rencana pola ruang - kabupaten bantul · pdf filebuku materi teknis rencana detail tata ruang...
Post on 06-Feb-2018
267 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 1
Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang berisi rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain
meliputi zona lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya,
zona perlindungan setempat, dan zona budidaya seperti zona perumahan, perdagangan
dan jasa, perkantoran, industri, dan RTH, ke dalam blok-blok. Konsep rencana pola ruang
dirumuskan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam BWP
dan perkiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan
pelestarian fungsi lingkungan. Konsep rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria:
a) Mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW;
b) Memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan;
c) Memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana pada BWP; termasuk dampak
perubahan iklim; dan
d) Menyediakan RTH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi
masyarakat.
Konsep rencana pola ruang RDTR BWP Sedayu terdiri atas:
a. Zona lindung yang meliputi:
1) zona yang memberikan perlindungan terhadap zona dibawahnya yang meliputi
zona resapan air;
2) zona perlindungan setempat yang meliputi: sempadan sungai, dan zona sekitar
mata air;
3) zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan
pemakaman;
4) zona suaka alam dan cagar budaya;
5) zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor,
kekeringan, dan gempa bumi; dan
6) zona lindung lainnya.
b. Zona budidaya yang meliputi:
1) Zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan
tinggi (R2), sedang (R3), dan rendah (R4); zona perumahan juga dapat dirinci
berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah
sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah;
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 2
2) Zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan
perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi
PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya);
3) Zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;
4) Zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi: sarana pelayanan umum
pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum
kesehatan, sarana pelayanan umum olah raga, sarana pelayanan umum sosial
budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan;
5) Zona industri, yang meliputi industri kecil,dan aneka industri;
6) Zona lainnya, yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang antara lain
meliputi zona pertanian, peternakan/perikanan.
Tabel 4.1. Klasifikasi Rencana Pola Ruang BWP Sedayu
No. Kawasan Zona Kode Sub Zona Kode
1. Kawasan Lindung
Sempadan PS Sempadan Sungai PS-1
Sempadan Rel Kereta Api PS-6
Ruang Terbuka Hijau
RTH Taman Kelurahan/Desa RTH-3
Taman Kecamatan RTH-4
Pemakaman RTH-15
2. Kawasan Budidaya
Perumahan R Perumahan Kepadatan Tinggi R2
Perumahan Kepadatan Sedang R3
Perumahan Kepadatan Rendah R4
Perdagangan dan Jasa
K Perdagangan dan Jasa Tunggal K-1
Perdagangan dan Jasa Deret K-3
Perakntoran KT Perkantoran Pemerintah KT-1
Perkantoran Swasta KT-2
Sarana Pelayanan Umum
SPU Sarana Pendidikan SPU-1
Sarana Transportasi SPU-2
Sarana Kesehatan SPU-3
Sarana Peribadatan SPU-6
Industri I Industri Kecil-Menengah I-3
Aneka Industri I-4
Peruntukan Lainnya
PL Pertanian Tanaman Pangan PL-1A
Pertanian Holtikultura PL-1B
Peternakan/Perikanan PL-1C
Peruntukan Khusus
KH Militer/Kepolisian KH-1
Depo Migas Pertamina KH-5
Sumber: Analisis, 2014
4.1. Kawasan Lindung
Kawasan lindung yang ada di BWP Sedayu ada beragam jenis, yaitu: kawasan
sempadan sungai, sempadan infrastruktur, dan sempadan mata air. Peningkatan
pengetahuan untuk perencanaan makro wilayah beserta sosialisasi hukum khususnya
mengenai kawasan lindung harus terus digemakan karena kebanyakan persoalan
lingkungan hidup justru berawal dari ketidak mengertian masyarakat. Sanksi dari setiap
pelanggaran terhadap perusakan, penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 3
seolah-olah tidak cukup berarti untuk mendidik masyarakat. Rekayasa sosial dibutuhkan
agar setiap orang dan sejak kecil diberikan etika untuk menghormati aspek-aspek
lingkungan hidup.
4.1.1. Sempadan Sungai
Zona sempadan sungai adalah daerah di sepanjang aliran sungai. Sungai
merupakan bentukan topografi yang fungsinya adalah sebagai penerima, penampung dan
mengalirkan air dari wilayah hulu hingga ke hilir. Sempadan sungai di BWP Sedayu perlu
dilestarikan dengan garis sempadan sungai. Lokasi-lokasi daerah sempadan sungai di
BWP Sedayu antara lain sepanjang aliran Sungai Progo dan Sungai Konteng. Sungai
Progo yang melalui tepian Dusun Tapen, Klangon, Kalijoho di Desa Argosari, dan Dusun
Cawan, Bakal, Demangan Sungapan di Desa Argodadi. Sungai Konteng melalui Dusun
Gubug, Jaten, Jurug, Gayam, Kelakan, Semampir, Sundi Kidul, Senowo, Sumberan, Selo
Gedong, Sungapan, Desa Argorejo dan Argodadi.
Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan
sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; Garis sempadan sungai
tidak bertanggul yang mempunyai kedalaman <3 m, garis sempadan ditetapkan
sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Sungai yang
mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-
kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; Sungai yang mempunyai
kedalaman > 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari
tepi sungai pada waktu ditetapkan.
Mengacu pada Peraturan Bupati Bantul No. 35 Tahun 2011 tentang Garis
Sempadan, maka penetapan sempadan di BWP Sedayu adalah:
1. Untuk Sungai Progo ditetapkan garis sempadan sungai sebesar 100 m dari tepi
sungai.
