rancangan peraturan daerah kabupaten indramayu nomor...
Post on 19-Jan-2020
20 Views
Preview:
TRANSCRIPT
L-1
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR ..... TAHUN 2018
T E N T A N G
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI INDRAMAYU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai pasal 264 ayat (5) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengedalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang menuntut perubahan
L-2
RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 untuk bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 - 2021 dengan Perubahan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
L-3
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
L-4
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
L-5
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
L-6
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
L-7
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
L-8
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dan BUPATI INDRAMAYU
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Indramayu. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
L-9
dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Indramayu.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Indramayu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Indramayu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Indramayu untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Indramayu untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
L-10
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
L-11
Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
31. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
32. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
35. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
36. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
37. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
38. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
39. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
41. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
42. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
L-12
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
43. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
44. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
45. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
46. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
47. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Indramayu ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
50. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
51. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
L-13
BAB II RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Barat.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Maksud penetapan Perubahan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam: a. penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun; b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5
(lima) tahun; dan c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(2) Tujuan penetapan Perubahan RPJMD adalah untuk : a. menetapkan visi, misi dan program Kepala Daerah; b. menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; c. menetapkan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah; d. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat
daerah, RKPD, Renja Perangkat daerah, dan kerangka pendanaan bersifat indikatif; dan
e. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan berkelanjutan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, serta dengan Kabupaten yang berbatasan.
L-14
BAB IV SISTEMATIKA
Pasal 4
Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meiputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta kerangka pendanaan meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis.
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat penjelasan visi dan misi Pemerintah Daerah
L-15
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program Pembangunan Daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
BAB IX
: PENUTUP
L-16
BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD
Pasal 4
Isi dan uraian Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud Pasal 3, tertuang dalam Buku Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup kabupaten. (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan jangka
menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan : a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan jangka menengah Daerah; b. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan d. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. (3) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan jangka
menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan jangka menengah Daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka menengah
Daerah. (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
L-17
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.
Ditetapkan di : Indramayu pada tanggal : ........... 2018
BUPATI INDRAMAYU
ttd
ANNA SOPHANAH Diundangkan di : Indramayu Pada tanggal : ................ 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
ttd
............................. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 NOMOR ....
L-18
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR ....... TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021 I. UMUM
A. Dasar Pemikiran Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Indramayu untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 dengan memperhatikan Sumber Daya Alam dan potensi Kabupaten Indramayu.
L-19
B. Ruang Lingkup Ruang lingkup Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.
C. Prinsip-prinsip Prinsip Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 adalah : a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional; b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
D. Pendekatan
Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 menggunakan pendekatan : a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
c. politis, yaitu menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
d. atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
L-20
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
E. Tahapan
Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 terdiri dari : a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan teknokratik; c. penyusunan rancangan awal; d. konsultasi publik; e. persetujuan Kepala Daerah; f. pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD; g. konsultasi Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi; h. penyempurnaan rancangan awal; i. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; j. penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan
rancangan awal Renstra; k. pelaksanaan Musrenbang RPJMD; l. perumusan rancangan akhir berdasarkan hasil musrenbang; m. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan; n. pembahasan rancangan Peraturan Daerah RPJMD; o. persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan
Peraturan Daerah RPJMD; e. penetapan Peraturan Daerah.
F. Muatan
Muatan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 terdiri dari : a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; d. Permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;
L-21
e. Visi, misi, tujuan dan sasaran; f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat
Daerah; h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; i. Penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR ....
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang
sangat strategis baik sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan
maupun sebagai acuan bagi tahap pelaksanaan maupun pengendalian
pembangunan di daerah. Proses pembangunan meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan perubahan
RPJMD 2016-2021 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Proses
perubahan diawali dengan reviu yang didalamnya mengandung hasil
evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi dokumen RPJMD
2016-2021.
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Bahwa perubahan RPJMD dapat
dilakukan apabila :
1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan daerah yang di atur dalam
Peraturan Menteri ini;
2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi
yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini;
dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana
perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 2
budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3).
Berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan pada tahun 2017
berikut beberapa rekomendasi terhadap dokumen RPJMD 2016-2021:
1. Terdapat 39 Program dalam RKPD dan APBD Tahun 2016 yang
tidak selaras dengan RPJMD 2016-2021 dengan pagu sebesar
Rp. 229.560.604.199,-. Hal ini menunjukkan bahwa antara
dokumen perencanaan dan penganggaran masih belum konsisten
100%, sehingga belum menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran
dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Indramayu Remaja Tiga;
2. Berdasarkan data yang diperoleh untuk Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021,
hanya 32 indikator yang didapat pada tahun 2016 sedangkan data
lainnya sulit diperoleh atau akan diperoleh pada waktu yang belum
ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan elemen
pengukuran data masih lemah dan perlu ditingkatkan. Akibat
kelemahan elemen atau institusi pengukur data, maka tingkat
keberhasilan suatu program sangat sulit terukur;
3. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan rekomendasi dari
akademisi :
a. Penting menyajikan data-data akurat terkait dengan kondisi
Daerah secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat
proses analisa atas potensi dan masalah Daerah;
b. Perlu memperkuat perspektif perencanaan inklusif dalam
dokumen RPJMD, sehingga menghasilkan program yang mampu
menjawab kerentanan pada kelompok-kelompok marjinal;
c. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, bukan
hanya kapasitas fiskal saja melainkan mengidentifikasi juga
aset-aset lainnya, yang dapat dikelola untuk mempercepat
capaian pembangunan daerah, termasuk keberadaan 309 desa
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 3
yang ada di Kabupaten Indramayu dapat diintegrasikan potensi
yang ada di tiap desa atau kawasan;
d. Harus ada konsistensi identifikasi masalah, isu strategis,
tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan
dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah;
e. Perubahan RPJMD kedepan, perlu menciptakan lompatan baru
dan differensiasi: Membangun Indonesia dari Pinggiran
(Nasional: RPJMN dan Nawacita) dapat diterjemahkan dalam
aras lokal (RPJMD) dengan memperkuat desa sebagai pusat
pengembangan ekonomi, empowering partisipasi dan reorientasi
warga, serta memperkokoh pengembangan kawasan
pembangunan pedesaan dengan titik berat pertanian dan wisata
desa.
4. Reviuer dari Kemendagri melakukan reviu terhadap perubahan
indikator pembangunan yang meliputi kajian terhadap indikator
eksisting, penilaian dan penjelasan arah perubahan dan penetapan
indikator baru yang lebih mewakili kinerja pemerintah daerah
sekaligus memudahkan pengukuran hasil pembangunan daerah.
Hasil reviunya adalah sebagai berikut : a. Pada setiap Bab rancangan PERDA Kabupaten Indramayu,
seperti Bab Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistematika
RPJMD dan Bab Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah agar disesuaikan pengertian dan
substansi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 4
b. RPJMD Tahun 2016–2021 merupakan Tahap III RPJPD Tahun
2005-2025, oleh karena itu perlu adanya konsistensi antara
sasaran pokok dan tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam
RPJPD ke dalam RPJMD;
c. Pengendalian secara rinci per Bab RPJMD tertuang dalam
dokumen Reviu.
RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih melalui
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tanggal
9 Desember 2015. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu masa
bhakti 2016-2021 (Hj. Anna Shophanah – Drs. H. Supendi, M.Si.) telah
dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Februari 2016.
Berdasarkan ketentuan Pasal 264, ayat (4) Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka paling lambat tanggal
17 Agustus 2016 RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 harus
sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Adapun penyusunan Perubahan RPJMD dimaksud selain
penjelasan visi, misi sampai dengan program juga berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Indramayu Tahun 2005–2025 dan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu
dilakukan melalui urutan kegiatan:
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 5
1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat
teknokratik, menyeluruh, dan terukur;
2. Penyiapan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelaraskan
rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang
pemerintahan; dan
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin
baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku
pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan
maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan
pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu
mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu
Tahun 2016–2021, sejumlah peraturan perundang-undangan yang
digunakan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 6
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 7
9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);
11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 8
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
22) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 9
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) ;
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;
27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 10
29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 86);
30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2006 Nomor 5);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012
Nomor 1);
34) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan
mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan sebagai dasar
penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 11
(RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat,
yaitu :
· Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun
(periode tahun 2005 – 2025);
· Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) selama 20 tahun
(periode Tahun 2011 – 2031);
· Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra-PD
selama 5 tahun (periode Tahun 2016 – 2021);
· Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja-PD tiap tahun.
RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016–2021 merupakan
penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2016–2021 yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indramayu tahun
2005–2025 dengan memperhatikan RPJMN tahun 2015-2019. RPJMD
dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun
Renstra-PD, Renja-PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah. Dari RKPD dan RKA–PD inilah selanjutnya disusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan
mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 12
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis,
artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan
bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi
dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya.
1.4 Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk
memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta
seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Indramayu di
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan
arah pembangunan Daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten
Indramayu Tahun 2016–2021, sebagai berikut :
1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih melalui kebijakan
dan program periode 2016-2021;
2. Menyediakan satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Indramayu dan sebagai acuan bagi seluruh
stakeholders di Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu 2016-2021;
3. Menetapkan indikator sebagai ukuran dalam melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah;
4. Menyajikan gambaran kondisi umum daerah saat ini serta untuk
memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
5. Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 13
Perubahan RPJMD 2016–2021 Kabupaten Indramayu disusun
berdasarkan tata urut sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan penyusunan RPJMD agar substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran
umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja
pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan
pengelolaan keuangan masa lalu meiputi proporsi
penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta
kerangka pendanaan meliputi proyeksi pendapatan dan
belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang
menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka
menengah. Penyajian analisis menjelaskan butir-butir
penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja
pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian
isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan
Daerah dan isu strategis.
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Penjelasan visi dan misi pembangunan jangka menengah
daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih. Pada bagian
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 14
ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam
mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari
setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan
hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan
dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program
prioritas. Program Pembangunan Daerah menggambarkan
kepaduan program prioritas terhadap sasaran
pembangunan melalui strategi yang dipilih.
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi
serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra
Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif
target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan
bidang urusan.
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Menguraikan indikator kinerja daerah untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
periode masa jabatan yang berkaitan dengan aspek
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib
dan pilihan serta aspek daya saing daerah.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab I - 15
BAB IX : PENUTUP
Menguraikan tentang pedoman, transisi dan kaidah
pelaksanaan pelaksanaan RPJMD 2016-2021.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat
yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indramayu adalah sebagai
berikut:
(1) Secara geoastronomi terletak pada posisi 107º 51' sampai dengan 108º
32' Bujur Timur dan 06º 13' sampai dengan 06º 40' Lintang Selatan.
(2) Secara geopolitik terletak pada jarak 207 Km kearah Timur dari
Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan 180 Km kearah Timur Laut dari
Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi.
(3) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), secara
geoekonomi Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai salah satu Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) yang mengemban fungsi sebagai lumbung
pangan nasional dan pusat pengolahan migas.
(4) Kabupaten Indramayu secara geostrategis terletak di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai simpul strategis transportasi yang berperan sangat dinamis di Pulau Jawa dan Nasional melayani aktifitas lintas provinsi.
Batas-batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten
Indramayu sebagai berikut:
· Sebelah Utara dengan Laut Jawa
· Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon
· Sebelah Barat dengan Kabupaten Subang
· Sebelah Timur dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon
Wilayah Kabupaten Indramayu seluas 209.942 Ha, dengan panjang garis pantai 147 Km membentang sepanjang pantai utara melewati
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 2
0,48 4,26
14,70
10,04
55,92
0,07
0,19
12,85
0,02 1,47
Industri Perkebunan Hutan Permukikan
Sawah Tanah Kosong Kolam Tambak
Tambang Lain-lain
11 (sebelas) kecamatan yaitu Sukra, Patrol, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, Cantigi, Indramayu, Balongan, Juntinyuat, Karangampel dan Krangkeng.
Penggunaan lahan (land used) berdasarkan identifikasi lahan di Kabupaten Indramayu sebagai berikut:
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) (%) 1. Industri 1.011,54 0,48 2. Perkebunan 8.949,88 4,26 3. Hutan 30.854,33 14,70 4. Permukiman 21.067,94 10,03 5. Sawah 117.406,62 55,92 6. Tanah Kosong 150,77 0,10 7. Kolam 395,38 0,18 8. Tambak 26.980,29 12,86 9. Tambang 39,20 0,002
10. Lain-Lain 3.086,05 1,47 Jumlah 209.942
Wilayah Kabupaten
Indramayu mencakup
beberapa pulau kecil dan
wilayah perairan laut.
Wilayah daratan
didominasi oleh lahan
sawah sebesar 55,92% dari
total luas lahan. Hal ini
menunjukkan bahwa
Kabupaten Indramayu
merupakan daerah
pertanian (agraris) dan
menjadi alasan pemerintah
pusat menentukan
Tabel 2.1: Penggunaan Lahan Kabupaten Indramayu
Sumber: Data SIPD, Bappeda Kabupaten Indramayu, 2017
Grafik 2.1. Tata Guna Lahan Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 3
Kabupaten Indramayu sebagai lumbung pangan nasional. Selain sebagai
daerah pertanian, sektor perikanan dan kelautan berkontribusi besar
terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu.
Pengolahan lahan berupa tambak untuk memproduksi ikan seluas 12,86%
menjadi mata pencaharian pokok di beberapa wilayah pantai. Luas
permukiman hanya sebesar 10,03% dari total luas wilayah, sementara luas
hutan sebesar 14,70%, perkebunan sebesar 4,26%, industri sebesar 0,48%,
kolam sebesar 0,18%, tanah kosong sebesar 0,10%, tambang sebesar
0,002%, dan lain-lain sebesar 1,47%.
Secara administrasi Kabupaten Indramayu terbagi kedalam 31
Kecamatan, 8 Kelurahan dan 309 Desa, 1.689 Rukun Warga dan 6.202
Rukun Tetangga (Sumber: Data SIPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, 2017). Ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan terletak di
Kecamatan Indramayu namun titik keramaian berada di Kecamatan
Jatibarang karena termasuk lintas jalur lalu lintas Pantai Utara Jawa
(Pantura) dan terdapat Stasiun Kereta Api sehingga memiliki akses
perekonomian yang mudah diakses. Simpul-simpul kabupaten diantaranya
adalah Indramayu, Balongan, Lohbener, Jatibarang, Karangampel dan
Haurgeulis.
Secara Geomorfologi, wilayah Kabupaten Indramayu terbagi menjadi
daerah perbukitan rendah bergelombang dan dataran rendah. Perbukitan
rendah bergelombang menempati daerah sempit di bagian Barat Daya
membentuk perbukitan yang memanjang dengan arah Barat Laut sampai
Tenggara, sedangkan dataran rendah menempati bagian tengah sampai ke
Utara.
Berdasarkan Topografi, Kabupaten Indramayu sebagian besar
merupakan dataran rendah dengan kemiringan rata-rata 0–2 %. Secara
garis besar, topografi Kabupaten Indramayu dapat dibagi atas 3 (tiga)
kelompok, yaitu:
1. Ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut (dpl), meliputi : wilayah
Kecamatan Anjatan, Sukra, Patrol, Kandanghaur, Losarang, Sindang,
Lohbener, Arahan, Cantigi, Pasekan, Indramayu, Balongan, Sliyeg,
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 4
Juntinyuat, Karangampel, Kedokanbunder dan wilayah Kecamatan
Krangkeng.
2. Ketinggian antara 7-25 m dpl, meliputi : wilayah Kecamatan Bongas,
Kroya, Gabuswetan, sebagian wilayah Kecamatan Anjatan, Lelea, Terisi,
Widasari, Jatibarang, Kertasemaya, Cikedung, Sukagumiwang, Tukdana
dan Bangodua.
3. Ketinggian antara 25-100 m dpl, meliputi : sebagian wilayah Kecamatan
Cikedung, Terisi, Kroya, Haurgeulis dan keselurahan wilayah Kecamatan
Gantar.
Berdasarkan Geologi, wilayah Kabupaten Indramayu merupakan dataran rendah dan daerah endapan di bagian Timur Laut Provinsi Jawa Barat. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Indramayu terdiri dari aluvial hidromorf, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial-kelabu dan aluvial-cokelat kelabu, asosiasi glie humus rendah dan aluvial kelabu, regosol kelabu, grumusal kelabu, kompleks grumusal dan mediteran, asosiasi latosol-cokelat dan regosol-kelabu, asosiasi latosol-merah dan latosol-cokelat kemerahan dan laterit, asosiasi podsolik-kuning dan hidromorf kelabu. Jenis batuan tersusun oleh endapan aluvium dan beberapa satuan batuan yang tersusun dari tua ke muda berdasarkan umur geologi yaitu satuan batu lempung serpihan, satuan batu lempung, satuan batu pasir, satuan konglomerat dan batu pasir tufaan, endapan hasil gunung api muda dan tak teruraikan, dan endapan aluvium. Sedangkan endapan aluvium tersebut terbagi menjadi endapan pantai, endapan pematang pantai, endapan limpah banjir, endapan delta, dan endapan sungai tua.
Kabupaten Indramayu secara klimatologi termasuk beriklim tropis tipe D (Iklim sedang) dengan karakteristik sebagai berikut: a. Suhu udara harian rata-rata berkisar antara 22,9oC – 30oC. b. Kelembaban udara 70 – 80%. c. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2015 sebesar 2.104 mm dengan
jumlah hari hujan sebanyak 103 hari. d. Sepanjang tahun 2015, curah hujan tertinggi sebesar ± 2.756 mm
dengan jumlah hari hujan sebanyak 125 hari terjadi di Kecamatan Lohbener, sedangkan curah hujan terendah sebesar ± 666 mm dengan jumlah hari hujan 52 hari terjadi di Kecamatan Terisi.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 5
e. Angin barat dan angin timur bertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali. Angin Barat bertiup bulan Desember sampai dengan bulan April, sedangkan Angin Timur bertiup bulan Mei sampai dengan November. Pada umumnya angin berasal dari Barat Laut (29,35%), Timur Laut (22,01%) dan Utara (18,32%).
f. Kecepatan angin di wilayah pesisir umumnya (41,35%) bertiup dengan kisaran 3-5 m/detik, sedangkan (0,62%) kecepatan angin sangat lemah yaitu kurang dari 1m/detik pada kondisi teduh.
Kabupaten Indramayu merupakan dataran rendah dan pantai serta
berada pada bagian hilir daerah aliran sungai besar yang merupakan
daerah hilir dari aliran sungai-sungai yang sangat potensial sebagai sumber
air bagi kebutuhan masyarakat, baik untuk kepentingan usaha pertanian,
usaha industri maupun bahan baku air bersih. Daerah Aliran Sungai
tersebut yaitu Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, Bugel, Legok,
Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh, Cibelerang, Pangkalan,
Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Prawiro Kepolo, Prawiro Darung,
Gebang Sawit, Glayem, Kamal, Sigedang, Bobos, Oyoran, Pamengkang,
Cimanis, dan Kumpulkuista.
Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kabupaten Indramayu mempunyai luas 648 Km². Aliran rata-rata di bagian hilir mencapai 13,0 milyar M³/tahun yang dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, industri dan sebagainya. SWS Cimanuk termasuk wilayah kewenangan Pemerintah provinsi Jawa Barat seluas 4.325 Km². Wilayah Kabupaten Indramayu termasuk kedalam SWS Cimanuk seluas 1.238 Km². Potensi aliran rata-rata mencapai kapasitas sebesar 4,0 milyar M³/tahun.
Kabupaten Indramayu memiliki kemampuan sebagai lahan mata air di wilayah bagian selatan Kecamatan Haurgeulis dan Cikedung dan sebagian besar di wilayah Kabupaten Indramayu mempunyai zona lahan air tanah bebas (zona air tanah dangkal), sedangkan kemampuan lahan hidrologi pantai sangat mempengaruhi tata air dengan fungsi penahan intrusi air laut dan abrasi pantai. Kawasan pantai terdapat di sepanjang Pantai Timur dan Utara Indramayu termasuk sebagian Kecamatan
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 6
Krangkeng, Juntinyuat, Balongan, Indramayu, Pasekan, Cantigi, Losarang, Karangampel, Kandanghaur, Patrol dan Sukra.
Air tanah tawar diperoleh dengan cara membuat sumur bor dalam yang selanjutnya akan memancarkan air tanah tawar. Daerah Kedungdawa-Kedokan-Gabus-Cibereng-Losarang, merupakan akumulasi air tanah tawar dalam yang cukup besar serta di sekitar Jatibarang-Krasak-Kaplongan-Jengkok. Kualitas air tanah tertekan umumnya cukup baik, air bening dengan pH berkisar antara 6,43-8,53. Kandungan CI di bagian selatan jalur jalan provinsi umumnya rendah yaitu antara 11,2-582,6 mg/l. Beberapa air tanah dangkal yang diambil di Desa Lohbener, Juntinyuat, Sindang dan Krangkeng menunjukkan kandungan CI cukup tinggi antara 603-3.120 mg/l, bahkan mencapai 111,0 mg/l di Desa Krangkeng.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012, Kabupaten Indramayu telah menetapkan kawasan peruntukkan industri yang terdiri dari kawasan industri, zona industri dan industri rumah tangga. Luasan peruntukkan kawasan industri besar seluas ±1.000 Ha berlokasi di Kecamatan Balongan sedangkan untuk kawasan industri sedang seluas ±1.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Losarang, Kandanghaur, Patrol dan Sukra, serta kawasan industri rumah tangga yang lokasinya tersebar hampir di setiap wilayah kecamatan yang memiliki peluang dan potensi dalam mengembangkan perekonomian wilayahnya serta diarahkan kepada aspek ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Adanya pengembangan kawasan industri ini diharapkan dapat memberikan multiplier effects (Dampak pengganda) terhadap berkembangnya kegiatan lain seperti perdagangan dan jasa.
