rencana pola ruang - perpustakaan...
Post on 02-Mar-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
V - 1
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Rencana pola ruang Kabupaten Lamongan secara garis besar diwujudkan dalam rencana
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pola ruang kawasan ini ditekankan pada kesesuaian
fungsi wilayah sehingga diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung dan
pengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup.
5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
1. Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria:
a. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang
jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh
persen); atau
c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2000 (dua ribu) meter di atas
permukaan laut.
2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :
(1) Sempadan pantai dengan kriteria:
a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari
titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau
terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
(2) Sempadan sungai dengan kriteria:
a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima)
meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman
dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
RENCANA POLA RUANG
V - 2
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman
dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
(3) Kawasan sekitar embung atau waduk dengan kriteria:
a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari
titik pasang air embung atau waduk tertinggi; atau
b. Daratan sepanjang tepian embung atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap
bentuk dan kondisi fisik embung atau waduk.
(4) Kawasan sekitar mata air yang berada disekitar mata air di daerah dengan kriteria :
a. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan
fungsi mata air; dan
b. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
(5) Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dengan kriteria:
a. proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 % dari luas
wilayah kota;
b. proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 % dari
luas wilayah kota; dan
c. rencana RTH perkotaan seluas kurang lebih 10.387 (sepuluh ribu tiga ratus delapan
puluh tujuh) ha.
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi :
(1) Kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Brondong seluas kurang lebih 12 (dua
belas) ha dan Kecamatan Paciran seluas kurang lebih 13 (tiga belas) ha.
(2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan perlu mendapat perhatian agar kawasan yang memiliki peninggalan
budaya dan sejarah dapat terlindungi. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
meliputi monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong, makam Sunan Drajad di
Kecamatan Paciran, makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran, makam Jaka Tingkir
di Kecamatan Maduran, makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang, Desa
Balun di Kecamatan Turi, situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.
4. Kawasan rawan bencana alam, meliputi :
(1) Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dengan kriteria kawasan sekitar pantai
yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan
100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau
matahari. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi berada di Kecamatan Paciran
dan Kecamatan Brondong.
(2) Kawasan rawan banjir dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan Rawan Banjir Tersebar di
Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah,
Karangbinangun, Turi dan Deket.
5. kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi (Goa Maharani dan Zoo di
Kecamatan Paciran)
5.1.1 Kawasan Hutan Lindung
Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan
perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata
air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kriteria penetapan kawasan
lindung adalah :
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang
melebihi nilai skor 175; atau
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan atau
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000-2000 meter/dpl.
Di Kabupaten Lamongan kawasan hutan secara keseluruhan adalah seluas 33.717 Ha, yang
terbagi menjadi 3 KPH, yaitu KPH Mojokerto, KPH Tuban dan KPH Jombang. Dengan luas hutan
lindung adalah 253 Ha yang merupakan pengelolaan KPH Mojokerto, yaitu terdapat di
Kecamatan Sugio dengan luas 225,3 Ha, Kecamatan Sambeng 1,6 Ha, Kecamatan Ngimbang 22,6
Ha dan Kecamatan Modo seluas 3,4 Ha, sedangkan hutan produksi seluas 33.464 Ha yang
terletak dalam tiga KPH yaitu KPH Mojokerto seluas 23.889 Ha; KPH Tuban seluas 8.112 Ha dan
KPH Jombang seluas 1.463 Ha.
Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya bencana erosi, banjir,
sedimentasi, dan menurunnya fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan, unsur hara
tanah, air tanah, dan air permukaan. Temasuk didalamnya adalah upaya pelestarian DAS.
Adapun pengelolaan kawasan ini diarahkan pada :
1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami penurunan fungsi melalui
pengembangan vegetasi tanaman tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap
permukaan tanah dan resapan air;
2. Pengoptimalan fungsi hutan lindung di wilayah DAS dan daerah sekitar waduk;
3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.
V - 3
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai,
kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan sempadan irigasi.
5.1.2.1 Kawasan Sempadan Pantai
Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting
untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan ekosistem seperti perlindungan
hutan bakau (mangrove) serta ekosistem laut lainnya, yang terdapat di kawasan pesisir
Kabupaten Lamongan. Kriteria penetapan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian
pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan perlindungan
sempadan pantai di Kabupaten Lamongan berada di 2 (dua) kecamatan yang direncanakan
seluas kurang lebih 423 ha terletak di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.
Tabel 5.1.
Luas Sempadan Pantai di Kabupaten Lamongan
No Kecamatan Luas Sempadan Pantai (Ha)
1 Paciran 273
2 Brondong 151
Total 423
Sumber : Hasil Rencana 2011
Pada kawasan sempadan pantai terdapat fungsi budidaya seperti perikanan, pariwisata, dan
permukiman. Guna menjaga kawasan sekitar pantai dari kerusakan lingkungan dan kerusakan
ekosistem pantai, maka perlu adanya perlindungan terhadap sempadan pantai, dan untuk
mengantisipasi gelombang pasang dan bahaya tsunami. Sehingga dilakukan pembatasan
perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan
setempat. Pengelolaan kawasan sempadan pantai dilakukan dengan :
1. Perlindungan kawasan sempadan pantai di Kecamatan Brondong dan Paciran yaitu jarak
100 meter dari pasang tertinggi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang
menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
2. Pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir yaitu
Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang terdapat ekosistem bakau, terumbu
karang, padang lamun, dan estuaria harus dilindungi dari kerusakan;
3. Pada kawasan sepanjang pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung juga memiliki
fungsi sebagai kawasan budidaya seperti :
� Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Paciran dan Brondong,
� Pariwisata yaitu WBL (Wisata Bahari Lamongan) di Kecamatan Paciran;
� Kawasan Industri LIS di Kecamatan Paciran;
� Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Brondong;
� Pelabuhan ASDP di Kecamatan Paciran;
� Pelabuhan Sedayulawas di Kecamatan Brondong;
Pengembangan kawasan tersebut diatas harus dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan
yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir.
4. Melakukan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
5. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung
pantai;
6. Bangunan di pantai diarahkan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada
di sempadan pantai seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
7. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek
wisata dan penelitian; serta
8. Dalam skala besar diperlukan penetapan zona lindung di wilayah pesisir utara Kabupaten
Lamongan sebagai kawasan Industri dan Pariwisata.
5.1.2.2 Kawasan Sempadan Sungai
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang “Garis sempadan
sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai” menjelaskan
bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi
kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya
dengan mengamankan daerah sekitarnya. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang
kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.
V - 4
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Dalam pasalnya yang ke-3 (ketiga), dijelaskan bahwa penetapan kawasan sempadan sungai
dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan
pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk embung dan waduk dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Adapun penetapan kawasan sempadan sungai di
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
A. Garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut (Pasal enam) :
1. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-
kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
2. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
B. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan diperkotaan
didasarkan pada kriteria berikut (Pasal tujuh):
1) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima
ratus) Km2 atau lebih dengan garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100
(seratus) m, termasuk sungai besar di Kabupaten Lamongan ini antara lain adalah :
Sungai Bengawan Solo, Kali Blawi dan Kali Lamong.
2) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari
500 (lima ratus) Km2 dengan garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, termasuk pada wilayah ini adalah
seluruh anak Sungai Bengawan Solo.
C. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan
didasarkan pada kriteria (Pasal delapan):
(1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan
ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan;
(2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua
puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
(3) Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis
sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai
pada waktu ditetapkan.
Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas ± 2.020 ha, yang meliputi Kecamatan Babat,
Deket, Glagah, Kalitengah, Karanggeneng, Karangbinangun, Kembangbahu, Lamongan, Laren,
Maduran, Mantup, Pucuk, Sambeng, Sekaran, Sukodadi, Sukorame, Sugio, Tikung, Kedungpring,
Modo, Ngimbang, Bluluk, Brondong, Paciran dan Turi.
Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan dengan pembatasan kegiatan budidaya yang
dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
Pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain dilakukan dengan :
a. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi
lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;
b. Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau
pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;
c. Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan
seperti arung jeram, out bond dan kepramukaan;
d. Sungai yang arusnya lemah dan tidak menyebabkan timbulnya banjir dapat digunakan untuk
pariwisata; serta
e. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui
penataan kawasan tepian sungai.
5.1.2.3 Kawasan Sekitar Waduk dan Embung
Kawasan sekitar waduk atau bendungan adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau
bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk
atau bendungan. Pasal ke- 10 dalam Permen No.63/1993 menyebutkan penetapan garis
sempadan embung, waduk, mata air, dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut
mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut:
a. Untuk embung dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
b. Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 200 (dua ratus) meter di
sekitar mata air; dan
c. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan
sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur
hijau.