2. Sungai Timoho, Krusuk dan Konteng ditetapkan sempadan sungainya 50 m dari tepi
sungai.
Muka air maksimum Garis longsoran
Muka air normal
Tepi sungai
Sempadan sungai 100m
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 4
Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai di BWP Sedayu sebagai berikut:
a. Tidak memberikan izin pendirian bangunan (IMB) pada kawasan sempadan sungai
yang belum terbangun.
b. Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun, masih diperbolehkan
kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.
c. Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas seperti pemasangan papan
reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi
jembatan, dan sejenisnya masih bisa diperbolehkan.
d. Kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan
intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.
e. Kegiatan lain yang memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap
boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi di masa
mendatang.
Pentingnya perlindungan mata air minimal 200 meter mengelilingi tepian mata air
merupakan pengetahuan tentang perencanaan makro sebuah wilayah yang belum
menjadi kebutuhan sehingga banyak rumah yang dibangun justru mendekati sumber
mata air. Banyak mata air yang berada di tanah penduduk yang dapat diprediksikan
pekarangan itu akan semakin mengecil karena pola bagi waris, akibatnya tidak akan lama
lagi setiap mata air akan dikelilingi dengan perumahan.
Beberapa mata air yang ada di BWP Sedayu perlu segera dilestarikan dengan
penanaman pohon pelestari air seperti Gayam, Aren dan Ficus Sp. Lahan sekitar tepi
mata air berbentang 200 m harus bebas dari bangunan dan dipadati dengan pepohonan
pelestari air. Mata air yang perlu dilindungi adalah: Tuk Krantil, Tuk Sumurgede, Tuk
Gayam, Tuk Tirtomulyo, Tuk Porong, Tuk Murtelu, Tuk Gunungpolo.
4.1.2. Sempadan Rel Kereta Api
Zona sempadan rel kereta api adalah kawasan yang berada sepanjang garis rel
kereta api yang dibatasi oleh sempadan rel kereta api luar berupa pengamanan rel kereta
api, yang dalam hal ini dikelola oleh Perumka. Beberapa wilayah di BWP Sedayu
khususnya di bagian utara yang dilintasi oleh jalan rel kereta api lintas selatan Pulau Jawa
antara lain di Dusun Tapen, Botokan, Jaten, Jurug dan Sedayu di Desa Argosari dan
Dusun Panggang, Watu, Samben dan Sengonkarang di Desa Argomulyo. Kawasan
sempadan rel kereta api di BWP Sedayu dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan rel
kereta (RUMIJA) yaitu sesuai dengan sumbu rel kereta api; ruang manfaat jalan rel kereta
api (RUMAJA); dan ruang pengawasan jalan rel kereta api (RUWASJA). Sempadan rel
kereta api merupakan daerah yang bebas bangunan dan tidak boleh dilanggar demi
keselamatan para pengguna kereta api ataupun para penghuni bangunan permukiman
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 5
tersebut. Beberapa bentuk aturan untuk pengelolaan sempadan jalan rel kereta api,
antara lain:
o Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat
apabila jalan rel kereta api itu lurus;
o Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki
tanggul;
o Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari
puncak galian tanah atau atas serongan;
o Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as
jalan rel kereta api;
o Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari
lengkung dalam sampai as jalan.
Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang
bebas, yang secara berangsur–angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari
23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya
menyempit lagi sampai jarak > 11 m;
o Garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak
di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
o Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan
raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel
kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur–angsur menuju pada jarak
lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as
jalan kereta api dengan as jalan raya.
Tabel 4.2. Zona Perlindungan Setempat (PS) di BWP Sedayu (Ha)
Zona PS
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
PS-1 37,47 37,36 9,17 18,08 30,52 40,91 44,53 69,80 37,47 4,28 - 329,62
Sumber: Rencana, 2014
4.1.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, tipologi RTH kota adalah RTH
Publik dan RTH Privat, dimana RTH Publik pengelolaannnya menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah, dan RTH Privat pengelolaannya oleh masyarakat. Dalam peraturan
tersebut terdapat ketentuan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau
publik 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat 10% (sepuluh persen).
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 6
1) Fasilitas berupa ruang terbuka hijau telah ditentukan paling rendah 30% (tiga puluh
persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka
hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat. Untuk itu perlu
ditentukan RTH pada pekarangan rumah, halaman kantor, taman RT, taman RW,
taman kelurahan, taman kecamatan, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai dan
pemakaman.
2) Lahan berupa Pekarangan rumah, dengan memanfaatkan prosentasi lahan yang
tidak terbangun atau luas RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan dikurangi
luas dasar bangunan sesuai peraturan daerah setempat. Secara teoritis tiap anggota
keluarga dapat diimbangi dengan dua pohon dewasa, maka jumlah pohon pelindung
yang harus disediakan 1-3 pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta
penutup tanah dan atau rumput, tergantung besar kecilnya rumah/pekarangan.
3) Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Tempat Usaha ditetapkan mempunyai KDB
70%-90% sehingga diperlukan penambahkan tanaman dalam pot; Perkantoran,
pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua)
pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas
60 cm; Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat
usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH
pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
4) RTH Taman RT, sesuai dengan SNI ditetapkan dengan luas minimal 1 m2 per
penduduk, atau mempunyai luas minimal 250 m2. Lokasi berada pada radius kurang
dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani GSB minimal 10 meter.Luas
area yang ditanami (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Selain
ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung
dari jenis pohon kecil atau sedang.
