaan dan fasilitasi
pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi
pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa;
e. Perumusan dan Penyusunan Modul dan materi pelatihan
f. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan
fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas
aparatur dan lembaga desa;
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 15
h. Evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas
aparatur dan lembaga desa;
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
j. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan fasilitasi
pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa.
4) Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan;
2) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa;
3) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Desa.
Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Kasubag
Penyusunan
Program
Kasubag
Keuangan
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
KABID PEMBERDAYAAN
USAHA EKONOMI
MASYARAKAT DESA
KABID KELEMBAGAAN
DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
KABID PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR
DAN LEMBAGA DESA
KABID
PEMERINTAHAN DESA
KASIE PERENCANAAN
KASIE PEMBINAAN DAN
PELATIHA N LEMBAGA
DESA
KASIE PEMBINAAN DAN
PELATIHAN APARATUR
DESA
KASIE ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
KASIE PENATAAN DAN
KERJASAMA DESA
KASIE PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DESA
KASIE PEMBERDAYAAN
SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT
KASIE LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA
KASIE PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DESA
KABID PEMBERDAYAAN
USAHA EKONOMI
MASYARAKAT DESA
KABID PEMBERDAYAAN
USAHA EKONOMI
MASYARAKAT DESA
KABID PEMBERDAYAAN
USAHA EKONOMI
MASYARAKAT DESA
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 16
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memiliki sarana dan prasarana sebagai
berikut :
1. Sumber daya manusia
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan bulan
September 2016 berjumlah 50 orang terdiri dari :
pejabat eselon II
pejabat eselon IIIa
pejabat eselon IIIb
pejabat eselon IV
pelaksana
tenaga kerja kontrak
tenaga sukwan
:
:
:
:
:
:
:
1 Orang
1 orang
4 orang
12 orang Plt 1 orang
25 orang
1
3
2. Sarana Gedung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung menempati
Gedung milik Kabupaten Bandung yang terletak di komplek Pemda Kabupaten
Bandung.
3. Sarana perlengkapan kantor
Sampai dengan Desember 2016 jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 17
Faximile
Printer
Komputer
Meja biro
Note book
Kursi putar eksklusif
Mesin tik
Handycam
Camera digital
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 unit
13 unit
14 unit
5 unit
6 unit
8 unit
3 buah
1 buah
6 buah
Infocus dan layar
Meja computer
Lemari arsip
Rak buku
Filling cabinet
Kursi sofa
Kulkas
Tv
AC
Mesin absensi
Rak baja
Mesin penghancur kertas
Meja kertas staf
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 unit
13 buah
8 buah
2 unit
17 unit
5 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
10 buah
2 buah
20 buah
4. Alat transportasi Untuk menunjang kelancaran
operasional
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan desa, memiliki operasional dinas terdiri dari : a. Kendaraan roda empat
: 9 unit
b. Kendaraan roda dua : 11 unit
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kabupaten Bandung berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa periode sebelumnya 2011-2015 (terlampir
dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat
kesenjangan dari masing-masing inidikator kinerja sesuai dengan tugas pokok,
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan
pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebelumnya 2011-2015, agar dapat
mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan
pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (terlampir dalam tabel 2.2).
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bandung sesuai dengan visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode tahun 2016-2021 memiliki
tantangan untuk membantu Bupati Bandung dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan perdesaan, untuk
dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam
mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk
pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terhadap
masyarakat kami akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal
pembangunan dan keuangan perdesaan.