V - 5
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Kabupaten Lamongan memiliki 2 waduk besar yaitu Waduk Gondang dan Waduk Prijetan yang
mana selain berfungsi sebagai pengairan, juga sebagai sumber mata air dan wisata. Waduk
Gondang dan Waduk Prijaten memiliki total perlindungan waduk seluas 1.134,85 Ha. Guna
meminimasi adanya erosi dan sedimentasi pada waduk, maka perlu upaya perlindungan
sepanjang sungai dari kerusakan lingkungan terutama mulai dari hulu sungai dan kawasan
lindung bawahannya. Pengamanan terhadap sepanjang DAS Bengawan Solo juga perlu dilakukan
dengan menerapkan ketentuan-ketentuan sempadan sungai yang dilakukan secara lintas
wilayah.
Kawasan sekitar waduk dan embung direncanakan seluas ± 5.779 ha, terletak di :
a. Kecamatan Sugio seluas ± 691 ha;
b. Kecamatan Sukodadi seluas ± 105 ha;
c. Kecamatan Kembangbahu seluas ± 181 ha;
d. Kecamatan Turi seluas ± 23 ha;
e. Kecamatan Lamongan seluas ± 43 ha;
f. Kecamatan Tikung seluas ± 295 ha;
g. Kecamatan Sarirejo seluas ± 401 ha;
h. Kecamatan Deket seluas ± 110 ha;
i. Kecamatan Karangbinangun seluas ± 26 ha;
j. Kecamatan Sekaran seluas ± 1.173 ha;
k. Kecamatan Maduran seluas ± 202 ha;
l. Kecamatan Kalitengah seluas ± 5 ha;
m. Kecamatan Pucuk seluas ± 332 ha;
n. Kecamatan Kedungpring seluas ± 321 ha;
o. Kecamatan Modo seluas ± 319 ha;
p. Kecamatan Babat seluas ± 415 ha;
q. Kecamatan Laren seluas ± 404 ha;
r. Kecamatan Mantup seluas ± 255 ha;
s. Kecamatan Ngimbang seluas ± 34 ha;
t. Kecamatan Sambeng seluas ± 444 ha.
Pengelolaan kawasan sempadan waduk dilakukan dengan:
1. Perlindungan sekitar waduk/embung untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi
lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
2. Waduk selain untuk irigasi, pengendali air, perikanan, sumber energi listrik juga untuk
pariwisata. Untuk itu diperlukan pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di
atasnya;
3. Waduk yang digunakan untuk pariwisata seperti di Waduk Gondang - Kecamatan Sugio,
Waduk Prijaten – Kecamatan Kedungpring. Untuk kepentingan pariwisata diijinkan
membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground
cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak
berhubungan dengan konservasi waduk.
Gambar 5.1. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio
5.1.2.4 Kawasan Sekitar Mata Air
Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat
penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria penetapan kawasan sekitar mata
air adalah perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.
Keberadaan sumber mata air di wilayah Kabupaten Lamongan di mana lokasinya cukup banyak
dan tersebar di beberapa kecamatan. Perlindungan terhadap sumber mata air dilakukan dengan
pembatasan kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan
sekitarnya.
Kawasan sekitar mata air, meliputi :
a. Kecamatan Sugio;
b. Kecamatan Paciran;
c. Kecamatan Solokuro;
d. Kecamatan Brondong;
e. Kecamatan Kembangbahu;
f. Kecamatan Mantup;
g. Kecamatan Ngimbang;
h. Kecamatan Sambeng;
i. Kecamatan Kedungpring;
V - 6
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
j. Kecamatan Modo;
k. Kecamatan Bluluk; dan
l. Kecamatan Sukorame.
Pengelolaan kawasan sekitar mata air antara lain dilakukan dengan :
1. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan
menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
2. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
3. Sumber air yang digunakan untuk pariwisata seperti di Waduk Gondang - Kecamatan
Sugio. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk
pariwisata peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.
Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri;
4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground
cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang
tidak berhubungan dengan konservasi mata air.
5.1.2.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang
atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian RTH
kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang
dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara
umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau
sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau
halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Pada kawasan perkotaan, pengembangan RTH perkotaan diarahkan pada pengembangan hutan
kota yang dapat difungsikan sebagai fungsi ganda. Pengembangan RTH di Kota Lamongan lebih
diarahkan pada fungsi hutan kota yang memiliki fungsi ganda. Pengembangan hutan kota ini
lebih ditekankan dengan asumsi untuk mempersiapkan Kabupaten Lamongan dalam
mempertahankan keseimbangan wilayah akibat perkembangan kawasan terbangun. Rencana
pengembangan untuk RTH Perkotaan meliputi seluruh kawasan perkotaan tiap kecamatan.
Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Lamongan adalah paling sedikit 30 % dari
luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja di tanam. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 % dan RTH privat
sebesar 10%. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan
hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem
kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun
sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang
diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/kawasan
perkotaan.
Proporsi RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan agar
proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan
pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi
RTH di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Lamongan, maka pemerintah, masyarakat, dan
swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Adapun area RTH
yang ada di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 10624,43 ha, yang terdiri atas :
a. jalur hijau;
b. lahan – lahan sekitar kawasan konservasi, kawasan pusat kota dan kawasan perlindungan
ataupun kawasan sempadan;
c. lahan – lahan berupa taman sebagai kawasan konservasi, estetika dan rekreasi kota;
d. lahan – lahan sekitar bangunan perumahan dan bangunan umum; dan
e. makam.
Perkembangan Kabupaten Lamongan berimplikasi pada peningkatan tumbuhnya fungsi
perumahan dan permukiman sehingga pengembang perumahan diprediksikan akan banyak
berkembang. Pada kawasan perumahan yang dikembangkan oleh pengembang/developer
ditekankan selain penyediaan RTH Taman juga harus menyediakan lahan untuk fungsi RTH
makam, karena hal ini akan menjadi suatu masalah tersendiri jika tidak ada penekanan pada
fungsi ini.
Upaya penanganan/pengelolaan RTH Perkotaan adalah :
a. Peningkatan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya RTH melalui gerakan Kota hijau
(Green Cities);
V - 7
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
b. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran
swasta dan masyarakat melalui bentuk – bentuk kerjasama yang saling menguntungkan;
c. Mengembangkan proyek – proyek percontohan RTH berbagai jenis dan bentuk yang ada di
beberapa wilayah kota;
d. Penetapan RTH sebagai prasarat utama dalam pemberian izin atau rekomendasi bagi pihak
yang hendak membangun suatu kawasan.
5.1.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yeng terdapat di Kabupaten Lamongan
adalah kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
5.1.3.1 Kawasan Pantai Berhutan Bakau
Kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk
melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat
berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air
laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.
Kawasan pantai berhutan bakau yang jaraknya dari garis air surut terendah ke arah darat
sebesar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan.
Kawasan pantai berhutan bakau ini memiliki fungsi penyeimbang lingkungan pantai sehingga
harus dilestarikan, diperluas melalui reboisasi bakau. Potensi kawasan ini juga untuk tambak
dan alih fungsi bakau untuk tambak direncanakan maksimum 20% dari total bakau yang ada.
Rencana penetapan untuk perlindungan kawasan hutan bakau yang terdapat di Kabupaten
Lamongan, meliputi:
a. kawasan hutan bakau di Kecamatan Brondong, seluas kurang lebih 12 ha; dan
b. kawasan hutan bakau di Kecamatan Paciran, seluas kurang lebih 13 ha.
5.1.3.2 Kawasan Cagar Budaya
Di Kabupaten Lamongan yang merupakan kawasan cagar budaya non gedung sekaligus menjadi
kawasan dengan fungsi sebagai tempat pariwisata adalah Monumen Van Der Wijck di Kecamatan
Paciran.
Gambar 5.2. Cagar Budaya Makam Sunan Drajat, Makam Nyai Ratu Andongsari dan
Monumen Van Der Wijck
Rencana pengelolaan kawasan konservasi budaya dan sejarah meliputi :
1. Pada kawasan sekitar monumen harus dikonservasi untuk kelesrarian dan keserasian benda
cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan
monumen tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
2. Monumen juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan
pengembangan jalur wisata yang menjadikan monumen sebagai salah satu obyek wisata yang
menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda peninggalan dan tujuan
pendidikan dasar-menengah;
3. Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem
disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
4. Penetapan kawasan yang dilestarikan baik di perkotaan maupun perdesaan disekitar benda
cagar budaya. Juga menjadikan benda cagar budaya sebagai orientasi bagi pedoman
pembangunan pada kawasan sekitarnya.
Cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan gedung meliputi :
a. Monumen van Der Wijck, di Kecamatan Brondong.
b. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran;
c. Makam Sendang Duwur, di KecamatanPaciran;
d. Makam Jaka Tingkir, di Kecamatan Maduran;
e. Makam Nyai Putri Andongsari, di Kecamatan Ngimbang; dan
f. Situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Upaya penanganan/pengelolaan kawasan perlindungan cagar budaya untuk lingkungan bangunan
gedung :
a. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem
disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi;
V - 8
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
b. penetapan kawasan yang dilestarikan baik di perkotaan maupun perdesaan disekitar benda
cagar budaya, juga menjadikan benda cagar budaya sebagai orientasi bagi pedoman
pembangunan pada kawasan sekitarnya.
5.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam
Rawan Bencana yang terdapat di Kabupaten Lamongan adalah bencana banjir, bencana
gelombang pasang dan abrasi.
A. Rawan Bencana Banjir
Luas seluruh kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lamongan mencapai 20.517,06 Ha
atau sekitar 11,32 % dari luas wilayah, meliputi :
a. Kecamatan Babat;
b. Kecamatan Sekaran;
c. Kecamatan Maduran;
d. Kecamatan Laren;
e. Kecamatan Karanggeneng;
f. Kecamatan Kalitengah;
g. Kecamatan Glagah;
h. Kecamatan Karangbinangun;
i. Kecamatan Turi;dan
j. Kecamatan Deket.
Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya
kawasan hijau di sekitar daerah sungai, dan banyak terdapat kawasan budidaya di sekitar
kawasan konservasi.
Gambar 5.3. Upaya Penanggulangan Kawasan Rawan Banjir
Berdasarkan kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan
genangan periodik adalah :
1. Pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai secara lintas wilayah melalui
Pengelolaan DAS Bengawan Solo.
2. Pengelolaan Irigasi dengan memanfaatkan DAS Bengawan Solo.
3. Melakukan Penghijauan pada sepanjang aliran sungai.
4. Melakukan Perlindungan Hutan pada Kawasan sekitar sungai.
5. Pembuatan tanggul pada kawasan daerah aliran sungai dengan prioritas pada kawasan
dataran dan rawan banjir;
6. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta
7. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan
wilayah lain.
8. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir dan bencana alam
lainnya sebagai kawasan terbangun;
Jalur evakuasi bencana untuk menanggulangi bahaya banjir, meliputi :
• Jalur yang melalui jalan Kecamatan Sekaran - Kecamatan Maduran - Kecamatan Laren –
Kecamatan Babat;
• Jalur yang melalui jalan Kecamatan Karanggeneng - kecamatan Sukodadi;
• Jalur yang melalui jalan Kecamatan Kalitengah - kecamatan Sukodadi;
• Jalur yang melalui jalan Kecamatan Karangbinangun - kecamatan Deket; dan
• Jalur yang melalui jalan Kecamatan Glagah – kecamatan Deket;
B. Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi Pantai
Rawan bencana berupa rawan gelombang pasang perlu diantisipasi pada kawasan pantura yaitu
di pesisir Brondong dan Paciran. Kawasan ini merupakan kawasan dengan intensitas
pengembangan yang tinggi terutama untuk kegiatan-kegiatan budidaya. Untuk menyeimbangkan
V - 9
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
kelestarian lingkungan sekitar pantai dan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya
bencana terutama bencana gelombang pasang, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan
sejak dini.
Adapun upaya penanggulangan untuk mengantisipasi kemungkinan rawan gelombang pasang,
sebagai berikut :
1. Memelihara ekosistem sekitar pantai seperti Hutan Mangrove;
2. Perlindungan terhadap hutan bakau/mangrove, terumbu karang untuk mencengah
terjadinya intrusi air laut.
Gambar 5.4. Upaya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sekitar Pantai
5.1.5 Kawasan Lindung Geologi
Kawasan lindung geologi yang terdapat di Kabupaten Lamongan adalah merupakan kawasan
cagar alam geologi. Daerah yang merupakan kawasan cagar alam geologi adalah Goa Maharani
di Kecamatan Paciran yang merupakan bentukan batuan sedimen yang membentuk stalakmit
dan stalaktit. Goa Maharani saat ini sudah dikonservasi dan menjadi tempat wisata.
Upaya penanganan/pengelolaan kawasan cagar alam geologi, meliputi :
a. pengembangan dan pengelolaan kawasan sebagai kawasan pariwisata dan ilmu pengetahuan
alam;
b. pengembangan kegiatan penelitian;
c. tetap mempertahankan fungsi lindung.
Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi penetapan kawasan lindung, lihat Peta 5.1. Peta
Penetapan Kawasan Lindung.
V - 10
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
V - 11
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan,
kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pesisir.
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor
kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus
dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).
b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor
kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124
(seratus dua puluh empat).
c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:
• memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah
skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau
• merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung
dan daya tamping lingkungan.
(2) Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat
diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
(3) Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria :
a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau
d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
(4) Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:
a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri
pengolahan hasil perikanan; dan/atau
b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
(5) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas
pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan
panas bumi, serta air tanah. Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan
peta/data geologi;
b. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan
secara berkelanjutan; dan/atau
c. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil.
(6) Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria :
a. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. Tidak mengubah lahan produktif.
(7) Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria :
a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau
b. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
(8) Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria :
a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
(9) Kawasan peruntukan lainnya yang terdiri atas kawasan Pesisir dan sektor informal.
5.2.1 Kawasan Hutan Produksi
Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 3 KPH, yaitu KPH
Mojokerto, KPH Tuban dan KPH Jombang. Hutan produksi yang dikelola oleh KPH Mojokerto
adalah seluas 23.889 Ha, KPH Tuban seluas 8.112 Ha dan KPH Jombang seluas 1.463 Ha. Total
luas hutan produksi di Kabupaten Lamongan adalah 33.464 ha.
Kerusakan kawasan hutan yang terjadi akan mengakibatkan makin meluasnya lahan kritis,
berkurang atau hilangnya sumber air, terjadi erosi serta pendangkalan aliran sungai yang sampai
saat ini belum diatasi.
V - 12
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Pengembangan luas hutan di Kabupaten Lamongan yang masih kurang, terbentur dengan kurang
tersedianya lahan serta kegiatan pembangunan wilayah. Oleh sebab itu, di tempuh upaya lain
dengan pemanfaatan kawasan resapan air yang sebagian besar merupakan kawasan hutan yang
dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan dengan fungsi hutan.
Gambar 5.5. Gambar 5.5 Kawasan Hutan di Kabupaten Lamongan
Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya bencana erosi, banjir,
sedimentasi, dan menurunnya fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan, unsur hara
tanah, air tanah, dan air permukaan. Temasuk didalamnya adalah upaya pelestarian DAS.
Sebagian kawasan ini telah mengalami alih fungsi untuk kawasan budidaya terutama
permukiman perdesaan, pengembangan hortikultura, pertanian tanaman pangan semusim, dan
perkebunan. Adapun pengelolaan kawasan ini diarahkan pada :
1. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
2. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai
ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan
perlindungan seperti hutan.
Keberadaan hutan produksi di Kabupaten Lamongan dimana pada kawasan ini merupakan
kawasan yang perlu dilindungi dan untuk peningkatan dari nilai manfaat (hutan produksi)
melalui penerapan sistem tebang pilih, pemanfaatan sebagai lokasi wisata dengan tetap
menerapkan asas kelestarian ekosistemnya, penerapan sistem penjarangan.
Pengembangan hutan guna meningkatkan fungsi penghijauan, melestarikan kawasan, sekaligus
mencegah erosi dan meningkatkan nilai ekonomi lahan. Pengolahan hasil hutan produksi,
dikelola untuk upaya peningkatan hasil dan mutu dalam bentuk-bentuk yang menarik konsumen.
Diharapkan dengan peningkatan hasil produksi sektor kehutanan, dapat mendorong
perkembangan kegiatan industri yang mengelolanya, sehingga diharapkan adanya multiplier
effect.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 28/1985 tentang Perlindungan Hutan, pasal ke- 2 yaitu
tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi
fungsinya. Dilanjutkan dalam pasalnya yang ke-3 yaitu dilakukan segala usaha, kegiatan,
tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit,
serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.
Pengaturan zoning kawasan hutan ini berkaitan dengan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Alam. Sesuai PP No. 34 Tahun 2002 yang berhak mengeluarkan Ijin untuk Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten dalam hal IUPHHK harus melaksanakan
pemantauan secara ketat berdasar prinsip Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)
melalui dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) IUPHHK dan melakukan pengawasan pelaksanaannya di lapangan.
Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan produksi, meliputi :
a. beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan
tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
b. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan
kesempatan kerja yang lebih banyak;
c. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui program pengelolaan hutan
bersama masyarakat;
d. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk
diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
e. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan
rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
Gambar 5.6. Hutan Produksi
V - 13
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 maka secara umum Pemanfaatan hutan,
bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat
secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Peraturan Pemerintah No. 06 tahun
2007 merinci lebih detail lagi bahwa, pemanfaatan hutan secara lestari wajib memenuhi
kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup kriteria dan indikator
aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Selanjutnya kriteria dan indikator tersebut dijabarkan dalam
Keputusan Menteri Kehutanan No. 4795/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 tentang Kriteria
dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan, yang berupa
• Kelestarian fungsi produksi : Pengelolaan hutan yang mampu menjamin kelestarian
usaha melalui pengaturan hasil dari sumber daya yang berkelanjutan (sustainable forest
management).
• Kelestarian fungsi ekologi/lingkungan diartikan sebagai terpeliharanya viabilitas dan
fungsi ekosistem hutan dan ekosistem-ekosistem di sekitarnya pada level yang sama atau
lebih tinggi. Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap
mempertahankan produktivitas, dan kemampuannya untuk pulih kembali. Fungsi ini
menghendaki pelaksanaan pengelolaan hutan yang menghargai atau didasarkan pada
proses-proses alami.
• Kelestarian fungsi sosial mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma
sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila sesuai
dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui ambang batas toleransi
komunitas setempat terhadap perubahan akibat pengelolaan hutan.
Gambar 5.7. Pembukaan lahan hutan untuk perladangan
Kawasan hutan diwilayah Kabupaten Lamongan terletak diketinggian antara 100 – 400 meter
dpl. Adapun pengawasan dan perlindungan disekitar wilayah konservasi tersebut sangat
diperlukan guna menghindari terjadinya bahaya tanah longsor yang diakibatkan oleh adanya
proses penggundulan hutan sehingga tanah tidak dapat menyerap air.
Selain itu terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelerengan tinggi
(kelerengan sekitar 40 %) diantaranya Kecamatan Sukorame, Ngimbang dan Sambeng yang juga
merupakan kawasan hutan lindung mutlak. Keberadaan kawasan hutan lidung harus tetap dijaga
dari adanya penggunaan lahan baik pertanian dengan sistem terasiring bahkan perkembangan
permukiman penduduk, sedangkan pada wilayah kecamatan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai
hutan produksi terbatas dengan tetap memperhatikan konsep konservasi dan pelestarian,
sehingga pengelolaannya tidak menyebabkan kerusakan terhadap kawasan hutan.
5.2.2 Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan hutan rakyat yang ada di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 7.098 ha dari total
luas wilayah Kabupaten Lamongan, yang tersebar di seluruh Kecamatan. Upaya
penanganan/pengelolaan kawasan hutan rakyat meliputi :
a. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan
kesempatan kerja yang lebih banyak;
b. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program rehabilitasi hutan dan lahan;
c. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk
diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
d. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan
rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
5.2.3 Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Lamongan secara keseluruhan seluas 91.458,91
ha dengan rincian: pertanian lahan basah (sawah) seluas 79.320 ha dan pertanian lahan
kering/hortikultura (bukan sawah) seluas 12.138,91 ha. Dimana untuk kawasan jenis ini
keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan.
Pengembangan kawasan pertanian dilakukan dengan :
1. Pada setiap kawasan sentra produksi di perdesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa
modern, juga pasar komoditas unggulan;
2. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya
pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan ke Kecamatan Ngimbang sebagai
kawasan prioritas pengembangan, serta Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup,
Kecamatan Bluluk dan Kecamatan Sugio;
V - 14
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
3. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri
pengolahan pertanian dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor
ini harus tetap di pacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif;
serta
4. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan eksport.
Gambar 5.8. Model Agribisnis di Kawasan Agropolitan
Kawasan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan dan
peternakan.
5.2.3.1 Pertanian Tanaman Pangan
Kawasan pertanian tanaman pangan banyak dijumpai pada wilayah bagian tengah utara dan
tengah selatan Kabupaten Lamongan. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi :
a. Sawah beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana seluas kurang lebih 45.841 (empat
puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) ha ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan (LP2B) dengan luas 45.841 ha atau 25,29 %. Sawah jenis ini tersebar
di Kecamatan Lamongan, Kembangbahu, Tikung, Sarirejo, Sukodadi, Pucuk, Deket, Turi,
Karangbinangun, Glagah, Kalitengan, Sugio, Kedungpring, Modo, Karanggeneng, Sekaran,
Maduran, Babat, Laren, dan Solokuro;
Tabel 5.2.
Luas Pertanian Tanaman Pangan
NO URAIAN LUAS (ha)
1 Sawah beririgasi teknis 14.730
2 Sawah beririgasi setengah teknis 10.551
3 Sawah beririgasi sederhana 20.560
JUMLAH 45.841
Sumber : LDA Kab Lamongan 2007
b. sawah tadah hujan seluas kurang lebih 33.479 ha atau 18,47% tersebar di seluruh Kecamatan.
Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka
untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan sawah
abadi pertanian pangan ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan
dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis
dan sederhana menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan
penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya.
Selain itu upaya mempertahankan luasan kawasan pertanian di Kabupaten Lamongan juga dapat
dilakukan dengan cara :
1. Pengembangan prasarana pengairan;
2. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur; serta
3. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.
4. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan
peruntukannya.
5. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial, dengan
menyusun perda sebagai satu dasar hukum yang mengatur pembatasan kegiatan
pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial
6. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan
pada beberapa kawasan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung tanah, daya
dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian yang ada saat ini. Upaya
ekstensifikasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kelas lahan perkebunan menjadi
lahan pertanian produktif.
Produksi Tanaman Komoditi Unggulan (Pangan, Hortikultura,
Perkebunan)
Peternakan (Komoditi Unggulan)
- Komoditi Unggulan Segar
- Produk Olahan
(Industri kecil/RT)
Perikanan (Pembenihan & Pembesaran)
Bahan Organik Kotoran
Pasar
Sub Terminal Agribisnis
V - 15
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
7. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah
Kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang sesuai dengan jenis tanaman yang cocok
dan produksi yang dominan.
Gambar 5.9. Kawasan pertanian di Kabupaten Lamongan
Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan adalah sebagai berikut :
a. Padi : Sukorame, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi,
Lamongan, Tikung, Sarirejo, Glagah, Turi, Kalitengah,
Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren.
b. Jagung : Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Kembangbahu, Glagah,
Solokuro, Paciran dan Brondong.
c. Ubi Kayu : Modo, Tikung, Karanggeneng, Solokuro, Paciran dan Brondong.
d. Ubi Jalar : Ngimbang, Sugio, Sukodadi dan Kalitengah
e. Kacang Tanah : Kembangbahu, Karanggeneng, Solokuro, Paciran dan Brondong.
f. Kacang Hijau : Bluluk, Kembangbahu, Sugio, Pucuk, Tikung, Karanggeneng,
Sekaran, Maduran dan Solokuro.
g. Kedelai : Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Tikung, Sarirejo, Laren
dan Paciran.
h. Sorghum : Babat
5.2.3.2 Pertanian Hortikultura
Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan
Lamongan, Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Mantup, Kecamatan
Sambeng, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk dan Kecamatan
Sugio. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing.
Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Buah-Buahan
a. Semangka : Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Karanggeneng dan Sekaran.
b. Blimbing : Ngimbang, Mantup, Sugio, Sukodadi, Lamongan, Deket, Maduran,
Laren dan Solokuro.
c. Jambu Biji : Sugio, Pucuk, Sukodadi, Tikung, Deket, Glagah, Sekaran dan
Paciran.
d. Alpukat : Ngimbang.
e. Jeruk siam : Solokuro dan Paciran.
f. Nangka : Mantup, Sugio, Deket, Solokuro dan Paciran.
g. Pepaya : Bluluk, Sambeng, Kembangbahu, Tikung dan Solokuro.
h. Mangga : Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Babat,
Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Karangbinangun, Maduran
dan Solokuro.
i. Pisang : Kembangbahu, Kedungpring, Modo, Pucuk, Lamongan, Sarirejo,
Deket, Glagah, Turi, Maduran, Laren dan Brondong.
j. Salak : Sambeng, Solokuro dan Paciran.
k. Sawo : Sukorame, Sambeng, Mantup, Solokuro dan Brondong.
l. Rambutan : Solokuro.
m. Sirsak : Ngimbang, Sugio, Babat, Tikung dan Solokuro.
n. Jambu air : Sugio, Pucuk, Tikung, Glagah, Karangbinangun, Sekaran dan
Laren.
o. Nanas : Ngimbang
p. Sukun : Sambeng, Kembangbahu dan Solokuro.
q. Markisa : Sukodadi
r. Jeruk besar : Ngimbang
s. Blewah : Sukorame, Kembangbahu, Modo dan Karangbinangun.
