reformasi pemikiran hukum islam -...
Post on 06-Mar-2019
261 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
REFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
PROF. DR. RIFYAL KABAH, MA.
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh :
SITI AISYAH
N I M . 1 1 1 2 0 4 4 2 0 0 0 2 2
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H/2016 M
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
Siti Aisyah, 1112044200022. Reformasi Pemikiran Hukum Islam Prof.
Dr. Rifyal Kabah. Program Studi Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan
Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1437 H/ 2016 M.
Xl + 76 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk : pertama menjelaskan pandangan Prof. Dr.
Rifyal Kabah mengenai hukum Islam di Indonesia, kedua mendeskripsikan
metode perumusan hukum Islam yang dilakukan oleh Prof. Dr. Rifyal Kabah,
Dan yang ketiga mendeskripsikan pengaruh pemikiran hukum Islam Prof. Dr.
Rifyal Kabah di Indonnesia baik dari tatanan perkembangan hukum Islam
maupun dalam putusan Peradilan Agama.
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library Research), dan
jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang
digunakan yaitu karya-karya autentik Prof. Dr. Rifyal Kabah diantaranya yang
berjudul Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Hukum Islam di Indonesia,
Politik dan Hukum dalam al-Quran, Risalah Hari Raya, Mesir yang Saya Kenal,
Peradilan Islam Kontemporer dan lain sebagainya, serta buku-buku yang
berhubungan dengan tema ini. Teknik pengumpulan datanya adalah Book Review.
Penelitian ini menunjukan bahwa Rifyal Kabah berpandangan bahwa
Reformasi Hukum itu sangat diperlukan, dan reformasi pemikiran beliau salah
satunya yaitu menurutnya permasalahan agama tidak mesti dipermasalahkan
karena apabila seseorang tunduk kepada hukum tertentu dengan sukarela maka
berlakulah hukum tersebut untuknya. Dan metode perumusan hukum Islam Rifyal
Kabah adalah dengan cara transformasi, yaitu mentransformasikan syariah dan
fiqh hasil pemikiran para ulama dalam peraturan perundang-undangan tertulis dan
pembaharuan dilakukan dengan memberikan penafsiran yang baru terhadap nash
yang sudah ada. Salah satu pengaruh pemikirannya yaitu tertuang pada putusan
Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 yang didalamnya terdapat terobosan
baru mengenai perluasan makna wasiat wajibah yang diberikan kepada isteri non
muslim, dan putusan tersebut juga dapat dijadikan sumber hukum yurisprudensi
untuk para hakim peradilan Agama dibawahnya.
Kata Kunci : Rifyal Kabah, Reformasi, Hukum Islam,
Pembibing : H. Qosim Arsadani, MA.
Daftar Pustaka : 1962 s.d 2016
vi
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur dipanjatkan atas kehadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan rahmat, hidayah serta ridhanya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini . Shalawat beriring salam semoga terlimpah
curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, Sahabat dan
orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga hari akhir nanti ialah nabi
terakhir yang di utus oleh ALLAH SWT dan tiada nabi setelahnya. Ialah manusia
yang paling sempurna, manusia pilihan yang paling bertakwa, dan yang paling
mencintai umatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya selaku umatnya.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar
Sarjana Hukum ( SH ) pada Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Penulis sangat berterimakasih kepada para pihak yang telah banyak
berkontribusi bahkan berjasa besar baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam penulisan skripsi ini, merekalah yang telah menanamkan jasa baik berupa
bimbingan, arahan bahkan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih dengan tulus kepada :
1. Kepada Allah SWT, karena berkat kehendak dan ridhonya penulis mampu
menyelesaikan studi Srata-1 ini.
vii
2. Kepada ayah Karimudin Nasution dan mamah Emmi Nasution, salam
takzim kakak, terimakasih karena selalu bersabar dan selalu memberi
dorongan serta keyakinan kepada kakak untuk bisa menyelesaikan
kesulitan-kesulitan yang acap ditemui, semoga Allah membalas semua
kebaikan yang telah kalian berikan untuk kakak, dan semoga Allah
senantiasa memberikan waktu dan kesempatan untuk kakak sehingga
kakak dapat membalas kasih sayang tak terbatas baik berupa moril dan
materil yang telah ayah dan mamah berikan.
3. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidatullah Jakarta.
4. Dr. H. Asep Saepuddin Jahar, Ph. D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Dr. Abdul Halim, M. Ag., dan Arip Purqan, MA., Ketua Program Studi
dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
6. Kepada H. Qosim Arsadani, MA. selaku dosen pembimbing skripsi
penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan
bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga beliau selalu dalam
lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
7. Kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada
prodi Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan ilmu kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
viii
8. Kepada seluruh keluarga besarku, ketiga adik-adikku, Muhammad Yusuf
Nasution, Muhammad Rizal Nasution, dan Muhammad Yakub Nasution.,
yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan untuk kakak agar
tetap semangat dalam menempuh studi dikampus tercinta ini. tak lupa pula
kepada kakek, nenek ,mamak Sutan Nasution, Tobang Elvi Nasution, Ete
Enny Nasution, mamak Fauzan Nasution, dan Ete Asiyah Nasution yang
ikut serta memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada kakak.
Dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan keceriaan dalam bingkai
baik suka maupun duka.
9. Kepada almarhum Prof. Dr. Rifyal Kabah (guru yang tak mengenal
muridnya) semoga Ilmu yang telah kau tuangkan dalam buku-bukumu
dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca menuju kemaslahatan. Dan kepada
Ibu Hamidah Yacoub (Istri Prof. Dr. Rifyal Kabah) yang telah
memberikan ilmu serta wawasan dalam penulisan skripsi ini serta telah
membukakan perpustakaan pribadi milik Prof. Dr. Rifyal Kabah bagi
penulis sehingga penulis merasa sangat terbantu.
10. Kepada Zaki Zakaria Thabri SH. yang sangat membantu dalam penulisan
skripsi ini, yang tak pernah mengenal lelah dalam mengarahkan penulis.
Terimakasih atas segala keikhlasannya.
11. Kepada Social Trust Fund (STF) dan Beasiswa Akademik yang telah
membantu penulis untuk dapat menyelesaikan studi Strata-1.
12. Kepada Nur hafifah SH, Sophal Jamilah SH, Zulfa Zuhrotunnisa, Widia
Adianita ( calon ibu dokter), Khairunnisa SH, Vina Dwi Yuli Anti, Rahma
ix
Diah Hasibuan serta seluruh sahabat-sahabat lainnya, kalian sahabat
seperjuangan, kalian hebat dan inspiratif.
13. Kepada keluarga Hukum Keluarga ( Administrasi Keperdataan Islam )
angkatan 2012,: Maria Ulfah Puspitasari, Novianti, Jeni Nuladani SH,
Julhijah SH, Lina Damayanti SH, Ria Aprilia Luxy, dan seluruh Sahabat
Administrasi Keperdataan Islam 2012 dan Peradilan Agama 2012.
14. Kepada HMPS SAS, HMI, OPH, Majelis Insan Rabbani, IR Adventure,
yang selalu menjadi tempat berdiskusi yang menyenangkan dan tempat
berbagi untuk penulis. Semoga hajat kita dilancarkan oleh Allah swt.
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
siapa saja yang memerlukannya dan memberikan khazanah baru dalam
dunia akademik. Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan maka dari itu
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna
penyempurnaan penulisan-penulisan lainnya dimasa mendatang.penulis
berharap Allah SWT membalas segala kebaikan para pihak yang telah
membantu dan semoga apa yang kita lakukan menjadi suatu investasi yang
sangat berharga dan kelak dapat membantu kita di yaumil akhir.
Jakarta, Oktober 2016
Penulis
Siti Aisyah
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ..................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv
ABSTRAK .............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ........................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah .................................................................................... 10
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah .............................................................. 11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitan ...................................................................... 11
E. Metode Penelitian ......................................................................................... 13
F. Tekhnik Penulisan ........................................................................................ 14
G. Study Review ................................................................................................ 14
H. Sistematika Penulisan..............................................................................................16
BAB II REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
A. Sejarah Pembaharuan Hukum Islam ............................................................ 18
B. Tokoh-tokoh Pembaharu Hukum Islam ....................................................... 28
xi
C. Peran DPR dalam Melegislasi Hukum Islam..........................................................32
BAB III BIOGRAFI DAN GENEOLOGI INTELEKTUAL PROF. DR.
RIFYAL KABAH
A. Latar Belakang Rifyal Kabah ..................................................................... 36
B. Riwayat Pendidikan dan Karya-karya Rifyal Kabah .................................. 40
C. Geneologi Pemikiran Rifyal Kabah ........................................................... 48
BAB IV REFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PROF. DR. RIFYAL
KABAH
A. Reformasi Pemikiran Hukum Islam Menurut Rifyal Kabah ...................... 51
B. Metode Perumusan yang dilakukan oleh Rifyal Kabah .............................. 60
C. Pengaruh Pemikiran Hukum Islam Rifyal Kabah di Indonesia ................. 64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................... 69
B. Saran ............................................................................................................. 71
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 73
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam adalah ajaran Allah SWT yang terstruktur sebagai agama terakhir.
Substansi ajarannya ialah mencakup segala aktifitas manusia di atas permukaan
bumi. Dan karenanya manusia diserukan untuk berlaku baik sesuai dengan
ketentuan Allah SWT. Dalam formalitas kehidupan lahiriyah, Islam tidak hanya
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan penciptaNya, melainkan juga
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Disinilah adanya ketentuan-
ketentuan atau norma-norma (hukum) guna membatasi prilaku-prilaku manusia
agar tidak sewenang-wenang.