5) RTH Taman RW, luas taman minimal 0,5 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal
1.250 m2. Lokasi taman berada pada radius < 1000 m dari rumah-rumah penduduk
yang dilayaninya. Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80%
dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat
melakukan berbagai aktivitas. Selain ditanami berbagai tanaman sesuai keperluan,
juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau
sedang.
6) RTH Taman Kelurahan ditetapkan mempunyai luas minimal 0,30 m2 per penduduk
kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m2. Lokasi taman berada pada wilayah
kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal seluas
80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai
tempat melakukan berbagai aktivitas. Selain ditanami berbagai tanaman sesuai
keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 7
pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon
pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
7) RTH Taman Kecamatan dengan luas taman ini minimal 0,2 m2 per penduduk
kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m2. Lokasi berada pada wilayah
kecamatan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau)
minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Selain ditanami berbagai
tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung
dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon
tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
8) RTH Taman Kota dengan luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk kota, dengan
luas taman minimal 144.000 m2. Dapat berbentuk lapangan hijau yang dilengkapi
fasilitas rekreasi dan oleh raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% -
90%. RTH Hutan Kota mempunyai Luas areal yang ditanaman 90-100% dari luas
total hutan kota. Bentuk dapat bergerombol/menumpuk, menyebar, atau bentuk jalur.
9) Ruang Terbuka Hijau untuk Jalur Hijau Jalan, penempatan tanaman antara 20–30%
dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
10) RTH Fungsi Tertentu seperti RTH Sempadan Rel Kereta Api.
11) RTH pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total
area pemakaman.
Tabel 4.3. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) di BWP Sedayu (Ha)
Zona RTH
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
RTH-3 - 0,19 - - - - 0,55 2,08 - - - 2,81
RTH-4 32,38 15,97 6,56 14,83 11,51 8,82 4,37 18,54 13,14 8,83 0,07 135,03
RTH-15 0,60 2,22 0,84 1,23 0,65 0,89 0,88 1,20 1,42 0,70 0,34 10,98
Sumber: Rencana, 2014
4.1.4. Cagar Budaya
Cagar budaya yang ada di BWP Sedayu dapat ditetapkan dari peninggalan
bangunan yang mempunyai nilai histori, berumur lebih dari 50 tahun, mewakili arsitektur
yang unik, atau mewakili kejamakan dari arsitektur tradisional yang masih ada. Rumah
Cagar Budaya yang telah ditetapkan dalam perkembangannya dapat mengalami
perubahan baik perubahan fungsi dari rumah tinggal menjadi kantor, museum, gudang
dan lain sebagainya, berubah menjadi fasilitas publik maupun komersial. Perubahan ini
berdampak kepada perubahan spasial (peruangan) dan perubahan elemen fisiknya.
Selain itu perubahan terjadi pula pada susunan ruang dengan penyekatan-penyekatan,
perubahan Tipologi Bangunan dan Fungsi bangunan, fungsi jalan, dan fungsi pelataran.
Arahan untuk pengendalian fungsi cagar budaya di BWP Sedayu, antara lain:
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 8
1) Penetapan peraturan terakait konservasi cagar budaya
2) Pengendalian cagar budaya terhadap dampak bencana
3) Pengelolaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala
4) Pengendalian terhadap kegiatan diluar fungsi utama yang lebih menjanjikan
secara ekonomi dan sebagai kawasan sebagai tempat tujuan wisata.
Perubahan ini cenderung memutuskan kearifan budaya lokal/Jawa dan meningkatnya
luas bangunan atau koefisien dasar bangunan. Oleh karena itu dibutuhkan pedoman agar
perubahan tersebut masih menjaga kontinuitas visual atau kontinuitas budaya material.
4.1.5. Kawasan Rawan Bencana
BWP Sedayu seperti wilayah lain di Kabupaten Bantul juga mempunyai potensi
terjadinya bencana. Ancaman bencana tersebut adalah:
1) Adanya rawan longsor di pinggiran Sungai Progo dan Koteng yang disebabkan karena
adanya pengikisan tanah oleh sungai, daerah yang terkena pengikisan ini adalah
Dusun Demangan.
2) Rawan terhadap bencana gempa bumi, daerah yang mengalami bencana gempa
paling parah di BWP Sedayu tahun 2006 adalah Dusun Sungapan dan Dusun Senowo
(dalam jalur sesar Opak dan Progo).
3) Adanya alih fungsi lahan pada daerah pertanian yang produktif menjadi lahan
terbangun. Ini dikarenakan lahan pertanian kering, tidak teraliri oleh saluran irigasi
sehingga dimanfaatkan sebagi lahan terbangun. Peralihan ini dapat mengakibatkan
pencemaran air maupun tanah.
4) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul terdapat di sebagian BWP Sedayu.
Strategi memantapkan dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan
hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana meliputi:
a) mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan
ancaman bencana;
b) memanfaatkan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang
terbuka hijau; dan
c) merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, antara lain
berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.
4.2. Kawasan Budidaya
4.2.1. Perumahan
Zona perumahan yang lokasi menyebar di 3 sub bagian wilayah BWP Sedayu dapat
dibedakan antara perumahan baru yang dihuni masyarakat pendatang dan pada umumnya
bekerja di KPY Yogyakarta, sehingga pendatang dapat pula sebagai komuter antara
Sedayu – Yogyakarta. Yang kedua, tipe perumahan yang dihuni oleh masyarakat setempat
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 9
yang bentuk rumahnya telah mengikuti kecenderungan rumah-rumah kota, dan yang ketiga
adalah perumahan tradisional yang dihuni masyarakat setempat tetapi bentuk rumahnya
tetap masih mempertahankan rumah tradisional Jawa.
