perpustakaan nasional r.i. keputusan perpustakaan … · kerjasama perpustakaan dalam dan luar...
Post on 24-Jun-2020
23 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
SALINAN
KEPUTUSAN
KEPA~ PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA
NOMOR: 44 TAHUN 1998
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA
KEPALA PERPUST AKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1997 tentang
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, djpandang
perlu untuk menetapkan rincian tugas, fungsi, susunan
organisasi dan tats kerja Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3418);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
.
'.t(
-2 -
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Repub/ik
Indonesia;
Memperhatikan .Surat Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 163/MK. WASP AN/7119gB
tanggal 21 Juli 1998;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan .KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBUK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBUK INDONESIA.
BABI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pagel 1
(1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang
selanjutnya da/am Keputusan Presiden ini diseb4t
dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang berkedud4kan di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden.
..~ ~~ -"
';;:1 (
-3 -
(2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang
Kepala.
Pasal2
Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok
membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pengembangan, pembinaan, darj pendayagunaan semua
jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah
maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan
pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi
ilmu pengetahuan, teknologi, den kebudayaan.
Pasal3
Dalam melaksanakan luges sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2, Perpustakaan Nasional
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijaksanaan nasional di bidang
pengembangan, pembinaan, den pendayagunaan
perpustakaan;
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang
pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan
perpustakaan;
c. penyelenggaraan pendidikan dan Jatihan, dan
pembin~an sumber daya manusia di bidang
perpustakaan;
R"~' ~~;L_'" ""'
;} (
-'~IIIII-4 -
d. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan
informasi dengan badan atau lembaga lain, baik di
dalam maupun di luar negeri;
e. pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan
baik perpustakaan di instansi atau lembaga
pemerintah maupun swasta yang ada di pusat
maupun di daerah;
f. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan
pengolahan bahan pustaka dari dalam den luar
negeri serta perawatan dan pelestarian bahan
pustaka;
g. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi nasional,
katalog induk nasiona1, bahen rujukan berupa indeks,
bibliografi subyek, abstrak, dan penyusunan
perangkat lunak lainnya;
i. pelaksanaan jasa koleksi seperti bahan rujukan,
naskah, multimedia, dan jaringan otomasi
perpustakaan;
j. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem
nasional perpustakaan;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga lain dan departemen dalam rangka
pembinaan kepangkatan Jabatan Fungsional
Pustakawan;
I. pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian,
dan pengawasan Perpustakaan Nasional;
-~.,. .-c.~c~,
';) (
-5 -
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 4
Perpustakaan Nasional terdiri dari :
a, Kepala;
b. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi;
c. Deputi Pembinaan;
d. Sekretariat;
e. Perpustakaan Nasional Provinsi.
Bagian Kedua
Kepala
Pasal 5
Kepala Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut
Kepala, mempunyai tugas :
'- ~~~.. ""
(
-6 -
a. Memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional;
b. Membina sumber daya perpustakaan agar berdaya
guns dan berhasil guna.
Pasal 6
Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat
menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.
Bagian Ketiga
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan
Layanan Informasi
Pasal 7
(1) Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang deposit
dan pengembangan bahan pustaka, layanan
informasi, serta preservasi.
(2) Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan layanan
Informasi dipimpin oleh seorang Deputi dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
-
..(
-7 -
Pasat 8
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan
pengelotaan dan pengembangan bahan pustaka,
pelayanan informasi, dan preservasi
Pasal 9
Dalam metaksanakaan tugas ~~ebagaimana dimaksud
pads Pasal 8, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka
dan Layanan Informasi menyetenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijaksanaan di bidang deposit dan
pengembangan bahan pustaka, layanan informasi
serta preservasi;
b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. pelaksanaan layanan informasi;
e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga
baik pemerintah maupun swasta serta organisasi
kepustakawanan di dalam malJpUn di luar negeri;
f. pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan
.pustaka;
g. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepata.
.."1 (
-8 -
Pasal 10
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi terdiri dari :
a. Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka;
b. Pusat Layanan Informasi;
c. Pusat Preservasi;
d. Subbagian Tata Usaha.
Bagian Keempat
Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pus5taka
Pasal 11
(1) Pusat Deposit dan Pengembarlgan Bahan Pustaka
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan
pengembangan .bahan pustaka dalam menunjang
layanan informasi.
(2) Pusat Deposit den Pengembangan Bahan Pustaka
dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di
bawah dan bertanggung ja\lVab langsung kepada
Deputi Pengembangan Baharl Pustaka den Layanan
Informasi.
':;~!;.,";'\::;'- ,"';;;
.,'}, (
-9 -
Pasal 12
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 11 , Pusat Deposit dan Pengembangan
Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang
deposit dan pengembangan bahan pustaka;
b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 13
Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka
terdiri dari :
a. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan
Pustaka;
b. Bidang Deposit.
Pasal 14
Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka
mempunyai tugas melaksanakan seleksi dan pengadaan
gena pengolahan berbagai jenis bahan pustaka dalam
dan luar negeri.
.; "
.,"1 (
-10 -
Pasal 15
Bidang Deposit mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam
dan bahan pustaka terbitan sementara (ephemeral
materials), terbitan badan internasional dan regional.
