rancangan rencana kerja badan penanggulangan...
Post on 27-Jul-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RANCANGAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan Penghulu RT. 05 RW. II Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0518) 6070507 Website : bpbd.tanahbumbukab.go.id
Email : bpbd.tanahbumbukab@gmail.com Kode Pos 72171
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa
konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari
periode Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dengan visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu
”Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros maritime Utama serta
Pusat perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada
Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah bumbu yang Maju,
Sejahtera dan berintelektual tinggi”.
Adapun misi Kabupaten Tanah Bumbu antara lain:
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point
guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan
pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian
masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna
Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi
yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal
Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)
dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan
Bersih.
Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan mengambil
masukan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD), karena
Renja SKPD merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan
diatasnya yaitu RKPD. Rencana Kerja SKPD sebagai Penjabaran Rencana Strategis
3
SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Selain itu Renja
SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan
tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 disusun untuk memberikan arah dalam
perencanaan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah
yang berhubungan langsung dengan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana, untuk itu pelayanan kepada masyarakat merupakan
tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) ini mengacu pada Visi dan Misi BPBD.
Visi :
“Mewujudkan Kabupaten Tanah bumbu Tangguh Bencana untuk Keamanan dan
Kesejahteraan Masyarakat”.
Misi :
1. Melindungi masyarakat Tanah Bumbu dari ancaman Bencana melalui
pengurangan risiko bencana;
2. Mewujudkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir
untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana dengan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.
4
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (SKPD) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;:
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan daerah provinsi Kalimantan selatan Nomor 22 tahun 2009 tentang
organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi Kalimantan selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentanf
pembentuka, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi daerah kabupaten
tanah bumbu ( lembaran daerah kabupaten tanah bumbu tahun 2007 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten tanah
bumbu (lembaran daerah kabupaten tanah bumbu 2008 Nomor 61, Tambahan
lembaran daerah kabupaten tanah bumbu Nomor 20);
15. Peraturan daerah kabupaten tanah bumbu nomor 1 tahun 2011 tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah bumbu tahun anggaran 2011
(lembaran daerah kabupaten tanah bumbu tahun 2011 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata
kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen
resmi perencanaan daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan
kegiatan pelayanan masyarakat khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya
di bidang penanggulangan bencana. Baik untuk penanganan sebelum bencana, saat
tanggap darurat atau bencana terjadi maupun pasca bencana yang berupa rehabilitasi
dan rekonstruksi.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan
untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD
secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam
Renstra, karena penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan
erat dengan kompetensi dan menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.
6
1.4SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan pasal 40 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan
penyusunan, dan sistematika penulisan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun
berdasarkan atas analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari
permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran
permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang
masih harus dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari visi, misi,
kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah
Bumbu. Program yang direncanakan pada tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan
visi, misi, kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Adapun program-program tersebut sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja
pemerintah.Akuntabilitas merupakan sesuatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu
mediapertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Terkait dengan hal
tersebut rencana kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
8
Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran
kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2017 dan
perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja
sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan.Indicator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran
(Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (infact).Indikator-
indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan
indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan manfaatkan data kinerja.
