perencanaan matang usahapun berkembang -...
Post on 02-Mar-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
Perencanaan Matang
Usahapun Berkembang
Modul Pendampingan Rencana Pengembangan Usaha
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
ii
Perencanaan Matang Usahapun Berkembang
Modul Pendampingan Rencana Pengembangan Usaha
Penanggung Jawab
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Penulis
Ir. Ryke Liliek S Siswari
Ir. Rita Marsi
Ernita Mery Theresia, S.Hut
Nden Rissa Hadikusumah, S.Si
Tata Letak
Nden Rissa Hadikusumah
Kontributor foto
Ryke Liliek, Rita Marsi, Ernita Mery, Nden Rissa, Siwi,
Anton A. Sumadri, Wahyu Karyono, Syahril Wianto, Sahabat Bambu
Indonesia, Konsorsim Kota Agung Utara
Keterangan foto sampul
Camping Ground di Pelawangan Sembalun Lombok Timur
(Dokumentasi Anton A. Sumadri)
iii
PENGANTAR
Modul ini digunakan sebagai panduan dalam merencanakan pengembangan
usaha kegiatan Perhutanan Sosial. Untuk Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan
Kemasyarakatan, Rencana ini disusun dalam bentuk Rencana Kerja Usaha
(RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), seperti yang diamanahkan
Peraturan Direktur Jenderal PSKL Nomor P 16/PSKL/PSl.0/2016.
Sedangkan untuk Hutan Desa, Rencana Pengembangan Usaha disusun dalam
bentuk Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan RKT. Modul ini
dibagi dalam 3 kelompok bahasan yaitu Penyusunan RKU /RKT, Jenis-jenis
Usaha Produktif, Pengembangan Modal Usaha.
Tujuan dari modul ini adalah memberi panduan bagi pendamping untuk
membantu kelompok dalam menyusun Rencana Pengembangan Usaha,
memberi gambaran tentang jenis-jenis usaha produktif dan memandu
pendamping untuk membantu kelompok dalam mengakses permodalan.
Diharapkan dengan adanya modul ini masyarakat mampu melaksanakan
ketiga hal tersebut.
Dengan tersusunnya modul ini diucapkan terima kasih kepada Penyuluh
Kehutanan sebagai penyusun serta semua pihak yang berperan serta didalam
penyusunannya.
Jakarta, Februari 2018
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Helmi Basalamah
iv
DAFTAR ISI
Apa Isi Modul Ini 1
Penyusunan RKU/RKT 2
Langkah 1 Identifikasi Potensi 3
Langkah 2 Pemilihan Kegiatan 5
Langkah 3 Rencana Pengelolaan Hutan Desa
(RPHD)/Rencana Kerja Usaha
RKU-IUPHKm dan RKT-HD/
RKT- IUPHKm
7
Langkah 4 RKU-IUPHTR dan RKT-IUPHTR 11
Jenis-jenis Usaha Produktif 14
I. Maju Bersama Bambu 14
II. Bercengkerama Dengan Alam 20
III. Mengulik Pupuk Organik 24
IV. Menggauli Mangrove 29
V. Mengintip Energi Alternatif 31
Pengembangan Permodalan 35
Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari
BadanLayanan Umum Pusat Pembiayaan
Pembangunan Hutan
35
Kredit Usaha Rakyat (KUR) 41
Contoh RKT Hutan Desa LPHN Paru,
Nagari Paru, Sijunjung,
Sijunjung, Sumatera Barat
44
Penutup 51
Daftar Pustaka 53
1
Modul ini dibagi dalam 3 kelompok bahasan yaitu :
Penyusunan RKU /RKT
Menguraikan tata cara penyusunan RKU/RKT yang dapat dilakukan melalui
identifikasi potensi, pemilihan kegiatan, dan penyusunan RKU/RKT.
Jenis-jenis Usaha Produktif
Menguraikan beberapa contoh usaha yang produktif yang dapat dilakukan
oleh kelompok tani. Di dalamnya juga dicantumkan beberapa contoh
keberhasilan usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat.