Pasal 16
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 15, Bidang Deposit menyelenggarakan
fungsi :
a. penerimaan, pengumpulan, dan penyimpanan bahan
pustaka karya intelektual dan atau artistik baik yang
tercetak maupun yang terekam serta bahan pustaka
terbitan sementara (ephemeral materials);
b. penerimaan, pengumpulan dan penyimpanan bahan
pustaka terbitan badan internasional dan regional;
c. pemantauan dan evaluasi kegiatan serah simpan
karya cetak serta karya rekam"
Pasal17
Bidang Deposit terdiri dari :
a. Subbidang Pengelolaan Karya Cetak den Karya
Rekam;
b. Subbidang Terbitan Internasional dan Regional.'~~~i~i~
",
(
-11 -
Pasal 18
(1) Subbidang Pengelolaan Karya Cetak den Karya
Rekam mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengumpulan den penyimpanan karya intelekuJal den
atau artistik baik yang tercetak maupun terekam den
bahan pustaka terbitan sementara (ephemeral
materials) serta pemantauan den evaluasi serah
simpan karya cetak dan karya rekam.
(2) Subbidang Terbitan Internasional dan Regional
mempunyai tugas melakukan penerimaan den
pengumpulan terbitan baden internasional dan
regional.
Bagian Kelima
Pusat Layanan Infom1asi
Pagel 19
(1) Pusat Layanan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan layanan informasi den kerjasama
perpustakaan dalam den luar negeri.
(2) Pusat Layanan Informasi dipimpin oleh seorang
Kepala Pusat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Deputi
Pengembangan Bahan Pustaka den Layanan
Informasi.
~i£L,,;~~i::\:;, ~-~--- --~--
(
-12 -
Pagel 20
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pad a Pasal 19, Pusat Layanan I nforma si
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang
layanan jasa perpustakaan den informasi;
b. pelaksanaan layanan bibliografi dan literatur
sekunder;c. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dan otomasi. .
Pasal 21
Pusat Layanan Informasi terdiri dari :
a. Bidang Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi;
b. Bidang Layanan Bibliografi dan Literatur Sekunder;
c. Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi.
Pasal 22
Bidang Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa
perpustakaan dan informasi.
-
.d)c1
.,} (
-13 -
Pasal 23
Bidang Layanan Bibliografi dan Literatur Sekunder
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Bibliografi
Nasional Indonesia dan Katalog Induk Nasional serta
literatur sekunder.
Pasal 24
Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi
Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan
kerjasama perpustakaan dalam dan luar negeri serta
mengelola jaringan informasi.
Pasal 25
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 24, Bidang Kerjasama Perpustakaan dan
Otomasi menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dalam dan luar
negeri;
b. pengelolaan pangkalan data nasional serta
pangkalan data koleksi langka dan naskah
nusantara;
c. penerapan otomasi perpustakaan di lingkungan
Perpustakaan Nasional;f".
; ""
.."r (
-14 -
d. pengelolaan dan pengembangan format komunikasi
Indonesia Machine Readable Cataloging
(INDOMARC).
Pasal 26
Bidang Kerjasama Perpustakaan den Otomasi terdiri
dari:
a. Subbidang Kerjasama Perpustakaan;
b. Subbidang Otomasi Perpustakaan.
Pagel 27
(1) Subbidang Kerjasama Perpustakaan mempunyai
tugas melakukan kerjasama perpustakaan dalam dan
luar negeri.
(2) Subbidang Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan pangkalan data nasional dan
data koleksi langka serta naskah nusantara,
penerapan jaringan otomasi perpustakaan,
mengelola dan mengembangkan format komunikasi
Indonesia Machine Readable Cataloging
(INDOMARC).
-
"",';'",z...
(
-15 -
Bagian Keenam
Pusat Preselvasi
Pasal 28
(1) Pusat Preservasi mempunyai tugas melaksanakan
pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan
pustaka.
(2) Pusat Preservasi dipimpin oleh seorang Kepala
Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Deputi Pengembangan Bahan
Pustaka dan Layanan Informasi.
Pasal 29
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 28, Pusat Preservasi menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang
pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan
pustaka;
b. pelaksanaan uji cobs penggunaan bahan kimia dan
bahan tradisional serta mengembangkan media baru
dalam rangka pengembangan pelestarian;
c. pelaksanaan survai kondisi sebagai dasar
penyusunan rencana pelestarian bahan pustaka;
d. pelaksanaan konservasi dan reprografi bahan
pustaka.
"," ';."c --'-~j
"'~. (
-16 -
Pasal 30
Pusat Preservasi terdiri dari :
a. Bidang Konservasi;
b. Bidang Reprografi.
Pasal 31
Bidang Konservasi mempunyai tugas rnelaksanakan
pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan,
pengawetan, perbaikan serta penjilidan baruan pustaka.
Pasal 32
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 31, Bidang Konservasi menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan kebijaksanaan program di bidang
konservasi dan pelestarian fisik bahan pustaka;
b. penganalisisan proses kerusakan, perawatan,
pengawetan den perbaikan bahan pustaka;
c. penyelenggaraan teknis penjilidan bahan pustaka.
--~'i".,
(
-16 -
Pasal 30
Pusat Preservasi terdiri dari :
a. Bidang Konservasi;
b. Bidang Reprografi.
Pasal31
Bidang Konservasi mempunyai tugas rnelaksanakan
pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan,
pengawetan, perbaikan serta penjilidan bat'jan pustaka.
