program pengawasan ungulan itjen kemenhub
Post on 23-Jan-2018
72 Views
Preview:
TRANSCRIPT
INSPEKTUR & REKAN-REKAN BASARNAS By: Maizar Radjin
Inspektorat Jenderal harus bertindak secara Profesional,
menjaga Integritas dan mengemban Amanah dalam menjamin
kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan
TRI MATRAAMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014
Mantap, Mantap, Mantap Dan Tuntas
• Bekerja dengan seMANgat
• Mempunyai fisik yang TAngguh
• Mampu menjadi Panutan
• Senantiasa berkarja sampai Tuntas
2
konsultan
katalis
penjamin mutuMengawal
Mengawasi
Mensupervisi
“Inspektorat Jenderal harus mampu berperan dari
awal proses pekerjaan”
3AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
1
2
34
Penunjang Ditjen KA & Hubdat Ditjen Hubla bagian barat Ditjen Hubla bagian timur Ditjen Hubud
• Koordinator Reviu LK,
RKA, RK BMN, & HPS• Koordinator APKKN • Koordinator Evaluator
SPIP
• Koordinator Evaluator
SAKIP
• Koordinator Audit
Sistem Informasi
58 Objek Audit 46 Objek Audit 188 Objek Audit 142 Objek Audit 172 Objek Audit
4
KEMENHUB
2018
Rp106,11milliar
1. Operasional 8%
2. Pengawasan 61%
3. Tugas tambahan 8%
4. Koordinasi pengawasan 2%
5. Dukungan Manajemen dan Teknis 20%
264 Pegawai
1. Alat Bantu Audit
2. Fasilitas dan ruang kerja
3. Server
4. Sistem Manajemen Audit
Belanja Modal
Belanja Barang
Belanja PegawaiANGGARAN
Inspektorat JenderalRp48,48 triliun
5
Struktural,
24
Fungsional
Tertentu, 133
Fungsional
Umum, 107
• Eselon I : 1
• Eselon II : 6
• Eselon III : 4
• Eselon V : 13
Utama : 2
Madya : 23
Muda : 48
Pertama : 47
Penyelia : 1
Pelaksana Lanjutan : 7
Pelaksana : 4
Auditor
• S3 : 2
• S2 : 81
• S1 : 133
• SLTA : 25
• SMP : 1
• CPA : 6
• CFrA : 19
• QIA : 40
• Golongan IV : 43
• Golongan III : 194
• Golongan II : 27
• Golongan I : 0
Arsiparis
Umum
Penyelia: 1
JFU: 107
Jumlah Pegawai
264
6AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Posisi 12 Januari 2018
01 02 03 04 05 06 07
Pengawalan Terhadap Proyek
Proyek Strategis Nasional
Proyek ProyekMangkrak
Pelaksanaan PemeliharaanPrasarana Dan Sarana Pada
Obyek Terpilih
Secara Selektif Ada Obyek Yang Memiliki
Resiko Tinggi.
Pada Obyek/Kasus Yang Strategis Dan Memerlukan
Pendalaman
Dengan PengawasEksternal (Bpk/Bpkp)
Dan Aph.
Unit Investigasi UntukMenindaklanjuti
Pengaduan Masyarakat.
MENGAUDIT BEKERJASAMA MENGEFEKTIFKAN
MENYELESAIKAN MELAKSANAKAN PKPT MELAKSANAKAN ADTT
MEMPRIORITASKAN
7AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Itjen harus mampu
memberikan rekomendasikonstruktif pelaksanaan PSN
PP No 58 Tahun 2017• Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota
• Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota
• Revitalisasi Bandar Udara
• Pembangunan Bandar Udara Baru
• Bandar Udara Strategis Lainnya
• Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas
Proyek
kegiatan
8AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Itjen harus mampu memberikan
rekomendasi lebih lanjutterhadap aset-aset mangkrak yang
menjadi temuan berulang• Apakah biaya pemeliharan masih dialokasikan ?
• Apakah sudah diproses sesuai ketentuan berlakudalan Tata Kelola BMN ?