Dalam rangka pengembangan potensi wilayah telah ditetapkan kawasan strategis yang mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kelestarian budaya dan kehidupan sosial, serta kelestarian lingkungan. Kawasan Strategis yang ditetapkan adalah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdiri dari KSP Kilang Minyak Balongan, KSP Pesisir Pantura dan KSP Pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat. Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 7
dari (1) KSK Prajapolitan, (2) KSK Minapolitan, (3) KSK Agropolitan, dan (4) KSK Wanapolitan.
KSK Prajapolitan merupakan konsep pembangunan perkotaan sebagai pusat pemerintahan daerah berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi yang difokuskan pada pusat pemerintahan kabupaten.
KSK Agropolitan merupakan konsep kota pertanian, desa-desa sentra produksi pertanian dan desa penyangga yang ada di sektiranya yang mampu memicu perkembangan sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. KSK Agropolitan meliputi Agropolitan Widasari di Kecamatan Widasari, Agropolitan Kerticala di Kecamatan Tukdana, Agropolitan Cipancuh di Kecamatan Haurgeulis dengan fungsi utama sebagai wilayah usaha berbasis pertanian, perekonomian dan peternakan.
KSK Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. KSK Minapolitan meliputi Minapolitan Ujunggebang di Kecamatan Sukra, Minapolitan Eretan di Kecamatan Kandanghaur, Minapolitan Dadap di Kecamatan Juntinyuat, Minapolitan Karangsong di Kecamatan Indramayu, dan Minapolitan Cemara di Kecamatan Losarang.
KSK Wanapolitan merupakan konsep pembangunan kehutanan dan perkebunan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselarasi. KSK Wanapolitan meliputi Wanapolitan Sanca di Kecamatan Gantar dan Wanapolitan Cikawung di Kecamatan Terisi dengan fungsi utama sebagai kawasan resapan air dan usaha berbasis kehutanan. Perwujudan kawasan strategis tersebut akan diselaraskan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rangka penyusunan indikasi program pembangunan jangka menengah.
Selain penentuan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 8
Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagai pengembangan potensi wilayah, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terletak di kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka juga perlu diperhitungkan sebagai potensi pengembangan wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kelestarian nilai sosial dan budaya, serta lingkungan.
Pembangunan BIJB Kertajati merupakan salah satu proyek nasional yang termasuk dalam pelaksanaan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan BIJB di wilayah Kabupaten Majalengka tentunya sangat strategis karena ditunjang proyek pembangunan nasional lainnya, seperti jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Keberadaan Bandara Kertajati dipastikan akan meningkatkan arus transportasi barang bagi usaha kargo dan transportasi manusia bagi sektor pariwisata. Begitu pula dengan keberadaan tol Cisumdawu yang menjadikan perjalanan darat menjadi lebih cepat, yakni hanya 40 menit dari Bandung ke Majalengka. Pembangunan BIJB Kertajati tentunya juga memiliki tujuan yang sangat baik yakni mengembangkan perekonomian nasional dan mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta.
Pembangunan BIJB di Kertajati bisa berdampak positif bagi perekonomian di wilayah Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning), dengan banyak berdirinya industri pabrik secara tidak langsung dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Pembangunan Bandara Kertajati juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap pola hidup atau kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah perbatasan. Proyek pembangunan bandara internasional ini juga pasti berdampak pada budaya dan moralitas masyarakat di sekitar perbatasan Majalengka.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Sebagai daerah pinggir pantai dan berada pada muara sungai besar seperti Sungai Cimanuk, Sungai Cipanas dan Sungai Cipunegara, pada saat musim penghujan rutin terjadi banjir sungai dan rob. Wilayah rawan banjir di Kabupaten Indramayu meliputi wilayah kecamatan-kecamatan daerah
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 9
pesisir terutama wilayah yang dialiri sungai seperti Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol. Banjir yang terjadi berdampak terhadap gagal panen lahan pertanian dan perikanan tambak serta dampak kesehatan dengan munculnya berbagai macam penyakit kulit dan demam berdarah. Banjir sungai banyak disebabkan karena tidak terkelolanya sumber daya air secara maksimal serta perubahan penggunahan fungsi lahan di bagian hulu yang semula sebagai lahan vegetasi menjadi lahan terbuka/gundul.
Abarasi pantai juga termasuk bencana yang sering terjadi. Wilayah yang sering mengalami abrasi pantai yaitu Kecamatan Sukra, Kecamatan Patrol, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Juntinyuat, dan Kecamatan Krangkeng. Dampak abrasi pantai yaitu tergerusnya daerah pantai sehingga mendekati batas permukiman di wilayah pesisir. Abrasi dan rob disebabkan karena kondisi alam baik iklim maupun kondisi topografi wilayah yang diperparah oleh semakin berkurangnya hutan bakau (Mangroove) di sepanjang pantai.
2.1.4. Demografi
Demografi memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk yang berkaitan dengan perilaku penduduk secara menyeluruh bukan perorangan. Demografi juga berkaitan dengan perubahan-perubahan kependudukan terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk. Aspek demografi diantaranya:
1. Populasi Penduduk.
Populasi penduduk berarti berkaitan dengan aspek kuantitas atau jumlah penduduk. Di Indonesia perhitungan jumlah penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali melalui kegiatan Sensus Penduduk.
2. Pengelompokan Penduduk
Pengelompokan penduduk merupakan upaya pemilahan/komposisi penduduk berdasarkan variabel-variabel tertentu misalkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, agama, dan lainnya.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 10
3. Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk pada dasarnya berkaitan dengan aspek geografi atau wilayah tempat bermukimnya suatu penduduk. Perhitungan distribusi penduduk mencakup kepadatan penduduk dan persentase penduduk per wilayah. Faktor yang memengaruhi distribusi populasi penduduk antara lain keadaan geografis, ekonomi, sosial dan politik.
4. Kelahiran
Salah satu aspek penting dari demografi adalah kelahiran. Beberapa hal yang berkaitan dengan kelahiran antara lain angka kelahiran, kontrasepsi, angka perkawinan dan angka harapan hidup bayi. Tingkat kelahiran yang sangat tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan taraf ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan penduduk itu sendiri.
5. Kematian
Kematian dapat diukur dengan angka kematian kasar dan angka kematian bayi. Kematian penduduk dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penyakit, kecelakaan, perang atau pembunuhan. Angka kematian di wilayah negara maju dan berkembang dapat berbeda karena berbagai faktor.
6. Migrasi
Migrasi merupakan perpindahan penduduk dalam arti melewati batas teritorial wilayah. Migrasi dapat bersifat internal maupun eksternal. Migrasi dapat terjadi salah satunya akibat dorongan ekonomi.
7. Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari kependudukan karena pada dasarnya manusia memiliki profesi tertentu dalam menjalankan kehidupannya. Tenaga Kerja terdiri dari tingkat partisipasi kerja penduduk, angka pengangguran sampai tingkat rata-rata pendapatan penduduk. Dengan memantau perkembangan kaum pekerja maka akan diketahui perkembangan suatu daerah.
8. Kelembagaan Penduduk
Kelembagaan penduduk berkaitan dengan status pernikahan, rata-rata usia pernikahan per area dan faktor perceraian.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 11
9. Kebijakan Penduduk
Kebijakan kependudukan sangat erat dengan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pertumbuhan penduduk yang cepat di negara berkembang seperti Indonesia akan memicu lahirnya kebijakan-kebijakan seperti pembatasan kelahiran, batasan umur perkawinan dan pemerataan penduduk per wilayah. Kebijakan kependudukan akan berbeda tiap negara karena masalah penduduk yang dialami negara-negara relatif berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda.
Jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu pada tahun 2017 sebanyak 1.709.994 jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 880.619 jiwa, dan perempuan sebanyak 829.375 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,54%. (BPS Kabupaten Indramayu, 2018).
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 12
NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Rumah Tangga Unit 505.785 510.799 508.156 523.644 525.366 BPS 2. Jumlah Penduduk Jiwa 1.654.119 1.663.397 1.672.683 1.682.022 1.691.386 1.700.815 1.709.994 BPS 3. Jumlah Penduduk Laki-laki Jiwa 851.704 856.500 861.417 866.107 870.902 875.815 880.619 BPS 4. Jumlah Penduduk Perempuan Jiwa 802.415 806.897 811266 815.915 820.484 825.000 829.375 BPS 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0,72 0,35 0,41 0,65 0,58 0,56 0,54 BPS 6. Sex Ratio Poin 106,14 106,14 106,14 106,15 106,14 106,16 106,18 BPS 7. Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Km²) Jiwa 788 792 797 801 806 810 814 BPS 8. Kelompok Penduduk Usia 0 - 4 tahun Jiwa 143.539 144.195 144.851 146.391 N/A N/A 136.479 BPS 9. Kelompok Penduduk Usia 5 - 19
Tahun Jiwa
466.712 468.847 471.054 476.113 N/A N/A 429.674 BPS
10. Kelompok Penduduk Usia 20 - 54 Tahun
Jiwa 854.861 858775 862.508 871.399 N/A N/A 872.975
BPS
11. Kelompok Penduduk Usia 55 – 65 Tahun
Jiwa 122.848 123.41 123.921 125.132 N/A N/A 175.135
BPS
12. Kelompok Penduduk Usia 65+ Tahun Jiwa 87.83 88.233 88.643 89.516 N/A N/A 95.721 BPS 13. Umur Perkawinan Pertama Usia 15
Tahun Persen 21,43 19,2 11,74 16,65 N/A N/A N/A BPS
14. Umur Perkawinan Pertama Usia 16 Tahun Persen 13,21 14,12 12,61 16,65 N/A N/A N/A
BPS
15. Umur Perkawinan Pertama Usia 17-18 Tahun Persen 30,58 29,73 31,92 32,65 N/A N/A N/A
BPS
16. Umur Perkawinan Pertama Usia 19-24 Tahun Persen 29,81 32,83 38,15 26,92 N/A N/A N/A
BPS
17. Umur Perkawinan Pertama Usia 25+ Tahun Persen 4,97 4,12 5,58 7,14 N/A N/A N/A
BPS
18. Rasio Ketergantungan Persen 47,17 49,22 50,62 48,72 N/A N/A N/A BPS
19. Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Persen 88,8 92,4 90,37 91,99 N/A N/A 91,36 BPS
20. Tingkat Pengangguran Persen 11,2 7,6 9,63 8,01 N/A N/A 8,64 BPS
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Geografi dan Demografi
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 13
1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga.
Jumlah rumah tangga pada tahun 2011 di Kabupaten Indramayu sebanyak 505.785 meningkat menjadi 525.366 rumah tangga pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 1.654.119 jiwa bertambah menjadi sebanyak 1.709.994 pada tahun 2017. Kenaikan jumlah penduduk diikuti dengan kenaikan jumlah rumah tangga pada setiap tahunnya, namun kenaikan jumlah rumah tangga tidak signifikan seperti kenaikan jumlah penduduk. Artinya bahwa pertambahan penduduk baik karena migrasi ataupun bertambahnya usia penduduk tidak otomatis membentuk rumah tangga baru.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Jumlah Penduduk 1.654.111.663.391.672.681.682.021.691.381.700.811.709.99Jumlah Rumah Tangga 505.785 510.799 508.156 523.644 525.366
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Grafik 2.2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 14
2. Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan.
Meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sama-sama meningkat setiap tahunnya, namun komposisi penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2011 sebesar 51,48% kemudian meningkat menjadi sebesar 51,50 pada tahun 2017. Penduduk laki-laki persentasenya selalu naik, sementara penduduk perempuan, meskipun terjadi peningkatan jumlah setiap tahunnya, namun secara persentase menurun. Pada tahun 2011 sebesar 48,52% menurun menjadi sebesar 48,50% pada tahun 2017. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki di kabupaten Indramayu cenderung lebih banyak pertambahan setiap tahunnya.
0% 50% 100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Grafik 2.3. Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 15
3. Sex Ratio, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Laju Pertumbuhan
Penduduk 0,72 0,35 0,41 0,65 0,58 0,56 0,54
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Sex Ratio 106,14 106,14 106,14 106,15 106,14 106,16 106,18
106,12
106,13
106,14
106,15
106,16
106,17
106,18
106,19
Grafik 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indramayu
Grafik 2.5. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 16
Laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar 0,72% menurun menjadi sebesar 0,54% pada tahun 2017. Sex ratio selama 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami peningkatan dari sebesar 106,14 poin pada tahun 2011 menjadi 106,18 poin pada tahun 2017. Artinya dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 dalam 100 penduduk perempuan terdapat 106,18 penduduk laki-laki. Fluktuasi laju pertumbuhan penduduk diiringi fluktuasi yang sama dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 788 jiwa per Km² meningkat menjadi sebanyak 810 jiwa per Km² pada tahun 2016.
4. Kelompok Usia Penduduk.
Komposisi penduduk Kabupaten Indramayu berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa masing-masing kelompok usia mengalami kenaikan secara jumlah namun secara persentase relatif sama. Persentase terbesar adalah kelompok penduduk usia 20-54 tahun sebesar 51%. Kelompok penduduk berikutnya adalah penduduk usia 5-19 tahun sebesar 27,87%. Kemudian kelompok penduduk usia Balita (0-4 tahun) sebesar
788
792
797
801
806
810
775
780
785
790
795
800
805
810
815
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grafik 2.6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Indramayu (Jiwa Per Km2)
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 17
8,57%. Kelompok penduduk usia 55-64 tahun sebesar 7,32%, dan kelompok penduduk terkecil adalah usia 65 tahun keatas sebesar 5,24%. Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Indramayu kelompok penduduk terbesar adalah kelompok usia yang mampu bekerja.
5. Usia Perkawinan Penduduk.
Penduduk Kabupaten Indramayu melakukan perkawinan pertama kebanyakan pada usia 19-24 tahun dengan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2011 sebanyak 29,81% meningkat menjadi 32,83% pada tahun 2012, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 38,15%. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 26,92% namun meningkat lagi secara drastis menjadi sebesar 43,46% pada tahun 2014. Angka terbesar kedua adalah umur perkawinan pertama usia 17-18 tahun yaitu sebesar 30,58% pada tahun 2011 meningkat menjadi 32,65% pada tahun 2014. Angka pernikahan dini dibawah 17 tahun masih terbilang tinggi namun angkanya masih dibawah 50%. Pada tahun 2011, umur pernikahan pertama usia 15 tahun sebesar 21,43% dan secara fluktuatif angka ini menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2011
2012
2013
2014
Umur Perkawinan Pertama Usia 15 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 16 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 17-18 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 19-24 TahunUmur Perkawinan Pertama Usia 25+ Tahun
Grafik 2.7. Usia Perkawinan Penduduk Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 18
16,65%. Sebaliknya, umur perkawinan pertama usia 16 tahun justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 13,21% meningkat menjadi sebesar 16,65% pada tahun 2014. Umur perkawinan pertama usia 25 tahun keatas merupakan kelompok dengan persentasi terkecil. Pada tahun 2011 sebesar 4,97% secara fluktuatif menjadi sebesar 4,84% pada akhir tahun 2014. Dengan demikian, penduduk Kabupaten Indramayu sebagian besar melakukan perkawinan pertama pada usia siap kawin.
6. Penduduk Yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran, serta Ratio Ketergantungan.
Jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 88,80% meningkat menjadi 91,99% pada tahun 2014. Angka ini tentunya dibarengi dengan tingkat pengangguran yang cenderung menurun. Pada tahun 2011 sebesar 11,20% menurun menjadi sebesar 8,01% pada tahun 2014. Kecenderungan ini menuju kearah positif bahwa semakin besar jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja berkorelasi terhadap semakin menurunnya tingkat pengangguran.
- 50,00 100,00
2011
2012
2013
2014
Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran
Grafik 2.9. Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 19
7. Rasio Keteragantungan (Dependency Ratio).
Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Ratio ketergantungan mengalami peningkatan secara fluktuatif. Pada tahun 2011 sebesar 47,17% menjadi 48,72% pada tahun 2014. Artinya pada tahun 2014, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.
47,17
49,22
50,62
48,72
2011 2012 2013 2014
Grafik 2.9. Ratio Ketergantungan (Dependency Ratio)
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 20
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (Identity).
Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah : 1. Tingkat pendapatan keluarga; 2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan
pengeluaran untuk pangan dan non-pangan; 3. Tingkat pendidikan keluarga; 4. Tingkat kesehatan keluarga; dan 5. Kondisi perumahaan serta fasilitasi yang dimiliki dalam rumah
tangga.
Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan daripada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.
Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 21
masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004).
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 22
NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN
CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas
Juta Rupiah 54.157.394 59.376.511 63.312.768 67.625.220 65.377.647
66.442.138
69.824.006 BPS
2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas
Juta Rupiah 21.391.308 23.667.502 26.943.454 30.080.443 33.541.100
36.557.465
38.887.138 BPS
3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas
Juta Rupiah 49.804.915 51.389.041 52.858.951 55.464.114 56.663.300
56.706.183
57.527.211 BPS
4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas
Juta Rupiah 19.929.121 21.188.200 22.424.959 23.742.380 24.838.775
26.242.546
27.090.784 BPS
5. PDRB Per Kapita ADHB Dengan Migas Juta Rupiah 32.740.930 35.695.935 37.860.080 40.204.718 38.653.298
39.064.882
39.887.124 BPS
6. PDRB Per Kapita ADHB Tanpa Migas Juta Rupiah 12.932.146 14.228.415 16.111.779 17.883.502 19.830.541
21.494.087
22.214.367 BPS
7. PDRB Per Kapita ADHK Dengan Migas Juta Rupiah 30.109.633 30.894.032 31.608.855 32.974.666 33.501.105
33.340.594
32.862.552 BPS
8. PDRB Per Kapita ADHK Tanpa Migas Juta Rupiah 12.048.179 12.737.909 13.409.787 14.115.380 14.685.456
15.429.395
15.475.672 BPS
9. Indeks Gini Poin 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 0.26 N/A BPS 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 61.47 62.09 62.98 63.55 64.36 64.78 65.58 BPS 11. Angka Harapan Hidup Tahun 70.08 70.17 70.25 70.29 70.59 70.72 70.86 BPS 12. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 10.87 11.11 11.36 11.62 12.09 12.2 12.21 BPS 13. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 4.93 5.09 5.29 5.45 5.46 5.56 5.97 BPS
14. Pengeluaran Ribu Rupiah 8.355,61 8.404,05 8.644,13 8.667,53 8.768,97 8.866,00 9.014,00 BPS
15. Tingkat Pengangguran Persen 11,2 7,6 9,63 8,01 8,51 NA 8,64 BPS
16. Angka Kemiskinan Jiwa 272.100 258.700 251.100 240.270 253120 237000 233380 BPS
17. Tingkat Kemiskinan Persen 16,01 15,42 14,99 14,29 14,98 13,95 13,67 BPS
18. Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 2,46 2,12 2,02 1,96 2,37 1,69 2,34 BPS
19. Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 0,6 0,44 0,47 0,44 0,62 0,37 0,66 BPS
20. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Rupiah 301.788 325.787 350.455 364.360 379088 397196 413857 BPS
21. Rata-rata Konsumsi Per Kapita Rupiah 490.460 530.879 558.057 605.172 629.355 N/A 838.588 BPS 22. Konsumsi Per Kapita untuk non makanan Persen 38,72 37,99 38,31 41,09 42,96 N/A 37,95 BPS
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 23
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB Kabupaten Indramayu yang dihitung atas dasar harga berlaku selama periode 7 (tujuh) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar Rp. 54.157.394,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 69.824.006,- (juta) pada tahun 2017. Jika unsur migas dikeluarkan maka nilainya sebesar Rp. 21.391.308,- (juta) pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 38.887.138,- (juta) pada tahun 2017. Perbandingan nilai tersebut memperlihatkan bahwa 56,03% nilai PDRB berasal dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan unsur minyak dan gas bumi.
PDRB per kapita menunjukkan indikasi kesejahteraan masyarakat secara makro dimana semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan pendapatan per kapita maka hal tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduknya juga semakin menurun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PDRB ADHB Dengan Migas PDRB ADHB Tanpa Migas
PDRB Per Kapita ADHB Dengan Migas PDRB Per Kapita ADHB Tanpa Migas
Grafik 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 24
yang masuk, maka nilai PDRB dapat dianggap sebagai pendekatan (proxy) dari nilai pendapatan regional. Dengan kata lain, pendapatan regional adalah sama besar dengan PDRB per kapita.
PDRB per kapita Kabupaten Indramayu atas dasar harga berlaku dengan migas menunjukkan kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp. 32.740.930,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 39.887.124,- (juta) pada tahun 2017. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dengan migas belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengingat masih terdapatnya kontribusi migas terhadap perekonomian di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas sebesar Rp. 12.932.146,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 22.214.367,- (juta) pada tahun 2017.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Pada tahun 2011 nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan migas sebesar Rp. 49.804.915,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 57.527.211,- (juta) pada tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PDRB ADHK Dengan Migas PDRB ADHK Tanpa Migas
PDRB Per Kapita ADHK Dengan Migas PDRB Per Kapita ADHK Tanpa Migas
Grafik 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 25
2017. Peningkatan juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa migas. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 19.929.121,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 27.090.784,- (juta) pada tahun 2017. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan pola kenaikan yang tidak berbeda. Minyak dan gas bumi tetap memegang peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Indramayu dengan kontribusi sebesar 57,36% pada tahun 2017.
PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan migas juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 30.109.633,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 32.862.552,- (juta) pada tahun 2017. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 tanpa minyak pada tahun 2011 sebesar Rp. 12.048.179,- (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 15.475.672,- (juta) pada tahun 2017.
3. Indeks Gini Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk
distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan terdistribusi diantara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0-1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lainnya tidak memiliki apa-apa.
0,28
0,29 0,29
0,28
0,29
0,26
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grafik 2.12. Indeks Gini Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 26
Pada tahun 2011, Indeks Gini Kabupaten Indramayu sebesar 0,28 poin. Perkembangan berikutnya secara fluktuatif meningkat menjadi sebesar 0,26 poin pada tahun 2016. Capaian tahun 2016 ini merupakan capaian terbaik. Artinya, masih terdapat deviasi pendapatan di Kabupaten Indramayu namun ketimpangan pendapatan itu masih relatif merata.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan
indikator kesejahteraan masyarakat yang populer digunakan sebagai alat ukur. Semakin tinggi angka IPM menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan suatu daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Indramayu berdasarkan metode perhitungan baru menunjukkan peningkatan yang signifikan secara terus menerus pada periode 7 (tujuh) tahun terakhir. Pada tahun 2011 sebesar 61,47 poin meningkat menjadi sebesar 65,58 di tahun 2017.
Peningkatan angka IPM didorong oleh peningkatan komponen Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup penduduk yang masih akan dijalani yang
61,4762,09
62,9863,55
64,3664,78
65,58
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik 2.13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 27
telah mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Indramayu menunjukkan peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2011 sebesar 70,08 tahun menjadi 70,86 tahun pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan hidup di Kabupaten Indramayu yang cenderung terus meningkat. Peningkatan angka IPM juga berkat kontribusi Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2011 sebesar 10,87 tahun meningkat menjadi sebesar 12,21 tahun pada tahun 2017. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 sebesar 4,93 tahun juga meningkat menjadi sebesar 5,97 tahun pada tahun 2017.
Komponen pembentuk angka IPM lainnya adalah
pengeluaran per kapita per tahun. Makin besar pengeluaran per kapita per tahun penduduk menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Peningkatan pengeluaran per kapita per tahun meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 8.355.610,- meningkat menjadi sebesar Rp. 9.014.000,- pada tahun 2017.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Angka Harapan Hidup Angka Harapan Lama SekolahAngka Rata-rata Lama Sekolah
Grafik 2.14. Angka Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 28
.
Capaian angka IPM ini mampu memperbaiki posisi IPM
Kabupaten Indramayu yang semula pada tahun 2011 nomor urut ke-26 dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi posisi ke 24 dari 27 Kabupaten/Kota.
Capaian IPM Kabupaten Indramayu masih di bawah rata-rata capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, jika dilihat dari trend-nya yang terus menunjukkan peningkatan maka dalam beberapa tahun capaian IPM Kabupaten Indramayu lambat laun mendekati capaian provinsi Jawa Barat.
Bogo
rSu
kabu
mi
Cian
jur
Band
ung
Garu
tTa
sikm
alay
aCi
amis
Kuni
ngan
Cire
bon
Maj
alen
gka
Sum
edan
gIn
dram
ayu
Suba
ngPu
rwak
arta
Kara
wan
gBe
kasi
Band
ung
Bara
tPa
ngan
dara
nKo
ta B
ogor
Kota
Suk
abum
iKo
ta B
andu
ngKo
ta C
irebo
nKo
ta B
ekas
iKo
ta D
epok
Kota
Cim
ahi
Kota
Tas
ikm
alay
aKo
ta B
anja
r
Rata-rata Provinsi Jawa Barat (69,49)
8355,61 8404,05
8644,13 8667,538768,97
8866
9014
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik 2.14. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten Indramayu
Grafik 2.15. Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 29
5. Angka Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan
Angka kemiskinan Kabupaten Indramayu terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2011 sebanyak 272.100 orang menurun menjadi sebanyak 233.380 orang pada tahun 2017. Capaian ini secara paralel juga diikuti oleh tingkat kemiskinan yang secara signifikan juga terus menunjukkan penurunan. Dari sebesar 16,01% pada tahun 2011 menurun menjadi sebesar 13,67% pada tahun 2017.
272.100258.700
251.100240.700
253.120275.970
272.100258.700
251.100240.700
253.120237.000
233.380
2005200620072008200920102011201220132014201520162017
18,43
20,66 20,96
19,75
17,99
16,5816,01
15,4214,99
14,2914,98
13,9513,67
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik 2.16. Angka Kemiskinan Kabupaten Indramayu
Grafik 2.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 30
Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Seiring dengan menurunnya angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Indramayu juga terus menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 2,46 poin menurun menjadi 2,34 poin pada tahun 2017. Artinya bahwa kondisi kemiskinan penduduk di Kabupaten Indramayu berangsur-angsur membaik mendekati Garis Kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Ketimpangan pengeluaran pada tahun 2005 sebesar 0,84 poin menurun menjadi 0,66 poin pada tahun 2017. Jika nilainya dibawah 1 berarti bahwa kondisi kemiskinan penduduk Kabupaten Indramayu relatif homogen dan mendekati keseragaman pengeluaran.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik 2.18. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 31
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Indramayu menunjukkan peningkatan dari Rp. 301.788 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 413.857 pada tahun 2017. Artinya bahwa terjadi perbaikan standar kondisi kemiskinan di Kabupaten Indramayu dan meningkat dari tahun ke tahun.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik 2.19. Garis Kemiskinan Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 32
6. Rata-rata Konsumsi Per Kapita.
Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rata-rata konsumsi Per kapita Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebesar Rp. 490.460,- meningkat menjadi sebesar Rp. 838.588,- pada tahun 2017.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik 2.20. Rata-rata Konsumsi Per Kapita di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 33
7. Konsumsi Per Kapita Non Makanan.
Konsumsi Per Kapita Untuk Non Makanan Rumah tangga
dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2011, Konsumsi per kapita untuk non makanan di rumah tangga di Kabupaten Indramayu sebesar 38,72%, meningkat secara fluktuatif menjadi sebesar 37,95%. Artinya, sebagian besar atau sekitar 58% dari rumah tangga yang belum sejahtera karena pengeluaran per kapitanya untuk makanan.
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan masyarakat atau pelayanan publik dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38,72 37,99 38,3141,09 42,96
0
37,95
05
101520253035404550
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grafik 2.21. Konsumsi Per Kapita untuk Non Makanan Rumah Tangga Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 34
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi pelayanan umum yang dilakukan Pemerintah Daerah kedalam urusan. Pembagian urusan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Urusan wajib yang termasuk pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan yang termasuk urusan wajib non pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 35
NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA
2011 2012 2013 2014 2015 A Urusan Wajib Pelayanan Dasar I Pendidikan 1. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 7-12 Tahun Persen 96,97 97,44 98,57 99,68 99,70 BPS 2. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 13-15 Tahun Persen 88,06 90,89 89,41 93,33 89,67 BPS 3. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 16-18 Tahun Persen 53,98 54,82 57,85 67,38 70,98 BPS II Kesehatan 1. Jumlah Kematian Ibu Kasus 58 44 46 54 53 Dinkes 2. Jumlah Kematian Bayi Kasus 350 316 355 350 254 Dinkes 3. Rasio Dokter Umum Per 100 ribu Penduduk Orang 10,8 Dinkes 4. Rasio Dokter Gigi Per 100 ribu Penduduk Orang 1,7 Dinkes
5. Rasio Rumah Sakit terhadap Penduduk Rasio
Unit/jml penduduk
1 : 236.303 1 : 237.628 1 : 334.537 1 : 280.337 1 : 281.898 Dinkes
6. Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk Rasio
Unit/jml penduduk
1 : 33.758 1 : 33.947 1 : 34.136 1 : 34.518 1 : 34.711 Dinkes
III Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1. Rumah Tangga yang menggunakan listrik Persen 99,43 99,64 99,88 99,92 100,0 BPS 2. Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Persen 73,81 73,03 81,67 78,94 84,98 BPS 3. Rumah Tangga Berakses Air Minum Persen 93,99 97,84 95,76 94,95 100,0 BPS 4. Rumah Tangga Bersanitasi Persen 64,67 63,22 76,14 79,06 80,25 BPS B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar IV Tenaga Kerja 1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Persen 60,84 63,21 64,11 61,25 58,52 BPS V Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Rata-rata Jumlah Anak Per Rumah Tangga Orang 1,35 1,30 1,37 1,29 1,28 BPS 2. Perempuan Umur 15-49 Kawin sedang menggunakan alat
KB Persen 64,34 68,69 63,95 63,95 66,73 BPS
VI Penanaman Modal
1. Jumlah Nilai Investasi Rp. BPMP VII Keuangan Daerah
Proporsi PAD Terhadap APBD
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Pelayanan Umum
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 36
2011 2012 2013 2014 2015
Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 7-12 TahunAngka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 13-15 TahunAngka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 16-18 Tahun
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Indramayu kelompok umur 7-12 tahun sebesar 96,97% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 99,70% pada tahun 2015. APS pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 88,06% pada tahun 2011 meningkat secara fluktuatif menjadi sebesar 89,67% pada tahun 2015. APS pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 53,98% pada tahun 2011 terus meningkat menjadi sebesar 70,98% pada tahun 2015. Dilihat dari trendline-nya APS Kabupaten Indramayu pada semua kelompok umur mengalami kenaikan, namun capain masing-masing kelompok umur berbeda. Pada kelompok umur 7-12 tahun capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun. Kelompok umur 16-18 tahun jauh lebih rendah dari kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk usia 7-12 tahun melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, dan tidak semua penduduk usia 13-15 tahun yang
Grafik 2.22. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 37
2011 2012 2013 2014 2015Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MIAngka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTsAngka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA
meneruskan pada tingkat sekolah selanjutnya. Gap (kesenjangan) yang paling besar adalah antara APS pada kelompok umur 13-15 tahun dengan kelompok umur 16-18 tahun, dengan rata-rata sebesar 29%. Sementara kesenjangan APS dari kelompok umur 7-12 tahun dengan kelompok umur 13-15 tahun hanya sebesar 8%. Artinya bahwa lebih banyak penduduk usia sekolah yang tidak meneruskan pada jenjang pendidikan menengah atas. Penduduk usia sekolah 13-15 tahun perlu mendapat perhatian lebih besar untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
2. Angka Partisipasi Murni (APM). Z Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang seusia dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu usia sekolah maka APM akan mencapai nilai 100. APM Kabupaten Indramayu pada semua jenjang sekolah mengalami peningkatan dengan fluktuasi yang berbeda. APM SD/MI sebesar 90,98 pada tahun 2011 meningkat menjadi 99,70% pada tahun 2015. Pada jenjang SD/MI angkanya selalu diatas 90% sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua anak pada kelompok usia SD/MI bersekolah tepat waktu usia sekolah. Berbeda dengan jenjang SLTP/MTs, meskipun APM cenderung meningkat secara fluktuatif namun capaiannya
Grafik 2.23. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 38
2011 2012 2013 2014 2015
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA
berkisar pada angka 70%-an. Pada tahun 2011 sebesar 73,84% meningkat menjadi sebesar 76,02% pada tahun 2015. Masih terdapat ± 30% anak pada kelompok usia SLTP/MTs yang tidak sekolah tepat waktu usia sekolah. APM Kabupaten Indramayu pada jenjang SLTA/MA APM menunjukkan capaian yang lebih rendah lagi. Pada tahun 2011 sebesar 48,14% meningkat menjadi 60,24% pada tahun 2015. APM pada jenjang SLTA/MA meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan secara drastis terjadi pada tahun 2014 menjadi sebesar 61,74% sehingga menjadi momentum peningkatan yang lebih dari 50%. APM Kabupaten Indramayu pada setiap jenjang pendidikan selalu terdapat kesenjangan. Kesenjangan tertinggi adalah dari APM SLTP/MTs ke APM SLTA/MA. Artinya bahwa masih banyak anak pada kelompok usia SLTA/MA tidak bersekolah tepat waktu usia mencapai kiasaran 40%-an. Namun demikian, secara kecenderungan, APM Kabupaten Indramayu meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan yang landai memerlukan program kegiatan untuk melakukan upaya percepatan peningkatan angka partisipasi murni di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Indramayu.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK).
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang
Grafik 2.24. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 39
pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100% jika populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih bersekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Di Kabupaten Indramayu, APK SD/MI pada tahun 2011 sebesar 100,11% meningkat menjadi sebesar 117,91% pada tahun 2015. Capaian ini menunjukkan bahwa banyak terdapat usia dibawah 7 tahun yang masuk SD/MI atau usia diatas 12 tahun yang masih bersekolah SD/MI. Sebaliknya, APK SLTP/MTs secara kecenderungan justeru menurun. Pada tahun 2011 sebesar 93,39 menurun menjadi sebesar 83,48% pada tahun 2015. Penurunan ini mengandung arti bahwa masih banyak terdapat penduduk usia yang seharusnya bersekolah di jenjang SLTP/MTs tetapi tidak bersekolah pada jenjang tersebut. Penurunan APK SLTP/MTs ini perlu mendapat perhatian lebih besar karena capaian angkanya cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Pada APK SLTA/MA, secara fluktuatif meningkat dari tahun 2011 sebesar 59,92% menjadi sebesar 74,55% pada tahun 2015. Meskipun capaian APK SLTA/MA lebih kecil daripada capaian APK SD/MI maupun SLTP/MTs, namun secara trendline menunjukkan capaian yang tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 40
71,57 71,82
72,44
74,94
70,78
2011 2012 2013 2014 2015
2011 2012 2013 2014
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 TahunAngka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 TahunAngka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun
4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan digunakan untuk melihat struktur penduduk menurut kepemilikan ijazah tertinggi. Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Indramayu menunjukkan capaian yang relatif menurun. Pada tahun 2011 sebesar 71,57% menurun menjadi sebesar 70,78% pada tahun 2015, meskipun mengalami kenaikan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya secara berturut-turut. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 sampai menyentuh angka 74,94%. Namun demikian, fluktuasi capaian tersebut masih berkisar diantara 70%-an.
5. Angka Putus Sekolah.
Grafik 2.25. Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Indramayu
Grafik 2.26. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 41
2011 2012 2013 2014Angka Buta Huruf Penduduk Usia sampai sengan 15 TahunAngka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ Tahun
Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan dibidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebesar 1,74% menurun menjadi sebesar 0,84% pada tahun 2013. Artinya, dari 100 orang penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2011 terdapat 1 sampai 2 orang putus sekolah, namun terus menurun hampir tidak ada penduduk usia 7-12 tahun yang putus sekolah sampai dengan tahun 2013. Capaian tahun 2011 pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 11,78%. Artinya, dari 100 orang penduduk terdapat 11 sampai 12 orang yang putus sekolah pada tahun 2011. Angka ini menurun pada akhir tahun 2014 menjadi sebesar 5,19%. Capaian angka putus sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 45,40% pada tahun 2011, menurun setiap tahun secara berturut-turut menjadi sebesar 31,75% pada tahun 2014.
6. Angka Buta Huruf
Grafik 2.27. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 42
Angka Buta huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka buta huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka buta huruf termasuk indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Angka buta huruf Kabupaten Indramayu pada penduduk usia 15 tahun sebesar 15,68% pada tahun 2011. Capaian tersebut menurun menjadi sebesar 11,51% pada tahun 2014. Pada penduduk kelompok usia 15-44 tahun, angka buta huruf sebesar 3,64 pada tahun 2011, meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2012 namun kembali menurun sampai dengan 2,42% pada tahun 2014. Angka buta huruf pada penduduk kelompok usia diatas 45 tahun masih tinggi sebesar 42,58%, namun menurun secara terus menerus menjadi sebesar 27,29% pada tahun 2014. Angka buta huruf terbesar terdapat pada penduduk kelompok usia diatas 45 tahun. Meskipun demikian, penduduk kelompok usia 15 tahun juga perlu mendapat perhatian lebih besar meskipun jumlahnya lebih sedikit karena pada usia tersebut merupakan usia sekolah dan bentuk intervensi pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 43
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi
23,26
19,70 19,85
21,52
2011 2012 2013 2014
7. Kasus Kematian Bayi. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Indramayu sebanyak 58 pada tahun 2011, menurun menjadi sebanyak 32 kasus pada tahun 2015. Angka ini masih tergolong jauh dibawah normal karena menurut standard Millenium Development Goals (MDG’s) sebanyak 68 per 100.000 penduduk. Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebanyak 350 kasus menurun menjadi sebanyak 256 kasus pada tahun 2015. Capaian angka tersebut tergolong rendah karena masih dibawah standar yaitu sebanyak 35 kasus per 100.000 penduduk. Namun demikian, jumlah kasus ini terus diupayakan agar terus menurun.
8. Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan.
Grafik 2.28. Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Indramayu
Grafik 2.29. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 44
82,83
90,56
84,89
83,28
2011 2012 2013 2014
Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Angka penduduk dengan keluhan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Pada tahun 2011, penduduk dengan keluhan kesehatan di Kabupaten Indramayu sebesar 23,26%, menurun secara fluktuatif menjadi sebesar 21,52% pada tahun 2014.
9. Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri. Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini memberikan angka persentase penduduk sakit yang tidak menggunakan sarana kesehatan. Semakin kecil nilai indikator ini semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk untuk memanfaatkan sarana kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan potensi masyarakat. Hal ini
Grafik 2.30. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 45
74,91
74,00
80,48
83,64
2011 2012 2013 2014
sejalan dengan konsep pemberdayaan pengembangan masyarakat. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan juga mendorong usaha mandiri dalam melakukan pencegahan maupun pengobatan penyakit yang diderita. Pada tahun 2011, penduduk dengan pengobatan sendiri sebesar 82,83% meningkat menjadi 90,56% pada tahun 2012 namun kembali menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar 84,89 dan sebesar 83,28 pada tahun 2014.
10. Kelahiran Ditolong Tenaga Medis Terlatih.
Persentase kelahiran ditolong oleh tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi tenaga kesehatan (medis) dan non-medis. Yang termasuk tenaga medis antara lain, dokter, bidan, mantri kesehatan dll. Non-medis diantaranya tenaga tradisional, dukun bayi, paraji, dll. Angka kelahiran ditolong tenaga medis terlatih digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Pada tahun 2011, capaian angka kelahiran ditolong tenaga medis terlatih sebesar 74,91%, meningkat menjadi sebesar 83,64% pada tahun 2014. Artinya, sebagian besar penduduk Kabupaten Indramayu melahirkan dengan pertolongan tenaga medis terlatih, hanya kurang dari 20% penduduk yang masih menggunakan praktek tenaga tradisional.
Grafik 2.30. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri di Kabupaten Indramayu
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 46
14,14
10,44 9,85 10,77
2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014 2015Rumah Tangga Dengan Akses ListrikRumah Tangga Dengan Air BersihRumah Tangga Dengan Air Minum Layak
11. Angka Morbiditas. Angka morbiditas digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kesakitan suatu komunitas dengan menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Angka
morbiditas digunakan untuk mengetahui ukuran derajat kesehatan dan status kesehatan penduduk serta ukuran keberhasilan pelayanan kesahatan dan upaya pengobatan yang dilakukan. Semakin kecil nilainya maka semakin baik. Pada tahun 2011, angka morbiditas Kabupaten Indramayu sebesar 14,14% menurun secara fluktuatif menjadi sebesar 10,77% pada tahun 2014. Artinya bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Indramayu memiliki derajat kesehatan yang baik, namun masih terdapat 10,77% angka kesakitan dari total penduduk.
12. Perumahan dan Permukiman. Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Indramayu seudah mencapai 100% dari tahun 2011 hingga sekarang. Proporsi rumah tangga dengan air bersih meningkat secara fluktuatif dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2011 sebesar 73,81% meningkat menjadi 84,98% pada tahun 2015. Proporsi rumah tangga dengan air minum layak sebesar 93,99% pada tahun 2011 meningkat menjadi 100% pada tahun 2015. Air minum layak adalah air ledeng eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja sama dengan/lebih besar dari 10 m. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 64,67% pada tahun 2011 meningkat menjadi 80,25% tahun 2015. Jumlah
Grafik 2.31. Angka Morbiditas
Grafik 2.32. Rumah Tangga dengan Akses Listrik, Air Bersih dan Air Minum Layak
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 47
1,35
1,30
1,37
1,29 1,28
2011 2012 2013 2014 2015
60,84
63,21 64,11
61,25
58,52
2011 2012 2013 2014 2015
rumah tangga dengan sanitasi layak perlu mendapat perhatian karena derajat kesehatan sangat ditentukan juga oleh sanitiasi rumah tangga yang tersedia. Masih terdapat sekitar 20% rumah tangga di Kabupaten Indramayu yang perlu memperoleh akses sanitasi layak.
13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2011, TPAK Kabupaten Indramayu sebesar 60,84%. Berarti, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 60 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada periode tertentu. TPAK Kabupaten Indramayu meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 63,21%, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 64,11%, namun menurun pada periode 2 (dua) tahun terakhir secara drastis menjadi sebesar 58,52% pada tahun 2015.