Hukum dalam pandangan para ilmuwan muslim adalah aspek praktis
doktrin sosial dan keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi
ummat Islam generasi pertama, mereka hampir tidak bisa membedakan antara
sesuatu yang bersifat legal dan sesuatu yang bersifat keagamaan. Di dalam al-
Quran dan al-Sunah kedua hal ini sangat berkaitan dan berhubungan, namun
dalam perkembangan selanjutnya dapat dibedakan juga antara pengkajian
keagamaan (kalam, ushuluddin, teologi) dan pengkajian legal (fiqh,
yurisprudensi). Barulah pada perkembangan terakhir kata Qanun dipakai untuk
2
menunjukan aturan administratif yang berbeda dari hukum yang berasal dari
wahyu atau syariah.1
Syariah secara etimologi adalah jalan yang membekas menuju air karena
sudah sering dilalui, tetapi dipakaikan dalam pengertian sehari-sehari sebagai
sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup mereka.2 Syariah
secara terminologi adalah apa yang digariskan atau ditentukan oleh Allah dalam
agama untuk pengaturan hidup para hambanya.3 Berdasarkan ini Abdullah Yusuf
Ali menerjemahkan syariah sebagai the right way of religion artinya adalah
jalan agama yang benar.4
Selain pengertian di atas, Syari'ah juga di simpulkan oleh Bassam Tibbi
yaitu sebuah struktur dan norma yang tertulis secara baku, tetapi terbuka atas
interpretasi. Oleh karenanya, dalam era modern ini dituntut untuk memikirkan
hukum sebagai gagasan yang lebih fleksibel sehingga dapat memberikan
konstribusi akomodasi budaya untuk sebuah perubahan.5
Maka dapat kita simpulkan bahwa Syariah Islam adalah jalan kehidupan
yang berisi nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam
makna yang kongkrit yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia agar
tidak terlepas dari norma-norma yang telah ada.
1 H.A.R Gibb, Mohammedanism, (New York : Oxford University Press, 1962), h., 90.
2 Yusuf Hamid al-Alim, al-Maqashid al-Ammah li asy-Syariah al-Islamiyyah, (Riyadh :
ad-Dar al-Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1994), h., 19. 3 Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998, Cet.
Pertama), h., 36. 4 Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran : Text Tranlation and Commentary, (Brendwood,
Maryland : Amana Corporation, 1989), h., 1297. 5 Bassam Tibbi, Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial, (terj) Ahsin Muhammad dan
Zainul Abbas (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), h ., 98.
3
Syariah bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Pada masa Rasululllah
SAW setiap masalah bisa segera teratasi, karena apabila ada suatu masalah pasti
dikembalikan kepada Rasulullah SAW.6 pengembalian yang dimaksud disini ialah
segala sesuatu tentang hukum yang secara langsung dapat ditanyakan kepada
beliau.7 Namun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, permasalahan yang
dihadapi oleh umat Islampun semakin beragam dan banyak hal-hal baru yang dulu
belum pernah terjadi, hal ini membuat para khalifah dan ulama berusaha untuk
memecahkan masalah-masalah yang timbul belakangan dengan metode ijtihad
(Ushl Fiqh).
Ushul artinya adalah dasar / sesuatu yang dijadikan dasar, dan fiqh secara
ethymologi adalah pemahaman, atau pemahaman yang mendalam tentang tujuan
suatu ucapan dan perbuatan. adapun fiqh secara terminologi adalah pengetahuan
tentang hukum-hukum syara mengenai segala perbuatan manusia, yang diambil
dari dalil-dalil yang terinci (mendetail).8
Dari pengertian-pengertian diatas dapat kita pahami bahwa Fiqh adalah
salah satu bidang studi Islam yang sangat populer dan melekat dalam kehidupan
umat manusia. Mulai dari lahir sampai keliang lahat ,atau mulai dari bangun tidur
sampai tidur lagi orang berhubungan dengan fiqh. Meskipun fiqh merupakan
produk pemikiran manusia, tetapi ia tetap dikategorikan sebagai Syariah.9 Jadi
sebuah pemahaman harus dikaji dengan merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah,
6 Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, Cet. Pertama,
1998), h., 25. 7 Muhammad bin Idris asy-Syafii, al-Risalah, (Cairo : Dar at-Turats, 1979). h., 81.
8 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, Cet.Pertama,
2011), h., 2. 9 Budiman Suleman, Reformasi Pemikiran Islam, ( Jakarta : Kencana, 2002), h., 119.
4
baik melalui qiyas10
maupun mashlahah11
, sebab dengan qiyas, seorang mujtahid
membawa fur (cabang/masalah khilafiyah) kepada nash, sementara dengan
mashlahah, ia berusaha memerhatikan kepentingan-kepentingan kehidupan
manusia dan mencegah kemudharatan, Pendekatan seperti inilah yang
memperoleh legalitas dari nash.
Walaupun fiqh merupakan produk dari syariah akan tetapi syariah dan fiqh
adalah dua konsep yang berbeda. Adapun beberapa perbedaan antara keduanya
menurut Budiman Suleman pada buku karangannya yang berjudul Reformasi
Pemikiran Islam yaitu sebagai berikut: 12
1. Dilihat dari sudut subyeknya, syariah ditetapkan oleh syara (Allah),
sedangkan fiqh ditetapkan oleh manusia yang disebut mujtahid atau fuqaha.
2. Syariah menempati kualitas wahyi, sedangkan fiqh di dalamnya terdapat
intervensi rayu (rasio) yang dihasilkan dari ijtihad.
3. Syariah diciptakan oleh Tuhan melalui wahyi, maka syariah memiliki tingkat
kebenaran absolut, sedangkan fiqh memiliki tingkat kebenaran relative.
4. Syariah bersifat eternal dan universal, sedangkan fiqh bersifat temporal dan
lokal (sangat terpengaruh oleh perubahan dimensi ruang dan waktu).
Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Syariah dan Fiqh adalah
merupakan hukum Islam. Dan hukum Islam yang sebenarnya adalah ketentuan-
10
Qiyas menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya
dalam al-Quran dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan
hukumnya berdasarkan nash, atau bisa juga di artikan menyamakan sesuatu yang tidak ada nash
hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.
Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, Cet.Pertama, 2011), h., 336. 11
Maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan Syariat Islam dan tidak ditopang oleh
sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.
Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, Cet.Pertama, 2011), h., 427. 12
Budiman Suleman, Reformasi Pemikiran Islam, ( Jakarta : Kencana, 2002), h.,. 120.
5
ketentuan mengikat yang berasal dari Allah (wahyu) dan dari legislasi manusia
untuk pengaturan hidup individu dan masyarakat. Wahyu sebagai firman Tuhan
memang cocok untuk semua ruang dan waktu, tetapi pemahaman manusia
terhadap teks wahyu dapat berubah dengan perubahan masalah dan pemahaman
terhadap masalah dengan kebutuhan dan permasalahan kontemporer.13
Menurut Asy-Syaikh Muhammad al-Khudhari hukum Islam dalam
sejarahnya melalui enam fase legislasi, yang mempunyai ciri tersendiri sesuai
dengan perkembangan yang dilalui oleh masyarakat Islam.14
1. Fase kerasulan Nabi Muhammad SAW dimana segala sesuatu tentang hukum
dikembalikan kepada Beliau.
2. Fase para sahabat Nabi yang senior (Kibar ash-shahabah), mulai dari saat
kematian Nabi sampai akhir masa Khulafa Rasyidin.
3. Fase para sahabat Nabi yang yunior (shigor ash-shahabah), mulai dari
permulaan masa Umawi sampai lebih kurang satu abad setelah Hijrah.
4. Fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai dari awal abad kedua Hijrah sampai
akhir abad ketiga.
5. Fase perdebatan mengenai masalah hukum dikalangan fuqaha, mulai dari
awal abad keempat Hijrah sampai akhir masa Abbasiyah dan penaklukkan
Tartar atas dunia Islam pada abad ketujuh Hijrah (1258 M).
6. Fase taqlid (mengikut kepada pendapat-pendapat imam-imam yang
terdahulu), mulai dari kejatuhan Dinasti Abbasiyah sampai sekarang.
13
Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998, Cet.
Pertama), h., 46. 14
Asy-Syaikh Muhammad al-Khudhari Bek, Tarikh Tasyri al-Islami, (Bairut : Dar al-
Fikr, 1988), h., 5-6.
6
Selain ke enam fase tersebut menurut Rifyal Kabah sebenarnya sebuah
fase baru sedang tumbuh dalam waktu ini, bila kita memperhatikan perkembangan
legislasi di dunia Islam dewasa ini, hukum Islam sebenarnya sedang memasuki
fase ketujuh yaitu fase kodifikasi/kompilasi di beberapa negara anggota OIC
(Organization of Islamic Conference) dan ijtihad untuk masalah-masalah
kontemporer, terutama melalui lembaga-lembaga resmi negara atau semi resmi,
atau lembaga-lembaga internasional, atau murni swasta. Tujuannya adalah untuk
memperkaya hukum positif nasional.15
Pandangan lain tentang hukum Islam juga diutarakan oleh Fazlur Rahman,
ia memandang hukum Islam itu bersifat dinamis dan harus dikembangkan sesuai
dengan perkembangan zaman.16
Dalam konteks inilah gagasan untuk melakukan
pembaharuan hukum Islam mendapatkan signifikansinya. Para ahli dan
cendekiawan hukum Islam ingin mengkaji kembali hukum Islam dalam konteks
kekinian, sehingga Hukum Islam itu bisa menjadi hukum yang aktual pada masa
ini sebagaimana aktualnya hukum Islam pada masa perumusannya oleh mujtahid
pada masa dulu. Hal inilah yang menyebabkan usaha untuk mengkaji hukum
Islam dengan tujuan untuk mengembalikan aktualitasnya menjadi sebuah
discourse yang menarik.
Reaktualisasi dan kontekstualisasi dalam pembaharuan hukum Islam
banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Islam Indonesia seperti Hazairin,
15
Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998, Cet.