Pasal 32
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 31, Bidang Konservasi menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan kebijaksanaan program di bidang
konservasi dan pelestarian fisik bahan pustaka;
b. penganalisisan proses kerusakan, perawatan,
penga'ftletan dan perbaikan bahan pustaka;
c. penyelenggaraan teknis penjilidan bahan pustaka.
t:;~'~I,t': --
(
-17 -
Pasal 33
Bidang Konservasi terdiri dari :
a. Subbidang Perawatan dan Perbaikan Bahan
Pustaka;
b. Subbidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka.
Pagel 34
(1) Subbidang Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka
mempunyai tugas melakukan perawatan, pengawetan
dan perbaikan bahan pustaka gena melaksanakan
analisis teknik konservasi.
(2) Subbidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka
mempunyai tugas melakukan penjilidan bahan
pustaka dalam rangka pelestarian baharl pustaka.
Pasal 35
Bidang Reprografi mempunyai tugas melaksanakan
pelestarian kandungan informasi (jari media
konvensional ke media baru.
Pasal 36
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 35, Bidang Reprografi menYE~lenggarakan
fungsi :
(
.18 -
a. penyiapan kebijaksanaan program di bidang
reprografi den pelestarian kandungan informasi
bahan pustaka;
b. pelaksanaan alih media kandungan informasi bahan
pustaka;
c. perekaman informasi bahan pustaka langka melalui
teknologi digital;
d. perawatan peralatan khusus konservasi den
reprografi.
Pasal 37
Bidang Reprografi terdiri dari :
a. Subbidang Mlkrografi den Fotografi;
b. Subbidang Teknologi Digital.
Pasal 38
(1) Subbidang Mikrografi den Fotografi mempunyai tugas
melakukan pelestarian kandungan informasi bahan
pustaka dalam bentuk mikro dan toto.
(2) Subbidang Teknologi Digital mempunyai tugas
melakukan perekaman kandungan informasi bahan
pustaka den perawatan p~ralatan khusus konservasi
den reprografi.
--.;",1
(
-19 -
Pasal 39
Subbagian T ate Usaha mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi kepada satuan organisasi di
lingkungan Deputi.
Bagian Ketujuh
Deputi Pembinaan
Pasal 40
(1) Deputi Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian
tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang
pembinaan sumber daya manusia dan pembinaan
semua jenis perpustakaan.
(2) Deputi Pemb~nan dipimpin oleh seorang Deputi yang
berada di bawah dan bertan!~gung jawab langsung
kepada Kepala.
Pasal 41
Deputi Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perencanaan umum dan penganggaran, pembinaan
sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan
pembinaan semua jenis perpustakaan.r~~
.'"
~} (
-20-
Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 41, Deputi Pembinaarl menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijaksanaan di bidang perencanaan
umum dan penganggaran serta pengendaliannya;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
pembinaan sumber daya manusia di bidang
perpustakaan;
c. pelaksanaan sistem nasional perpustakaan;
d. pelaksanaan koordinasi pembinaan minat baca
masyarakat;
e. pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi atau
lembaga pemerintah dan swasta yang ada di pusat
maupun di daerah;
f. pelaksanaan tug as lain yang diberikan oleh Kepala.
Pasal 43
Deputi Pembinaan terdiri dari :
a. Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran;
b. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia;
c. Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan;
d. Subbagian Tata Usaha."
.0 c" 'C -i';i, cli8J~:~
,;t (
-21 -
Bagian Kedelapan
Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran
Pasal 44
(1) Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran
mempunyai tugas menyiapkan kebijaksanaan
perpustakaan dalam perencanaan umum dan
penganggaran.
(2) Pusat Perencanaan Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Pusat yang berada di bawah den
bertanggung jawab langsung kepada Deputi
Pembinaan.
Pasal 45
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 44, Pusat Perencanaan Umum dan
Penganggaran menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang
perencanaan umum dan penganggaran;
b. penyusunan rencana dan program jangka panjang,
menengah, dan pendek serta penganggarannya;
c. pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program;
d. penyiapan bahan rapat kerja nasional.
~
""Ci, --~"&;l~iiii
'i
,} (
-22 -
Pagel 46
Pusat Perencanaan Umum den Penganggaran terdiri
dari:
a. Bidang Perencanaan Umum;
b. Bidang Penganggaran.
Pasal47
Bidang Perencanaan Umum mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana den evaluasi
program.
Pasal 48
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pads Pagel 47, Bidang Perencanaan Umum
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pengumpulan, dart pengolahan data
serta penyusunan rencana den program;
b. penyiapan bahan rapat kerja nasional dan evaluasi
pelaksanaan program.
Pagel 49
Bidang Perencanaan Umum terdiri dari :
.~;,;~,~
..~) (
-23 -
a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
b. Subbidang Evaluasi Program.
Pasal 50.(1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
pengolahan data serta penyusunan rencana dan
program.
(2) Subbidang Evaluasi Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan rapat kerja nasional dan
evaluasi pelaksanaan program.
Pasal 51
Bidang Penganggaran mempunyai tugas me/aksanakan
penyusunan anggaran rutin dan pembangunan.
Pasal 52
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 51, Bidang Penganggaran
menyel'9nggarakan fungsi :
a. penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
b. evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan
pembangunan.
,; ...",,\'1 -
.\.