Lokasi perumahan yang berada di wilayah administrasi BWP Sedayu harus sesuai
dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
dengan kriteria sebagai berikut:
a. kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan
merupakan kawasan lindung (catchment area), olahan pertanian, hutan produksi,
daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah
dibawah jaringan listrik tegangan tinggi;
b. kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan
daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air
permukaan dan air tanah dalam. Pengenalan program STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat) dapat mereduksi terjadinya penyakit akibat lingkungan yang kotor;
c. kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas),
kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung),
kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);
d. kriteria keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan
penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada,
misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh sungai/kali dan sebagainya;
e. kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan
fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan
keterpaduan prasarana;
f. kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian
ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap
penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan; dan
g. kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan
dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual
terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
Penataan kawasan budidaya perumahan dapat dikendalikan dengan pengaturan
fungsi dan perpetakan pekarangan. Semakin kecil sebuah pekarangan maka akan
semakin tinggi pemilik tanah melanggar peraturan tentang kawasan tersebut. Perpetakan
bangunan dimaksudkan untuk menjaga agar batas pekarangan lebih jelas, sehingga
pengaturan pembangunan dapat dilaksanakan dengan mudah. Perpetakan juga
membantu pemiliknya untuk menjaga kebersihan dan memperjelas teritorinya. Rencana
perpetakan bangunan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 10
kawasan BWP Sedayu dan efesiensi pemanfaatan ruang. Rencana perpetakan hanya
diberlakukan terhadap terjadinya fragmentasi/pemecahan tanah, baik karena di jual
maupun karena pewarisan. Klasifikasi perpetakan diatur sebagai berikut:
klasifikasi I (> 2500 m2);
klasifikasi II (1000 – 2500 m2);
klasifikasi III (600 – 1000 m2);
klasifikasi IV (250 – 600 m2); dan
klasifikasi V (100 – 250 m2).
Pengaturan secara umum permukiman di BWP Sedayu agar sesuai dengan kriteria
penataan ruang adalah sebagai berikut:
1) Kecukupan sarana prasarana umum yang dihitung dari jumlah penduduk, luas
wilayah dan penyebarannya. Fasilitas tersebut adalah:
a. Fasilitas pendidikan,
b. Fasilitas kesehatan,
c. Fasilitas perdagangan,
d. Fasilitas kesehatan,
e. Fasilitas peribadatan,
f. Fasilitas sosial berupa gedung serba guna.
2) Bagi perumahan baru tetap mempertimbangkan perumahan berimbang (1:2:3)
agar supaya tipe mewah, menengah dan sederhana sesuai dengan arahan agar
terciptanya kerukunan berbagai lapisan penghasilan penghuninya.
3) Tersedianya Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% dari luas perumahan atau
permukiman. Ruang terbuka Hijau ini termasuk dengan tersedianya makan seluas
minimal 0,01% dari luas perumahan.
4) Memperhatikan selubung bangunan yang terdiri dari:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Klasifikasi arahan kepadatan bangunan
di kawasan BWP Sedayu diatur sebagai berikut:
koefisien dasar bangunan (KDB) tinggi (60-80%) untuk klas lahan I,
koefisien dasar bangunan (KDB) menengah (40-60%) untuk klas
lahan II,
koefisien dasar bangunan (KDB) rendah (20-40%)untuk klas lahan III,
koefisien dasar bangunan (KDB) sangat rendah (10-20%) untuk klas
lahan I dan II.
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB). penetapan ketinggian bangunan di BWP
Sedayu adalah:
KLB ditetapkan tidak lebih dari bangunan 4 lantai (walk up
apartment). Apabila bangunan lebih dari 4 lantai maka harus
menyediakan pengurangan resiko kebakaran secara mandiri.
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 11
KLB pada jalur jalan arteri ditetapkan bangunan satu sampai dengan
4 lantai dengan memperhatikan bentuk nuansa arsitektur Jawa.
KLB pada kawasan di sekitar situs budaya ataupun monumen yang
berjarak 60 meter dari bangunan pagar maka arahan KLB adalah
KLB rendah, dengan batas ketinggian bangunan maksimal 12 meter.
KLB sekitar lahan pertanian, akan didorong pengembangannya agar
bangunan bertingkat sehingga mengurangi pembangunan yang
mempersempit area pertanian.maka arahan KLB pada kawasan ini
sedang. Adapun batas ketinggian bangunan maksimal 15 meter.
Klasifikasi ketinggian bangunan maksimum di Kawasan BWP Sedayu
diatur sebagai berikut:
ketinggian bangunan sangat rendah dengan tidak bertingkat
dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum = 2 x
KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 7 (tujuh)
meter dari lantai dasar; dan
ketinggian bangunan rendah dengan bangunan bertingkat
maksimum 4 lantai (KLB maksimum = 3 x KDB) dengan
tinggi puncak bangunan maksimum 15 (lima belas) meter
dan minimum 10, 5 (sepuluh koma lima) meter dari lantai
dasar.
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH). Koefisien dasar hijau adalah lahan dalam
pekarangan yang tidak terbangun. Prosentasenya merupakan kebalikan
dari KDB (Koefisien Dasar Bangunan). Apabila KDB ditetapkan 30% maka
KDH menjadi 70%.
d. Koefisien Tapak Basement (KTB). Pembuatan basement di dasar
bangunan seringkali untuk fungsi parkir, ruang servis dan kolam renang.