Pertama), h., 53. Untuk fase yang lebih lengkap menurut Rifyal Kabah lihat pada Rifyal Kabah,
Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta : Rifyal Kabah Foundation Publisher, Cet kedua,
2016), h., xii. 16
Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok al-Quran (terj) Anas Mahyudin ( Bandung :
Pustaka. 1983), h ., 55.
7
Hasbi Assiddiqie, A. Hassan, Munawir Sadzali, Rifyal Kabah dll. Namun, tidak
banyak mendapatkan respon dari masyarakat Muslim secara umum. Ide-ide
mereka seakan terkubur oleh fanatisme masyarakat terhadap kitab-kitab kuning
bahkan banyak yang mengatakan ide-ide mereka itu sangat kontropersial, Baru
sejak dikenalkannya urgensi pluralisme pemikiran hukum lewat Kompilasi
Hukum Islam yang disahkan dengan Inpres RI No 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, gagasan yang terpendam lama itu mendapat angin segar
untuk bangkit kembali. Setidaknya, respon positif masyarakat bisa dibaca dari
animo dan antusiasme mereka terhadap kajian sosiologi hukum.17
contohnya saja pemikiran Munawir Sadzali yang berpendapat tentang
perlunya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris karena
menurutnya kesetaraan waris sudah sangat layak disamakan sebagaimana
mayoritas perempuan sekarang sudah aktiv beraktifitas seperti sekolah, bekerja
ataupun kegiatan sosial lainnya. Namun pemikiran ini sangat banyak yang
menentang dengan alasan pembagian harta warisan sudah jelas diatur dalam al-
Quran yaitu didalam surat an-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa hak anak
laki-laki adalah dua kali lipat lebih besar dari hak anak perempuan.18
Adapun arti dari ayat tersebut ialah Allah mensyari'atkan (mewajibkan)
kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang
anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua
17
Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai
Indonesia, (Bandung : Pustaka Setia. 2007), h., 338. 18
Munawir Sadzali, Ijtihad dan Kemaslahatan Ummat, (Jakarta : Mizan, Cet. lV, 1996),
h., 125.
8
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka
dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak,
bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi
wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah
Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.S an-Nisa : 11).19
Selain pemikiran Munawir Sadzali ada juga pemikiran Roger Garaudy20
misalnya, yang menolak klaim yang mengatakan bahwa Syariah sebagai
pemahaman para imam di masa lalu cocok untuk semua ruang dan waktu.
Baginya, permasalahan hukum ummat Islam pada masa sekarang harus
dipecahkan oleh para ahli hukum zaman sekarang.21
Dari sini dapat kita lihat kebutuhan dunia Islam kepada reformasi dan
pembaruan pemikiran hukum Islam. Reformasi tersebut tidak hanya menyangkut
19
http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-11-12.html#sthash.j5YGN2fA.dpuf
di unduh pada tanggal 17/08/2016. 20
Seorang pendatang baru Islam, untuk lebih jelas lagi lihat di Rifyal Kabah, Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998, Cet. Pertama), h., 47. 21
Roger Garaudy dalam kata pengantarnya terhadap buku Muhsin al-Mayli yang
diterjemahkan oleh Rifyal Kabah, Pergulatan Mencari Islam : Perjalanan Religius Roger
Garaudy, (Jakarta :Paramadina, 1996), h., xx.
http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-11-12.html#sthash.j5YGN2fA.dpuf
9
hukum Islam sebagai fatwa, tetapi lebih penting lagi tentang fiqh sebagai hukum
Islam yang dijalankan oleh negara berdasarkan perundang-undangan.
Dalam zona pemikiran dan upaya pengembangan hukum Islam di
Indonesia, keberadaan Rifyal Kabah sudah tidak asing lagi di kalangan lembaga
peradilan, tokoh-tokoh hukum Islam bahkan pelajar/mahasiswa yang berada di
jurusan hukum/hukum Islam, di tambah lagi setelah Rifyal Kabah yang saat itu
menjadi Hakim Agung dalam memutuskan suatu perkara di Mahkamah Agung
tentang hak waris istri non muslim pada perkara Nomor 16K/AG/2010, yang pada
mulanya di hakimi oleh Pengadilan Agama Makassar pada perkara Nomor
732/Pdt.G/2008/PA.MKS pada tanggal 02 maret 2009, dan di perkuat oleh
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada perkara Nomor
59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 juli 2009, Yang sudah jelas tidak ada haknya
didalam hukum Islam.
Akan tetapi uniknya didalam putusan tersebut memang hakim agung
(Rifyal Kabah) tidak memberikan hak waris terhadap istri tersebut, namun istri
tersebut mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama dengan waris,
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa wasiat
wajibah adalah wasiat yang dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia,
walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.22
Adapun pertimbangannya adalah bahwa Judex Factie salah dalam
menerapkan hukum. Menurutnya perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi
sudah berlangsung selama 18 tahun yang berarti pemohon kasasi telah cukup lama
22
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta :
Kencana. 2006), h.,166.
10
mengabdikan dirinya kepada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non
Muslim, layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku Isteri untuk
mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah serta
bagian harta bersama.
Dan pertimbangan lainnya adalah persoalan kedudukan ahli waris non
muslim yang sudah banyak di kaji oleh kalangan ulama diantaranya adalah Yususf
Qardlawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup
berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi,
demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris yang semasa hidupnya bergaul
secara rukun, damai meskipun berbeda keyakinan. Karena itu patut dan layak
pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewais berupa wasiat
wajibah.
Dari putusan tersebut banyak mengundang peneliti-peneliti khususnya
mahasiswa semester akhir yang tertarik dengan kasus ini, karena menurut mereka
putusan Hakim Agung tersebut bukanlah hal yang wajar, melainkan sesuatu yang
baru yang terjadi di badan Peradilan, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk
mengkaji reformasi pemikiran Rifyal Kabah mengenai Hukum Islam di
Indonesia.
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana gambaran umum hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaiamana Perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia ?
3. Bagaimana pandangan Rifyal Kabah mengenai Hukum Islam di Indonesia ?
11
4. Bagaimana Reformasi pemikiran Rifyal Kabah mengenai Hukum Islam di
Indonesia ?
5. Bagaimana metode perumusan hukum Islam yang dilakukan oleh Rifyal
Kabah ?
6. Bagaimana pengaruh pemikiran Rifyal Kabah baik dalam tatanan hukum
Islam di Indonesia maupun dalam lingkup peradilan Agama?
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah
Pembatasan masalah pada skripsi ini ialah mendeskripsikan Pemikiran
Hukum Islam Rifyal Kabah di Indonesia, penulis hanya menulis Pemikiran
hukum Islam dalam pandangan Rifyal Kabah tanpa bercabang ke pemikiran ilmu
lainnya guna membatasi penulis agar fokus pada tujuan penelitian.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis dapat membuat rumusan
masalah yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana reformasi pemikiran Hukum Islam menurut Rifyal Kabah ?
2. Bagaimana metode perumusan hukum Islam yang dilakukan oleh Rifyal
Kabah ?
3. Bagaimana pengaruh pemikiran Hukum Islam Rifyal Kabah di Indonesia
baik dari tataran perkembangan Hukum Islam maupun dalam putusan
Pengadilan Agama ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :
12
a. Untuk mengetahui reformasi pemikiran Hukum Islam Rifyal Kabah
b. Untuk mengetahui metode perumusan yang dilakukan oleh Rifyal
Kabah
c. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran Hukum Isam Rifyal Kabah di
Indonesia baik dari tataran perkembangan Hukum Islam maupun dalam
putusan Peradilan Agama.
2. Manfaat Penelitian
A. Secara Teori
Menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan Ilmu Hukum
khususnya dalam Hukum Islam. Disamping itu juga dapat menambah
pemahaman penulis mengenai reformasi pemikiran Hukum Islam oleh
para tokoh-tokoh pembaharu Islam.
B. Secara Praktis
a. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca, dapat
dijadikan bahan studi dalam Hukum Islam dan untuk
memperbanyak referensi bacaan.
b. Dapat menambah koleksi bacaan bidang Hukum Islam di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum maupun Perpustakaan
Umum
c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
(SH) untuk penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
13
E. Metode Penelitian
1. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang maksimal dari sebuah karangan atau
penulisan, maka metode pengumpulan dan pengelolaan data memainkan
peranan yang penting.23
penulis menggunakan metode kepustakaan atau
library research yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang
berkaitan dengan masalah pembahasan.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, Kualitatif yaitu sebagai
prosedur yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, sedangkan
Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan
mudah dipahami dan disimpulkan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti
mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya sehingga dapat memberikan
gambaran secara sistematis,faktual dan akurat.24
3. Data Penelitian
Data yang diperlukan di dalam penulisan ini ada yang bersifat primer dan
sekunder.25
23
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2005), h., 38.
24
Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum , (Bandung , 2006), h., 23. 25
Tommy Hendra Purwak, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Universitas Atma
Jaya, 2007), h., 73.
14
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang langsung dari karya-karya autentik
Rifyal Kabah antara lain : Islam dan Fundamentalisme (1984), Chiristia
Presence in Indonesia (1985), Reaktualisasi Ajaran Islam (1987), Islam dan
serangan Pemikiran (1994), Hukum Islam di Indonesia (1999), Dzikir dan
Doa dalam AlQuran (1999), Sejarah Hukum Islam, Yurisprudensi Peradilan
Agama dan Fuqoha, Menyorot Mahkota Hakim Peradilan Agama,
Penegakan Syariat Islam di Indonesia (2004), Belajar di Mesir (2006),
Peradilan Islam Kontemporer (2009).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari kitab, buku, dan
sumber yang berhubungan dengan skripsi ini.
c. Metode Analisis
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode
induktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang
bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.
F. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman
penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta 2015.
15
G. Study Review
1. Yusdani, jurnal, menyimak pemikiran Hukum Islam Satria Effendi, 2007,
dirujuk pada 03 Agustus 2016 : Pada jurnal ini penulis menulis beberapa
kriteria pandangan Satria Effendi tentang Hukum Islam, diantaranya yaitu
Studi kasus, studi kasus adalah model kajian hukum islam menurutnya,
karena dengan studi kasus kita dapat mengetahui gejolak yang sedang
berkembang dalam masyarakat. // pada skripsi ini penulis mengkaji reformasi
pemikiran hukum islam Rifyal kabah, yang didalamnya terdapat metode-
metode perumusan hukum Islam menurut Rifyal Kabah. // adapun kaitannya
dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji pemikiran hukum Islam
seorang tokoh.
2. Amak fadholi, Hermeneutika Hukum Islam Khaled M Abou Fadl , Fakultas
Syariah dan Hukum, 2007 : menurut Khaled M Abou Fadl hukum Islam
cenderung tidak kontekstual ketika dihadapkan pada isu-isu modernitas. Salah
satu bentuk ketidak kontekstualan tersebut adalah ketika merespons persoalan
kesetaraan gender yaitu relasi suami (laki-laki) dan isteri (perempuan).
Hukum Islam, dalam konteks ini, dipenuhi oleh diskursus yang otoriter dan
otoritarianisme, baik pada aspek metodologi maupun produk-produk
hukumnya sehingga melahirkan apa yang disebut "fikih otorite. / hukum
Islam menurut Rifyal Kabah bersifat rasional sehingga tidak sulit ataupun
menyulitkan, ketika sesuatu itu tidak melanggar maka sesuatu itu bersifat
boleh. Dan menurutnya hukum islam selalu merespon persoalan-persoalan
baru.
16
3. Usman, Jurnal, Pemikiran Hukum Munawir Sadzali, 2008, dirujuk pada 03
Agustus 2016 : pada jurnal ini penulis menerangkan pemikiran hukum
Munawir Sadzali yang mengedepankan persamaan hak antara laki-laki dan
perempuan dalam hal waris, ini adalah sebuah pemikiran yang baru . / dan
dalam skripsi ini penulis menerangkan pemikiran hukum Islam Prof. Dr.
Rifyal Kabah yang mengedepankan keadilan dan tidak memandang ras, adat
maupun agama, namun juga tidak bertentangan dengan ketiganya. Dalam
skripsi ini penulis membahas tentang reformasi pemikiran hukum Islam
Rifyal Kabah yang telah menerobos makna wasiat wajibah. // kaitan dengan
skripsi ini adalah pemikiran kedua tokoh tersebut saling mengedepankan
keadilan dengan menggali hak-hak seseorang didalam suatu kasus.
H. Sistematika Penulisan
Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar
terarah, penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut :
BAB Pertama : terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode
penelitian dan teknik penulisan, study review dan sistematika penulisan.
BAB Kedua : Penulis membahas tentang gambaran umum hukum Islam di
Indonesia, tokoh-tokoh reformasi hukum Islam dan perkembangannya di
Indonesia serta peran DPR dalam melegislasi hukum Islam.
17
BAB Ketiga : sebagaimana lazimnya penelitian terhadap seorang tokoh, penulis
akan memperkenalkan latar belakang Rifyal Kabah yang terdiri dari riwayat
hidup, Pendidikan, karya-karya, dan geneologi pemikiran Rifyal Kabah.
BAB Keempat : Penulis akan menulis tentang pemikiran hukum Islam dan
metode pemikiran Rifyal Kabah, serta pengaruh pemikiran hukum Islam Rifyal
Kabah di Indonesia baik dari tataran perkembangan hukum Islam maupun dalam
lingkup peradilan.
BAB Kelima : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
18
BAB II
REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
A. Sejarah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
Reformasi lebih akrab disebut pembaharuan, dan pembaharuan bisa juga
disebut modernisasi. Pembaharuan mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan
usaha untuk merubah faham-faham adat istiadat, institusi-institusi lama untuk
disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern.
Pembaharuan mempunyai arti yang lebih khusus dibandingkan dengan
pembangunan. Pembaharuan tidak hanya merupakan suatu perubahan yang
menuju kepada kemajuan serta kematangan, melainkan suatu perubahan yang
mempunyai ciri-cirinya tersendiri, yang pada dasarnya berupa keadaan yang
disebut sebagai modernitas yang dapat dijumpai di negara-negara Barat, yang
dapat diamati dari luar, diantaranya adalah urbanisasi, sekularisasi, demokratisasi,
pembukaan diri terhadap media massa, peningkatan serta kemajuan dalam
pendidikan, kemampuan baca tulis, komunikasi serta transportasi, yang dengan
mudah menimbulkan kaitan kepada gambaran mengenai perkembangan lain yang
terjadi di negara-negara itu seperti individualisasi, mobilitas horizontal dan
vertikal yang tinggi dan sebagainya.1
1 Sutjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung : Alumni, 1983). h., 194.
19
Pembaharuan menurut Islam sering diidentikkan dengan pengertian tajdid
karena berasal dari kata (). secara etimologi () adalah baru2, dan secara
terminologi adalah sesuatu yang diperbaharui namun pada mulanya pernah ada
dan pernah dialami orang lain, atau sesuatu itu kembali diaktualkan dalam bentuk
kreasi baru.3 Berarti tajdid adalah pembaharuan yang bermakna modernisasi,
pemurnian (pemeliharaan matan ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan
al-Sunah) , Peningkatan, pengembangan dan yang semakna dengannya.4 Ijtihad
sangat dibutuhkan untuk pembaharuan, karena wahyu Allah SWT diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW telah berhenti dengan wafatnya Beliau, sementara
masalah kehidupan manusia semakin berkembang. Keadaan demikian
menimbulkan adanya kemungkinan manusia menghadapi masalah yang secara
khusus belum ada hukumnya karena belum secara jelas dan rinci dalam al-Quran
dan al-Sunah.5
Pembaharuan juga di definisikan oleh Prof. Dr. H. Harun Nasution, Beliau
mendefinisikan pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan
paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern. Dengan demikian pembaharuan dalam
Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks al-Quran
2 Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Muzam Muqayis al-Lugh dal al-Fikr li
al-Thabaah wa al-Nasyr, (Bairut, Juz l), h., 306. 3 Rifyal Kabah dan Busthami Saad, Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama
Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf),(Jakarta : Minaret 1987), h., 50. 4 Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia. Indonesia (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998,
Cet. Pertama), h., 52. 5 Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet Kedua, 2002), h., 51.
20
maupun teks al-Hadis, melainkan hanya mengubah atau menyesuaikan paham atas
keduanya sesuai dengan perkembangan zaman.6
Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan
akal fikirannya (Ijtihad)7 untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi,
kebebasan ini tetap harus memperhatikan petunjuk, pedoman dan prinsip-prinsip
umum yang telah tercantum pada al-Quran dan al-Sunah. Ijtihad pada dasarnya
merupakan sumber hukum yang terbesar. Muhammad Iqbal dari Pakistan
menyebutkan ijtihad sebagai the principle of movement.8 Dan Allah akan
mengirim seseorang yang akan mentajdid (memurnikan) agama-Nya. Mujaddid
(pemurni) ini akan mengembalikan agama yang sudah menyimpang kepada
pengertian aslinya. Penyimpangan tersebut dapat terjadi pada teks agama,
pemahamannya, prakteknya, atau pada semuanya.9
Dalam perspektif sejarah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Sulaiman
Abdullah mengenai pembaharuan hukum Islam menurut Noel J. Coulson yaitu
ada empat bentuk :10
6 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan Jakarta,
(Jakarta : Bulan Bintang, Cet Pertama, 1975), h., 10. 7 Ijtihad menurut Abu Hamid al-Ghazali adalah usaha keras yang dilakukan oleh
mujtahid dalam mencari ketentuan-ketentuan hukum Syariat. Abu Hamid al-Ghazali, al-
Mustashfa fii Ilmi al-Ushul, (Bairut : Daar Ihya at-Turats al-Arabi, reprint Cetakan Mesir, 1324H).
h., 350. 8 H. M. Rasyidi, Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi. (Jakarta : Bulan
Bintang, Cet. Kedua. 1977). h., 103. 9 Rifyal Kabah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Jakarta : Rifyal Kabah
Foundation Publisher, Cet. Kedua, 2016), h., 161. 10
Sulaiman Abdullah, Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam. (Jakarta :
Pedoman Ilmu Jaya, Cet, Pertama. 1996). h., 214.
21
1. Dikodifikasikannya (yaitu pengelompokkan hukum yang sejenis
kedalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum
perundang-undangan negara, yang disebutnya sebagai doktrin siyasah.
2. Tidak terkaitnya umat Islam pada hanya satu madzhab hukum tertentu,
yang disebutnya doktrin Takhayyur (seleksi) pendapat mana yang
paling dominan dalam masyarakat.
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa
hukum yang baru timbul, yang disebut doktrin tatbiq (penerapan
hukum terhadap peristiwa baru).
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru yang disebut
doktrin tajdid (reinterpretasi).
Gerakan pembaharuan ini telah menyebar ke beberapa wilayah.
Diantaranya adalah Mesir, Turki, India dan Pakistan. Akan tetapi yang pertama
adalah di Mesir. Berawal dari Kepergian tentara Napoleon Bonaparte
meninggalkan Mesir (1801), yang kemudian dimanfaatkan oleh Muhammad Ali
untuk mengambil alih pemerintahan Mesir. Selanjutnya berbagai gerakan-gerakan
pembaharuan yang dimulai dari menerjemahkan beberapa buku dari Barat dan
mengirimkan beberapa pelajar ke Barat. Memotivasi beberapa pemikir islam dari
daerah lain untuk memulai pembaharuan.