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 # p r o g r a m #
Page 19
R e n c a n a s t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 19
BAB III
ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINAS
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
memantapkan pembangunan menuju desa mandiri yang dapat dioperasionalkan,
maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan identifikasi
permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum
dalam tabel 3.1
R e n c a n a s t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 20
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Aspek Kajian Capaian / Kondisi
Saat Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Internal Eksternal
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
desa
- Kurang optimal
karena
perbandingan
banyaknya desa
dengan kondisi
aparatur yang
ada di DINAS
PMD
- Kondisi SDM
pemerintah
daerah yang masih
rendah serta
tingkat partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
masih kurang
- Ketergantungan
dalam
pembiayaan
- Sumber Daya Manusia - ketersediaan
anggaran
- Keterbatasan
personil dan
kemampuan
aparatur
- Keterbatasan
anggaran
biaya untuk
bintek /
pelatihan-
pelatihan
- kurangnya
sinergitas
dan
koordinasi
lintas sektor
R e n c a n a s t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Terpilih
Bupati Bandung terpilih periode Tahun 2016-2020, mempunyai Visi “
Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Adapun yang menjadi misi Bupati Bandung 2016-2020 adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang
wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
6. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kemandirian desa
8. Meningkatkan Reformasi Birokrasi
9. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah
Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan misi yang
terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yaitu
dalam point membantu Bupati untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang
baik, melalui Memantapkan Pembangunan Perdesaan. Adapun strategi yang akan
diterapkan oleh Bupati Bandung yaitu :
1. Membangun Desa percontohan
2. Meningkatkan swadaya masyarakat bagi pembangunan desa
Untuk tercapainya hal tersebut diatas perlu adanya peningkatan peran
serta pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang mandiri dengan
mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan
perdesaan.
R e n c a n a s t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 22
3.3 Penentuan Isu – isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada
tabel 3.1 tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka selanjutnya akan dikemukakan
metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan
dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.
Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung, yaitu :
1. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities dengan
prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threaths dengan prinsip
menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan
prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan
peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threaths dengan
prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.
Melalui metoda diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Bandung menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa
3. Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa
4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat
5. Peningkatan pendapatan asli desa
6. Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras
Diharapkan melalui strategi - strategi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung dapat mencapai tujuan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung selama 5 tahun dari
Tahun 2016-2021.
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 23
BAB IV
VISI,MISI,TUJUAN,STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kabupaten Bandung
Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan
menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan
bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Bandung menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi
di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi
motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5
tahun kedepan 2010-2015. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan
meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah
Kabupaten Bandung adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan
Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta
memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
� Misi Pertama: “Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan”
Misi peningkatan kualitas dan cakupan layan pendidikan sejalan dengan visi
Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas”. Perbaikan dalam sektor pendidikan menjadi misi
pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan sektor pendidikan sebagai
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 24
prioritas pertama didasari oleh pentingnya aspek ini dalam pembangunan
Kabupaten Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam
penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bandung perlu memiliki kapasitas
dan daya saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten
Bandung.Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten
Bandung yang berkualitas maka diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan
kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan
meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan, terutama fasilitas sekolah menengah
atas yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan
kualitas pada fasilitas- fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah,
meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa
melalui penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.
� Misi Kedua: “Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan”
Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi mengoptimalkan
kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya
menciptakan “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Dalam hal ini drajat
kesehatan penduduk menjadi fokus yang ingin dicapai melalui misi ini.
Drajat kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang
secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang
kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung
tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung
tanpa didukung oleh derajat kesehatan penduduk yang tinggi. Untuk
mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas
kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan.
Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung pencapaian misi ini
antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas puskesmasdan rumah sakit,
menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai upaya pemberdayaan
dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih serta
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 25
meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang melayani seluruh wilayah
Kabupaten Bandung.
� Misi Ketiga: “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata
ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”
Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di
berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur
transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur air limbah, infrastruktur
telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya, pembangunan
infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur
dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga
perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara
seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya- upaya yang dapat
dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
dan keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui mengoptimalkan
ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta mewujudkan perencanaan tata
ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata ruang, hingga ke
pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan ruang. Aspek kebencanaan
merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan
pembangunan. Hal tersbut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang
memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa
bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan menggangu stabilitas
pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan
menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya
terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi pelu
pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan
fasilitas publik agar memiliki kelentingan terhadap bencana.
� Misi Keempat: : “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”
Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan dengan
upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 26
berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan
secara tidak langsung menciptakan stabilitas kemanan wilayah. Beberapa
upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan partisipasi
masayrakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.