Besarnya basement dalam suatu bangunan dipertimbangkan untuk tidak
melebihi luasan lantai dasar bangunannya, hal ini dipertimbangkan agar
terdapat lahan untuk meresapkan air ke dalam tanah. Persyaratan lainnya
harus ada ventilasi yang sempurna untuk menghilangkan emisi kendaraan
ataupun gas CO, ataupun CO2 yang berasal dari generator set.
Pembuatan void atau mekanisme elektronik atau manual juga dapat dipilih
untuk mengeluarkan emisi kendaraan yang sering menggenang di ruang
basement. Jadi Koefisien Tapak Basement dapat ditetapkan 1 artinya
luasan basement sama dengan luasan lantai dasar bangunan.
e. GSB dan Jarak Bebas Bangunan. Rencana garis sempadan mencakup :
Sempadan muka bangunan, di ukur dari as jalan pada sisi yang
bersangkutan; Sempadan muka bangunan pada masing-masing ruas
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 12
jalan disesuaikan dengan ruang pengawasan jalan yang diukur dari as
jalan, diatur sebagai berikut:
untuk jalan arteri primer tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
untuk jalan arteri sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
untuk jalan kolektor primer tidak kurang dari 15 (lima belas) meter;
untuk jalan lokal primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter; dan
untuk jembatan tidak kurang dari 100 (seratus) meter ke arah hulu
dan hilir.
Sempadan samping dan belakang bangunan, diukur dari batas persil
sisi yang bersangkutan. Sempadan samping dan belakang bangunan
yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:
untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 (tiga) lantai
dapat berimpit;
untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau bila
berjarak minimal adalah 1,5 (satu setengah) meter.
Sempadan sungai. Sempadan sungai/RTH diatur sebagai berikut:
garis sempadan sungai/RTH bertanggul di luar kawasan
perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di
sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
garis sempadan sungai/RTH bertanggul di dalam kawasan
perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di
sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
Secara khusus, zona perumahan di BWP Sedayu ditetapkan berdasarkan
karakteristik eksisting kawasan, ketersedian fasilitas pendukung permukiman dan
pengurangan resiko bencana. Pengaturan perumahan secara khusus adalah:
1. Perumahan dengan kepadatan tinggi (100-1000 rumah/ha) ditempatkan di daerah
yang mempunyai bangkitan cukup besar, seperti: zona perdagangan dan jasa,
zona industri, zona campuran.
2. Perumahan kepadatan sedang (40-100 rumah/ha) ditetapkan di zona permukiman
yang telah ada sebelumnya dan berada di daerah pertanian atau di perbukitan.
3. Perumahan dengan kepadatan rendah (10-40 rumah/ha) ditetapkan di daerah
yang berdekatan dengan daerah rawan bencana termasuk jarak yang aman untuk
Depo Pertamina Rewulu.
4. Perumahan atau bangunan di zona perdagangan dan jasa atau terletak di jalan
arteri harus mempertimbangkan selubung bangunan sebagai berikut:
a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 40 tahun 2014, setiap
bangunan memberikan nuansa tradisional Jawa, dengan pengaturan
selubung bangunan maka parkir area, penanaman pohon perindang, iklan dan
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 13
kabel listrik/telekomunikasi dapat ditata lebih baik. Pengaturan selubung
bangunan dipertimbangkan:
Dengan menarik sudut 45 derajat dari as jalan maka dapat diperkirakan
ketinggian bangunan yang langsung berhadapan dengan jalan raya.
Pengaturan jarak kiri dan kanan bangunan dipertimbangkan kemudahan
aksessibilitas kendaraan untuk masuk ke pekarangan dibelakang
bangunan. Selain itu dipertimbangkan kemudahan kendaraan pemadam
kebakaran menjangkau perumahan lapis kedua atau lapis ketiga dari jalan
raya.
b. Tampilan bangunan ditetapkan sebagai berikut:
Penggunaan material pelingkupbangunan harus mengekspresikan bahan
logam, batu, bata, kayu, bambu dan sebagainya secara jujur.
Penggunaan material eksterior berupa material pasangan bata dapat
diekspos maupun diplester. Penggunaan cat yang diijinkan terbatas pada
warna-warna netral dan tidak dominan yaitu putih, dan tidak diperbolehkan
menggunakan warna-warna mencolok-mendominasi pada tampilan fasad
bangunannya. Penggunaan material modern seperti besi, kaca, baja,
stainless steel, alumunium composit dan sejenisnya total tidak melebihi
25% dari fasad bangunannya.
Penggunaan secara jujur bahan bangunan bahan logam, batu, bata, kayu,
bambu dan sebagainya, dapat digunakan untuk material penutup jalan dan
tanah (ground cover) pada ruang terbuka publik maupun privat
(pekarangan rumah) untuk memperkuat karakter kawasan;
Arahan material untuk jalur pedestrian, perkerasan pekarangan adalah
menggunakan paving block yang dikombinasikan dengan biopori. Selain
conblok, grassblok juga dapat dikombinasi dengan batu alam seperti batu
kali atau batu andesit untuk memperkuat karakter kawasan;
Apabila menggunakan pagar, material dan bentuk pagar harus
menyesuaikan dengan bentukan bangunan yang ada (tidak terasa asing)
dan tidak diperbolehkan menggunakan pagar yang terbuat dari material
modern seperti baja, besi tempa, stainlesssteel dan sejenisnya. Material
yang diperbolehkan adalah batu bata, batu alam dan kayu/bambu serta
tanaman hidup. Ketinggian pagar yang diijinkan maksimal 1,5 m dengan
garis sempadan pagar sebesar 4 m dari tepi batas ruang milik jalan.