Sejarah pertumbuhan jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan
Nusantara abad ketujuh belas dan kedelapan belas melibatkan proses-proses
historis yang amat komplek. Pada awalnya hubungan itu lebih berbentuk
perdagangan (hubungan ekonomi), politik keagamaan, kemudian diikuti dengan
22
hubungan intelektual keagamaan, lalu lahirlah hubungan Jaringan murid dan guru
diantara kaum muslimin baik dari kalangan penuntut ilmu maupun muslim awam
umumnya, dan inilah buah dari interaksi panjang diantara wilayah Muslim di
Nusantara dan Timur Tengah.11
Adapun sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam secara
singkat dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu :12
1. Periode Masa Nabi Muhammad SAW (610 M 632 M)
2. Periode Masa Khulafa al Rasyidin (632 M 662 M)
3. Periode Masa Perkembangan dan Pembukuan ( Abad ke 7 10 M)
4. Periode Masa Kemunduran Islam (Abad ke 10 / 11 M 19 M)
5. Periode Masa Pembaharuan dan Kebangkitan Islam (Abad ke 19 )
Perkembangan hukum Islam pada (tahun 662 - 750 M) menunjukan
perkembangan yang sangat pesat, dan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah
(tahun 750 1258 M) adalah merupakan perkembangan hukum Islam salah
satunya terlihat dari lahirnya para ahli hukum Islam yang menemukan dan
merumuskan garis-garis hukum Fiqh Islam ( Abu Hanifah, Malik bin Anas,
Muhammad Idris Syafii, Ahmad bin Hambal).13
Namun pada abad ke 10 sampai akhir abad ke 19 adalah masa kemunduran
hukum Islam, yang ditandai dengan adanya kelesuan dalam melakukan ijtihad.
11
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan NusantaraAbad XVII
dan XVIII. (Bandung : Mizan, Cet.III, 1995). h., 23. 12
Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet Kedua, 2002), h., 89. 13
Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta :
Universitas Trisakti, Cet. Pertama. 2010), h., 60.
23
Dimana para ahli tidak lagi mempunyai semangat dan kemampuan untuk
melakukan ijtihad sehingga menimbulkan suatu pilihan terhadap sikap taqlid14
dan ittiba15
.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran hukum Islam
ialah Retaknya kesatuan wilayah Islam dengan membentuk kekuasaan sendiri
mengakibatkan terbentuknya negara kecil sebagai negara pecahan, serta
merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum, karena dengan
begitu munculah orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan
didalam melakukan suatu ijtihad.16
Saat kemunduran melanda kekuasaan Islam diseluruh dunia, timbulah
pemikiran-pemikiran menuju pembaharuan semangat dikalangan masyarakat.
Pemikiran-pemikiran itu timbul karena melihat adanya perbedaan besar antara
nilai-nilai agama dan perkembangan sejarah.
Di Indonesia, semangat pembaharuan Islam mendapat sambutan hangat
dari para pemimpin Islam seperti H.O.S. Cokroaminoto, KH. Ahmad Dahlan, dan
lain-lain. Walaupun di Indonesia tidak tercatat pemikiran-pemikiran besar ataupun
penganjur-penganjur Islam yang terkemuka di dunia bukan berarti semangat
pembaharuan tidak ada. Yang timbul di Indonesia bukan semangat-semangat
pembaharuan, melainkan perjuangan pembaharuan. Karena penetrasi dan
14
Taklid ialah sikap mengikuti pendapat suatu madzhab tanpa berusaha mengetahui dasar
hukumnya. 15
ittiba ialah sikap mengikuti suatu madzhab atau imam dengan suatu dasar mengetahui
dasar hukumnya. 16
Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta :
Universitas Trisakti, Cet. Pertama. 2010), h., 67.
24
kemudian dominasi barat (Belanda), semangat Islam telah menjiwai banyak
pemuka bangsa, baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan kerajaan
yang banyak terdapat di Indonesia, untuk menentang dan melawan dominasi barat
itu dengan segala cara.17
Demikianlah semangat pembaharuan telah timbul dan tumbuh bersama-
sama dengan mundurnya kekuasaan Islam, sehingga pada sewaktu-waktu
dikemudian hari semangat pembaharuan itu merupakan bibit-bibit dari
kebangkitan kembali (umat) Islam.18
Perkembangan hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal,
pertama adalah hukum yang berasal dari adat istiadat dan norma-norma
masyarakat yang diterima secara turun temurun, yang berlangsung sejak lama
sekali dan melekat dalam kesadaran masyarakat. Kedua adalah hukum yang
berasal dari ajaran Agama, norma hukum yang berasal dari agama, adat istiadat
dan tradisi turun temurun ini adalah cita-cita hukum (rechtside) bangsa Indonesia
yang menjadi dasar hukum abstrak dan yang ketiga adalah hukum sebagai
keseluruhan aturan kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang
disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan
oleh negara.19
17
Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet Kedua, 2002), h., 90. 18
Anwar Harjono, Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman Isalam. (Jakarta :
Gema Insani Press, 1995), h., 65-66. 19
Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia. Indonesia (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998,
Cet. Pertama), h., 74-75.
25
Ketiga aturan hukum diatas terdapat dalam budaya hukum negara republik
Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Membiacarakan
budaya hukum Indonesia seseorang tidak dapat melepaskan diri dari ketiga bentuk
aturan hukum yang dibicarakan diatas, dan dengan proklamasi kemerdekaan pada
tanggal 17 Agusrus 1945 tersebut, konstruksi hukum Indonesia secara
konstitusional berada diatas norma dasar UUD 1945, termasuk pada tingkat
transisional seperti ditentukan dalam aturan peralihan UUD 1945.20
Memperhatikan ini Abdul Gani Abdullah menyatakan dalam bukunya yang
berjudul Pengantar Kompilasi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia bahwa
hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk
dasar, pertama adalah produk legislasi kolonoal, kedua adalah hukum adat, ketiga
adalah hukum Islam, dan keempat adalah produk legislasi nasional.21
Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam sebenarnya telah mempunyai
kedudukan tersendiri di Indonesia.22
Diantaranya adanya Sultan Malikul Zahir
dari Samudera Pasai, ia adalah salah seorang ahli Agama dan hukum Islam
terkenal pada pertengahan abad ke XIV Masehi. Melalui kerajaan ini, hukum
Islam Madzhab Syafii disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di
Nusantara. Para ahli hukum Islampun menulis buku-buku panduan tentang hukum
Islam untuk disebar luaskan keseluruh masyarakat Nusantara, dan buku pertama
yang disebar luaskan adalah buku yang berjudul al-Sirath al-Mustaqim (1628)
20
Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia. Indonesia (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998,
Cet. Pertama), h.,75. 21
Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
indonesia, (Jakarta : German Insani Press, 1994), h., 15. 22
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional : Suatu
Analisa Terhadap RUU Peradilan Agama, (1989), h., 528 .
26
yang ditulis oleh Naruddin ar-Raniri. Lalu Syekh Arsyad Banjar memperluas
uraian buku ini dengan judul baru Sabil al-Muhtadin, untuk dijadikan sebagai
pegangan menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar. Kesultanan Palembang
dan Banten juga pernah menerbitkan beberapa buku hukum. Hal yang sama juga
berlaku untuk penduduk di kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban,
Gresik, Ngampel, dan Mataram.23
Pada mulanya kedatangan Belanda ke Indonesia tidak ada kaitannya
dengan masalah Agama, namun seiring berjalannya penjajahan mereka tidak bisa
menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi
penduduk pribumi (inlander). Sehubungan berlakunya hukum adat bagi bangsa
Indonesia dan hukum Agama bagi masing-masing pemeluknya, munculah teori-
teori diantaranya adalah teori Receptio in Complexu, teori Receptie, teori
Receptie Exit dan teori Receptio A Contrario serta teori Eksistensi.24
1. Teori Receptio in Complexu ( Van Den Berg )
Teori ini mengatakan orang Islam / pribumi berlaku hukum Islam (agama
miliknya), oleh karena itu Van Den Berg mengonsepkan Stablat 1882 No. 152,
yang isinya ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi / rakyat jajahan berlaku hukum
agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya.
23
Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia. Indonesia (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998,
Cet. Pertama), h., 69. 24
Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet Kedua, 2002), h., 111.
27
2. Teori Receptie ( C.Snouck Hurgronye, Van Vollen Hoven dan Ter Haar )
Teori ini mengatakan bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum
adat, oleh karena itu hukum Islam berlaku apabila sudah diterima oleh masyarakat
adat yang dijadikan kebiasaannya. Teori ini dilandaskan pada keinginan Snouck
agar orang-orang pribumi tidak kuat memeluk agamanya, sebab orang-orang yang
kuat memegang agamanya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh peradaban barat.25
3. Teori Receptie Exit ( Prof. Hazairin )
Di dalam bukunya yang berjudul Tujuh Serangkai Tentang Hukum ia
mengatakan setelah proklamasi dan UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka
walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku
selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan
perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran Teori
Receptie tidak berlaku karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945 dan pancasila.
Maka Teori Receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Quran dan al-
Sunah, oleh karena itu Prof. Hazairin menyebutkan Teori Receptie adalah Teori
Iblis.26
4. Teori Receptie A Contrario ( Sayuti Thalib )
Teori ini mengatakan bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal tersebut
adalah sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moral,
25
Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta :
Universitas Trisakti, Cet. Pertama. 2010), h., 77. 26
Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta :
Universitas Trisakti, Cet. Pertama. 2010), h., 79.
28
dan hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan
agama Isalam dan hukum Islam.