.(
-24 -
Pasal 53
Bidang Penganggaran terdiri dari :
a. Subbidang Penyusunan Anggaran;
b. Subbidang Evaluasi Anggaran.
Pasal 54
(1) Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas
melakukan penyusunan anggaran rutin dan
pembangunan.
(2) Subbidang Evaluasi Anggaran mempunyai tug as
melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan
pembangunan.
Bagian Kesembilan
Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pasal 55
(1) Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
administratif maupun teknis kepustakawanan serta
pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan.
(2) Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin
-oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah
""'.,c' ,~j),i
.,
'r (
-25 -
den bertanggung jawab langsung kepada Deputi
Pembinaan.
Pasal 56
Da/am melaksanakaan tugas :sebagaimana dimaksud
pada Pasal 55, Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rancangan kebijaksanaan pengembangan
sumber days manusia di bidang perpustakaan;
b. penyelenggaraan pengembangan program
pembinaan dan kajian sumber days manusia serta
pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan;
c. pelaksanaan koordinasi peningkatan kajian sumber
days manusia dengan instansi terkait;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pe/atihan;
e. pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan
dan pe/atihan;
f. pelaksanaan pengembangan sarana pendidikan dan
pelatihan.
Pasal 57
Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
8. Bidang Kurikulum dan Akreditasi Sumber Daya
Manusia;
b. Bidang Penye/enggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
'"",,"~"'
..
..'~f (
-26 -
Pasal 58
Bidang Kurikulum den Akreditasi SlJmber Daya Manusia
mempunyai tugas melaksanakan kajian sumber days
manusia, menyusun program pengembangan tenaga
fungsional den non fungsional, melalui penyempurnaan
kurikulum den akreditasi tenaga pustakawan.
Pagel 59
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pelatihan tenaga fungsional dan non fungsional.
Pasal 60
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pads Pasal 59, Bidang Penye~enggaraan Pencjidikan
dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pendidikan den pelatihan tenaga
fungsional pustakawan;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga
non fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional.
c. penyiapan sarana pendidikan dan pelatihan.
,~
-
(
-27 -
Pasal61
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
terdiri dari :
a. Subbidang Sarana;
b. Subbidang Pengajaran.
Pasal 62
(1) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan
penyusunan, analisis, evaluasi dan pengembangan
sarana pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
(2) Subbidang Pengajaran mempunyai tugas
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga
fungsional pustakawan den tenaga non fungsional di
lingkungan Perpustakaan Nasional.
Bagian Kesepuluh
Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan
Pasal 63
(1) Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan
perpustakaan, pembakuan dan akreditasi
perpustakaan serta koordinasi peningkatan minat
baca masyarakat dengan instansi terkait.'.'
"ll\h,
~
(
-28-
(2) Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan dipimpin oleh
seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Deputi
Pembinaan.
Pasal 64
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pad a Pasal 63, Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang
perpustakaan, pembakuan serta akreditasinya;
b. pelaksanaan pembinaan atas semua jenis
perpustakaan;
c. pelaksanaan koordinasi peningkatan minat baca
masyarakat dengan instansi terkait.
Pasal 65
Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan terdiri dari :
a. Bidang Kelembagaan Perpustakaan;
b. Bidang Pembakuan dan Akreditasi Perpustakaan.
-
.,j:.~jj,,:ic3c';'1"~
""~ (
-29 -
Pasal 66
Bjdang Kelembagaan Perpustakaan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan semua jenis perpustakaan
dan minat baca masyarakat.
Pasal 67
Dalam melaksanakaan tugas s,ebagaimana dimaksud
pada Pasal 66, Bidang Kelembagaan Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan perpustakaan khusus dan umum;
b. pembinaan perpustakaan sekolah dan perguruan
tinggi.
Pasal 68
Bidang Kelembagaan Perpustakaan terdiri dari :
a. Subbidang Perpustakaan Khusus den Umum;
b. Subbidang Perpustakaan Sekolah dan perguruan
Tinggi.
Pasal 69
(1) Subbidang Perpustakaan KhlJSUS den Umum
mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis
perpustakaan khusus dan umum beserta minat baca,
-:",;- :":':';":""
i~f (
-30-
(2) Subbidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan
Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan
bimbingan teknis perpustakaan sekolah dan
perguruan tinggi beserta minat baca.
Pasal 70
Bidang Pembakuan dan Akreditasi Perpustakaan
mempunyai tugas melaksanakan akreditasi dan kajian
serta pembakuan sistem perpustakaan.
Pasal 71
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi kepada satuan organisasi di
lingkungan Deputi.
Bagian Kesebelas
Sekretariat
Pasal 72
(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala di bidangr
pembinaan administrasi dan pelayanan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah den bertanggung jawab langsung
kepada Kepala.
~ -
;' (
-31 -
Pasal 73
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam
menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang ketatausahaan, organisasi
dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, hukum dan hubungan
masyarakat serta penerbitan untuk menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan
Nasional.
Pasal74
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 73, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan kepegawaian;
b. pengelolaan keuangan;
c. penyusunan dan penataan organisasi, pembinaan
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan
hubungan masyarakat serta pE~nerbitan;
d. pengelolaan tata usaha pimpinan, perlengkapan dan
rumah tangga;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
,,'" .
'1 (
-32 -
Pasal75
Sekretariat terdiri dari :
a. Bagian Kepegawaian;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Hukum dan Humas;
d. Bagian Umum.