Pengembangan Modal Usaha
Menguraikan kemungkinan pengembangan modal yang dapat diakses oleh
kelompok tani. Di dalamnya dicantumkan contoh mekanisme pengembangan
modal melalui BLU dan kredit usaha rakyat BNI.
Dalam tiga hal tersebut, diperlukan peran penyuluh untuk mendampingi
pelaksanaanya.
APA ISI MODUL INI ?
2
Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKU-
IUPHKm) dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman Rakyat (RKU-IUPHHK-HTR) adalah rencana kerja yang
disusun oleh pemegang izin IUPHKm dan IUPHHK-HTR yang berisi kegiatan
penandaan batas areal kerja, blok atau zonasi areal kerja, pemanfaatan hutan,
perlindungan, pengamanan hutan dan pengembangan kearifan lokal berdasarkan
perencanaan partisipatif.
Rencana kerja dalam skema hutan desa dinamakan dengan Rencana
Pengelolaan Hutan Desa (RPHD). RPHD, RKU-IUPHKmdan RKU-IUPHHK-
HTR disusun secara transparan, partisipatif, akuntabel dan tidak diskriminatif
dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
Langkah-langkah dalam penyusunanya sebagai berikut:
Langkah 1. Identifikasi Potensi
1. Kegiatan awal yang perlu dilakukan dalam Penyusunan RPHD, RKU-
IUPHKm, dan RKU-IUPHHK-HTR berdasarkan peta areal kerja meliputi
kegiatan :
a. Penandaan batas
Penyuluh kehutanan atau Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan
Sosial (Pokja PPS) memfasilitasi penyusunan kesepakatan penandaan
batas, selanjutnya dibuat berita acara penandaan batas. Penandaan batas
tersebut disepakati dengan pemegang hak/pemegang izin atau
pemegang izin sah lainnya yang langsung berbatasan dengan areal kerja
dengan tanda-tanda yang mudah didapat dan dikenali di lapangan.
PENYUSUNAN RKU / RKT
3
b. Pembagian blok atau zonasi
Pembagian blok atau zonasi terdiri dari blok atau zona konservasi atau
lindung dengan memperhatikan sepandan sungai, pantai, danau dan
mata air. Pembagian blok atau zonasi menggunakan drone atau citra
satelit resolusi tinggi dan difasilitasi oleh UPT atau KPH atau Pokja
PPS.
Contoh RKT HKm Hutan Nagari Paru (dokumentasi Nden Rissa)
2. Identifikasi potensi wilayah secara partisipatif agar rencana kerja ke depan
dapat berjalan secara optimal. Identifikasi potensi dilakukan seperti uraian
pada modul III.
Hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi potensi adalah :
a. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Data dapat
diperoleh dari 3P (place/tempat, person/seseorang dan paper).
Penyuluh kehutanan mendapatkan sumber data yang menyajikan
tampilan berupa tampilan yang diam (ruangan, kelengkapan alat, wujud
benda, warna, dll) atau bergerak (aktivitas, kinerja, ritme, gerak, dll).
Sumber data juga dapat berupa jawaban lisan melalui wawancara atau
jawaban tertulis melalui suatu instrumen, data yang menyajikan huruf,
angka, simbol dokumen.