14. Rata-rata Jumlah Anak Per Rumah Tangga.
Pada tahun 2011, jumlah rata-rata anak per rumah tangga di Kabupaten Indramayu sebesar 1,3 orang, menurun secara fluktuatif menjadi 1,28 orang pada tahun 2015.
Grafik 2.33. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Grafik 2.34. Rata-rata Jumlah Anak Per Rumah Tangga
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 48
64,34
68,69
63,95 63,95
66,73
2011 2012 2013 2014 2015
15. Perempuan Umur 15-49 Tahun Kawin Sedang Menggunakan Alat KB.
Perempuan umur 15-49 tahun Kawin Sedang Menggunakan Alat KB adalah wanita usia subur (umur 15-49 tahun) yang pernah kawin dan sedang memakai alat/cara KB
jenis tertentu. Alat/cara KB antara lain: MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, AKDR/IUD/spiral, suntikan KB, susuk KB, pil KB, kondom/karet KB, intravag/tisue, kondom wanita, dan cara tradisional. Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran wanita usia subur yang pernah kawin dan sedang memakai alat/cara KB tertentu. Di Kabupaten Indramayu, sebanyak 64,34% pada tahun 2011, meningkat secara fluktuatif menjadi sebesar 66,73% pada tahun 2015.
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH Kebijakan Otonomi Daerah secara efektif dilaksanakan tahun
2004 sejak berlakunya Undang-udang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian regulasinya disempurnakan melalui terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Pembangunan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kabupaten, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Gambaran daya saing daerah di Kabupaten
Grafik 2.35. Perempuan Umur 15-49 tahun Kawin sedang Menggunakan Alat KB
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 49
Indramayu merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing tersebut, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut maka semakin tinggi pula daya saingnya, dan adapun juga sebaliknya.
Untuk melakukan pemetaan daya saing daerah, dilakukan dahulu pemetaan daerah berdasarkan indikator input dan indikator output. Pemetaan daya saing daerah disini berfungsi untuk mengetahui dimana posisi daya saing Kabupaten Indramayu. Setelah itu, mengklasifikasikan daerah kedalam peta berdasarkan skor daya saing indikator input dan output. Pemetaan daya saing daerah berdasarkan variabel input dan output dilakukan dengan meng-cluster daerah berdasarkan posisi variabel input dan output yang berada di luar rata-rata plus-minus setengah standar deviasinya. Meskipun metode yang dipilih bersifat ad-hoc, tetapi efektivitas yang diinginkan dapat terpenuhi. Kemudian membuat neraca daya saing, yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi “keunggulan” maupun “kelemahan” dalam menunjang pengembangan daya saing.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 50
NO INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN CAPAIAN SETIAP TAHUN SUMBER DATA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Perekonomian Daerah 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,16 6,32 6,1 5,33 3,84 0,08 1,45 BPS 2. Laju Inflasi Persen 3,1 3,86 9,15 7,6 2,73 1,87 4,36 BPS 3. Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Juta
Rupiah 8.047.161,98 8.736.114,74 9.844.676,63 10.606.422,77 11.734.426,94 13.125.481,02 13.400.638,64 BPS
4. Produktivitas Pertambangan dan Penggalian Non Migas Juta Rupiah 9.960.859,24 11.776.809,34 11.478.946,41 10.753.537,57 6.095.176,59 4.867.340,54 4.932.906,00 BPS
5. Produktivitas Industri Pengolahan Non Migas Juta Rupiah 2.305.037,57 2.500.847,67 2.799.045,03 3.150.875,28 3.482.994,32 3.796.435,35 4.077.201,63 BPS
6. Produktivitas Pengadaan Listrik dan Gas Juta Rupiah 20.386,27 21.710,69 22.914,89 26.262,76 31.621,77 34.880,39 40.798,11 BPS
7. Produktivitas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Juta Rupiah 30.166,36 35.521,67 42.927,96 47.640,72 54.745,50 63.281,63 74.984,67 BPS
8. Produktivitas Konstruksi Juta Rupiah 2.053.189,42 2.138.264,36 2.473.486,23 2.976.759,98 3.479.779,00 3.717.648,40 4.192.757,68 BPS
9. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Juta Rupiah 4.510.759,08 5.264.427,18 6.119.009,55 6.808.768,93 7.235.211,56 7.478.490,30 7.892.112,04 BPS
10. Produktivitas Transportasi dan Pergudangan Juta Rupiah 902.269,74 965.822,31 1.185.406,12 1.438.197,63 1.739.566,80 1.988.866,55 2.171.393,42 BPS
11. Produktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Juta Rupiah 584.591,05 684.942,67 766.738,04 885.496,49 1.004.758,20 1.095.580,44 1.233.229,31 BPS
12. Produktivitas Informasi dan Komunikasi Juta Rupiah 235.478,07 253.786,43 270.993,29 305.858,34 352.641,40 402.896,03 458.678,56 BPS
13. Produktivitas Jasa Keuangan dan Asuransi Juta Rupiah 436857,9909 494.525,52 559.491,62 622.754,69 713.709,75 811.237,59 907.266,71 BPS
14. Produktivitas Real Estate Juta Rupiah 191.769,51 212.277,64 236.062,75 256.103,97 282.671,90 312.719,05 346.896,28 BPS
15. Produktivitas Jasa Perusahaan Juta Rupiah 92.235,38 102.390,66 114.085,56 126.370,73 143.618,70 155.729,90 171.535,24 BPS
16. Produktivitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Juta Rupiah 998.441,57 1.109.293,55 1.191.349,04 1.300.466,57 1.489.555,30 1.562.339,20
1.638.107,65
BPS
17. Produktivitas Jasa Pendidikan Juta Rupiah
652.536,60
776.534,60
910.152,06
1.069.268,16
1.242.164,40
1.390.540,65
1.587.284,92
BPS
18.
Produktivitas Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Juta Rupiah 161.295,56 183.633,12 201.815,51 234.011,02 291.780,70 329.407,71 368.400,72 BPS
19. Produktivitas Jasa Lainnya Juta Rupiah
166.560,48
184.400,82
201.994,95
221.536,66
257.844,10
287.741,89
321.692,49
BPS
20. Jumlah Koperasi Unit 929 959 1026 1008 951 1033 1033 Diskop 21. Jumlah Perbankan 22. Rata-rata Lama Proses Perijinan B Infrastruktur 1. Panjang Jalan Nasional Km 118.21 117.33 113,42 113.42 113.42
Bina Marga
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Aspek Daya Saing Daerah
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 51
2. Panjang Jalan Provinsi Km 105.15 111.25 111.25 111.25 111.25 Bina Marga
2. Panjang Jalan Provinsi Km 105.15 111.25 111.25 111.25 111.25 Bina Marga
3. Panjang Jalan Kabupaten Km 812.293 809.855 812.198 812.198 812,198 817,163 822,106 Bina
Marga 4. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat Persen 6,04 4,47 3,3 2,27 1,7 N/A 6,9
Bina Marga
5. Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan Persen 20,76 18,3 12,66 14,87 13,14 N/A 16,48 Bina
Marga 6. Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 47,27 48,81 58,82 70,33 66,26 N/A 62,82
Bina Marga
7. Jumlah Sambungan Telpon (SST) Unit 8617 8617 8617 8617 8617 8617 8617 C Sumber Daya Alam 1. Produksi Padi Ton 1.557.552,30 1.704.956,71 1.599.403,51 1.684.752,83 1.625.179,29 1.800.443,53 1.416.426,33 Distanak 2. Produksi Ikan Laut Ton
107.989,16
115.785,81
128.548,02
126.782,92
143.675,53 63.645,67
147.684,51 Diskanla
3. Nilai Produksi Ikan Laut Rupiah 1.383.687.650 1.556.209.500 1.678.894.245 1.829.994.727 2.139.360.709 Diskanla 4. Produksi Daging Sapi Kg 1.633.510,00 4.399.450,00 3.188.700,00 3.348.050,00 2.654.510,00 2.591.500,00 2.605.710,00 Distanak 5. Produksi Daging Kambing Kg 29.450 28260 153.260 146500 143830 145650 151660 Distanak 6. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Kg - 15.645.380 16.107.190 16.144.950 17.399.380 22.505.170 34.311.370 Distanak 7. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras Kg - 586.050 624.400 567.940 649.940 753.400 776.390 Distanak 8. Produksi Telur Ayam Kampung Kg 1.370.150 407.950 634.310 725.890 758.620 782.620 815.530 Distanak 9. Produksi Kayu Perkakas M³ 9.535,67 8.183,87 3.977.52 7.103,79 5.686,96 Dishutbun 10. Produksi Kayu Bakar M³ 165 40 25 180 30 Dishutbun D Sumber Daya Manusia 1. Jumlah Angkatan Kerja Orang 745.252 778.758 794.197 766.583 740.199 N/A 816.531 BPS 2. Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja Orang 661.756 719.539 717.696 705.18 667.201 N/A 746.020 BPS 3. Lulusan S1/S2/S3 Persen 1,87 1,57 1,37 2,27 2,28 N/A N/A BPS 4. Rata-rata Konsumsi Per Kapita Rupiah 490.46 530.879 558.057 605.172 629.355 N/A 838.588 BPS 5. Konsumsi Per Kapita untuk non makanan Persen 38,72 37,99 38,31 41,09 42,96 N/A 37,95 BPS
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 52
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu menurun
secara signifikan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pada Tahun 2011 sebesar 6.16% menurun menjadi 1,45% pada tahun 2017. Berarti bahwa sektor-sektor pembangkit ekonomi sektoral belum menunjukkan daya ungkit secara komprehensif. Laju inflasi pada periode 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sebesar 3,1% pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,86% pada tahun 2012. Peningkatan secara tajam terjadi pada tahun 2013 mencapai 9,15%, namun periode setelahnya mengalami penurunan drastis sampai menyentuh 2,73% pada tahun 2015.
2. Produktivitas Sektor-sektor. Produktivitas sektor yang berkontribusi besar terhadap
perekonomian Kabupaten Indramayu adalah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyumbang 25,67% pada tahun 2011 meningkat menjadi 30,58% pada tahun 2017. Sektor ini menjadi sektor dominan pembentuk pertumbuhan ekonomi. Sektor terbesar kedua adalah produktivitas pertambangan dan penggalian non migas
6,16 6,32 6,1
5,33
3,84
0,08
1,45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Grafik 2.36. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 53
berkontribusi sebesar 31,77% pada tahun 2011 namun terus menurun menjadi sebesar 11,26% pada tahun 2017.
0,00% 50,00% 100,00%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Nilai Tambah Produktivitas Sektor
Pertanian, Kehutanan dan PerikananPertambangan dan Penggalian Non MigasIndustri Pengolahan Non MigasPengadaan Listrik dan GasPengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur UlangKonstruksiPerdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda MotorTransportasi dan PergudanganPenyediaan Akomodasi dan Makan MinumInformasi dan KomunikasiJasa Keuangan dan AsuransiReal EstateJasa PerusahaanAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial WajibJasa PendidikanJasa Kesehatan dan Kegiatan SosialJasa Lainnya
Grafik 2.37. Nilai Tambah Produktivitas Sektor
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 54
105,15111,25111,25111,25111,25
100 105 110 115
20112012201320142015
Panjang Jalan Provinsi
20,7618,3
12,66 14,87 13,14
0
16,48
0
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
47,27
48,81
58,8270,33
66,26
0
62,82
0
20
40
60
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3. Kondisi Jalan.
118,21
117,33
113,42
113,42
113,42
110 112 114 116 118 120
2011
2012
2013
2014
2015
812293
809855
812198
812198
812198
817163
822106
802000 804000 806000 808000 810000 812000 814000 816000 818000 820000 822000 824000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Grafik 2.38. Panjang Jalan Nasional
Grafik 2.39. Panjang Jalan Provinsi
Grafik 2.40. Panjang Jalan Kabupaten
Grafik 2.41. Panjang Jalan Kondisi Baik
Grafik 2.42. Panjang Jalan Kondisi Rusak
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 55
6,04
4,473,3
2,271,7
0
6,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
400000
900000
1400000
1900000
2400000
2900000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi jalan di Kabupaten Indramayu berangsur-angsur membaik dari tahun 2011 sampai dengan 2015, namun kembali menurun kondisinya menjadi 62,82% pada tahun 2017. Jalan dengan kondisi rusak ringan juga semakin berkurang,
dari sebesar 20,76% pada tahun 2011 menjadi sebesar 16,48% pada tahun 2017. Jalan dengan kondisi rusak berat berkurang dari sebesar 6,04% pada tahun 2011 menurun menjadi sebesar 1,7% pada tahun 2015, namun kembali meningkat menjadi 6,9% pada tahun 2017. Terdapat ± 30% jalan dengan kondisi yang masih belum baik. Jalan tersebut adalah jalan yang berstatus jalan provinsi, kabupaten dan jalan desa. Perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara komprehensif mengingat keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sehingga target perbaikan jalan menggunakan sistem multi year.
4. Produksi Padi. Perkembangan produksi padi dari tahun ke tahun secara fluktuatif terjadi peningkatan. Namun menurun dari tahun 2011 sebanyak 1.557.552,30 ton menjadi 1.416.426,30 ton pada tahun 2017.
Grafik 2.43. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat
Grafik 2.44. Produksi Padi (ton)
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 56
107989,16115785,81
128548,02126782,92
143675,53
63645,67
147684,51
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5. Produksi Ikan Laut Perkembangan produksi ikan laut dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 107.989,16 ton meningkat menjadi 147.684,51 ton pada tahun 2017.
6. Nilai Produksi Ikan Laut.
Perkembangan nilai produksi ikan laut dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.383.687.650,- meningkat menjadi Rp. 2.139.360.709 pada tahun 2015.
7. Produksi Daging Sapi. Perkembangan produksi daging sapi dari tahun ke tahun secara fluktuatif terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 1.633,51 Kg meningkat menjadi 26.057,10 Kg pada tahun 2017.
13836876501556209500 1678894245
18299947272139360709
500000000700000000900000000
1,1E+091,3E+091,5E+091,7E+091,9E+092,1E+092,3E+09
2011 2012 2013 2014 2015
Grafik 2.45. Produksi Ikan Laut (ton)
Grafik 2.46. Nilai Produksi Ikan Laut (Rp)
Grafik 2.47. Produksi Daging Sapi (kg)
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 57
20000
70000
120000
170000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
300000
500000
700000
900000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produksi Daging Ayam Kampung/Buras
8. Produksi Daging Kambing. Perkembangan produksi daging kambing dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 2.945 Kg meningkat menjadi sebanyak 151.660 Kg pada tahun 2017.
9. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging. Perkembangan produksi daging ayam ras pedaging dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 15.645.380 Kg meningkat menjadi 34.311.370 Kg pada tahun 2017.
10. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras. Perkembangan produksi daging ayam kampung/buras dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 2011 sebanyak 586.050 kg menurun menjadi 776.390 kg pada tahun 2017.
Grafik 2.48. Produksi Daging Kambing (kg)
Grafik 2.49. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (kg)
Grafik 2.50. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras (kg)
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 58
300000
500000
700000
900000
1100000
1300000
1500000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2011 2012 2013 2014 2015
165
4025
180
30
20
70
120
170
220
2011 2012 2013 2014 2015
11. Produksi Telur Ayam kampung. Perkembangan produksi telur ayam kampung secara fluktuatif juga menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 1.370,15 kg menurun menjadi 815,53 kg pada tahun 2017.
12. Produksi Kayu Perkakas. Perkembangan produksi kayu perkakas mengalami penurunan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 9.535,67 m³ menurun menjadi sebanyak 5.686,96 m³ pada tahun 2015.
13. Produksi Kayu Bakar. Perkembangan produksi kayu bakar mengalami fluktuasi secara drastis. Pada tahun 2011 sebanyak 165 m³ menurun menjadi sebanyak 30 m³ pada tahun 2015.
Grafik 2.52. Produksi Kayu Perkakas (m3)
Grafik 2.53. Produksi Kayu Bakar (m3)
Grafik 2.51. Produksi Telur Ayam Kampung (kg)
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 59
0
500000
1000000
1500000
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
0
200000
400000
600000
800000
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
14. Jumlah Angkatan Kerja.
Angkatan Kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja baik yang sedang bekerja, belum bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Menurut BPS, penduduk
yang dapat dikatakan sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 sampai dengan 64 Tahun, akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja adalah angkatan kerja karena penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa dan sejenisnya. Angkatan kerja di Kabupaten Indramayu sebanyak 745.252 orang pada tahun 2011, meningkat secara 2 (dua) tahun berturut-turut menjadi sebesar 778.758 orang pada tahun 2012 dan sebesar 794.197 orang pada tahun 2013. Kemudian menurun secara 2 (dua) tahun berturut-turut juga menjadi sebesar 766.583 orang pada tahun 2014 dan 740.199 orang pada tahun 2015.
15. Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja.
Bekerja yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling
sedikit selama 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama 1 (satu) jam tersebut dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena sakit, cuti dan
Grafik 2.54. Jumlah Angkatan Kerja
Grafik 2.55. Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 60
1,87
1,571,37
2,27 2,28
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
sejenisnya. Penduduk Kabupaten Indramayu usia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 661.756 orang pada tahun 2011, meningkat menjadi sebanyak 719.539 orang pada tahun 2012. Kemudian secara 3 (tiga) tahun berturut-turut menurun menjadi sebanyak 717.696 orang pada tahun 2012, 705.180 orang pada tahun 2014, dan sebanyak 667.201 orang pada tahun 2015.
16. Penduduk Berpendidikan S1/S2/S3.
Penduduk Kabupaten Indramayu yang berlatar belakang pendidikan sarjana S1/S2/S3 masih sangat sedikit jumlahnya. Pada tahun 2011 sebesar 1,87% bertambah menjadi sebesar 2,28% pada tahun 2015.
2.5. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Capaian-capaian kinerja daerah seperti yang tergambar dalam 4 (empat) aspek tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagaian besar indikator kinerja daerah sudah pada posisi baik, meskipun ada beberapa indikator kinerja yang perlu perbaikan.
Aspek geografi merupakan takdir wilayah yang sifatnya given, sesuatu yang memang sudah ada, meskipun demikian, pengendalian lahan dan pengembangan potensinya perlu mendapat perhatian agar potensi wilayah tidak berubah menjadi potensi bencana, seperti kekeringan, kebanjiran, kebakaran, erosi air laut dan sebagainya. Aspek demografi terkait dengan pengendalian jumlah penduduk, pemerataan penduduk, ketimpangan sosial, dan pengendalian terhadap tenaga kerja agar potensi sumber daya manusia dapat
Grafik 2.56. Penduduk Berpendidikan S1/S2/S3
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 61
dikembangkan menjadi kekuatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian indikator kinerja daerah masih perlu perbaikan seperti angka IPM dan angka kemiskinan, namun secara trendline menunjukkan capaian positif dimana angka kemiskinan terus menurun dan capaian IPM terus meningkat.
Aspek pelayanan umum merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat dimana capaian indikatornya dalam posisi baik, meskipun ada beberapa indikator yang juga perlu perbaikan.
Aspek daya saing daerah merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Interaksi yang kompleks antara faktor input dan output sebesar-besarnya harus dapat diarahkan menjadi competitive advantages agar dapat mendorong capaian indikator yang terus membaik pada 5 (lima) tahun terakhir menjadi lebih baik pada 5 (lima) tahun kedepan.
2.6. CAPAIAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
Penerimaan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar
Rp. 9.775.780.000,00, dengan realisasi sebesar
Rp. 10.001.503.076,00 atau 102,31% anggaran tersebut sudah
termasuk Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD.
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Ayu pada tahun 2017 mendapatkan laba bersih Rp. 1.124.555.533,- mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan laba Rp. 866.070.774,- dan tahun 2015 Rp. 521.689.900,-.
Rancangan Akhir Peruban RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab II - 62
Perusahaan Daerah BPR PK Balongan selama perjalanan beberapa bulan pasca merger tahun 2018 masih mengalami beberapa kendala dimana berdasarkan pertumbuhan selama 5 tahun, :
· Tabungan pertumbuhanya 27,58% · Deposito pertumbuhannya 26,66% · Pinjaman yang diterima (bank dan non bank)
pertumbuhan 22,26% · Asset pertumbuhannya 21,26% · Laba pertumbuhannya 31,72 %
Laba bersih perkiraan tahun 2018 Rp. 3.870.357.000,- Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu memiliki bidang kegiatan Pertanian, SPBE, Rice Miling Unit dan Agen LPG 3 Kg. Pendapatan pada tahun 2018 :
1. Pertanian (pupuk) : Rp. 444.900.350,- 2. SPBE : Rp. 946.521.180,- 3. Rice Milling Unit (RMU) : Rp 1.452.508.354,- 4. Agen LPG 3kh : Rp. 32.957.498,- 5. Kantor Pusat : Rp. 1. 291.307.100,-
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 1
BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Tujuan pembangunan daerah terumuskan dalam visi. Pencapaian visi
dilakukan melalui serangkaian misi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang
tercakup dalam setiap misi perlu dukungan pendanaan.
Keuangan daerah memiliki komponen pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya dalam
menyeimbangkan ketiga komponen tersebut.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan.
