produk hukum desa t pengawasan 2014 perbup...
Post on 10-Feb-2018
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PRODUK HUKUM DESA – PENGAWASAN
2014 PERBUP NOMOR 1, (BERITA DAERAH NO. 1), 42 HALAMAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM
DESA
ABSTRAK : bahwa agar pelaksanaan pengawasan produk hukum desa dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembagian kewenangan antara Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa, perlu disesuaikan;maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DESA
BAB III : TEKNIK PENYUSUNAN
BAB IV : PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA
BAB V : PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH – PEDOMAN
2014 PERBUP NOMOR 3, (BERITA DAERAH NO. 3), 18 HALAMAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) PAUD FORMAL (TAMAN KANAK KANAK/RAUDATUL ATHFAL) KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK : Untuk kelancaran pemberian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bantul diperlukan Pedoman Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) PAUD Formal (Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal) Kabupaten Bantul;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012;Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013;Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Pelaksanaan
3. Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana
4. Pembiayaan dan Alokasi Dana
5. Mekanisme Pencairan Dana
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
7. Penanganan Makanan Kudapan/ Jajanan PMT-AS
8. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PENGADAAN BARANG / JASA – PELAKSANAAN
2014 PERBUP NOMOR 4, (BERITA DAERAH NO. 4), 29 HALAMAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK : Bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul. ;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Perencanaan dan Pengadaan Barang/ Jasa
3. Struktur Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
5. Laporan Pengadaan Barang/ Jasa
6. Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan
7. Unit Layanan Pengadaan
8. Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Daerah
9. Inventarisasi
10. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
SISTEM PEMBIAYAAN, PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN – PETUNJUK
2014
PERBUP NOMOR 5, (BERITA DAERAH NO. 5), 11 HALAMAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN
PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS BAGI
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
ABSTRAK : Bahwa perlu pengaturan pengelolaan keuangan dalam
pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana
pelayanan kesehatan tingkat pertama pada Puskesmas bagi
peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional; Untuk itu
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan
Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada
Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan Program Jaminan Kesehatan
Nasional.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009; Undang- undang Nomor 24 Tahun
2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999; Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana
3. Pengadaan Kebutuhan Saran Prasarana Penunjang
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
4. Mekanisme Pembayaran
5. Pelaporan dan Pembinaan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10
Januari
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
FORUM PEMANTAU INDEPENDEN – ATURAN
2014
PERBUP NOMOR 6, (BERITA DAERAH NO. 6), 6 HALAMAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPRI)
KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang
3. Keanggotaan FORPRI
4. Masa Tugas
5. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2014
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – ORGANISASI
2014
PERBUP NOMOR 7, (BERITA DAERAH NO. 7), 14 HALAMAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Bantul dalam memberikan
pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat
kepada masyarakat, maka Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bantul harus dikelola secara profesional; bahwa
dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum, Untuk itu perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul;.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2005; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah
Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1987; Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Lapangan Usaha PDAM
3. Organisasi
4. Dewan Pengawas
5. Rincian Tugas, Wewenang, dan Fungsi
6. Tata Kerja
7. Pengangkatan Tenaga Ahli
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5
Februari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERBUP PETUNJUK PENGELOLAAN DANA BERGULIR – PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 8, (BERITA DAERAH NO. 8), 14 HALAMAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
ABSTRAK : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;;.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal:
1. Pasal I
2. Pasal 18
3. Pasal II
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2014
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PENYALURAN BANTUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA – PEDOMAN
2014
PERBUP NOMOR 10, (BERITA DAERAH NO. 10), 7 HALAMAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA UNTUK TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT DESA DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK : bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada
desa digunakan untuk percepatan atau akselerasi
pembangunan di desa; bahwa dalam rangka percepatan
penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan
koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan; perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tim
Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa di Kabupaten
Bantul Tahun 2013;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;; Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal:
1. Ketentuan umum
2. Pencairan Bantuan
3. Penggunaan Dana
4. Pertanggungjawaban dan Monitoring
5. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13
Februari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS – ATURAN
2014
PERBUP NOMOR 11, (BERITA DAERAH NO. 11), 8 HALAMAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2014
ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang; Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013;Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal:
1. Ketentuan umum
2. Pemberian Besaran Tambahan Penghasilan
3. Pemotongan Tambahan Penghasilan
4. Pembiayaan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
TARIF RESTRIBUSI PENGGANTIAN KTP DAN AKTA CAPIL– PERUBAHAN
2014
PERBUP NOMOR 13, (BERITA DAERAH NO. 13), 5 HALAMAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal:
1. Ketentuan umum
2. Perubahan Tarif Retribusi
3. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2014
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN BUPATI
PERDA JAMINAN KESEHATAN – PETUNJUK PELAKSANAAN
2014 PERBUP NOMOR 39, (BERITA DAERAH NO. 39), 12 HALAMAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN
DAERAH
ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan pengembangan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaannya, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 Sistem Jaminan Kesehatan
Daerah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Kepesertaan
3. Layanan Kesehatan
4. Pendanaan Iuran
5. Besaran Klaim
6. Besaran Manfaat
7. Mekanisme Pencairan Klaim
8. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014
top related