2. Sayuran
a. Bawang Merah : Sukorame, Bluluk, Ngimbang dan Sugio.
b. Sawi : Sugio
c. Tomat : Sukodadi, Glagah dan Maduran.
d. Kangkung : Mantup, Kembangbahu dan Tikung.
e. Cabe rawit : Ngimbang, Sambeng, Babat, Sukodadi, Tikung, Deket dan
Solokuro.
V - 16
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
f. Bawang daun : Bluluk, Sugio, Pucuk, Turi, Laren, Solokuro, Paciran dan
Brondong.
g. Kacang panjang : Sugio, Glagah dan Karanggeneng.
h. Ketimun : Sugio, Sukodadi dan Lamongan.
i. Cabe besar : Babat, Glagah, Karanggeneng dan Laren.
j. Terong : Babat, Sukodadi, Sekaran dan Maduran.
k. Bayam : Sugio.
5.2.3.3 Kawasan Perkebunan
Di Kabupaten Lamongan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan,
dimana untuk pemanfaatan dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan
kawasan. Luas kawasan perkebunan di Kabupaten Lamongan sebesar 9.919,14. Rencana
pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lamongan adalah 90% dari luas perkebunan
eksisting yaitu seluas 8.927 ha yang tersebar di Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk,
Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kembangbahu,
Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Babat, Kecamatan
Karanggeneng, Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran dan Kecamatan
Brondong.
Sektor berikutnya adalah perkebunan dengan jenis komoditi yang paling tinggi adalah tebu
dengan jumlah produksi 15.436,496 ton per tahun dan Kecamatan Mantup adalah penghasil
komoditi tebu terbesar yaitu 5.115,004 ton per tahun. Potensi di sektor perkebunan sangat
ditunjang dan tergantung pada kesesuaian dan kemampuan tanah terhadap jenis tanaman yang
ada. Potensi perkebunan jenis komoditi tebu sangat dimanfaatkan oleh penduduk karena untuk
pengolahan komoditi ini, cukup mudah dan relatif cepat masa panennya. Untuk satu kali tanam,
petani tebu dapat memanen sebanyak 3 kali dengan biaya produksi cukup murah.
Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim
akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama
masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah :
1. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil
komoditi;
2. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi ;
3. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak
atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan
yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi
area pertanian tanaman pangan;
4. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai
dengan rencana, seperti kelapa, tebu, tembakau, kapas dan kenaf;
5. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
6. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
7. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.
Arahan pengembangan kawasan perkebunan berdasarkan komoditas masing – masing kecamatan,
yaitu :
a. Cabe jamu : Mantup dan Sugio.
b. Kenaf : Laren.
c. Tembakau rakyat : Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Modo,
Kedungpring, Sugio dan Babat.
d. Tebu : Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu,
Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan,
Tikung, Sarirejo, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong.
e. Wijen : Pucuk, Babat, Sukodadi dan Modo.
5.2.3.4 Kawasan Peternakan
Ternak besar (sapi) terdapat di Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Sarirejo. Pengembalaan
ternak dilakukan ada yang secara bersama – sama dengan pertimbangan lahan yang masih sulit.
Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam, kambing) pendistribusian sudah cukup
merata pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan dan setiap penduduk
rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil.
Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan bibit ternak besar dan kecil ruminansia di Kecamatan Paciran, Brondong,
Solokuro, Laren, Babat, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Tikung,
Kembangbahu dan Sarirejo;
2. Pengembangan penggemukan (fattening) di Kecamatan Kedungpring, Sugio, Lamongan,
Sukodadi, Pucuk, Karanggeneng, Kalitengah, Sekaran, Karangbinangun, Deket dan Glagah;
3. Pengembangan ayam buras tersebar di 27 kecamatan;
4. Pengembangan itik di daerah Bonorowo;
5. Pengembangan kambing/domba diprioritaskan di daerah kering;
6. Pengembangan ayam ras tersebar di 27 kecamatan kecuali di daerah Bonorowo;
V - 17
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
7. Pengembangan puyuh di kawasan perkotaan.
Adapun arahan pengembangan kawasan peternakan untuk kecamatan lain, juga tersedia padang
gembalaan yang sifatnya padang gembalaan bersama atau berkelompok untuk pemilik ternak di
desa-desa, dengan fasilitas yang tersedia adalah dokter hewan, pemenuhan pakan dan air serta
kandang hewan. Untuk meningkatkan hasil produksi peternakan, maka program yang perlu di
kembangkan adalah:
• Pengembangan budi daya ternak melalui kawin suntik
• Pemeliharaan ternak secara lebih baik, mencakup pemberian pakan dan perlindungan
terhadap penyakit hewan
• Untuk mengantisipasi berkurangnya sumber makanan ternak, maka untuk wilayah-wilayah
yang potensial dalam pengembangan ternak besar dapat dikembangkan kegiatan penanaman
rumput gajah
• Mengembangkan program peremajaan ternak secara berkala untuk mengantisipasi
penurunan jumlah ternak.
5.2.4 Kawasan Perikanan
Perikanan dapat dibagi dalam tiga kelompok utama yakni perikanan tangkap, perikanan
budidaya dan pengolahan ikan. Kawasan perikanan dikembangkan di kolam, sungai, tambak,
sawah tambak dan perikanan laut. Masyarakat Kabupaten Lamongan membuka lahan sawah
biasanya pada waktu musim kemarau saja sedangkan pada musim hujan sawah tersebut
dijadikan sebagai sawah tambak. Luas area sawah tambak adalah sebesar 23.774,73 ha. Adapun
pengembangan perikanan darat adalah :
1. Perikanan kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata di seluruh Kabupaten
Lamongan;
2. Perikanan tambak dan laut hanya terdapat di Kecamatan Paciran dan Brondong;
3. Perikanan sawah tambak hampir di seluruh kecamatan, kecuali kecamatan Sukorame,
Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Kembangbahu, Kedungpring, Solokuro, Paciran dan Brondong.
Potensi pengembangan untuk perikanan di sesuaikan dengan komoditas unggulan tiap
kecamatan. Pengembangan perikanan tersebut adalah :
a. Sungai : Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio,
Kedungpring, Modo, Babat, Sukodadi, Tikung, Karanggeneng,
Sekaran dan Laren.
b. Kolam : Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio,
Kedungpring, Modo, Babat, Sukodadi, Lamongan, Tikung,
Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran dan Solokuro.
c. Tambak : Paciran dan Brondong.
d. Sawah tambak : Pucuk, Lamongan, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi,
Kalitengah, Karanggeneng dan Maduran.
Untuk perikanan tangkap atau perikanan laut akan dikembangkan sebagai berikut :
1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong;
2. Pengembangan TPI di Kecamatan Brondong dan Paciran;
3. Pengolahan hasil ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong.
Rencana pengembangan kawasan perikanan, meliputi:
(1) Pengembangan perikanan tangkap meliputi :
a. perikanan tangkap di Kecamatan Brondong;
b. perikanan tangkap di Kecamatan Paciran;
(2) Pengembangan budidaya perikanan, dengan luas keseluruhan kurang lebih 23.775 ha
meliputi:
a. perikanan budidaya air payau atau tambak, terletak di Kecamatan Brondong, Kecamatan
Paciran dan Kecamatan Glagah dan Kecamatan Karangbinangun
b. perikanan budidaya air tawar terletak menyebar di hampir seluruh kecamatan di
Kabupaten Lamongan.
c. perikanan kolam dan sungai, terletak menyebar merata hampir di seluruh Kabupaten
Lamongan
d. perikanan tambak, luasnya kurang lebih 1.380 ha.
e. perikanan sawah tambak, luasnya kurang lebih 23.775 ha meliputi:
1. Kecamatan Mantup;
2. Kecamatan Sugio;
3. Kecamatan Modo;
4. Kecamatan Babat;
5. Kecamatan Pucuk;
6. Kecamatan Sukodadi;
7. Kecamatan Lamongan;
8. Kecamatan Tikung;
9. Kecamatan Sarirejo;
10. Kecamatan Deket;
V - 18
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
11. Kecamatan Glagah;
12. Kecamatan Karangbinangun;
13. Kecamatan Turi;
14. Kecamatan Kalitengah;
15. Kecamatan Karanggeneng;
16. Kecamatan Sekaran;
17. Kecamatan Maduran; dan
18. Kecamatan Laren.
(3) Pengembangan pengolahan meliputi :
a. Pengembangan minapolitan di Kecamatan Paciran,Kecamatan Brondong dan Kecamatan
Glagah;
b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong; dan
c. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Brondong dan Kecamatan
Paciran.