4
b. Metode
Berikut metode yang dapat dipilih oleh Penyuluh kehutanan dalam
mengidentifikasi potensi :
Pengumpulan data sekunder
Observasi lapangan
Diskusi kelompok
Pendekatan informan kunci
Focus Group Discussion (FGD)
Matrik USG atau GMP
Analisis SWOT
Rapid Rural Appraisal (RRA)
Paticipatory Rural Appraisal (PRA), paling sering dipakai
3. Analisis data
Pendamping bersama kelompok melakukan analisis data SDA dan SDM
yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel analisis SDA dan SDM
No. SDA SDM
1. Potensi SDA bidang kehutanan Prosentase penduduk usia
produktif
2. Potensi yang sudah
dikembangkan
Prosentase keterlibatan wanita,
tokoh masyarakat dan pemuda
3. Potensi yang belum
dikembangkan
Prosentase pelaku utama dan
pelaku usaha
4. Permasalahan Permasalahan
5. Upaya tindak lanjutnya Upaya tindak lanjutnya
6. Prosentase kawasan hutan dan
hutan :
a. Prosentase penutupan lahan
b. Prosentase lahan kritis
c. Prosentase SDA yang sudah
dimanfaatkan
d. Prosentase SDA unggulan
5
Langkah 2. Pemilihan Kegiatan
Penyuluh bersama dengan kelompok menginventarisasi kegiatan berdasarkan
analisis potensi yang telah dilakukan. Pemilihan kegiatan disesuaikan dengan
izin yang telah didapatkan olek kelompok masyarakat. Kegiatan kelompok telah
tersirat secara garis besar dalam permohonan izin. Langkah-langkah dalam
pemilihan kegiatan dilakukan agar kegiatan kelompok lebih detail dan terarah.
Langkah tersebut adalah :
1. Pemilihan prioritas kegiatan
Pendamping membagikan lembar daftar isian kepada anggota kelompok
untuk diisi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok. Rencana
kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan,
bagaimana caranya, siapa yang melakukan, dimana, kapan, berapa biayanya
dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi
dan merespon peluang yang ada.
Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
a. Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) kelompok
dan pendamping;
b. Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumberdaya
lain yang mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan;
c. Kondisi wialayah, sosial dan budaya yang ada;
d. Alokasi pembiayaan yang tersedia.
Contoh Daftar Isian
Setelah pengisian daftar isian penyuluh mengumpulkan dan merekapitulasi
hasil jawaban yang diberikan oleh anggota kelompok. Hasil rekapitulasi ini
selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh pendamping. Selanjutnya target
tersebut dapat dijadikan landasan untuk penetapan rencana tahunan. Di
dalam rencana jangka panjang rencana pembiayaan harus dimasukkan untuk
memberikankejelasan kebutuhan dana sejak dari awal, untuk mendapatkan
dana dari anggaran pemerintah dan sumber lain dan sebagai dasar untuk
menentukan rencana kerja tahunan.
6
2. Penentuan Kegiatan
Setelah di evaluasi, selanjutnya penyuluh pendamping menentukan rencana
kegiatan yang akan dilakukan. Target rencana kegiatan 10 tahunan harus
terdefinisi secara jelas. Kegiatan harus disesuaikan dengan skema
Perhutanan Sosialnya (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan
Tanaman Rakyat).
Penyusunan Rencana usaha secara partisipatif
(dokumentasi Nden Rissa di KTH Alas Segoro Jawa Timur)
Selanjutnya target tersebut dapat dijadikan landasan untuk penetapan
rencana tahunan. Di dalam rencana jangka panjang rencana pembiayaan
harus dimasukkan untuk memberikan kejelasan kebutuhan dana sejak dari
awal, untuk mendapatkan dana dari anggaran pemerintah dan sumber lain
dan sebagai dasar untuk menentukan rencana kerja tahunan.
Langkah 3. Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD)/Rencana Kerja
Usaha RKU-IUPHKm dan RKT-HD/RKT- IUPHKm
Penyuluh mendampingi dalam pengisian RPHD/RKU-IUPHKm dan RKT-
HD/RKT- IUPHKm. Format Tabel RPHD/ RKU-IUPHK sebagai berikut:
1. Gambaran umum diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis
permohonan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR meliputi:
a. Letak lokasi terdiri dari luas wilayah dan letak wilayah secara
administrasi dan fungsi kawasannya.
b. Keadaan fisik wilayah meliputi kondisi tutupan lahan, tofografi,
kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominannya.
7
c. Keadaan sosial ekonomi meliputi demografi kependudukan, sarana dan
prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur
wilayah, dll.
d. Keseluruhan data dan informasi diatas dianalisis potensi kawasannya.
