rencana strategis dinas kesehatan provinsi jawa … akreditasi pelatihan bidang kesehatan di...
Post on 18-Jun-2019
247 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
TENGAH
TAHUN 2013 – 2018
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang Telp. 024 3511351 (Hunting) – 3581965
Fax. 024 3517463 Kode Pos 50131 Kotak Pos : 026
Website : dinkesjatengprov.go.id Email : mi_jateng@yahoo.co.id
ii
KATA PENGANTAR
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan
kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018, dokumen tersebut
sebagai acuan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra).
Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan
bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi,
Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang
sesuai motto Gubernur Jawa Tengah “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
yang kemudian diejawantahkan dalam Visi Provinsi Jawa Tengah yaitu
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan
pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta
terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam
pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi
segala kemungkinan yang akan terjadi di Jawa Tengah.
Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan
tercermin dalam strategi dan sasaran utama Rencana Strategis Dinas
iii
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018. Program-program
pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, diarahkan untuk pengembangan
pemberdayaan masyarakat di desa. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM) diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah
kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh
jajaran kesehatan untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan
pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan yaitu :
“Institusi yang Profesional dalam mewujudkan Kesehatan
Paripuna di Jawa Tengah”.
Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan
Renstra ini, sehingga bermanfaat tidak saja bagi Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tetapi juga bagi Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah serta
pemerhati kesehatan.
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah tahun 2013 – 2018. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah
kita berlindung danberserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam
mewujudkan kesehatan paripurna di Jawa Tengah mendapatkan rahmat,
hidayah dan ridhoNya. Amien.
Semarang, 20 Februari 2014
iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….. ii
SK KEPALA DINAS TENTANG RENSTRA…………………………………….. iv
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….. ix
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………………….. xi
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………. I-1
A. Latar Belakang……………………………………………………… I-1
B. Landasan Hukum………………………………………………….. I-2
C. Maksud dan Tujuan………………………………………………. I-4
D. Sistematika Penulisan……………………………………………. I-4
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH………………………………………………………….. II-1
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi………….. II-1
B. Struktur Organisasi……………………………………………….. II-11
C. Sumber Daya……………………………………………………….. II-13
D. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan………………………… II-22
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan…. II-28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI……………………………………………………………………. III-1
A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok
Dan Fungsi………………………………………………………….. III-1
B. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil
Gubernur……………………………………………………………... III-3
C. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra.. III-5
D. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)……………… III-6
E. Penentuan Isu-isu Strategis………………………………….. III-6
v
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN………………………………………………………………. IV-1
A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan……………………………….. IV-1
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah………………….. IV-7
C. Strategi dan Kebijakan…………………………………………. IV-9
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…….. V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD………………………………………………………. VI-1
BAB VII PENUTUP…………………………………………………………………. VII-1
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang
tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang
nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok
pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari
pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya.
Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi
bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang
dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN), yang menempatkan periode 2014 – 2019 sebagai tahapan ke
tiga untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif, perekonomian, berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam
pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan
berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan
pembangunan kesehatan di Jawa Tengah dengan pembangunan
kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah
I - 2
mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional berdasarkan Peraturan
Presiden nomor 72 tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian
kesehatan 2010 – 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 - 2025.
Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) perlu mempedomani Permendagri 54/2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi
dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah,
terutama misi 6 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar melalui paket sehat. Implementasi
pelaksanaan upaya tersebut dilandasi dengan nilai keutamaan
“mboten korupsi, mboten ngapusi”.
B. Landasan Hukum
1. Landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan konstitusional
Undang–Undang Dasar 1945
2. Landasan Operasional yaitu :
a. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
I - 3
b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
f. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah
Otonom.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota.
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012
tentang Sistem Kesehatan Nasional
j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standard Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Tengah
I - 4
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018;
n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 untuk memberikan arah, pedoman
dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Jawa
Tengah dalam rangka pencapaian Visi – Misi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah ke dalam kegiatan untuk jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang
dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan
dan evaluasi pembangunan kesehatan.
D. Sistematika Penulisan.
BAB I PENDAHULUAN
Memuat secara ringkas tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta Sistematika
Penulisan.
I - 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan, struktur organisasi serta uraian tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; sumber daya
yang dimiliki; tingkat pencapaian kinerja; hasil analisis Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan
peluang bagi pengembangan pelayanan kesehatan lima
tahun mendatang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
Memuat tentang identifikasi permasalahan tugas dan
fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
telaah visi, misi dan program Pembangunan Jangka
Menengah Daerah; telaah Renstra Kementerian/ Lembaga
dan Renstra Kabupaten/ Kota; telaah Rencana Tata Ruang
dan Wilayah (RTRW) dan KLHS serta penentuan isu-isu
strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Memuat rumusan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah serta pernyataan misi dalam rangka mencapai visi
tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula nilai-nilai yang
melandasi pernyataan misi dalam mencapai visi tersebut,
yang sekaligus sebagai pedoman moral dan etika bagi setiap
personil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam
melaksanakan tugas pengabdiannya.
I - 6
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari
prioritas program. Pendanaan bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber
pendanaan lainnya yang sah dalam periode satu tahun dan
lima tahun. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah yang merupakan refleksi capaian prioritas program
dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari indikator
RPJMD. Indikator ini bukan hanya menjadi tanggungjawab
sektor kesehatan saja namun memerlukan dukungan sektor
lain terkait. Indikator kinerja berupa angka, persentase (%)
dan penjelasan naratif.
BAB VII PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi
penjelasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana
kerja Dinas Kesehatan, penguatan peran para stakeholders
dalam pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan
harapan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
II - 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KSEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Tugas dan Fungsi
Sebagaimana diatur dalam pasal 87 Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, kedudukan, tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah
sebagai berikut:
a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang kesehatan;
3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi
dan Kabupaten / Kota;
4) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian
kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan
dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan,
II - 2
pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan,
pembinaan dan pengendalian sumber daya kesehatan;
5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
6) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memimpin pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi membawahi :
a. Sekretariat;
b. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, dan
Promosi Kesehatan;
c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit, dan Penyehatan
Lingkungan;
d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan;
e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Subagian
dan Seksi adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat
1) Tugas Pokok
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di
bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
II - 3
2) Fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan
di bidang program;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan
di bidang keuangan;
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan
di bidang umum dan kepegawaian;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Program
Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
2) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang
II - 4
keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi,
dan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan
tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan
pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi :
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas,
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga
dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
b. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan
Promosi Kesehatan
1) Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, pembiayaan
dan jaminan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan
2) Fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan
jaminan kesehatan masyarakat;
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi
kesehatan;
II - 5
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan,
dan Promosi Kesehatan, membawahi :
1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, meliputi:
bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah
perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan,
penyelenggaraan kerjasama bidang kesehatan dengan luar
negeri skala provinsi.
2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat,
meliputi : penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian
sistem pembiayaan dan penyelenggaraan jaminan
pemeliharaan kesehatan skala provinsi, bimbingan dan
pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan
kesehatan nasional.
3) Seksi Promosi Kesehatan
Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan
skala provinsi.
II - 6
c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
1) Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian
penyakit, pencegahan penyakit dan penanggulangan
kejadian luar biasa dan penyehatan lingkungan.
2) Fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian
penyakit;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan
penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan
lingkungan;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, membawahi :
1) Seksi Pengendalian Penyakit
Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian
penyakit, meliputi : pengendalian dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular.
II - 7
2) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa
Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan
penanggulangan kejadian luar biasa, meliputi :
penyelenggaraan pencegahan penyakit menular dan tidak
menular, pengendalian operasional masalah kesehatan
akibat bencana, wabah dan surveilans epidemiologi serta
penyelidikan kejadian luar biasa.
3) Seksi Penyehatan Lingkungan
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan
lingkungan, meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.
d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan
1) Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya
kesehatan masyarakat, upaya kesehatan rujukan, dan
upaya kesehatan keluarga dan gizi.
2) Fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan
masyarakat;
II - 8
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan
rujukan;
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan
keluarga dan gizi;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan,
membawahi :
1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat
Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya
kesehatan masyarakat, meliputi : koordinasi dan pembinaan
penyelenggaraan kesehatan dasar, analisis kebutuhan
buffer stock obat, alat kesehatan dan reagensia, dan
bimbingan dan pengendalian kesehatan haji skala provinsi.
2) Seksi Upaya Kesehatan Rujukan
Seksi Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan
rujukan, meliputi : pengelolaan pelayanan kesehatan
rujukan sekunder dan tersier tertentu, registrasi, akreditasi,
sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang –
undangan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah
sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit
khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan
penunjang yang setara.
II - 9
3) Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
upaya kesehatan keluarga dan gizi, meliputi : penetapan
kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan upaya
kesehatan keluarga, penyelenggaraan surveilans gizi buruk,
dan pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.
e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan
1) Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan
organisasi profesi, farmasi, makanan, minuman dan
perbekalan kesehatan, dan manajemen informasi dan
pengembangan kesehatan.
2) Fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan
sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang farmasi,
makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen
informasi dan pengembangan kesehatan;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II - 10
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan,
membawahi :
1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan
Organisasi Profesi
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan dan Organisasi Profesi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan
sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi,
meliputi: pengusulan penempatan tenaga kesehatan
strategis, pemindahan tenaga tertentu antar
Kabupaten/Kota, pendayagunaan tenaga kesehatan,
pelatihan diklat fungsional dan teknis, registrasi, akreditasi,
sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai
peraturan perundang-undangan dan pemberian
rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.
2) Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan
Kesehatan
Seksi Farmasi, makanan, Minuman dan Perbekalan
Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan
kesehatan, meliputi: penyediaan dan pengelolaan
bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan
vaksin lainnya skala provinsi, sertifikasi sarana produksi dan
distribusi alat kesehatan rumah tangga kelas II, dan
pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan,
pedagang besar farmasi dan pedagang besar alat
kesehatan.
II - 11
3) Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan
Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan
Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang manajemen informasi dan pengembangan
kesehatan, meliputi: pengelolaan sistem informasi
kesehatan, bimbingan dan pengendalian norma, standar,
prosedur dan kriteria bidang kesehatan, penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
perumusan kebijakan provinsi, pengelolaan survey
kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi, pemantauan
pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
kesehatan skala provinsi.
B. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian :
1) Kepala Sub Bagian Program
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3) Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan
Kesehatan, membawahi :
1) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat
2) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Rujukan
3) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi
II - 12
d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan, membawahi :
1) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
2) Kepala Seksi Pencegahan penyakit dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
e. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan
Kesehatan dan Promosi Kesehatan, membawahi :
1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
2) Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
3) Kepala Seksi Promosi Kesehatan
f. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya
Kesehatan, membawahi :
1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan dan Organisasi Profesi
2) Kepala Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan
Kesehatan
3) Kepala Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan
Kesehatan.
Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki
Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan dan 9 (sembilan) Unit
Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yaitu:
a. Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Semarang,
b. Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Semarang,
c. Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan (BPTPK) Gombong,
d. Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah,
e. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang,
II - 13
f. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Pati,
g. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Klaten,
h. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Magelang,
i. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Ambarawa.
C. Sumber Daya
1. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
dalam melaksanakan fungsi koordinasi
a. Sumber Daya Manusia Kesehatan
1) Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Tingkat
Pendidikan.
Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah dan UPTD sampai dengan akhir tahun 2013
sebanyak 750 orang. Jumlah pegawai berdasarkan
golongan kepegawaian dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai
berikut:
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
NO Institusi GOLONGAN KEPEGAWAIAN
Jumlah IV III II I 1 Dinas Kesehatan 37 223 28 7 295 2 Balai Labkes Semarang 4 33 23 1 61 3 BKIM Semarang 2 30 10 1 43 4 BPTPK Gombong 1 18 19 0 38 5 Akademi Keperawatan 3 35 14 2 54 6 BKPM Semarang 11 43 27 2 83 7 BKPM Pati 2 29 20 0 51 8 BKPM Klaten 2 32 11 0 45 9 BKPM Magelang 1 27 17 1 46 10 BKPM Ambarawa 2 19 13 0 34 Jumlah 65 489 182 14 750
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
II - 14
Sebagian besar (65,2%) pegawai Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan
golongan, terbanyak adalah golongan III (489 orang),
sedangkan golongan II 24,2% (182 orang) dan golongan
IV 8,6% (65 orang). Sisanya sebanyak 1,8% adalah
pegawai golongan I (14 orang).
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:
Tabel 2.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
NO INSTITUSI TINGKAT PENDIDIKAN
JML S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD
1 Dinas Kesehatan 75 125 18 1 57 13 6 295 2 Balai Labkes Semarang 4 11 22 0 15 3 6 61
3 BKIM Semarang 4 11 14 0 12 2 0 43 4 BPTPK Gombong 1 6 8 0 15 4 4 38 5 Akademi Keperawatan 5 33 6 0 8 2 0 54 6 BKPM Wil. Semarang 6 20 25 0 28 1 3 83 7 BKPM Wil. Pati 0 9 20 0 19 1 2 51
8 BKPM Wil. Klaten 3 6 17 0 2 17 0 45 9 BKPM Wil. Magelang 0 9 12 0 24 0 1 46 10 BKPM Wil. Ambarawa 2 5 11 0 11 4 1 34 Jumlah 100 235 153 1 191 47 23 750
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Sebagian besar 31,3% pegawai Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah dan UPTD berlatar belakang
pendidikan Sarjana (235 orang), sedangkan SLTA 25,4%
(191 orang) dan Diploma 3 sebanyak 20,4% (153 orang).
2) Pegawai Fungsional Khusus dan Fungsional Umum.
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur
Jawa Tengah no. 63/2008, bahwa Kepala Dinas Kesehatan
II - 15
Provinsi Jawa Tengah membawahkan Kelompok Jabatan
fungsional. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan
mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional
dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3: Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional khusus dan fungsional umum di Lingkungan Dinkes Prov. Jateng Th. 2013.
NO JABATAN DIN KES
BA LABKES
BKIM SMG
BPTPK GOM BONG
AK PER
BKPM SMG
BKPM PATI
BKPM KLA TEN
BKPM MGL
BKPM AMB
JUM LAH
A FUNGSIONAL KHUSUS 28 26 23 0 0 53 27 25 28 20 230
1 Dokter spesialis - - 1 - - 1 - - - - 2 2 Dokter - 1 5 - - 11 3 2 4 4 30 3 Dokter gigi - - 1 - - - - - - - 1 4 Perawat 1 - 8 - - 19 14 10 12 10 74 5 Perawat gigi - - 1 - - - - - - - 1 6 Bidan - - - - - - - - - - 0 7 Penyuluh kesehatan 11 - 2 - - 1 - - 2 - - 8 Sanitarian 3 - - - - 1 - - - - 4
9 Epidemiologi 13 - - - - 2 - - - - 15 10 Pranata lab - 24 2 - - 5 4 6 4 3 48 11 Apoteker - 1 - - 2 - - 1 - - 12 Asisten Apoteker - - 2 - - 3 2 2 3 1 13 13 Refrak. Option - - 1 - - - - - - - 1 14 Fisioterapi - - - - - 2 - 1 - - 3 15 Nutrisionis - - - - - 1 - - - - 1 16 Elektromedik - - - - - 1 1 - - - 2
17 Rekam medik - - - - - 2 1 1 - - 4 18 Radiografer - - - - - 2 2 2 2 2 10 B FUNGSIONAL UMUM 246 31 16 34 50 26 20 16 14 11 464
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
II - 16
Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah dan UPT terbagi menjadi 2 (dua)
yaitu: fungsional khusus dan fungsional umum. Pegawai
fungsional khusus sebanyak 230 orang dengan 18 kriteria
jabatan fungsional khusus. Sedangkan jabatan fungsional
umum sebanyak 464 orang.
Jabatan fungsional khusus yang banyak terdapat di
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT antara
lain perawat 74 orang (32,2%), pranata laboratorium 48
orang (20,9%) dan dokter 30 orang (13%).
b. Perlengkapan
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai
fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.4. Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
NO JENIS FASILITAS JUMLAH KETERANGAN 1 Tanah 25 bidang 2 Gedung dan bangunan 63 unit Lokasi : perkantoran
Dinkes Prov, UPTD, Rumah jabatan, rumah dinas, gudang obat (Semarang dan Salatiga)
3 Peralatan a. Alat besar 42 unit b. Alat angkut 617 unit c. Alat bengkel 1 unit d. Alat kantor dan rumah tangga 20.330 unit e. Alat studio dan komunikasi 633 unit f. Alat kedokteran 2.230 unit g. Alat laboratorium 2.490 unit
II - 17
NO JENIS FASILITAS JUMLAH KETERANGAN 4 Aset tetap lainnya
a. Buku perpustakaan 4.165 buku b. Barang bercorak kesenian 93 buah
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
2. Sumber Daya Kesehatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan
Provinsi Jawa Tengah
a. Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber daya manusia kesehatan yang mendukung
upaya pelayanan kesehatan di Jawa Tengah sebagai berikut:
Tabel 2.5: Jumlah Tenaga Kesehatan di Jawa Tengah Tahun 2013
NO. JENIS TENAGA BERDASAR
PROFESI BERDASAR
PENDIDIKAN 1. Dokter Spesialis 2.526 orang 2.637 orang 2. Dokter Umum 4.175 orang 4.737 orang 3. Dokter Gigi 989 orang 1.133 orang 4. Dokter Gigi Spesialis 72 orang 70 orang 5. Perawat 28.056 orang 28.377 orang 6. Perawat Gigi 1.050 orang 1.050 orang 9. Bidan 16.129 orang 16.455 orang 10. Teknis Kefarmasian 3.841 orang 4.349 orang 11. Apoteker 2.177 orang 2.314 orang 12. Kesehatan Masyarakat 710 orang 1.653 orang 13. Sanitarian 1.261 orang 1.344 orang 14. Gizi 1.487 orang 1.545 orang 15. Keterapian Fisik : 656 orang 665 orang
a. Fisioterapis 565 Orang 565 orang b. Terapis Okupasi 58 orang 59 orang c. Terapis Wicara 27 orang 35 orang d. Akupuntur 6 orang 6 orang
16. Keteknisian Medis : 4.531 orang 4.541 orang a. Radiografer 849 orang 835 orang b. Radioterapis 28 orang 30 orang c. Teknisi Elektromedis 193 orang 201 orang d. Teknisi Gigi 17 orang 17 orang e. Analis Kesehatan 2.481 orang 2.488 orang f. Refraksionis Optisien 39 orang 38 orang g. Ortotik Prostetik 17 orang 17 orang h. Rekam Medis 897 orang 905 orang
II - 18
NO. JENIS TENAGA BERDASAR PROFESI
BERDASAR PENDIDIKAN
i. Teknisi Transfusi Darah 10 orang 10 orang JUMLAH 67.660 orang 70.870 orang
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Tengah berdasarkan
profesi tahun 2013 sebanyak 67.660 orang dengan jenis
tenaga terbanyak adalah perawat 28.056 orang (41,47%),
bidan 16.129 orang (23,84%) dan dokter umum 4.175 orang
(6,17%).
Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan pendidikan
berjumlah 70.870 orang dengan tenaga kesehatan terbanyak
adalah perawat sebanyak 28.377 orang (40,04%), bidan
sebanyak 16.455 orang (23,22%) dan dokter umum sebanyak
4.737 orang (6,68%). Adanya perbedaan jumlah tenaga
kesehatan berdasarkan profesi dan jumlah tenaga kesehatan
berdasarkan pendidikan mengindikasikan bahwa ada tenaga
kesehatan yang bekerja belum/ tidak sesuai dengan jenjang
pendidikannya walaupun bidan, perawat dan dokter
merupakan tenaga kesehatan terbanyak, namun dibandingkan
dengan jumlah penduduk, jumlah tenaga tersebut masih
kurang. Rasio tenaga kesehatan berdasarkan jenis tenaga
kesehatan menunjukkan semua jenis tenaga kesehatan masih
di bawah target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010 –
2014 dan target Indonesia Sehat 2010.
b. Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang ada di Jawa Tengah, dapat
dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:
II - 19
Tabel 2.6 : Jumlah Sarana Kesehatan di Jawa Tengah tahun 2013
NO SARANA KESEHATAN KEPEMILIKAN
JUMLAH PUSAT DAERAH TNI/
POLRI SWASTA PROV KAB/KOT
1 Puskesmas / Rawat Inap - -
873/ 311 - - 873
2 Puskesmas Pembantu - - 1.827 - - 1.827 3 Puskesmas Keliling - - 948 - - 948
4 Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masy. 1 5 6 - - 12
5 Balai Kesehatan Indra - 1 - - - 1 6 Balai Labkes - 1 35 - 122 158 7 RSU 2 4 49 11 139 205 8
RS Khusus - - - - - 69 a. RS Jiwa - 4 - - - 4 b. RS Orthopedi 1 - - - - 1 c. RS Paru 1 - - - - 1 d. RS Bersalin - - 1 - - 1 e. RS Rehab Medik - - - 1 - 1 f. RS Khusus lain (RSB, RSIA, RS KB, RSO, RSA, RSJ) - - - - 61 61
JUMLAH 5 19 3.772 12 322 4.094 Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
Selain sarana kesehatan diatas, di Jawa Tengah
terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal, yaitu
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta,
Balai Besar Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit (BBPVRP)
Salatiga, Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan
Penyakit Bersumber Binatang (Lokalitbang P2B2)
Banjarnegara, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO-OT)
Tawangmangu, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
Semarang, Balai Penelitian Pengembangan Gangguan Akibat
II - 20
Kekurangan Iodium (BP2 GAKI) Magelang, Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) Semarang dan KKP Cilacap.
Dalam hal sarana pendidikan, berbagai jenis institusi
pendidikan kesehatan dari jenjang Diploma III (D III) sampai
S1-Profesi terdapat di Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel
2.7 berikut:
Tabel 2.7: Jumlah sarana pendidikan kesehatan di Jawa Tengah Tahun 2013
NO SARANA PENDIDIKAN
KEPEMILIKAN JUMLAH NEGERI DAERAH TNI/POL SWASTA
1 D3 Keperawatan 7 3 1 41 52 2 D3 Kebidanan 6 2 - 57 65 3 D3 Kefarmasian 1 - - 18 19
4 D3 Kesehatan Lingkungan 1 - - 2 3
5 D3 Gizi 1 - - 2 3 6 D3 Keterapian Fisik 4 - - 4 8 7 D3 Keteknisan Medik 5 - - 16 19 8 D3 Jamu 1 - - - 1 9 D4 Keperawatan 4 - - - 4 10 D4 Kebidanan 4 - - 2 6
11 D4 Kesehatan Lingkungan 1 - - - 1
12 D4 Gizi 1 - - - 1 13 D4 Keterapian Fisik 4 - - 2 6 14 D4 Keteknisan Medis 2 - - 2 4 15 Kedokteran 3 - - 4 7 16 Kedokteran Gigi 1 - - 3 4
17 S1 Kesehatan Masyarakat 3 - - 10 13
18 S1 Keperawatan 2 - - 26 28 19 S1 Farmasi 2 - - 8 10 20 S1 Gizi 2 - - 6 8 21 S1 Fisioterapi - - - 1 1 22 Profesi Dokter 3 - - 2 5 23 Profesi Apoteker - - - 5 5 24 Profesi Ners 2 - - 21 23 JUMLAH 60 5 1 232 298
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
II - 21
Jumlah institusi pendidikan kesehatan dari jenjang D III
sampai profesi di Jawa Tengah sebanyak 298 institusi, dengan
jenjang pendidikan terbanyak D III Kebidanan sebanyak 65
institusi, D III Keperawatan 52 institusi dan S1 Keperawatan
28 institusi. Dari 298 institusi kesehatan tersebut sebanyak
77,85% adalah milik swasta, 21,81% milik pemerintah pusat
dan daerah dan 0,34% milik TNI/POLRI. Dari tabel tersebut
dapat dilihat bahwa peran swasta dalam bidang pendidikan
kesehatan sangat menonjol dengan banyaknya institusi
pendidikan tenaga kesehatan milik swasta. Diharapkan peran
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaan dan
pengendalian terhadap kurikulum, seleksi dan kompetensi
lulusan lebih diperketat. Dengan banyaknya institusi
pendidikan tenaga kesehatan diharapkan dapat memenuhi
kekurangan tenaga kesehatan di Jawa Tengah secara
kuantitas dan kualitas.
Jumlah industri farmasi, obat tradisional, kosmetika,
perbekalan kesehatan rumah tangga di Jawa Tengah dapat
dilihat pada tabel 2.8 berikut:
Tabel 2.8: Jumlah Industri Farmasi, Obat tradisional, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Jawa Tengah tahun 2013
NO JENIS INDUSTRI JUMLAH 1 Industri farmasi 21 unit 2 Industri Ekstrak Bahan Alami (IEBA) 2 unit 3 Industri obat tradisional (IOT) 15 unit 4 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 275 unit 5 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 14 unit 6 Industri kosmetik 52 unit 7 Industri PKRT 27 unit 8 Industri alat kesehatan 21 unit 9 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 15.992 unit 10 Pedagang Besar Farmasi 340 unit 11 Penyalur Alat Kesehatan Pusat 82 unit
II - 22
NO JENIS INDUSTRI JUMLAH 12 Penyalur Alat Kesehatan Cabang 50 unit 13 Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi
(PBBBF) 4 unit
14 Apotek 2.305 unit 15 Toko Obat 381 unit 16 Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) 26 unit 17 Pengelolaan Obat di Seksi Farmasi
Kab/Kota 9 unit
18 Pengujian Makanan Minuman Kab/Kota 29 unit Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
Sumber daya lain yang dapat digerakkan untuk
pemecahan masalah kesehatan yang bersifat emergency,
serta untuk meningkatkan cakupan berbagai program, adalah
tersedianya berbagai sarana dan peralatan yang diperlukan
untuk penanggulangan bencana yang terdiri dari: 1 unit
Rumah Sakit Lapangan, 2 Ambulance, 1 mobil Klinik, 8 Perahu
karet dan 2 Penjernih Air. Sarana dan peralatan tersebut
bantuan Pusat Penanggulangan Krisis untuk Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah yang Tahun 2006 ditetapkan sebagai
Pusat Bantuan Regional bantuan Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Saka Bhakti Husada yang aktif di
25 Kabupaten/ Kota. Pos Kesehatan Pesantren di Jawa
Tengah sebanyak 1.870 unit.
D. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
1. Kinerja Umum
Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan
fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum,
pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan
Kabupaten/ Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan
II - 23
pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, sumber daya
manusia kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, farmasi dan perbekalan kesehatan, manajemen
informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan
termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Layanan administrasi Sekretariat meliputi layanan
kehumasan, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi,
pengelolaan administrasi keuangan dan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) oleh aparat pengawas instansi pemerintah.
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan
pada tahun 2013 sebanyak 8 dokumen, rekomendasi usulan Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 87
satuan kerja (Satker). Jumlah dokumen laporan pengelolaan
administrasi keuangan sebanyak 2 dokumen. Kinerja tindak lanjut
penyelesaian LHP aparat pengawas instansi pemerintah pada
periode Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 448
temuan dengan 254 temuan telah selesai ditindaklanjuti dan
sebanyak 222 masih dalam proses penyelesaian.
Layanan administrasi bidang pembinaan dan pengendalian
pelayanan kesehatan meliputi pemberian rekomendasi pelayanan
haemodialisa, pemberian ijin penetapan klas rumah sakit klas B,
pemberian rekomendasi pemberian ijin rumah sakit klas A yang
ditujukan ke Kementerian Kesehatan, pemberian ijin laboratorium
klinik madya dan pemberian rekomendasi laboratorium klinik
utama, pemberian rekomendasi pelayanan sarana kesehatan Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Pada tahun 2013 telah
memberikan rekomendasi terhadap 24 pelayanan haemodialisa,
II - 24
pemberian ijin 4 laboratorium klinik madya dan 6 rekomendasi
laboratorium klinik utama dan pemberian rekomendasi 6 pelayanan
sarana kesehatan CTKI.
Layanan administrasi bidang pembinaan dan pengendalian
Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan meliputi advokasi
penyusunan regulasi bidang kesehatan, di 35 kabupaten/ kota
(100%), perjanjian kerjasama bidang kesehatan sebanyak 34
kabupaten/ kota (156 dokumen). Perjanjian kerjasama lintas batas/
Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehatan sebanyak 2 dokumen.
Layanan administrasi bidang pembinaan dan pengendalian
Sumber Daya Kesehatan meliputi waktu pelayanan perijinan di
bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar, layanan
penerbitan Surat Tanda Registrasi Teknis Kefarmasian (STR-TTK),
layanan penerbitan Surat Tugas Dokter Spesialis dan pemberian
rekomendasi penelitian kesehatan.
Pelayanan perijinan di bidang farmasi dan perbekalan
kesehatan sesuai standar meliputi rekomendasi Industri Farmasi,
dengan standar waktu perijinan paling lama 30 hari sebanyak 5
rekomendasi, Rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT) dan
Industri Ekstrak Bahan Alami (IEBA) dengan standar perijinan
paling lama 30 hari kerja sebanyak 11 rekomendasi, Ijin Usaha
Kecil Obat Tradisional (UKOT) paling lama 14 hari sebanyak 14 ijin,
Rekomendasi ijin produksi kosmetika paling lama 21 hari kerja
sebanyak 13 rekomendasi, rekomenasi sertifikasi produksi alat
kesehatan dan rekomendasi sertifikasi produksi PKRT paling lama
30 hari kerja sebanyak 10 rekomendasi, Rekomendasi ijin PAK dan
ijin cabang PAK paling lama 30 hari kerja sebanyak 48
rekomendasi, dan rekomendasi ijin PBF dan pengakuan PBF
cabang, paling lama 18 hari kerja sebanyak 99 rekomendasi.
II - 25
Jumlah layanan penerbitan surat tanda registrasi teknis
kefarmasian sebanyak 5.380 STR-TTK. Jumlah layanan penerbitan
Surat Tugas Dokter Spesialis sebanyak 471 surat tugas. Jumlah
rekomendasi penelitian kesehatan sebanyak 10 rekomendasi.
2. Kinerja Khusus
Kinerja Dinas Kesehatan secara khusus dapat dilihat melalui
capaian beberapa indikator yang perkembangannya disajikan tiap 3
bulan. Capaian kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut :
II - 1
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) SPM
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95% 88% 90% 93% 96% 100% 93,39 92,04 93,71 92,99 92,13 106,125 102,266 100,76 96,86 92,13
2.
Cakupan pertolongan persalinan Nakes
90% 88% 90% 93% 96% 100% 93,03 93,93 96,79 97,14 98,08 105,71 104,37 104,07 101,18 98,08
3.
Cakupan neonatal resti/ komplikasi yang ditangani
80% 80% 85% 90% 95% 100% 23,96 44,90 55,10 66,38 75,36 29,95 52,82 61.22 69,87 75,36
4. Cakupan kunjungan bayi
90% 50% 60% 75% 90% 100% 95,07 94,14 92,64 96,95 95,59 190,14 156,9 123,52 107,72 95,59
5. Desa/ kelurahan UCI 100% - - - - - 91,95 94,08 95,89 98,05 99 - - - - -
6.
Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan
80% 50% 60% 70% 85% 100% 50,29 65,88 69,62 80,21 75,46 100,58 109,8 99,45 94,36 75,46
II - 2
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) prasekolah
7.
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100% 100 100 100 100 100 72,49 100 100 100 100 72,49 100 100 100 100
8.
Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100% 40% 60% 75% 90% 100% 65,61 75 78,72 70,08 71,88 164.025 125 104.96 77,867 71,88
9. Cakupan peserta KB aktif
70% 77% 82% 87% 95% 100% 78,37 78,25 79,09 75,71 79,52 101,77 95,42 90,90 79,69 79,52
10.
Desa/ kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11.
Penduduk yang memanfaatkan jamban
75% 28,57% 42,87% 57,14%71,42% 85,71% 72,22 72,95 68 70,46 76,11 252,78 170,16 119,00 98,65 88,79
12. Cakupan pemanfaatan air bersih
63,5% 28,57% 42,87% 42,87%71,42% 85,71% 82,38 87,82 63 75,05 78,55 288,34 204,85 146,95 105,08 91,64
II - 3
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
13.
Rumah/ bangunan bebas jentik nyamuk Aedes
>95% 63% 77% 89% 100% 100% 79,38 73,48 83,09 83,72 84,23 126 95,42 93,35 83,72 84,23
14.
Tempat umum yang memenuhi syarat
82% - - - - - 73,57 69,28 74,9 76,36 78,39 - - - - -
15 Posyandu Purnama 40% - - - - - 32,79 34,94 36,84 35,22 37,91 - - - - -
16. Posyandu Mandiri 40% - - - - - 12,58 13,14 16,08 17,57 18,78 - - - - -
17 Cakupan desa siaga aktif
- 50 70 100 100 100 - - - - - - - - - -
18 Cakupan imunisasi campak
55,4% - - - - - 96,7 96,1 93,7 96,4 99,8 - - - - -
B DERAJAT KESEHATAN
1 Umur Harapan Hidup (UHH) - 71 71 71,2 71,3 71,5 71,25 71,40 72,6 72,6 - 100,35 100,56 101,96 101,82 -
2 Jumlah Kematian Ibu/ AKI
- 110 108 106 104 102 117,02 104,97 116,01 116,34 118,62 106,38 97,19 109,44 111,86 116,29
II - 4
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
3 Jumlah Kematian Bayi/ AKB
- 8,9 9,15 9,12 9,1 9 8,9 10,37 10,62 10,34 10,75 10.41 113,33 116,44 113,62 116,44 116,96
4 Jumlah Kematian Balita
- 9,3 10,1 10 9,7 9,5 9,3 11,74 12,02 11,50 11,85 11,80 116,23 120,2 118,55 124,73 126,88
5 Kasus Balita gizi buruk (BB/TB)
- - 1,02% 0,97% 0,92% 0,87% 0,82% 3160 3468 3187 1131 964 - - - - -
6 Angka kesakitan DBD
-
- 28,5% 31,4% 34,2% 40% 45% 57,9 56,8 15,3 19,29 45,52 203,15 180,89 44,73 48,225 101,55
7 Kesakitan malaria (API)
- 100 100% 100% 100% 100% 100% 0,05 0,1 0,1 0,075 0,06 0,05 0,1 0,1 0,075 0,07
8 Penemuan TB Paru (CDR) - 60 35% 40% 50% 60% 80% 48,15 55,38 59,52 58,45 58,46 137,57 138,45 119,04 97,41 73,07
9 Kesembuhan TBC Paru - 85 90% 93% 94% 95% 96% 85,01 85,15 82,90 81,36 - 94,45 91,55 88,19 85,64 -
10 Kasus baru HIV – AIDS - 0,6 100% 100% 100% 100% 100% 143/430 373/501 755/521 607/797 1045/993 - - - - -
11
Penemuan/ Kematian Kasus Avian Influenza
- - 30% 40% 50% 60% 70% 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 - - - - -
II - 5
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
12 Penemuan penderita baru kusta PB/ MB
- - 40% 50% 60% 70% 80% 226/1348 315/1344 348/1678 211/1308 190/2297 - - - - -
13
Proporsi penderita kusta cacat tingkat 2
- - 30% 40% 50% 60% 70% 15 12,9 12,49 16,59 14,4 50 32,25 24,98 27,65 20,57
14 Kasus Polio - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - -
15 Non Polio AFP Rate - 100 - - - - - 2,37 2,16 2,62 2,3 2,70 - - - - -
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2013
II - 26
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada bebepara indikator
kinerja yang tidak tercapai sampai dengan tahun 2013. Indikator
tersebut antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian
Bayi (AKB), Penemuan kasus TB Paru, Penemuan HIV AIDS dan
Angka Kesakitan dan Kematian DBD.