5.2.5 Kawasan Pertambangan
Pertambangan merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan
kegiatan mulai dengan pencarian dan pembuktian, penggalian dan pengelolaan sampai ke
pemasaran untuk digunakan dalam industri selanjutnya. Pertambangan di Kabupaten Lamongan
termasuk ke dalam minyak bumi dan gas yaitu berupa pengeboran minyak yang terdapat di Desa
Balongwangi, Kecamatan Tikung dengan luas sebesar 20 Ha atau sebesar 0,012 % dari luas
wilayah. Sedangkan pertambangan mineral yang berupa pertambangan batuan di Kecamatan
Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Babat, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sambeng,
Kecamatan Sugio, Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Mantup dengan luas kurang lebih 1.200
(seribu dua ratus) ha.
Masalah atau dampak negatif yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan minyak bumi dan
gas, mineral dan batubara antara lain :
1. Bentuk topografi akan berubah (khusus untuk daerah perbukitan) dan meninggalkan bentang
alam yang rusak dan gersang.
2. Tanah penutup yang subur akan hilang yang menyebabkan pertambahan luasnya perbukitan
gundul dan tanah gersang, mengakibatkan terjadinya tanah longsor / gerakan tanah pada
daerah perbukitan yang curam.
3. Tata air termasuk air tanah akan berubah / berkurang atau menghilangkan sumber air.
Permukaan air tanah menurun akan menyebabkan kelembaban udara akan turun dan tanah
akan menjadi kering, pada daerah – daerah tertentu terjadi penurunan permukaan tanah
yang berakibat langsung dengan penurunan permukaan air tanah.
Upaya penanganan/pengelolaan kawasan meliputi :
a. Dalam upaya penambangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar seperti
topografi, tata air dan kesuburan tanah.
b. Pengelolaan kawasan bekas pertambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan
melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali
sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan
aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah
atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas pertambangan.
5.2.6 Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lamongan akan dikembangkan dalam bentuk
kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang dan home industri. Kawasan Industri
yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni di Utara dan Selatan. Untuk lokasi
sebelah utara dikembangkan di Kecamatan Paciran dan Brondong, sedangkan di sebelah selatan
dikembangkan di Kecamatan Ngimbang dan Sambeng.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri direncana seluas ± 6.085 ha, meliputi :
(1) Pengembangan Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri polutan yang terletak
di wilayah :
a. Kecamatan Paciran dan Brodong beserta wilayah pengembangan;
b. Kecamatan Ngimbang (kawasan agropolitan) beserta wilayah pengembangan.
(2) Pengembangan industri UMKM, merupakan industri kerajinan yang menyebar di 27
Kecamatan. Pengembangan industri UMKM adalah sebagai berikut :
a. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan
perkotaan;
b. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan
perkotaan dan perdesaan;
c. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
d. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi
dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.
V - 19
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Secara umum, upaya penanganan/pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Lamongan,
meliputi:
a. pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan
perkotaan;
b. pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan
dan perdesaan;
c. pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
d. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan
penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.
5.2.7 Kawasan Pariwisata
Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan dikembangkan melalui pembentukan zona-
zona wisata, yaitu :
1. Zona I, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Brondong, Paciran, Solokuro
(Monumen Van Derwijk, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Sunan Drajat, Gua Maharani, TPI
Brondong, Tanjung Kodok, Sumber Air Panas Tepanan, Pelabuhan Rakyat Sedayu Lawas,
Makam Sendang Duwur). Pada zona ini juga terdapat wisata kirab dengan rute : Sumber
Air Panas Tepanan, Makam Sendang Duwur, Makam Sunan Drajat, Goa Maharani, Wisata
Bahari Lamongan, TPI Brondong dan Monumen Vanderwijk;
2. Zona II, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Maduran, Babat dan Sugio
(Makam Jaka Tingkir, Puncak Wangi, Waduk Gondang, Desa Balun);
3. Zona III, meliputi obyek wisata di Kecamatan Ngimbang (Makam Nyai Ratu Andongsari);
Rencana pengembangan kawasan pariwisata, meliputi :
(1) Kawasan pariwisata alam sebagaimana, terletak :
a. kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran;
b. kawasan wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio;
c. kawasan wisata Gua Maharani di Kecamatan Paciran;
d. Sumber Air Panas Tepanas di Kecamatan Paciran.
(2) Kawasan pariwisata budaya terletak :
a. Monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong;
b. Makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran;
c. Makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran;
d. Makam Joko Tingkir di Kecamatan Maduran;
e. Makam Nyai Ratu Andongsari di Kecamatan Ngimbang;
f. Desa Balun di Kecamatan Turi;
g. Situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(3) Kawasan pariwisata buatan, terletak :
a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Pantura;
b. Sudetan Bengawan Solo (Floodway).
Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten Lamongan, meliputi :
a. pengembangan wisata di Kabupaten Lamongan dilakukan dengan membentuk wisata
unggulan daerah antara lain WBL, Gua Maharani dan Waduk Gondang, serta
mengembangkan potensi wisata dengan membentuk zona wisata, pengembangan wisata
budaya dan dilengkapi akomodasi wisata;
b. membentuk link wisata nasional;
c. mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau
pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata
sehingga Kabupaten Lamongan menjadi salah satu tujuan wisata;
d. obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar
untuk menjaga keindahan obyek wisata;
e. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
f. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk
mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut, yang
dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
g. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
h. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah
koleksi budaya;
i. pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan
pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke
obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
j. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk
keserasian lingkungan; serta
k. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya
jual/saing.
Wisata utama/wisata unggulan di Kabupaten Lamongan yang perlu didorong adalah :
pengembangan Wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio dan Makam Nyai Ratu Andongsari di
Kecamatan Ngimbang. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada peta 5.2 Rencana Kawasan
Pariwisata.
V - 20
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
V - 21
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.2.8 Kawasan Permukiman
Rencana pengembangan kawasan permukiman seluas kurang lebih 25.269 ha atau 13,9% dari
luas kabupaten, meliputi :
a. permukiman perkotaan;
b. permukiman perdesaan.
A. Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi
sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta
aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau
hampir tidak ada. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten
Lamongan adalah 20.294,68 ha atau 80,32 % dari luas rencana pengembangan permukiman yang
meliputi :
a. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah dataran rendah dan pesisir.
kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki
kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat.
Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi
tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan
utama merupakan kawasan yang rawan perubahan pengunaan lahan dari kawasan pertanian
menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk
kawasan terbangun. Kawasan perdesaan ini terletak di Kecamatan Laren, Maduran,
Karanggeneng, Kalitengah, Tikung, Karangbinangun dan Glagah.
b. Kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan dan minapolitan. Kawasan permukiman
perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai
kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar
komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan
melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra
industri kecil. Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional
dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan agropolitan
di Kabupaten Lamongan adalah di Kecamatan Ngimbang dan Sambeng.
B. Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk
kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada
wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Lamongan merupakan bagian
dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam. Kawasan
permukiman perkotaan, luasnya kurang lebih 4.974 ha atau 19,68% dari luas rencana
pengembangan permkiman, meliputi:
a. permukiman perkotaan dalam skala sedang di Perkotaan Lamongan, Babat dan Paciran-
Brondong;
b. pemukiman perkotaan sebagai prioritas di Perkotaan Deket, Turi, Sukodadi, Pucuk dan
Ngimbang; dan
c. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.
Upaya penanganan/pengelolaan kawasan permukiman perkotaan, meliputi :
a. perkembangan Perkotaan Lamongan sebagai ibukota Kabupaten Lamongan, maka
permukiman di Perkotaan Lamongan diperkirakan akan meningkat pesat, sehingga perlu
peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada
permukiman padat, penyediaan perumahan baru dan penyediaan Kasiba-Lisiba;
b. pengembangan Perkotaan Babat dan Paciran–Brondong sebagai kawasan strategis Kabupaten
dengan kegiatan utama sebagai kegiatan perekonomian skala regional, yaitu perdagangan,
industri, transportasi, dan pariwisata. Pengembangan perkotaan lain yang prioritas
pengembangan adalah kawasan Perkotaan Deket, Sukodadi, Turi, Pucuk dan Ngimbang;
c. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya
diarahkan untuk perumahan dan fasilitas pelengkapnya sehingga menjadi permukiman yang
nyaman dan layak huni;
d. pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan
permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran
pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, sanitasi dan pelayanan air bersih;
e. kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan
infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan,
pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik untuk
menghindari pola kawasan terbelakang (enclove);
f. pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan
tersebut harus dilestarikan dan dipelihara, peralihan fungsi bangunan dapat dilakukan
asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada peta 5.3 Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten
Lamongan.