Pasal 76
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi kepegawaian.
Pasal 77
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pad a Pasal 76, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi :,.,.r
a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan
dan pengangkatan pegawai;
b. pelaksanaan urusan mutasi kepangkatan, mutasi
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai serta
mutasi kepegawaian lainnya;
c. pengelolaan tata usaha kepegawaian dan urusan
kesejahteraan pegawai.
.-,.,.
.~,~ (
-33 -f
Pasal 78
Bagian Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan
Pensiun;
b. Subbagian Kenaikan Pangkat dart Gaji;
c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan
Kesejahteraan.
Pasal 79
(1) Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan
Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan rencana pengadaan, pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
(2) Subbagian Kenaikan Pangkat. den Gaji mempunyai
tugas melakukan kegiatan dalam urusan mutasi
kepangkatan dan administrasi gaji.
(3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan
Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan tats usaha kepegawaian dan
pelaksanaan program kesejahteraan pegawai.
Pasal 80
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
i;'~!~;""'" .
.,
'} (
-34 -
Pasal 81
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 80, Bagian Keuangan menyelenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan dan pengurusan pertanggungjawaban
keuangan;
b. pengelolaan perbendaharaan dan pengurusan gaji
pegawai;
c. pertimbangan tentang penyelesaian masalah ganti
rugi;
d. pembukuan dan verifikasi keuangan;
e. pelaksanaan administrasi keuangan.
Pasal 82
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Verifikasi.
Pasal 83
(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan dan pengurusan
pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan
perbendaharaan, pengurusan gaji pegawai dan
.' -~--
~~--
..
..~ (
.-35 -
memberikan pertimbangan tetntang penyelesaian':. masalah ganti rugi.
~:j (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan
pembukuan, verifikasi, den bimbingan pelaksanaan
administrasi keuangan.
Pasal84
Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang hukum, penyusunan
rancangan produk peraturan perundang-undangan,
melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan
kegiatan hubungan masyarakat serta penerbitan.
Pasal 85
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 84, Bagian Hukum dan Humas
menyelenggarakan fungsi :
a, inventarisasi peraturan perundang-undangan,
penyusunan rancangan produk peraturan perundang-
undangan, pemasyarakatan peraturan perundang-
undangan dan pemberian bantuan hukum serta
urusan organisasi dan tata laksana;
b. koordinasi pemberitaan, promosi dan dokumentasi
perpustakaan;
c. pelaksanaan kegiatan penerbitan.
~ -- ,c,;.,':"~~1iQ
..'t."f (
-36 -
Pasal 86
Bagian Hukum dan Humas terdiri dari :
a. Subbagian Hukum dan Orgarlisasi;
b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
c. Subbagian Penerbitan.
Pasai 87
(1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas
melakukan inventarisasi peraturan perundang-
undangan, penyusunan rancangan produk peraturan
di bidang perpustakaan dan pemasyarakatan,
pemberian bantuan hukum serta urusan organisasi
dan tatalaksana.
(2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan koordinasi pemberitaan, promosi dan
dokumentasi perpustakaan.
(3) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan
penerbitan dan atau publikasi.
Pasal 88
Bagian Umum mempuyai tugas melaksanakan
ketatausahaan pimpinan, rumah tangga, pengelolaan
dan pemeliharaan perlengkapan dan gedung.
'... -',;,,~i,.
;~'{ (
-37-
Pasal 89
Dalam mefaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pad a Pasal 88, Bagian Umum menyelenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan surat-menyurat, dan tata
usaha pimpinan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan.
Pagel 90
Bagian Umum terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c, Subbagian Perlengkapan.
Pasal 91
(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha pimpinan, surat
menyurat dan keprotokolan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan kerumahtarlggaan;
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan perlengkapan,!
.-~--_C,~!"
.,!
.,,}, (
-38 -
Bagian Keduabelas
Perpustakaan Nasional Provinsi
Pasal 92
(1) Perpustakaan Nasional Provinsi adalah instansi
vertikal Perpustakaan Nasional yang berada di
Ibukota Provinsi yang bertanggung jawab langsung
kepada Kepala dan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya dengan memperhatikan petunjuk dari
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
(2) Perpustakaan Nasional Provinsi dipimpin oleh
seorang Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi.
Pasal 93
Perpustakaan Nasional Provinsi mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di Provinsi meliputi
pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua
jenis perpustakaan di instansi atau lembaga pemerintah
maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka
sebagai hasi! budaya serta pelayanan informasi ilmu
pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.
,. -~---.'"'\"
.'~, (
-39-
Pasal 94
Dalam melaksanakaan tug as sebagaimana dimaksud
pada Pagel 93, Perpustakaan Nasional Provinsi
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang
pengembangan, pembinaan den pendayagunaan
perpustakaan di Provinsi;
b. pengembangan, pembinaan den pendayagunaan
semua jenis perpustakaan di Provinsi;
c. penyelenggaraan pendidikan den pelatihan, serta
pembinaan sumber days manusia di bidang
perpustakaan;
d. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan den
informasi dengan baden atau instansi lain;
e. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan
pengolahan serta perawatan den pelestarian bahan
pustaka;
f. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerahi katalog
induk daerah, bahan rujukan berupa indeks,
bibliografi subyek, abstrak, den literatur sekunder
lainnya;
h. pelaksanaan layanan jasa koleksi seperti bahan
rujukan, naskah den multimedia;
i. pelaksanaan urusan administrasi;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
,'c:j~
.,,,} (
-40 -
Pasal 95
(1) Perpustakaan Nasional Provinsi terdiri dari 2 (dua)
tipe yaitu:
a. Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A.
b. Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B.