9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2011
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD
Tahun (n-2)
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0% 0% 100% 77.71% 72.72% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan perizinannya
0% 0% 100% 82.79% 63.70% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya jasa administrasi keuangan
0% 0% 100% 58.76% 86.18% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
0% 0% 100% 100% 91.55% 100% 100% 100%
10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
0% 0% 100% 62.80% 65.10%
100% 79.76% 100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0% 0% 100% 100%
97.77%
100% 100% 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
0% 0% 100% 100% 96.10%
100% 100% 100%
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
0% 0% 0% 0% 55.01%
0% 0% 0%
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0% 0% 100% 100%
98.02%
100% 100% 100%
Penyediaan jasa tenaga Non PNS
Terpenuhinya honor tenaga Non PNS
0% 0% 100% 100% 60.13%
100% 100% 100%
Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam Daerah
0% 0% 100% 87.09% 83.13%
100% 80.24% 100%
1.13.1.13.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor
0% 0% 100% 100% 75.73%
100% 100% 100%
1.13.1.13.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah Pegawai 0% 0% 100% 100% 0%
100% 100% 100%
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
Jumlah Pegawai 0% 0% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
1.04.1.13.02.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
11
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Terlaksananya Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
0% 0% 100% 93.40%
18.46%
100% 67.43% 100%
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Jumlah alat pemadam kebakaran
0% 0% 100% 90.79%
5.06%
100% 73.11% 100%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Jumlah Peralatan BPK 0% 0% 100% 82.54%
53.20%%
100% 100% 100%
1.19.1.13.02.22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
0% 0% 100% 94.29%
0%
100% 64.98% 100%
Pengadaan logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Jumlah logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
0% 0% 100% 100%
80.86%
100% 100% 100%
Kegiatan rehabilitasi Pasca Benca
Jumlah Kegiatan rehabilitasi Pasca Benca
0% 0% 100% 52.24% 84.43%
100% 97.51% 100%
Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana
Jumlah Rapat Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana
0% 0% 100% 100%
9.98%
100% 100% 100%
12
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2016
secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 82,73 %, dengan
rincian tersebut dibawah ini :
No. Program Prosentase
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,77
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75,73
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84,08
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
29,92
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana
49,28
13
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2014 (n-2)
Tahun 2015 (n-1)
Tahun 2016 (n)
Tahun 2017 (n+1)
Tahun 2014 (n-2)
Tahun 2015 (n-1)
Tahun 2016 (n)
Tahun 2017 (n+1)
1 Persentase menurunnya korban terdampak bencana - - 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 3%
2 Jumlah kelurahan/Desa tangguh bencana. - - 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0
3 Jumlah Sekolah tangguh bencana
- - 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0
4 Jumlah Dokumen Manajemen Kebencanaan yang tersedia
- - 0 0 1 1 0 0 1 1
5 Rata – rata waktu tanggap (respond time) pemadam kebakaran
- - < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit < 15 menit
6 Rata – rata waktu tanggap (respond time) bencana - - < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam < 2 jam
7 Persentase korban bencana yang berhasil ditangani - - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Persentase pemulihan kawasan terdampak bencana
- - 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %
9 Pengkajian pemulihan pascabencana. - - 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %
10 Jumlah dokumen pra bencana
- - - - - 4 - - - 4
14
2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meskipun secara definitif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu terhitung berumur 5 (lima) tahun, namun BPBD Kabupaten Tanah Bumbu
berupaya secara optimal memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Tugas BPBD
sebagai unsur komando saat terjadi terjadi bencana memerlukan kecepatan dan
ketepatan selain kesiapsiagaaan dan kelengkapan baik dari sisi sumberdaya manusia
maupun peralatan yang memadai.Seiring berjalannya waktu tentunya ada kendala
dalam menghadapi bencana yaitu dari segi peralatan kebencanaan yang mulai
rusak/tidak layak pakai dengan keterbatasan tersebut BPBD tetap mengupayakan
mitigasi bencana atau pengurangan seminimal mungkin resiko bencana. Adapun
tantangan berat lain yang dihadapi ialah masih belum adanya gudang untuk sarana
penunjang berupa gudang untuk penyimpan logistik sebagai cadangan baik pangan,
sandang dan tenda sebagai antisipasi terjadinya bencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
Dituangkannya kegiatan didalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan
strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat juga dipakai untuk mengukur
sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam kurun waktu 1 tahun.