Rumah baru mengacu pada surat keputusan Gubernur DIY mengacu pada
tampilan arsitektur tradisional Jawa. Bangunan bernuansa budaya daerah
diwujudkan dengan menerapkan:
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 14
a) Adapun ragam hias yang umumnya menjadi ciri dari bangunan
bernuansakan daerah, yaitu:
o Ragam hias stilisasi unsur flora terdiri dari: lung-lungan, patran,
tlacapan, saton, wajikan, nanasan,kebenan, mlathen, waluhan,
padma, mayangkara
o Ragam hias stilisasi unsur fauna terdiri dari: kemamang, naga,
burung garuda, slira (biawak, ayam jago).
o Ragam hias stilisasi unsur alam terdiri dari: gunungan, mega
mendhung, banyu tumetes.
o Ragam hias stilisasi unsur keagamaan kepercayaan terdiri dari:
makutho, sorotan, praban, padama, putri mirong,
waluhan,candhen, mlathen.
o Ragam hias stilisasi unsur benda lain terdiri dari: kepetan,
panahan, truntum, bongkak.
b) Varian atap juga menjadi ciri khas dari bangunan bernuansa budaya,
seperti: atap tajug, atap joglo, atap limasan dan atap kampung serta
atap panggang pe. Atap ini selain menciri ciri khas juga kehadirannya
merupakan penanda bangunan yang didirikan di daerah tropis
lembab. Jadi tampilan dari bangunan akan terlihat “spacious and
shady” (meruang dan teduh). Secara rinci varian atap adalah:
o Varian atap Tajug: tajug pokok, lawakan, lambang teplok,
lawakan lambang gantung, semar tinandhu, semar sinongsong
(tajug soko tunggal)
o Varian atap Joglo: Joglo Jubungan, lawakan, sinom, trajumas,
semar tinandhu, lambang sari, lambang teplok, lambang
gantung, mangkurat, pengrawit, hageng.
o Varian atap Limasan terdiri dari: limasan jebengan, lawakan,
lawakan pengapit, sinom, trajumas, srotong, pacul gowang,
gajah ngombe, gajah njerum, gajah mungkur, klabang nyander,
cere gancet, semar tinandhu, gotong mayit, lambang sari,
lambang teplok lambang gantung, mangkurat, pengrawit.
o Varian atap Kampung terdiri dari: kampung Jompongan, pacul
gowang, srotong, dara gepak, klabang nyander, trajumas, gotong
mayit, gajah njerum, cere ganjet, lambang teplok, lambang teplok
semar tinandhu, semar pinondhong.
o Varian atap Panggang Pe terdiri dari: Panggang Pe Pokok,
gedhang selirang, empyak setangkep, trajumas, ceregancet,
barengan.
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 15
Apabila rumah berkembang menjadi fungsi lain dan perlu menambahkan
reklame, informasi ataupun aktivitas lain selain, maka dibutuhkan aturan
agar reklame atau tempelan pada bangunan di Kawasan inti tidak dominan
dengan memperhatikan kaidah estetika dan etika. Misalnya pagar tidak
diperuntukan untuk menjemur pakaian dan makanan. Pot tanaman dan
sekitarnya tidak digunakan untuk toilet, bangunan lama tidak
dikembangkan dengan tempelan-tempelan yang tidak dikonsultasikan
terlebih dulu sehingga berkesan kumuh.
Tabel 4.4. Zona Perumahan di BWP Sedayu (Ha)
Zona R
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
R-2 98,35 - 20,22 55,77 56,74 16,39 74,53 - 31,70 35,66 - 389,37
R-3 32,96 55,63 1,17 40,92 8,26 45,87 121,61 155,31 125,46 21,29 15,79 624,27
R-4 23,88 19,61 32,37 0,72 1,12 51,66 - 41,09 18,21 122,26 63,09 374,01
Sumber: Rencana, 2014
4.2.2. Perdagangan dan Jasa
Zona perdagangan dan jasa di BWP Sedayu ditetapkan sepanjang jalur jalan
arteri. Dapat diprediksikan bahwa setiap rumah di sepanjang jalan ini akan berubah fungsi
menjadi toko, minimarket atau usaha jasa. Bangunan dapat berupa bangunan deret atau
tunggal. Karena lokasi ini berhimpit dengan jalur pipa gas maka pengawasan dan
pemantauan garis sempadan jalan harus rutin dilakukan. Berbeda dengan garis sempadan
lainnya, di sisi utara jalan arteri tidak boleh ditanam pepohonan, mendirikan bangunan dan
dilarang membakar di atas jalur pipa. Zona perdagangan dan jasa dapat dikatagorikan pula
sebagai area tempat berkumpulnya PKL, pasar tradisional, swalayan, super market dan
sebagainya; untuk itu pengaturan parkir off street harus dilakukan agar tidak terjadi
kemacetan lalu lintas. Struktur pelayanan perdagangan dan jasa terdiri atas:
Skala regional; berupa pusat-pusat perdagangan dan jasa,
Skala kecamatan; berupa pertokoan,
Skala lingkungan, berupa toko lingkungan.
Zona perdagangan dan jasa terletak di sepanjang jalan arteri masuk dalam
wilayah administrasi Desa Argosari, Argorejo dan Desa Argomulyo. Zona perdagangan
dan jasa juga membujur dari arah Selatan atau Pedes sampai dengan Puluhan di Utara.