(2) Tipe Perpustakaan Nasional Provinsi tersebut pada
ayat (1 ) didasarkan atas beban kerja serta
pertimbangan lain yang dinilai mempunyai
keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi
Perpustakaan Nasional Provinsi.
(3) Perpustakaan Nasional Provinsi yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan ini beserta tipenya
sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan
ini.
Bagian ketigabelas
Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A
Pasal 96
Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A terdiri dari :
a. Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A;
b. Bagian Administrasi;
c. Bidang Deposit, Pengembarlgan dan Pengo/ahan
Bahan Pustaka;
,,",
:;~4,~j'",1("i"',.,:;;, !;'!i\:...'"""",,,-".-'"'c-
i
(
-41 -
d. Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian
Bahan Pustaka;
e. Bidang Pembinaan Perpustakaan.
Pasal 97
Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas
Perpustakaan Nasional Provinsi den bertanggung jawab
Jangsung kepada Kepala.
Pasal 98
Bagian Administrasi mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi kepada satuan organisasi di
lingkungan Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A .
Pasal 99
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 98, Bagian Administrasi menyefenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan keuangan.
--
",oi'.io\i:.t"""i
.,
'}(
-42-
Pasal 100
Bagian Administrasi terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Keuangan.
Pasal 101
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan surat menyurat, pengelolaan urusan
kepegawaian, pengadaan perlengkapan dan urusan
rumah tangga serta, hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan.
Pasal102
Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan
Pustaka mempunyai tugas melaksanakan penerimaan
karya cetak dan karya rekam, pengadaan dan
pengolahan bahan pustaka.
Pasal103
Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan
Pustaka mempunyai tugas melaksanakan layanan
informasi, kerjasama perpustakaan dan otomasi,
~ ~
(
-43 -
bibliografi dan literatur sekunder, serta pelestarian
bahan pustaka.
Pasal104
Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan
pembinaan semua jenis perpustakaan.
Pagel 105
Dalam melaksanakaan tugas seb'agaimana dimaksud
pada Pasal 104, Bidang Pembinaan Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan den
pelatihan, serta pembinaan semua jenis
perpustakaan;
b. penyelenggaraan pembinaan semua jenis
perpustakaan dan pemasyarakatan jabatan
fungsional pustakawan;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Pasal106
Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
a. Subbidang Sumber Daya Manusia;
b. Subbidang Kelembagaan Perpustakaan.
:'~&t,rJ.:'"
"'1..,(
-44 -
Pasal 1 07
(1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melakukan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan
sumber daya manusia di bidang perpustakaan serta
pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan.
(2) Subbidang Kelembagaan Perpustakaan mempunyai
tugas melakukan bimbingan teknis semua jenis
perpustakaan dan minat baca masyarakat.
Bagian Keempatbelas
Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B
Pasal 108
Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B terdiri dari :
a. Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B;
.b. Bagian Administrasi;,"
c. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi;
d. Bidang Pembinaan Perpustakaan.
Pasal109
Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas
co""
'c,"..'.~,~;
"'}
..(
,-;~
-45 -
Perpustakaan Nasional Provinsi dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala.
Pasal 110
Bagian Administrasi mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi kepada satuan organisasi di
lingkungan Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B.
Pasal 111
Dalam melaksanakaan tugas sebagimana dimaksud
pad a Pagel 110, Bagian Administrasi menyelenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan urusan tate lJsaha den urusan
kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan keuangan.
Pasal112
Bagian Administrasi terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Keuangan.
";
..,t,..."
';.'l(
-46 -
Pasal 113
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan surat menyurat, pengelolaan urusan
kepegawaian, pengadaan perlengkapan dan urusan
rumah tangga serta hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tug as melakukan
kegiatan perbendaharan, verifikasi dan pembukuan.
Pasal114
Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan dan pengolahan bahan pustaka,
layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengelolaan
serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal115
Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan sumber' daya manusia dan
pembinaan semua jenis perpustakaan.
Pasal116
Dalam melaksanakaan tugas setlagaimana dimaksud
pacta Pasal 115, Bidang Pembinaan Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi :
c"c ~- ""i\," ,
..
f~.,. (
-47-
a. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan
pelatihan serta pembinaan semua jenis
perpustakaan;
b. penyelenggaraan pembinaan semua jenis
perpustakaan dan pemasyarakatan jabatan
fungsional pustakawan;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Pasal 117
Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
a. Subbidang Sumber Daya Manusia;
b. Subbidang Kelembagaan Perpustakaan.
Pasal118
(1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan
sumber days manusia di bidang perpustakaan serta
pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan.
(2) Subbidang Kelembagaan Perpustakaan mempunyai
tugas melakukan bimbingan teknis semua jenis
perpustakaan dan minat baca masyarakat.
1}!;\:tf!2"L',
'c"} (
-48 -
Bagian Kelimabelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal119
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 120
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri alas sejumlah
jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (1)
Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk dan dibina oleh Kepala Pusat
dan Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi.