2. Rencana Kegiatan dalam langkah 2 dituangkan dalam bentuk tabel sebagai
berikut:
a. Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan
No. Kegiatan Tahun 1-10 Keterangan
a. Konservasi pengayaan jenis asli,
menambahkan jenis
pohon sumber pangan
fauna setempat, apotek
hidup
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
b. Perlindungan
dan pengamanan
hutan
patroli kebakaran,
perambahan dan
pencurian hasil hutan
kayu dan hutan bukan
kayu, flora fauna,
memperkaya tanaman
untuk jenis-jenis yang
meningkatkan sumber
mata air, mencegah
longsor dan banjir
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
Pembuatan terasering untuk konservasi tanah
(dokumentasi Ryke Liliek)
8
b. Pemanfaatan hasil hutan
No. Kegiatan Tahun Keterangan
a. Pembibitan
(H-1)
jenis, jumlah dan lokasi
b. Merencanakan
Penanaman
(H)
jenis, jumlah dan lokasi
setelah bibit tersedia dan
siap tanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
c. Merencanakan
Pemeliharaan
(H+1) s/d
(H+10)
jumlah dan lokasi
disesuaikan dengan jenis
pohon yang ditanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
d. Pemanenan volume, jumlah dan lokasi
disesuaikan dengan jenis
pohon yang ditanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
e. Pengolahan jenis dan jumlah kayu,
HHBK atau jasling bisa
mandiri atau bermitra
dengan investor
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
f. Pemasaran bangun jejaring melalui
PeSoNa atau bermitra
dengan investor
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
Penangkaran kupu-kupu sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati (dokumentasi Wahyu Karyono)
9
c. Pemanfaatan kawasan hutan
No. Kegiatan Tahun 1-10 Keterangan
a. Budidaya
tanaman obat
jenis, jumlah dan lokasi Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
b. Tanaman hias jenis, jumlah dan lokasi
setelah bibit tersedia dan
siap tanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
c. Jamur jumlah dan lokasi
disesuaikan dengan yang
ditanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
d. Lebah madu volume, jumlah dan lokasi
disesuaikan dengan yang
dibudidayakan
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
e. penangkaran
satwa liar
jumlah, jenis dan lokasi
disesuaikan dengan satwa
liar yang dilindungi
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
f. budidaya
hijauan
makanan
ternak
jumlah, jenis dan lokasi
disesuaikan dengan pakan
ternak yang dibudidayakan
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
g. Agroforestry jumlah, jenis dan lokasi
disesuaikan dengan jenis
yang dibudidayakan
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
h. Silvopasture jumlah, jenis dan lokasi
disesuaikan dengan jenis
yang dibudidayakan
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
i. Silvofishery jumlah, jenis dan lokasi
disesuaikan dengan jenis
yang dibudidayakan
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
d. Pemanfaatan jasa lingkungan
No. Kegiatan Tahun 1-10 Keterangan
a. Kegiatan
ekowisata
jenis wisata, jenis objek,
lokasi dan fasilitasi
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
b. Jasa tata airserta
penyimpanan
volume dan lokasi sumber
mata air
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
c. Penyimapanan
dan penyerapan
karbon
volume dan lokasi hutan
yang dikonservasi
(Penyimpanan Karbon)
atau hutan yang dibangun
(Penyerapan Karbon)
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
10
e. Pengembangan Kelembagaan berupa kegiatan penyusunan
AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga, pelatihan manajemen
korporasi, penyusunan administrasi kelompok
a) Pelatihan
b) Studi Banding
c) Magang
f. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada belukar tua dalam kegiatan
penyiapan lapangan persemaian, pembibitan dan penanaman.
g. Peta rencana kerja
Peta rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan
HPHD atau IUPHKm dengan legenda batas luar arela kerja, batas
perijinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas
fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.
Berdasarkan RPHD/RKU-IUPHKm disusun Rencana Kerja Tahunan. RKT
untuk satu tahun berjalan dengan data umum dan tabel rencana kegiatan.