Tidak tercapainya target AKI dan AKB disebabkan antara lain
masih rendahnya kunjungan ibu hamil K4, cakupan neonatal risiko
tinggi/ komplikasi yang ditangani dan cakupan imunisasi yang
masih di bawah target.
Penyebab tingginya kematian ibu antara lain : hipertensi,
perdarahan, masih rendahnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi
oleh masyarakat dan masih kurangnya kesiapsiagaan keluarga
dalam rujukan kehamilan resiko tinggi. Penyebab kematian bayi
antara lain kehamilan resiko tinggi, Bayi Berat Lahir Rendah
(BBLR), penyakit kongenital, masih rendahnya pemberian ASI
eksklusif serta belum optimalnya pola asuh bayi.
Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dilakukan dengan
pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED dan
Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan
masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya
prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga
kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan.
Sarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga
masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar
dan rujukan yang sesuai dengan standar.
Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak
menular masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular
TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan
II - 27
kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan
belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas
dan Rumah Sakit.
Angka kesakitan Demam Berdarah masih tinggi dikarenakan
iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang
merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes aegepty serta
belum optimalnya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung
meningkat, hal ini sebagai hasil penemuan dan pencarian kasus
yang semakin intensif melalui Voluntary Conceling and Testing
(VCT) di Rumah Sakit Kab/Kota dan UPT BKPM di Jawa Tengah
3. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD
Tabel 2.10 : Proporsi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2009 - 2013
NO
TAHUN
APBD (,000)
Provinsi Dinas Kesehatan %
1 2009 5.692.612.376 130.622.314 2,29% 2 2010 6.263.446.469 139.477.000 2,22% 3 2011 8.024.966.580 111.216.000 1,38% 4 2012 11.928.572.886 156.220.000 1,31% 5 2013 13.684.684.479 188.737.680 1,38%
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2013
Anggaran Dinas Kesehatan bersumber APBD Provinsi, pada
tahun 2009 – 2013 fluktuatif cenderung mengalami peningkatan.
Namun apabila dilihat proporsi anggaran Dinas Kesehatan terhadap
anggaran Provinsi selama 5 tahun mengalami penurunan.
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Dinas
Kesehatan tahun 2009 – 2013, selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 2.11 berikut :
II - 1
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013
Uraian ***) Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya
BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah
II - 2
Uraian ***) Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
- Belanja tidak terduga Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya
- Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah
- Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah
Total
Sumber : Dinas Kesehatan 2013
(Masih Menunggu data dari Subag Keuangan)
II - 3
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
1. Peluang dan Tantangan Eksternal
a. Peluang Eksternal
1) Kelembagaan :
Adanya perubahan regulasi otonomi daerah
memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada.
2) Sumber Daya :
Antara lain yaitu : a). kesempatan mengalokasikan
dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan
melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai
Tidak Tetap (PTT) untuk bidan; b). memfasilitasi Program
Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan
formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk
daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan
daerah bencana; c). kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga
kesehatan strategis; d). adanya forum komunikasi organisasi
profesi kesehatan di Jawa Tengah; dan e). adanya
kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal
melalui BKD dan Badan Diklat.
3) Pembiayaan :
Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan
dunia usaha/ masyarakat.
b. Tantangan Eksternal
1) Kelembagaan :
Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan
masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa
II - 4
urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas
Kesehatan saja.
Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk
sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan
masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal.
Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan
kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap
permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai
unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik
sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing – masing
dalam pemberdayaan di bidang kesehatan.
2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) :
Antara lain yaitu : a) pemenuhan formasi masih
tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi; b). belum adanya regulasi
pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat
pemerintah daerah.
3) Pembiayaan :
Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan
belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya
kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan
pemeliharaan kesehatannya.
Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan
kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan
dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan
terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.
Pembangunan kesehatan di Kabupaten/ Kota belum
sepenuhnya menjadi prioritas daerah karena di beberapa
II - 5
kabupaten/ kota alokasi anggaran kesehatan masih rendah
(< 10% dari total anggaran kabupaten/ kota).
4) Budaya :
Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan
berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung,
tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya
yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama,
yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan
makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu
diterapkan gaya hidup sehat setiap hari.
Di Provinsi Jawa Tengah masalah sosial budaya masih
sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat,
terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan.
Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat akan memberikan
peran penting dalam mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. Adanya perubahan sosial budaya di suatu
daerah dapat memberikan dampak positif maupun negatif.
Hubungan antara budaya dan kesehatan sangatlah erat,
kebudayaan/kultur ataupun kepercayaan dapat membentuk
kebiasaan dan respons masyarakat terhadap kesehatan.
Salah satu contoh suatu masyarakat desa yang sederhana
dapat bertahan dengan berbagai kebiasaan yang dikaitkan
dengan kehamilan, kelahiran, pemberian makanan bayi dan
cara-cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisinya,
budaya paternalistik dimana pengambil keputusan ada pada
suami, orang tua ataupun mertua.
II - 6
2. Kelemahan dan Kekuatan Internal
a. Kelemahan Internal
1) Kelembagaan (Dinkes dan Mitra):
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di
masing-masing seksi tidak seimbang. Hal ini berakibat pada
koordinasi yang dilakukan belum optimal.
2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) :
Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis
dasar dan anestesi, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian)
masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk
distribusi penempatan. Hal ini dapat menyebabklan
penempatan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan
kebutuhan. Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana
pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi,
namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk
pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat
kesehatan tidak berumur panjang.
Sebagian besar Puskesmas PONED belum berfungsi
secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan
belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih.
3) Pembiayaan:
Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada
penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah sendiri,
selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum
optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas
kesehatan.
Proporsi anggaran lebih besar untuk kegiatan kuratif
daripada promotif dan preventif.
II - 7
b. Kekuatan Internal
1) Kelembagaan
Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi
dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program –
program tertentu seperti penyakit paru, penyakit indra
(mata, kulit, gigi mulut, THT), penunjang diagnosa,
pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kesehatan dan
pendidikan keperawatan.
2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana)
Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan
tenaga melalui jasa pihak ketiga contoh tenaga cleaning
service, satpam.
Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara
formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD
mapun APBN.
Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan
prasarana melalui anggaran bantuan gubernur, DAK dan TP.
3) Pembiayaan
Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah
Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa, bantuan
sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau / DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi dan
tugas pembantuan) dan anggaran bantuan luar negeri (GF-
ATM, dan NLR).
II - 28
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
1. Peluang dan Tantangan Eksternal
a. Peluang Eksternal
1) Kelembagaan :
Adanya perubahan regulasi otonomi daerah
memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada.
2) Sumber Daya :
Antara lain yaitu : a). kesempatan mengalokasikan
dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan
melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai
Tidak Tetap (PTT) untuk bidan; b). memfasilitasi Program
Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan
formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk
daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan
daerah bencana; c). kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga
kesehatan strategis; d). adanya forum komunikasi organisasi
profesi kesehatan di Jawa Tengah; dan e). adanya
kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal
melalui BKD dan Badan Diklat.
3) Pembiayaan :
Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan
dunia usaha/ masyarakat.
b. Tantangan Eksternal
1) Kelembagaan :
Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan
masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa
II - 29
urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas
Kesehatan saja.
Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk
sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan
masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal.
Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan
kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap
permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai
unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik
sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing – masing
dalam pemberdayaan di bidang kesehatan.
2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) :
Antara lain yaitu : a) pemenuhan formasi masih
tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi; b). belum adanya regulasi
pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat
pemerintah daerah.
3) Pembiayaan :
Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan
belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya
kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan
pemeliharaan kesehatannya.
Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan
kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan
dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan
terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.
Pembangunan kesehatan di Kabupaten/ Kota belum
sepenuhnya menjadi prioritas daerah karena di beberapa
II - 30
kabupaten/ kota alokasi anggaran kesehatan masih rendah
(< 10% dari total anggaran kabupaten/ kota).
4) Budaya :
Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan
berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung,
tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya
yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama,
yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan
makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu
diterapkan gaya hidup sehat setiap hari.
Di Provinsi Jawa Tengah masalah sosial budaya masih
sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat,
terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan.
Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat akan memberikan
peran penting dalam mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. Adanya perubahan sosial budaya di suatu
daerah dapat memberikan dampak positif maupun negatif.
Hubungan antara budaya dan kesehatan sangatlah erat,
kebudayaan/kultur ataupun kepercayaan dapat membentuk
kebiasaan dan respons masyarakat terhadap kesehatan.
Salah satu contoh suatu masyarakat desa yang sederhana
dapat bertahan dengan berbagai kebiasaan yang dikaitkan
dengan kehamilan, kelahiran, pemberian makanan bayi dan
cara-cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisinya,
budaya paternalistik dimana pengambil keputusan ada pada
suami, orang tua ataupun mertua.
II - 31
2. Kelemahan dan Kekuatan Internal
a. Kelemahan Internal
1) Kelembagaan (Dinkes dan Mitra):
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di
masing-masing seksi tidak seimbang. Hal ini berakibat pada
koordinasi yang dilakukan belum optimal.
2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) :
Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis
dasar dan anestesi, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian)
masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk
distribusi penempatan. Hal ini dapat menyebabklan
penempatan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan
kebutuhan. Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana
pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi,
namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk
pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat
kesehatan tidak berumur panjang.
Sebagian besar Puskesmas PONED belum berfungsi
secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan
belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih.
3) Pembiayaan:
Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada
penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah sendiri,
selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum
optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas
kesehatan.
Proporsi anggaran lebih besar untuk kegiatan kuratif
daripada promotif dan preventif.
II - 32
b. Kekuatan Internal
1) Kelembagaan
Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi
dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program –
program tertentu seperti penyakit paru, penyakit indra
(mata, kulit, gigi mulut, THT), penunjang diagnosa,
pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kesehatan dan
pendidikan keperawatan.
2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana)
Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan
tenaga melalui jasa pihak ketiga contoh tenaga cleaning
service, satpam.
Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara
formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD
mapun APBN.
Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan
prasarana melalui anggaran bantuan gubernur, DAK dan TP.
3) Pembiayaan
Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah
Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa, bantuan
sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau / DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi dan
tugas pembantuan) dan anggaran bantuan luar negeri (GF-
ATM, dan NLR).
III - 1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi
Mendasarkan pada permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sumber daya kesehatan dan
evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, maka dapat disimpulkan
bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:
1. Lingkup Koordinasi
- Koordinasi lintas program yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi antar Seksi/Sub Bagian, kejelasan peran sebagian kecil
tugas pokok fungsi yang memerlukan koordinasi seperti contoh
pembinaan UKS (melibatkan Seksi Promosi Kesehatan, Seksi
Pemberdayaan, Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi), Pengawasan dan pembinaan
Makanan minuman melibatkan Seksi Farmasi dan Seksi
Penyehatan Lingkungan, Pengelolaan tenaga Bidan PTT
melibatkan Seksi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Profesi
dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pemeriksaan calon
jamaah haji seharusnya merupakan tupoksi Seksi Upaya
Kesehatan Masyarakat dan melibatkan Seksi Pencegahan
Penyakit dan Kejadian Luar Biasa, tapi dilaksanakan di Seksi
Pencegahan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa
- Koordinasi Lintas Sektor seperti contoh kegiatan Pembinaan
Posyandu melibatkan lintas sektor Bapermades dengan Dinas
kesehatan, Penyediaan air bersih (DPU dan Dinkes), Pelayanan
III - 2
KB (BP3AKB, BKKBN dan Dinkes), Kesehatan Kerja
(Disnakertrans dan Dinkes)
- Koordinasi dengan Kab/Kota, antara Dinkes Kab/ Kota dan
Dinkes Provinsi tidak ada hubungan hirarki sehingga perhatian
kabupaten/ kota terhadap pembangunan kesehatan di tingkat
provinsi kurang. Contoh masih adanya usulan Tugas
Pembantuan Pembantuan dari kabupaten/ kota yang langsung
ke Pusat.
- Koordinasi dengan Pusat/vertikal, permasalahan yang timbul
antara lain perencanaan yang top down dari Pusat ke
Kabupaten/kota, sementara Provinsi diminta pertanggung-
jawaban dalam pengendalian dan evaluasinya. Contoh TP P2PL,
anggaran top down langsung ke kabupaten/ kota.
2. Lingkup Fasilitasi
- Fasilitasi dari Provinsi belum semua mendapat dukungan oleh
Kabupaten/ Kota termasuk kebijakan dan anggaran.
Diharapkan adanya kesinambungan dan dukungan Kabupaten/
Kota dari hasil Fasilitasi Provinsi yang bukan menjadi
kewenangan provinsi. Contoh mutasi tenaga kesehatan yang
sudah dilatih ketrampilan PONED/PONEK.
3. Lingkup Sinkronisasi
- Kebijakan kesehatan di tingkat provinsi belum semuanya
selaras dengan kebijakan di Kabupaten/ Kota sehingga
berdampak kurang sinkronnya kegiatan di Kabupaten/ Kota dan
Provinsi
III - 3
B. Telaah Visi, Misi dan Program Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Jawa Tengah
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013
– 2018 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten
korupsi, mboten ngapusi”. Dalam mewujudkan Visi, terdapat 7 (tujuh)
Misi sebagai berikut:
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno, berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di
bidang budaya.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang bersih, jujur dan transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat
7. Meningkatkan infrastruktur dan mempercepat pembangunan Jawa
Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Visi kesejahteraan dan berdikari mengandung makna
terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat (pangan, sandang, perumahan,
air bersih, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman,
berpartisipasi secara optimal). Terjalinnya hubungan antar anggota
masyarakat yang saling menghargai perbedaan, inklusif dan tidak
membeda-beakan, saling membantu, tepo sliro dan bergotong royong.
III - 4
Tersedianya sarana prasarana publik (infrastruktur fisik, non fisik dan
sosial) yang nyaman, memadai serta terjangkau.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi
dan misi pembangunan Jawa Tengah, terutama misi ke 6 yaitu
meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar melalui paket sehat. Implementasi pelaksanaan upaya tersebut
dilandasi dengan nilai keutamaan “mboten korupsi, mboten ngapusi”.
Makna kesejahteraan dalam bidang kesehatan sebagaimana
tertuang dalam “paket sehat” adalah meningkatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara lain
dengan upaya:
1. Melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan kesehatan
yang memadai khususnya penambahan kamar kelas tiga dan
puskesmas rawat inap;
2. Melakukan pemetaan kesehatan warga sekaligus mengembangkan
system informasi pelayann kesehatan on line;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya
pencegahan (preventif) dengan mensosialisasikan budaya hidup
bersih, berolah raga dan mewujudkan rumah sehat;
4. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
mengutamakan pelayanan khusus bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan lanjut usia;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan
memberdayakan posyandu yang terintegrasi dengan pelayanan
sosial.
III - 5
C. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan
Visi Kementerian Kesehatan “Masyarakat Sehat yang Mandiri
dan Berkeadilan”. Untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan
berkeadilan ditempuh dengan Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat
madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan
berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Dari Visi dan Misi tersebut terlihat bahwa Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah mempunyai keinginan yang sama dalam kurun
waktu lima tahun ke depan yaitu mewujudkan masyarakat sehat dan
berkeadilan dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan
swasta.
Potensi dan permasalahan kesehatan antara Dinas Kesehatan
dan Kementerian Kesehatan terdapat kesamaan yaitu Angka Kematian
Ibu, Angka Kematian Bayi, yang masih jauh dari target MDG’s dan
masih diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. AKI di Jawa
Tengah belum mencapai target MDG’s namun sudah lebih rendah dari
target angka Nasional. Keberhasilan kinerja dalam penurunan AKI dan
AKB di Jawa Tengah memberi kontribusi keberhasilan penurunan AKI
dan AKB di tingkat nasional. Mengingat jumlah penduduk di Jawa
Tengah yang besar (33.270.000 jiwa) berpotensi terhadap
penambahan jumlah kematian ibu. Diharapkan pada tahun yang akan
datang dapat menjadi penopang AKI dan AKB tingkat nasional (buffer).
III - 6
Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun
penularan infeksi penyakit menular masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat yang menonjol. Disamping terjadi peningkatan
penyakit menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan
kematian. Target cakupan imunisasi yang belum tercapai perlu
peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif
dan rehabilitatif.
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun
kebutuhan dan pemerataan distribusi belum terpenuhi. Kualitas tenaga
juga masih rendah. Masalah kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah,
jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Startegis (KLHS)
Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma
sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk
peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan
tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah.