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh karena itu untuk melakukan
analisis pengelolaan kinerja keuangan masa lalu diperlukan analisis
pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang bertujuan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
APBD Kabupaten Indramayu terdiri dari komponen pendapatan,
belanja dan pembiayaan. Dengan komponen tersebut dapat digunakan
untuk menganalisis kerangka pendanaan dimasa yang akan datang atau
pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan
peluang dan hambatan yang ada.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan
fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan
daerah, secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2011 – 2017
No. Uraian Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1 Pendapatan 1,673,495,541,075
1,885,653,941,609
2,121,308,065,714
2,578,254,652,554
2,879,822,766,427
3,130,708,886,377
3,280,223,444,372 11.25
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
145,411,569,703
164,671,614,661
174,713,400,274
328,116,166,964
346,871,269,287
351,177,413,767
577,594,379,049
11.70
1.1.1 Pajak Daerah 29,600,449,314
32,086,424,030
39,004,167,945
76,386,481,437
81,304,696,729
85,466,841,124
98,222,298,210 7.75
1.1.2 Retribusi Daerah
14,595,160,111
18,834,074,887
20,522,057,234
21,408,911,549
22,491,306,533
24,195,093,760
24,613,203,678 22.51
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6,945,100,080
7,449,435,448
7,867,319,828
8,516,819,257
8,616,723,913
9,117,981,614
10,001,503,076.00 6.77
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
94,270,860,198 106,301,680,296 107,319,855,267 221,803,954,721 234,458,542,112 232,397,497,269 444,757,374,085 11.32
1.2 Dana Perimbangan 1,112,478,231,285 1,341,524,165,410 1,442,565,577,129 1,603,150,100,276 1,678,667,261,346 2,066,809,590,141 1,969,934,788,249 17.07
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
212,151,030,285 226,172,000,410 233,658,964,129 233,340,291,276 192,087,360,346 217,067,233,641 180,951,870,254 6.20
1.2.2 Dana Alokasi Umum 822,083,501,000 1,017,639,195,000 1,134,695,113,000 1,267,337,159,000 1,287,606,401,000 1,393,868,530,000 1,369,382,742,000 19.22
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 78,243,700,000 97,712,970,000 74,211,500,000 102,472,650,000 198,973,500,000 455,873,826,500 419,600,175,995 19.92
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 3
No. Uraian Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
108,407,240,250 127,128,325,748 163,522,273,900 193,305,892,229 274,476,208,307 531,295,106,998 732,694,277,074 14.73
1.3.1 Pendapatan Hibah - - - 5,000,000,000 7,998,000,000 9,000,000,000 9,000,000,000 11.13
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan lainnya
- - - - - - 203,673,140,565 -
1.3.3
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau lainnya
108,407,240,250 127,128,325,748 163,522,273,900 188,305,892,229 172,926,256,307 270,915,114,998 244,747,939,509 14.73
1.3.4 Dana Desa - - - - 93,551,952,000 209,945,904,000 267,773,197,000 21.60
2 Belanja 1,572,849,422,338 1,843,450,693,026 2,120,262,966,363 2,548,894,651,145 1,549,951,564,176 3,218,207,580,032 3,304,474,156,184 14.68
2.1 Belanja Tidak Langsung 998,694,978,895 1,088,915,129,731 1,205,565,757,205 1,300,199,900,532 321,627,068,766 1,675,651,099,872 1,700,060,532,746 8.29
2.1.1 Belanja Pegawai 885,111,015,495 1,003,396,251,350 1,091,371,974,205 1,195,356,151,032 - 1,282,853,061,411.0
0 1,206,778,690,883.
00 11.79
2.1.2 Belanja Bunga - - - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 27,198,114,500 7,545,127,500 28,206,595,000 21,488,173,000 65,665,257,739 15,830,661,729 41,839,063,000 (260.47)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
29,179,645,900 441,243,781 4,059,510,000 4,185,000,000 - - 32,300,000 (6,513.04)
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab dan Desa
- - - 10,916,390,263 -
2.1.7
Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab dan Desa
55,029,540,000 74,556,135,100 73,570,678,000 78,578,326,500 970,936,000 970,893,000 440,494,088,600 26.19
2.1.8 Belanja Tak Terduga - 2,976,372,000 8,357,000,000 592,250,000 588,798,500 - - 100.0
2.2 Belanja Langsung 574,154,443,443 754,535,563,295 914,697,209,158 1,248,694,750,613 1,228,324,495,410 1,542,556,480,160 1,604,413,623,438 23.91
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 4
No. Uraian Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Rata - Rata Pertumbuhan (%)
2.2.1 Belanja Pegawai 56,567,445,050 55,251,275,187 40,033,006,750 59,126,085,850 - 71,051,546,000.00 103,509,994,061 (2.38)
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
288,552,177,375 342,106,226,006 640,124,200,752 806,237,643,701 514,376,470,859 533,661,144,083 724,813,470,929 15.65
2.2.3 Belanja Modal 229,034,821,018 357,178,062,102 234,540,001,656 383,331,021,062 713,948,024,551 937,843,790,077 776,090,158,448 35.88
3 Pembiayaan - - 157,918,723,051 133,486,030,249.00 (15,998,000,000) 137,665,864,549.0
0 38,167,170,894 (18.30)
3.1 Penerimaan Pembiayaan - - 196,598,562,806 153,945,822,402 - 154,665,864,549.00 50,167,170,894 (27.7
1)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan - - 38,679,839,755 20,459,792,153 15,998,000,000 17,000,000,000.00 12,000,000,000 5.89
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 5
Berdasarkan tabel di atas kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek
pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah
dana perimbangan dengan persentase sebesar 64,43 % dari total pendapatan,
sedangkan PAD sebesar 10,44% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar
25,31%.
Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-
rata pertumbuhan sebesar 28,68% per tahun, namun demikian jika dilihat
dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif
kecil yaitu sebesar 10,44%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa belum adanya
kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dalam memenuhi
kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3.1.2 Neraca Daerah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas
dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana
pembangunan daerah.
Analisis data neraca daerah dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada
kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.
Gambaran neraca daerah Kabupaten Indramayu adalah sebagaimana
tabel di bawah ini.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 6
Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Indramayu
No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan
(%)
1 ASET
1.1 ASET LANCAR 2.98
1.1.1 Kas (5.41)
1.1.2 Piutang (346.98)
1.1.3 Persediaan 0.63
1.2 ASET TETAP 1.85
1.2.1 Tanah 1.71
1.2.2 Peralatan dan mesin 22.45
1.2.3 Gedung dan bangunan 6.66
1.2.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 20.41
1.2.5 Aset tetap lainnya 10.01
1.2.6 Konstruksi dalam pengerjaan 84.67
1.3 ASET LAINNYA 1.03
1.3.1 Tagihan penjualan angsuran -
1.3.2 Tagihan tuntutan ganti rugi 53.71
1.3.3 Kemitraan dengan pihak kedua 15.29
1.3.4 Aset tak terwujud -
JUMLAH ASET DAERAH
2 KEWAJIBAN -
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -
2.1.1 Utang perhitungan pihak ketiga -
2.1.2 Utang Bunga -
2.1.3 Utang beban 0.83
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 7
No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan
(%)
2.1.4 Utang pajak -
2.1.5 Bagian lancar utang jangka panjang -
2.1.6 Pendapatan diterima di muka 2.41
2.1.7 Utang jangka pendek lainnya 68.87
3 EKUITAS DANA -
3.1 EKUITAS DANA LANCAR -
3.1.1 SILPA -
3.1.2 Cadangan piutang -
3.1.3 Cadangan persediaan -
3.1.4 … -
3.2 EKUITAS DANA INVESTASI -
3.2.1 Diinvestasikan dalam aset tetap -
3.2.2 Diinvestasikan dalam aset lainnya -
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Pendapatan daerah selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan
2017 terus mengalami perkembangan tiap tahun. Pertumbuhan yang terjadi
dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait pendapatan asli daerah
seperti masuknya PBB menjadi pendapatan asli daerah, selain itu trend
Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang positif.
Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah
rata-rata dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, untuk pemenuhan
pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2013-
2017 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 8
kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan kebijakan pengelolaan pendapatan
daerah yang diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah melalui
upaya-upaya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan
baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta diupayakan pula
efisiensi dan efektivitas pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-
sumber pendapatan daerah.
Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi dan prioritas
pendapatan dalam APBD dengan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Meningkatkan kinerja perencanaan sumber-sumber pendapatan daerah;
b. Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil
dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
c. Meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang
berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah;
d. Meningkatkan penegakan hukum dibidang kewajiban pemenuhan
perpajakan dan retribusi daerah;
e. Meningkatkan intensitas kegiatan promosi potensi daerah guna mendorong
peningkatan investasi daerah;
f. Meningkatkan intensitas kegiatan kerja sama dan koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
g. Meningkatkan kinerja pengawasan dan pengendalian sumber-sumber
pendapatan daerah;
h. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan daerah.
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada Anggaran
Berbasis Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi
pada pencapaian hasil atau kinerja yang tercermin dalam efisiensi dan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 9
efektifitas pelayanan publik. Sehingga belanja daerah harus berorientasi pada
kepentingan publik. Gambaran Realisasi Belanja dan Proporsi Realisasi
Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indramayu selama 3
tahun terakhir (2015 – 2017) sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 3.3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indramayu Tahun 2015 - 2017
No. Uraian
Total Belanja
untuk pemenuhan
kebutuhan
aparatur (Rp)
Total Pengeluaran
(Belanja +
Pembiayaan
Pengeluaran) (Rp)
Prosentase
1 Tahun anggaran 2015 1,322,053,367,360 2,888,002,931,536 0.46
2 Tahun anggaran 2016 1,353,904,607,411 3,235,207,580,032 0.42
3 Tahun anggaran 2017 1,310,288,684,944 3,316,470,156,184 0.40
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terlihat masih sangat
dominan terhadap total pengeluaran belanja daerah.
3.2.2 Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan didasarkan pada belanja tidak langsung yang tidak
wajib dan tidak mengikat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah,
bantuan sosial, belanja bunga, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga yang direncanakan digunakan untuk :
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai dipergunakan untuk mendorong peningkatan kinerja
pegawai berupa tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan beban kerja,
kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
2. Belanja Hibah
Belanja Hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/
organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 10
direncanakan akan diberikan secara hibah kepada lembaga/badan/organisasi
yang ada di Kabupaten Indramayu.
3. Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-
program Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam upaya peningkatan
kehidupan sosial masyarakat, antara lain :
- Belanja bantuan sosial kepada LSM dan Organisasi Masyarakat;
- Santunan;
- Bantuan rehab sekolah, tempat ibadah, dan sarana prasana wilayah ;
- Bantuan Penyandang Cacat, pemulangan orang terlantar dan korban
bencana;
- Bantuan operasional panti sosial dan panti asuhan, serta pendidikan non
formal;
- Bantuan operasional tempat ibadah/kegiatan keagamaan dan
penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- dan bantuan lainnya.
3. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan dipergunakan untuk bantuan kepada
pemerintah desa.
4. Belanja Tidak Terduga
Belanja ini diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kabupaten
Indramayu serta kegiatan yang tidak biasa/tanggap darurat.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 11
anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari
dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran
hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Gambaran
pembiayaan riil Daerah selama 3 tahun terakhir (2015-2017) adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.4. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indramayu
No Uraian 2015
(Rp)
2016
(Rp)
2017
(Rp)
1 Realisasi Pendapatan Daerah 2,879,822,766,427 3,130,708,886,377 3,280,223,444,372
Dikurangi realisasi:
2 Belanja Daerah 2,872,004,931,536 3,218,207,580,032 3,304,474,156,184
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15,998,000,000 12,000,000,000 17,000,000,000
Defisit Riil (8,180,165,109) (99,498,693,655) (41,250,711,812)
3.3 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.
Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran
pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang
akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 3 tahun kedepan.
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah
Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis
kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan Daerah,
secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini :
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 12
Tabel 3.5. Proyeksi Pendapatan dan belanja Kabupaten Indamayu
No. Uraian Tahun
2011 Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
1 Pendapatan 1,673,495,541,075
1,885,653,941,609
2,121,308,065,714
2,578,254,652,554
2,879,822,766,427
3,130,708,886,377
3,280,223,444,372
1.1 Pendapatan Asli Daerah
(PAD) 145,411,5
69,703 164,671,61
4,661 174,713,40
0,274 328,116,16
6,964 346,871,26
9,287 351,177,41
3,767 577,594,37
9,049
1.1.1 Pajak Daerah 29,600,449,314
32,086,424,030
39,004,167,945
76,386,481,437
81,304,696,729
85,466,841,124
98,222,298,210
1.1.2 Retribusi Daerah
14,595,160,111
18,834,074,887
20,522,057,234
21,408,911,549
22,491,306,533
24,195,093,760
24,613,203,678
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
6,945,100,080
7,449,435,448
7,867,319,828
8,516,819,257
8,616,723,913
9,117,981,614
10,001,503,076.00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah 94,270,86
0,198 106,301,68
0,296 107,319,85
5,267 221,803,95
4,721 234,458,54
2,112 232,397,49
7,269 444,757,37
4,085
1.2 Dana Perimbangan
1,112,478,231,285
1,341,524,165,410
1,442,565,577,129
1,603,150,100,276
1,678,667,261,346
2,066,809,590,141
1,969,934,788,249
1.2.1 Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak
212,151,030,285
226,172,000,410
233,658,964,129
233,340,291,276
192,087,360,346
217,067,233,641
180,951,870,254
1.2.2 Dana Alokasi Umum
822,083,501,000
1,017,639,195,000
1,134,695,113,000
1,267,337,159,000
1,287,606,401,000
1,393,868,530,000
1,369,382,742,000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
78,243,700,000
97,712,970,000
74,211,500,000
102,472,650,000
198,973,500,000
455,873,826,500
419,600,175,995
Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya
235,926,810,560
166,244,941,000
239,182,239,000
294,517,869,000
394,591,429,000 - -
Transfer
Pemerintah Provinsi
71,271,689,277
86,084,894,790
101,324,575,411
159,164,624,085
185,216,598,487
181,426,775,471 -
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah 108,407,2
40,250 127,128,32
5,748 163,522,27
3,900 193,305,89
2,229 274,476,20
8,307 531,295,10
6,998 732,694,27
7,074
1.3.1 Pendapatan Hibah - - -
5,000,000,000
7,998,000,000
9,000,000,000
9,000,000,000
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan lainnya - - - - - -
203,673,140,565
1.3.3
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
lainnya 108,407,2
40,250 127,128,32
5,748 163,522,27
3,900 188,305,89
2,229 172,926,25
6,307 270,915,11
4,998 244,747,93
9,509
1.3.4 Bantuan dari Pemerintah
Pusat - - - - - - -
1.3.5 Dana Desa
93,551,952,000
209,945,904,000
267,773,197,000
2 Belanja 1,572,849,422,338
1,843,450,693,026
2,120,262,966,363
2,548,894,651,145
1,549,951,564,176
3,218,207,580,032
3,304,474,156,184
2.1 Belanja Tidak Langsung
998,694,978,895
1,088,915,129,731
1,205,565,757,205
1,300,199,900,532
321,627,068,766
1,675,651,099,872
1,700,060,532,746
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 13
No. Uraian Tahun
2011 Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
2.1.1 Belanja Pegawai
885,111,015,495
1,003,396,251,350
1,091,371,974,205
1,195,356,151,032 -
1,282,853,061,411
1,206,778,690,883
2.1.2 Belanja Bunga - - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 27,198,114,500
7,545,127,500
28,206,595,000
21,488,173,000
65,665,257,739
15,830,661,729
41,839,063,000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
29,179,645,900
441,243,781
4,059,510,000
4,185,000,000 - - 32,300,000
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab dan
Desa - - - 10,916,390,
263
2.1.7
Bantuan Keuangan
kepada Prov/Kab dan
Desa 55,029,54
0,000 74,556,135
,100 73,570,678
,000 78,578,326
,500 970,936,00
0 970,893,00
0 440,494,08
8,600
2.1.8 Belanja Tak Terduga -
2,976,372,000
8,357,000,000
592,250,000
588,798,500 - -
2.2 Belanja Langsung
574,154,443,443
754,535,563,295
914,697,209,158
1,248,694,750,613
1,228,324,495,410
1,542,556,480,160
1,604,413,623,438
2.2.1 Belanja Pegawai
56,567,445,050
55,251,275,187
40,033,006,750
59,126,085,850 -
71,051,546,000.00
103,509,994,061
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
288,552,177,375
342,106,226,006
640,124,200,752
806,237,643,701
514,376,470,859
533,661,144,083
724,813,470,929
2.2.3 Belanja Modal 229,034,821,018
357,178,062,102
234,540,001,656
383,331,021,062
713,948,024,551
937,843,790,077
776,090,158,448
3 Pembiayaan
104,008,4
99,152
195,472,4
06,000 157,918,7
23,051 133,486,030,249.00
(15,998,000,000)
137,665,864,549
38,167,170,894
3.1 Penerimaan Pembiayaan
104,008,499,152
195,472,406,000
196,598,562,806
153,945,822,402 - 154,665,86
4,549 50,167,170,
894
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
8,324,345,600
41,077,092,541
38,679,839,755
20,459,792,153
15,998,000,000
17,000,000,000
12,000,000,000
3.3.2 Perhitungan Kerangka pendanaan
Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.
Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran
pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang
akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 3 tahun kedepan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 14
(2019-2021) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Indramayu sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.6. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Indramayu 2019 - 2021
NO URAIAN Periode (Rp)
2019 2020 2021
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN 2,739,722,092,200 2,863,781,260,456 2,984,347,081,208 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN
3 SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN
78,912,071,484 73,388,226,480 68,251,050,626
TOTAL PENERIMAAN : 3,604,166,775,646 3,731,437,843,464 3,866,148,580,930
DIKURANGI :
4 BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
2,157,751,153,874 2,253,709,716,460 2,355,261,782,440
5 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN
1,446,415,621,771
1,477,728,127,004 1,510,886,798,490
Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas
riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran
belanja langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan program
pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) 2019 -2021 sebagaimana
tabel di bawah ini :
Tabel 3.7. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil untuk Kebutuhan Anggaran
Tahun 2019 - 2021
Uraian
Proyeksi
No 2019 2020 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
I Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,446,415,621,771
1,477,728,127,004
1,510,886,798,490
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I
1,377,535,701,957
1,466,303,354,091
1,390,221,094,127
II.a Belanja Langsung 1,377,535,701,957
1,466,303,354,091
1,390,221,094,127
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 15
Uraian
Proyeksi
No 2019 2020 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
II.b Pembentukan dana cadangan -
-
-
Dikurangi:
II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
188,629,114,900
206,008,048,090
225,106,508,946
II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama
-
-
-
II Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)
1,188,906,587,057
1,260,295,306,001
1,165,114,585,181
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)
257,509,034,715
217,432,821,003
345,772,213,309
Rencana alokasi pengeluaran prioritas II
223,435,434,715
179,951,861,003
304,543,157,309
III Total rencana pengeluaran prioritas III (III.a-III.b)
34,073,600,000
37,480,960,000
41,229,056,000
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*
-
-
-
Proporsi belanja langsung didasarkan atas beberapa pertimbangan
meliputi :
1. Pelaksanaan misi membutuhkan dukungan pendanaan sesuai dengan
target capaian masing-masing.
2. Pendanaan untuk setiap misi didasarkan pada volume garapan masing-
masing.
3. Pendanaan setiap misi mengacu pada penguatan fungsi pemerintah daerah
(pelayanan umum, fasilitasi dan regulasi).
4. Rumusan perhitungan disesuaikan dengan mekanisme kegiatan yang
dijabarkan dari semua program.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab III - 16
Proporsi belanja langsung tahunan mengacu kepada prioritas
pencapaian misi ditahun tersebut, sehingga pencapaian ketujuh misi dapat
dicapai pada tahun kelima. Setiap tahun ditentukan arah kebijakan untuk
alokasi anggaran program prioritas sehingga rencana strategis lima tahunan
dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dengan sumberdaya yang dimiliki serta
sesuai harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 3.8. Proporsi Pendanaan Belanja Langsung Tahun 2019-2021
Misi Uraian Proporsi Belanja Langsung
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal
27%
2 Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian
8%
3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan 56%
4 Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal
0,50%
5 Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat
6,89%
6 Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 0,30%
7 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah 0,84%
Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 1
BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting
dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan
jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat
menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan
kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang. Penyajian isu-isu
strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
Permasalahan pembangunan merupakan uraian dari kondisi pembangunan
yang belum sesuai dengan harapan. Penuangan permasalahan
pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Isu strategis adalah hal-hal pokok
yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah
serta secara umum dapat mempengaruhi atau berdampak merugikan baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika tidak segera diantisipasi
oleh daerah. Penentuan isu strategis dengan memperhatikan isu strategis
nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dan target
tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) maupun isu strategis pada
provinsi Jawa Barat tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap
peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di kabupaten Indramayu. Isu ini juga merupakan janji politik Bupati dan
Wakil Bupati pada periode berkenaan. Dalam menentukan isu strategis
dalam dokumen perencanaan harus terukur baik dari sisi kewenangan,
kemampuan pendanaan, kapasitas pelaksana atau sumberdaya manusia dan
sumberdaya pendukung lainnya serta jangka waktu pencapaiannya.
Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada serta melihat cakupan dari
dampak permasalahan tersebut maka dapat dilaksanakan analisis untuk
menentukan isu-isu strategis yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih
relevan menjadi isu strategis sampai dengan tahun periode akhir masa
jabatan Bupati dan Wakil Bupati (2016-2021).