No. Program/Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.149.339.600 5.519.997.041
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 133.950.000 97.404.281
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 253.620.000 161.568.200
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 196.270.000 169.150.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.545.000 8.545.000
- Penyediaan alat tulis kantor 63.744.600 58.358.900
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.910.000 22.076.850
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.160.000 19.710.000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 470.690.000 452.325.000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 617.950.000 339.958.810
- Penyediaan jasa tenaga Non PNS 4.090.650.000 4.009.500.000
Penyediaan makanan dan minuman 150.500.000 90.500.000
- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 109.350.000 90.900.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.600.000 15.600.000
15
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.600.000 15.600.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.650.000 14.000.000
- Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.650.000 0
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000 14.000.000
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 955.850.000 285.995.000
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 365.550.000 18.500.000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 456.350.000 242.770.000
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 133.950.000 24.725.000
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1.056.310.000 520.547.000
- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 353.200.000 0
- Pengadaan logistik & obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 103.580.000 83.757.000
- Kegiatan rehabilitasi Pasca Bencana 506.330.000 427.490.000
- Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana 93.200.000 9.300.000
2.3.1 INPUT
Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang didalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016
yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebesar Rp 11.883.738.845 (Sebelas Milyar
Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan RibuDelapan
Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung.
Sedangkan alokasi anggaran yang khusus disediakan untuk Belanja Langsung
Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016
sebesar Rp.8.198.749.600(Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh
Ratus EmpatPuluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan
sebesar Rp 6.356.139.041 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus
Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 77,53 %.
2.3.2 OUTPUT
Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Belanja
Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.
2.3.3. OUTCOME
Hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 antara
lain berupa :
1. Terwujudnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kedisiplinan aparatur
4. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5. Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TUJUAN
Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Strategis, yakni pencapaian target keberhasilan kurun
waktu lima tahun ke depan dari tahun 2016 s/d 2020. Namun tujuan Rencana Kerja
lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2015, antara lain :
1. Peningkatan kualitas pelayanan, standart pelayanan, dan cakupan pelayanan
kepada masyarakat secara menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta kesejahteraan aparatur pemerintah
dengan mengedepankan prinsip pengabdian.
3. Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan program-program
pembangunan utamanya pada penanganan bencana seperti penciptaan desa
tangguh;
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS di bidang penanggulangan
bencana guna mewujudkan aparatur pemerintah yang tangguh, tanggap dan
tangkas;
3.2 SASARAN
Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu
tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :
1. Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya
masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur
penanggulangan bencana;
2. Tertanganinya masyarakat korban bencana dengan membangun system tanggap
darurat bencana yang cepat, akurat dan terukur dengan standart operasi yang
baku;
3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pada kawasan yang terdampak
bencana;
17
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif
Sumber dana
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dan/pagu indikatif
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
100%
100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD Terbayarnya Rekening Kantor
SKPD 12 Bulan 100.650.000 Pendapatan
Daerah 100% 12 bulan 166.562.500
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang Terpilih
SKPD 21 Unit 207.250.000 Pendapatan
Daerah 100% 21 Unit 377.525.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
SKPD 12 Bulan 189.820.000 Pendapatan
Daerah 100% 12 bulan 292.262.500
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
SKPD 12 Bulan 3.285.000 Pendapatan
Daerah
100% 12 bulan 10.681.250
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
SKPD 12 Bulan 11.450.000 Pendapatan
Daerah 100% 12 bulan 79.680.750
18
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
SKPD 12 bulan
11.450.000 Pendapatan
Daerah 100% 12 bulan 42.387.500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD 12 bulan 2.362.000 Pendapatan
Daerah 100% 12 bulan 2.362.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD 10 Item 20.300.000 Pendapatan
Daerah 100% 10 Item
443.112.500
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
SKPD 12 bulan 39.000.000 Pendapatan
Daerah 100% 12 bulan
117.000.000
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat – rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
SKPD 27 OK 146.000.000 Pendapatan
Daerah 100% 27 OK 982.950.000
Jasa tenaga Non PNS Terpenuhinya honor tenaga Non PNS