Berdasarkan kajian KLHS yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah
untuk penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, terdapat 25
(duapuluh lima) program yang diperkirakan mempengaruhi dampak
lingkungan strategis. Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan
tidak memberikan dampak lingkungan strategis.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi tahun 2008 – 2013 dibandingkan dengan target yang tertuang
III - 7
dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG’s dan RAD
PG) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis
adalah sebagai berikut :
1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB)
masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI:
116,34/100.000 KH; AKB: 10,75/1.000 KH) meskipun angka ini
sudah lebih baik dibanding target nasional (AKI: 226/100.000 KH;
AKB: 24/1.000 KH). Peningkatan AKI di Jawa Tengah disebabkan
meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya
deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan
ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi.
Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia
(sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah
(BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status
gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh
khususnya pemberian ASI eksklusif.
Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan
kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit
PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum
optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan
sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta
masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan
kesehatan di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan
optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang
sesuai dengan standar.
Peran suami siaga dalam penurunan angka kematian ibu
perlu lebih ditingkatkan dengan keikutsertaan suami dalam kelas
III - 8
ibu hamil. Masih kurangnya partisipasi wanita dalam merencanakan
suatu persalinan dan mengambil keputusan (memutuskan siapa
penolong persalinan, dimana tempat melahirkan, alat kontrasepsi
yang akan digunakan pasca melahirkan, dll) masih menjadi otoritas
suami. Masih adanya gender stereotype (lak-laki sebagai kepala
keluarga dan pengambil keputusan) dan anggapan masyarakat
bahwa masalah kehamilan dan persalinan menjadi urusan wanita
dan merupakan hal yang biasa. Perlu dukungan dan perhatian
suami terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri.
2. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan tidak menular
Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak
menular masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular
TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan
kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan
belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas
dan Rumah Sakit.
Angka kesakitan Demam Berdarah masih tinggi, di atas
angka nasional, dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan
yang banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk
Aedes aegipty serta tidak maksimalnya kegiatan Pemberantasan
Sarang Nyamuk (PSN).
Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung
meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang
semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit.
Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di
masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa
penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus
IV - 1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir
tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan
berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan,
mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu:
“Institusi yang Profesionaal dalam Mewujudkan Kesehatan
Paripurna di Jawa Tengah”
Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola
tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di
jajaran Dinas Kesehatan.
Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang
diperankan oleh semua pelaku kesehatan di Jawa Tengah baik
eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non
pemerintah serta masyarakat secara profesional dan
bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan.
Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu :
IV - 2
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
berkeadilan
Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan paripurna dengan sebaik – baiknya tanpa membedakan
kesenjangan sosial ekonomi maupun geografis, untuk itu
penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus bermutu, merata,
terjangkau, berkesinambungan dan berkeadilan, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.
Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang
bermutu, merata dan terjangkau, akan terpenuhi apabila
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan juga bermutu, merata
dan terjangkau. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
tersebut, perlu suatu proses yang mencakup aspek penyusunan,
implementasi dan monitoring evaluasi yang dapat dipertanggung
jawabkan secara transparan dan partisipatif.
Setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap
peningkatan derajat kesehatan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin
dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta
lingkungannya. Untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu
peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali,
merencanakan, mengatasi, memelihara, meningkatkan dan
melindungi kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai
upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dan kejadian luar
biasa.
Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan
sumberdaya pembiayaan kesehatan, perlu advokasi dan sosialisasi
kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun
masyarakat termasuk swasta. Dalam upaya pengelolaan
IV - 3
sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam
pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan Sistem
Jaminan Kesehatan Daerah.
2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang
berdaya saing
Semakin ketatnya persaingan global termasuk tenaga
kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan yang terampil dan
kompeten (cakap, berkuasa untuk menentukan/ memutuskan
sesuai kewenangan) sehingga mampu bersaing dengan tenaga
kesehatan asing, baik yang akan bekerja di institusi pelayanan
kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya
meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan melalui
regulasi di bidang kesehatan dan pengembangan profesionalisme
dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai pada setiap pendidikan
dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas kesehatan
Provinsi harus terakreditasi, baik kurikulum, jumlah peserta, pelatih,
penyelenggara pelatihan dan tempat pelatihan (sarana, prasarana
pelatihan).
3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam pembangunan kesehatan
Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan
menggalang kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha serta lembaga terkait, dengan mendayagunakan potensi
yang dimiliki. Kemitraan diwujudkan dalam suatu jejaring agar
diperoleh sinergisme yang mantap. Untuk itulah diperlukan adanya
IV - 4
penggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam
mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
4. Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu
Pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi
pelayanan informasi dan administrasi baik internal maupun
eksternal. Pelayanan internal meliputi administrasi kepegawaian
(Penetapan Angka Kredit bagi tenaga fungsional kesehatan di
kabupaten/ kota, UPTD dan Rumah Sakit; penempatan bidan PTT),
keuangan (termasuk penggajian bidan PTT) dan aset, yang harus
dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam rangka
mewujudkan good governance.
Pelayanan administrasi eksternal meliputi pemberian
rekomendasi terkait usulan sarana prasarana dari Rumah Sakit,
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, pelayanan perijinan di bidang
farmasi dan perbekalan kesehatan, peningkatan kelas dan
akreditasi rumah sakit umum dan swasta.
Pelayanan informasi terdiri dari pelayanan kehumasan dan
informasi publik melalui media elektronik (website, televisi,
teleconference, radio, dll) dan media cetak (majalah infokes,
leaflet, poster, dll), baliho dan spanduk.
Visi dan Misi tidak akan terwujud apabila kondisi penduduk
Provinsi Jawa Tengah tidak sehat, sehingga perlu perencanaan
strategis yang mampu mengatasi berbagai hambatan dan kendala
bidang kesehatan. Pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan
sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan
pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan permasalahan,
IV - 5
perkembangan demokrasi, desentralisasi dan tuntutan globalisasi yang
semakin meningkat.
Kesehatan merupakan sektor yang kompleks dengan banyak
pelaku di lembaga pemerintah, masyarakat, dan kelompok swasta.
Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan
mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan di Provinsi Jawa
Tengah, terdapat beberapa pelaku antara lain: (1) Pelaku dalam
Stewardship mencakup lembaga yang berfungsi sebagai penetap
kebijakan dan regulator dalam sistem kesehatan di Provinsi Jawa
Tengah. Disamping itu ada Lembaga dan Unit Pemerintah non Dinas
Kesehatan yang terkait dengan sektor Kesehatan sebagai pemangku
kepentingan atau SKPD Lain yang terkait sektor kesehatan; (2) Pelaku
dalam Financing (Sumber Pendanaan Kesehatan) adalah : Kementerian
Kesehatan dan berbagai Kementerian teknis terkait kesehatan yang
memberikan Anggaran Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah yang memberikan Anggaran Pemerintah Provinsi;
Masyarakat dan Swasta yang memberikan kontribusi; (3) Pelaku dalam
Pelayanan Kesehatan (Healthcare Delivery), mencakup Rumah Sakit
Pemerintah dan Swasta; Lembaga Pelayanan Kesehatan non Rumah
Sakit milik Pemerintah; Lembaga Pelayanan Kesehatan non - Rumah
Sakit milik Swasta; Lembaga Pelayanan kesehatan penunjang lainnya :
Apotik/ Toko Obat, Klinik, Praktek dokter bersama, Rumah Bersalin,
laboratorium, praktek komplementer. Disamping itu terdapat Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Kesehatan dan Organisasi Profesi serta (4)
Pelaku dalam Resource Generation adalah berbagai Lembaga
Pendidikan Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta.
Selanjutnya, untuk dapat menjalankan peran secara optimal
maka sektor kesehatan perlu menggunakan konsep good governance
secara baik. Dalam konsep good governance, Dinas Kesehatan Provinsi
IV - 6
Jawa Tengah memiliki tiga peran kunci, yakni sebagai: (1) sebagai
regulator, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi
penggerak, institusi paling utama, yang terbaik dan paling tahu
tentang kesehatan, sebagai panutan, cakap, mampu, proaktif yang
dilandasi dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis,
transparan dan akuntabel dalam sistem pelayanan kesehatan di
wilayahnya untuk mencapai status kesehatan masyarakat yang
optimal; (2) sebagai pemberi dana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
melalui Dinas Kesehatan harus menjamin bahwa layanan kesehatan
yang diperlukan oleh masyarakat dapat diakses oleh seluruh
masyarakat, sehingga jika terjadi barier ekonomi dari kelompok
masyarakat yang miskin, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
harus menjadi ujung tombak dan bertanggung jawab menyediakan
dana dan atau membuat sistem, supaya pelayanan kesehatan dapat
diakses oleh penduduk miskin dengan kualitas yang baik; (3) sebagai
pelaksana, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi
motivator, leader, dan institusi yang menjadi tumpuan pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyediakan layanan kesehatan
paripurna yang diperankan oleh semua pelaku di Jawa Tengah baik
eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga-lembaga
non pemerintahan secara profesional dan bertanggungjawab,
termasuk penyediaan sumber daya kesehatan bagi masyarakat yang
bermutu, kompeten, cakap dan bertanggung jawab melalui Unit
Pelayanan Teknis (UPT), Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota,
Puskesmas, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) serta Rumah Sakit Umum
dan Khusus.
IV - 7
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah secara umum adalah terwujudnya Institusi yang
Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa
Tengah yang mampu menggerakkan pembangunan bidang kesehatan
oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan
status kesehatan, pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan
yang bermutu.
Untuk mencapai tujuan dimaksud, Visi telah dijabarkan dalam 4
(empat) misi. Dalam rangka mencapai Misi-misi tersebut, maka tujuan
dan sasaran yang akan dicapai adalah :
1. Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu
dan Berkeadilan
Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang
akan dicapai adalah :
a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
b. Sasaran :
1) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
2) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
3) Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar
4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman,
tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
5) Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman,
alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT).
IV - 8
2. Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya
Saing
Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang
akan dicapai adalah :
a. Tujuan :
1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang
kesehatan
3) Mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan
b. Sasaran :
1) Meningkatnya masyarakat yang mengikuti pendidikan di
institusi pendidikan kesehatan
2) Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan
3) Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
4) Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi
5) Meratanya distribusi tenaga kesehatan
3. Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan
a. Tujuan :
1) Meningkatkan advokasi dan social support pemangku
kepentingan
b. Sasaran :
1) Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/ kota dalam
pembangunan kesehatan
2) Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan
kesehatan
IV - 9
3) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan
4. Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu
a. Tujuan :
1) Meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kesehatan
2) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kesehatan
b. Sasaran :
1) Meningkatnya penerbitan ijin dan registrasi sumber daya
kesehatan
2) Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset,
keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan
kesehatan
3) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran
4) Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi
kesehatan
C. Strategi dan Kebijakan
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
dalam periode 2013 – 2018 menurut Misi adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
berkeadilan.
a. Strategi :
1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui upaya :
a) Penyelenggaraan pelayanan KIA, yang meliputi :
i. penemuan kasus risiko tinggi dan tindak lanjutnya
ii. penguatan Distric Team Probling Solving (DTPS)
Kab/Kota,
IV - 10
iii. pelacakan kematian maternal perinatal,
iv. pendampingan KIA kab/kota,
v. penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) Perinatal
Care (PNC) dan SOP kegawatdaruratan obstetri
neonatal,
vi. Review program KIA Tk. Provinsi,
vii. Review pelaksanaan ANC PNC dan SOP
kegawatdaruratan obstetri neonatal,
viii. Penguatan manajemen dan jejaring pelayanan
persalinan dan rujukan tingkat Regional,
ix. Penguatan Program Perencanaan Pertolongan
Persalinan dan Komplikasi (P4K) Kab/Kota,
x. Pembelajaran hasil rekomendasi Audit Maternal
Perinatal (AMP) Kab/Kota,
xi. Pertemuan koordinasi perencanaan, evaluasi program
Gizi, KIA dan validasi data,
xii. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam
penanganan dan pelayanan kekerasan terhadap
perempuan dan anak (KtPA),
xiii. Analisis AMP Kab/Kota
xiv. Puskesmas mampu tatalaksana PKPR,
xv. Pengembangan screening hipotyroid kongenital.
b) Pemantauan Wilayah Setempat KIA, yang meliputi :
i. Analisis, penelusuran data kohort dan rencana tindak
lanjut,
ii. Pembinaan teknis program KIA, reproduksi dan KB
iii. Penguatan penyeliaan fasilitatif.
c) Peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga, yang
meliputi:
IV - 11
i. Pemantauan pertumbuhan Balita,
ii. penatalaksanaan kasus gizi buruk,
iii. pemberian suplemen gizi,
iv. fasilitasi peningkatan ASI eksklusif,
v. pemantauan kasus gizi burk pada Balita,
vi. peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi
buruk di RS,
vii. Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan
pertumbuhan,
viii. Peningkatan kapasitas petugas dalam konseling
menyusui,
ix. Sosialisasi pedoman gizi seimbang,
x. Implementasi PP-ASI,
xi. Workshop dan lomba kreasi menu seimbang.
2) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui
upaya:
b) Manajemen P2 berbasis wilayah
c) Optimalisasi penemuan kasus
d) Penguatan tatalaksana kasus
e) Peningkatan kualitas SDM
f) Penguatan sistem informasi dan Recording Reporting
(RR)
g) Pengediaan logistik dan perbekalan kesehatan
h) Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
i) Pelaksanaan penanggulangan KLB dan Bencana atau
krisis kesehatan
j) Pelaksanaan program imunisasi
IV - 12
k) Pelaksanaan surveilans Penyakit dapat Ditanggulangi
dengan Imunisasi (PD3I)
l) Pelaksanaan kesehatan haji
3) Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang memenuhi standar melalui upaya:
a) Fasilitasi puskesmas PONED;
b) Fasilitasi pembinaan akreditasi puskesmas (program
dasar dan pengembangan);
c) Pendampingan TPKJM;
d) Peningkatan pelayanan kesehatann wanita pekerja (WUS
dan Bumil) bagi perusahaan/ tempat kerja;
e) Penerapan standar pelayanan fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes) rujukan;
f) Standarisasi PONEK Rumah Sakit;
g) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
h) Pengembangan sistem informasi dalam pelaporan RS;
i) Pelayanan kesehatan komunitas.
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman,
tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
melalui upaya:
a) Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar meliputi:
i. Surveilans kualitas air;
ii. Pembinaan jejaring penyelenggaraan air minum
(PDAM, DAMIU, BP SPAM);
iii. Pengembangan desa Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM);
IV - 13
iv. Pendampingan bantuan keuangan desa bidang
kesehatan;
v. Pengadaan peralatan surveilans kualitas air.
b) Pengawasan Hygiene Sanitasi (HS) TTU dan TPM
meliputi:
i. Pengawasan HS Sarana fasyankes;
ii. Pengawasan HS di embarkasi;
iii. Pengembangan pasar sehat;
iv. Peningkatan HS di pondok pesantren;
v. Pembinaan pengawasan TPM;
vi. Pengadaan food contamination test kit.
5) Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
melalui kegiatan:
a) Koordinasi dan pembinaan pengawasan dan distribusi
sediaan farmasi dan berbekalan kesehatan meliputi:
i. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat;
ii. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat
tradisional;
iii. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan kosmetika;
iv. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan alat kesehatan;
v. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan PKRT;
b) Koordinasi dan pembinaan dan pengawasan Makanan
Minuman meliputi:
i. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan makanan
minuman;
ii. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan sertifikasi
industri makanan minuman dan rumah tangga.
IV - 14
b. Arah Kebijakan
1) Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan
meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita
2) Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit
menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan
tidak menular serta meningkatkan surveilans
3) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber
daya manusia kesehatan.
4) Meningkatkan cakupan sanitasi dasar dan tempat-tempat
umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi
syarat
5) Meningkatkan pengawasan kualitas penyediaan dan
distribusi sediaan farmasi, makanan minuman, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT)
2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang
berdaya saing
a. Strategi
1) Peningkatan pendayagunaan lulusan institusi pendidikan
kesehatan melalui kegiatan koordinasi organisasi profesi
kesehatan, meliputi:
a) Optimalisasi peran organisasi profesi dalam
pembangunan kesehatan;
b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan;
c) Fasilitasi dan pembinaan kuallitas tenaga kesehatan
strategis;
IV - 15
d) Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Kesehatan.
2) Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui upaya
fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan kesehatan
meliputi :
a) Rapat koordinasi institusi pendidikan kesehatan,
b) Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat,
c) Fasilitasi sumpah tenaga kesehatan,
d) Pemetaan lulusan tenaga kesehatan,
e) Fasilitasi pelaksanaan kuliah umum di institusi
Diknakes.