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 2
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
4.1.1.1 Urusan Pendidikan
1. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya
pendidikan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya rata-rata lama
sekolah (RLS) masyarakat Indramayu tahun 2017 yaitu 5,97 Tahun
berdasarkan perhitungan baru IPM.
2. Masih terdapat anak putus sekolah SD/MI sebesar 0,11%, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA sebesar 6,93%
3. Masih terdapat ruang kelas sebanyak 958 ruang (2017) dalam kondisi
rusak berat serta kekurangan ruang kelas baru jenjang SD, dan
kekurangan prasarana minimal pada jenjang TK serta masih kurangnya
sarana laboratorium jenjang SMP;
4. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, hal ini
dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru (UKG) baik
jenjang SD maupun jenjang SMP.
4.1.1.2 Urusan Kesehatan
1. Masalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKB);
2. Masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi masih terkait dengan
tingginya penyakit menular dan tidak menular sebagai berikut:
- Penyakit infeksi/menular yang masih tinggi dan menjadi masalah
seperti TBC, ISPA, diare, demam berdarah, kusta, HIV/AIDS;
- Masalah penyakit tidak menular, yang ditandai dengan masih
ditemukannya masalah gizi kurang disatu sisi, dan disisi lain
adanya kecenderungan mulai meningkatnya penyakit degeneratif
(jantung, hipertensi, diabetes dll) yang terkait dengan kelebihan gizi
sebagai akibat perubahan gaya hidup, pola makan dan penyakit
yang berkaitan dengan pencemaran.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 3
3. Pelayanan kesehatan belum optimal karena keterbatasan sarana,
prasarana dan keterbatasan sumber daya manusia di sarana pelayanan
kesehatan;
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat masih perlu
ditingkatkan.
4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Kondisi jalan dan jembatan belum optimal;
2. Pemanfaatan air baku belum optimal;
3. Ketersediaan gedung pemerintahan belum maksimal;
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata;
5. Ketersediaan regulasi penataan ruang masih belum lengkap.
4.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh;
2. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan angka
kekurangan kebutuhan rumah;
3. Pelayanan air bersih belum optimal (menyeluruh);
4. Jaringan drainase belum optimal (menyeluruh);
5. Pengelolaan air limbah rumah tangga belum optimal (menyeluruh);
6. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang.
4.1.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
1. Penegakan Peraturan Daerah belum efektif;
2. Keamanan dan kenyamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan;
3. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan:
4. Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran
belum optimal;
5. Kualitas SDM penanggulangan bencana dan kebakaran perlu
ditingkatkan.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 4
4.1.1.6 Urusan Sosial
1. Jumlah PMKS di Kabupaten Indramayu masih cukup tinggi;
2. Masih tingginya angka kemiskinan;
3. Masih rendahnya tingkat keperdulian masyarakat terhadap penanganan
masalah-masalah sosial;
4. Belum optimalnya penanganan pasca bencana.
4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
4.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja
1. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (8,64%) tahun 2017 yang
didominasi lulusan SLTA ke bawah;
2. Masih terbatasnya peluang kerja di Kabupaten Indramayu, sehingga
tenaga kerja yang ke luar negeri cukup tinggi (pada tahun 2017
sebanyak 17.658 orang).
4.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Rendahnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,
termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (data 2016 sebanyak
332 kasus); dan
3. Kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan
masih harus ditingkatkan.
4.1.2.3 Urusan Pangan
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai angka ideal; 2. Keterbatasan dan kualitas kelembagaan petani masih rendah; 3. Penyuluh pertanian sebagai agen pembangunan pertanian masih perlu
ditingkatkan lagi baik jumlah maupun kualitasnya;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 5
4. Masih rendahnya intensitas penyuluhan, tata kerja dan metode/teknologi serta materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani – nelayan;
5. Distribusi dan akses pangan atau keterjangkauan belum optimal; 6. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan
masih banyak; 7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal
cenderung menurun; 8. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal. 4.1.2.4 Urusan Pertanahan
1. Tanah milik desa masih banyak digunakan untuk fasilitas pemerintah
daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan
lainnya sehingga perlu penertiban administrasi dalam penggunaannya;
2. Tanah milik pemerintah daerah masih banyak yang belum bersertifikat
atas nama pemerintah daerah;
3. Aset milik pemerintah daerah berupa tanah yang belum maksimal
sesuai peruntukannya;
4. Ketidakjelasan status tanah eks departemen yang ada di wilayah
Kabupaten Indramayu;
5. Jumlah tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah.
4.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup
1. Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam dengan lingkungan
hidup;
2. Prasarana dan sarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan
terbatas;
3. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum
lengkap;
4. Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;
5. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) semakin berkurang;
6. Kesadaran masyarakat umum dan masyarakat pelaku usaha dalam
pengelolaan lingkungan hidup masih rendah;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 6
7. Dampak pemanasan global semakin meningkat;
8. Pelayanan dan manajemen pengelolaan persampahan masih belum
optimal.
4.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah penduduk ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik pada
tahun 2017 masih 81,3%, akte kelahiran sebesar 24,8%, dan KK (Kartu
Keluarga) sebesar 32,3%.
4.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Belum optimalnya fungsi dan peran BUMDes (jumlah BUMDes aktif);
2. Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan
desa belum optimal (swadaya masyarakat dalam pembangunan desa);
3. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa.
4.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tingginya pernikahan usia dini dan angka perceraian serta ASFR 15-19
tahun (Age Specific Fertility Rate/Angka rata-rata Kelahiran ), tahun 2017
sebanyak 183 orang.
4.1.2.9 Urusan Perhubungan
1. Belum optimalnya sarana fasilitas transportasi darat dan laut/muara;
2. Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) belum mencakup seluruh
wilayah.
4.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika
1. Rendahnya pemahaman dan penerapan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi;
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas akses Informasi.
4.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Rendahnya kualitas kelembagaan dan SDM (sumberdaya manusia)
pengelola koperasi;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 7
2. Rendahnya kualitas SDM pelaku UKM;
3. Aksesibilitas terhadap permodalan yang masih rendah;
4.1.2.12 Urusan Penanaman Modal
1. Perlu peningkatan realisasi investasi;
2. Perlu peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
3. Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelayanan investasi
dan perizinan;
4. Perlu peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelayanan
investasi dan perizinan.
4.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah raga
1. Sarana dan prasarana pengembangan kreatifitas pemuda dan olah raga
belum mencukupi;
2. Pembinaan keolahragaan belum optimal;
3. Jumlah wirausahawan muda masih kurang;
4. Partisipasi aktif organisasi kepemudaan dalam pembangunan belum
optimal.
4.1.2.14 Urusan Statistik
Pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral untuk
kepentingan kabupaten belum optimal;
4.1.2.15 Urusan Persandian
1. Belum terselenggaranya pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten
Indramayu;
2. Aparatur pelaksana persandian belum ada.
4.1.2.16 Urusan Kebudayaan
1. Pengelolaan, pelestarian dan promosi kekayaan budaya lokal, nilai dan
keragaman budaya belum optimal (Penyelenggeraan Festival Seni
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 8
Budaya tahun 2017 sebanyak 6 kali, pelestarian 9 situs, 34 cagar
budaya dan 8 nilai budaya/upacara adat);
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih
terbatas.
4.1.2.17 Urusan Perpustakaan
1. Sarana, prasarana dan pengelolaan perpustakaan belum memadai dan
merata di seluruh kecamatan/desa;
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan
belum memadai; dan
3. Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan.
4.1.2.18 Urusan Kearsipan
1. Pengelolaan arsip belum optimal;
2. Sarana dan prasarana arsip masih kurang;
3. Kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan belum memadai
4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
4.1.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan
1. Daya beli masyarakat;
2. Rendahnya PAD Kabupaten Indramayu;
3. Produktifitas hasil kelautan maupun perikanan masih belum maksimal;
4. PAD hasil perikanan tangkap belum optimal;
5. Komoditas ekspor hasil perikanan masih rendah;
6. Pelestarian ekosistem perairan umum belum optimal;
7. Fungsi kelembagaan pelaku usaha perikanan dan kelautan belum
optimal; dan
8. Akses permodalan pelaku usaha perikanan masih kurang.
4.1.3.2 Urusan Pariwisata
1. Belum memadainya sarana prasarana serta fasilitas pendukung
kepariwisataan di objek wisata unggulan;
2. Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 9
3. Sulitnya mengembangkat program paket wisata (minimal 3 destinasi
wisata yang berbeda);
4. Belum tersedianya pengembangan pusat ekonomi kreatif;
5. Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan
pariwisata masih rendah;
6. Belum optimalnya promosi pariwisata;
7. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang.
4.1.3.3 Urusan Pertanian
1. Ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Pemberdayaan kelembagaan pertanian belum optimal;
3. Produktivitas dan mutu tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan
peternakan belum optimal;
4. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan
pengolahan hasil pertanian dalam rangka agribisnis;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
6. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
7. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil
produk pertanian masih rendah;
8. Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;
9. Tata guna dan tata kelola air belum optimal.
4.1.3.4 Urusan Perdagangan
1. Infrastruktur sarana perdagangan serta sistem pendukung lainnya yang
belum memadai;
2. Tata kelola Pasar Daerah belum optimal.
4.1.3.5 Urusan Perindustrian
1. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap usaha makro, kecil dan
menengah;
2. Menumbuhkan industri-industri baru berdasarkan potensi sumberdaya
dan kearifan lokal.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 10
4.1.3.6 Urusan Transmigrasi
Kurangnya minat masyarakat untuk bertansmigrasi
4.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
4.1.4. Sekretariat Daerah
1. Produk hukum daerah masih banyak yang belum sesuai dengan
perkembangan keadaan;
2. Perangkat Daerah belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Peningkatan pelayanan publik dan penataan daerah yang mengacu pada
Desain Besar Penataan Daerah oleh pemerintahan daerah;
4. Pelimpahan kewenangan dan penyesuaian struktur organisasi
Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;
6. Penerapan reformasi birokrasi belum optimal;
7. Penerapan sistem administrasi pemerintahan daerah masih perlu
ditingkatkan dan dioptimalisasi.
4.1.5. Sekretariat DPRD
1. Sarana dan Prasarana pendukung operasioanal DPRD belum optimal;
2. Sumberdaya manusia pendukung kegiatan administratif DPRD masih
perlu dioptimalkan.
4.1.6. Inspektorat Daerah
1. Aparatur pendukung pengawasan atau auditor belum sesuai dengan
kebutuhan;
2. Sistem dan prosedur pengawasan masih belum optimal;
3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan masih perlu
ditingkatkan.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 11
4.1.7. Perencanaan Daerah
1. Sinkronisasi dokumen perencanaan hasil musrenbang dengan APBD; 2. Sinkronisasi hasil kajian terhadap dokumen perencanaan; 3. Masih kurangnya sumberdaya pengelola perencanaan pembangunan
daerah di semua Perangkat Daerah; 4. Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam
kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya; 5. Hasil-hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan belum
sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan.
4.1.8. Keuangan
1. Pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah belum optimal;
2. Potensi pendapatan daerah belum tergali dengan optimal.
4.1.9. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1. Pengadaan pegawai belum sesuai antara kebutuhan formasi dengan
formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;
2. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
3. Administrasi kepegawaian masih belum optimal.
4.1.10. Penelitian dan Pengembangan
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pelaksanaan proses
pembangunan di daerah belum dilakukan secara optimal;
4.2. Isu Strategis Kabupaten Indramayu
a. Sumber Daya Manusia
RPJMD 2016-2021 Perubahan
1. Pengamalan kehidupan yang religius dalam masyarakat;
1. Pengamalan kehidupan yang
religius dalam masyarakat
2. Mutu dan aksesibilitas
pendidikan;
1. Rata-rata lama sekolah
(tahun 2017 5,97 tahun)
RLS Jabar 2017 8,14 tahun
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 12
2. Harapan lama sekolah
( 2017 12,21 tahun), HLS
Jabar 2017 12,42 tahun
3 Meningkatkan Angka
Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/ sederajat.
(SDGs)
3. Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
1. Tingginya kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi (2017 AKI 45 Kasus dan AKB 230 kasus)
2 Masih tingginya penyakit menular serta kecenderungan penyakit degeneratif yang semakin meningkat yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan yang tidak seimbang. (tahun 2017 Hypertensi primer 38.413, DM 8.726 dan kanker servic 14 kasus)
3 Meningkatkan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (SDGs)
4 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
4 Peran serta pemuda dalam
pembangunan
5 Prestasi olah raga
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 13
6 Pelestarian nilai-nilai adat
dan budaya daerah
7 Kualitas hidup dan peran
perempuan dalam
pembangunan
8 Pengendalian laju
pertumbuhan penduduk
9 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Kebencanaan
10 Perluasan kesempatan
kerja dan peningkatan
kualitas calon tenaga kerja
b. Perekonomian Daerah.
RPJMD 2016-2021 Perubahan
1. Aksesibilitas sumber-
sumber perekonomian
terhadap seluruh
masyarakat
1 Tngkat pengangguran
terbuka yang masih
tinggi (8,64%)
(SDGs)
2 Perkembangan usaha dan
Industri skala mikro,
kecil dan menengah
berbahan baku lokal
2 Tingkat kemiskinan yang
masih tinggi (tahun 2017
sebesar 13,67%)
(SDGs)
3 Optimalisasi produksi hasil pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
3 Optimalisasi produksi hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
4 1) Kenaikan laju pertumbuhan PDRB
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 14
RPJMD 2016-2021 Perubahan
dan total PDRB per kapita belum sesuai dengan target nasional
2) Menurunnya kemandirian ekonomi daerah (SDGs)
c. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah
RPJMD 2016-2021 Perubahan
1 Kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan publik (jalan kabupaten, poros desa, jembatan, irigasi, air bersih, air limbah, drainase, listrik, persampahan dan bangunan pelayanan pada masyarakat/kantor SKPD);
1 Akses layak jalan,
jembatan dan fasilitas
perhubungan belum
merata di semua
wilayah.
(sd 2018 jalan kondisi
baik 62%)
2 Kualitas lingkungan hidup wilayah permukiman pesisir;
2 Belum optimalnya
kualitas perumahan dan
pemukiman yang
terjangkau air bersih
(58%), sanitasi (63%),
layak huni (rumah tidak
layak huni yang sudah
dibangun sebanyak
8.543 dan tidak kumuh
(32% dari lokasi kumuh
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 15
RPJMD 2016-2021 Perubahan
yang ditetapkan melalui
SK Bupati No.
648/Kep.81-
DPKP2/2018)
(SDGs)
3 Kualitas lingkungan hidup wilayah permukiman pesisir; Kualitas IPAL di sentra industri kecil
3 Belum optimalnya upaya
pencegahan pencemaran
lingkungan dan sumber
daya alam (upaya
pencegahan pencemaran
melalui pembangunan
IPAL di sentra industri
kecil baru 10% tahun
2018)
4 Pengembangan kawasan industri dalam antisipasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dampak pembangunan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) serta pemerataan pengembangan di wilayah Indramayu bagian barat, timur dan selatan;
4 Masih belum sinergi
keterpaduan rencana
sektor dengan rencana
tata ruang
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 16
d. Pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah.
RPJMD 2016-2021 Perubahan
1. Penguatan dan pengembangan pelaku wirusaha di daerah;
1. industri wisata belum
berkembang secara
optimal berdasarkan
jumlah kunjungan (dari
31 destinasi wisata
destinasi yang
tercantum dalam
Peraturan Bupati N0. 14
tahun 2017 baru 5 yang
menjadi destinasi wisata
unggulan)
(SDGs)
2. Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan daya saing;
2. Pengelolaan, pelestarian
dan promosi kekayaan
budaya, nilai-nilai
budaya
dan keragaman budaya
belum optimal
3. Penguatan usaha
berbahan baku lokal
4. Membangun, menguatkan
dan meningkatkan
kualitas Objek Daerah
Tujuan Wisata (ODTW
e. Reformasi Birokrasi.
RPJMD 2016-2021 Perubahan
1 Penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dan tata kerja;
1 Pelayanan dasar belum
mencapai SPM 100%
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 17
RPJMD 2016-2021 Perubahan
2 Penataan dan penguatan sumberdaya aparatur;
2 Belum optimalnya
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
3 Penataan aspek legal serta penegakan implementasi Peraturan Daerah;
3 Persentase kepemilikan
akta lahir untuk
penduduk 40%
berpendapatan bawah
(Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk)
Berdasarkan hasil data
kepemilikan akte lahir
untuk penduduk 569
jiwa (56,63 %),
sedangkan SDGs
mengaharuskan
Meningkatnya
persentase anak yang
memiliki akte kelahiran
menjadi 85% maka
perlu upaya tambahan
4 Penegakan keamanan dan ketertiban umum;
5 Memperkuat dan mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh urusan dan aspek pembangunan;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 18
RPJMD 2016-2021 Perubahan
Optimalisasi Penyelenggaraan Penataan Daerah berdasarkan pada Desain Besar Penataan Daerah serta kajian Penataan Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat;
f. Penguatan peran pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
desa.
RPJMD 2016-2021 Perubahan
1 Sinergitas pembangunan desa dan kabupaten;
1 Belum optimalnya
fungsi dan peran
BUMDes (jumlah
BUMDes aktif sampai
dengan 2018 sebanyak
80%)
2 Penguatan administrasi, pelayanan, pembangunan dan keuangan desa;
2 Partisipasi masyarakat
dan kelompok
masyarakat dalam
pembangunan desa
belum optimal (Swadaya
masyarakat dalam
pembangunan desa);
3 pemanfaatan potensi desa sebagai sumber perekonomian masyarakat dan pendapatan desa;
3 Masih kurangnya
kapasitas dan
kapabilitas aparatur
pemerintah desa.
4 Penguatan kelembagaan ekonomi desa;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IV - 19
5 Optimalisasi fungsi dan
peran BUMDesa
6 Pengentasan penduduk miskin
g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
RPJMD 2016-2021 Perubahan
1 Intensifikasi serta ekstensifikasi sumber dan nilai Pendapatan Asli Daerah;
1 Potensi pendapatan asli
daerah belum tergali
dengan optimal (PAD
kurang lebih baru
mencapai 10% dari
APBD)
Draft Rancangan Awal Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 1
BAB V
VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan misi merupakan serangkaian pandangan dan harapan
yang ingin diwujudkan pada kondisi seluruh aspek di kabupaten
Indramayu dimana misi menjadi langkah-langkah yang akan
dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut.
5.1 VISI
Visi dalam RPJMD merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara
langsung pada tahun 2015.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah
‘Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri,
dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah’ (Indramayu
Remaja Tiga) dengan pengertian sebagai berikut :
· Religius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan
memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir
dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang
diyakininya.
· Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil,
bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi
tantangan.
· Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah
dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga
sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi
untuk Daerah.
· Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata
tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 2
dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik
secara fisik maupun non fisik.
· Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten
Indramayu, melalului 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah daerah
(Local Government Sector), sektor swasta (Privat sector) dan
masyarakat (Society) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi
masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya
yang diharapkan akan dapat menaikkan daya saing daerah dan pada
gilirannya akan mampu meningkatkan keunggulan daerah.
Pencapaian taraf kesejahteraan merupakan perwujudan dari penerapan
ajaran agama, ilmu pengetahuan dan kemandirian.
Pemahaman Akronim : “Indramayu Remaja Tiga”, secara substantif
diartikan sebagai kepanjangan dari akronim visi yang telah diuraikan di
atas, yaitu : terwujudnya masyarakat INDRAMAYU yang REligius,
MAju, MAndiri, dan seJAhtera serTa tercIptanya keunGgulan
dAerah (INDRAMAYU REMAJA TIGA)
Selain dari itu, juga mempunyai pemaknaan bahwa pembangunan suatu
masyarakat atau bangsa akan dapat dirasakan manfaatnya apabila
dilaksanakan secara berkesinambungan (sustainable). Dengan alasan,
bahwa target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan secara
bertahap, akan diperoleh capaian hasil pembangunan yang jelas, dengan
perkataan lain, setiap tahapan pembangunan tidak harus dimulai dari
awal lagi, akan tetapi sebagai upaya lanjutan dari yang telah dicapai
sebelumnya. Korelasinya dengan pengertian ini adalah bahwa
berdasarkan dokumen publik Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025, maka periode
pembangunan tahun 2016 – 2020 masuk pada fase pembangunan jangka
menengah yang ketiga, dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dua
puluh tahunan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 3
1. Fase Pembangunan Jangka Menengah Pertama pada periode tahun
2005 – 2010;
2. Fase Pembangunan Jangka Menengah Kedua pada periode tahun
2011 – 2015;
3. Fase Pembangunan Jangka Menengah Ketiga pada periode
tahun 2016 – 2020; dan
4. Fase Pembangunan Jangka Menengah Keempat pada periode tahun
2021– 2025 .
5.2 MISI
Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan cara
memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan. Misi
mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah.
Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai
visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi
yang terkait dengan penataan wilayah, penanganan penduduk dan tata
kelola pemerintahan.
Misi yang kami usung adalah : Sapta Karya Mulih Harja atau
tujuh kebijakan strategis dalam mengelola masyarakat kabupaten
Indramayu yang kaya raya dari sumber daya alamnya,didiami oleh
penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai. Misi ini tidak
secara signifikan merubah dari Misi Sapta Karya Mulih Harja pada
Periode sebelumnya, akan tetapi ada beberapa perubahan sebagai
langkah penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi.
Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran
Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;
2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga
Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 4
3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan
Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;
4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan
Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan
Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;
6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5.3 TUJUAN DAN SASARAN
No. MISI TUJUAN SASARAN DAERAH
1 2 3 4
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berbasis Agama, Iptek dan Budaya Lokal
1.1. Meningkatkan daya saing SDM 1.1.1. Meningkatnya pengamalan kehidupan beragama
1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
1.1.3. Meningkatnya pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian
2.1. Meningkatkan Perekonomian Daerah
2.1.1. Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan
2.1.2. Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian
2.2. Menurunkan Angka Kemiskinan 2.2.1. Tersedianya lapangan kerja baru
2.2.2. Tertanganinya PMKS
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan
3.1. Meningkatkan kualitas dan kecukupan infrastuktur wilayah
3.1.1. Meningkatnya infrastruktur Publik dan Permukiman
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 5
3.1.2. Meningkatnya Ketersediaan Acuan Tata Ruang
3.2. Mengoptimalkan daya dukung lingkungan
3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokal
4.1. Mengoptimalkan potensi unggulan daerah berbasis kearifan lokal
4.1.1 Meningkatkan industri wisata berbasis kearifan lokal
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi
5.1. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan Publik
5.1.1. Terwujudnya pelayanan prima
5.1.2. Terwujudnya birokrasi yang
bersih, akuntabel dan transparan 6. Menguatkan Peran
Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
6.1. Menguatkan peran lembaga kemasyarakatan
6..1.1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
6.2. Menguatkan Kapasitas
Pemerintah Desa 6.2.1 Meningkatnya Fungsi Pemerintah
Desa 7 Meningkatkan
Kemandirian Keuangan Daerah
7.1. Mewujudkan iklim investasi yang baik
7.1.1. Meningkatnya investasi di daerah
7.2. Mengoptimalkan Kapasitas
Keuangan Daerah 7.2.1. Meningkatnya pendapatan asli
daerah
Indikator Tujuan
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1.1.
Meningkatkan daya saing sumber daya manusia 1.1.
Persentase Usia 15 Th. Lulus MDA
1.2. Indeks Kesehatan 1.3. Indeks Pendidikan
2.1. Meningkatkan Perekonomian Daerah 2.1.
Pertumbuhan PRDB
2.2. Menurunkan Angka Kemiskinan 2.2. Angka Kemiskinan
2.3. Indeks Daya Beli
3.1. Meningkatkan kualitas dan kecukupan infrastuktur wilayah 3.1.
Tingkat Kecukupan Infrastruktur
3.2. Mengoptimalkan daya dukung lingkungan 3.2.
Indeks Kualitas Lingkungan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab V - 6
4.1.
Mengoptimalkan potensi unggulan daerah berbasis kearifan lokal 4.1.
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan
5.1.
Meningkatkan Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Publik
5.1.
Indeks Reformasi Birokrasi
6.1. Menguatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan 6.1.
Persentase Lembaga Masyarakat Mandiri
6.2. Meningkatkan Fungsi Pemerintah Desa 6.2.
Persentase Desa Mandiri dan Maju
7.1. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah 7.1.
Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah
7.2. Mewujudkan iklim investasi yang baik 7.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 1
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi dan arah kebijakan sebagai instrumen lebih lanjut agar
penerapan tujuan maupun sasaran dapat dituangkan lebih terarah untuk
menentukan program dan kegiatan dalam penentuan proses perencanaan
berikutnya. Penentuam strategi dan arah kebijakan dirumuskan agar misi
terlaksana efektif. Ada pun arah kebijakan dirumuskan agar pelaksanaan
misi terarah selama tahun 2016-2021.
6.1. Strategi
1). Misi 1
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran
Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal.
Tujuan
1.1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia
Sasaran
1.1.1. Meningkatnya pengamalan kehidupan beragama
Strategi : a. Peningkatan Peran BAZ
b. Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Madrasah
1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Strategi : a. Peningkatan Aksesabilitas dan
Kualitas Pelayanan Kesehatan
b. Optimalisasi Pengelolaan Sumber
Daya Kesehatan.
1.1.3. Meningkatnya pendidikan masyarakat
Strategi : a. Peningkatan Kualitas dan
Aksesibilitas Pendidikan
b. Meningkatkan Minat Baca
Masyarakat.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 2
2). Misi 2
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan
Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan
Pertanian.
Tujuan
2.1. Meningkatkan perekonomian daerah
Sasaran
2.1.1. Meningkatnya produksi sektor industri dan
perdagangan.
Strategi : a. Peningkatan Keberlanjutan
Pembinaan dan Pendampingan
Kepada Pelaku UMKM.
2.1.2. Meningkatnya produksi pertanian.
Strategi : a. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pertanian
b. Peningkatan Nilai Tambah Hasil
Produksi Pertanian
2.2. Menurunkan angka kemiskinan
Sasaran
2.2.1. Tersedianya lapangan kerja baru
Strategi : a. Peningkatan Ketrampilan Masyarakat
Usia Produktif
2.2.2. Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
Strategi : a. Pemberian Dukungan Bagi
Peningkatan Kualitas Hidup PMKS
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 3
3). Misi 3
Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan
Lingkungan Yang Berkelanjutan
Tujuan
3.1. Meningkatkan kualitas dan kecukupan infrastuktur
wilayah
Sasaran
3.1.1. Meningkatnya infrastruktur Publik dan
permukiman.
Strategi : a. Meningkatkan Panjang Jalan Untuk
Koneksitas Pusat-Pusat Ekonomi.
b. Pengembangan dan Normalisasi
Saluran Irigasi
c. Standarisasi dan Pemenuhan
Bangunan Pemerintah.
d. Percepatan Penanganan Kawasan
Kumuh.
3.1.2. Meningkatnya ketersediaan acuan tata ruang
Strategi : a. Percepatan Penyusunan RDTR
3.2. Mengoptimalkan daya dukung lingkungan
Sasaran
3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Strategi : a. Pengurangan Pencemaran
Lingkungan
b. Perluasan Area Konservasi Hutan
Mangrove.
4). Misi 4
Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan
daerah yang berbasis kearifan lokal
Tujuan
4.1. Mengoptimalkan potensi unggulan daerah berbasis
kearifan lokal
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 4
Sasaran
4.1.1. Meningkatnya industri wisata berbasis kearifan
lokal.
Strategi : a. Penggalian Potensi Wisata Lokal
5). Misi 5 Mengembangkan Reformasi Birokrasi. Tujuan 5.1. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan
Publik Sasaran 5.1.1. Terwujudnya pelayanan prima
Strategi : a. Akselerasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Non Infrasruktur.
5.1.2. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan.
Strategi : a. Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Dearah.
b. Penguatan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
6). Misi 6 Menguatkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan 6.1. Menguatkan peran lembaga kemasyarakatan
Sasaran 6.1.1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan. Strategi : a. Peningkatan Kemitraan Pemerintah
Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan desa
6.2. Menguatkan kapasitas pemerintah desa Sasaran 6.2.1. Meningkatnya fungsi pemerintah desa Strategi : a. Penguatan Sistem Informasi dan
Manajemen Pemerintah Desa.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 5
7). Misi 7 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Tujuan 7.1. Mewujudkan iklim investasi yang baik
Sasaran 7.1.1. Meningkatnya investasi di daerah. Strategi : a. Meningkatkan Kepastian Informasi
Proses Perijinan. b. Meningkatkan Aksesibilitas Informasi
potensi investasi 7.2. Mengoptimalkan Kapasitas Keuangan Daerah
Sasaran 7.2.1. Meningkatnya pendapatan asli daerah Strategi : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan asli daerah.
6.2. Arah Kebijakan
Guna mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 serta memberikan dukungan bagi pencapaian RPJMN tahun 2015 – 2019 serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan mengenai arah pembangunan di Kabupaten Indramayu. Pembagunan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJP 2005 – 2025 adalah memantapkan prestasi pembangunan yang telah dicapai pada RPJMD Tahun 2011 – 2015 dengan difokuskan pada pemantapan infrastruktur di berbagai bidang, pengimplementasian pengamalan kehiduan beragama serta peningkatan nilai tambah hasil produksi.
Dengan adanya arahan kebijakan pembangunan pemerintah daerah dapat menentukan tahapan dan waktu pelaksanaan program pembangunan daerah. Arah kebijakan juga dimanfaatkan sebagai panduan untuk mementukan penganggaran program pembangunan daerah pada setiap tahun. Arah kebijakan ini disusun menurut misi pembangunan daerah sebagai berikut.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 6
Pembangunan pada periode 2016 – 2021, sesuai dengan RPJP 2005 – 2025, diarahkan pada : 1. Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman
serta pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat a. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam mendorong
penerapan nilai-nilai agama di masyarakat. b. Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga sosial
keagamaan dan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan a. Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan b. Pengembangan pelayanan kesehatan rawat inap di
Puskesmas. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan
lokal a. Manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien b. Pengembangan sistem pendidikan yang mengedepankan
kedisplinan, produktivitas, moral dan ahlak. 4. Meningkatkan perekonomian rakyat
a. Peningkatan nilai tambah pada disemua sektor terutama pada sektor yang dapat mendorong keunggulan daerah.
b. Penggunaan pestisida dan pupuk yang rasional c. Kemitraan pelatihan ketrampilan bagu kelompok usia
produktif. d. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan
kelompok rentan. 5. Pemantapan Infrastruktur
a. Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi b. Pengembangan infrastruktur pengairan c. Peningatan pemerataan fasilitas kesehatan d. Peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan e. Pengembangan infrastruktur permukiman f. Pengembangan infrastruktur perdesaan g. Pemanfaatan ruang yang bersinergi dengan lingkungan h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan. i. Pengembangan konservasi sumber daya alam
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 7
6. Meningkatkan kemampuan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah
7. Penguatan fungsi pemerintah a. Optimaliasi kinerja perangkat daerah
8. Penguatan lembaga masyarakat a. Memperkuat kerjasama lembaga, masyarakat dan pemerintah
desa. 9. Pembangunan aspek keuangan daerah
a. Peningkatan daya guna kekayaan dan asset daerah. b. Optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah
6.3. Program Pembangunan daerah Program pembangunan daerah merupakan program lintas perangkat daerah adalah sekumpulan rencana program terpadu perangkat daerah yang untuk menjawab sasaran strategis daerah. Program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016 – 2021adalah sebagai berikut. 1) Misi 1
Meningkatkan sumber daya manusia berbasis agama, iptek dan budaya lokal Misi ini dijabarkan menjadi tiga sasaran dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1.1. Sasaran Meningkatnya Pengamalan Kehidupan Beragama
dengan indikator : a. Persentase Kenaikan Pembayar Zakat
Untuk menjawab indikator ini, program pembangunan daerah yang dirumuskan adalah : - Program Peningkatan Peran Lembaga Sosial
Keagamaan. Program ini difokuskan pelaksanaannya pada tahun 2020 dan 2021.
b. Persentase Lulusan MDA Program pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mengampu indikator ini adalah :
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 8
- Program Peningkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan. Program ini fokus pelaksanaannya direncanakan pada tahun 2016 s.d. 2021.
1.2. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator untuk sasaran ini adalah : a. Angka Harapan Hidup
Untuk menjawab indikator ini, program pembangunan daerah yang dirumuskan adalah : - Program Penurunan AKI dan AKB - Program Peningkatan Gizi Masyarakat.
Program penurunan AKI dan AKB difokuskan pelaksanaannya pada tahun 2016 s.d. 2021. Adapun fokus pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat direncanakan pada tahun 2019 s.d. 2021.
1.3. Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah: a. Rata-Rata Lama Sekolah. b. Harapan Lama Sekolah.
Indikator ini diampu melalui program pembangunan daerah berupa : - Program Wajib Belajar 9 Tahun Fokus pelaksanaan program pada tahun 2016 s.d. 2021 Program pembangunan daerah yang dirumuskan untuk indikator harapan lama sekolah adalah :
Secara terinci, arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan misi pertama adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 9
Meningkatnya Derajat Kesehatan
MasyarakatPersentase Kenaikan
Pembayar Zakat
Persentase Lulusan MDA
Umur Harapan Hidup Rata-Rata Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah
2016
Program Peingkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
Program Penurunan AKI dan AKB
Program Rintisan Wajib Belajar 9 Tahun
Program Peningkatan akses pendidikan
2017
Program Peingkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
Program Penurunan AKI dan AKB
Program Rintisan Wajib Belajar 9 Tahun
Program Peningkatan akses pendidikan
2018
Program Peingkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
Program Penurunan AKI dan AKB
Program Rintisan Wajib Belajar 9 Tahun
Program Peningkatan akses pendidikan
2019
Program Peingkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
Program Penurunan AKI dan AKB
Program Rintisan Wajib Belajar 9 Tahun
Program Peningkatan akses pendidikan
2020
Program Peningkatan Peran Lembaga Sosial Keagamaan
Program Peingkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
Program Penurunan AKI dan AKB
Program Rintisan Wajib Belajar 9 Tahun
Program Peningkatan akses pendidikan
2021
Program Peningkatan Peran Lembaga Sosial Keagamaan
Program Peingkatan Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
Program Penurunan AKI dan AKB
Program Rintisan Wajib Belajar 9 Tahun
Program Peningkatan akses pendidikan
MISIMeningkatkan sumber daya manusia berbasis agama, iptek dan budaya lokal
Tahun Prioritas
Pembangunan
SASARANMeningkatnya pengamalan kehidupan
beragamaMeningkatnya pendidikan Masyarakat
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel. 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 1.
2) Misi 2
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan
Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan
Pertanian
Misi ini dijabarkan menjadi empat sasaran dengan arah
kebijakan sebagai berikut :
2.1. Sasaran Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan
Perdagangan
Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah:
a. Pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan
Untuk menjawab indikator ini, program pembangunan
daerah yang dirumuskan adalah :
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 10
- Program Pembinaan dan Pengembangan UMKM)
Program ini dirancanakan untuk difokuskan pada
tahun 2021.
2.2. Meningkatnya Produksi Pertanian
Indikator yang ditetapkan adalah :
a. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
Program pembangunan daerah yang diampu untuk
mewujudkan indikator tersebut adalah :
- Program Peningkatan Produksi Pertanian.
Fokus program ini pada pembangunan daerah
direncanakan pada tahun 2019 s.d. 2021.
2.3. Tersedianya lapangan kerja baru
Indikator sasaran adalah :
a. Tingkat Pengangguran Terbuka
Program Pembangunan daerah untuk indikator ini
adalah :
- Program Peningkatan kesempatan kerja
Program ini akan difokuskan selama periode 2016 s.d.
2021.
2.4. Tertanganinya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial)
Sebagai indikator sasaran adalah :
a. Persentase PMKS Sesuai SPM Yang Ditangani.
Program pembangunan daerah yang ditetapkan adalah :
- Program Perlindungan Masyarakat Rentan
Program ini direncanakan untuk difokuskan pada tahun
2016 s.d. 2021.
Berikut adalah matrik arah kebijakan misi “Meningkatkan
Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan lembaga Ekonomi
Kerakyatan Serta keserasian Industri dan Pertanian.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 11
Meningkatnya Cakupan
Pemasaran UMKM
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Di Daerah
Tersedianya lapangan kerja
baru
Tertanganinya PMKS
Meningkatkan Kualitas Produk
UMKM
Jumlah Produksi Padi
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Persentase PMKS Sesuai SPM Yang
Ditangani
2016
Program Perluasan kesempatan kerja
Program Perlindungan Masyarakat Rentan
2017
Program Perluasan kesempatan kerja
Program Perlindungan Masyarakat Rentan
2018
Program Perluasan kesempatan kerja
Program Perlindungan Masyarakat Rentan
2019
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Program Perluasan kesempatan kerja
Program Perlindungan Masyarakat Rentan
2020
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Program Perluasan kesempatan kerja
Program Perlindungan Masyarakat Rentan
2021
Standarisasi Produk Unggulan
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Program Perluasan kesempatan kerja
Program Perlindungan Masyarakat Rentan
MISI
Tahun Prioritas
Pembangunan
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian
Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 2.
3) Misi 3
Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Pada misi ke 3 ini terdapat tiga sasaran strategis dengan arah kebijakan sebagai berikut : 3.1. Meningkatnya infrastruktur jalan, sumber daya air,
Permukiman dan Perhubungan a. Kualitas Jalan dan Jembatan Kondisi Baik
Program pembangunan daerah yang dirumuskan adalah: - Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 12
Program ini direncanakan untuk selalu difokuskan selama periode 2016 s.d. 2021.
b. Persentase cakupan layanan air baku untuk pertanian Program pembangunan daerah untuk mencapai indikator ini adalah : - Program Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air. Program ini direncanakan untuk selalu difokuskan pada tahun 2016 s.d. 2021.
c. Persentase Jumlah gedung pemerintahan dan fasilitas publik lainnya Program pebangunan daerah yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah : - Program Pembangunan Infrastruktur pendukung
kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Fokus pelaksanaan program ini berada pada tahun 2018 s.d. 2021.
d. Berkurangnya Kawasan permukiman Kumuh Program pembangunan yang ditetapkan adalah : - Program Penataan Kawasan Permukiman.
Rencana focus pelaksanaan berada pada tahun 2020 s.d. 2021.
3.2 Meningkatnya ketersediaan Acuan Tata Ruang a. Persentase ketersediaan dokumen tata ruang
Program Pembangunan yang ditetapkan adalah : Program Tata Ruang.
Program ini direncanakan untuk selalu difokuskan selama periode 2019 s.d. 2021.
3.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan
Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan yaitu : Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Program ini direncanakan untuk selalu difokuskan selama periode 2016 s.d. 2021.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 13
Matrik arah kebijakan pembangunan daerah misi “Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan” adalah sebagaimana terdapat pada table berikut.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 14
Meningkatnya ketersediaan acuan tata
ruang
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan Kondisi Baik
Persentase cakupan
layanan air baku untuk pertanian
Persentase Jumlah gedung pemerintahan dan fasilitas
publik lainnya
Berkurangnya Kawasan
permukiman Kumuh
Cakupan akses perhubungan antar wilayah
Persentase Ketersediaan dokumen tata
ruang
Indeks Kualitas Lingkungan
2016
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2017
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air
Program Pengendalian Pencemaran dan Kersuakan Lingkungan
2018
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air
Program Pembangunan Infrastruktur pendukung kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Program Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Kersuakan Lingkungan
2019
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air
Program Pembangunan Infrastruktur pendukung kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Program Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
Program Tata Ruang
Program Pengendalian Pencemaran dan Kersuakan Lingkungan
2020
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air
Program Pembangunan Infrastruktur pendukung kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Program Penataan Kawasan Permukiman
Program Tata Ruang
Program Pengendalian Pencemaran dan Kersuakan Lingkungan
2021
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya air
Program Pembangunan Infrastruktur pendukung kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Program Penataan Kawasan Permukiman
Program Pengendalian Pencemaran dan Kersuakan Lingkungan
Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI
Tahun Prioritas Pembangunan
Meningkatnya infrastruktur jalan, sumber daya air, Permukiman dan Perhubungan
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Tabel 6.3.
Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 3.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 15
Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokalMeningkatnya industri wisata berbasis kearifan lokal
Jumlah wisatawan
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
2016
2017
2018
2019
2020Program Pengembangan Destinasi Wisata
2021Program Pengembangan Destinasi Wisata
MISI
Tahun Prioritas Pembangunan
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
4) Misi 4
Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan
keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokal
Sasaran strategis untuk mewujudkan misi ini adalah :
4.1. Meningkatnya industri wisata berbasis kearifan lokal
Indikator yang ditetapkan untuk indikator ini adalah :
a. Pertumbuhan Jumlah wisatawan
Dalam upaya untuk mewujudkan indikator ini,
program pembangunan daerah yang dirumuskan
adalah :
- Program Pengembangan Destinasi Wisata.
Pelaksanaan program ini direncanakan difokuskan
pada tahun 2020 s.d. 2021.
Tabel arah kebijakan pembangunan daerah pada misi keempat ini
adalah sebagai berikut.
Tabel 6.4. Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 4
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 16
5) Misi 5
Mengembangkan Reformasi Birokrasi
Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan misi
tersebut adalah :
5.1. Terwujudnya Pelayanan Prima
Adapun yang menjadi indikator sasaran adalah :
a. Institusi pelayanan publik dengan nilai IKM >88,3
Program yang diampu untuk mencapai indicator
sasaran ini adalah :
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Pelaksanaan program ini direncanakan difokuskan pada
tahun 2020 s.d. 2021.
5.2. Terwujudnya Birokrasi yang bersih, Akuntabel dan
Transparan.
Adapun yang menjadi indikator sasaran adalah :
a. Nilai AKIP
Program pembangunan daerah yang dirumuskan
untuk mencapai indikator adalah :
- Program Penguatan Kinerja Perangkat Daerah.
Periode fokus pelaksanaan program ini berada
pada tahun 2016 s.d. 2021.
Arah kebijakan pembangunan daerah untuk misi
“Mengembangkan Reformasi Birokrasi”secara lebih terinci
terdapat pada tabel berikut.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 17
Institusi Pelayanan Publik Dengan Nilai IKM > 88,3
Nilai AKIP
2016
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
2017
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
2018
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
2019
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
2020
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
2021
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
Tahun Prioritas
Pembangunan
MISI Mengembangkan Reformasi Birokrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan PublikSASARAN
INDIKATOR SASARAN
Tabel 6.5. Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 5.