Lokasi ini telah dimulai dengan banyaknya pertokoan dan usaha jasa. Beberapa pemicu
bangkitan zona perdagangan dan jasa karena fungsi jalan arteri, zona industri, zona
pendidikan dan pariwisata.
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 16
Tabel 4.5. Zona Perdagangan dan Jasa di BWP Sedayu (Ha)
Zona K
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
K-1 - - - - - - - - 0,29 - - 0,29
K-3 50,00 46,75 18,25 21,58 20,89 22,05 39,22 45,57 14,22 6,55 19,19 304,29
Sumber: Rencana, 2014
4.2.3. Perkantoran
Zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;
Untuk perkantoran pemerintah telah tersedia kantor administrasi yang dilengkapi dengan
gedung serba guna. Zona perkantoran dapat pula muncul dari perubahan rumah tinggal
menjadi perkantoran swasta. Selain itu zona perkantoran swasta dapat dibangun pada
zona perdagangan dan jasa, dan dapat pula terintegrasi dengan zona pemanfaatan
industri. Setiap kantor harus melengkapi dengan tempat parkir karyawan di dalam
halaman, parkir diluar halaman (off site) hanya diperuntukkan bagi tamu atau hanya
digunakan untuk menaikan dan menurunkan tamu.
Tabel 4.6. Zona Perkantoran di BWP Sedayu (Ha)
Zona KT
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
KT-1 - 0,15 0,24 2,57 0,76 - 0,66 0,82 - - - 5,20
KT-2 - - - - 0,04 - - - - - - 0,04
Sumber: Rencana, 2014
4.2.4. Industri
Hakekaktnya keberadaan sebuah industri tidak boleh menghasilkan polutan,
merusak daya dukung lahan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan industri
di BWP Sedayu terselenggara di beberapa tempat, yaitu:
a) Zona peruntukan industri di jalan arteri bagian Barat.
b) Kawasan Peruntukan Industri Sedayu-Pajangan.
c) Zona industri mebel.
d) Zona industri sarung tangan.
e) Serta industri kecil yang diselenggarakan di perumahan penduduk.
Industri yang tersebut yang tidak terikat dalam Kawasan Peruntukan industri harus
melengkapi aktivitasnya dengan pengelolaan samapah dan limbahnya, sehingga tidak
menimbulkan polutan baik bahan pencemar tanah, air, maupun udara. Bagi industri yang
masuk dalam kawasan peruntukan industri, telah disediakan sarana pengelolaan sampah
dan limbahnya sehingga zero pullatan. Untuk kawasan peruntukkan industri juga perlu
dipertimbangkan zona industri 70% dari luas lahan, ruang terbuka hijau 10%, dan sarana
prasarana lainnya 10%, sarana perumahan, perkantoran dan perdagangan masuk dalam
10% luas lahan. Untuk industri rumah tangga pada hakekatnya limbah dan sampah yang
dihasilkan harus dikelola dengan benar.
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 17
Tabel 4.7. Zona Industri di BWP Sedayu (Ha)
Zona I
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
I-3 - - - - 0,05 - - - - - - 0,05
I-4 0,44 1,12 - 2,22 - 2,84 - 2,06 0,01 2,06 223,16 233,93
Sumber: Rencana, 2014
4.2.5. Sarana Pelayanan Umum
1) Inland Port Yogyakarta
Sebagai salah satu sarana transportasi bagi kepentingan bongkar muat barang,
maka keberadaannya tidak menimbulkan gangguan lalu lintas. Ukuran jalan, peredam
kebisingan dan debu harus diperhatikan.
2) Fasilitas Kesehatan
Walaupun fasilitas kesehatan relatif tercukupi dengan adanya fasilitas kesehatan
di BWP Sedayu, dengan jumlah praktek dokter dan kedekatan dengan rumah sakit di
Yogyakarta, namun basis kesehatan sebagai tanggung jawab tiap individu perlu
dikembangkan. Dalam penjagaan kesehatan di masyarakat diperlukan penyelenggaraan:
a) Kegiatan Penyehatan Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga tercapai derajat kesehatan
yang optimal.Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini agar masyarakat mampu
memenuhi kebutuhan sarana air bersih, jamban keluarga, sarana sanitasi secara
mandiri serta mampu memelihara dan mengembangkannya.Lokasi kegiatan ini
terutama diarahkan di rumah-rumah penduduk yang bermasalah dengan pola
penataan bangunan dan lingkungan sanitasinya.
b) Kegiatan Perbaikan Perumahan Permukiman. Tujuan utama program ini adalah untuk
meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman agar layak huni dan sesuai
dengan standard rumah sehat.Kegiatan fisik berupa pemugaran rumah dan prasarana
perumahan.Sedangkan kegiatan non fisiknya berupa penyuluhan pola hidup sehat
maupun tentang rumah dan lingkungan sehat.
Sarana kesehatan di BWP Sedayu menurut data Kecamatan Dalam Angka 2013
meliputi posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas, dan apotek. Ketersediaan di
kawasan ini sudah cukup merata karena di masing-masing wilayah setidaknya telah
tersedia beberapa sarana didalamnya, namun belum ada balai pengobatan di BWP
Sedayu. Kebutuhan akan sarana kesehatan penting guna menunjang kebutuhan
penduduk akan hidup sehat, sehingga di BWP Sedayu perlu terdapat rumah sakit umum
minimal rumah sakit tipe D dengan fasilitas ruang inap pasien. Perhitungan kebutuhan
sarana kesehatan berdasar standar di atas, untuk sarana kesehatan di BWP Sedayu rata-
rata tidak membutuhkan penambahan karena jumlah sarana yang tersedia sudah
mencukupi untuk jumlah penduduk di akhir tahun.
