rencana strategis - perpus.menpan.go.id€¦ · mencapai hasil tersebut. dengan kata lain,...
Post on 02-Jul-2021
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TAHUN 2005·2009
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
JAKARTA, 2005
m 'i
SENCANA STRATEGISKEMENTERIAN
PENDAYAGUIXIAAIM APARATUR IMEGARA
TAHUlU 2005-2009
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
JAKARTA, 2005
Rencana Strategis 2005 - 2009
Kata Pengantar
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban,perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
Perencanaan strategis Instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahllan sumber daya manusia dan
sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan giobal
dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia (SANKRI).Bsia (SANKRI).
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, % integrasi antara keahbcui stmbe}'pendayagunaan aparatur negara, serta agar mampu eksis dan unggul dalam n daya manusia dan sumber daya
lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Kementerlan lain agar mampu meryawab
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN) sebagai suatu organisasi terus tuntutan perkembangan.menerus melakukan perubahan kearah perbalkan. Perubahan tersebut disusun dalam
suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkanakuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.
p^^iDalamfarigm^^^densidan erfekhvHaspro Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis^l^dieiiteridirPMt^^^^ merupakan hal penting. Oleh karena itu, Kementerian PAN teiah berupaya untukWkmelahikanderuhdlvm ke cd ^ ^ c • x i l . . .. .... ./ perbaikan mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan
- stratcgl, mempeijelas prioritas organisasi dan bagaimana cara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Kementerian PAN in! disusun dalam rangka pemenuhan
tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Akhirnya, Rencana Strategis Tahun 2005-2009 Kementerian PAN ini diharapkan dapat dijadlkan bahan acuandalam:
1. Penyusunan rencana kinerja {performanceplan)-,
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran {workplan and budget))
3. Menyusun penetapan kinerja {Performance agreement))
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Kementerian PAN; dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN.
MENTERI
iL^ (Noo!:
ATUR NEGARA
iq Effendl
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Halaman
Kata Pengantar j
Daftar Isl iii
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Rencana Strategis
Kementerian PAN Tahun 2005-2009 v
Ikhtlsar Eksekutif vlll
Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungs! 3
C. Struktur Organisasi 4
D. Tujuan 5
Bab II Pernyataan Vis! dan Mis! 6
Bab III Arab Kebljakan dan Fokus Utama 9
A. Arab Kebljakan 9
B. Fokus Utama 10
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara iii
Rencana Strategis 2005 - 2009
Bab IV Analisis Lingkungan, Faktor Kunci Keberhasilan, dan Nilai-Nilai Organisasi 11
A. Lingkungan Internal 11
B. Lingkungan Eksternal 12
C. Faktor Kunci Keberhasilan 13
D. Nilai-nilai Organisasi 15
Bab V Tujuan dan Sasaran Strategis 16
Bab VI Strategi Pencapaian 33
Bab VII Penutup 39
Lampiran
Struktur Organisasi
Matriks Rencana Strategis Kementerian PAN 2005 - 2009
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara iv
Rencana Strategis 2005 - 2009
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBUK INDONESIA
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/ 97/ M.PAN / 09/ 2005
TENTANG
RENCANA STRATEGISKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TAHUN 2005-2009
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Menimbang : a. bahwa pembangunan aparatur negara merupakan proses yang berkelanjutan, dan
pelaksanaanya bersifat lintas instansi/lembaga dan secara operasional menjadi tanggungjawab pada seluruh jajaran aparatur negara melalui koordinasi Kementerian PAN;
b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur
kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara, dipandang periu menyusun
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerlan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun ZOOS-ZOOS;
c. bahwa sehubungan dengan Itu dipandang perlu menyempurnakan program strategispendayagunaan aparatur negara yang telah dirumuskan dalam rancangan RENSTRA tahunZ005-Z009 untuk ditetapkan menjadi RENSTRA Kementerlan PAN Tahun Z005-Z009.
Menglngat : 1. Undang-undang Nomor Z5 Tahun Z004 tentang SIstem Perencanaan PembangunanNasional;
Z. Peraturan Pemerlntah Nomor 7 tahun ZOOS tentang Pembangunan Jangka MenengahNasional Tahun Z004-Z009;
3. Keputusan Preslden RI Nomor 187/M Tahun Z004 tentang Pembentukan Kablnet IndonesiaBersatu;
4. Peraturan Preslden RI Nomor 9 Tahun ZOOS tentang Kedudukan, Tugas, Fungsl, SusunanOrganisasI, dan Tata Kerja Menterl Negara Republlk Indonesia;
5. Peraturan Preslden RI Nomor 10 Tahun ZOOS tentang Unit OrganisasI dan Tugas Eselon IKementerlan Negara Republlk Indonesia;
6. Instruksl Preslden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilltas KInerja InstansI Pemerlntah(AKIP);
7. Instruksl Preslden Nomor S Tahun Z004 tentang Percepatan Pemberantasan KorupsI;8. Peraturan Menterl Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor: PER/84/M.PAN/07/Z00S
tentang OrganisasI dan Tata Kerja Kementerlan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara vi
Rencana Strategis 2005 - 2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TAHUN 2005-2009.
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara tahun 2005-2009 yangselanjutnya disebut RENSTRA KEMENTERIAN PAN sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturanini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.RENSTRA KEMENTERIAN PAN sebagaimana dalam diktum Pertama berlaku sebagai panduan dalammelaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan keglatanpendayagunaan aparatur negara.Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 7 September 2005
aratur Negara
fiq Effendi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Vll
Rencana Strategis 2005 - 2009
Ikhtisar Eksekutif
Semangat reformasi telah mendorong pendayagunaan aparatur negara untuk melakukan pembaharuan danpeningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan,perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yangmemberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam
menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotlsme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harusditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahaan yang balk dalampengelolaan admlnistrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinena instansi pemerintah merupakan perwujudanresponsibilitas dan sensitivltas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasl masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang balk {good governance)tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.
Tugas pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,penertlban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatankinerja seluruh aparatur negara melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektorpenyelenggara negara {public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Saat inl reformasi birokrasi telah berlangsung, yang mencakup antara lain upaya pemberantasan KKN, pemantapanotonomi daerah, desentralisasi, dan netralitas pegawai negeri. Walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi sudah ada
kemajuan, masih terdapat permasalahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang tidak saja harus dihadapi, tapi
juga diselesaikan, yaitu:
1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehinggastruktur organisasi kurang proporsional;
2. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi
yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Sistem dan prosedur ketja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
4. Praktek KKN belum sepenuhnya teratasi;
5. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;
6. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan dislplin kerja, etos kerja, danproduktivitas kerja.
Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang
harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan
dan sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur), penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistempengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur birokrasi baru. Oleh
karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan
kehidupan politik, dinamika sosial, dan dunia usaha.
Dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan aparatur negara dan guna memberikan arah dan sasaran yang
jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam melaksanakan pembangunan aparatur negara, Kementerlan PAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara jx
Rencana Strategis 2005 - 2009
menetapkan rencana strategis tahun 2005 - 2009. Pola pikir kebljakan dan rencana strategis pendayagunaan aparatur
negara tersebut memuat langkah dan upaya peningkatan efisiensi kelembagaan aparatur pemerintah, peningkatan
kapasitas SDN aparatur, peningkatan efisiensi ketatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan,
pencegahan dan pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja untuk
membangun kultur birokrasi yang baru, dan peningkatan koordinasi program pendayagunaan aparatur negara.
Kementerian PAN sangat menyadari pentingnya pembangunan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dengan
pemikiran tersebut, ke depan dalam era pemerintahan baru, Kementerian PAN menyusun rencana strategis 2005 - 2009
yang berfokus pada upaya melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh meliputi langkah dan upaya sebagai berikut:
1. Penataan kelembagaan^ guna menjamin terbangunnya organisasi pemerintah di Pusat, Propinsi dan
Kabupaten/Kota yang proporsional, dan solid yang mampu memperlancar pencapaian tujuan organisasi secara efektif
dan efisien;
2. Penataan kepegawaian/SDM aparatur^ guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen
kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan
kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan
karier, dan penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang
baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi (profesional);
3. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tatalaksana penyelenggaraan manajemen danadministrasi negara guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur
kerja, penyempurnaan administrasi umum pemerintahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana kerjaaparatur, serta korporatisasi unit organisasi pelayanan, penataan dan pengembangan sistem kearsipan;
4. Peningkatan akuntabilitas aparatur^ guna mendorong perangkat Pusat dan Daerah dalam
mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya organisasi pemerintah dan pelaksanaan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilalan akuntabilitas aparaturpemerintah, dan sistem akuntabllitasnya. Membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan umpanballk tentang kinerja aparatur pemerlntah. Kinerja aparatur pemerintah harus dipantau bersama-sama instansi terkait,juga perlu dievaluasi dan dinllal;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalampengertlan produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efislen; transparan, akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman,dan tertib bag! masyarakat, telah dllaksanakan program penataan, antara lain: penyusunan pedoman standarpelayanan dan implementasinya berdasarkan prinsip efisiensi, produktlvltas dan akuntabilitas, serta dikembangkanpenerapan Nomor Identitas Tunggal {Single Identity Numbei) untuk kemudahan pelayanan publik;
6. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksana pengawasan penanggulangan danpemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah harusterus dilakukan, dengan langkah bersama dan tindakan nyata, secara sistematik dan menyuluruh;
7. Optimalisasi koordinasi program pendayagunaan aparatur negara, dilakukan koordinasi penyusunan programbidang PAN masing-masing instansi sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dibahasdengan DPR. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara TingkatNasional (Rakornaspan) dan Forum Komunikasi Teknis PAN (Fortekpan) serta pada tingkat daerah dikembangkanmekanisme koordinasi melalui Forum Komunikasi PAN Daerah (Forkompanda).
Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikatorkinerja berupa keluaran {output) dan hasil {outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Bab I Pendahuluan
Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan penataan fungsi utamapemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh
SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja {stakeholder^, sampai kepada adanya
pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan
penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun dl
daerah termasuk aparatur perekonomian negara/daerah.
Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya
\pe,uiayagunacm aparawr negara pada P^mbmaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemenntahan^^^^i hakskotfiya. TtieriipokoYi iipctycx secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan^ pQmhmaan, penyempurnaan, Ml untuk meningkatkan kinetja seluruh aparatur negara dalam rangka^0pgendalianmanqlem^pemerintahan, rnewujudkan good governance. Sejalan dengan kebijakan reformasi aparaturm^M'aterencana, $istemdtis, berid}iap, ^ u ^ .
"^93^ dl bidang pemenntahan yang secara substantif meliputi langkah danW^meningkatkan kinerja seJnriih apardtnr Upaya, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem
negara Mam fxmgkd kepegawaian; peningkatan kualltas pelayanan publlk; serta peningkatan# kepemerintahanyang haik akuntabllitas dan sistem pengawasan aparatur.
wPendayaguhaan aparatifr negara pada ■.hakekatnya merupakan upaya C'y
B pembmaan, penyempurnaan, Mipengendalian manajemen pemeriniahan \^^M'a terencana; sisterMis, beridktap, '■Wcomprehensif, dan berkelanjufan untukmeningkatkan kinerja seluruh aparatur
Wi negara dalam rangka mewujudkankepemerintahan yang baik
A. Latar Belakang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik,
oenyelenggaraankepewenntahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudanyang baik dan pelaksanaan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalamakiintahUitas kinerja nistcmsr mencapai tujuan serta cita-clta berbangsa dan bernegara. Dalam rangka Itu,
'emerinfah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat
'^^n jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara
maayarakaf. 18 efektlf dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN.
penyelenggaraan kepvwenntahanyang baik dan peldksanaanjm^
^dlamidbilitds kinerja i'nstanM;^^m
terhadap tuntutan dan iis/ki.immaayarakat.
Upaya pengembangan tersebut
sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Inpres 7/1999 tnewajihkansefic^Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih - instansi pemerintah sebagai nnsur
dan Bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 8' '' penyelenggaranegara untuk. . . . .. I ^ 1 u j i. mcmpertanggungjawabkanpelaksanaankegiatan dan has,I akhir dan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat Za ke^.eJngan dalam
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan pengelolaan sutnberdcgia dan kebijakantertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipercayakan kepadanyayang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbltkan Instruksi ' ^ berdasarkanperencanaan sfrateglsPresiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi (strategicplanning) yang ditetapkan, ^Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan
sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis {strategic planning) yang
ditetapkan.
Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib
mengkomunlkasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui
Inpres 7/1999 mewajibkan setiapinstansi pemerintah sebagai unsur' penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaaniziugas, fungsi, serta kewenangan dalam
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
untuk menyatukan persepsi danaraii imdakan, maka pelaksanaan iugasdanfimgsi harus dilandasi dengan visi,
misi dan tvjuan serta strategi yangsecarajelas dirnmuskan dalam rencanastrategis Kementerian Pendayagimaan
Aparatur Negara
laporan akuntabilitas instansi pemehntah (LAKIP). Berdasarkan sistemakuntabilitas instansi pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LAKIP diiakukan
meialui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja danpengukuran kinerja.
Sejalan dengan itu, Kementerian PAN berkewajiban melaporkan
kinerjanya yang merupakan pertanggung jawaban sebagaimana InstruksiPreslden tersebut di atas. Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka
pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan
tujuan serta strategi yang secara jeias dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian PAN.
Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)yang dijabarkan ke daiam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya,rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri meialui perencanaan kinerja tahunandalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2005-2009 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkanprogram, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan daiam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan(Dokumen RKT) diiakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.
B- Kedudukan, Tugas Pokok^ dan FungsiBerdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja KementerianPAN sebagai berikut:
1, Kedudukan
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
2. Tugas Pokok
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan
kebljakan dan koordlnasi di bidang pendayagunaan aparatur negara.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyelenggarakanfungsi:
a. perumusan kebljakan naslonal dl bidang pendayagunaan aparatur negara yang mellputi kelembagaan pusat dandaerah, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabllltas aparatur;
b. koordlnasi pelaksanaan kebljakan dl bidang pendayagunaan aparatur negara yang mellputi kelembagaan pusatdan daerah, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publlk, pengawasan, dan akuntabllltas
aparatur;
c. pengelolaan barang mlllk/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
e. penyampalan laporan hasll evaluasi, saran, dan pertimbangan dl bidang tugas dan fungslnya kepada Presiden.
C. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesual Peraturan Presiden 10
Tahun 2005, Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dibantu oleh:
1. Sekretarlat Menterl Negara;
2. DeputI Bidang Kelembagaan, selanjutnya disebut DeputI I;
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
3. Deputi Bidang SDM Aparatur, selanjutnya disebut DeputI II;
4. Deputi Bidang Tata Laksana, selanjutnya disebut Deputi III;
5. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, selanjutnya disebut Deputi IV;
6. Deputi Bidang Pelayanan Publik, selanjutnya disebut Deputi V;
7. Deputi Bidang Pengawasan, selanjutnya disebut Deputi VI;
8. Staf Ahli Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
10. Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen;
11. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;
12. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur;
Secara rinci struktur organisasi Kementerian PAN dicantumkan dalam Bagan pada Lampiran 1.
D. Tujuan
Rencana Strategis Kementerian PAN tahun 2005-2009 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan,
program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan Kementerian PAN dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan
organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah:
1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Kementerian PAN.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki
akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PAN pada
2005-2009.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
O
i
|isi !
■S !
I:
re
ri!
-v:
g 5,
I'-}
n-.
•5•Tp;"
si'r,'
h.9'v\
£c-
,0
rrTi"
S-0-!
P":
:;D..>p
u.'
i?"
n6"
.•Vt;;
P:
0.
i,;-.»
4
•*? :
Pi
j?v
■I:
•T;
. i
rr;
:.2
t::
2■s•1ri-t'
^'1vr."(■>'
v'.V:
/P
O.
Ci
C.r:
...cr;i
c r;-ii'
8
Ki"rP
•s.
.V.'
t
.1,.,
fi
0-.
(.>
0."'
Si
rp'-J"
>
iil'"r
c..!.;v
IV;
f/:V
.
I
IX-
>0?
y.'»
Cr
fSV.;..
o.>
i.j'/i''•P
I■jC
iQin"?
!'-■■jC
"!
yhi
P;*
C-
.....
a-j
P'.'
i'OC
■ •'!■c:
P'.
■7^
■J
■r-01rr
■ji
cP
i.f; *
."•'ii"
P •
r:-r
P •
•5"c
"'7.-ii
.0^x
;prrs
a.
V
•tC
!
■r.vC
•4-
••P'ir'.
•T.
..i;>
•
'P.
.7!
'•firr
CJ
&C
P
l:hc;
Sr
.C,
,at.r.
u'.P
Ci;
0
■X'
Rencana Strategis 2005 - 2009
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur klneija dalampelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan programpembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN)2004-2009 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara menetapkan rencana strategis Kementerian PAN Tahun 2005-2009 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan,program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatanKementerian PAN dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2005-2009.
Rencana strategis Kementerian PAN 2005-2009 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersamamengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasandan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukanreformasi pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara.Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secarakonsepsional sistematis dan berkelanjutan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsl dllandasi
suatu visi dan misi yang Ingin diwujudkan.
Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
Visi pendayagunaan aparatur negara dapat dirumuskan sebagai berikut:
Terwujudnya Aparatur Negara yangProfesional, Handai dan BermoralMenuju Kepemerintahan yang Baik
Aparatur yang profesional, handai dan bermoral bermakna sosok aparatur negara baik secara institusi, individu
maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar,serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan
good governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional, transparan, akuntabel,memiliki kredibilitas, dan bebas KKN.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Untuk mencapal visi tersebut, ditetapkan misl pendayagunaan aparatur negara yang menggambarkan hal yanghams dilaksanakan, yaitu:
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi programpendayagunaan aparatur negara
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pubiik
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
4. Meningkatkan koordinasi pengawasan
5. Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan
7. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur
8. Meningkatkan kinerja aparatur Kementerian PAN.
Kementehan Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
.-ii ^ '\ ^ :-;/> -'b'. v-' „„ ^;4J „-„ .'C;rb" '
A. Arah Kebijakan
A#%rah kebijakan pembangunan naslonal yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Naslonal(RPJMN) tahun 2004-2009, dan Agenda Pembangunan Naslonal Kablnet Indonesia Bersatu, pada bidang aparaturnegara tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:
Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik KKN, dengan cara: a) Penerapanprinsip good governance pada setiap tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; b) Pemberian sanksiyang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) Peningkatan efektivitas pengawasan aparaturnegara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; d) Peningkatan budayakerja aparatur yang bermoral, profeslonal, produktif dan bertanggungjawab; e) Percepatan pelaksanaan tindaklanjuthasill pengawasan dan pemeriksaan; dan f) Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha danmasyarakat dalam pemberantasan KKN.
Meningkatkan kualltas penyelenggaraan administrasi negara melalui: a) Penataan kemball fungsl kelembagaanpemerintahan agar dapat berfungsi secara leblh memadai, dan didukung oleh organisasi yang ramping, luwes danresponsif; b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan linipemerintahan; c) Penataan dan peningkatan kemampuan SDM aparatur agar lebih profeslonal sesuai dengan tugasdan fungslnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang didukung perencanaankepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan; d) Peningkatan kesejahteraan pegawal dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; f) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government,dan dokumen negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan; g) DIklat berbasis kompetensi; danh) Peningkatan tata nilai dan etos kerja dan peningkatan perlindungan hukum SDM aparatur.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan cara: a) Peningkatan kualitaspelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; dan b) Peningkatankapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan danmengawasi jalannya pemerintahan; dan c) Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melaluipeningkatan akses dan sebaran informasi.
B. Fokus UtamaFokus utama pembangunan aparatur negara tahun 2005-2009 diarahkan pada:1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemberantasan KKN;
2. Peningkatan kinen'a aparatur melalui penerapan sistem penggajian yang berbasis merit dan remunerasi,akuntabilitas dan penegakan etika dan disiplin secara konsisten, peningkatan perlindungan hukum, diklatberbasis kompetensi, sistem penilaian berdasar kinerja, kelembagaan sesuai visi-misi, dan ketatalaksanaan
yang efektif.
3. Penyelesaian masalah pegawai honorer, pegawai harian lepas (PHL), dan pegawai tidak tetap (PTT).
Fokus ini didasari pemikiran bahwa masalah mendasar saat ini yang sedang dihadapi bidang pendayagunaan aparatur
negara adalah ketiga hal tersebut. Dengan memfokuskan seluruh program dan kegiatan Kementerian PAN pada ketiga
masalah pokok tersebut, diharapkan Kementerian PAN dapat secara tuntas dan segera menangani masalah yang
mendasar tersebut dengan baik.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 10
Rencana Strategis 2
005 - 2
009
BabilV~Aii(ail^sis£iiigkung4i],jFaktorJKun^Lfi^dan Nilai-Nllal Orgahisasi
v ^
$ ...
LIngkup analisis lingkungan strategis adalah anallsis llngkungan Internal dan anallsis llngkungan eksternal yangdapat menghasllkan keslmpulan anallsis berupa daftar priorltas faktor llngkungan, balk Internal maupun eksternal,serta dampaknya terhadap masa depan organlsasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan Internalorganlsasi pada glllrannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasllan.
A, Lingkungan Internal
1. Kekuatan
a. VIsI dan misi y
ang jelas;
b. Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung kewenangan merumuskan kebljakan
bidang pendayagunaan aparatur negara;
c. Kewenangan perumusan kebljakan bidang pendayagunaan aparatur negara;
d. Kewenangan koordlnasi bidang pendayagunaan aparatur negara;
e. Kewenangan menetapkan organlsasi pemerlntah pusat dan menetapkan pedoman organlsasi perangkat daerah;f.
Kewenangan penetapan formasi P
NS;
g. Kewenangan penetapan kebljakan akuntabllltas aparatur negara;h. Kewenangan koordlnasi kebljakan pelaksanaan pengawasan; danI.
Komltmen dan kemauan polltik pimplnan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 11
Rencana Strategis 2005 - 2009
2. Kelemahan
a. Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pendayagunaan aparatur negara;
b. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur maslh terbatas;c. Inkonsistensi dan dukungan dalam penerapan kebijakan;
d. Belum lengkapnya prosedur operasi baku {Standard Operating Procedure))
e. Belum optlmalnya perumusan kebijakan; danf. Lemahnya pelaksanaan koordlnasl.
B. Lingkungan Eksternal
1. Peluang
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naslonal 2004-2009;
b. Agenda Pembangunan Naslonal Kablnet Indonesia Bersatu;c. Tuntutan reformasi dan pemberantasan KKN, serta adanya komltmen naslonal untuk melaksanakan reformasi
birokrasi dan pemberantasan KKN;
d. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabllltas klneija InstansI pemerlntah dalam upaya mewujudkan goodgovernance, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN;
e. Ketjasama Kementerlan PAN dengan LPND dl bawah koordlnasl Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara, yaltu:Arsip Naslonal (ANRI), Badan Kepegawalan Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), dan Lembaga AdmlnlstrasI Negara (LAN);
f. Keterkaltan Instltuslonal (koordlnatif) yaltu keterkaltan Kementerlan PAN dengan Instansl/lembaga terkalt dengan
unit kerja yang bertanggungjawab dl bidang perencanaan program, organlsasi dan tatalaksana, kepegawalan,pelayanan publlk, dan pengawasan pada seluruh InstansI pemerlntah dl pusat dan dl daerah, yang mellputiKementerlan Koordlnator, Kementerlan Negara, Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretarlat Negara, Tentara
Naslonal Indonesia (TNI), Kepollslan Negara Republlk Indonesia (POLRI), Lembaga Pemerlntah Non-Departemen
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 12
Rencana Strategis 2005 - 2009
(LPND), Sekretariat Jenderal Lembaga TinggI Negara, Lembaga Pemerintah Non Struktural, dan PemerlntahDaerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota);
g. Tuntutan kebijakan pelayanan publik;h. Pengembangan teknologi Informasl;i. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (lembaga pemerlntah lain, masyarakat madanl/LSM, dan sektor
swasta) dalam negerl dan luar negeri; danj. Kesempatan menglkuti pendldlkan dan pelatlhan.
2. Ancaman
a. Kurangnya komitmen pimplnan instansi pemerintah terhadap kebijakan pendayagunaan aparatur negara;b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerlntah;c. Kebijakan yang sering berubah (tidak konslsten dan tidak selaras);d. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenal penerapan Akuntabllltas KInetja Instansi Pemerlntah
(AKIP), dan sanksl tindak lanjut hasll pengawasan;e. Maslh maraknya praktek KKN; dan
f. Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima).
C. Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihlmpun darl kondlsl Internal dan eksternal KementerlanPAN merupakan kondlsl yang mungkin berkembang dan timbul dl kemudlan harl yang akan mempengaruhl ekslstensiKementerlan PAN.
Dengan diketahulnya faktor yang paling berpengaruh balk positif maupun negatif terhadap perkembanganKementerlan PAN, darl Anallsis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SIVOT Analysis) ditentukan asumslstrategis, yaltu: a) menggunakan kekuatan yang ada pada organlsasi untuk memanfaatkan peluang; b) memanfaatkan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 13
Rencana Strategis 2005 - 2009
peluang untuk mengatasi ancaman; c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan d)mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misl.
Dengan melihat keterkaitan maslng-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendakdicapai, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) adalah:
1. Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi);
2. Peningkatan profesionalisme aparat Kementerian PAN; dan
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Kementerian PAN.
Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang mempeijelas hubungan antara misi dan tujuan disusunfaktor kunci keberhasilan sebagai berikut:
1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Kementerian PAN agar menjadiprofesional.
2. Dukungan sumber daya yang memadai.
3. Adanya struktur organisasi dan prosedur operasi baku {standard operating procedure) yang mendukung kebijakanpendayagunaan aparatur negara.
