rancangan peraturan daerah kabupaten raja...
Post on 24-Mar-2019
236 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI RAJA AMPAT,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sudah tidak relevan dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dinamika masyarakat serta adanya kebijakan Negara terhadap daerah dalam hal pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya kepada Daerah;
b. bahwa untuk menjawab dan mewujudkan tuntutan serta kebijakan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Raja Ampat;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3
4019); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12.
Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19.
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat Lembaran Daerah Nomor 02;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT.
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat. 5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
8. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Raja Ampat.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Raja Ampat.
10.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BKBP3 adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengelola Perbatasan Kabupaten Raja Ampat.
11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP2KB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Raja Ampat.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat.
13. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat.
14. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat KPAD2 adalah Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Raja Ampat.
15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATPOL PP & LINMAS adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Raja Ampat.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Inspektorat/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
5
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
a. Inspektorat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung; e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengelola Perbatasan; f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; h. Kantor Lingkungan Hidup; i. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi; j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; k. Rumah Sakit Umum Daerah.
BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama Inspektorat
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan;
c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
6
(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 4
Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Pasal 5
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Kampung.
Pasal 6
Kepala Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial; 2. Sub Bidang Pemerintahan, Informasi dan Komunikasi; 3. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
d. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi, UKM, Industri dan Investasi; 2. Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Parawisata; 3. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
7
e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah terdiri dari : 1. Sub Bidang Tataruang dan Pengembangan Wilayah; 2. Sub Bidang Praswil dan SDA;
3. Sub Bidang Perencanaan Prasarana Fisik; f. Bidang Penelitian, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Data terdiri
dari : 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengendalian Bakat; 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi; 3. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah merupakan
unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 11
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan
daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 13
(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
8
a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Mutasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan; 2. Sub Bidang Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pensiun;
d. Bidang Pengembangan dan Standarisasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisis Jabatan dan Formasi; 2. Sub Bidang Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier;
e. Bidang Diklat dan Aparatur terdiri dari : 1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional; 2. Sub Bidang Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Pendidikan
Formal Aparatur; f. Bidang Data dan Informasi terdiri dari: 1.Sub Bidang Informasi dan Pemutahiran Data;
2.Sub Bidang Dokumentasi dan Penyimpanan Data; g. Unit Pelaksana Teknis Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 14
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 15
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
Pasal 16
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan , menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
9
Bagian Keempat Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung (BPMPK) terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
d. Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari : 1. Sub Bidang Akses Pelayanan Kampung Terpencil; 2. Sub Bidang Pendamping dan Bimbingan Usaha;
e. Bidang Organisasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Organisasi Kampung dan
Kelurahan; 2. Sub Bidang Organisasi Sosial Ekonomi Masyarakat;
f. Unit Pelaksana Teknis Badan. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Kelembagaan Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 19
Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 20
Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
Pasal 21
Kepala Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) sebagaimana dalam Pasal 20, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) menyelenggarakan fungsi :
10
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pengelola Perbatasan
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pengelolah Perbatasan (BKBP3) terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif; 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik;
d. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembaharuan Bangsa; 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
e. Bidang Pengelola Perbatasan terdiri dari : 1. Sub Bidang Kerja Sama dan Lintas Perbatasan; 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Perbatasan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pengelolah
Perbatasan (BKBP3) sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 24
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pengelolah Perbatasan (BKBP3) adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Pengelola Perbatasan, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 25
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pengelolah Perbatasan (BKBP3) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah, dibidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Pengelola Perbatasan.
Pasal 26
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pengelola Perbatasan (BKBP3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11
Pasal 27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan
Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pengelola Perbatasan (BKBP3) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Keenam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 28
(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana (BP2KB) terdiri dari: a. Kepala Badan.