RKT Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan terdiri dari:
a. Data Umum
Data umum berisi tentang nomor pemegang ijin dan alamat kelompok.
b. Rencana Konservasi, perlindungan, dan pengamanan hutan
c. Rencana Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan
bukan kayu
d. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan
e. Pemanfaatan jasa lingkungan
f. Pengembangan kelembagaan :
Pelatihan
Studi banding
Magang
11
Langkah 4. RKU-IUPHTR dan RKT-IUPHTR
Penyuluh mendampingi dalam penyusunan RKU-IUPHTR dan RKT- IUPHTR
dengan format RKU-IUPHTR sebagai berikut:
1) Gambaran umum diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis
permohonan IUPHHK-HTR meliputi :
a. Letak lokasi terdiri dari luas wilayah dan letak wilayah secara
administrasi dan fungsi kawasannya.
b. Keadaan fisik wilayah meliputi kondisi tutupan lahan, tofografi,
kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominannya.
c. Keadaan sosial ekonomimeliputi demografi kependudukan, sarana dan
prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur
wilayah, dll.
d. Potensi kawasan
Keseluruhan data dan informasi diatas dianalisis potensi kawasannya.
2) Rencana Kegiatan dalam langkah 2 dituangkan dalam bentuk tabel sebagai
berikut:
a. Pemanfaatan hasil hutan kayu
No. Kegiatan Tahun Keterangan
a. Pembibitan (H-1) jenis, jumlah dan lokasi
b. Merencanakan
Penanaman (H)
jenis, jumlah dan lokasi
setelah bibit tersedia dan
siap tanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
c. Merencanakan
Pemeliharaan
(H+1) s/d (H+10)
jumlah dan lokasi
disesuaikan dengan jenis
pohon yang ditanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
d. Pemanenan volume, jumlah dan
lokasi disesuaikan
dengan jenis pohon
yang ditanam
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
e. Pengolahan jenis dan jumlah kayu,
HHBK atau Jasling bisa
mandiri atau bermitra
dengan investor
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
f. Pemasaran bangun jejaring melalui
PeSoNa atau bermitra
dengan investor
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
12
Pembibitan berbagai jenis kayu-kayuan sebagai bagian
dari rencana kegiatan (dokumentasi Ryke Liliek)
b. Perlindungan dan pengamanan hutan
No. Kegiatan Tahun 1-10 Keterangan
a. Perlindungan dan
pengamanan
hutan
patroli kebakaran,
perambahan dan
pencurian hasil hutan
kayu dan hutan bukan
kayu, flora fauna,
mempekaya tanaman
untuk jenis-jenis yang
meningkatkan sumber
mata air, mencegah
longsor dan banjir
Difasilitasi
UPT terkait,
pokja PPS
c. Peta rencana kerja
Peta rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan
HPHD atau IUPHKm dengan legenda batas luar arela kerja, batas
perijinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas
fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.
Berdasarkan RKU-IUPHTR disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penyuluh
mendampingi dalam penyusunan RKT. RKT disusun untuk satu tahun berjalan
dengan data umum dan tabel rencana kegiatan.
RKT-HTR terdiri dari:
a. Data Umum
b. Rencana Pemanfaatan hasil hutan kayu
c. Rencana perlindungan, dan pengamanan hutan.
13
Contoh peta Areal HKm Gapoktan Mulya Agung di Tanggamus, Lampung
(dokumentasi Konsorsium Kota Agung Utara, Lampung)
Yang penting diketahui !!! RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR dievaluasi setiap 5 tahun Jika diperlukan revisi, RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR dapat diajukan
kepada Direktur atau kepala Dina dan difasilitasi oleh penyuluh Direktur atau Kepala Dinas dapat memerintahkan kepala UPT terkait di
lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas materi usulan revisi RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR
Hasil pemeriksaan tersebut dibuat BAP dan hasilnya disampaikan kepada pejabat berwenang untuk pengesahan RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR
Penialian dan Pengesahan RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR dilakukan oleh: o Penyuluh dalam hal areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR
berada dalam satu desa o Kepala KPH yang sudah operasional, atau berdasarkan rencana
pengelolaan hutan jangka panjang KPH setempat, bagi areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam wilayah KPH dan berada pada lintas desa
o Kepala Dinas Provinsi dalam hal HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berada di lintas desa dan belum ada KPH yang operasional
Penilaian dan pengesahan RKT dilakukan oleh penyuluh kehutanan atau oleh kepala UPT atas nama Direktur Jenderal.