4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas, pelayanan publik dan ketatalaksanaan.
5. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pendayagunaan aparatur negara yang konsisten.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 14
Rencana Strategis 2005 -2009
D. Nilai-Nilai OrganisasiSesuai karakteristik tugas dan kegiatan yang diemban, maka nilai-nllai dalam kehidupan organisasi Kementerian
PAN yang harus dikembangkan, adalah:
1. Komitmen;
2. Keteladanan;
3. Konsistensi;
4. Profesional;
5. Akuntabel;
6. Transparan;
7. Demokratis;
8. Efektif dan efisien; dan
9. Koordinasi, keterpaduan dan keserasian.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 15
Rencana Strategis 2005 - 2009
Bab V Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian PAN seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misitersebut hams dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusanan tujuan
strategis {strategicgoals) organisasi.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi darl pernyataan misi yang akan dicapal atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian PAN dapat secara tepat mengetahui apa
yang harus dllaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi vis! misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis in! dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kementerian PAN untuk mengukur sejauh
mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu,
agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan
akan memiliki indikator kinerja {performance indicatoi) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Mengimplementasikan prtnsip-prinsip kepemerintahan yang balk di instansi pemerintah.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor,3. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.4. Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan instansi pemerintah;
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
lona!,^ , luwes ijaa;fe®MewujUdkanTdngsljK^lembagaan instansi pemerintah^^y^G. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketataiaksanaan.7. Mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, bertanggungjawab, berorientasi pada pelayanan masyarakat. dan teriindungi hukum. ^8. iMeningkatkan kualitas sumber daya®®|irdna KementedHii^
WMSM
Kedelapan tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir darl pendayagunaan
aparatur negara adalah menerapkan prinsip good governance dl lingkungan instansi pemerlntah. Untuk mewujudkan
tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel adalah yang mendasar harus
diperbalki. Agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus
ditunjang dengan sistem pengawasan yang memadai, adanya sistem kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan
organlsasi, serta tersedianya sistem ketataiaksanaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya agar dapat mewujudkan hal
tersebut, maka harus ditopang dengan SDM apartur yang profesional dan berkinerja tinggi. Dan akhirnya keseluruhan
tujuan pembangunan pendayagunaan aparatur negara tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program
yang memadai serta adanya dukungan darl sumber daya dan sarana Kementerian PAN yang memadai.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Jika dikaitkan dengan pendekatan balanced scorecard, maka kedelapan tujuan strategis tersebut dapat dianalisis dandipetakan sebagai berkut:
PerspektifCustomer/Citizen
Tujuan Kementerian PAN
Keuangan
Internal
Business
Process
Learning and
9
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut berikut target yang Ingin dicapal dl tahun 2009 dapat dijelaskan
sebagai berikut:
s1 MengimplementaslKan prinsip
kepemerintahan yang balk di instansipemerintah.
Instansi pemerintah yangmenerapkan prinsipkepemerintahan yang baik
seluruh IPP
dan 50% IPD i
Deputi BidangTatalaksana
Instansi pemerintah yangmelaksanakan program PAN
seluruh
instansi
pemerintah
Sekretariat
Kementerian PAN
2 Menlngkatkan kualitas pelayanan publlk Unit pelayanan publik yang telah ^sesuai dengan standarpelayanan yang ditetapkan(Tingkat kepuasan masyanakat) ;
80% unit
pelayananpublk telahmemenuhi i
standar
Deputi BidangPelayanan Publik
3 Mewujudkan instansi pemerintah yangakuntabel dan berkinerja tinggi
Instansi pemerintah yang dinilai iakuntabilitasnya memadai
Seluruh IPP
dan 80% IPD
Deputi Bidang JAkiintabllitas ! jAparatur
Instansi pemerintah yangmemiliki standar kineija minimal ]
50% IPP dan
IPD
4 Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif :dan efisien di lingkungan instansi pemerintah i
Penurunan angka KKN diinstansi pemerintah
Deputi Bidang |Pengawasan j
: 5
•• ... . ..
Mewujudkan fungsi kelembagaan instansipemerintah yang proporsional, dinamis,ramping, luwes dan responsif
% instansi pemerintah yangmempunyai struktur organisasiyang efisien dan efektif
seluruh IPP
dan 80% IPD .
Deputi BidangKelembagaan
Kementehan Pendayagunaan Aparatur Negara 19
Rencana Strategis 2005 - 2009
6 Meningkatkan efektivitas dan efisiensiketatalaksanaan
% instansi pemerintah yangmempunyai ketatalaksanaanyang baik
seluruh IPP
dan 80% IPD
Deputi BidangTatalaksana
Instansi pemerintah yangmeningkat kinerjanya
50% IPP dan
IPD
7 Mewujudkan SDM aparatur yangprofesional, netral, bertanggungjawab,
% peningkatan kinerja rata-rataPNS
60% Deputi Bidang SDM ;Aparatur
beronentasl pada pelayanan masyarakat,dan terlindungi hukum
% peningkatan remunerasi PNS ; 50%
Pegawai PIT dan honorer yang ;tersisa
0:"
8 Meningkatkan kuaiitas sumber daya dansarana Kementerian PAN
Pemenuhan target tujuanRenstra Kementerian PAN
100% Sekretariat
Kementerian PAN
Selanjutnya bagian berlkut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan yang akan dlwujudkan dalam lima
tahun mendatang (2005-2009) beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya.
Tujuan 1: Mengimplementasikan prinsip kepemenntahan yang baik di instansi pemerintah
Sebagai tindak lanjut dari Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Rencana Aksi NasionalPemberantasan Korupsi (RAN-PK) serta kesepakatan bersama antara Kementerian PAN dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), maka Kementerian PAN akan mendorong terwujudnya penerapan tata kepemerintahan yang baik pada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 20
Rencana Strategis 2005 - 2009
berbagai instansi pemerintah. Penerapan good governance \n\ diharapkan dapat mendorong berbagai instansi pemerintahmengupayakan pemberantasan korupsi melalui berbagai tindakan pencegahan korupsi yang secara Impllsit terkandungdalam good governance. Penerapan in! akan dllakukan dengan model island of integrity yang akan diterapkan dlbeberapa provinsi, selanjutnya dengan koordlnasi program PAN nasional, maka konsep in! akan dicoba diperkenalkan keberbagai instansi pemerintah.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:
Sasarati Xndikator Kitieija
1.1 Meningkatnya instansi pemerintah yang telah menerapkan ;prinsip kepemerintahan yang baik
1) Pilotp/vjectyang dilaksanakan
2) Pedoman penerapan dan evaluasi goodgovernanceyangterbit
3) Instansi pemerintah yang dievaluasi dalam rangkapenerapan good governance
4) Instansi pemenntah: yang menerapkan prinsipkepemerintahan yang baik
Terwujudnya koordinasi program PAN secara nasional 1) Rumusan kebijakan PAN nasional
2) Instansi pemerintah yang melaksanakan program PANnasional
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 21
Rencana Strategis 2005 - 2009
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk melaksanakan tanggung-jawabnya dalampemenuhan kebutuhan dasar setlap warga negara atas layanan administrasi, barang dan jasa yang karena sifat dan
jenlsnya tidak boleh atau dapat disedlakan oleh pasar atau mekanlsme jual bell pada umumnya. Penyelenggaraanpelayanan publik yang diiaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan kinetjanya masih belum
seperti yang diharapkan. Indikasinya antara lain terlihat dengan masih banyaknya pengaduan dan keluhan darimasyarakat dan dunia usaha yang menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak
transparan, kurang informatif, kurang konsisten, keterbatasan fasilitas, serta masih banyak dijumpai adanya pungutan iiar
serta tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesiflk dan terukur adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Kinerja
2.1 ; Tersusunnya peraturan perundangan dalamrangka deregulasi dan deblrokratisasi
1): Kajian tentang pelayanan publik yang disusun
2) Peraturan perundangan yang dihasilkan
3) : Pedoman teknis yang dihasilkan
2.2 : Terlaksananya pemantauan, soslalisasi danasistensl lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1): Unit pelayanan publik yang diberikan sosialisasi/asistensi
2); Unit pelayanan publik yang telah melaksanakanIKM
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 22
Rencana Strategis 2005 - 2009
Sasaran Indikator Kiheija
3) Unit pelayanan yang nilai IKM-nya meningkat ataumenurun
2.3 Terwujudnya Nomor identitas pelayanan publik(NIPP) untuk kemudahan penyelenggaraanpelayanan publik
1)
2)
Satu orang - satu KTP - satu nomor identitas(NIPP)
Terbangunnya database induk kependudukannasional
2.4 Tersusunnya pedoman standar pelayanan danimplementasinya
1) Standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuaiderigan jenis pelayan^
2) Unit pelayanan yang telah menerapkan standarpelayanan
3) Unit pelayanan yang mendapatkan penghargaan
Tujuan 3: Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel dan berkmerja tinggi
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem AKIP di berbagai instansi pemerintah, maka salah satu
upaya yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan asistensi. Sosialisasi dan asistensi akan dilaksanakan baik terhadap
instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan maupun yang belum mengimplementasikan Sistem AKIP. Tujuan
sosialisasi dan asistensi terhadap instansi pemerintah yang belum mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk
memperluas cakupan instansi pemerintah yang mengimplementasikannya. Sedangkan terhadap instansi pemerintah yang
telah mengimplementasikan Sistem AKIP lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas implementasi, terutama masalah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 23
Rencana Strategis 2005 - 2009
perumusan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Soslallsasi juga dilakukan atas Pedoman Penyusunan LAKIP yangtelah disempurnakan dan diterbitkan oleh LAN. Dengan dilakukannya sosialisasi dan asistensi Ini diharapkan Instansipemerintah akan dapat menyusun dan menetapkan rencana strategisnya secara lebih tepat dan terarah sesuai dengankondisi di lingkungannya maslng-masing. Tercapainya tujuan Ini juga akan dinilai apabila instansi pemerintah berdasarkanhasil pemantauan dan evaluasi dapat menunjukkan peningkatan kinerja yang dapat diukur dari kepuasan masyarakatatas kinerja pelayananan instansi pemerintah yang bersangkutan. Diharapkan pada akhir tahun pemerintahan baru tahun2009, setidaknya 50% dari jumlah instansi pemerintah pusat dan daerah mampu menunjukkan peningkatan kinerjanyasecara terukur dan berkesinambungan kepada masyarakat atau pelanggannya.