5. Teori Eksistensi ( Ichtijanto )
Teori ini mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan karena
dorongan kesadaran hukum sewaktu dalam masa penjajahan dan masa revolusi,
maka hukum Islam adalah agama yang paling eksis didalam hukum nasional.
Teori-teori tersebut muncul sesuai zamannya masing-masing, bila
dirumuskan Teori Receptie in complexu dan Teori receptie lahir pada zaman
penjajahan, sedangkan Teori Receptie Exit dan Teori Receptio A Contrario lahir
setelah kemerdekaan, begitupun dengan Teori Eksistensi.
B. Tokoh-tokoh Pembaharu Hukum Islam
Periode kelima pada abad ke-19 M, merupakan kebangkitan kembali umat
Islam, dan merupakan sebagai jawaban dari periode-periode sebelumnya. Periode
kebangkitan ini ditandai dengan gerakan pembaharuan pemikiran yang kembali
kepada kemurnian ajaran Islam. Gerakan pembaharuan pada intinya menyerukan
untuk kembali kepada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Sunah.
Pintu ijtihad dibuka kembali, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh para
Mujtahid pada periode ketiga.
Resonansi gerakan pembaharuan yang merupaka era kebangkitan umat
Islam menggema sampai kebelahan dunia, termasuk ke Indonesia (Hindia-
Belanda). Gerakan kebangkitan umat Islam Indonesia ditandai dengan munculnya
organisasi keagamaan seperti Jamiat al-Khair di Jakarta pada tahun 1905, Sarekat
29
Dagang Islam di Solo tahun 1905 yang kemudian menjadi partai politik dengan
nama Sakerat Islam pada tahun 1912, Muhammadiyah di Jogjakarta tahun 1912,
al-Irsyad di Jakarta tahun 1914, Nahdatul Ulama di Surabaya tahun 1926,
Persatuan Islam di Bandung tahun 1930.27
Dan berikut adalah tokoh pembaharu Islam berikut dalam bidang
pembaharunya yang muncul di Indonesia sesuai dengan zamannya masing-
masing.
1. MUNAWIR SADZALI
Munawir dikenal sebagai pemuda yang aktif, pada tahun 1945 setelah
dibacakannya proklamasi kemerdekaan, ia dipilih menjadi ketua angkatan Muda
Gunungpati, Dari Gunung Pati inilah keterlibatan Munawir dengan kegiatan-
kegiatan umat Islam dalam skala nasional dimulai, dan di Gunung Pati inilah
untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno. Pada tahun 1953 ia
melanjutkan belajarnya dengan berangkat ke Inggris di Ilmu Politik Universitas
College of South West of England, Exerter. Hanya butuh satu tahun ia bisa
menyelesaikan studinya hingga pada tahun 1954 ia kembali ketanah air. Dan pada
tahun 1955 ia meneruskan studinya ke Universitas Geogetown sampai tahun
1959. Dalam semasa karirnya ia pernah menjadi bagian dari kementerian Luar
Negeri, Duta Besar RI, Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV.
27
Solihin Salam, Sejarah Islam di Jawa. (Jakarta : Jayamurni, Cet. Pertama. 1964), h.,
62.
30
Salah satu pemikiran pembaharu Munawir adalah Bidang waris28
, ia
berargumen perlunya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal
pembagian waris. Karena bagi Munawir jika mempertimbangkan realitas
kehidupan keseharian, maka ketentuan tentang bagian harta warisan apabila laki-
laki masih mendapatkan dua kali lebih besar dari pada perempuan maka ini sangat
berseberangan dengan makna keadilan, sementara perempuan masa sekarang
sudah dapat melakukan berbagai aktivitas sosial. Memang pada dasarnya hukum
semacam ini barangkali akan dibenarkan pada saat kaum laki-laki memang
menjadi tumpuhan segala-galanya bagi kaum wanita, namun itu dahulu.29
Munawir selalu menyandarkan argumennya30
pada beberapa ulama seperti Ibn
Katsir, Musthafa al-Maraghi, Muhammad Rasyid Ridha, dll.
2. HAZAIRIN31
Salah satu pemikiran Hazairin adalah ia berpendapat bahwa pada
hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Quran adalah sistem
28
Munawir Sadzali," Ijtihad dan Kemaslahatan Umat, dalam Jalaluddin Rahmat),
Ijtihad dalam Sorotan, (Jakarta: Mizan, Cet. keempat, 1996), h., 125. 29
Munawir Sadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Iqbal Abdur Rauf. Polemik
Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h., 2. 30
Ia berkesimpulan bahwa hukum Islam memang fleksibel dan dengan demikian perlu
adanya reaktualisasi, ketika hukum tersebut dirasa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
saat ini. 31
Seorang tokoh pembaharu dalam hukum Islam di Indonesia dan ia lah bapak dari teori
receptie exit.
31
kewarisan yang bercorak bilateral (orang tua), seperti dzawul faraidh32
, dzawul
qarabat33
, dan mawali34
.35
Berdasarkan teori ini Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok,
yakni: dzawul faraid, dzawul qarabat, dan mawali. Yang dimaksud mawali (ahli
waris pengganti) di sini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk
memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan
digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah
meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan
penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta
warisan). Adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris,
keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam
perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.36
Berlainan dengan rumusan ahli fikih khusunya Madzhab Syafii dan
Syiah yang menjelaskan bahwa sistem kewarisannya bersifat patrilinial yaitu
dzawul faraidh, ashabah37
dan dzawul arham38
. Madzhab Syafii membagi ahli
32
Zawu al-faraid adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al- Quran.
Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqh menyepakatinya, baik Sunni maupun Syiah. Bagian
mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan. untuk wasiat, hutang,
dan biaya kematian. 33
Dzawu al-qarabat adalah ahli waris yang tidak termasuk zawu al-faraid menurut sistem
bilateral. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang,
ongkos kematian, dan bagian untuk zawu al-faraid. 34
Mawali adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazairin konsep ini di istinbatkan dari
Q.S. al-Nisa (4): 33. Adanya mawali (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang benar-
benar baru dalam ilmu faraid (waris). 35
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Quran, (Jakarta: Rineka Cipta,
1994), h., 72. 36
Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.,
80. 37
Ashabah adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa atau bagian terbuka atau
bagian tidak tertentu.
32
waris itu kedalam tiga kelompok, yaitu dzul faraid39
, ashabah40
dan dzul arham41
.
Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin dalam perkara
tersebut, yaitu bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Quran adalah
sistem bilateral. Landasan pertama, apabila surat an-Nisa ayat 23 dan 24
diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-
orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Quran cenderung
kepada sistem kekeluargaan yang bilateral. Landasan kedua, surat an-Nisa ayat 11
yang menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi
ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem
patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki- laki yang berhak mewarisi begitu
juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak. Landasan
ketiga, surat an-Nisa ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis
saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris.42
C. Peran DPR dalam Melegislasi Hukum Islam
Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh
mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam
masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam
38
keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak
mewarisi dalam kedudukan dzul faraid dan ashabah. 39
orang yang menerima bagian tertentu 40
Ashabah adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa 41
Dzul Arham merupakan keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat
dengan pewaris namun tidak mewarisi dalam kedudukan dzul faraid dan ashabah 42
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Quran, (Jakarta: Rineka Cipta,
1994), h., 11-12.
33
kehidupan hukum nasioanal serta merupakan bahan dalam pembinaan dan
pengembangannya.43
Menurut penulis hukum Islam di Indonesia telah mengalami
perkembangan yang dinamis yang berkesinambungan, baik melalui saluran
infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan
dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem
hukum Nasional.
DPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga legislatif yang
memiki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan.44
Dalam hal ini kita akan membahas fungsi yang pertama saja
yaitu fungsi legislasi. DPR memiliki fungsi legislasi, berarti DPR memiliki tugas
dan wewenang untuk melegislasi dalam pembentukan undang-undang di
Indonesia. Adapun tugas dan wewenangnya dalam fungsi legislasi ialah
Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Menyusun dan membahas
Rancangan Undang-Undang (RUU), Menerima RUU yang diajukan oleh DPD
(terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan
penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah), Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden
ataupun DPD, Menetapkan UU bersama dengan Presiden, Menyetujui atau tidak
43
Juhaya S Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan (Bandung
: Remaja Rosda Karya, 1991), h., 97. 44
Lihat di pasal 20 A Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Tahun 2002.
34
menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk
ditetapkan menjadi UU.45
Kedudukan hukum Islam merupakan salah satu komponen tata hukum46
Indonesia yang sangat jelas dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mayoritas
masyarakat. Penegakan hukum Islam akan terus berkembang di Indonesia, dan
telah terbukti dengan telah banyaknya hukum Islam yang masuk pada hukum
Nasional, contohnya saja UU Hukum Ekonomi Syariah telah disahkan oleh DPR,
dan Prof. Dr. Rifyal Kabah, M.A., adalah salah seorang pemarkasa dalam
penyusunan UU tersebut.47
Selain hukum ekonomi syariah sudah ada juga
beberapa hukum Islam yang sudah di legislasi oleh DPR kedalam hukum nasional
Indonesia, diantaranya48
adalah :
1. Perkawinan
Peraturan yang mengatur tentang perkawinan tertera pada Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Wakaf
Peraturan yang mengatur tentang wakaf tertera pada undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
45
http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang di unduh pada tanggal 05/09/2016
pukul 18.08. 46
Tata hukum adalah susunan atau sistem hukum yang berlaku disuatu daerah atau
negara tertentu. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h., 230. 47
Rifyal Kabah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta : Rifyal Kabah
Foundation Publisher, Cet kedua, 2016), h., viii. 48
Rifyal Kabah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta : Rifyal Kabah
Foundation Publisher, Cet kedua, 2016), h., 8.
http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang
35
3. Zakat
Peraturan yang mengatur tentang zakat tertera pada undang-undang
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Peradilan Agama
Peraturan yang mengatur peradilan Islam di Indonesia tertera pada
undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
36
BAB III
BIOGRAFI DAN GENEOLOGI INTELEKTUAL
PROF. DR. RIFYAL KABAH, MA.