b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Partisipasi Peran Aktif Organisasi Perempuan terdiri dari : 1. Sub Bidang Partisipasi Aktif Organisasi Perempuan; 2. Sub Bidang Penanganan Gender;
d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari : 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera; 2. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari : 1. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan
& Anak; 2. Sub Bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga;
f. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana (BP2KB) sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 29
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 30
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
12
Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Pasal 31
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Ketujuh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 33
(1)Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari :
1 Sub Bagian Penyusunan Program; 2 Sub Bagian Tata Usaha; 3 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Anggaran terdiri dari : 1 Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD); 2 Sub Bidang Penatausahaan Anggaran; 3 Sub Bidang Analisis Anggaran;
d. Bidang Akutansi terdiri dari : 1 Sub Bidang Akutansi dan Laporan Keuangan; 2 Sub Bidang Pelaporan Keuangan; 3. Sub Bidang Verifikasi;
e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Perbendaharaan; 2. Sub Bidang Belanja Pegawai; 3. Sub Bidang Pengurusan dan Pembebanan KASDA;
f. Bidang Aset Daerah terdiri dari: 1. Sub Bidang Bina BLU dan BUD; 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pendataan Aset; 3. Sub Bidang Pemberdayaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD, sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 34
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 35
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Pasal 36
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 37
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedelapan Kantor Lingkungan Hidup
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 38
(1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pengamanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup; d. Seksi Pengendalian; e. Seksi Amdal dan Penyelesaian Sengketa; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 39
Kantor Lingkungan Hidup (KLH) adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 40
Kantor Lingkungan Hidup (KLH) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Lingkungan Hidup.
Pasal 41
Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 42
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 43
(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi (KPAD2) terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Perpustakaan; d. Seksi Arsip; e. Seksi Dokumentasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi (KPAD2) sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 44
Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi (KPAD2)adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang
15
Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi, yang dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 45
Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi (KPAD2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi.
Pasal 46 Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi (KPAD2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 47
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kantor
Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi (KPAD2) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kesepuluh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
(SATPOL PP dan LINMAS) Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 48
(1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL-PP) dan (LINMAS) terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pembinaan Umum; d. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban; e. Sesksi Pembinaan Oprasional; f. Seksi Linmas; g. Regu. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL-PP) dan (LINMAS) sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
16
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 49
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL-PP) dan (LINMAS) adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pertahanan Sipil, yang dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 50
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL-PP) dan (LINMAS) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pertahanan Sipil.
Pasal 51
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL-PP) dan (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 52
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL-PP) dan (LINMAS) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kesebelas Rumah Sakit Umum Daerah
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 53
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdiri dari : a. Direktur. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pelayanan Medik; d. Seksi Penunjang Medik; e. Seksi Keperawatan dan Pendidikan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
17
Paragaraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 54
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan rujukan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 55
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan rujukan.
Pasal 56
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 57
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 58
(1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan Eselon II/b. (2) Sekretaris dan Kepala Kantor adalah jabatan eselon III/a. (3) Kepala Bidang pada Badan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) adalah jabatan eselon III/b. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi adalah
jabatan eselon IV/a.
Pasal 59
Pejabat Eselon III/a, Pejabat Eselon III/b dan Pejabat Eselon IV/a diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
18
BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 60
(1) Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau
lebih Unit Pelaksana Teknis Daerah. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria serta ketentuan Perundang-undangan.
(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan tersendiri dengan
Peraturan Bupati.
BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 61
Pada masing-masing Badan dan Kantor dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kompetensi, kebutuhan dan beban kerja.
BAB VII
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
Pasal 62
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kantor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Dengan diberlkukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pecencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dicabut dan nyatakan tiadak berlaku.
Pasal 64
Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan Perturan Bupati.
19
Pasal 65
Peratuan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Ditetapkan di Waisai Pada Tanggal 16 Maret 2011
BUPATI RAJA AMPAT, TTD
MARCUS WANMA
Diundangkan di Waisai Pada Tanggal 16 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, TTD Drs. FERDINAN DIMARA,M.SI PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571212 198303 1 031
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 73
Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
Ub.
Kepala Bagian Hukum
MOHLIYAT MAYALIBIT, SH
PENATA
NIP. 19791020 200312 1 007
20
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT
I. PENJELASAN UMUM.
A. Dalam rangka penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang
dituangkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga
Teknis Daerah, yang menjadi landasan operasional bagi Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah lainnya dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya menunjang berbagai kegiatan
pembangunan, kegiataan penatalayanan dan kegiatan pembinaan
kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Secara operasional
berjalan efektif selama 3 tahun dirasa sudah tidak relevan dan harus
dievaluasi untuk direvisi kembali sesuai kondisi obyektif berdasarkan
tuntutan perkembangan/perubahan dinamika kehidupan masyarakat
pada saat ini, maupun adanya kebijakan negara dalam pemberian
kewenangan pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi
sumber daya lainnya yang berada didaerah untuk dikelolah secara
bertanggungjawab oleh daerah dengan tetap memperhatikan azas
manfaat dan azas kepatutan bagi kepentingan umum.