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pads ayat (1)
Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada
ayat (1) Pasal ini diatur dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
; ,~~~~~~
.,,.~
.( (
-49-
Bagian Keenambelas
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal121
(1) Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
(2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Kepala.
(3) Sekretaris, Kepala Pusat, dan Kepala Perpustakaan
Nasional Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Negara Sekretaris Negara.
(4) Pejabat eselon III ke bawah diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala.
BAB III
TAT A KERJA
Pasal 122
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik di lingkungan Perpustakaan Nasional
maupun dalam hubungan kerja dengan instansi lain
sesuai dengan tugas masing-masing.
ii.,'li:i:~:'" ~'!~'~
(
-50 -
Pasal 123
Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan
Perpustakaan Nasional bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.
Pasal124
Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan langsung masing-masing dan menyampaikan
laporan secara berkala.
Pasal125
Dalam menyampaikan laporan kE~pada atasan, tembusan
laporan wajib pula disampaikan pads pimpinan satuan
unit organisasi Jain yang secaral fungsional mempunyai
hubungan kerja.
Pasal 126
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit
organisasi dari bawah maupun dari pimpinan satuan unit
organisasi lainnya di Jingkungan Perpustakaan
Nasional, untuk dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut.
;",'..,~ -""~:7:':.:i'::
.,
'}.(
-51 -
Pagel 127
Da/am melaksanakan tugasnya, setiap pimpina~ satuan
unit organisasi dibantu oleh bawahannya den de/am
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal128
Setiap pimpinan satuan organisasi diwajibkan
melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya den
apabila terjadi penyimpangan diwajibkan merlgambil
tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BABIV
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 129
Semua Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional yang
merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional masih tetap
berlaku sepanjang belum diubah atau diganti
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 T ahun
1997.
{,";'4~?jji!;:.." !.-.j-~ b"
.} (
-52 -.
BABV
KETENTUANPENUTUP
Pagel 130
Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional den
Perpustakaan Nasional Provinsi sebagaimana tersebut
pada Lampiran 11.1 sampai dengan 11.5 Keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Pasa1131
Perubahan atas Susunan Organisasi dan T ata Kerja
menu rut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala sete/ah
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri Negara Koordinator Bidang pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 132
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan
diatur dalam keputusan tersendiri.-'.~I;;;;;ji;~'
~1 ---£t~~
.,
'-'l.(
-53 -
Pasal 133
Keputusan ini mu1ai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pede tanggal 23 Juli 1998
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBlIK INDONESIA,
ttd.
MASTINI HARDJOPRAKOSO, MLS.
Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Perpustakaan Nasional
ie,"\)V ", ;;'.
-' ~"C,""" '
,}( c
'f
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEP ALA PERPUST AKAAN~!!;..-' NASIONAL REPUBLIK INDONESIA1."",c' NOMOR : 44 T AHUN 1998
T ANGGAL : 23 JULI 1998
DAFT AR PERPUST AKAAN NASIONAL PROVINSI MENURUT WILA Y AHDAN TIPENYA
NO. WILAYAH NAMA TIPE
,.1:.1 Provinsi D,I, Aceh Ti e B
; 2 Provinsi Sumatera Utara Ti e A, 3 Provinsi Sumatera Barat Ti e A
4 Provinsi Riau Ti e BI 5 Provinsi Jambi Ti e Bt1 6 Provinsi Surnatera Selatan T' e A
7 Provinsi Ben u Ti e B8 Provinsi Lam un Ti e B9 Provinsi Jawa Barat Ti e A10 Provinsi Jawa Ten ah Ti e A
, 11 ProvinsiD,I,Yo akarta Ti eAt~ 12 Provinsi Jawa Timur Ti e A
13 Provinsi Bali Ti e A14 Provinsi Nusa Ten ala Barat Ti e A15 Provinsi Nusa Ten a Timur Ti e B16 Provinsi Timor- Timur Ti e B17 Provinsi Kalimantan Barat Ti e B18 Provinsi Kalimantan Ten ah Ti e B19 Provinsi Kalimantan Selatan Ti e A20 Provinsi Kalimantan Timur Ti e B21 Provinsi Sulawesi Utara Ti e B22 Provinsi Sulawesi Ten ah Ti e B
! 23 Provinsi Sulawesi Ten ara T' e B, 24 Provinsi Sulawesi Selatan T' e A
25 Provinsi Maluku Ti e B26 Provinsi Irian Ja a T' e B
I..'"';,,\'
KEP ALA PERPUST AKAAN NASIONAL, Disalin sesuai dengan aslinya REPUBLIK INDONESIA,,, ustakaan Nasional
ik Indonesia, ttd.
:>,~~."" MASTINI HARDJOPRAKOSO, MLS,
rapto, S.H,
"
c
'} (",
".
I~
i~
~
8~
g ~
~
~~
~
~
~c;~
n.=,IH
-~<
..J W
:)
D.m
I g:
D.
w~
~
w:.=
w~
~
~~
-~
~~
g5~
~
~~
-~5
~
~~
~~
' z
0:.=
Z~
:::JI
f1) "
0
'-: ,...
.g !
; ~
::
4-~
U
! 0
~ ~I
I !
~
~~
~~
II~
~O
!II m
ffi~
!~~
51!
; ~
~
~
~
I~[k:[k:
!- >' -~
~
z-z~
~-~
~~
~~
<~
~2t;)~
~
~~
~ ~
~ ~
~
~ ~
--""
""'.. ""-"""""" ,_.",."