V - 22
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.3
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011-2031
V - 23
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya
Rencana Pengembangan Kawasan peruntukkan lainnya di Kabupaten Lamongan terdiri atas
Rencana Pengembangan Sektor Informal dan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir.
5.2.9.1 Pengembangan Sektor Informal
Sektor informal merupakan sektor yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena sektor
tersebut memiliki peranan yang cukup penting bagi Kabupaten Lamongan. Pengembangan sektor
informal di Kabupaten Lamongan meliputi wilayah perkotaan, kawasan pemukiman, kawasan
pariwisata, kawasan pusat kota, perdagangan dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi pada sektor
informal dengan melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan ini dilakukan dengan
memusatkan PKL yang tersebar dibeberapa ruas jalan, dengan membuka lokasi baru yang
dilengkapi dengan fasilitas. Sentralisasi tersebut diharapkan agar PKL tertata dengan rapi serta
dapat memperlancar aktifitas mereka. Penataan PKL diharapkan mampu menunjang
perdagangan, jasa serta pariwisata. Pengembangan kawasan ini akan dapat memberikan banyak
hal positif bagi perkembangan kota, baik dari segi spasial maupun ekonomi antara lain :
1. Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor informal kota, agar dapat
memberikan kontribusi positif bagi kota.
2. Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua
kalangan.
3. Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kabupaten Lamongan melalui penarikan retribusi
perdagangan dan parkir.
4. Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka
pengganguran dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan sosial perkotaan.
Beberapa Arahan penataan PKL di Kabupaten Lamongan antara lain adalah :
a. Rencana pengembangan dan penataan PKL di kawasan wisata;
b. Rencana pengembangan dan penataan PKL di wilayah perkotaan tiap kecamatan;
c. Rencana pengembangan dan penataan PKL di kawasan pemukiman developer;
d. Rencana pengembangan dan penataan PKL di wilayah wisata pesisir;
e. Rencana pengembangan PKL di rest area.
Upaya pengembangan sektor informal, meliputi :
a. Sistem penanganan PKL dengan memberikan rekomendasi terhadap kegiatan potensial
kawasan (industri/pergudangan, perdagangan dan jasa) dengan merekomendasikan 2,5%
kepemilikan tanah, dimanfaatkan untuk ruang PKL;
b. 2,5 % ruang yang disediakan untuk penanganan PKL dapat dikelola dalam 1 lokasi;
c. Penanganan PKL di Jalan dapat diusulkan dengan penanganan:
- Penanganan PKL dengan mengarahkan pada lokasi tertentu secara terorganisir;
- Mengoptimalkan sistem rombongisasi, sehingga pada siang hari tempat yang pada sore
hari dipergunakan untuk aktivitas PKL langsung bersih.
d. PKL yang berada di kawasan-kawasan tertentu yang masih memungkinkan untuk ditoleransi,
maka kebijakan penataan yang realistis adalah dengan program rombongisasi atau
tendanisasi. Sekali pun program ini bukan jalan keluar yang terbaik bagi ketertiban kota,
tetapi program ini boleh dikata paling realistis karena dapat mengkompromikan antar
kepentingan PKL agar tetap diperbolehkan berdagang di kawasan yang ramai, sementara di
saat yang sama keindahan kawasan itu tetap dapat terjaga karena para PKL itu bersedia
diatur sedemikian rupa yang secara fisik tetap memiliki nilai estetika;
e. Upaya penataan dan program intervensi yang hendak menyentuh eksistensi PKL ada baiknya
terlebih dahulu diperbincangkan dengan para wakil PKL melalui forum paguyuban PKL di
masing-masing lokasi, agar kebijakan yang dirumuskan nantinya dapat lebih empatif
terhadap kelangsungan dan masa depan PKL itu sendiri sebagai obyek penertiban.
f. Untuk mengalihkan dan menampung PKL yang sudah terlalu menganggu ruang publik, maka
salah satu zone yang bisa dijadikan alternatif adalah pasar. Namun demikian, sejak awal
perlu disadari bahwa tidak semua PKL bisa langsung dipindahkan ke dalam pasar, karena itu
semua juga tergantung pada jenis barang dagangan yang diperjual-belikan para PKL. Bentuk
dari program relokasi PKL ini antara lain bisa berupa pembangunan pasar atau sentra PKL.
5.2.9.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir
Berdasarkan UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pasal 1 ayat 1
menjelaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir antar sektor, antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
V - 24
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Pengelolaan kawasan pesisir untuk pelestarian fungsi alami dan pemanfaatan secara ekonomi
maupun sumber daya terbarukan lainnya wajib didasarkan pada azas ketepatan dan
keberlanjutan daya dukung lingkungan alam. Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya laut mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.
Pengelolaan kawasan pesisir merupakan kawasan yang ditetapkan dalam skala kabupaten untuk
perlindungan ekosistem pesisir, pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (misalnya untuk
pariwisata, industri dan kepentingan lainnya), kepentingan wisata dan ritual, kepentingan
perhubungan dan kepentingan militer.
Kawasan pesisir terletak sepanjang utara Kabupaten Lamongan. Kawasan pesisir ini memiliki
potensi sangat besar, baik dari segi wisata maupun ekosistemnya. Arahan pengembangannya
sebagai berikut :
1. Pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan pesisir;
2. Kawasan Pesisir yaitu Kecamatan Brondong dan paciran akan dikembangkan sebagai
pelabuhan skala nasional serta kawasan industri skala nasional - internasional, sehingga
dibutuhkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, begitu pula dengan jalan lain
yang menuju wilayah pesisir lainnya;
3. Pemanfaatan untuk pariwisata dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan;
serta
4. Pengembangan permukiman dilakukan secara terbatas sesuai dengan skala pelayanan
permukiman dan kegiatan dominan masing-masing.
Rencana pengembangan kawasan pesisir meliputi :
(1) Zona konservasi atau lindung, meliputi Zona atau kawasan peka perubahan ekosistem
pesisir di Kecamatan Paciran dan Brondong;
(2) Zona pengembangan, meliputi :
a. zona atau kawasan pengembangan umum di Kecamatan Brondong dan Paciran;
b. zona atau kawasan pengembangan khusus di Kecamatan Paciran.
(3) Zona pengembangan di darat, meliputi:
a. zona atau kawasan permukiman di Kecamatan Paciran dan Brondong;
b. zona atau kawasan pariwisata di Kecamatan Paciran dan Brondong.
5.2.9.2.1 Zona Konservasi atau Lindung
Zona konservasi atau lindung adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang di lindungi
untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil secara berkelanjutan
sebagai upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan dan kesinambungan sumber daya wilayah pesisir. Zona konservasi atau lindung
meliputi Zona atau kawasan Peka Perubahan Ekosistem Pesisir di Kecamatan Paciran dan
Brondong.
5.2.9.2.2 Zona Pengembangan
Zona pengembangan meliputi zona pengembangan umum dan zona pengembangan khusus.
A. Zona Pengembangan Umum
Zona ini merupakan area pengembangan yang secara ekonomis dapat digunakan untuk kegiatan
pembangunan seperti perdagangan dan perikanan tradisional, perkapalan pantai dan lainnya
dan bergantung pada lokasinya dan wilayah ini secara potensial akan meluas dari garis pantai
hingga wilayah kewenangan kabupaten sejaun ± 4 mil.
Sub Zona pengembangan umum Kawasan Pesisir yang terdapat di Kabupaten Lamongan,
meliputi :
a. Kawasan perikanan terdapat diseluruh kawasan perairan di Kabupaten Lamongan, yang
merupakan area yang dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin akses yang kontinyu
pada sumberdaya ikan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang permanen
maupun setengah permanen dan struktur budidaya laut. Termasuk bagian ini adalah tambak
ikan atau udang. Kawasan perikanan Kabupaten Lamongan juga di lengkapi dengan pusat
pengelolaan hasil laut yang terdapat di Brondong dimana pada lokasi ini dikembangkan
sebagai kawasan perikanan nusantara
b. Kawasan pariwisata merupakan area yang ditetapkan sebagai suatu zona khusus untuk
kepentingan pariwisata baik di darat maupun di pesisir dan laut. Pengembangan kawasan
Pariwisata di Pesisir Lamongan terpusat di Kecamatan Paciran tepatnya disekitar Tanjung
Kodok. Pada kawasan ini telah dikembangkan kawasan pariwisata skala Nasional yaitu
Wisata Bahari Lamongan, adanya WBL memberi perkembangan potensi wisata sekitarnya
seperti Gua Maharani.
c. Kawasan industri di Kabupaten Lamongan berkembang sesuai dengan kebijakan Propinsi dan
Nasional dimana wilayah pesisir Lamongan termasuk dalam pengembangan Kawasan
Strategis Nasional. Kawasan industri di kabupaten lamongan dikembangkan di Kecamatan
Paciran yaitu berupa LIS dan industri yang terkait dengan perikanan berkembang di
Kecamatan Brondong.