Dengan adanya tuntutan dan kebijakan ini, maka Pemerintah Daerah
mengambil langkah konkrit menata kembali perangkat kelembagaan
daerah dengan cara memperbesar fungsi, menghilangkan dan atau
menggabungkan fungsi yang melekat pada perangkat daerah. Sehingga
perangkat daerah tersebut lebih efektif melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya yang bersifat kebijakan administratif dan operasional dalam
melakukan kajian dan analisis secara akademik terhadap berbagai
kebijakan pembangunan daerah.
Dengan demikian untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif, maka
Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan/perubahan dengan
merevisi peraturan daerah yang mengatur tentang kelembagaan
perangkat daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pembagian
21
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang bersifat
urusan wajib dan urusan pilihan serta adanya urusan sisa yang perlu
diatur tersendiri. Sehingga Pemerintah Daerah dalam menetapkan
besarnya organisasi perangkat daerah harus mengacu pada kriteria
dan standar yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dimaksud. Selain ketentuan sebagaimana
dikemukakan diatas, pemerintah daerah perlu pula melihat,
memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria lainnya di daerah
seperti kondisi obyektif wilayah baik dari segi geografis, topografis,
potensi Sumber Daya Alam, dan juga tak kalah pentingnya harus pula
memperhatikan karakteristik budaya masyarakat lokal yang bersifat
heterogen.
Dengan demikian, secara yuridis formal Pemerintah Daerah perlu
menata dan merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah yang secara teknis operasional menjalankan tugas pokok
fungsinya secara akademik menunjang perangkat daerah lainnya
dalam rangka memberikan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah /(PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan
cara mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Raja Ampat.
B. Sehubungan dengan dilakukannya perbaikan dan penataan kembali
perangkat kelembagaan daerah saat ini, maka Pemerintah Daerah
secara formal memasukan salah satu lembaga teknis daerah yang
dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah, yakni Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat
BPKAD.
C. Pembentukan BPKAD di Kabupaten Raja Ampat tentunya berpedoman
pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat serta melihat rujukan
Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang
mengamanatkan bahwa ” Daerah yang memiliki status istimewa atau
otonomi khusus, Pembentukan Perangkat Daerah untuk
melaksanakan status istimewa dan Otonomi Khusus berpedoman pada
Peraturan Menteri dengan pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan
aparatur negara ”. Dengan merujuk ketentuan sebagaimana
dimaksud di atas, yang telah memberikan ruang dan kewenangan
kepada daerah berstatus otonomi khusus untuk dapat membentuk
perangkat daerah diluar dari perangkat daerah yang sudah diatur
berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
22
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, telah membagi dan mengkategorikan urusan- urusan
pemerintahan kedalam rumpun dinas daerah dan rumpun lembaga
teknis daerah.
Pembentukan BPKAD di Kabupaten Raja Ampat dilakukan dengan
dasar pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa kondisi geografis dan topografis Kabupaten Raja Ampat
merupakan wilayah kepulauan yang memiliki berbagai potensi
sumber daya alam baik potensi sumber daya kelautan, potensi
sumber daya pertambangan dan mineral maupun potensi sumber
daya hutan dan potensi sumber daya lainnya. Disamping memiliki
potensi-potensi diatas, Kabupaten Raja Ampat juga mempunyai
karakteristik wilayah yang sangat berbeda dan unik dengan
wilayah kepulauan lainnya di Indonesia. Dengan demikian
Kabupaten Raja Ampat yang 87 % terdiri atas wilayah perairan
laut dan 13 % adalah merupakan wilayah daratan, didalamnya
terdapat 4 pulau-pulau besar dan 610 pulau-pulau kecil, dengan
jumlah penduduk sebanyak 57.000 orang dan penyebaran
penduduknya tidak merata baik disepanjang pesisir pulau,
pedalaman pulau, serta di pulau-pulau kecil yang saling berjauhan
satu sama lainnya banyak terdapat potensi dan keunggulan yang
bila dikelolah akan memberikan manfaat besar bagi negara,
daerah dan masyarakat. Akan tetapi pada kondisi saat ini,
merupakan salah satu faktor kesulitan bagi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh wilayah
kawasan perairan/laut tersebut, termasuk melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik kegiatan
penatalayanan, kegiatan pembangunan, dan kegiatan pembinaan
kemasyarakatan dibutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi
untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut, termasuk untuk
mencari dan menggali potensi sumber daya alam dan potensi
sumber daya lainnya dalam rangka pemberian kontribusi
penerimaan kepada daerah.