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 18
3) Fasilitas Olah Raga
Sarana dan prasarana Olah Raga sangat diperlukan bagi pengembangan minat
dan bakat masyarakat, terkait dengan penjagaan kesehatan raga dan jiwa. BWP Sedayu
belum optimal dalam menumbuh kembangkan aktivitas olah raga sebagai kebutuhan
manusia, karena masih berorientasi pada event/pementasan maupun hobi, belum menjadi
aktifitas kegiatan pembinaan yang rutin dilaksanakan.Meskipun demikian, sarana dan
prasarana baik jumlah dan variasinya cukup representatif, demikian pula fasilitas untuk
berolah raga warga di BWP Sedayu. Lapangan olah raga umumnya dipunyai tiap desa
yang juga digunakan untuk anak sekolah berolah raga, tempat tersebut juga digunakan
untuk beribadah pada saat hari besar keagamaan dan juga tempat pertunjukan keliling.
Dari sisi ketersediaan fasilitas untuk olah raga masyarakat, falisitas olah raga bulu
tangkis dan volley ketersediaannya cukup memadahi. Hal ini sangat wajar karena olah
raga jenis ini cukup diminati oleh masyarakat, serta tidak memerlukan area yang luas,
bahkan satu lapangan bisa digunakan untuk dua jenis olah raga ini sekaligus. Jenis kedua
adalah kelompok olah raga sepak bola, meski fasilitas untuk olah raga ini memerlukan
area yang cukup luas, namun minat masyarakat sangat tinggi.
4) Fasilitas Sosial Budaya
Strategi untuk pemeliharaan dan pelestarian budaya serta pencegahan dampak
negatif kegiatan manusia terhadapnya meliputi:
a) mengelola budaya dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat
Sedayu, cagar budaya peninggalan kerajaan, dan pariwisata budaya;
b) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan
pariwisata rekreasi dan pendidikan;
Jenis kesenian yang berkembang di BWP Sedayu adalah seni suara, seni tari,
ketoprak, Jathilan dan karawitan. Jenis-jenis kesenian tersebut masih dikembangkan oleh
masyarakat, sehingga seni dan kebudayaan mendapatkan tempat cukup strategis untuk
dikembangkan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan
kesinambungan aktivitas budaya maka dibutuhkan fasilitas budaya yang memadai, pada
umumnya merupakan gedung serbaguna yang dipunyai tiap kantor desa.
5) Fasilitas Peribadatan
Mayoritas pendduk BWP Sedayu memeluk agama Islam, sehingga diperlukan
sarana peribadatan seperti Musholla dan Masjid. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan
fasilitas peribadatan di BWP Sedayu khususnya untuk masjid masih dibutuhkan 2 buah di
akhir tahun perencanaan, sedangkan kebutuhan Musholla telah tercukupi.
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 19
Tabel 4.8. Zona Sarana Pelayanan Umum di BWP Sedayu (Ha)
Zona SPU
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
SPU-1 1,94 1,84 1,70 0,95 12,60 0,81 0,78 1,29 0,27 0,32 0,07 22,58
SPU-2 - - - - - 9,81 - - - - - 9,81
SPU-3 0,03 0,02 0,20 - 0,03 0,07 0,38 0,12 0,21 0,33 0,06 1,44
SPU-6 0,38 0,11 0,12 0,07 0,49 0,14 0,65 0,39 0,96 0,76 0,08 4,15
Sumber: Rencana, 2014
4.2.6. Peruntukan Lainnya
Peruntukan lahan BWP Sedayu masih terdapat banyak pemanfaatan ruang yang
berupa kegiatan pertanian baik pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura,
perikanan serta peternakan. Kegiatan-kegiatan ini akan tergabung di dalam zona
peruntukkan lainnya dengan sub zona pertanian. Kegiatan pertanian ini masih
diperbolehkan selama bukan kegiatan yang mengganggu kebutuhan warga seperti
kegiatan peternakan mengeluarkan polusi udara. Selain itu, dengan adanya kebijakan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka sub zona pertanian perlu dipertahankan di
BWP Sedayu.
Tabel 4.9. Zona Peruntukan Lainnya di BWP Sedayu (Ha)
Zona PL
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
PL-1A 42,24 146,53 81,60 0,26 56,70 71,45 12,76 42,82 3,17 - 15,24 472,75
PL-1B 17,76 7,32 6,18 8,45 6,62 45,41 0,15 15,80 55,68 153,87 24,34 341,58
PL-1C - 0,17 - - - - 0,80 - - - 1,19 2,16
Sumber: Rencana, 2014
4.2.7. Zona Peruntukan Khusus
Zona Hankam dan Depo Pertamina Rewulu yang merupakan tempat penimbunan
BBM dan lokasi pendistribusian, dalam penataan ruang dibutuhkan zona penghijauan
sebagai zona penyangga. Terkait lokasinya dekat dengan jalan arteri, maka beberapa
lokasi telah digunakan sebagai permukiman dan ditetapkan sebagai perumahan
kepadatan rendah.
Tabel 4.10. Zona Peruntukan Khusus di BWP Sedayu (Ha)
Zona KH
Blok I Blok II Blok III Jumlah
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
KH-1 - - 0,01 - 0,03 - - - - - - 0,04
KH-5 - - 15,78 - - - - - - - - 15,78
Sumber: Rencana, 2014
Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu | 4 - 20
Gambar 4.1. Rencana Pola Ruang BWP Sedayu
top related