V - 25
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
d. Perhubungan dan komunikasi di Kabupaten Lamongan terdapat di Sedayulawas kecamatan
Brondong dimana kawasa ini dikembangkan sebagai pelabuhan barang, kemudian pelayaran
untuk kepentingan perikanan terpusat di Brondong dan saat ini sudah dikembangkan
pelabuhan ASDP dan terminal terpadu di Desa Tanggul Paciran, kemudian untuk sistem
perhubungan Nasional-Internasional dikembangkan di Tanjung Pakis Paciran.
Gambar 5.10. Perkembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Lamongan
B. Zona Pengembangan Khusus
Zona pengembangan khusus yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan diprioritaskan
di kawasan Tanjung Pakis Paciran. Pada kawasan ini akan dikembangkan pelabuhan laut
skala nasional/internasional dan kawasan industri. Untuk mengantipasi dampak yang
ditimbulkan akibat tingginya aktivitas di kawasan tersebut, perlu adanya pembatasan
pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam, dimana pada kawasan ini diberi
kawasan penyangga minimal selebar 500 meter ke arah laut.
5.2.9.2.3 Zona Pengembangan di Darat
Zona pengembangan di darat meliputi zona permukiman, pariwisata dan industri.
a. Permukiman
Zona ini meliputi permukiman perkotaan maupun perdesaan yang pemakaian lahannya tidak
didominasi oleh pertanian atau kehutanan. Zona ini terdapat di sepanjang Pantura
Kabupaten Lamongan yang merupakan permukiman nelayan. Untuk selanjutnya di Paciran
dan Brondong, selain dikembangkan kegiatan industri, juga dikembangkan kawasan
permukiman perkotaan sebagai pendukung kegiatan yang ada.
b. Pariwisata
Zona ini terdiri dari daerah yang dirancang untuk pembangunan pariwisata yang sudah ada
dan yang diproyeksikan.
c. Industri
Zona ini meliputi kawasan-kawasan industri yang direncanakan pengembangannya di wilayah
pesisir, meliputi kawasan industri LIS, industri Dok Perkapalan dan industri kemaritiman,
serta pengembangan di wilayah selatan industri agropolitan.
Untuk lebih jelas mengenai pengembangan Kawasan Pesisir dapat dilihat pada peta 5.4
Rencana Kawasan Pesisir
V - 26
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.4
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011-2031
Nomor Peta :
5.4
V - 27
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.2.10 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamongan
Rencana penggunaan lahan Kabupaten Lamongan untuk 20 tahun mendatang membentuk rona
Kabupaten Lamongan menjadi rona wilayah yang baru dengan banyak perubahan sesuai potensi
wilayah.
Rencana penggunaan lahan adalah membentuk perkotaan baru yaitu kota ekonomi dengan basis
industri di Kecamatan Paciran - Brondong. Perubahan yang terjadi cukup besar untuk
Kecamatan Paciran - Brondong menjadi perkotaan industri dan permukiman pendukung kegiatan
yang terpadu di daerah tersebut, karena sarana prasarana sudah tersedia oleh kawasan industri.
Dengan demikian perkotaan tersebut tumbuh karena bangkitan dan tarikan kegiatan. Disamping
itu jarak antara pemukiman pekerja dengan tempat kerja tidak terlalu jauh. Pemukiman yang
tumbuh ini adalah pemukiman kavling besar, sedang dan kecil yang untuk menunjang kegiatan
industri. Perkotaan Lamongan dan Perkotaan Paciran – Brondong dihubungkan dengan prasarana
jalan yang diharapkan untuk kecamatan sekitarnya dapat berkembang menunjang kawasan
strategis ekonomi bagian utara atau wilayah Pantura. Dampak negative dari perkembangan
kawasan industri dan perkembangan kawasan permukiman yang mengelompok di Kecamatan
Paciran - Brondong ini adalah factor kenyamanan dan keindahan.
Perubahan fungsi lahan ini berdampak terhadap penurunan produktivitas pertanian. Sedangkan
perubahan rona untuk kecamatan lain tetap mengikuti perkembangan wilayah sesuai dengan
potensinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta 5.5 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten
Lamongan, peta 5.6 Rencana Penggunaan Lahan WP I, peta 5.7 Rencana Penggunaan Lahan WP
II, peta 5.8 Rencana Penggunaan Lahan WP III, peta 5.9 Rencana Penggunaan Lahan WP IV, peta
5.10 Rencana Penggunaan Lahan WP V.
Tabel 5.3. Pola Ruang Kabupaten Lamongan
Tahun 2011
No Penggunaan Lahan Luas (Ha)
1 Permukiman 13.030,00
2 Sawah irigasi 45.841,00
3 Sawah Tadah Hujan 33.479,00
4 Perkebunan 9.919,14
5 Hutan 33.717,30
6 Hutan Rakyat 7.098,10
7 Tambak 1.380,05
8 Sungai 8.760,00
9 Waduk 8.719,50
10 Tegalan/ Ladang 12.838,91
11 Pertambangan 1.200,00
12 Peruntukkan lainnya 5.997,00
JUMLAH 181.280,00 *Sumber data : kondisi eksisting tahun 2011
Tabel 5.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamongan
Tahun 2011 – 2031
No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) %
1 Permukiman 25.268,53 13,94
2 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 25.281,00 13,95
3 Sawah Irigasi 20.560,00 11,34
4 Sawah Tadah Hujan 20.357,40 11,23
5 Perkebunan 8.927,20 4,92
6 Hutan 33.717,30 18,60
7 Hutan Rakyat 7.098,10 3,92
8 Tambak 1.380,05 0,76
9 Sungai 8.760,00 4,83
10 Waduk 8.719,50 4,81
11 Tegalan/ Ladang 7.928,92 4,37
12 Industri 6.085,00 3,36
13 Pertambangan 1.200,00 0,66
14 Peruntukkan lainnya 5.997,00 3,31
JUMLAH 181.280,00 100,00
Sumber : Hasil rencana penggunaan lahan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031
V - 28
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Tabel 5.5. Jenis Konflik dan Alternatif Pemecahannya
No Jenis Konflik Alternatif Pemecahan
1 Pemukiman
dengan kaw.
Lindung
• Keterlibatan penduduk dalam pemeliharaan serta pengelolaan
hutan sehingga ada kerjasama di dalam menjaga kelestarian
hutan;
• Pengendalian terhadap konversi hutan sehingga di perlukan
ketegasan hukum;
2. Kebun dengan
kaw. Lindung
• Membatasi secara tegas pertumbuhan areal kebun disertai
pengawasan yang ketat;
• Keterlibatan petani yang bermata pencaharian di lokasi
perkebunan dalam menjaga dan melestarikan;
• Mengusahakan petani agar menanam tanaman tahunan
(perkebunan) disertai tindakan konservasi yang intensif agar
fungsi lindung tetap terpelihara; serta
• Agroforestry dan pembuatan hutan kemasyarakatan.
3. Tegal dengan
kaw. Lindung
• Membatasi secara tegas pertumbuhan areal tegal, disertai
pengawasan yang ketat;
• Melibatkan petani dalam pemeliharaan dan pengelolaan hutan
disekitarnya;
• Menerapkan sistem pertanian konservasi dalam budidaya
pertanian ditanah tegal;
• Mengganti jenis tanaman yang dibudidaya dan tanaman
semusim menjadi tanaman tahunan dalam jangka waktu
panjang/bertahap; serta
4. Sawah dengan
Permukiman
• Membatasi dengan tegas pertumbuhan kawasan permukiman;
• Melibatkan petani dalam program intensifikasi, ekstensifikasi
dan diversifikasi;
• Dikhususkan lahan yang diperuntukkan bagi sawah abadi.
Sumber : Hasil Rencana 2011
V - 29
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.5
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011-2031
Nomor Peta :
5.5
V - 30
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5.6
Nomor Peta :
5.6
V - 31
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Nomor Peta :
5.7
V - 32
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Nomor Peta :
5.8
V - 33
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Nomor Peta :
5.9
V - 34
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Nomor Peta : 5.10
top related