14
Usaha produktif kelompok tani hutan yang dapat dikembangkan sangat
beragam, sesuai potensi dan kondisi yang ada. Usaha yang dikembangkan
didasarkan atas Rencana Kegiatan yang telah disusun di atas. Beberapa kegiatan
usaha produktif yang dapat dipakai sebagai referensi pendamping dalam
memberikan masukan bagi masyarakat binaannya diuraikan dalam bagian
berikut:
I. Maju Bersama Bambu
A. Mengapa Bambu ?
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang sudah dikenal dan biasa
dimanfaatkan masyarakat di seluruh Indonesia.
Mempunyai manfaat yang sangat beragam: sebagai bahan perkakas
dapur, kerjainan, mebel, alat musik, bahkan konstruksi dan bahan
bangunan. Dengan perkembangan jaman, bambu juga dimanfaatkan
sebagai bahan baku produk-produk yang lebih modern seperti
bambu lamina, bambu ply, dan pulp sebagai bahan baku kertas.
Mempunyai nilai ekonomi untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat dari penjualan bibit bambu, rebung, batang bambu tanpa
diolah maupun dari produk bambu berupa barang kerajinan,
perkakas dapur, dinding anyaman bambu dan lain-lain
Relatif mudah dibudidayakan, membantu memperbaiki kualitas
lingkungan dengan perakaran yang kuat, mempertahankan air tanah
dan mencegah erosi, menurunkan efek rumah kaca karena menyerap
karbon dan melepaskan oksigen
Penanaman bambu hanya perlu dilakukan sekali dan sudah bisa
dipanen pada umur 3 – 4 tahun Selanjutnya bambu dapat dipanen
secara terus menerus tanpa memerlukan perawatan khusus yang
rumit.
JENIS-JENIS USAHA PRODUKTIF
15
B. Jenis bambu apa yang bisa dipilih ?
Secara umum bambu dapat tumbuh dengan baik di seluruh Indonesia
Untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu dipilih jenis bambu
yang sesuai dengan tempat tumbuhnya
Sebagai bahan pertimbangan, jenis dan tempat tumbuh bambu
adalah sebagai berikut :
Jawa: Gigantochloa, Bambusa, Arundinaria, Dendrocalamus
Kalimantan : Bambusa, Dendrocalamusjen
Sulawesi : Bambusa, Dendrocalamus
Bali : Dendrocalamus, Gigntochloa
NTB : Bambusa
NTT : Bambusa
Maluku : Bambusa
C. Bagaimana Analisa biayanya?
Secara sederhana, analisa usaha untuk tanaman bambu betung pernah
dilakukan oleh penyuluh pendamping bersama-sama dengan Asosiasi
Sentra Bambu Sembada dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Perhitungan didasarkan pada pembuatan tanaman bambu untuk 1 ha
dengan jarak tanam 5m x 5 m dan jangka waktu 10 tahun.
Tabel analisa biaya usaha bambu
No Uraian Rp
1. Biaya:
a. 450 bibit untuk luasan 1 ha 2.250.000
b. Pupuk 2.000.000
c. Peralatan dan obat-obatan 1.200.000
d. Tenaga Kerja (penanaman dan
pemeliharaan)
3.810.000
e. Pengawasn selama 10 tahun 10.000.000
f. Sewa tanah/kompensasi lahan selama 10
tahun
10.000.000
Jumlah biaya yang diperlukan untuk 1ha/10 tahun 29.260.000
2. Pendapatan
a. Tahun ke 7 : 1200 batang (@ 20.000/btg) 24.000.000
b. Tahun ke 8 : 2000 batang (@ 21.000/btg) 42.000.000
c. Tahun ke 9 : 3200 batang (@ 32000/btg) 70.000.000
d. Tahun ke 10: 4000 batan) (@25.000/btg) 100.000.000
16
D. Apa Langkah-langkah Kunci Pengusahaan Bambu
Pembuatan bibit
Pembuatan bibit bambu dapat dilakukan melalui stek cabang, stek
ranting dan stek rizhoma. Pada umumnya, pembibitan dengan cara
ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam skala industri,
pembuatan dapat juga dilakukan melalui kultur jaringan. Pembuatan
bibit dengan cara ini memerlukan teknologi yang lebih rumit dan
biaya besar.