ITJEN BERSAMA BPK TELAH MEMBENTUK SATGAS KHUSUS
389
AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Itjen harus dapat
memastikan aset-aset
yang diperoleh dapat
dimanfaatkan &
terpeliharadengan baik
32AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Pelaksanaan Audit Kinerja
dilakukan berdasarkan perencanaan
audit melalui pendekatan
enam faktor risiko yang
dimiliki Auditi sebagai berikut:
11AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
Peningkatan TATA
LAKSANA dan
AKUNTABILITAS
pengawasan intern
1. Intensifitas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI;
2. Memberikan konsultasi pengadaan barang dan jasa ;
3. Koordinator Unit Pengendalian Gratifikasi;
4. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5. Telaahan sejawat secara periodik
6. Menyusun Ihtisar Hasil Audit triwulanan;
7. Pemenuhan elemen-elemen Internal Audit Capability
Model
8. Konsistensi penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015;
9. Pemdampingan Unit Kerja yang diusulkan menuju predikat
Wilayah Bebas Dari Korupsi
10. Koordinator whistleblowing system (simadu.dephub.go.id)
11. Membangun sarana Sistem Informasi Manajemen
Pengawasan
12. Monitoring penyelenggaraan angkutan lebaran, haji, natal dan
tahun baru.
2018
201720162015
12
2015
744,25 miliar dari
total anggaran 13,29 triliun
1,25 triliun dari
total anggaran 20,18 triliun
2016
2017Jan sd Sept
% pengehematan
nilai pagu yang direviu
1,99 triliun dari
total anggaran 17,16 triliunPenunjang
Ditjen HublaDitjen Hubud
Ditjen KADitjen Hubdat
milliar triliun triliun milliartriliun
13
14
Tanggung jawab tim review
terbatas pada data yang diperoleh sebagai bahan
review dan hasil review sebagai
masukan kepada pihak Unit Kerja
Segala Keputusan yang diambil
terkait pekerjaan pada Unit Kerja
merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak Unit Kerja
terkait
Kebenaran, kelengkapan
dokumen dan keputusan terkait pekerjaan yang
direview menjaditanggung jawabpihak Unit Kerja
terkait
o Laporan Hasil Audit (LHA) dengan SPL paling lama
dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode
audit berakhir
o Paling lama 60 hari setelah SPL diterima, LHA wajib
ditindaklanjuti oleh oleh auditi maupun atasan
langsungnya
60 hari, apabila Auditi tidak dapat menindaklanjuti hasil
audit semenjak SPL dan LHA diterima, hari ke 61auditi mendapat peringatan pertama
1 bulan kemudian setelah surat peringatan pertama
tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, maka auditi akan
mendapatkan peringatan kedua
1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit namun
tindak lanjut tidak dilakukan oleh auditi, Inspektur Jenderal
membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan
sanksi* kepada Pejabat Eselon I dan/ atau Auditi
1
2
3
1. Administratif (hukuman disiplin)2. Tuntutan atau gugatan perdata3. Tindakan pidana
• Umum : Kepolisian• Khusus : Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif)
Tindak Lanjut Hasil Audit
15
16
LAYANAN ini dibuka 24 jam, tujuh hari
seminggu. Layanan ini dapat menerima
masukan, baik transportasi darat, laut,
maupun udara
Pelapor tidak perlu KHAWATIR terungkapnya
identitas karena setiap pelapor akan
mendapat register pengaduan untuk dapat
memonitor progress pengaduannya
CALL CENTRE 151 WBS SYSTEM
10%
60%23%
7%
Dinas Perhubungan& Pemda (270)
Penegak Hukum & Premanisme (78)
Internal Kemenhub (34)
BUMN (24)
1. What :Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
2. Where :Dimana perbuatan tersebut dilakukan
3. When :Kapan perbuatan tersebut dilakukan
4. Who :Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
5. How :Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
apabila memenuhi unsur sebagai berikut:Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti
4W + 1H
1717AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS
top related