A. Latar Belakang Rifyal Kabah
Lahir dengan nama Rifyal Kabah pada tanggal 22 Juli 1950 di
Batusangkar (Sumatera Barat), Rifyal Kabah menghabiskan lebih dari satu dasa
warsa di Mesir, beberapa negara Arab, Eropa, dan Singapur.1 Istrinya bernama
Hamidah yacoub dan seorang anak yang bernama Nida Rifyal.2
Rifyal Kabah adalah anak tunggal dari keluarga sederhana, ayahandanya
bernama Kabah dan ibundanya bernama Siti Rahma, mereka tinggal dirumah
kayu yang dikelilingi kolam ikan (biasanya orang-orang Batusangkar
menyebutnya Tabe) dan didepan rumahnya ada mata air. namun saat Rifyal
berumur 7 Tahun ayahandanya meninggal dunia, dan kemudian disusul oleh
ibundanya saat ia berusia 8 Tahun. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Rifyal
tinggal bersama neneknya. Kesedihan Rifyal atas kehilangan orang tuanya tidak
membuat Rifyal putus semangat untuk bersekolah, saat itu ia masih duduk
disekolah dasar Batusangkar namun lika liku kehidupannya sudah seberat orang
dewasa. Tidak lama kemudian neneknyapun meninggal dan Rifyal tinggal dengan
1 Rifyal Kabah, Politik dan Hukum dalam al-Quran, (Jakarta : Khairul Bayaan, 2005),
h., 153. 2 Rifyal Kabah, Peradilan Islam Kontemporer Pengalaman Saudi Arabia, (Jakarta :
Universitas Yarsi, 2009), h., 24.
37
pamannya.3 Penulis sangat kagum dengan dengan cerita kehidupan beliau,
kisahnya hampir mirip dengan kisah Rasulullah SAW.
Saat Rifyal duduk di Sekolah Rakyat (SR) , gurunya (ibu Ros) sudah
melihat adanya kecerdasan pada diri Rifyal, dan ibu Ros inilah guru yang paling
dekat dan yang selalu diingat-ingat oleh Rifyal disemasa hidupnya. Sewaktu
Rifyal kelas VI SR, ibu Ros pernah bertanya kepada murid-murid dikelas VI.
siapa yang mau melanjutkan sekolah ke SMP ? dan mayoritas anak-anak
dikelas itupun mengangkat tangan mereka dengan tinggi. Dan pertanyaan
keduapun dilontarkan. siapa yang mau melanjutkan sekolah ke Tawalib.4 ? pada
pertanyaan kedua hanya dua murid sajalah yang mengangkat tangannya, salah
satunya adalah Rifyal. Semua anak-anak dikelasnya tertawa akan pilihan yang
dipilih oleh Rifyal beberapa kata-kata yang menjatuhkanpun terlontar dari mulut
teman-temannya namun Rifyal tetap teguh pada pendiriannya, Ia tetap
melanjutkan sekolahnya ke Tawalib hingga enam tahun lamanya.5 Setalah lulus
dari Tawalib ia langsung melanjutkan sekolahnya ke PGA di Tanjung Limaw
Batusangkar Sumatera Barat.
Saat Rifyal duduk di bangku Tawalib, guru favoritnya ialah Pak Zamzami
atau yang akrab disapa Angku Zamzami.6 Angku Zamzami mengajar pelajaran
Bahasa Inggris, dan inilah salah satu sumber motivasi Rifyal untuk bisa
3 Wawancara dengan Hamidah Yacoub (Isteri Alm. Prof. Dr. Rifyal Kabah). Interview
Pribadi. Cipayung Jakarta Timur, Tanggal 29/08/2016, Pukul : 17.00. 4 Sekolah sederajat dengan SMP, namun waktu menuntut ilmu di Tawalib lebih lama
yaitu 6 Tahun. Dan biasanya orang-orang lulusan Tawalib kelak akan menjadi Ustadz (guru
mengaji). 5 Wawancara dengan Hamidah Yacoub (Isteri Alm. Prof. Dr. Rifyal Kabah). Interview
Pribadi. Cipayung Jakarta Timur, Tanggal 29/08/2016, Pukul : 17.00. 6 Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, 2009), h., vii.
38
menguasai Bahasa Asing. Angku Zamzami pernah berkata kepada Rifyal,
Kuasailah sedikit-sedikitnya dua bahasa ( Arab dan Inggris ) karena dengan
kedua bahasa itu bisa menghantarkanmu ke Timur dan ke Barat.7 Namun saat ini
belum terpikirkan oleh Rifyal untuk sekolah ke luar negeri, ini difaktorkan karena
ia hidup semata wayang tanpa orang tua disampingnya.
Setelah lulus dari Tawalib ia melanjutkan sekolahnya ke PGA, dan lulus
dari PGA ia melanjutkan sekolahnya diperguruan Tinggi yaitu di IAIN Imam
Bonjol Padang (1973) pada jurusan Ushuludin. Dan setelah lulus dari IAIN
tersebut ia mencoba mengikuti tes peluang beasiswa al-Azhar yang dilaksanakan
oleh Departemen Agama. Setelah tes, ternyata Rifyal lulus dengan urutan
pertama, kemudian Ia pun di berangkatkan ke Universitas al-Azhar untuk
menimba ilmu di Fakultas Ushuludin. Semasa kuliahnya di al-Azhar, Rifyal
dikenal dengan julukan kutu buku oleh teman-teman karena banyaknya koleksi
buku-buku yang ia miliki ditambah lagi ia selalu membawa dan membaca buku
kemanapun ia pergi, Rifyal juga dikenal dengan kesederhanaannya.8
Selain kuliah di al-Azhar, Rifyal juga kuliah di Zamalik. Zamalik ini
adalah nama sebuah kawasan di kairo, di Zamalik terdapat sebua Institut Agama
Islam yang didirikan oleh Syeikh Hasan al-Baquri. Konon, asal muasal
didirikannya Sekolah Tinggi ini ialah untuk para cendekiawan non-Agama
7 Wawancara dengan Hamidah Yacoub (Isteri Alm. Prof. Dr. Rifyal Kabah). Interview
Pribadi. Cipayung Jakarta Timur, Tanggal 29/08/2016, Pukul : 17.00. 8 Wawancara dengan Hamidah Yacoub (Isteri Alm. Prof. Dr. Rifyal Kabah). Interview
Pribadi. Cipayung Jakarta Timur, Tanggal 29/08/2016, Pukul : 17.00.
39
(umum) agar bisa mendalami ilmu Agama (Islam) sehingga tingkat kelulusannya
lebih mudah dari pada al-Azhar.9
Singkat cerita, Rifyal menyukai wanita Indonesia, wanita ini adalah teman
dari temannya Rifyal, namanya Hamidah Yacoub yang kebetulan sedang berada
di Kairo untuk suatu urusan. Dengan pembicaraan yang panjang, maka akad
nikahpun dilaksanakan di Kairo dengan dihadiri sahabat-sahabat Rifyal di Kairo
khususnya dari sahabat-sahabat Bulan Bintang.10
Rifyal berhasil membawa pulang tiga gelar sekaligus ke Indonesia,
gelarnya yaitu Licence dari al-Azhar pada tahun 1976, Diplome pada tahun 1978
serta Magister pada tahun 1984 dari Institut Agama Islam (Zamalik).
Tidak lama setelah di Indonesia ia langsung melanjutkan studinya di
Universitas Indonesia (UI) di Fakultas Hukum, yang pada mulanya Rifyal ingin
mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) karena Rifyal ingin
sekali mempelajari Ilmu Politik, namun beberapa gurunya mengarahkan Rifyal
untuk mengambil Fakultas Hukum dengan alasan ketika ia mengambil fakultas
hukum ia akan mendapatkan dua ilmu sekaligus (ilmu politik dan ilmu hukum),
dan Rifyalpun mengikuti arahan dari gurunya.11
Di Universitas Indonesia ia
bertemu dengan dosen-dosen yang hebat diantaranya adalah Prof. M. Daud Ali,
S.H., Prof. Dr. H. M. Rasjidi, dan Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H., di dalam
bukunya Rifyal Kabah menuliskan tanda terimakasih yang ditujukan untuk Prof.
9 Wawancara dengan Hamidah Yacoub (Isteri Alm. Prof. Dr. Rifyal Kabah). Interview
Pribadi. Cipayung Jakarta Timur, Tanggal 29/08/2016, Pukul : 17.00. 10
http://www.kompasiana.com/bangnasr/catatan-kecil-bang-rifyal-ka-bah di unduh pada
tanggal 17/08/2016. 11
Wawancara dengan Hamidah Yacoub (Isteri Alm. Prof. Dr. Rifyal Kabah). Interview
Pribadi. Cipayung Jakarta Timur, Tanggal 29/08/2016, Pukul : 17.00.
http://www.kompasiana.com/bangnasr/catatan-kecil-bang-rifyal-ka-bah
40
Dr. Busthanul Arifin karena telah banyak membantu Rifyal semenjak berada di
Universitas Indonesia dan Rifyal juga banyak belajar dari pengalaman beliau
sebagai praktisi hukum sehingga wawasan hukum Rifyalpun bertambah.12
Dilihat
dari cerita beliau, beliau adalah seseorang yang sangat hormat dan tazim pada
gurunya, dan itulah salah satu kunci kesuksesan beliau yang sangat patut untuk di
contoh.