Iz
z Z
~
>; 0
-."."""
w~
<
~~
Q.~
~
-i
m~
~~
)~
~~
ii~
0:
~ a
.~
~
..~
;
'f 1;
"" -
toR
-" "
,-"" ,."
II9"cf.
~~
1,""",--~
?
~m
~il
'
'\.~
(
...I_~'; .,
,:!:,('i}':"
,.( "",;.,,!~Ci)"WZ00~~:J
m z ::>
~< ~<- -'I-(/) < (/)(/)w Z -':>z 0 ~ a. o -Ix: (/) . wO « 0a.~ z (/)5~ z ~<-' .$ <a.m ~ Ix:
~fu~ ~;g g,Zlx:~~ (/) 3<-'zm :> Ix: (/)<::>~ a. <::>z -Ix: I-OI-' w ::>Ci)"~~ a. Z
~~~~ ~ f;5
a. <
~ ~ C'!
z -'~ Ix:~-o~a. 2:z
~ 0<..J Zl-
~!im~~
wa.
.~i .)~ ZIJ:L~ ~ I::I;:Kj (/)
ra !3 I:: .~~o 0-8-t1 }.~ CI
L$ a. O~A
~
.( .~,
<
~~
<z
~~
~
~z~
~
~~
~
i-' i~
~
~
~::)
~<
2 IX
)~:)~
Z
~
r-- ~
~
-~~
a: ~
~
Cf;~
Wg
<S
In::)
i-' 0:
ti 11!
~
~ 8
~A
.!1
1J
:J~
~
a.
-w oJ [):
A.
m
w
i. ..J
~~
I ~
~
~!
;I. Q
~
:)
:) yo
f/) .
to ~
~
(/) ~
£
i.1I!t ~
i-'
z~
Z
0~
~~
~
~
~
~~
~
~~
~!::
:$ -0
~
:1: "o~
~
z~
~lX
)ffi~
=
*=f
g: ~
:z: ~
~ ~
~
~),
IX)
~
0-~
IX
)~~
IX
) (I):)ffi
(/) J
-~o
I' :):)~
~
~<
(1)0.
:J 0
~
(1):1:0 2
a. [):
m~
~
~
::) W
J:
~
a. -
~
::)
I5
~-:1:
~
.-!
«~
~
1 1
J ~
~
i:
°e ~
~
~~
C
C~
Z
t- I-W«~wtJ)
Z
z ~
i ~
~z~
~
~
~~
~~
~
o ~
-
-a~
-:)ffi ~
~~
::)
(I) IX
) v,
IX)~
~1
J ""tV
)
~"~
..
&
YJ
II) z .
'Z
~
~!
~ ~
"I~
~
~~
~
~~
~
~!~
~
i.gzO
i: <
j~~
ffi ~
~~
~
::>~!
~
;2~-
~:S
; ~
0.
~
IX)~
1V
~1)
--~~
I
~~
I~
g~~
~
~~~
w
j~IX
)W
ww
Z
~
c'
Q.
0.0. ~
.:
~
~
j~
1 j
-. "'}
(
LAMPI RAN 11.4: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBUK INDONESIANOMOR : 44 TAHUN 19438TANGGAL : 23JUU1998
Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A
KEPALA
BAG IANADMINISTRASI
I
SUBBAGIAN
-TATA USAHA
SUBBAGIAN
-KEUANGAN
IBIDANG DEPOSIT. ! BIDANG LAYANAN BIDANGPENGEMBANGAN I PERPUSTAKAAN PEMBINAAN
DAN PENGOlAHAN i DAN PELESTARIAN PERPUSTAKAANBAHAN PUSTAKA I BAHAN PUSTAKA
r J!j SUBBIOANG;! SUMBER DAYAI I- MANUSIA
i;
I SUBBIDANG!i '- KELEMBAGAANI PERPUSTAKAAN
i.,I
I I I ITENAGA
FUNGSIONAL
I I I I I
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA,aslinyaNasional ttd.
ia,
, """ MASTINI HARDJOPRAKDSO, MLS
.--
;} (
LAMPI RAN 11.5: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIANOMOR : 44 TAHUN 1998TANGGAL : 23 JULl1998
Perpustakaan Nasional P~.vinsi Tipe B
KEPALA
BAG IANADMINISTRASI
I
SU88AGIAN-TATA USAHA
-SUBBAGIANKEUANGAN
I r'-.""".-'.'.."".""""'."'."."""""""" ", .'1."..'.".'.'."""""""..'.".""""""'.""""""""",.." ,. .
BIDANG i .
PENGEMBANGAN ! BIDANGBAHAN PUST AKA ! PEMBINAAN
DAN LAYANAN ! PERPUSTAKAANINFORMASI i
! Iiii SUBS/DANGi -SUMBER DAYA! MANUSIAi, !
.i!, SUBBIDANG
I -KELEMBAGAANI PERPUSTAKAAN
IiIi
I I I II TENAGA IFUNGSIONALI I I I I
KEPALA PERPUSTAKAAN NASI0NAL. REPUBLIK INDONESIA,.dengan aslinya
kaan Naslonal ttd.neala,
, "" -'" MASTINI HARDJOPRAKOSO, MLSJ .t~
'}, (
top related