perlindungan hukum terhadap pekerja pada pt....
Post on 16-Jun-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA
PT. INDOMARCO ADI PRIMA
ABSTRAK
Oleh:
ANTONY JAYADI
Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan
masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut
adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana
pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya
gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994
pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang
belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya
pentahapan kepesertaan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
sebelumnya, dapat diambil dua pokok masalah, yaitu: a. Bagaimanakah
perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Indomarco Adi Prima?. b. Apakah
faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Indomarco
Adi Prima?
Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan
dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang
menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan
norma-norma hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Pada PT. Indomarco Adi Prima.
Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan
kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga )
pada PT. Indomarko Adi Prima macam, yaitu: a. Perlindungan ekonomis, yaitu
perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila
tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. b. Perlindungan sosial,
yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan
kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. c. perlindungan
teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan
kerja. Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan
yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik
sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk
perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6
mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban
pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan
aliran politik. 2. Faktor-faktor yang menghambat melaksanakan perlindungan
hukum bagi pekerja di antaranya yaitu faktor substansi, sturktuk dan kultur. Dapat
disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan
perlindungan terhadap pekerja Program Kesehatan melalui BPJS yang kurang
efektif, karena dalam prakteknya pelayanan yang menggunakan BPJS sangat
kurang apabila dibandingkan dengan yang tidak menggunakan BPJS atau yang
umum. Belum adanya kesadaran dari pihak pekerja mengenai resiko-resiko yang
terjadi apabila bekerja.
Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut: 1. Hendaknya PT. Indomarco Adi Memperpanjang perjanjian kerja
atau membuat pembaharuan perjanjian kerja saat masa kontrak sudah habis. 2.
Hendaknya para pekerja yang bekerja perlu menyadari arti pentingnya perlindungan
hak-hak yang sudah semestinya menjadi miliknya dalam rangka bekerja.
Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, perlu
lebih memperhatikan lagi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja.
LEGAL PROTECTION OF WORKERS IN
PT. ADI INDOMARCO PRIMA
ABSTRACT
By:
ANTONY JAYADI
Labor is the main capital and the implementation of community development
Pancasila. The most important goal of the community is the development of public
welfare including labor. Labor as development practitioners should be guaranteed
their rights, obligations and developed power set point. In the regulation of the
Minister of Manpower No. PER-04 / MEN / 1994 definition of labor is any person
who works at a company that is not required to follow the program of social
security workforce due to the phasing of participation Based on the background
described above, can be taken two principal problems , namely: a. How is legal
protection of workers at the PT. Indomarco Adi Prima ?. b. Is the limiting factor in
the legal protection of workers at the PT. Indomarco Adi Prima?
Author in conducting research, using two approaches, namely empirical juridical
approach. Normative juridical done by examining and interpreting the things that
are theoretical concerns legal principles, concepts, doctrines of law and legal norms
relating to Legal Protection Against Workers at PT. Indomarco Adi Prima.
Based on the explanation of the previous chapters, the authors can provide the
following conclusions: 1. Protection of labor is divided into 3 (three) on PT.
Indomarko Adi Prima types, namely: a. Economical protection, namely the
protection of labor in the form of an adequate income, including when labor is not
able to work out his will. b. Social protection, namely: labor protection in the form
of health insurance work, and freedom of association and protection of the right to
organize. c. technical protection, namely: labor protection in the form of security
and safety. Legally Article 5 of Law No. 13 of 2003 on Manpower provides
protection that all workers are entitled to and have equal opportunities to obtain
employment and decent living regardless of gender, ethnicity, race, religion, and
political orientation in accordance with the interests and the ability of workers
concerned, including equal treatment for the disabled. While Article 6 obliges the
employer to provide the rights and obligations of workers / laborers regardless of
gender, ethnicity, race, religion, skin color, and political orientation. 2. Factors that
inhibit implement legal protections for workers in the substance of which is a factor,
sturktuk and culture. It can be concluded that there are factors that become an
obstacle in the implementation of the protection of workers' health program through
BPJS less effective, because in practice BPJS service uses very less when compared
with those not using BPJS or common. The lack of awareness on the part of
workers about the risks that occur when working.