Selain itu untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan sistem ini juga dibutuhkan suatu landasan peraturan
perundang-undangan untuk lebih mendorong penerapan yang komprehensif dengan berbagai sistem manajemenkepemerintahan lainnya.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Kineija
3.1 Terwujudnya Sistem AKIP yangefektif
1) Kajian tentang Sistem AKIP
2) Peraturan perundangan tentang sistem AKIP
3) Pedoman Sistem AKIP yang disusun
3.2
\ :
ir ; :p :
Terwujudnya RUU Akuntabilitaspenyelenggara negara
1) Kajian akademis tentang akuntabilitas penyelenggara negara
2) RUU Akuntabilitas penyelenggara negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 24
Rencana Strategis 2005 - 2009
Sasaran Indikator Kineija 1
i 3.3 i
/ •
Menlngkatnya jumlah Instansipemerintah yang akuntabe!
1) Instansi pemerintah yang menyerahkan LAKIP
2) Instansi pemerintah yang menlngkat akuntabllltasnya dinllaimemadal
j ^-4 i1 •1 i
1 1'<r i
1 1
Menlngkatnya kineija Instansipemerintah
1): Pedoman evaluasi kinerja yang disusun
2) Instansi pemerintah yang melakukan evaluasi kinerja Internal
3) Instansi pemerintah yang menetapkan standar kinerja
tujuan 4: Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan instahsipemerintah
Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dl bidang pengawasan dapat diplsah menjadi dua kelompok. Kebijakanbidang pemberantasan KKN merupakan kebijakan umum yang perlu ditunjang dengan kebijakan lainnya termasukkebijakan pengawasan dalam art! yang leblh semplt. Kebijakan bidang pengawasan dalam arti yang leblh sempitmencakup kebijakan bidang pengawasan fungslonal, pengawasan melekat, dan pengawasan masyarakat.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 25
Rencana Strategis 2005 - 2009
Penjabaran dari tujuan Ini secara lebih speslfik dan terukur adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
4.1 tersusunnya kebljakan naslonal dii bidang pengawasan
1) Peraturan perundangan dl bidang pengawasan
2) Pedoman pengawasan yang disusun
4.2 : Terselenggaranya koordinasipengawasan serta pemantauantindak lanjut hasil pengawasan danpengaduan masyarakat
1) Pedoman pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalampenanganan Tindak PIdana Korupsi (TPK)
2) Penurunan tumpang tindlh pemerlksaan
: 3) % hasll pemerlksaan yang ditlndaklanjuti
r'4)- % pengaduan masyarakat yang ditlndaklanjuti
4.3 ; Terselenggaranya pemantauan dani evaluasi pelaksanaan percepatani pemberantasan korupsi
: 1) i Pembangunan operation room
; 2) : Lap)oran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatanpemberantasan korupsi
Tujuan 5: Mewujudkan fungsi kelembagaan instansi pemerintah yang proporsibnal,dinamis, ramping, luwes, dan responsif
Untuk menlngkatkarr efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur
negara/pemerlntah dalam melaksanakan tugas pemerlntahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka
26Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
penataan kebijakan dl bidang kelembagaan perlu terus diupayakan dan ditingkatkan. Kebljakan penataan kelembagaanditujukan untuk menciptakan organlsasi birokrasi yang ideal, yang mampu mengemban tugas dan fungsl birokrasi secara
optimal sesuai dengan tantangan dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi saat ini dan kedepan.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Kineija
5.1. Terciptanya kelembagaan instansi pemerintahyang efisien dan efektjf
1) Pedoman evaluasi di bidang kelembagaan
2) Pembentukan organlsasi lembaga pemerintah
3) Kajian di bidang kelembagaan instansi vertikal dankelembagaan fungsional pengawasan
4) : Modul penyusunan kelembagaan
5) : Pedoman evaluasi eselonisasi jabatan struktural
6); Laporan penataan organlsasi dan tata kerja
Departemen/Lembaga
7) Pedoman desain organlsasi pemerintah berbasis
kinetja
8) Instansi pemerintah pusat yang tertata
9) Pedoman evaluasi perangkat daerah
10) : Pedoman organlsasi non struktural
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 27
Rencana Strategis 2005 - 2009
Tujuan 6: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan
Dalam rangka menuju ke era Informasi, penataan ketatalaksanaan ditekankan pada upaya memakslmalkan instansiPemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, dan tata kerja penyelenggaraan
negara agar menjadi semakin tertib, efislen, dan efektif. Dengan demikian akan dapat diclptakan sistem ketatalaksanaanyang terkalt dengan penataan kewenangan, dan hubungan kerja antara Pemerintah Pusat, ProplnsI, dan Kabupaten/Kotauntuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan prosedur, sistem administrasi umum, tata administrasi danpengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur, dan otomatisasi administrasi pemerintah.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Kineija
6.1. Terwujudnya hubungan yang harmonis dansinergis antara Instansi Pemerintah Pusat (IPP)dan Instansi Pemerintah Daerah (IPD).
1>1 Naskah akademis yang disusun
Rancangan peraturan perundangan mengenal tatahubungan antara instansi pemerintah pusat (IPP)dan daerah (IPD), serta antar daerah.
; 6.2. Tersusunnya prosedur tetap ketatalaksanaan diberbagal Instansi pemerintah
! Kajian tentang efektivitas dan efisiensiketatalaksanaan di instansi pemerintah
2)|Kajian tentang sistem dan prosedur di instansipemerintah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 28
Rencana S&ategis 2005 - 2009
Sasaran Indikator Kinerja
3) Sistem dan prosedur di InstansI pemerlntah yangdisempurnakan
4): InstansI pemerlntah yang meningkat kinerjanya
6.3. 5 Terwujudnya ImplementasI e-office6\ berbagalInstansI pemerlntah pusat dan daerah
InstansI pemerlntah yang menglmplementaslkane-ofTice
Tujuan 7: Mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, bertanggiingjawab,berorientasi pada pelayanan masyarakat dan terlindungi hukum
Kebijakan di bidang SDM aparatur ditujukan pada penlngkatan profeslonallsme, netralitas dan akuntabilitas
aparatur, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Tujuan tersebut akan dicapai melaluikebijakan sebagai berikut:
1. pengendallan jumlah, distrlbusi dan komposisi PNS melalui pengendallan formasi;2. penataan pegawal, guna menjamin jumlah dan kuallfikasi pegawal dl maslng-masing unit kerja sesual dengan
kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungslnya secara eflslen dan efektif;
3. pembangunan dan penerapan sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada prestasi kerja (kinerja),dalam rangka mendorong penlngkatan profeslonallsme, kinerja dan akuntabilitas PNS;
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 29
Rencana Strategis 2005 - 2009
4. penyempurnaan sistem remunerasi agar memenuhi prinsip adil, layak dan transparan, guna mendukungterbentuknya PNS yang profesional dan produktif;
5. pengembangan konsep "satu PNS" atau kepegawaian yang unified, guna mengatasi terkotak-kotaknya manajemenPNS Daerah sebagal akibat darl pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,dan mendukung terwujudnya pola karir yang terbuka secara nasional;
6. pengembangan sistem Diklat yang berbasis kompetensi guna mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaianyang berbasis kinerja;
7. peningkatan netralitas, etika dan disipiin serta perlindungan hukum PNS melalui penyempurnaan peraturan danpelaksanaan yang konsisten;
8. Pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai secara obyektif, adil dan transparan; dan9. pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian guna mendukung pengelolaan PNS secara efektif dan
efisien.
Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:
No, Sasarait Strategis Indikator Kineija
7.1
7.2
Terwujudnya sistempembinaan karir PNS yangtransparan dan akuntabel
Peraturan perundangan tentang pembinaan karir PNS
2) Pedoman tentang pembinaan karir PNS
Terwujudnya peningkatankinerja SDM aparatur
Peraturan perundangan tentang kinerja SDM aparatur
Kajian tentang penerapan PP Penllaian kineija SDM aparatur
3) Kajian tentang keselarasan pengukuran kinerja individu dengan1 pengukuran kinerja organisasl
: 4) Pedoman penyusunan muatan diklat SDM
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 30
Rencana Strategis 2005 - 2009
No. Sasaran Strategis Indikator Kineija
5) PNS yang memahami budaya kerja
6) Sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan strategis terutama dibidang peiayanan publlk
7) % peningkatan kinerja rata-rata PNS
7.3 Terwujudnya dislplin, moral,etika dan netralitas serta
perlindungan hukum PNS
1) Kajian tentang disiplin, etika, dan netralitas PNS
2) RPP tentang dislplin, etika, netralitas dan perlindungan hukum PNS
7.4 Penyempurnaan sistemremunerasi PNS
1) Kajian tentang sistem remunerasi PNS
2) Peraturan perundangan tentang remunerasi PNS
Tujuan 8: Meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana Kementerian PAN
Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan perbaikan internal dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan strategis yangtelah ditetapkan di atas. Peningkatan perbaikan internal ini meliputi pengadaan berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan untukmelaksanakan berbagai program yang ada maupun mewujudkan peningkatan kapasitas SDM Kementerian PAN secaraberkesinambungan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 31
Rencana Strategis 2005 -2009
Penjabaran dari tujuan inl secara leblh spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Kineija
8.1. Meningkatnya kemampuan dan kualitas SDMKementerian PAN
1) 1 SDM yang mengikuti diklat
2)| Sosiallsasi konsep dasar gender dan pengarusutamaangender
8.2. Meningkatnya efektivltas pelaksanaan kerjakementerian PAN
1)|Sarana dan prasarana yang disediakan
2)|Sistem adminlstrasi yang disempumakan
8.3. Terwujudnya sistem perencanaan yang efektif Dokumen perencanaan dan laporan yang disusun
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 32
Rencana Strategis 2005 - 2009
Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Kementerian PAN, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanankhusus dalam bentuk kebijakan. Kebljakan sebagal pedoman pelaksanaan tindakan tertentu, yang merupakan
kumpulan keputusan: menentukan secara teliti bagaimana strategi dllaksanakan, dan mengatur suatu
mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menclptakan kebljakan
dimana setlap pejabat dan pelaksana dl organisasi mengetahul apakah memperoleh dukungan untuk bekerja danmenglmplementaslkan keputusan.
Sehubungan dengan tugas dan fungsl Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara sebagalmana disebutkan
terdahulu, bahwa peran Kementerian PAN dl titlkberatkan pada keglatan perumusan kebljakan dan pengkoordlnaslanketerpaduan program pembangunan naslonal dl bidang pendayagunaan aparatur negara, sedangkan Implementaslnyamenjadi tanggung jawab seluruh InstansI pemerlntah, balk pusat maupun daerah.
Menglngat pembangunan aparatur negara yang berslfat llntas sektoral dan ruang llngkupnya luas yang mellputi
program, kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabllltas aparatur, pelayanan publlk, dan pengawasanaparatur, karenanya untuk mengoptlmalkan fungsl pendayagunaan aparatur negara tersebut memerlukan kebljakanorganisasi dengan rangkaian program dan keglatan yang jelas mulal darl penyusunan rencana program, pelaksanaan, danevaluasi dl llngkungan organisasi Kementerian PAN.
Jumlah kebljakan yang dikembangkan mellputi: kebljakan publlk yang mempunyal dampak bagi masyarakat luas
balk secara langsung maupun tidak langsung, kebljakan teknis yang berkaltan dengan pelaksanaan teknis organisasi,kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang ImplementasI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 33
kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dankebljakan pelayanan publik dalam rangka memberlkan kepuasan kepada masyarakat.
Program yang ditetapkan sebagalmana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut diatas, seianjutnya perludiidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untukmencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran StrategisSejalan dengan arah kebijakan strategis bidang aparatur negara tahun 2005 hingga tahun 2009 tersebut di atas,
dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang ditetapkan meialui Peraturanpresiden Nomor 7 Tahun 2005, maka ditetapkan serangkaian program untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaranstrategis yang ditetapkan tersebut sebagai berikut:
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dan7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Selanjutnya setiap program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berslh, responsif, bertanggungjawab dalammenyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan sasaran program Ini adalah terselenggaranyapelaksanaan prinsip kepemerintahan yang baik.
Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan penting seperti pembangunan model island of integritypada beberapa provinsi dan selanjutnya hasil dari model ini akan disebarkan ke provinsi lain baik melalui penyebaranpedoman maupun pemberian bimbingan teknis. Agar pelaksanaan program ini beijalan efektif, maka koordinasiprogram PAN nasional akan memegang peran penting dan pada akhirnya akan dilakukan evaluasi berkala terhadapberbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan penerapan kepemerintahan yang baik ini.
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan , menlngkatkan transparansi,akuntabilitas dan kinerja aparatur dalam kerangka mewujudkan kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas KKN. Sedangkan sasaran program adalah terwujudnya sistem pengawasan yangefektif serta mewujudkan aparatur yang akuntabel di lingkungan instansi pemerintah.
Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan program ini antara lain adalah penyusunan kebijakan dan peraturanperundang-undangan tentang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, pelaksanaan koordinasi pengawasan,pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi, penyusunan berbagai pedomanyang diperlukan dalam rangka menlngkatkan akuntabilitas dan kineija instansi pemerintah serta melakukan evaluasidalam rangka menlngkatkan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 35
Rencana Strategis 2005 - 2009
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerlntahan
pusat, pemerlntahan provlnsi dan pemerlntahan kabupaten/kota agar leblh proporsional, efektif dan efisien.Sedangkan sasaran program adalah terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah pusat, provlnsi dankabupaten/kota yang efektif, ramping, flekslbel berdasarkan prinsip good governance, dan tidak terjadi dupllkasifungsl dan kewenangan, serta terciptanya admlnlstrasi negara, tata laksana dan hubungan ketja antar lembaga dlpusat dan antara pemerintah pusat, provlnsi dan kabupaten/kota serta sistem admlnlstrasi pendukung dan kearslpanyang efektif dan eflslen.
Beberapa keglatan utama yang akan dllaksanakan dalam program Inl antara lain adalah merumuskan kebljakan danberbagal peraturan perundang-undangan dl bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, melakukan kajlan danevaluasi atas efektlvltas pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dl berbagal InstansI pemerintah, serta padaakhlrnya memberlkan berbagal pertlmbangan kepada InstansI pemerintah untuk menlngkatkan kinetjanya terutama
dl bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Program inl bertujuan untuk menlngkatkan kapasltas sumber daya aparatur sesual dengan kebutuhan dalam
melaksanakan tugas pemerlntahan. Sedangkan sasaran program adalah terwujudnya aparatur negara yangprofeslonal dan berkualltas, jumlah dan kompetensi serta distrlbusi PNS sesual dengan kebutuhan dalam
melaksanakan pemerlntahan.
Program Inl akan dllaksanakan melalul beberapa keglatan penting seperti penyusunan kebljakan dan berbagalperaturan perundang-undangan dalam rangka menlngkatkan remunerasi, kinerja dan pengelolaan SDM aparatur,penyusunan kajlan dan pedoman dalam rangka menlngkatkan pengelolaan SDM aparatur, menlngkatkan budaya
keija aparatur.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 3 5
Rencana Strategis 2005 - 2009
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publlk
Sangat disadarl bahwa peningkatan kualitas pelayanan publlk merupakan salah satu Indlkator utama dalam menllal
keberhasllan pendayagunaan aparatur negara. Program Inl bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan
penyelenggaraan pelayanan publlk kepada masyarakat yang berkualltas, mudah, murah, cepat, dan akuntabel
kepada seluruh masyarakat, serta mendorong partlslpasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sasaran
program adalah terselenggaranya pelayanan publlk berdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah, murah, transparan,
layak dan memuaskan pada semua unit kerja.