SKPD 13 OB 565.050.000 Pendapatan
Daerah 100% 13 OB
5.185.625.000
Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat – rapat koordinasi dalam daerah
SKPD 660 OK 99.000.000 Pendapatan
Daerah 100%
147.850.000
1.13.1.13.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kedisiplinan dan pengguna atribut pegawai
SKPD
100%
Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan
SKPD 70 stel 13.850.000
Pendapatan Daerah
100% 70 stel 5.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari –hari tertentu
Tersedianya pakaian daerah
SKPD
200 stel 15.000.000 Pendapatan
Daerah 100%
200 stel 70.000.000
19
1.13.1.13.02.03 Program peningkatan Sarana dan Prasarana
Tingkat kelengkapan saraba dan prasarana aparatur
100%
100%
Pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung kantor
SKPD 1 Unit 5.000.000 Pendapatan
Daerah 100%
1 Unit 200.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
SKPD 5 unit 19.800.000 Pendapatan
Daerah 100%
5 unit 35.860.000
1.19.1.13.02.22 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana
Jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana
100%
100%
Penyusunan dan analisis data informasi rehabilitasi dan rekontruksi
Tersedianya dokumen database dan peta kelompok rentan terhadap bencana
SKPD 2
Dokumen 26.550.000
Pendapatan Daerah
100% 2 Dokumen 18.000.000
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Presentase menurunnya korban terdampak bencana
3%
3%
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Tersedianya peralatan penanganan bencana
SKPD 4 unit 15.650.000 Pendapatan
Daerah 100%
4 unit 192.800.000
Pengadaan logistic dan obat – obat bagi penduduk ditempat penampungan sementara
Tersedianya logistic dan obat – obatan
SKPD 100% 180.060.000 Pendapatan
Daerah 100%
100% 191.843.750
Kegiatan rehabilitasi pasca bencana
Dokumen perencanaan penyusunan rencana aksi penanggulangan
SKPD 1
Dokumen 328.768.000
Pendapatan Daerah
100%
0 Dokumen 328.768.000
20
bencana
Peningkatan kapasitas satuan/tim/relawan penanggulangan bencana
Jumlah Anggota relawan yang terlatih
SKPD 50 Orang 105.425.000 Pendapatan
Daerah 100%
50 Orang 105.425.000
Penyusunan dokumen wajib manajemen kebencanaan
Jumlah dokumen yang tersedia
SKPD 1
Dokumen 505.700.000
Pendapatan Daerah
100%
1 Dokumen 505.700.000
Program Pasca Bencana
Presentasi pemulihan kawasan terdampak bencana
100%
100%
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
Jumlah Pertemuan teknis dan rapat koordinasi
SKPD 4 kali 10.690.000 Pendapatan
Daerah 100%
4 kali 16.180.000
21
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim
Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. RKA-SKPD Tahun 2017
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari dana APBD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.
Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Arah dan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
serta strategi dan prioritas APBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyusun usulan program dan kegiatan.
Usulan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan
pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan
ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-RKPD disampaikan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepada Dinas Pendapatan dan
Kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disetujui dan disahkan oleh
DPRD, serta mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan, maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Untuk Rencana Anggaran belanja
langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 mendapat pagu
indikatif sebesar Rp 2.344.224.400,- (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta
Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah ), yang dituangkan dalam
program dan kegiatan sebagai berikut :
22
Adapun rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut :
No. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga Non PNS
- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian kerja lapangan
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
- Pengadaan logistik & obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan
sementara
- Kegiatan rehabilitasi Pasca Bencana
- Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
- Kegiatan peningkatan kapasitas / tim / relawan penanggulangan bencana
- Kegiatan penyusunan wajib manajemen kebencanaan
6. Perencanaan Pembangunan daerah rawan bencana
Penyusunan dan analisis data informasi rehabilitasi dan rekontruksi
7. Program Pasca Bencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
23
BAB IV P E N U T U P
Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
disusun dengan memperhatikan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang berjangka waktu 1 tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai
tugas pokok dan fungsi BPBD berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah,
sasaran (indikator), hasil keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
2017 dimaksudkan sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan
Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat
sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) tahunan.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017
diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan
untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran
penyelenggaraan program-program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana
DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.
Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2017 merupakan penguatan peran serta para stakeholders dalam pelaksanaan
Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nantinya sebagai dasar
evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2017 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun
mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Tanah Bumbu, 28 November 2016
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Ir. Mariani, MP Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19630814 199003 2 002
top related