3) Peningkatan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan melalui upaya penyelenggaraan pelatihan
SDM Kesehatan meliputi :
a) Koordinasi pelaksanaan pelatihan teknis Dinas
Kesehatan;
b) Quality control pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi
melalui upaya pelaksanaan akreditasi pelatihan,
5) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
b. Arah Kebijakan
1) Menjalin kerjasama/ jejaring antara institusi pendidikan
kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan
2) Akreditasi institusi pendidikan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
3) Memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan untuk
peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan
pelatihan
IV - 16
4) Akreditasi pelatihan bidang kesehatan di Provinsi dan
Kab/kota
3. Mewujudkan Peran Serta masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam pembangunan kesehatan
a. Strategi
1) Peningkatan peran pemerintah kabupaten/ kota dalam
pembangunan kesehatan melalui upaya:
a) Advokasi/ sosialisasi program kesehatan meliputi:
i. Advokasi penyusunan regulasi kesehatan (KTR, ASI
Eksklusif dan PSN)
ii. Pasar dengan garam beryodium
b) Pembiayaan kesehatan meliputi:
i. Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
ii. Pembiayaan kesehatan
c) Peningkatan kemitraan kesehatan meliputi : kerjasama
bidang kesehatan antar provinsi MPU dan daerah lintas
batas
2) Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan
kesehatan melalui upaya:
a) kemitraan dengan dunia usaha dan LSM dalam
penanganan masalah kesehatan
b) kemitraan dengan institusi diknakes dalam
pengembangan desa siaga aktif
3) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan malalui upaya:
a) Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
i. Peningkatan kualitas desa siaga
ii. Revitalisasi dan pengembangan UKBM
IV - 17
iii. Pembudayaan PHBS
b) Peningkatan Kemitraan Kesehatan, meliputi:
i. Kemitraan dengan institusi Diknakes dalam
pengembangan desa siaga aktif
ii. Kemitraan dengan organisasi massa, organisasi
pemuda, PKK dalam peningkatan kualitas desa siaga
b. Arah Kebijakan
1) Menjadikan pembangunan kesehatan sebagai program
prioritas daerah
2) Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM dalam
mengatasi masalah kesehatan
3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi
masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu
a. Strategi
1) Peningkatan mutu pelayanan penerbitan ijin dan registrasi
sumber daya kesehatan melalui upaya koordinasi
organisasi profesi kesehatan, meliputi :
a) optimalisasi peran organisasi profesi,
b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
2) Peningkatan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset,
keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan
kesehatan melalui upaya perencanaan dan pengendalian
pembangunan kesehatan, meliputi :
a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanan, penganggaran
dan evaluasi Pembangunan kesehatan antara pusat,
provinsi dan kabupaten/ kota,
IV - 18
b) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan
evaluasi pembangunan kesehatan Provinsi Jawa
Tengah,
c) Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perencanaan
dan penganggaran pembangunan kesehatan ke Dinas
kesehatan kabupaten/ kota, Rumah Sakit Kabupaten/
kota dan UPT,
3) Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran melalui
upaya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan perkantoran, penyediaan jasa
kebersihan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan
barang cetak dan penggandaan, penyediaan peralatan
rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor,
penyediaan makanan minuman, rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar daerah, Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur,
peningkatan kapasitas smber daya aparatur, peningkatan
jasa pelayanan kesehatan
4) Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi
kesehatan melalui upaya:
a) Penyebarluasan informasi melalui berbagai media,
meliputi: Penyebarluasan informasi melalui media
cetak, media elektronik dan media luar ruang
b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, meliputi:
i. Penyusunan buku Profil Kesehatan
ii. Penyusunan buku saku kesehatan
IV - 19
iii. Penyusunan buku Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan kab/Kota
iv. Penyusunan buku Data Dasar Puskesmas dan RS
b. Arah Kebijakan
a) Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan ijin dan
registrasi sumber daya kesehatan melalui pelayanan satu
pintu.
b) Meningkatkan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset,
keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan
kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
c) Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dan
pembiayaan kesehatan sesuai standar dan berbasis
teknologi informasi
d) Meningkatkan kualitas layanan informasi kesehatan
berbasis web.
V - 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka
program – program pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah yang disusun untuk kurun waktu 2013 – 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Jasa Pelayanan Kesehatan
6. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
7. Program Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan
8. Program Pelayanan Kesehatan
9. Program Kesehatan Lingkungan
10. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan
Adapun keterangan selengkapnya tentang program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana
terlampir pada Tabel 5.1.
VI-1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun
2013 – 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :
A. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Penemuan Kasus Baru
TB (Case Detection Rate/ CDR) ; Angka Penemuan Kasus Baru
HIV/AIDS; Angka Penemuan Kasus Baru Kusta; Angka Penemuan
Kasusu Diare Balita; Angka Penemuan Kasus ISPA Balita; Angka
Kesakitan Malaria; Proporsi kasusu Hipertensi di Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan; Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan; Acuate Flaccid Paralysis (AFP) Rate; Cakupan UCI Desa;
dan Proporsi Kejadian Luar Biasa Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi( KLB PD3I).
B. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi sarana produksi dan
distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar; Proporsi
sarana dan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Proporsi
kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan makanan dan
minuman sesuai standar.
C. Program Pelayanan Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan persalinan Tenaga
Kesehatan; Cakupan Noenatal Komplikasi yang ditangani; Cakupan
kunjungan bayi; Prevalensi Gizi Buruk; Proporsi Puskesmas memiliki
ijin operasional; Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar; Proporsi
VI-2
Puskesmas; Rasio Puskesma per jumlah penduduk; Proporsi RS yang
memiliki izin operasional; Proporsi RS terakraditasi; Proporsi RS
terklarifikasi; Proporsi RS PONEK terstandar; NDR RSUD, BOR RSJD,
LOS RSJD, Cakupan Pelayanan Rawat Jalan dan Cakupan Pelayanan
Rawat Inap RSJD.
D. Program Kesehatan Lingkungan
Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi Desa melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Proporsi Tempat-Tempat
Umum (TTU) yang memenuhi syarat; dan Proporsi Tempat Pengolahan
Makanan (TPN) yang memenuhi syarat.
E. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi tenaga kesehatan
tersertifikasi; Proporsi Pelatihan Kesehatan yang terakredirasi; dan
Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi.
F. Program Promosi dan Pemberdayaan
Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi Rumah Tangga
Sehat; Proporsi kabupaten-kota yang menerbitkan regulasi dibidang
kesehatan; Proporsi Pasar yang menyediakan garam beryodium;
Proporsi desa/keurahan Siaga Aktif Mandiri; Proporsi penduduk miskin
non kuota yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK); dan
Presentase kabupaten/kota mengalokasikan 10% APBD untuk
Kesehatan.
G. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan.
VI-4
Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
NO ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KESEHATAN A PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
1 Angka Kematian DBD (%) <1,2 <1,2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 Angka Kesakitan DBD(/
100.000 pddk) 19,29 45,52 <20 <20 <20 <20 <20 <20
3 Angka penemuan kasus baru TB (CDR)
114,00 115,00 116,00 117,00 118,00 120,00 122,00 122,00
4 Angka penemuan kasus baru HIV - AIDS (%)
20,00 20,00 18,00 16,00 15,00 14,00 13,00 13,00
5 Angka penemuan kasus baru kusta
5,40 5,8 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,00
6 Angka penemuan kasus Diare Balita
30,16 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 60,00
7 Angka penemuan kasus ISPA Balita
30,60 42,00 45,00 48,00 52,00 56,00 60,00 60,00
8 Angka kesakitan Malaria 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 9 Proporsi kasus Hipertensi
di fasilitas Pelayanan Kesehatan
37,00 <30 <30 <25 <25 <20 <20 <20
10 Proporsi kasus Diabetis 60,00 <55 <55 <50 <50 <45 <45 <45
VI-5
mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11 AFP Rate (/100.000) 2,3/10.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000
12 Cakupan UCI 98,9 98,9 98,9 98,9 99 99 99 99 13 Proporsi KLB PD3I 100 100 100 100 100 100 100 B PROGRAM FARMASI DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
1 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar
50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00
2 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
22,50 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00
3 Proporsi kab/kota melakukan binwan makmin sesuai standar
15,00 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 100,00
C PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN
1 Angka Kematian Ibu (/100.000 KH)
116,34 118,62 118 118 117 117 116 116
2 Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 KH)
10,75 10,41 12.5 12,00 12,00 11,50 11,00 11,00
3 Angka Kematian Balita (/1.000 KH)
11,85 11,80 11,90 11,85 11,80 11,75 11,00 11,00
VI-6
4 Prevalensi Gizi buruk 0,04 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 5 Cakupan pertolongan
persalinan Nakes 95 97,5 98 98 98,5 98,5 98,5
6 Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani
70 75 80 81 83 84 85 85
7 Cakupan kunjungan bayi 86 87 97 97,5 97,5 98 98 98 8 Proporsi puskesmas yg
memiliki ijin operasional 0 0 10 25 50 75 100 100
9 Proporsi puskesmas terakreditasi
6 7 10 12 13 15 15
10 Proporsi puskesmas PONED terstandar
11 13 16 18 20 22 22
11 Rasio puskesmas per jumlah penduduk
1:38.110 1:37.610 1:37.110 1:36.610 1:36.110 1:35.610 1:35.610
12 Proporsi RS yang memiliki ijin operasional
98 100 100 100 100 100 100
13 Proporsi RS terakreditasi 0 4,44 11,11 18,52 29,93 37,04 37,04 14 Proporsi RS Terklasifikasi 68,4 6,67 21,11 27,41 36,30 40,00 40,00 15 Proporsi RS PONEK
terstandar 6,16 16,33 24,49 28,57 32,65 40,82 40,82
D PROGRAM KESEHATAN
LINGKUNGAN
Desa melaksankan STBM Proporsi TTU memenuhi
syarat
Proporsi TTM memenuhi syarat
VII - 1
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas
Kesehatan untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2018. Renstra juga
disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi
juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
atas kinerja tahunan selama lima tahun ke depan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki
tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, baik citra aparatur, masyarakat dan
lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga visi dan misi yang
tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Kesehatan.
Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan
acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit
kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat
dijalankan secara bersama-sama.
Pelibatan seluruh unsur jajaran kesehatan di Provinsi Jawa Tengah
dalam karya nyata dalam rangka menjabarkan visi dan misi merupakan
modal yang paling penting, sehingga bukan hanya memiliki visi dan misi
yang paling utama tetapi bagaimana visi dan misi itu dituangkan dalam
karya yang nyata dalam membangun Jawa Tengah. Untuk itu perlu
penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja dinas
kesehatan provinsi demi mewujudkan “Institusi yang Profesional
dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah”.
Pada saat RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 belum
tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi
VII - 2
kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi
pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap
berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan
mengacu RPJMN tahun 2015-2019.
RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5
(lima) tahun kedepan. Oleh karena itu , konsistensi, kerjasama,
transwparansi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan
guna pencapaian target-target yang tlah ditetapkan dalam RPJMD dengan
kidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
a. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang
RPJMD kepada masyarakat;
b. Seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar
mendukung pencapaian target-terget sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD;
c. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar
melaksanakan program-program yang tercantum didalam rpjmd
dengan sebaik-baiknya;
d. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam
menyusun Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD;
e. Seluruh Permerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
VII - 3
RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD dilingkup Provinsi
Jawa Tengah, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi Rencana
Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Tabel 2.9 - 1
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) SPM
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95% 88% 90% 93% 96% 100% 93,39 92,04 93,71 92,99 92,13 106,125 102,266 100,76 96,86 92,13
2. Cakupan pertolongan persalinan Nakes
90% 88% 90% 93% 96% 100% 93,03 93,93 96,79 97,14 98,08 105,71 104,37 104,07 101,18 98,08
3.
Cakupan neonatal resti/ komplikasi yang ditangani
80% 80% 85% 90% 95% 100% 23,96 44,90 55,10 66,38 75,36 29,95 52,82 61.22 69,87 75,36
4. Cakupan kunjungan bayi 90% 50% 60% 75% 90% 100% 95,07 94,14 92,64 96,95 95,59 190,14 156,9 123,52 107,72 95,59
5. Desa/ kelurahan UCI 100% 91,95 94,08 95,89 98,05 99
6.
Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan prasekolah
80% 50% 60% 70% 85% 100% 50,29 65,88 69,62 80,21 75,46 100,58 109,8 99,45 94,36 75,46
7.
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100% 100 100 100 100 100 72,49 100 100 100 100 72,49 100 100 100 100
Tabel 2.9 - 2
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
8. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100% 40% 60% 75% 90% 100% 65,61 75 78,72 70,08 71,88 164.025 125 104.96 77,867 71,88
9. Cakupan peserta KB aktif 70% 77% 82% 87% 95% 100% 78,37 78,25 79,09 75,71 79,52 101,77 95,42 90,90 79,69 79,52
10.
Desa/ kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11. Penduduk yang memanfaatkan jamban
75% 28,57% 42,87% 57,14%71,42% 85,71% 72,22 72,95 68 70,46 76,11 252,78 170,16 119,00 98,65 88,79
12. Cakupan pemanfaatan air bersih
63,5% 28,57% 42,87% 42,87%71,42% 85,71% 82,38 87,82 63 75,05 78,55 288,34 204,85 146,95 105,08 91,64
13.
Rumah/ bangunan bebas jentik nyamuk Aedes
>95% 63% 77% 89% 100% 100% 79,38 73,48 83,09 83,72 84,23 126 95,42 93,35 83,72 84,23
14. Tempat umum yang memenuhi syarat
82% 73,57 69,28 74,9 76,36 78,39
15 Posyandu Purnama 40% 32,79 34,94 36,84 35,22 37,91
16. Posyandu Mandiri 40% 12,58 13,14 16,08 17,57 18,78
17 Cakupan desa siaga aktif
50 70 100 100 100
Tabel 2.9 - 3
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
18 Cakupan imunisasi campak 55,4% 96,7 96,1 93,7 96,4 99,8
B DERAJAT KESEHATAN
1 Umur Harapan Hidup (UHH) 71 71 71,2 71,3 71,5 71,25 71,40 72,6 72,6 100,35 100,56 101,96 101,82
2 Jumlah Kematian Ibu/ AKI 110 108 106 104 102 117,02 104,97 116,01 116,34 118,62 106,38 97,19 109,44 111,86 116,29
3 Jumlah Kematian Bayi/ AKB 8,9 9,15 9,12 9,1 9 8,9 10,37 10,62 10,34 10,75 10.41 113,33 116,44 113,62 116,44 116,96
4 Jumlah Kematian Balita 9,3 10,1 10 9,7 9,5 9,3 11,74 12,02 11,50 11,85 11,80 116,23 120,2 118,55 124,73 126,88
5 Kasus Balita gizi buruk (BB/TB) 1,02% 0,97% 0,92% 0,87% 0,82% 3160 3468 3187 1131 964
6 Angka kesakitan DBD
28,5% 31,4% 34,2% 40% 45% 57,9 56,8 15,3 19,29 45,52 203,15 180,89 44,73 48,225 101,55
7 Kesakitan malaria (API) 100 100% 100% 100% 100% 100% 0,05 0,1 0,1 0,075 0,06 0,05 0,1 0,1 0,075 0,07
8 Penemuan TB Paru (CDR) 60 35% 40% 50% 60% 80% 48,15 55,38 59,52 58,45 58,46 137,57 138,45 119,04 97,41 73,07
9 Kesembuhan TBC Paru 85 90% 93% 94% 95% 96% 85,01 85,15 82,90 81,36 94,45 91,55 88,19 85,64
10 Kasus baru HIV – AIDS 0,6 100% 100% 100% 100% 100% 143/430 373/501 755/521 607/797 1045/993
11 Penemuan/ Kematian Kasus 30% 40% 50% 60% 70% 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0
Tabel 2.9 - 4
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Avian Influenza
12 Penemuan penderita baru kusta PB/ MB
40% 50% 60% 70% 80% 226/1348 315/1344 348/1678 211/1308 190/2297
13 Proporsi penderita kusta cacat tingkat 2
30% 40% 50% 60% 70% 15 12,9 12,49 16,59 14,4 50 32,25 24,98 27,65 20,57
14 Kasus Polio 0 0 0 0 0
15 Non Polio AFP Rate 100 2,37 2,16 2,62 2,3 2,70
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah 5,477,799 7,500,000 9,500,000 11,025,000 12,300,500 8,014,146 8,805,586 10,588,834 11,607,133 14,447,433 1.46 1.17 1.11 1.05 1.17 5,872,936 3,728,911
- Hasil pajak daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Hasil retribusi daerah 5,468,652 7,488,435 9,452,600 11,025,000 12,300,500 7,829,882 8,601,175 10,511,546 11,603,203 11,877,433 1.43 1.15 1.11 1.05 0.97 5,875,223 3,694,411
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 9,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,287 0
- Lain-lain PAD yang Sah 0 11,565 47,400 0 0 184,263 204,411 77,288 3,930 2,570,000 0.00 17.67 1.63 0.00 0.00 0 34,501
Dana Perimbangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Dana alokasi umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Dana alokasi khusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Pendapatan hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Dana darurat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
BELANJA DAERAH 130,622,314 149,942,340 113,360,426 156,221,151 188,737,680 121,271,680 136,926,728 99,636,123 145,819,114 172,352,622 0.93 0.91 0.88 0.93 0.91 33,727,969 21,928,840
Belanja tidak langsung 37,211,777 40,766,818 46,755,658 49,231,745 55,476,067 34,804,009 39,370,140 45,120,153 47,245,274 51,427,466 0.94 0.97 0.97 0.96 0.93 13,581,049 9,541,235
- Belanja pegawai 37,211,777 40,766,818 46,755,658 49,231,745 55,476,067 34,804,009 39,370,140 45,120,153 47,245,274 51,427,466 0.94 0.97 0.97 0.96 0.93 13,581,049 9,541,235
- Belanja bunga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja subsidi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja bantuan sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja tidak terduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belanja langsung 93,410,537 109,175,522 66,604,768 106,989,406 133,261,613 86,467,671 97,556,588 54,515,970 98,573,841 120,925,156 0.93 0.89 0.82 0.92 0.91 20,146,921 12,387,605
- Belanja pegawai 6,954,331 8,315,397 6,434,099 14,911,119 17,255,098 6,377,674 7,466,697 6,098,241 13,002,588 15,342,405 0.92 0.90 0.95 0.87 0.89 8,542,783 6,220,345
- Belanja barang dan jasa 68,973,099 79,185,034 50,929,749 74,497,885 88,463,875 64,058,145 71,117,041 47,608,003 68,398,216 81,836,607 0.93 0.90 0.93 0.92 0.93 9,016,284 3,177,409
Uraian ***)
Tabel 2.11Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2013
Anggaran pada Tahun (.000) Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-Rata Pertumbuhan
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Uraian ***) Anggaran pada Tahun (.000) Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-Rata Pertumbuhan
- Belanja modal 17,483,107 21,675,091 9,240,920 17,580,402 27,542,640 16,031,851 18,972,850 809,725 17,173,037 23,746,144 0.92 0.88 0.09 0.98 0.86 2,587,855 2,989,852
PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penerimaan pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pencairan dana cadangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Penerimaan pinjaman daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Penerimaan piutang daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengeluaran pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pembentukan dana cadangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pembayaran pokok utang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pemberian pinjaman daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 130,622,314 149,942,340 113,360,426 156,221,151 188,737,680 121,271,680 136,926,728 99,636,123 145,819,114 172,352,622 2 2 2 2 2 33,727,969 21,928,840
IV - 1
Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 – 2018
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4
Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan
1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
A. Penyelenggaraan pelayanan KIA, yang meliputi : 1. penemuan kasus risiko tinggi dan tindak lanjutnya, 2. penguatan Distric Team Probling Solving (DTPS) Kab/Kota, 3. pelacakan kematian maternal perinatal, 4. pendampingan KIA kab/kota, 5. penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) Perinatal Care (PNC) dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal, 6. Review program KIA Tk. Provinsi, 7. Review pelaksanaan ANC PNC dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal, 8. Penguatan manajemen dan jejaring pelayanan persalinan dan rujukan tk. Regional, 9. Penguatan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Komplikasi (P4K) Kab/Kota, 10. Pembelajaran hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP) Kab/Kota, 11. Pertemuan koordinasi perencanaan, evaluasi program Gizi, KIA dan validasi data, 12. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan dan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA), 13. Analisis AMP Kab/Kota 14. Puskesmas mampu tatalaksana PKPR, 15. Pengembangan screening hipotyroid kongenital.
Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita
IV - 2
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4
B. Pemantauan Wilayah Setempat KIA, yang meliputi : 1. Analisis, penelusuran data kohort dan rencana tindak lanjut, 2. Pembinaan teknis program KIA, reproduksi dan KB 3. Penguatan penyeliaan fasilitatif.
C. Peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga, yang meliputi: 1. Pemantauan pertumbuhan Balita, 2. penatalaksanaan kasus gizi buruk, 3. pemberian suplemen gizi, 4. fasilitasi peningkatan ASI eksklusif, 5. pemantauan kasus gizi burk pada Balita, 6. peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi buruk di RS, 7. Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan, 8. Peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui, 9. Sosialisasi pedoman gizi seimbang, 10. Implementasi PP-ASI, 11. Workshop dan lomba kreasi menu seimbang
2 Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya: 1. Manajemen P2 berbasis wilayah 2. Optimalisasi penemuan kasus 3. Penguatan tatalaksana kasus 4. Peningkatan kualitas SDM 5. Penguatan sistem informasi dan Recording Reporting (RR) 6. Pengediaan logistik dan perbekalan kesehatan 7. Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) 8. Pelaksanaan penanggulangan KLB dan Bencana atau krisis kesehatan 9. Pelaksanaan program imunisasi 10. Pelaksanaan surveilans Penyakit dapat Ditanggulangi dengan Imunisasi (PD3I) 11. Pelaksanaan kesehatan haji
Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilans
IV - 3
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4
3 Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar melalui upaya: 1. Fasilitasi puskesmas PONED; 2. Fasilitasi pembinaan akreditasi puskesmas (program dasar dan pengembangan); 3. Pendampingan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM); 4. Peningkatan pelayanan kesehatann wanita pekerja (WUS dan Bumil) bagi perusahaan/ tempat kerja; 5. penerapan standar pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) rujukan; 6. Standarisasi PONEK Rumah Sakit; 7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; 8. Pengembangan sistem informasi dalam pelaporan RS; 9. Pelayanan kesehatan komunitas.
Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan melalui upaya: A. Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar meliputi: 1.
Surveilans kualitas air; 2. Pembinaan jejaring penyelenggaraan air minum (PDAM, DAMIU, BP SPAM); 3. Pengembangan desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 4. Pendampingan bantuan keuangan desa bidang kesehatan; 5. Pengadaan peralatan surveilans kualitas air.
B. Pengawasan Hygiene Sanitasi (HS) TTU dan TPM meliputi: 1. Pengawasan HS Sarana fasyankes; 2. Pengawasan HS di embarkasi; 3. Pengembangan pasar sehat; 4. Peningkatan HS di pondok pesantren; 5.
Meningkatkan cakupan sanitasi dasar dan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat
IV - 4
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4
Pembinaan pengawasan TPM; 6. Pengadaan food contamination test kit.
5 Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) melalui kegiatan: A. Koordinasi dan pembinaan pengawasan dan distribusi
sediaan farmasi dan berbekalan kesehatan meliputi: 1. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat; 2. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat tradisional; 3. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan kosmetika; Fasilitasi dan pembinaan pengawasan alat kesehatan; 4. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan PKRT;
B. Koordinasi dan pembinaan dan pengawasan Makanan Minuman meliputi: 1. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan makanan minuman; 2. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan sertifikasi industri makanan minuman dan rumah tangga.
Meningkatkan pengawasan kualitas penyediaan dan distribusi sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Misi II: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 1 Meningkatnya masyarakat
yang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kesehatan
Peningkatan pendayagunaan lulusan institusi pendidikan kesehatan melalui kegiatan koordinasi organisasi profesi kesehatan, meliputi: 1. Optimalisasi peran organisasi profesi dalam pembangunan kesehatan; 2. Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan; 3. Fasilitasi dan pembinaan kuallitas tenaga kesehatan strategis; 4. Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
Menjalin kerjasama/ jejaring antara institusi pendidikan kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan
IV - 5
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4
2 Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan
Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui upaya fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan kesehatan meliputi : 1. Rapat koordinasi institusi pendidikan kesehatan, 2. Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat, fasilitasi sumpah tenaga kesehatan, 4. Pemetaan lulusan tenaga kesehatan, 5. Fasilitasi pelaksanaan kuliah umum di institusi Diknakes.
Akreditasi institusi pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
3 Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Peningkatan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui upaya penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan meliputi : 1. Koordinasi pelaksanaan pelatihan teknis Dinas Kesehatan; 2. Quality control pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
4 Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi
Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi melalui upaya pelaksanaan akreditasi pelatihan
Akreditasi pelatihan bidang kesehatan di Provinsi dan Kab/kota
5 Meratanya distribusi tenaga kesehatan
Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan 1 Meningkatnya peran
pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan
Peningkatan peran pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: A. Advokasi/ sosialisasi program kesehatan meliputi: 1.
Advokasi penyusunan regulasi kesehatan meliputi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ASI Eksklusif dan PSN 2.
Menjadikan pembangunan kesehatan sebagai program prioritas daerah
IV - 6
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4
Pasar dengan garam beryodium B. Pembiayaan kesehatan: 1. Pengembangan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan 2. Pembiayaan kesehatan C. Peningkatan kemitraan kesehatan: 1. Kerjasama bidang
kesehatan antar provinsi MPU dan daerah lintas batas
2 Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan
Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: 1. kemitraan dengan dunia usaha dan LSM dalam penanganan masalah kesehatan 2. kemitraan dengan institusi diknakes dalam pengembangan desa siaga aktif
Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM dalam mengatasi masalah kesehatan
3 Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: A. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: 1. Peningkatan
kualitas desa siaga 2. Revitalisasi dan pengembangan UKBM 3. Pembudayaan PHBS
B. Peningkatan Kemitraan Kesehatan, meliputi: 1. Kemitraan dengan institusi Diknakes dalam pengembangan desa siaga aktif 2. Kemitraan dengan organisasi massa, organisasi pemuda, PKK dalam peningkatan kualitas desa siaga
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu 1 Meningkatnya penerbitan
ijin dan registrasi sumber daya kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan melalui upaya koordinasi organisasi profesi kesehatan, meliputi : 1. optimalisasi
Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan ijin dan registrasi sumber daya
IV - 7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4
peran organisasi profesi, 2. Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
kesehatan melalui pelayanan satu pintu.
2 Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencana-an dan evaluasi pembangu-nan kesehatan
Peningkatan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan melalui upaya perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan, meliputi: 1. Sinkronisasi dan koordinasi perencanan, penganggaran dan evaluasi Pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, 2. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 3. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan ke Dinas kesehatan kabupaten/ kota, Rumah Sakit Kabupaten/ kota dan UPT.
Meningkatkan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
3 Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran
Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran melalui upaya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran, penyediaan jasa kebersihan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur,
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dan pembiayaan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
IV - 8
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4
peningkatan kapasitas smber daya aparatur, peningkatan jasa pelayanan kesehatan
4 Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan
Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan melalui upaya: A. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media,
meliputi: 1. Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang
B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, meliputi: 1. Penyusunan buku Profil Kesehatan 2. Penyusunan buku saku kesehatan 3. Penyusunan buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan kab/Kota 4. Penyusunan buku Data Dasar Puskesmas dan RS
Meningkatkan kualitas layanan informasi kesehatan berbasis web.
INDIKATOR SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Angka Kematian Ibu 0/00.000 116,34 118 118 118 117 116 116
2 Angka Kematian Bayi 0/.000 10,75 15 12,50 12 12 11,50 113 Angka Kematian Balita 0/.000 11,85 16 11,90 11,85 11,80 11,75 114 Cakupan K4 % 65 68 70 72 75 785 Cakupan pertolongan
persalinan Nakes% 95 97,5 98 98 98,5 98,5
6 Cakupan peserta KB Aktif % 70 72 74 76 767 Cakupan KN Lengkap % 84 86 88 89 90 91 928 Cakupan Neonatal
komplikasi yang ditangani% 70 75 80 81 83 84 85
9 Cakupan kunjungan bayi % 86 87 97 97,5 97,5 98 9810 Cakupan ASI Eksklusif % 49,06 50 51 51,5 52 53 5511 Prevalensi Gizi buruk 0,12 0,11 0,05 0,05 0,05 0,04 0,0412 Cakupan Balita gibur
mendapat perawatan% 100 100 100 100 100 100 100
13 Angka Penemuan kasus baru TB (CDR)
0/100.000 114 115 116 117 118 120 122
14 Angka penemuan kasus baru HIV - AIDS
1,404 1,259 18 16 15 14 13
15 Angka kesakitan malaria 0/1000 0,081 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
16 Angka kesakitan DBD 0/100.000 19,29 53 <20 <20 <20 <20 <2017 Angka kematian DBD % <1 <1 <1 <1 <1 <1 <118 Angka penemuan kasus
baru kusta5,4 5,8 6 6,5 7 7,5 8
19 Cakupan penemuan kasus diare pada balita
38,16 40 40 45 50 55 60
20 Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita
30,5 33 35 37 39 42 45
21 Angka kasus filaria yang ditangani
100 100 100 100 100 100 100
22 Angka kasus zoonosis a. Angka kasus AI yang ditangani
100 100 100 100 100 100 100
b. Angka kasus anthrax yang ditangani
100 100 100 100 100 100 100
c. Angka GHPR yang ditangani
0 0 30 40 60 80 100
d. Angka kematian penderita Leptospirosis
15,5 11,4 ≤14 ≤13 ≤12 ≤11 ≤10
e. Jumlah kasus pes 0 0 0 0 0 0 0
Visi : "INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN KESEHATAN PARIPURNA DI JAWA TENGAH"
MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
INDIKATOR SASARAN CAPAIAN 2012
TARGET
2. TERKENDALINYA PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TDK MENULAR
1. MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN BERKEADILAN
Tabel 4.2
MISI TUJUAN SASARAN NO
1. MENINGKATNYA KESEHATAN IBU DAN ANAK
INDIKATOR SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDIKATOR SASARAN CAPAIAN 2012
TARGETMISI TUJUAN SASARAN NO
22 Proporsi kasus hipertensi di fasyankes
12 <10 <30 <25 <25 <20 <20
23 Proporsi kasus Diabetis Mellitus di fasyankes
5 <5 <55 <50 <50 <45 <45
24 Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi
69 70 71 72 73 74 75
25 Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus DM
69 70 71 72 73 74 75
26 AFP Rate 2,3/10.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.00027 Cakupan UCI Desa 98,9 98,9 98,9 98,9 99 99 9928 Proporsi KLB PD3I 100 100 100 100 100 10029 Proporsi penanganan
KLB/Bencana kurang dari 24 jam
100 100 100 100 100 100 100
30 Proporsi kasus meningitis pada jemaah haji
0 0 0 0 0 0 0
31 Persentase Penanganan Program Penanganan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK)
% 77 78 79 80 81
32 Angka kesembuhan TB di BKPM
% 75 80 82 84 85
33 Proporsi puskesmas yg memiliki ijin operasional
0 10 25 50 75 100
34 Proporsi puskesmas terakreditasi
6 7 10 12 13 15
35 Proporsi puskesmas PONED terstandar
11 13 16 18 20 22
36 Rasio puskesmas per jumlah penduduk
1:38110 1:37610 1:37110 1:36610 1:36110 1:35610
37 Proporsi Pembinaan akreditasi puskesmas
8 8 10 12 16 18 21
38 Proporsi Pembinaan Puskesmas PONED
16 16 27 38 49 61 72
39 Proporsi RS yang memiliki ijin operasional
98 100 100 100 100 100
40 Proporsi RS terakreditasi 0 4,44 11,11 18,52 29,93 37,0441 Proporsi RS Terklasifikasi 68,4 6,67 21,11 27,41 36,30 40,0042 Proporsi RS PONEK
terstandar6,16 16,33 24,49 28,57 32,65 40,82
43 Proporsi Pembinaan Akreditasi RS
10 20 30 40 50 60
44 Proporsi Pembinaan RS PONEK
8 20 30 40 49 49
45 Desa melaksanakan STBM % 25.94 25 26 (2.247) 27 (2.347) 28 (2.447) 29 (2.547) 30 (2.647)
3. MENINGKATNYA FASILITAS YANKES YANG MEMENUHI STANDAR
4. MENINGKATNYA
INDIKATOR SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDIKATOR SASARAN CAPAIAN 2012
TARGETMISI TUJUAN SASARAN NO
46 Proporsi penduduk Akses Air minum
% 77.21 77 78 79 80 81 82
47 Proporsi penduduk Akses Jamban
% 74.71 74 75 76 77 78 79
48 Proporsi TTU memenuhi syarat
% 77 78 79 80 81 82
49 Proporsi TTM memenuhi syarat
% 50 53 56 59 62 65
50 Proporsi Puskesmas/ RS yang ramah lingkungan (mpy dok SPPL, UPL/UKL dan IPAL)
% 0/98 72/100 72/100 73/100 74/100 75/100 76/100
51 Proporsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga memenuhi syarat
43 49 50 51 52 53
52 Proporsi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga memenuhi syarat
42 48 49 50 51 52
53 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar
% 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00
54 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
% 22,50 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
55 Proporsi pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi bid farmasi dan perbekes
% 15,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 100,00
56 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian
% 25,00 34,61 47,33 60,05 72,77 85,50 100,00
57 Proporsi kab/kota melakukan binwan makmin sesuai standar
% 15,00 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00
58 Proporsi pembinaan dan evaluasi makmin
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
59 Jumlah peserta didik diknakes
siswa 55,350 60,880 66,960 73,650 81,000 2. MEWUJUDKAN SDM KES YG BERDAYA SAING
1. MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM KES
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KESEHATAN PEMUKIMAN, TTU DAN TPM
5. MENINGKATNYA MUTU SEDIAAN FARMASI, MAMIN, ALKES DAN PKRT
1. MENINGKATNYA MASY. JATENG YG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI
INDIKATOR SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDIKATOR SASARAN CAPAIAN 2012
TARGETMISI TUJUAN SASARAN NO
60 Prosentase lulusan yang kompeten
% 80 90 90 90 90
61 Proporsi Institusi pendidikan kesehatan yang terakreditasi
50 50 51 51,50 52 52,50 53
62 Jumlah institusi pendidikan kesehatan yang difasilitasi
institusi 50 60 70 80 85 85
63 Jumlah SDM Kes yg mengikuti Diklat yg terakreditasi
orang 1,235 1,360 1,430 1,500 1,575
64 Jumlah SDM DinKes yg mengikuti Diklat aparatur
MENINGKAT NYA DIKLAT YG TERAKREDITASI
65 Proporsi pelatihan kesehatan yang terakreditasi
10 20 11 11,50 12 12,50 13
66 Proporsi pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi
10 60 70 80 90 100
67 Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi
80 80,5 81 81,5 82 82,5 84
68 Ratio dokter umum terhadap penduduk
13,30 13,39 13,50 13,60 13,70 13,80 13,90
69 Ratio dokter spesialis dasar dan anestesi terhadap penduduk
6,60 6,64 6,65 6,66 6,67 6,68 6,69
70 Ratio dokter gigi terhadap penduduk
3,30 3,36 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65
71 ratio bidan terhadap penduduk
44,0 44,07 45 45,5 45,6 45,7 45,8
72 Ratio perawat terhadap penduduk
78 79,3 80 80,5 81 81,5 82
73 Ratio sanitarian terhadap penduduk
40,0 41 41,5 42 42,5 43 43,5
74 Proporsi penduduk yang memiliki JPK
% 45 50 52 54 55 57 60
75 Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK
% 0 28,31 28,01 27,79 27,57 27,35 27,12
2. MENINGKAT KAN YANAN DIKLAT DI BIDKES
1. MENINGKATNYA PERAN PEMKAB/KOT DLM PEMBANGUNAN
3. MEWUJUDKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
MENINGKATKAN ADVOKASI DAN SOSIAL SUPPORT PEMANGKU KEPENTINGAN