Keterangan: Cek matriks OK
6) Misi 6
Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat
Untuk mencapai misi ini, sasaran strategis yang ditetapkan
adalah :
6.1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan
Indikator yang ditetapkan pada sasaran ini adalah :
a. Persentase Lembaga-lembaga Masyarakat Mandiri
Program pembangunan daerah untuk mencapai
indikator sasaran ini adalah :
- Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat
Program ini direncanakan untuk difokuskan pada
tahun 2017 s.d. 2020
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 18
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
Meningkatnya Fungsi Pemerintah Desa
Persentase Lembaga-lembaga Masyarakat Mandiri
Persentase Desa Mandiri dan Maju Berdasarkan IDM
2016
2017Program Pengembangan Kapsitas Kelembagaan Masyarakat
2018Program Pengembangan Kapsitas Kelembagaan Masyarakat
2019Program Pengembangan Kapsitas Kelembagaan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
2020Program Pengembangan Kapsitas Kelembagaan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
2021
MISI
Tahun Prioritas
Pembangunan
Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
6.2. Meningkatnya Fungsi Pemerintah Desa (belum tercantum
di bab IV, belum ada strategi)
Indikator yang ditetapkan pada sasaran ini adalah :
a. Persentase Desa Mandiri dan Maju Berdasarkan IDM
Program pembangunan daerah untuk mencapai
indikator sasaran ini adalah :
- Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
Fokus pelaksanaan untuk program ini direncanakan
berada pada tahun 2019 s.d. 2020
Matrik arah kebijakan Program Pembangunan daerah adalah
sebagaima terdapat pada tabel berikut.
Tabel 6.6. Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 6.
Keterangan Cek matrik
7) Misi 7
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 19
Meningkatnya investasi di daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah
Persentasi Kenaikan investasi daerah
Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah
2016Program Peningkatan Pendapatan Daerah
2017Program Peningkatan Pendapatan Daerah
2018Program Peningkatan Pendapatan Daerah
2019Program Peningkatan Pendapatan Daerah
2020Program Peningkatan Daya Tarik Investasi
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
2021Program Peningkatan Daya Tarik Investasi
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
MISI
Tahun Prioritas
Pembangunan
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan misi ini
adalah :
7.1. Meningkatnya Investasi di Daerah Sebagai indikator dari sasaran ini adalah : a. Persentasi Kenaikan investasi Daerah
Program daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan indikator sasaran ini adalah : - Program Peningka Daya Tarik Investasi
Program pembangunan daerah ini difokuskan untuk pelaksanaannya pada tahun 2020 s.d. 2021
7.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah : a. Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah
Adapun Program Pembangunan Daerah yang dirumuskan untuk mengampu sasaran ini adalah : - Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Program Pembangunan Daerah ini direncanakan untuk difokuskan pada setiap tahun, yakni tahun 2016 s.d. 2021.
Berikut ini adalah matrik arah pembangunan daerah kabupaten indramayu.
Tabel 6.7. Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Misi 6.
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VI - 20
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VII - 1
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman
pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Untuk itu pelaksanaan kegiatan yang
merupakan penjabaran dari setiap Program Perangkat Daerah perlu
dukungan pendanaan. Dasar penentuan alokasi dana indikatif
berdasarkan pada priotas daerah yang tercantum dalam arah kebijakan
tiap tahunnya.
Alokasi kemampuan Keuangan daerah dengan dasar peraturan
perundangan dan realisasi pendapatan daerah perlu di estimasi sebagai
bahan pertimbangan alokasi belanja. Realisasi Keuangan daerah
sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebagai dasar estimasi alokasi
dana indikatif sampai dengan tahun 2021.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VII - 2
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 KABUPATEN INDRAMAYU
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 KAPASITAS RIIL KEUANGAN 1.542.556.480.160
1.604.413.623.438
1.420.418.622.000
1.215.485.699.200,00
1.309.092.102.200,56
1.397.856.919.631,71
2 C. Belanja
3.218.207.580.032
3.304.474.156.184
3.148.800.595.000
2.801.634.163.200
2.917.169.486.456
3.032.598.131.208
2,1 1. Belanja Tidak Langsung
1.675.651.099.872
1.700.060.532.746
1.728.381.973.000
1.586.148.464.000
1.608.077.384.256
1.634.741.211.577
2.1.1 a. Belanja Pegawai
1.282.853.061.411,00
1.206.778.690.883,00
1.193.023.899.000
1.075.225.190.000
1.085.225.190.000
1.100.225.100.000
2.1.2 b. Belanja Bunga
-
-
-
-
-
-
2.1.3 c. Belanja Subsidi
-
-
-
-
-
-
2.1.4 d. Belanja Hibah
15.830.661.729,0
41.839.063.000,0
49.434.800.000,0
25.000.000.000
35.000.000.000
45.000.000.000
2.1.5 e. Belanja Bantuan Sosial
-
32.300.000,00
-
-
-
-
2.1.6 f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab dan Desa
-
10.916.390.263
12.510.644.000
12.510.644.000
14.439.564.256
16.103.481.577
2.1.7 g. Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab dan Desa
970.893.000
440.494.088.600
472.412.630.000
472.412.630.000
472.412.630.000
472.412.630.000
2.1.8 h. Belanja Tak Terduga
-
-
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2,2 2. Belanja Langsung
1.542.556.480.160
1.604.413.623.438,00
1.420.418.622.000,00
1.215.485.699.200,00
1.309.092.102.200,56
1.397.856.919.631,71
2.2.1 a. Belanja Pegawai
71.051.546.000,00
103.509.994.061,00
73.320.917.314,47
62.742.437.382,63
67.574.327.945,18
72.156.299.582,63
2.2.2 b. Belanja Barang dan Jasa
533.661.144.083
724.813.470.929,00
721.103.819.223,99
617.065.537.109,85
664.586.692.959,30
709.649.921.412,47
2.2.3 c. Belanja Modal
937.843.790.077
776.090.158.448,00
625.993.885.461,54
535.677.724.707,52
576.931.081.296,08
616.050.698.636,62
3 Pembiayaan
137.665.864.549,00
38.167.170.894,00
108.034.436.508,43
92.447.614.078,89
99.567.145.493,87
106.318.434.785,93
3,1 Penerimaan Pembiayaan
154.665.864.549,00
50.167.170.894,00
-
-
-
-
3,2 Pengeluaran Pembiayaan
17.000.000.000,00
12.000.000.000,00
25.000.000.000,00
17.000.000.000,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VII- 3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN INDRAMAYU
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 1
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Indikator kinerja daerah memberikan gambaran ukuran
keberhasilan visi dan misi kepala daerah yang menjadi target capaian
hasil pembangunan didaerah pada akhir periode masa jabatan bupati dan
wakil bupati kabupaten Indramayu. Pencantuman indikator kinerja
daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
serta fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai peraturan
perundangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Indramayu
tahun 2016-2021 dalam bab ini disajikan dalam tabel Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan pengelompokan
berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah dan tiga target
indikator berdasarkan : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek
Pelayanan Umum, (3) Aspek Daya Saing Daerah.
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 2
Tabel 17. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Indramayu Dalam (juta)
Nomor Indikator Kinerja Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja Pada Akhir
periode RPJMD (2021)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Persentase Kenaikan Pembayar Zakat Persen (%) 5 500 5 500 5
2. Persentase Usia 15 Tahun Lulus MDA Persen (%) 100 14.000 100 14.000 100 14.000 100 14.000 100 14.200 100 14.200 100
3. Angka Harapan Hidup Tahun 68,7 69,08 69,47 69,87 70,28 400.000 70,87 450.000 70,87
4. Prosentase Balita Stunting Persen - - - - - - - - 21 20
5. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 6,75 7,20 7,65 8,1 8,55 9 9
6. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,59 13,07 11,55 14,03 14,52 15,00 15,00
7. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan Tanpa Migas Persen (%) 8 15
8. Pertumbuhan Sektor Pertanian Persen (%) 7 7 7
9. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen (%) 8 8 8
10. Persentase PMKS Sesuai SPM Yang Ditangani Persen (%) 100 100 100 100 100 100 100
11. Kualitas Jalan dan Jembatan Kondisi Baik Persen 68
242.671,
00 68,50
266.674,
00 68,8
252.104,
00 68,80
265.48
0,00 68,95
290.20
6,00
70,00
293.54
0,00
70,00
1.610.675,00
12. Cakupan Layanan air baku untuk pertanian Ha 169 154.409 169,92
3 185.291 180,723 222.349 192,223 266.819
205,591
320.183 206 320.18
3 205,60
1
1.469.234
13. Berkurangnya Kawasan permukiman Kumuh Ha 0 300 324,57
ha 4050 321,37 8000 318,17 8000 312,97 13000 307,77 13000
14. Persentase Ketersediaan dokumen tata ruang Persen 10% 12% 14% 14%
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 3
Nomor Indikator Kinerja Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja Pada Akhir
periode RPJMD (2021)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15. Indeks Kualitas Lingkungan Point 45,10 2.136,82 49,61 3.843,55 54,57 3.110 60,03 3.380 66,03 4.090 66,03 4.240 66,03 20.800
16. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Orang/Persen (%)
550.000 205
605.00
0 630
665.500
700
732.050
700
805.25
5
900
886.00
0/5
1.000
4.243.805 4.135
17. Institusi Pelayanan Publik Dengan Nilai IKM > 88,3 Indeks 65 76 80 83 85 90 90
18. Nilai LAKIP Nilai A A A
19. Presentase Lembaga Masyarakat Mandiri Persen (%) 15 20 20
20. Presentase Desa Mandiri Maju Persen (%) 20 30 30
21. Proporsi PAD Terhadap Anggaran Daerah Persen (%) 12 14 16 17 13,32 13,6 14
22. Presentase Kenaikan investasi daerah Persen (%)
143.000
230
157.00
0
1.005
180.000
1.415
216.000
1.380 7%
639 8% 639
1.265.000
5.308
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 4
Tabel 18. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Indramayu
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas
Juta Rupiah 56.706.182,91 57.527.211,12 20.143.808,03 20.959.632,26 21.808.497,37 22.691.741,51 22.691.741,51
2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas
Juta Rupiah 26.242.546,32 27.090.783,69 12.400.684,26 13.144.725,32 13.933.408,84 14.769.413,37 14.769.413,37
3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas
Juta Rupiah 66.442.137,76 69.824.006,34 79.629.618,98 84.009.248,03 88.629.756,67 93.504.393,29 93.504.393,29
4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas
Juta Rupiah 36.557.465,11 38.887.138,37 39.177.509,83 41.332.272,87 43.605.547,88 46.003.853,01 46.003.853,01
5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Rupiah 39.064.882,28 39.887.124,17 47.016.579,20 49.602.491,06 52.330.628,06 55.208.812,61 55.208.812,61
6 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga BerlakuTanpa Migas Rupiah 21.494.086,72 22.214.367,20 23.185.904,65 24.461.129,41 25.806.491,53 27.225.848,56 27.225.848,56
7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas
Rupiah 33.340.594,31 32.862.551,62 33.752.551 33.862.551,62 34.662.421 34.862.671 35.552.452
8 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas Rupiah 15.429.394,92 15.475.672,47 15.568.692 16.072.672,47 16.182.872 16.352.642 16.572.973
10 Pertumbuhan PDRB Persen 0,08 1,45 4-5,5 4-5,5 4-5,5 4-5,5 4-5,5
11 Indeks Gini Poin 0,26 N/a 0,28-0,24 0,28-0,24 0,28-0,24 0,28-0,24 0,28-0,24
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 5
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 64,78 65,58 69,922 71,776 73,63 75,484 75,484
2 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,2 12,21 11,55 14,03 14,53 15 15
3 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 5,56 5,56 7,65 8,1 8,55 9 9
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Persen 99,01 98,42 99,99 99,99 100 100 100
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs Persen 74,90 75,60 88,21
92,00
96,00 100 100
6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Persen 56,69 55,02 76,42 87,28 88,14
89,00
89,00
7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Persen NA 108,85 119,71 120,61 121,51 122,41 122,41
8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Persen NA 86 92,48 94,48 98,48 101,48 101,48
9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Persen NA 55,02 94,68 95,45 96,22 96,99 96,99
10 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Persen 100% 100% 100% 100% 100%
11 Angka Harapan Hidup Tahun 70,72 70.86 69,08 69,47 69,87 70,28 70,28
12 Angka Kemiskinan Jiwa 253.120 237.000 225.150
213.893
203.198
193.038
193.038
13 Tingkat Kemiskinan Persen 13,95 13,67 11,77 11,77 10,57 9,97 9,97
14 Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 1,69 2,34 1,65 1,55
1,50
1,45
1,45
15 Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 0,37 0,66 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 6
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
17 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Rupiah 397.196 413.857 444,353 466,97 490,738 515,716 515,716
18 Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Persen N/A 91,36 59,27 59,52 59,77 60,02 60,02
19 Tingkat Pengangguran Persen N/A 8,64 7,76 7,51 7,26 7,01 7,01
20 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,59 13,07 11,55 14,03 14,53 15 15
21 Angka Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 6,75 7,20 7,65 8,1 8,55 9 9
22 Angka Harapan Hidup Tahun 68,33 68,7 69,08 69,47 69,87 70,28 70,28
23 Tingkat Pengangguran Persen 8,01 7,91 7,76 7,51 7,26 7,01 7,01
24 Persentase Kenaikan Pembayar Zakat Persen 5 5 5
25 Persentase Lulusan MDA Persen 100 100 100
26 Indeks Kualitas Lingkungan poin 45,10 49,61 54,57 60,03 66,03 66,03 66,03
27 Persentase Lembaga-lembaga Masyarakat Mandiri Persen 15 20 20
28 Persentase Desa Mandiri dan Maju Berdasarkan IDM Persen 0,750 0,850 1,150 1,100 1,350 1,350 1,350
ASPEK PELAYANAN UMUM
A Urusan Wajib Pelayanan Dasar
I Pendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 7-12 Tahun Persen 100 99,67 100 100 100 100 100
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 7
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
2. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 13-15 Tahun
Persen 92 92,04 95,88 97,95 100 100 100
3. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 16-18 Tahun
Persen 64,58 64,30 80,18 84,98 94,78 100 100
II Kesehatan
1. Jumlah Kematian Ibu Kasus 52 45 47 43 40 36 36
2. Jumlah Kematian Bayi Kasus 240 230 237 229 219 213 213
3. Rasio Dokter Umum Per 100 ribu Penduduk Orang 1: 1: 60 70 80 95 95
Rasio Dokter Gigi Per 100 ribu Penduduk Orang 30 37 42 49 49
4. Rasio Bidan Per 100 ribu Penduduk Orang 570 587 604 621 640
Rasio Perawat Per 100 ribu Penduduk Orang 480 493 506 518 529
Rasio Puskesmas Per 100 ribu Penduduk Unit 50 51 52 52 52
III Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 Rumah Tangga yang menggunakan air bersih/air minum
Persen 82,60 88,61 90.33 91.45 92,57 93,69 93,69
2 Rumah Tangga Bersanitasi Persen NA 72,67 74,45 76,60 78,20 80,50 80,50
3 Berkurangnya Kawasan permukiman Kumuh
Kawasan 0 1 1 1 2 3
3
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 8
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
IV Tenaga Kerja
1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Persen N/A 62,02 59,02 59,27 59,52 59,77 60,02
V Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensip
Persen 100 100 100 100 100 100 100
2. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun
Persen 5 11 10 9 8 8
3 Persentase PMKS Sesuai SPM Yang Ditangani
Persen 100 100 100
VI Penanaman Modal
1. Jumlah Pelaku Investasi
a. PMA Unit 2 2 2 2 9
b. PMDN/BUMN Unit 40 43 44 47 243
2. Nilai Investasi 8.500.000.000.000
9.000.000.000.000
ASPEK DAYA SAING DAERAH
A Perekonomian Daerah
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 9
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 0,08 1,45 9,56 8,90 8,24 6,5 6,5
2. Laju Inflasi Persen 1,87 4,36 3,82 2,89 1,95 3,00 3
3. Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Juta Rupiah 13.125.481,01 13.400.638,63
8.707.580
8.952.215
9.399.826
9.869.817
9.869.817
4. Produktivitas Pertambangan dan Penggalian Non Migas Juta Rupiah 4.867.340,53 4.932.906
3.206
3.331
3.455
3.628
3.628
5. Produktivitas Industri Pengolahan Non Migas Juta Rupiah 3.796.435,35 4.077.201,62
3.014.546
3.119.233
2.223.919
2.335.115
2.335.115
6. Produktivitas Pengadaan Listrik dan Gas Juta Rupiah 34.880,38 40.798,11
27.868
28.874
29.880
31.374
31.374
7. Produktivitas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Juta Rupiah 63.281,62 74.984,67 47.335
49.725
52.169
54.778
54.778
8. Produktivitas Konstruksi Juta Rupiah 3.717.648,39 4.192.757,67 2.828.616
2.944.975
3.061.334
3.214.401
3.214.401
9. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Juta Rupiah 7.478.490,29 7.892.112,04 6.406.175
6.678.384
6.950.592
7.298.122
7.298.122
10. Produktivitas Transportasi dan Pergudangan Juta Rupiah 1.988.866,54 2.171.393,42
1.429.802
1.489.590
1.549.379
1.626.848
1.626.848
11. Produktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Juta Rupiah 1.095.580,43 1.233.229,31 826.959
858.729
890.473
934.996
934.996
12. Produktivitas Informasi dan Komunikasi Juta Rupiah 402.896,02 458.678,56 408.916 428.075 447.233 469.595 469.595
13. Produktivitas Jasa Keuangan dan Asuransi Juta Rupiah 811.237,58 907.266,71
637.798
665.333
692.869
727.512
727.512
14. Produktivitas Real Estate Juta Rupiah 312.719,048 346.896,27 252.548
260.913
269.279
282.743
282.743
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 10
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
15. Produktivitas Jasa Perusahaan Juta Rupiah 155.729,89 171.535,23
126.083
192.955
133.908
140.603
140.603
16. Produktivitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Juta Rupiah 1.562.339,20 1.638.107,65 1.155.397
1.180.293
1.205.189
1.265.448
1.265.448
17. Produktivitas Jasa Pendidikan Juta Rupiah 1.390.540,64 1.587.284,91
1.115.106
1.173.492
1.231.888
1.293.482
1.293.482
18. Produktivitas Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Juta Rupiah 329.407,713 368.400,72 237.938
246.197
254.457
267.180
267.180
19. Produktivitas Jasa Lainnya Juta Rupiah 287.741,88 321692,485211396
227.369
234.821
242.254
254.367
254.367
20. Jumlah Koperasi Unit 320 330 335 340 345 350 350
B Infrastruktur
1. Panjang Jalan Kabupaten Km 817,163 822,106 822,106
822,106
822,106
822,106
822,106
2. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat Persen NA 6,9 1,97 1,82 1,67 1,52
1,52
3. Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan Persen NA 16,48 29,38 29,38 29,38 28,48
28,48
4. Panjang Jalan Kondisi Baik Persen NA 62,82 68,65 68,80 68,95
70,00
70,00
C Sumber Daya Alam
1. Produksi Padi Ton 1.800.443,53 1.416.426,33 1,843,688,15 1,935,872,57 2,032,666,20 2,134,299,51 2,134,299,51
2. Produksi Ikan Laut Ton 63.645,67 147.684,51 148,710,83 153,172,16 157,767,32 162,500,34 162,500,34
3. Nilai Produksi Ikan Laut Rupiah - - 2,692,122,58 2,772,875,90 2,856,062,18 2,941,744,04 2,291,744,04
4. Produksi Daging Sapi Kg 2.591.500 2.605.710 2,845,634 2,931,003 3,018,934 3,109,502 3,109,502
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab VIII - 11
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
5. Produksi Daging Kambing Kg 145.650 151.660 157,163 161,878 166,734 171,736 171,736
6. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Kg 22.505.170 34.311.370 35,012,234 37,582,694 39,170,175 41,775,280 41,775,280
7. Produksi Daging Ayam Kampung/Buras Kg 753.400 776.390 710,19 731,496 753,441 776,044 776,044
8. Produksi Telur Ayam Kampung Kg 782620 815530 828,792 853,656 879,265 905,643 905,643
D Sumber Daya Manusia
1. Jumlah Angkatan Kerja Orang N/A 816.531 36,000
36,500
37,000
37,500
38,000
2. Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja Orang N/A 746.020
21,500
22,000
22,500
23,000
23,5000
3. Lulusan S1/S2/S3 Persen N/A N/A 1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
4. Angka Kecukupan Energi Kkal/Kapita/Hari N/A 2.150 3,261,9 2,983,9 2,706,0 2,428,0 2,428,0
Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IX - 1
BAB IX
PENUTUP
RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 merupakan
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis
(Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan penganggaran.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan
pemanfaatan dokumen RPJMD ini adalah sebagai berikut :
1. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu dan masyarakat,
berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan
sebaik-baiknya sesuai peraturan perundangan;
2. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah
diwajibkan untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Indramayu 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan
kekuatan daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu berkewajiban untuk
menyusun rencana strategis yang memuat visi dan misi daerah, tujuan
dan sasaran daerah maupun SKPD, strategi dan kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang
disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-
2021 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Indramayu.
4. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 perlu
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Indramayu agar terwujud keselarasan dan kesinambungan
pembangunan daerah.
5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021
dilakukan setiap tahun terhadap indikator kinerja daerah yang
tercantum dalam dokumen ini dengan data yang diperoleh dari lembaga
Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 Bab IX - 2
resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten
Indramayu.
Demikian kami tetapkan dokumen lampiran ini sebagai bagian dari
Perda Perubahan RPJMD 2016-2021.
top related