Beberapa keglatan yang akan dllaksanakan dalam program Inl terutama adalah dalam rangka mendorong unit
pelayanan publlk mampu menerapkan berbagal pedoman dan kebljakan pelayanan publlk yang ada. Berbagal
peraturan, kebljakan, pedoman dan llteratur tentang pelayanan publlk saat Inl sebenarnya sudah cukup memadal, hal
yang diperlukan adalah kemauan darl pengelola unit pelayanan publlk tersebut untuk melaksanakannya secarakonsekuen dan berkelanjutan. Beberapa tindakan yang berslfat "terapl" tetap akan dllakukan seperti Inspeksl
mendadak, pemberlan penghargaan bagi yang berklnerja balk dan sebagalnya.
6. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara
Program Inl bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan admlnlstrasi pemerlntahan secara efektif dan eflslen.
Sedangkan sasaran program adalah tersedlanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan
admlnlstrasi pemerlntahan yang memadal pada unit keija.
7. Program Penyelenggaraan PImplnan Kenegaraan dan Kepemerlntahan
Program Inl bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimplnan dan fungsl manajemen dalam
penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerlntahan. Sedangkan sasaran program Inl adalah terselenggaranya
pelaksanaan tugas dan fungsl manajemen dengan lancar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 37
Rencana Strategis 2005 - 2009
Cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dipertlmbangkan dalam Implementasl perencanaan strategis yang dirinci
kedalam lajur kebijakan, program dan kegiatan operaslonal instansi Kementerian PAN, dimuat dalam tabel Rencana
Strategis dapat dilihat pada Lampiran 2.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 3 8
Rencana Strategis 2005 - 2009
Bab VII Penutup
Rencana Strategis Kementerian PAN tahun 2005- 2009 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2004-2009 dan Agenda Pembangunan Naslonal Kabinet Indonesia Bersatu dengan memperhatikan perkembangan
lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang aparatur negara.
Dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN tahun 2005-2009 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan
strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan programyang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerjatahunan (RKT). Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporanakuntabilitas kinerja Kementerian PAN.
Dokumen Renstra Kementerian PAN tahun 2005-2009 ini, telah memuat kebijakan dan program yang sejalan
dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang teijadi. Dengan demikian diharapkanberbagai kebijakan dapat dihasllkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasionallainnya yang meliputi: peningkatan pencegahan KKN dan pengawasan keuangan negara, penataan kelembagaanpemerintah baik di pusat dan di daerah, dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi negara, penataan danpeningkatan kapasltas SDM aparatur, serta peningkatan pelayanan publik.
Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung ikiim yangkondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap, danberkesinambungan guna mewujudkan good governance.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 3 9
Rencana Strategis 2005 - 2009
Lampirari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
MENTERI PAN
STAF AHLI BIDANG HUKUM
STAF AHLI BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK
STAF AHLI BIDANG SISTEM MANAJEMEN
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH
STAF AHLI BIDANG BUDAYA KERJA APARATUR
STAF AHLI
INSPEKTORAT
SETMEN PAN
BIRO
UMUM
BIRO
PERENCANAAN
IIII
DEPUTI BIDANG
KELEMBAGAAN
ASDEP
PERUMUSAN KEBUAKANKELEMBAGAAN
ASDEP
KELEMBAGAAN POLITIK,HUKUM, DAN KEAMANAN
ASDEP
KELEMBAGAAN
PEREKONOMIAN
ASDEP
KELEMBAGAANKESE3AHTERAAN RAKYAT
ASDEP
EVALUASI KELEMBAGAAN
DEPUTI BIDANG
SDM APARATUR
ASDEP
PERENCANAAN SDM
APARATUR
ASDEP
PEMBINAAN KARIERSDM
APARATUR
ASDEP
PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN SDM
APARATUR
ASDEP
PERLINDUNGAN HUKUM
DAN HUBUNGAN KER3ASDMAPARATUR
ASDEP
PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN SDM
APARATUR
DEPUn BIDANG
TATALAKSANA
ASDEP
TATALAKSANAAOMINISTRASl UMUM
ASDEPTATAUKSANA POUTIK.HUKUM, KEAMANAN, DANKESEJAHTERAAN RAKYAT
ASDEP
TATALAKSANA
PEREKONOMIAN
ASDEP
OTOMATISASIADMINISTRASI
ASDEPTATAUKSANAKORPORATISASI
ASDEPPENGEMBANGAN
AKUNTABILHAS KINERJAAPARATUR
ASDEPPEMANTAUAN DAN EVA.PENYELEN6GARAAN
AKUNTABILHAS KINERJAAPARATUR PEM.PUSAT
ASDEP
PEMANTAUAN DAN EVA.PENYELENGGARAAN AKUN.KINERTA APARATUR PEM.DAERAH WIUYAH BARAT
ASDEPPEMANTAUAN DAN EVA.
PENYELENGGARAAN AKUN.KINERJA APARATUR PEM.DAERAH WIUYAH TENGAH
ASDEPPEMANTAUAN DAN EVA.
PENYELENGGARAAN AKUN.KINERJA APARATUR PEM.D;^RAH WIUYAH TIMUR
DEPim BIDANG iPELAYANAN
PUBUK
ASDEP
PENGEMBANGAN DANSTANDARDISASI
PEUYANAN
ASDEP
PEUYANAN
PEMERINTAHAN UMUM,HUKUM &KEAMANAN
ASDEP
PEUYANAN
PEREKONOMIAN
ASDEP
PEUYANAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASDEP
PEUYANAN
INFORMASI & KOMUNIKASI
ASDEP
SISTEM PENGENDALIANINTERN
ASDEP
PENGAWASANFUNGSIONAL
ASDEP
PEMANTAUAN TINDAKUN3UT HASILPENGAWASAN
FUNGSIONAL
ASDEP
PENGAWASANMASYARAKAT
ASDEP
PEMANTAUAN DANEVALUASI
PEMBERANTA5AM
KORUPSI
Rencana Strategis 2005 - 2009
Lampiran 2
MATRIK
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PAN
TAHUN 2005 - 2009
Visi
Misi
Terwujudnya aparatur negara yang profesional, handal dan bermoral menuju kepemerintahan yang baik1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi program PAN2. Meningkatkan kualitas pelayanan publlk3. Meningkatkan akuntabilitas kineija aparatur4. Meningkatkan koordinasi pengawasan5. Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan7. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur8. Meningkatkan kinerja aparatur Kementerian PAN
Tujuan Saearan Program PenanggungjawabNo. Uraian 1 Indlkator KInerIa 1 Target 2009 Uraian 1 Indlkator Kinerja 2005 12008 2007 200812009
Mengimplementasikanprinsip kepemerintahanyang baik di instansipemerintah
Instansi
pemerintah yangmenerapkan
prinsipkepemerintahanyang baik
seluruh
instansi
pemerintahpusat (IPP)dan 50%
instansi
pemerintahdaerah (IPD)
Meningkatnyainstansi pemerintahyang telahmenerapkan prinsipkepemerintahanyang baik
Pilot project yangdilaksanakan
Pedoman penerapandan evaluasi goodgovernance yang
terbit
Instansi pemerintahyang dievaluasidalam rangkapenerapan goodgovernance
Instansi pemerintahyang menerapkanprinsipkepemerintahan yangbaik
Penerapankepemerintahan yangbaik
Deputi BidangTatalaksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
No. Uraian
Tujuan
Indlkator Kineria I Target 2009
Sasaran
Uraian Indlkator Kineria I 2005 1 2008 I 20071 20081 2009Program Penanggungjawab
Instansi
pemerlntah yangmelaksanakan
program PAN
seluruh
Instansi
pemerlntah
Terwujudnyakoordinasi programPAN secara naslonal
Instansi pemerlntahyang melaksanakanprogram PANnaslonal
Rumusan kebijakan
PAN naslonal
Sekretarlat
Kementerlan PAN
(Biro Perencanaan)
Menlngkatkan kualitaspelayanan publik diberbagal sektor
Unit pelayananpublik yang telahsesual denganstandar pelayananyang ditetapkan
80% unit
pelayananpublk telahmemenuhl
standar
Tersusunnya
peraturanperundangan dalamrangka deregulasidan debirokratlsasi
Kajlan tentangpelayanan publikyang disusun
Peraturan
perundangan yangdihasllkan
Pedoman teknis yangdihasllkan
Teriaksananya
pemantauan,soslallsasi dan
aslstensi IKM
(Indeks KepuasanMasyarakat)
Unit pelayanan publikyang telah dlbeiisoslallsasi/ aslstensi
Unit pelayanan publikyang telahmelaksanakan IKM
Unit pelayanan publikyang nllal IKMnyameningkat ataumenurun
Terwujudnya nomorIdentitas pelayananpublik (NIPP) untukkemudahan
penyelenggaraanpelayanan publik
Satu orang - satuKIP - satu nomor
Identitas (NIPP)
Penlngkatan kualitaspelayanan publik
DeputI BIdangPelayanan Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
No.