� Misi Kelima: “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan
kompetitif”
Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor,
seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, idustri, pariwisata,
koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi menciptakan pembangunan
ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk
menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”. Untuk sektor industri dan
jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan
jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan
jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di
Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada kondisi eksisting pemanfaatannya
belum dilakukan secara optimal. Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya
dengan transaksi yang terjadi disuatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka
berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan
kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan
harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu
dilakukan. Sejalan dengan upaya- upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan
berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam
pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor
perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha
perdagangan dan jasa yang memadai. Untuk sektor industri,
pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi
pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya- upaya
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 27
yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam
rangka meningkatkan competitive advantage sektor ekonomi Kabupaten
Bandung antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan
masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran
objek wisata.
Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong
perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan
ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan insentif
bagi industri yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam
hal
produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas
pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan
dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.
Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan
pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani
dna peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan.
� Misi Keenam: “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”
Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi
yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang
berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya
menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang
memacu perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara
dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan
pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.
� Misi Ketujuh: “Meningkatkan Kemandirian Desa”
Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung
eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan
perdesaan tidak semata- mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 28
perdesaan, lebih dari itu pembangunan perdesaan perlu mengedepankan
pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan
desa. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan
kemandirian desa yang jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan
bersinergi mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Misi meningkatkan
kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan upaya
pencapaian pokok visi menciptakan “sumber daya manusia yang berkualitas”
serta “ekonomi yang berdaya saing”. Beberapa upaya yang dapat diterapkan
untuk meningkatkan kemandirian desa antara lain dengan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur di perdesaan.
� Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”
Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan yang Lestari”,
maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan
akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan.
Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten
Bandung.
Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi
efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka
reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi
penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam
meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui
meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu pelayanan
administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.
� Misi Kesembilan: “Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah”
Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan dan
ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 29
berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal
tersebut, sebagai upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Bandung, maka
penetapan misi meningkatkan keamanan dan ketetiban wilayah mutlak
diperlukan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan
keamanan dan ketertiban wilayah antara lain dengan meminimalisasi terjadinya
ancaman terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan
penegakan peraturan daerah, serta meningkatkan peran serta masyarakat
dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan
pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
Sembilan misi strategi di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari isu
strategis yang telah di tetapkan Pemerintah Kabupaten Bandung. Misi pembangunan
ke-satu, yaitu misi meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
ditetapkan sebagai upaya untuk mengantisipasi isu strategis ke- satu terutama isu
masih terbatasnya jaminan pendidikan bagi masyarakat. Sedangkan misi
pembangunan ke-dua, yaitu misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas
pelayanan kesehatan, ditetapkan untuk mengantisipasi isu strategis ke-satu,
khususnya yang terkait dengan masih terbatasnya jaminan kesehatan bagi
masyarakat. Adapun misi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu
dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan ditetapkan
sebagai upaya untuk mengantisipasi isu strategis ke-tiga yaitu isu masih
terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman
dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel serta untuk mengantisipasi
isu strategis ke-empat berupa belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung, setiap
Perangkat Daerah berkewajiban untuk membantu terlaksananya Visi dan Misi yang
merupakan urusan dari perangkat daerah. Misi yang menjadi urusan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Misi ke-7 yaitu “Meningkatkan
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 30
Kemandirian Desa”. Untuk merealisasikan misi dimaksud, maka perlu ditunjang
dengan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam
waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
menjabarkannya dalam sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan DPMD
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, strategi dan
kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu
mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan pe;uang pembangunan
secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan.
Adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Bandung terdiri dari :
1. Kebijakan Strategi
1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui
pengembangan kapasitas pemerintahan desa, Pengelolaan keuangan desa,
sistem administarsi dan kelembagaan desa
2) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui
pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
3) Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan
penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah
4) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera.
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 31
5) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat
istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat.
6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan kinerja serta
memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha
desa.
7) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber Daya Alam yang
berwawasan lingkungan.