2. Bahwa bertolak dari penjelasan pada ponit 1 diatas, maka
Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan kembali
kelembagaan perangkat daerah telah melakukan kajian dan
analisis dengan didasarkan pada kondisi rill daerah. Maka Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang masuk
dalam rumpun dinas dan dikategorikan sebagai urusan wajib
sesuai rujukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
Kabupaten Raja Ampat tidak dapat mengakomodirnya kedalam
satu rumpun dinas daerah dengan dasar pertimbangan yang sudah
dikemukakan diatas. Untuk itu, Dinas Pendapatan yang
menjalankan fungsi lini dengan tugas pokok dan fungsinya
melakukan kegiatan mencari, menggali dan menarik potensi-
23
potensi daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Penerimaan lain-lain ditetapkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah
dan dikategorikan dalam rumpun dinas daerah.
Sedangkan Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang
merupakan fungsi staf dengan tugas pokoknya sebagai adminstratif
kebijakan tidak dikembalikan statusnya pada Sekretariat Daerah,
akan tetapi dinaikan statusnya menjadi BPKAD dan fungsinya
diperbesar menjadi beberapa fungsi dengan tugas pokoknya yang
bersifat administratif pasip yakni menerima, mencatat, menyimpan
dan membayar termasuk fungsi pendataan aset dengan tugas
pokoknya yakni menerima data aset, mencatat, dan
menginventarisir. Dengan demikian beban tanggungjawab
terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pendataan aset daerah
dapat berjalan lebih optimal.
3. Bahwa dengan dilakukannya pemisahan ini, maka diharapkan
daerah akan lebih leluasa untuk mencari dan menggali potensi-
potensi daerah baru dalam rangka menambah penerimaan daerah
dan juga disatu sisi daerah dapat mengelola penerimaan daerah
secara maksimal, termasuk pengelolaan terhadap aset daerah baik
yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN
atau sumber penerimaan lainnya.
4. Bahwa secara de fakto, BPKAD Kabupaten Raja Ampat sudah eksis
dan telah melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan
pendataan aset daerah dimulai sejak tahun 2008, yakni
dilakukannya pengisian personil aparatur pemerintah daerah yang
ditandai dengan dilantiknya pejabat struktural eselon II/b, pejabat
eselon III/a, pejabat eselon III/b, dan pejabat eselon IV/a.
5. Bahwa secara de yure, BPKAD belum mempunyai landasan yuridis
sebagai pedoman kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap
untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Maka dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Raja
Ampat akan menindaklanjutinya dengan meminta rekomendasi
Gubernur Papua Barat untuk mendapat persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam proses pembentukan dan
penetapan BPKAD dengan produk hukum daerah tersendiri, yang
tentunya akan disesuaikan dengan mekanisme, prosedur dan tata
cara pembentukan Peraturan Daerah.
7. Dengan demikian agar tidak terjadinya kevakuman hukum atas proses penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Raja Ampat. Maka untuk sementara perlu memasukan BPKAD kedalam rumpun Lembaga Teknis Daerah. Dan selanjutnya ditetapkan bersamaan dengan lembaga teknis daerah lainnya kedalam satu produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Raja Ampat.
24
II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6
Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12
Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16
Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19
Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21
Cukup jelas Pasal 22
Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24
Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
25
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30
Cukup jelas Pasal 31
Cukup jelas Pasal 32
Cukup jelas Pasal 33
Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35
Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38
Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41
Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43
Cukup jelas Pasal 44
Cukup jelas Pasal 45
Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47
Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas
Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50
Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas
Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
26
Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55
Cukup jelas Pasal 56
Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58
Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 69
27
Lampiran I : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi
Pengawas
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pengawas
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi
Pengawas
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi
Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah III
Sub Bagian Penyusunan Program &
Pelaporan
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Kelompok Jabatan Fungsional
AUDITOR
28
Lampiran II : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA
Bidang Sosial Budaya
Sub Bidang Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial
Bidang Ekonomi
Sub Bidang Perdagangan, Koperasi,
UKM, Industri & Investasi
Sub Bidang Kelautan, Perikanan &
Parawisata
Sub Bidang
Praswil dan SDA
Bidang Fisik & Prasarana Wilayah
Sub Bagian
Penyusunan Program
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Penelitian, Pengendalian,
Monitoring & Evaluasi Data
Sub Bidang Penelitian, dan Pengedalian
Bakat
Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi
Sub Bidang Tataruang &
Pengembangan Wilayah
Sub Bidang Pemerintahan, informasi dan
komunikasi
Sub Bidang Pengembangan SDM
Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Sub Bidang Perencanaan Prasarana
Fisik
Kel.Jabatan Fungsional
Sub Bidang
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
29
Lampiran III : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
Kel.Jabatan
Fungsional
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA
Sub Bagian Penyusunan Program
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Pengembangan dan
Standarisasi
Sub Bidang
Mutasi, Kenaikan Pangkat & Pensiun
Sub Bidang Pengadaan Pegawai & Pengangkatan dalam
Jabatan
Sub Bidang Analisis Jabatan
dan Formasi
Sub Bidang
Standarisasi Jabatan dan
Pengembangan Karier
Bidang Diklat dan Aparatur
Sub Bidang Diklat Struktural dan
Fungsional
Sub Bidang
Pengembangan Kurikulum /Bahan Ajar & Pendidikan
Formal Aparatur
Bidang Data dan Informasi
Sub Bidang Informasi dan
Pemutahiran Data
Sub Bidang
Dokumentasi dan Penyimpanan & Data
Bidang Mutasi
UPTB
Kel.Jabatan Fungsional
30
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
KEPALA
Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Sub Bidang Usaha Ekonomi
Masyarakat
Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Penanggulangan
Kemiskinan
Sub Bidang Akses Pelayanan
Kampung Terpencil
Sub Bidang Pendamping dan
Bimbingan Usaha
Sub Bagian Penyusunan Program
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Organisasi
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kampung dan Kelurahan
Sub Bidang Organisai Sosial Ekonomi
Masyarakat
Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
UPTB
Kel.Jabatan Fungsional
31
KEPALA
Bidang Hubungan Antar Lembaga
Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif & Legislatif
Sub Bidang Organisasi Masyarakat (Ormas) & Partai Politik
(Parpol)
Bidang Kesatuan Bangsa
Sub Bidang Pembaharuan
Bangsa
Sub Bidang Ketahanan Bangsa
Sub Bidang Kerja Sama dan
Lintas Perbatasan
Sub Bidang Pengembangan
Potensi Perbatasan
Bidang Pengelola Perbatasan
Sub Bagian
Penyusunan Program
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Lampiran V : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
Kel.Jabatan Fungsional
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK & PENGELOLA PERBATASAN
32
Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA
Bidang Partisipasi peran Aktif Organiasai Perempuan
Sub Bidang Partisipasi Aktif
Organisasi Perempuan.
Sub Bidang Penanganan Gender
Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Sub Bidang Keluarga Berencana dan
Sejahtera
Sub Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
Sub Bidang Peningkatan SDM
Perempuan dan Anak
Sub Bidang Peningkatan Ekonomi
Keluarga
Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak
Sub Bagian Penyusunan Program
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
UPT KB
Kel.Jabatan Fungsional
33
Lampiran VII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 7 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KEPALA
Bidang
Anggaran
Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bidang Penyusunan APBD
Sub Bidang Penatausahaan
Anggaran
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bidang Perbendaharaan
Sub Bidang Belanja Pegawai
Bidang Perbendaharaan
Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bidang Pengurusan &
Pembebanan KASDA
Bidang
Aset Daerah
Sub Bidang Bina BLU & BUD
Sub Bidang Inventarisasi & Pendataan Aset
Sub Bidang Pemberdayaan, Pengamanan &
Pemeliharaan Aset
Bidang Akuntansi
Sub Bidang Akuntansi &
Laporan Keuangan
Sub Bidang Pelaporan Keuangan
Sub Bidang
Verifikasi
Sub Bidang Analisis Anggaran
UPTB
Kel.Jabatan
Fungsional
34
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA
SEKSI Pengamanan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
SEKSI
Pengendalian
SEKSI
Amdal dan Penyelesaian
Sengketa
Sub Bagian Tata Usaha
Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
Kel.Jabatan Fungsional
35
Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH ARSIP & DOKUMENTASI
KEPALA
SEKSI
Perpustakaan
SEKSI
Arsip
SEKSI Dokumentasi
Sub Bagian Tata Usaha
Kel.Jabatan Fungsional
36
Lampiran X : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA & LINMAS
KEPALA
SEKSI
Pembinaan Umum SEKSI
Pembinaan, Ketentraman & Ketertiban
SEKSI
Pembinaan Operasional
Sub Bagian Tata Usaha
SEKSI
Linmas
REGU
Kel.Jabatan Fungsional
37
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Lampiran XI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 7 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET 2011
DIREKTUR
Sub Bagian Tata Usaha
SEKSI Pelayanan Medik
SEKSI Keperawatan dan Pendidikan
Kel.Jabatan Fungsional
SEKSI
Penunjang Medik
top related