Tujuan Sasaran Program PenanggungjawabUraian 1 Indikator Kineria I Target 2009 Uraian Indikator Klnerja 2005 I 2008 I 2007 20081 2009
Terbangunnyadatabase induk
kependudukannasional
V V
Tersusunnyapedoman standarpelayanan danimplementasinya
Standar pelayananyang telah ditetapkansesuai dengan jenispelayanan
V V V V V
Unit pelayanan yangtelah menerapkanstandar pelayanan
V V >/ V V
Unit pelayanan yangmendapatkanpenghargaan V V
3 Mewujudkan instansipemerintah yangakuntabel dan
berkinerja tinggi
Instansi
pemerintah yangdinilal akuntabel
Seluruh IPP
dan 80% IPD
Terwujudnya SistemAKIP yang efektif
Kajian tentang SistemAKIP
V >/ y] >/ VPeningkatanpengawasan danakuntabilitas aparatur
negara
Deputi BidangAkuntabilitas
AparaturPeraturan
perundangan tentangsistem AKIP
>/ >/ V
Pedoman Sistem
AKIP yang disusun V y} V yl V
Instansi
pemerintah yangmeningkatkinerjanya
50% IPP dan
IPD
Tenwujudnya RUUAkuntabilitas
penyelenggaranegara
Kajian akademistentang akuntabilitaspenyelenggaranegara
yl V V
RUU Akuntabilitas
penyelenggaranegara
V V yl
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
No.
Tujuan
Uraian Indlkator Klnerja I Target 2009 Uraian
Sasaran
indlkator Klnerja I 200S I 2008 I 20071 20081 2009Program Penanggungjawab
Meningkatnya jumlahinstansi pemerintahyang akuntabel
Meningkatnyaklnerja Instansipemerintah
Instansi pemerintahyang menyerahkanLAKIP
Instansi pemerintahyang menlngkatakuntabllltasnyadinllai memadal
Pedoman evaluasi
klnerja yang disusun
Instansi pemerintahyang melakukanevaluasi klnerjaInternal
Instansi pemerintahyang menerapkanstandar klnerja
Mewujudkan fungsipengawasan yang
efektif dan efislen di
lingkungan Instansipemerintah
Penurunan angkaKKN di instansi
pemerintah
Tersusunnyakebljakan nasional dibidang pengawasan
Peraturan
perundangan dibidang pengawasan
Pedoman
pengawasan yang
disusun
Penlngkatanpengawasan danakuntabllitas aparatur
negara
DeputI BidangPengawasan
Terselenggaranyakoordinasi
pengawasan sertapemantauan tlndaklanjut hasilpengawasan danpengaduanmasyarakat
Pedoman
pelaksanaankoordinasi,
pemantauan danevaluasi dalam
penanganan TindakPtdana KorupsI (TPK)
Penurunan tumpangtindih pemeriksaan
Rencana Strategis 2005 - 2009
No.
Tujuan
Uraian Indikator KInerja Target 2009
Sasaran
Uraian Indikator Kineria I 2005 I 2008 I 20071 20081 2009Program Penanggungjawab
Terselenggaranyapemantauan danevaluasi
pelaksanaanpercepatan
pemberantasan
korupsi
% hasil pemeriksaanyang ditindaklanjuti
% pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
Pembangunanoperation room
Laporan pemantauandan evaluasi
pelaksanaanpercepatanpemberantasankorupsi
Mewujudkan fungsikelembagaan instansipemerintah yangproporsional, dinamis,ramping, luwes danresponsif
% instansi
pemerintah yangmempunyaistruktur organisasiyang baik
seluruh IPP
dan 80% IPD
Terciptanyakelembagaaninstansi pemerintahyang efisien danefektif
Pedoman evaluasi di
bidang kelembagaan
Penataan
kelembagaan danketatalaksanaan
Deputi BidangKelembagaan
Pembentukan
organisasi lembagapemerintah
Kajian di bidangkelembagaan instansivertikal dan
kelembagaanfungsionalpengawasan
Modul penyusunankelembagaan
Pedoman evaluasi
eselonisasi jabatanstrukturai
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Tuiuan Sasaran Program PenanggungjawabNo. Uraian 1 Indlkator Klneria 1 Target 2009 Uraian 1 Indlkator KInerja 2005 1 2008 20071 20081 2009
Laporan penataan
organisasi dan tataketja Departemen/Lembaga
Pedoman desain
organisasipemerintah berbasiskinegaInstansi pemerintahpusat yang tertata
Pedoman evaluasi
perangkat daerah
Pedoman organisasinon struktural
Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi
ketataiaksanaan
% instansi
pemerintah yangmempunyaiketataiaksanaan
yang baik
seluruh IPP
dan 80% IPD
Terwujudnyahubungan yangharmonis dan
sinergis antara IPPdan IPD
Naskah akademis
yang disusun
Penataan
kelembagaan danketataiaksanaan
Deputi BidangTatalaksana
Rancangan peraturanperundanganmengenai tatahubungan antara IPPdan IPD serta antar
daerah
Tersusunnyaprosedur tetapketataiaksanaan di
berbagai instansipemerintah
Kajian tentangefektivitas dan
efisiensi
ketataiaksanaan di
instansi pemerintah
Instansi
pemerintah yangmeningkatkinerjanya
50% IPP dan
IPD
Kajian tentang sistemdan prosedur diinstansi pemerintah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
No.
Tujuan
Uraian Indikator Kinerja I Target 2009
Sasaran
Uraian Indikator Klneria I 2005 2006 2007120081 2009Program Penanggungjawab
Sistem dan prosedur
di instansi pemerintahyang disempumakan
Instansi pemerintahyang menlngkatkineijanya
Tenwujudnyaimplementasi e-office di berbagaiinstansi pemerintahDusat dan daerah
Instansi pemerintahyang
mengimplementasikan e-office
Mewujudkan SDMaparatur yang
profesional, netral,bertanggungjawab,berorientasi padapelayanan masyarakatdan terlindungi hukum
% peningkatankineija rata-rataPNS
60% Terwujudnya sistempembinaan karirPNS yangtransparan danakuntabel
Peraturan
perundangan tentangpembinaan karir PNS
Pengembangan SDMaparatur
Deputi Bidang SDMAparatur
Pedoman tentangpembinaan karir PNS
Terwujudnyapeningkatan kinerjaSDM aparatur
Peraturan
perundangan tentangkinerja SDM aparatur
Kajian tentangpenerapan PPPenilaian kineijaSDM aparatur
Kajian tentangkeselarasan
pengukuran kinerjaindividu denganpengukuran kinerjaorganisasi
Pedoman
penyusunan muatandiklat SDM
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
No.
Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja I Target 2009 Uraian indikator Kinerja I 2006 I 2008 I 20071 20081 2009Program Penanggungjawab
% peningkatanremunerasi PNS
50%
PNS yang memahamibudaya ketja
Sistem rekrutmen
terbuka untuk jabatanstrategis terutama dibidang pelayananpublik
% peningkatankinerja rata-rata PNS
Terwujudnyadisiplin, moral, etikadan netralitas serta
perlindungan hukumPNS
Kajian tentangdisiplin, etika, dannetralitas PNS
Penyempurnaan
sistem remunerasi
PNS
RPP tentang disiplin,etika, netralitas danperlindungan hukumPNSKajian tentang sistemremunerasi PNS
Peraturan
perundangan tentangremunerasi PNS
Meningkatkan kualitassumber daya dansarana Kementerian
PAN
Pemenuhan target
tujuan RenstraKementerian PAN
100% Meningkatnyakemampuan dankualitas SDM
Kementerian PAN
SDM yang mengikutidiklat
Pengelolaan SDMaparatur
Sosialisasi konsep
dasar gender danpengarusutamaangender
Sekretariat
Kementerian PAN
(Biro Umum)
Meningkatnyaefektivitas
pelaksanaan kerjakementerian PAN
Sarana dan
prasarana yang
disediakan
Peningkatan saranadan prasarana
aparatur negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Rencana Strategis 2005 - 2009
Tujuan Sasaran Program PenanggungjawabNo. Uraian Indikator Kinerja Target 2009 Uraian Indikator KInerJa 2005 2008 2007 2008 2009
Sistem admlnistrasi
yang disempurnakanV V V V V
Terwujudnya sistemperencanaan yang
efektif
Dokumen
perencanaan danlaporan yang disusun V V V V >/
Sekretarlat
Kementerian PAN
(Biro Perencanaan)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
top related