2. Program Strategi
1) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
2) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam membangun desa
3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
4) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 32
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a # p r o g r a m #
Page 32
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung dalam
upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan
yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini
diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kepada
hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung. Tabel Rencana Program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
(terlampir di tabel 5.1)
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a
# p r o g r a m # Page 34
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Bandung sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi
Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.
Berdasarkan hasil kajian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten
Bandung bahwa dokumen perencanaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa mengalami perubahan baik di dalam Tujuan, sasaran dan indikator. Berikut
indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
Tabel 6.1 (SEBELUM PERUBAHAN)
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANDUNG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
NO Indikator Kondisi kinerja
pada Awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah Desa
Swasembada/ cepat
Berkembang
4 1 1 1 1 1 10
Jumlah Desa
Swakarya/ Desa
Berkembang
18 1 1 1 2 2 25
2 Jumlah (%) Swadaya
dalam
pembangunan Desa
20% 10% 10% 10% 10% 10% 70%
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a
# p r o g r a m # Page 35
Tabel 6.1 (SESUDAH PERUBAHAN)
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANDUNG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
NO Indikator Kondisi kinerja
pada Awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah Desa
Swasembada/ cepat
Berkembang
4 2 10 11 12 13 52
Jumlah Desa
Swakarya/ Desa
Berkembang
18 5 45 45 50 54 217
2 Jumlah (%)
Swadaya dalam
pembangunan Desa
20% 10% 10% 10% 10% 10% 70%
3 Nilai hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja
internal
58 60 62 64 66 60
4 Rata-rata nilai SKP 81 81 81 81 81 81 -
5 Presentase BMD
dalam kondisi baik
85% 90% 85% 85% 85% 85% 99%
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a
# p r o g r a m # Page 36
Tabel 6.2 (SEBELUM PERUBAHAN)
INDIKATOR PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG
NO Indikator Kondisi
kinerja pada
Awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Presentase rata rata
kegiatan APBDes
tahunan yang sesuai
dengan RKPDes
100 100 100 100 100 100
2 Jumlah BUMDES
yang aktif
100 100 100 100 100 100
3 Jumlah kelompok
Pembangunan Desa
(lembaga
Masyarakat Desa)
100 100 100 100 100 100
4 Presentase
perangkat Desa yang
sudah mendapat
pelatihan
100 100 100 100 100 100
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a
# p r o g r a m # Page 37
Tabel 6.2 (SESUDAH PERUBAHAN)
INDIKATOR PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BANDUNG
NO Indikator Kondisi
kinerja pada
Awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Presentase rata rata
kegiatan APBDes
tahunan yang sesuai
dengan RKPDes
100 100 100 100 100 100
2 Jumlah BUMDES
yang aktif
100 100 100 100 100 100
3 Jumlah kelompok
Pembangunan Desa
(lembaga
Masyarakat Desa)
100 100 100 100 100 100
4 Presentase
perangkat Desa yang
sudah mendapat
pelatihan
100 100 100 100 100 100
5 Nilai hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja
internal Dinas PMD
100 100 100 100 100 100
6 Rata-rata nilai SKP
100 100 100 100 100 100
7 Presentase BMD
dalam kondisi baik
100 100 100 100 100 100
R e n c a n a S t r a t e g i s D i n a s P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n D e s a
# p r o g r a m # Page 38
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan komitmen perencanaan
yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan
mewujudkan visi Kabupaten Bandung.
Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas
dan fungsinya.
Demikian penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan kondisi dan
kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk dapat dijadikan
acuan ataupun kerangka pelaksanaan kegiatan program di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa.