B. Riwayat Pendidikan dan Karya-Karya Rifyal Kabah
A. Riwayat Pendidikan Rifyal Kabah
1. Pendidikan Formal Rifyal Kabah13
a. Sekolah Rakyat (SR)
b. Tawalib
c. Pendidikan Guru Agama (PGA)
d. IAIN Imam Bonjol (Padang, 1973).
e. Universitas al-Azhar, Cairo (Licence, 1976).
f. Dapartement of Social Sciences, Institute of Islamic Studies, Cairo
(Diplome, 1978, Magister 1984).
g. Universitas Indonesia, Jakarta ( Doktor Ilmu Hukum, 1998).
2. Pendidikan Non- Degree Rifyal Kabah14
a. Akademi Gajah Tongga (Padang Panjang, 1972).
b. American University (cairo, 1974).
c. Centre Culture Francis (Le Caire, 1974).
12
Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, 2009), h., v. 13
Rifyal Kabah, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu
Hukum Islam Pada Fakultas Hukum Yars, (Jakarta : Universitas Yarsi, 2009), h., 24. 14
Rifyal Kabah, Politik dan Hukum dalam al-Quran, (Jakarta : Khairul Bayaan, 2005),
h., 153.
41
d. Interfaith Unit, Islamic Foundation (Leicester, 1983-1984).
e. Summer School, Selly Oak College (Birmingham, 1984).
f. The International Development Law Institute (Sydney, 2002).
g. National Centre for Judical Studies (Cairo,2002).
h. Comparative Studies on the Legal adn Judical System of Indonesia and
Japan, Research and Training Institute, Osaka/Tokyo, Japan (2002).
i. Conference on Islamic Law in Modern Indonesia Harvard Law
School, Cambridge, USA (2004).
3. Pendidikan Pelatihan Peradilan Rifyal Kabah
Rifyal Kabah sangat aktif mengikuti pelatihan-pelatihan peradilan yang
dilaksanakan oleh berbagai negara, semua itu beliau ikuti agar bertambahnya ilmu
pengetahuan dan wawasan beliau mengenai ilmu peradilan, mulai setelah ia
menyelesaikan studi doktornya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sampai
terpilihnya ia sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, ia masih aktif
mengikuti berbagai pelatihan.15
Inilah pelatihan peradilan yang beliau ikuti, dimulai dari pelatihan Judicial
Administration and Reform Course, The International Development Law Institute,
Sydney, Australia dari tanggal 2-21 juni 2002. Dan berlanjut pada pelatihan
peradilan Training Program Sharia Judges, National Centre for Judical Studies,
Ministry of Justice, Cairo, Mesir, 13-25 Juli 2002. Dan setelah itu ia melanjutkan
pelatihannya di Comparative Studies on the Legal and Judical Systems of
15
Rifyal Kabah, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu
Hukum Islam Pada Fakultas Hukum Yars, (Jakarta : Universitas Yarsi, 2009), h., 24.
42
Indonesia and Japan, Research and Training Institute,Osaka/ Tokyo, Jepang. 9
Juni 4 Juli 2003. Dan berlanjut pada pelatihan Family Law in Egypt, National
Centre for Judical Studies, Ministry of Justice, Cairo, Mesir. 6 14 Desember
2003. Lalu pelatihan Short Course on Administration of Family Law in the United
State, Southwestern Law School, Los Angeles, California, Amerika Serikat, 18
20 September 2006, dan berlanjut pada pelatihan Economic Law in Islam,
Markfield Institute of Higher Education, Leicester, Inggeris, 1-2 November 2007.
Selanjutnya pada pelatihan Workshop on Creating Islamic Lawyers and Judges :
Islamic Law in the Law School and Judical Training Academies of Muslim
Southeast Asia, Asia Research Institute, National University of Singapore, 5 6
Februari 2009.16
Rifyal Kabah juga berprofesi sebagai dosen sekaligus Guru Besar di
Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta ( Sejak 1993), dosen di Magister
Hukum UNISBA ( Sejak 1998), dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam
Jakarta dan dosen Pasca Sarjana llmu Hukum Universitas Indonesia (Sejak 1998),
selain itu Rifyal Kabah juga memberikan kuliah di Program Pasca Sarjana USU
(Universitas Sumatera Utara), Kursus-kursus Yayasan Wakaf Paramadina, dan
Program Magister Hukum Universitas Islam Jakarta.17
Selain pengarang buku, ia
juga berprofesi sebagai penerjemah dan penulis di beberapa media.
Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Sensor Film Departemen
Penerangan RI (1995-1999), Board of Editor Muslim Executive dan Expatriate
16
Rifyal Kabah, Peradilan Islam Kontemporer Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan,
Malaysia dan Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, Cet, pertama, 2009), h., 143. 17
Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Universitas Yarsi, 2009), h., 301.
43
Newsletter Jakarta ( Sejak 1998), Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan
HAM (2000-2001), Dan sejak tanggal 02 September 2000 ia diangkat menjadi
Hakim Agung di Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Presiden Nomor
241/M Tahun 2000.18
Dan ia juga sebagai Pengajar Pusdiklat Mahkamah Agung
RI ( Sejak 2000 ), serta pernah menjadi ketua Konsentrasi Hukum Islam, Program
Magister Hukum Universitas Indonesia ( 2005 2008 ).19
Rifyal Kabah adalah hakim termuda di Mahkamah Agung pada saat itu,
karena Ia terpilih jadi Hakim Mahkamah Agung pada saat umurnya 50 tahun, dan
50 tahun adalah batas usia minimum syarat menjadi Hakim Agung.20
Rifyal
Kabah bisa disebut Hakim Agung senior karena masa kerjanya yang kurang lebih
13 tahun, selama itulah beliau mengabdikan dirinya sebagai Hakim Agung di
Mahkamah Agung RI. Beliau berlatar belakang akademisi dengan spesialisasi
Hukum Islam, maka dari itu, ia di tempatkan sebagai Hakim Agung pada Tim E
(Tim Perdata Agama). Setelah Mahkamah Agung memberlakukan sistem kamar
diakhir tahun 2011, Rifyal Kabah tercatat sebagai salah seorang Hakim Agung
yang di posisikan pada kamar Agama.21
Selain Rifyal Kabah terdapat 12 hakim Agung angkatan 2000, yaitu :
Bagir Manan ( mantan ketua Mahkamah Agung), Abdul Kadir Mappong (mantan
18
Rifyal Kabah, Politik dan Hukum dalam al-Quran, (Jakarta : Khairul Bayaan, 2005),
h., 153. 19
Rifyal Kabah, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu
Hukum Islam Pada Fakultas Hukum Yars, (Jakarta : Universitas Yarsi, 2009), h., 25. 20
Lihat pada kata pengantar yang di utarakan oleh Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015) pada buku Rifyal Kabah, Penegakan Syariat Islam di
Indonesia, (Jakarta : Rifyal Kabah Foundation Publisher, Cet. Kedua, 2016), h., xiii. 21
http://www.kompasiana.com/bangnasr/catatan-kecil-bang-rifyal-ka-bah di unduh pada
tanggal 17/08/2016.
http://www.kompasiana.com/bangnasr/catatan-kecil-bang-rifyal-ka-bah
44
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial), Abdul Rahman Saleh, Andi
Syamsu Alam, Artidjo Alkotsar, Benjamin Mangkoedilage, Chairani A Wani,
Edith Dumasi Tobing Nababan, M Said Harahap, Margana, H. Muchsin,
Muhammad Laica Marzuki, Muladi SH, Syamsuhadi.22
B. Karya-karya Rifyal Kabah
Seorang Tokoh pembaharu seperti Rifyal Kabah telah melahirkan banyak
karya-karya yang telah dikaji oleh banyak orang, adapun karya-karyanya ialah:
1. Islam dan Fundamentalisme (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984).
2. Christian Pre-sence in Indonesia (Leicester: The Islamic Foundation, 1985).
3. Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Minaret, 1987 ).
4. Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999).
5. Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Jakarta: Khairul Bayan, 2004).
6. Politik dan Hukum dalam al-Quran (Jakarta: Khairul Bayan, 2005).
7. The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Shariah in the History of
Indonesia Law (Jakarta: School of Law, Post Graduate Studies, University of
Indonesia, 2006).
8. Belajar Dari Mesir, Dzikir dan Doa dalam al-Quran (Jakarta: Paramadina,
1999).
22
http://www.kompasiana.com/bangnasr/catatan-kecil-bang-rifyal-ka-bah di unduh pada
tanggal 17/08/2016.
http://www.kompasiana.com/bangnasr/catatan-kecil-bang-rifyal-ka-bah
45
9. Peradilan Islam Kontemporer,23 Pendidikan Islam di Indonesia dan Mesir,
Partai Allah Partai Syetan Agama Raja Agama Allah, Risalah Hari Raya
(Jakarta: DDII, 2006).
10. Belajar Dari Mesir (Jakarta: Penerbit Renaisan, 2006).
11. Islam dan Serangan Pemikiran (Jakarta: Granada Nadia, 1994).
12. Perjalanan Religius Roger Garaudy, Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang
Ekonomi.24
Dan beliau juga memiliki buku bersama penulis lain diantaranya :25
1. The Ummah Negligence of the Hajjatu l-Wada Principles dalam
Universality of the Holy Prophets Message. Islamabad: Ministry of
Religious Affairs, Government of Pakistan, 1985.
2. Bawalah Kepada Kami al-Quran Yang Lain atau Gantilah dalam buku
Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Penerbit Panjimas, 1988.
3. Islam dan Wawasan Keindonesiaan. Bandung, Mizan, 1990.
4. Islam Indonesia dan Pusat-Pusat Pemikiran Islam di Timur Tengah dalam
buku Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa.
Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
5. Yurisprudensi Peradilan Agama dan Fiqh Para Fuqaha dalam Abdul Gani
Abdullah, 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama. Jakarta: Panitia
Seminar Nasional 10 Tahun Undang-Undang
top related