2. MENINGKATNYA KUALITAS INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN
3. MENINGKATNYA SDM KES YG MENGIKUTI DIKLAT
3. MENDAYAGUNAKAN SDM KES
MERATANYA DISTRIBUSI NAKES
PENDIDIKAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN
INDIKATOR SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDIKATOR SASARAN CAPAIAN 2012
TARGETMISI TUJUAN SASARAN NO
76 Persentase kab/kota mengalokasikan 10% APBD utk kesehatan
% 8,57(3) 11,42(4) 14,20(5) 17,14(6) 20(7) 22,85(8) 25,71(9)
77 Persentase kab/kota yang menyusun regulasi terkait KTR, ASI Ekslkusif dan PSN
% 9 18 27 32 45
78 Proporsi kab/Kota yang menerbitkan regulasi di bidang kesehatan (KTR, ASI, PSN)
% 0 0 5,71 11,43 17,14 22,86 28,57
79 Jumlah dokumen kerjasama bidang kesehatan antar prov MPU dan daerah lintas batas
dokumen 2 2 2 2 2 2 2
2. MENINGKATNYA PERAN DUNIA USAHA DLM PEMB KES
80 Jumlah BUMN dan BUMD yang melakukan CSR di bidang kesehatan
0 0 3 3 3 4 4
81 Proporsi desa/ kelurahan siaga aktif mandiri
% 50,05 5,15 6 7 8 9 10
82 Proporsi Posyandu mandiri % 17,57 17,75 18 18 18,5 18,75 19
83 Proporsi Rumah tangga sehat
% 74,8 74,8 74,9 75 75,2 75,4 75,5
84 Proporsi pasar yang menyediakan garam beryodium (sentinel)
% 0 0 70 70 70 70 70
85 Persentase pedagang yang menjual garam beryodium
% 30 40 50 60 70
86 Jumlah ormas/ LSM yang bekerjasama dengan institusi kesehatan
0 3 5 7 8 9 10
87 Jumlah pengunjung web site Dinkes Prov. Jateng
orang 187,674 250,000 400,000 550,000 700,000 850,000 1,000,000
88 Jumlah penyuluhan melalui media elektronik
kali 10 10 12 14 16 18 20
89 Jumlah penyuluhan melalui media cetak
kali 2 2 4 6 8 10 12
4. MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK YG BERMUTU
1. MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KESEHATAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KESEHATAN KEPENTINGAN
MENINGKATNYA MASYARAKAT YANG MEMANFAATKAN INFORMASI KESEHATAN
3. MENINGKATNYA PERAN MASYARAKAT DALAM PEMB KES
INDIKATOR SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDIKATOR SASARAN CAPAIAN 2012
TARGETMISI TUJUAN SASARAN NO
90 Jumlah penyuluhan luar ruang
kali 26 30 35 40 45 50 55
91 Jumlah STRTTK yang diterbitkan
dokumen 13,854 14,131 14,413 14,702 14,996
92 Proporsi waktu pelayanan perijinan di bidang famasi sesuai standard
% 80 80 80 85 90 95 100
93 Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan informasi kesehatan
dokumen 21 21 21 21 21 21 21
94 Jumlah PAK yg diselesaikan
dokumen 2,500 2,600 2,800 2,900 3,000
95 Dokumen Pengelolaan keuangan
dokumen 2 2 2 2 2 2 2
96 Dokumen Pengelolaan barang
dokumen 3 3 3 3 3 3 3
97 Jumlah Regulasi bidang Kesehatan (Provinsi)
dokumen 1 1 1 1 1 1 1
98 Terpenuhinya administrasi perkantoran di Dinkes dan 9 UPT
% 100 100 100 100 100 100 100
99 Terpenuhinya sarana prasarana aparatur di Dinkes dan 9 UPT
% 100 100 100 100 100 100 100
100 Terpenuhinya pakaian dinas di Dinkes dan 9 UPT
% 100 100 100 100 100 100 100
101 Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur
% 100 100 100 100 100 100 100
3. MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. MENINGKATNYA PENERBITAN IJIN DAN REGISTRASI SUMBERDAYA
2. MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI BIDANG KESEHATAN
2. MENINGKATNYA TATA KELOLA KEPEGAWAIAN, KEHUMASAN, ASET, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVAL PEMB. KES
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
1 ###### 3,300,000 3,800,000 4,500,000 5,100,000 19,800,000 1 Angka penemuan kasus
baru TB (CDR)penduduk berisiko 116 192,200 117 516,090 118 120 122 122 708,290
2 Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS
kelompok berisiko tinggi 18 191,551 16805,737
15 14 13 13 997,288
3 Angka kesakitan malaria penduduk endemis 0.07 240,345 0.07 748,990 0.07 0.06 0.06 0.06 989,335 4 Angka kesakitan DBD penduduk berisiko <20 239,780 <20 312,000 <20 <20 <20 <20 551,780 5 Angka kematian DBD penduduk berisiko <1 <1 <1 <1 <1 <16 Angka penemuan kasus
baru kustapenduduk berisiko 6 48,075 6.5 403,750 7 7.5 8 8 451,825
7 Cakupan penemuan kasus diare pada balita
balita 40 95,550 45 460,120 50 55 60 60 555,670
8 Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita
balita 45 48,075 48 328,300 52 56 60 60 376,375
9 Angka kasus filaria yg ditangani
penderita baru 100 48,075 100 436,360 100 100 100 100 484,435
10 Angka kasus Zoonosis 142,159 546,090 688,249 a. Angka kasus AI yang ditangani
kematian unggas 100 100 100 100 100 100
b. Angka kasus anthrax yang ditangani
suspect anthrax 100 100 100 100 100 100
c. Angka GHPR yang ditangani
hewan penular rabies 30 40 60 80 100 100
d. Angka kematian penderita Leptospirosis
manusia dan tikus <=14 <=13 <=12 <=11 <=10 <=10
e. Jumlah kasus pes manusia dan tikus 0 0 0 0 0 0-
1 Proporsi kasus hipertensi di Fasyankes
penduduk beriksiko, usia lanjut
<30 350,000 <25 500,000 <25 <20 <20 <20 850,000
2 Proporsi kasus Diabetis Mellitus di Fasyankes
<55 <50 <50 <45 <45 <45 -
3 Proporsi Fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi
71 72 73 74 75 75 -
4 Proporsi Fasyankes yang melaporkan kasus DM
71 72 73 74 75 75 -
- 1 AFP rate Dinas kab/kota,
puskesmas, RS. Petugas kesehatan. Masyarakat
2/100.000 250,000 2/100.000 450,000 2/100.000 550,000 2/100.000 650,000 2/100.000 750,000 2/100.000 2,650,000
2 Cakupan UCI desa Dinkes kab/kota, puskesmas, Lintas program. Lintas sektor, petugas kesehatan masyarakat
98,9 350,000 98,9 1,250,000 99 1,250,000 99 1,250,000 99 1,500,000 99 5,600,000
3 Proporsi KLB PD3I 100 100 100 100 100 100 - 4 Proporsi penanganan KLB/
bencana kurang dari 24 jam
Dinkes kab/kota, puskesmas, Lintas program. Lintas sektor, petugas kesehatan masyarakat
100 450,000 100 1,850,000 100 2,100,000 100 2,250,000 100 2,500,000 100 9,150,000
5 Proporsi kasus meningitis pada jemaah haji
Dinkes kab/kota, puskesmas, petugas kesehatan, PKHI, calon jamaah haji
0 200,000 0 300,000 0 350,000 0 400,000 0 500,000 0 1,750,000
2 3,950,000 4,020,000 4,824,000 5,788,800 6,715,008 25,297,808 Farmasi dan Perbekalan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Surveilans Epidemiologi dan penanganan KLB dan bencana (termasuk kesehatan haji dan Imunisasi)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KELOMPOK SASARAN
Tabel 5.1
NO PROGRAM KEGIATANPENDANAAN INDIKATIF
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pencegahan dan Penanggu langan Penyakit
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)KELOMPOK SASARANNO PROGRAM KEGIATAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan dan Distribusi Sediaan dan Perbekalan kesehatan
1 Proporsi Sarana Produksi dan Distribusi dibidang Farmasi dan perbekes sesuai Standar
Sarana produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika, alkes dan PKRT; Sarana distribusi obat, bahan baku dan alkes; serta sarana sarana kefarmasian yg sesuai standar
60 614,700 65 551,170 70 806,287 75 80 80 1,972,157
2 Proporsi Sarana Pelayanan kefarmasian sesuai Standar
RS Pemerintah, instalasi farmasi Kab/Kota dan Pusk. Perawatan yang melaksanakan yan kefarmasian sesuai standar
40 240,300 50 264,330 60 290,763 70 80 80 795,393
3 Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Bidang Farmasi dan perbekes
30 624,363 40 536,799 60 790,479 80 100 100 1,951,642
4 Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan kefarmasiaan
RS Pemerintah, instalasi farmasi Kab/Kota dan Pusk. Perawatan yang melaksanakan yan kefarmasian sesuai standar
47,33 2,220,637 60,05 2,442,701 72,77 2,686,971 85,50 100 100 7,350,308
5 Proporsi waktu pelayanan perijinan di bidang farmasi sesuai standar
Masyarakat Jawa Tengah
80 85 90 95 100 100
- Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman
1 Proporsi Kabupaten/ Kota Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman sesuai standar
Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar
42,86 168,300 57,14 135,130 71,43 150,643 85,71 100 100 454,073
2 Proporsi Pembinaan dan Evaluasi Makanan dan Minuman
Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar
100 81,700 100 89,870 100 98,857 100 100 100 270,427
- 3 37,243,442 48,000,000 66,331,147 90,000,000 97,000,000 338,574,589
1 Proporsi Puskesmas yang Memiliki Ijin Operasional
Puskesmas yang belum memiliki ijin operasional
10 25 50 75 100 100 -
2 Proporsi Puskesmas Terakreditasi
puskesmas yang belum terakreditasi
7 159,000 10 1,000,000 12 1,200,000 13 1,440,000 15 1,728,000 15 5,527,000
3 Proporsi Puskesmas PONED Terstandar
Puskesmas PONED yang belum terstandar
13 16 18 20 22 22 -
4 Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk
Puskesmas 1: 37500 1: 37000 1: 36500 1: 36000 1: 35500 1: 35500 -
5 Proporsi Pembinaan Akreditasi Puskesmas
Puskesmas yang mengusulkan pembinaan akreditasi
10 243,000 12 350,000 16 420,000 18 504,000 21 604,800 21 2,121,800
6 Proporsi Pembinaan Puskesmas PONED
Puskesmas PONED 27 98,000 38 150,000 49 180,000 61 216,000 72 259,200 72 903,200
- Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1 Proporsi RS yang Memiliki Ijin Operasional
RSU dan Khusus Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang belum memiliki ijin operasional sesuai kelasnya dan RS yang masa berlaku ijinnya habis
43.7 57,000 60 62,700 79.26 68,970 97.41 75,860 100 83,440 100 347,970
Perbekalan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Koordinasi
Pelayanan Kesehatan Dasar
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)KELOMPOK SASARANNO PROGRAM KEGIATAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
2 Proporsi RS Terakreditasi RSU Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang sudah terakreditasi versi baru
4,44 18,200 11,11 20,020 18,52 22,022 29,93 24,224 37,04 26,649 37,04 111,115
3 Proporsi RS Terklasifikasi RSU dan Khusus Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang dalam proses penetapan kelas (belum terklasifikasi)
6,67 36,100 21,11 39,710 27,41 43,681 36,30 48,049 40 52,854 40 220,394
4 Proporsi RS PONEK Terstandar
RSU Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang sudah melayani PONEK
16,33 145,628 24,49 160,191 28,57 176,210 32,65 193,831 40 213,214 40,82 889,074
5 Proporsi Pembinaan Akreditasi RS
RSU Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang belum terakreditasi versi baru
20 18,200 30 20,020 40 22,022 50 24,224 60 26,649 60 111,115
6 Proporsi Pembinaan RS PONEK
RSU Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang belum melayani PONEK
20 25,600 30 28,160 40 30,976 49 34,073 49 37,480 49 156,289
7 Persentase Penanganan Program Penanganan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan
Masyarakat Jawa Tengah
77% 2,504,000 78% 13,000,000 79% 2,600,000 80% 2,700,000 81% 2,800,000 81% 23,604,000
8 Angka kesembuhan TB di BKPM
Masyarakat Jawa Tengah
75% 2,920,000 80% 3,179,588 82% 3,500,000 84% 4,100,000 85% 3,800,000 85% 17,499,588
a. BKPM Pati Masyarakat Jawa Tengah
75% 80% 82% 84% 85% 85%
b. BKPM Semarang Masyarakat Jawa Tengah
75% 80% 82% 84% 85% 85%
c. BKPM Ambarawa Masyarakat Jawa Tengah
75% 80% 82% 84% 85% 85%
d. BKPM Klaten Masyarakat Jawa Tengah
75% 80% 82% 84% 85% 85%
e. BKPM Magelang Masyarakat Jawa Tengah
75% 2,920,000 80% 3,179,588 82% 3,500,000 84% 4,100,000 85% 3,800,000 85% 17,499,588
Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1 Angka Kematian Ibu ibu hamil, bidan desa, bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek
118 1,544,700 118 1,699,170 117 1,869,087 117 2,055,996 116 2,261,595 116 9,430,548
2 Angka Kematian Bayi Bidan, dokter, perawat, Dinkes, Pusk,RS
12,50 210,299 12 231,350 12 254,500 11,50 279,950 11 307,945 11 1,284,044
3 Angka Kematian Balita Bidan, dokter, perawat, Dinkes, Pusk,RS
11,90 150,718 11,85 165,790 11,80 182,369 11,75 200,605 11 220,670 11 920,152
4 Cakupan K4 ibu hamil, bidan desa, bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek
68 117,970 70 129,767 72 142,744 75 157,018 78 172,720 78 720,219
5 Cakupan Pertolongan Persalinan Nakes
ibu hamil, bidan desa, bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek
97.5 191,060 98 211,156 98 232,271 98.5 255,498 98.5 281,048 98.5 1,171,033
6 Cakupan Peserta KB aktif ibu hamil, bidan desa, bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek
70 57,500 72 63,250 74 69,575 76 76,533 76 84,186 351,043
7 Cakupan KN Lengkap Bidan, Dokter, Pusk, RS, Keluarga
88 315,245 89 346,770 90 381,450 91 419,600 92 461,560 92 1,924,625
8 Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani
Bidan, Dokter, Pusk, RS, Keluarga
80
-
81 150,000 83 165,000 84 181,500 85 199,650 85 696,150
9 Cakupan Kunjungan Bayi Bidan, Dokter, Pusk, RS, Keluarga
97 66,610 97.5 73,275 97.5 80,605 98 88,670 98 97,540 98 406,700
10 Cakupan ASI Eksklusif Masyarakat,Ls/LP. Nakes, di pusk/RS
50 97,850 51,5 107,635 52 118,399 53 130,239 55 143,263 55 597,386
-
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)KELOMPOK SASARANNO PROGRAM KEGIATAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
1 Prevelensi Gizi Buruk Balita gizi buruk, nakes (tim asuhan gizi), LS/LP
0,05 243,974 0,05 268,371 0,05 295,208 0,04 324,729 0,04 357,202 0,04 1,489,484
2 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Dapat Perawatan
Tata laksana gizi buruk di masyarakat, pusk dan RS dan nakes (tim asuhan gizi)
100 758,176 100 833,994 100 917,393 100 1,009,132 100 1,110,045 100 4,628,740
- 4 950,000 997,500 1,147,125 1,376,550 1,583,033 6,054,208
1 Desa Melaksanakan STBM Stakeholder terkait, Masyarakat Desa
26 (2.247) 120,000 27 (2.347) 150,000 28 (2.447) 300,000 29 (2.547) 350,000 30 (2.647) 375,000 30 (2.647) 1,295,000
2 Proporsi Penduduk Akses Air Minum
Stakeholder terkait, penyelenggaraan air minum dan Masyarakat
78 372,000 79 500,000 80 550,000 81 600,000 82 625,000 82 2,647,000
3 Proporsi Penduduk Akses Jamban
Stakeholder terkait, Masyarakat Berbasis Lingkungan
75 85,000 76 140,000 77 200,000 78 250,000 79 300,000 79 975,000
- 1 Proporsi TTU yang
Memenuhi SyaratStakeholder terkait, Pengelola Institusi dan Masyarakat
78 373,000 79 750,000 80 800,000 81 875,000 82 950,000 82 3,748,000
2 Proporsi TPM yang Memenuhi Syarat
Stakeholder terkait, Pengelola Institusi dan Masyarakat
53 56 59 62 65 65 -
3 Proporsi Pukesmas/RS yang Ramah Lingkungan(mempunyai dokumen SPPL, UPL/ UKL dan IPAL)
72/100 73/100 74/100 75/100 76/100 76/100 -
4 Proporsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga memenuhi syarat
49 50 51 52 53 53 -
5 Proporsi Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga memenuhi syarat
48 49 50 51 52 52 -
- 5 5,949,841 6,077,000 9,000,000 9,000,000 10,500,000 40,526,841
1 Ratio Dokter Umum Terhadap Penduduk
13,50 600,000 13,60 13,70 13,80 13,90 13,90 4,360,000
2 Ratio Dokter Spesialis Dasar dan Anestesi Terhadap Penduduk
6,65 6,66 6,67 6,68 6,69 6,69 -
3 Ratio Dokter Gigi Terhadap Penduduk
3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3,65 -
4 Ratio Bidan Terhadap Penduduk
45 45.5 45,6 45,7 45,8 45,8 -
5 Ratio Perawat Terhadap Penduduk
80 80,5 81 81,5 82 82 -
6 Ratio Sanitarian Terhadap Penduduk
41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 -
7 Proporsi Tenaga Kesehatan tersertifikasi
81 81,5 82 82,5 83 83
8 Jumlah STRTTK yang diterbitkan
13,854 14,131 14,413 14,702 14,996 14,996
- 1 Jumlah Peserta Didik
Diknakes55,350 3,000,000 60,880 66,960 73,650 81,000 81,000 3,000,000
2 Prosentase Lulusan yang kompeten
Mahasiswa Akper Pemprov
80 90 90 90 90 90 -
- 1 Proporsi Pelatihan
Kesehatan yang Terakreditasi
pelatihan bidang kesehatan di Jawa Tengah
11 68,000 11,50 200,000 12 220,000 12,50 250,000 13 300,000 13 1,038,000
960,000 1,120,000
Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan (Akper Pemprov)
22 Organisasi Profesi Kesehatan ; 35 Kab./ Kota
800,000 880,000
Kesehatan Lingkungan
Pengawasan Hygiene Dan Sanitasi TTU dan TPM
Koordinasi Organisai Profesi Kesehatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat
Pengawasan Kualitas Air Sanitasi Dasar
Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan (BPTPK
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)KELOMPOK SASARANNO PROGRAM KEGIATAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
2 Proporsi Pelatihan di Bidang Kesehatan yang Terakreditasi
60 70 80 90 100 100 -
3 Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti DIKLAT terakreditasi
1,235 1,360 1,430 1,500 1,575 1,575 -
- Koordinasi Penyelenggaraan Institusi
1 proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang Terakreditasi
297 institusi diknakes di jateng
51 584,000 51,50 700,000 52 770,000 52,50 850,000 53 935,000 53 3,839,000
- 6 43,372,455 43,400,000 50,000,000 60,580,460 70,300,000 267,652,915
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1 Jumlah Penyuluhan Melalui Media Elektronik
Kabupaten/Kota dan Provinsi
12 395,500 14 454,825 16 500,308 18 550,338 20 605,372 20 2,506,343
Jumlah Penyuluhan Melalui Media Elektronik di BKIM
Masyarakat Jawa Tengah
1 10,500 2 20,000 3 30,000 4 40,000 5 50,000
2 Jumlah Penyuluhan Melalui Media Cetak
Kabupaten/Kota dan Provinsi
4 341,394 6 392,603 8 431,863 10 475,050 12 522,555 12 2,163,465