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Bandung
NO Indikator Kinerja sesuai tugas &
fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke
Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Tahun Ke
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Tersusunnya
perumusan kebijakan
teknis
pemberdayaan masyarakat
dan desa
- - Perbup,
Kepbup,
13 13 13 13 15 13 13 13 13 15 100% 100% 100% 100% 100%
2 Terlaksananya fasilitasi
dibidang
pemberdayaan
masyarakat dan desa
- - 267 desa 267
desa
267
desa
270
desa
270
desa
270
desa
267
desa
267
desa
270
desa
270
desa
270
desa
100% 100% 100% 100% 100%
3 Terselenggaranya Pembinaan
dan pelaksanaan tugas
pemberdayaan masyarakat
dan desa
- -
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung
NO Urai
an
Anggaran Pada pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 program peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan
1.402.672.500 2.321.500.0006.726.351.152 6.504.413.058 4.000.042.605 1.378.554.750 2.285.475,40 5.370.612.660 6.031.669.125 3.640.804.250
98%
98,45 % 79.84 % 92.73% 91.02%
2 program pengembangan lembaga
ekonomi perdesaan
50.000.000 67.500.000 656.345.000 837.272.000 148.116.800 45.960.000 67.500.000 606.207.880 656.393.650 113.157.000
91,92%
100 % 92.36% 78.40% 76.40%
3 program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
857.587.5001.411.500.000
2.674.213.900 2.184.303.011 2.557.498.856 798.626.440 4.162.954.700 2.578.409.300 2.082.685.700 2.403.036.300 96,28% 89.35 % 96.42% 95.35% 93.96%
4 program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
155.515.000 4.653.100.500
155.000.000 119.408.800 990.872.550 149.729.600 1.342.751.200 153.639.000 125.824.000 954.540.350
98,89%
95.13 % 99.12% 96.33%
Permendagri 54 tahun 2010
Formulir VII.G.7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Dinas PMD Kabupaten Bandung
No JenisKegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
KESESUAIAN Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila Tidak ADA TIDAK ADA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja
2. Penyiapan data dan informasi
3. Analisis gambaranpelayanan SKPD kabupaten/kota
4. Review Renstra K/L danRenstra SKPD provinsi
5. PenelaahanRencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota
6.
Analisis terhadap Dokumen Hasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota
7. Perumusan isu-isu strategis
8. Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota
9. Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
10. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota
11. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota
12.
Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota
13.
Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota
14.
Perumusanrencana program, kegiatan, indikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatifselama 5 (lima) tahun, termasuklokasikegiatan
15. Perumusan indicator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota
16. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota
No JenisKegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
KESESUAIAN Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila Tidak ADA TIDAK ADA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
17.
Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah
18. Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota
19.
Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
20. Dokumen Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan
Soreang, 2016
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANDUNG
ttd
Dra. Hj. EROS ROSWITA, M.Si
NIP. 19650415 198503 2 002
..................., tanggal .................. KEPALA BAPPEDA ..................
KABUPATEN/KOTA .....................
( )
Formulir VII.G.8 . Kesimpulan Pengendaliandan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra SKPD Kabupaten/Kota :……………………..
No Aspek PenjelasanHasilPengendaliandanEvaluasi
1. Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
2.
Perumusan strategi dan kebijakan SKPD kabupaten/kotaberpedomanpadastrategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
3.
Perumusanrencana program, kegiatan SKPD kabupaten/kotaberpedomanpada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
4.
Perumusanindikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kotaberpedomanpada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.
5.
Perumusanindikator kinerja SKPD kabupaten/kotaberpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
6.
Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
PetunjukPengisianFormulir VII.G.7:
Kolom (1) diisidengannomorurut; Kolom (2) diiisidengan jeniskegiatan yang akandievaluasi; Kolom (3) diisidengantandacek
(√)yajikahasilpengendaliandanevaluasiadakesesuaianpadapelaksanaanjeniskegiatantersebut;
Kolom (4) diisidengantandacek (√) jikahasilpengendaliandanevaluasitidakadakesesuaianpadapelaksanaanjeniskegiatantersebut;
Kolom (5) diisidenganketerangandanpenjelasanfaktorpenyebabketidaksesuaianberdasarkanhasilpengendaliandanevaluasi; dan
Kolom (6) diisidenganketerangandanpenjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkanhasilpengendaliandanevaluasitidaksesuaidenganpelaksanaankegiatan.
1. Kepala SKPD kabupaten/kota melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota.
2. Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
3. Kepala Bappeda kabupaten/kota menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.8. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
4. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/walikotamenyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.
5. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan bupati/walkota melalui Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD kabupaten/kota masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan
top related