Based on the explanation of the previous chapters, the author can provide advice as
follows: 1. Should PT. Indomarco Adi Extend employment agreement or making
the renewal of the current labor agreement contract period is up. 2. Should the
workers need to be aware of the importance of the protection of the rights that it
should be hers in order to work. Government as legislation, need more attention and
more about legal protections for workers.
LATAR BELAKANG
Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan
masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut
adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana
pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya
gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994
pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang
belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya
pentahapan kepesertaan.
Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap
pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada
perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social
tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan
bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang
tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya
penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan
pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga
kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya
kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan
memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada
perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan
masyarakat melalui program jaminan social tenaga kerja. Para pekerja dalam
pembangunan nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta
tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk
diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga
menimbulkan rasa aman dalam bekerja.
Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :
1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
4. Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau
kejadian-kejadian lain yang berbahaya
5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
7. Memperoleh penerangan yang cukp dan sesuai
8. Menyelanggarakan suhu dan lembab udara yang baik
9. Memeliharaan kebersihan, kesehatan dan ketertiban
Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia
Sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Namun pada kenyataannya,
keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga
negara Indonesia/ TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Kepergian para tenaga
kerja baik laki-laki maupun wanita ke luar negeri menunjukkan adanya suatu
perbaikan dari segi tingkat perekonomian keluarga, namun kondisi yang baik ini
juga dibarengi dengan kondisi yang tidak mengenakkan dimana diantara para
tenaga kerja tersebut terancam baik secara fisik maupun psikologis ditempat ia
bekerja. Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka
peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan
catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Jenis-
jenis jaminan social tenaga kerja yaitu:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja maerupakan resiko yang dihadapi
oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya
sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat
karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan
kecelakaan kerja.
2. Jaminan Kematian
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan
mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan
sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan
jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk
biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.
3. Jaminan Hari Tua
Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mapu bekerja.
Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja
dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, teruma bagi mereka
yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan
yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia
55 ( lima puluh lima ) tahun atau memnuhi persyaratan tersebut.
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan unutk meningkatkan produktivitas tenaga
kerja sehingga dapat melaksankan rugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya
kesehatan dibidang penyembuhan ( kuratif ).
Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan
memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya
diupayakan penggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial
tenaga kerja. Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang
sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ketentuan Pasal 6 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan
dalam dunia kerja. Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja
berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan
aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.
Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan
kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,
warna kulit, dan aliran politik.
Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengetahui lebih jelas
mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Karena itu penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul;
”Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada PT. Indomarko Adi Prima.”
PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua
pokok masalah, yaitu:
a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Indomarko Adi
Prima?
b. Apakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pekerja pada
PT. Indomarko Adi Prima?
RUANG LINGKUP
Mengingat banyaknya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan
hukum bagi tenaga kerja, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian,
maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini ruang
lingkup substansi ilmu hukum dibatasi pada Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Pada PT. Indomarko Adi Prima, data penelitian pada tahun 2014 s.d. 2015 dan lokasi
penelitian pada PT. Indomarko Adi Prima.
TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian
ditentukan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Indomarko
Adi Prima.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap
pekerja pada PT. Indomarko Adi Prima.
KEGUNAAN PENELITIAN
Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua
kegunaan sebagai berikut:
a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi PT.
Indomarko Adi Prima terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja.
b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Indomarko
Adi Prima dalam perlindungan hukum terhadap pekerja.
KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL
KERANGKA TEORITIS
Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan. (Soerjono
Soekanto, 2005:125)
Kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki
arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan
Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.
Beberapa unsur kata Perlindungan.
1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara,
merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi , alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungkan: membuat diri terlindungi
Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada
tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan
hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja,akan tetapi harus
berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat
lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan
masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu
masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian
sebagai pihak yang memberdayakan. Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi
Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan
yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang
pengadilan. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah
laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi
yang berwajib.
Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan
untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah
dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi
hukuman bagi yang melanggarnya. Pengertian hukum yang memadai harus tidak
hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga
(institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam
kenyataan. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan
antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara
individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini
hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak
yang lain” .
Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-
masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-
beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan
konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang
dinamakan perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu
perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat
hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu
gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum
adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk
perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai
suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan
suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
KONSEPTUAL
Kerangka konseptual adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara
konsep khusus yang merupakan kumpulan dari istilah yang teliti. Batasan
pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah :
1. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang
politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai
perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi
penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan
politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.
2. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.
3. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada
pengusaha dengan menerima upah.
SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah,
kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan
dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam
membahas penelitian serta sistematika penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian
umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada PT. Indomarko Adi Prima.
III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang
akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara
pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data (yuridis dan empiris).
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang
menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan
tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada PT. Indomarko Adi Prima.
V. PENUTUP
Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat
hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan
dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang
berhubungan dengan penulisan.
METODELOGI PENELITIAN
Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis
normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-
doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum
Terhadap Pekerja Pada PT. Indomarko Adi Prima. Adapun pendekatan yuridis empiris
digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum,
khususnya pada PT. Indomarko Adi Prima.
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
PT. Indomarko Adi Prima Pertama didirikan pada tahun 1964 oleh PT. Indofood yang
bertujuan untuk meluaskan distribusi dan import produk-produk yang di hasilkan
oleh PT. Indofood yang pada saat itu hanya dapat didistribusi hanya di sekitar
Jabodetabek dan dengan didirikannya PT. Indomarko Adi Prima Pertama ini PT.
Indofood berharap dapat memperluas pendistribusian ke seluruh Indonesia dan
Asia.
Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga ) pada PT. Indomarko Adi Prima
macam, yaitu :
1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar
kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk
berorganisasi.
3. perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan
dan keselamatan kerja.
Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan
yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik
sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk
perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6
mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik
(Khakim, 2003:60).
Faktor-faktor yang menghambat melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja di
antaranya yaitu faktor substansi, struktur dan kultur. Dapat disimpulkan bahwa ada
faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap
pekerja, yaitu:
1. Faktor tempat yang lokasinya jauh dari kota atau kabupaten, sehingga untuk
mendapatkan laporan tentang keadaan para pekerja sering terlambat.
2. Pekerja kurang komunikatif dan tidak melaporkan permasalahan yang
dihadapinya, sehingga perusahaan tidak mengetahui apabila telah terjadi sesuatu
pada pekerja tersebut.
3. Program Kesehatan melalui BPJS yang kurang efektif, karena dalam prakteknya
pelayanan yang menggunakan BPJS sangat kurang apabila dibandingkan dengan
yang tidak menggunakan BPJS atau yang umum.
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu
kesimpulan sebagai berikut :
1. Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga ) pada PT. Indomarko Adi Prima
macam, yaitu :
a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di
luar kehendaknya.
b. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk
berorganisasi.
c. perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
keamanan dan keselamatan kerja.
Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan
yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik
sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk
perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6
mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
2. Faktor-faktor yang menghambat melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja
diantaranya yaitu faktor substansi, sturktuk dan kultur. Dapat disimpulkan
bahwa ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan
perlindungan terhadap pekerja Program Kesehatan melalui BPJS yang kurang
efektif, karena dalam prakteknya pelayanan yang menggunakan BPJS sangat
kurang apabila dibandingkan dengan yang tidak menggunakan BPJS atau yang
umum. Belum adanya kesadaran dari pihak pekerja mengenai resiko-
resiko yang terjadi apabila bekerja.
SARAN
Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan suatu
saran sebagai berikut :
1. Hendaknya PT. Indomarko Adi menyediakan kamar mandi/ wc terpisah antara
pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Memperpenjang perjanjian kerja
atau membuat pembaharuan perjanjian kerja saat masa kontrak sudah habis.
2. Hendaknya para pekerja yang bekerja perlu menyadari arti pentingnya
perlindungan hak-hak yang sudah semestinya menjadi miliknya dalam rangka
bekerja. Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, perlu
lebih memperhatikan lagi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Bambang Dwiloka, 2005. Teknik Menulis Karya Ilmiah , Jakarta : PT. Rineka
Cipta
Benoe Satrio, 2003, Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan,
Yogyakarta : Andi Yogyakarta
Citra Umbara. 2008. Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung
Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada
top related