Jumlah Penyuluhan Melalui Media Cetak di BKIM
Masyarakat Jawa Tengah
5 39,725 6 45,000 7 50,000 8 55,000 9 60,000
3 Jumlah Penyuluhan Luar Ruang
Kabupaten/Kota dan Provinsi
35 1,321,018 40 1,519,171 45 1,671,088 50 1,838,197 55 2,022,016 55 8,371,489
Jumlah Penyuluhan Luar Ruang di BKIM
Masyarakat Jawa Tengah
26 100,000 28 150,000 30 200,000 32 250,000 34 300,000
4 Persentase Pedagang yang Menjual garam beryodium
Pedagang di pasar sentinel kab/ kota
30 351,074 40 403,735 50 444,109 60 488,519 70 537,371 70 2,224,809
5 Proporsi pasar yang menyediakan garam beryodium (sentinel)
Pasar sentinel 70 70 70 70 70 70
6 Persentase Kab/ Kot yang Menyusun Regulasi Terkait KTR, Asi Ekslusif, PSN
Kabupaten/Kota dan Provinsi
9 206,066 18 236,976 27 260,673 32 286,741 45 315,415 45 1,305,871
7 Proporsi Kabupaten/ Kota yang Menerbitkan Regulasi di Bidang Kesehatan (KTR, ASI, PSN)
Kabupaten/Kota dan Provinsi
5,71 264,948 11,43 304,690 17,14 335,159 11,86 368,675 28,57 405,543 28,57 1,679,015
- 1 Proporsi desa / kelurahan
siaga aktif mandiriDinas Kesehatan Kabupaten/Kota
6 1,055,062 7 1,160,568 8 1,276,625 9 1,404,288 10 1,544,716 10 6,441,259
2 Proporsi Posyandu Mandiri Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
20.72% 705,400 22.22% 775,940 23.72% 853,534 25.22% 938,887 26.72% 1,032,776 26.72% 4,306,538
3 Proporsi Rumah Tangga Sehat
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
74,9 153,296 75 168,626 75,2 185,488 75,4 204,037 75,5 224,441 75,5 935,887
4 Jumlah BUMN dan BUMD yang melakukan CSR bidang Kesehatan
Provinsi dan Kab/Kota 3 16,192 3 17,811 3 19,592 4 21,552 4 23,707 4 98,854
5 Jumlah Ormas/LSM yang bekerjasama dgn institusi Kesehatan
Provinsi dan Kab/Kota 5 51,750 7 56,925 8 62,618 9 68,879 10 75,767 10 315,939
6 Jumlah dokumen kerjasama bidang kesehatan antar provinsi (MPU dan daerah lintas batas)
Provinsi 2 68,300 2 75,130 2 82,643 2 90,907 2 99,998 2 416,978
- Pembiayaan Kesehatan
1 Proporsi Penduduk Mempunyai JPK
Penduduk Jawa Tengah 52 - 54 - 55 - 57 - 60 - 60 -
2 Proporsi Penduduk Miskin non kuota yang
Masyarakat Miskin non PBI Pusat
28,01 36,463,441 27,79 37,000,000 27,57 47,000,000 27,35 57,000,000 27,12 70,000,000 27,12 247,463,441
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
Promosi dan Pemberdayaan
Gombong)
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)KELOMPOK SASARANNO PROGRAM KEGIATAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
3 Persentase Kabupaten/ Kota Mengalokasikan 10% APBD untuk Kesehatan
Kabupaten/Kota 14,20 382,014 17,4 500,000 20 600,000 22,85 700,000 25,71 800,000 25,71 2,982,014
- 7 6,825,000 5,805,000 6,385,500 7,343,325 8,297,957 34,656,782
Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan
1 Jumlah Dukumen Perencanaan penganggaran, Evaluasi, dan Informasi Kesehatan
8 Dok Perencanaan Penganggaran, 8 Dok. Informasi, 2 Dok. Keuangan, 3 Dok pengelolaan barang
21 2,169,935 21 2,603,922 21 3,124,706 21 3,749,648 21 4,499,577 21 16,147,788
2 Jumlah PAK yang diselesaikan
Tenaga Fungsional kesehatan di Jawa Tengah
2,500 2,600 2,800 2,900 3,000 3,000 -
3 Dokumen Pengelolaan keuangan
2 2 2 2 2 2
4 Dokumen Pengelolaan barang
3 3 3 3 3 3
- 1 Jumlah Pengunjung
Website Dinkes Prov Jateng
LS, LP, Institusi Diknakes, Masyarakat Umum
400,000 400,000 550,000 500,000 700,000 550,000 850,000 605,000 1,000,000 665,500 1,000,000 2,720,500
- 1 Jumlah Regulasi bidang
Kesehatan (Provinsi)1 1 1 1 1 1 -
- 1 Jumlah Pengunjung
Website Dinkes Prov Jateng
LS, LP, Institusi Diknakes, Masyarakat Umum
400,000 1,400,000 550,000 1,750,000 700,000 1,925,000 850,000 2,117,500 1,000,000 2,329,250 1,000,000 9,521,750
8 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya perangko, benda pos lain dan terkirimnya paket
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 154,967 100% 185,960 100% 223,152 100% 267,783 100% 321,340 100% 1,153,202
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Terjaminya Kebutuhan daya listrik air, telepon dalam pembangunan kesehatan di dinas Kesehatan dan UPT
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 3,029,366 100% 3,635,239 100% 4,362,287 100% 5,234,744 100% 6,281,693 100% 22,543,330
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Kegiatan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 168,000 100% 201,600 100% 241,920 100% 290,304 100% 348,365 100% 1,250,189
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terjaminya Kebutuhan daya listrik air, telepon dalam pembangunan kesehatan di dinas Kesehatan dan UPT
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 430,000 100% 516,000 100% 619,200 100% 743,040 100% 891,648 100% 3,199,888
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Kebersihan dan kenyamanan di kantor dan rumdin Dinkes Prov jateng dalam menunjang kinerja pegawai
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 1,041,000 100% 1,249,200 100% 1,499,040 100% 1,798,848 100% 2,158,618 100% 7,746,706
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis yang mencukupi
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 4,823,333 100% 5,788,000 100% 6,945,600 100% 8,334,719 100% 10,001,663 100% 35,893,315
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Dinkes Prov Jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 1,595,300 100% 1,914,360 100% 2,297,232 100% 2,756,678 100% 3,308,014 100% 11,871,584
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 273,730 100% 328,476 100% 394,171 100% 473,005 100% 567,607 100% 2,036,989
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
Manajemen Informasi dan Regulasi
Penyusunan Regulasi Kesehatan Daerah
Pengkajian dan Diseminasi Pembangunan Kesehatan
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)KELOMPOK SASARANNO PROGRAM KEGIATAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 1,055,820 100% 1,266,984 100% 1,520,381 100% 1,824,457 100% 2,189,348 100% 7,856,990
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Informasi-informasi pembangunan di Jawa Tengah serta peraturan-peraturan terutama Bidang Kesehatan dapat diperoleh
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 56,000 100% 67,200 100% 80,640 100% 96,768 100% 116,122 100% 416,730
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan logistik dalam meningkatkan Mutu layanan kepada masyarakat di UPT Din Kes Prov jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 7,072,000 100% 8,486,400 100% 10,183,680 100% 12,220,416 100% 14,664,499 100% 52,626,995
Penyediaan Makanan Minuman
Kegiatan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 868,270 100% 1,041,924 100% 1,250,309 100% 1,500,371 100% 1,800,445 100% 6,461,318
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
Penyediaan makanan minuman untuk rapat-rapat dan tamu tercukupi APBD Provinsi Jawa Tengah
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 2,582,000 100% 3,098,400 100% 3,718,080 100% 4,461,696 100% 5,354,035 100% 19,214,211
Jasa Pelayanan Perkantoran
Terselesainya tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Dinkes Prov
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 3,211,170 100% 3,853,404 100% 4,624,085 100% 5,548,902 100% 6,658,682 100% 23,896,243
- - - 9 Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional dinas guna mendukung pelayanan
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 1,562,000 100% 1,874,400 100% 2,249,280 100% 2,699,136 100% 3,238,963 100% 11,623,779
Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Aparatur
Terwujudnya / terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor/aparatur
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 362,000 434,400 100% 521,280 625,536 750,643 2,693,859
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Terpeliharanya aset rumdin Dinkes Prov sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 135,000 100% 162,000 100% 194,400 100% 233,280 100% 279,936 100% 1,004,616
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Berfungsinya perlengkapan gedung kantor/rumah tangga guna mendukung kegiatan kantor Dinkes Prov Jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 2,725,000 100% 3,270,000 100% 3,924,000 100% 4,708,800 100% 5,650,560 100% 20,278,360
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas.
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 1,054,162 100% 1,264,994 100% 1,517,993 100% 1,821,592 100% 2,185,910 100% 7,844,652
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor
Terpeliharanya aset Gedung kantor di Dinkes Prov Jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 493,500 100% 592,200 100% 710,640 100% 852,768 100% 1,023,322 100% 3,672,430
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Kantor
Berfungsinya peralatan Kantor dengan baik guna mendukung kegiatan Kantor di UPT Dinkes Prov Jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 393,000 100% 471,600 100% 565,920 100% 679,104 100% 814,925 100% 2,924,549
TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)KELOMPOK SASARANNO PROGRAM KEGIATAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD2015 2016 2017 20182014INDIKATOR KINERJA
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair
Terpeliharanya aset mebeleur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 393,000 100% 471,600 100% 565,920 100% 679,104 100% 814,925 100% 2,924,549
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terpeliharanya fungsi peralatan kantor dan Rumah tangga kantor dengan baik guna mendukung pelayanan Kesehatan di UPT
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 659,600 100% 791,520 100% 949,824 100% 1,139,789 100% 1,367,747 100% 4,908,479
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kedokteran/ Lab
Terpeliharanya peralatan kedokteran / laboratorium dengan baik guna mendukung kegiatan di Balai Labkes
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 834,000 100% 1,000,800 100% 1,200,960 100% 1,441,152 100% 1,729,382 100% 6,206,294
Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan
Terpeliharanya bujku buku perpustakaan di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 25,000 100% 30,000 100% 36,000 100% 43,200 100% 51,840 100% 186,040
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip
Terselenggaranya pemeliharaan buku - buku perpustakaan
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 12,000 100% 14,400 100% 17,280 100% 20,736 100% 24,883 100% 89,299
Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman, Taman
Terciptanya kenyamanan dan keindahan di UPT Dinas Kesehatan Prov. Jateng dan UPT
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 215,000 100% 258,000 100% 309,600 100% 371,520 100% 445,824 100% 1,599,944
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi diDinkes Prov.Jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 6,804,262 100% 8,165,114 100% 9,798,137 100% 11,757,765 100% 14,109,318 100% 50,634,596
10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Meningkatkan disiplin PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 538,000 100% 645,600 100% 774,720 100% 929,664 100% 1,115,597 100% 4,003,581
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Meningkatkan disiplin PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 0 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -
- - - - 11 Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM DinKes yg mengikuti Diklat aparatur
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100% 922,742 100% 1,107,290 100% 1,328,748 100% 1,594,498 100% 1,913,398 100% 6,866,677
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Misi VI : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Kondisi Awal RPJMD (2013)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Kondi
si Akhir RPJM
D (2018
)
SKPD Penangung
Jawab 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) VI. 1 Meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
1. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan
1). Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH 118,62 118 118 117 117 116 116 Dinkes
2). Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH 10,41 12,5 12,00 12,00 11,50 11,00 11,00
3). Angka Kematian Balita (AKABA)/ 1000 KH 11,80 11,90 11,85 11,80 11,75 11,00 11,00
4). Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (%)
<1,2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5). Angka Kesakitan DBD (/100.000 pddk) 45,52 <20 <20 <20 <20 <20 <20
6). Prevalensi Gizi Buruk (%) 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
7). Angka penemuan kasus baru TB 115,00 116,00 117,00 118,00 120,00 122,00 122,00
8). Angka penemuan kasus baru HIV /AIDS (%)
20,00 18,00 16,00 15,00 14,00 13,00 13,00
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Kondisi Awal RPJMD (2013)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Kondi
si Akhir RPJM
D (2018
)
SKPD Penangung
Jawab 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 9). Angka penemuan kasus
baru Kusta 5,80 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,00
10). Angka penemuan kasus Diare Balita
35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 60,00
11). Angka penemuan kasus ISPA Balita
42,00 45,00 48,00 52,00 56,00 60,00 60,00
12). Angka Kesakitan Malaria
0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
13). Prporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan
<30 <30 <25 <25 <20 <20 <20
14). Proporsi kasus Diabetus Melitus di fasilitas pelayanan kesehatan
<55 <55 <50 <50 <45 <45 <45
DAFTAR SINGKATAN
AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu
Akper : Akademi Keperawatan
AMP : Audit Maternal Perinatal
ANC : Antenatal Care
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
B2P2TO-OT : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat
dan Obat Tradisional
BAN PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Bapelkes : Balai Pelatihan Kesehatan
BBKPM : Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
BBLR : Berat Lahir Badan Rendah
BBPVRP : Balai Besar Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit
BKD : Badan Kepegawaian Daerah
BKIM : Balai Kesehatan Indra Masyarakat
BKPM : Balai Kesehatan Paru Masyarakat
BLK : Balai Laboratorium Kesehatan
BP SPAM : Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum
BP2 GAKI : Balai Penelitian Pengembangan Gangguan Akibat
Kekurangan Iodium
KKP : Kantor Kesehatan Pelabuhan
BPTPK : Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan
CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
CTKI : Calon Tenaga Kerja Indonesia
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAMIU : Depot Air Minum Isi Ulang
DM : Diabeltis mellitus
DTPS : Distric Team Probling Solving
Fasyankes : Fasilitas Pelayanan Kesehatan
HS : Hygiene Sanitasi
IEBA : Industri Ekstrak Bahan Alami
IFK : Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota
IKOT : Industri Kecil Obat Tradisional
IOT : Industri obat tradisional
IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRTP : Industri Rumah Tangga Pangan
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KtPA : Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
KTR : Kawasan Tanpa Rokok
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
Lokalitbang P2B2 : Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan
Penyakit Bersumber Binatang
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG’s : Millenium Development Goals
MPU : Mitra Praja Utama
P4K : Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan
Komplikasi
PBBBF : Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi
PD3I : Penyakit Dapat Ditanggulangi Dengan Imunisasi
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum,
PHBS : Perilaku Hidup Bersih Sehat
PKK : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
PKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PKRT : Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
PNC : Perinatal Care
PONED : Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK : Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif
PPD-DGS : Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis
PSN : Pemberantasan Sarang Nyamuk
PTM : Penyakit Tidak Menular
PTT : Pegawai Tidak Tetap
Renstra : Rencana Strategis
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPK : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RR : Recording Reporting
RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Satker : Satuan Kerja
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM : Standar Pelayanan Minimal
STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STDS : Surat Tugas Dokter Spesialis
STR TTK : Surat Tanda Registrasi Teknis Kefarmasian
Surkesda : Survei Kesehatan Daerah
TP : Tugas Pembantuan
TPKJM : Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
TPM : Tempat Pengolahan Makanan
TTU : Tempat-tempat Umum
UKBM : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UKOT : Usaha Kecil Obat Tradisional
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
VCT : Voluntary Conceling and Testing
WUS : Wanita Usia Subur
top related