Pembibitan bambu
(dokumentasi Ryke Liliek)
Penanaman
Sebelum penanaman perlu dilakukan penyiapan lahan. Lahan
dibersihkan dari semak belukar, bebatuan dan kotoran lainnya agar
memudahkan pengolahan tanah. Setelah itu dibuat lubang tanam
berukuran 30 cm x 30 cm atau 40 cm x 40 cm dengan jarak tanam
4m x 4m atau 5 m x 5m. Bibit ditanam pada lubang-lubang tersebut
17
Budidaya bambu oleh
KelompokTani Hutan
(dokumentasi pribadi
Ryke Liliek)
dengan ditambahkan pupuk urea, TSP dan KCl dalamperbandingan
3 : 2 : 1 sebanyak 600 kg/ha yang ditaburkan di sekitar bibit bambu.
Pemeliharaan
Bambu tidak memerlukan pemeliharaan secara intensif. Namun
demikian perlu dilakuan pemeliharaan berupa pemangkasan,
penyiangan, pembumbunan dan pemupukan.
Pemanenan
Pemanenan dilakukan terhadap batang bambu yang telah cukup tua/
memasuki usia tebang. Pemanenan pertama sudah bisa dilakkan
pada saat bambu berumur 5 tahun, tetapi usia optimal unatuk
pemanenan adalah 7 tahun. Panen bambu dilakukan secara terus
menerus setahun sekali. Untuk mendapatkan kualitas bambu yang
baik, pemanenan sebaiknya pada musim kemarau.
Budidaya Bambu oleh masyarakat (dokumentasi Ryke Liliek)
18
Contoh bambu untuk bahan bangunan
(dokumentasi Ryke Liliek)
Pengolahan
Bambu dapat diolah menjadi barang kerajianan dan perkakas dapur
seperti kurungan unggas, hiasan dinding, keranjang, nyiru, besek,
kukusan, tusuk sate dan lain-lain. Untuk skala industri, bambu
digunakan sebagai bahan baku mebel, gazebo, perangkat makan dan
lain-lain.
Pemasaran
Secara umum bambu tidak sulit dipasarkan. Kebutuhan bambu
dalam bentuk bibit, batangan maupun hasil olahan bahkan belum
cukup terpenuhi oleh produksi yang ada. Untuk mendapatkan posisi
tawar yang baik, sebaiknya bambu dijual melalui kelompok sehingga
tidak terjadi peraingan haga yang tidak sehat.
19
Keberhasilan Pengusahaan Bambu Oleh Masyarakat
Contoh keberhasilan pengusahaan
bambu oleh masyarakat ditemukan di
Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.
Sleman merupakan salah satu kabupaten
di Yogakarta yang memang potensial
sebagai penghasil bambu. Bambu
tumbuh secara alami hampir di seluruh
wilayah kabupaten. Bambu bahkan
ditetapkan sebagai Komoditas Unggulan
Hasil Hutan Bukan Kayu Kabupaten
Sleman melalui Keputusan Bupati
Sleman Nomor 306/Kep.KDH/A2013.
Saat ini, luas tanaman bambu di Sleman
yang ditanam oleh masyarakat mencapai
luasan 91 ha yang didominasi oleh
bambu apus, bambu betung, bambu
ampel dan bamb wulung. Jenis bambu
yang paling banyak digunakan para
pengrajin adalah bambu jenis betung,
apus dan wulung. Bambu betung yang
berdiameter besar digunakan sebagai bahan mebel dan bangunan seperti gazebo atau
rumah panggung. Demikian juga dengan bambu wulung yang mempunyai kaakteristik
lurus dengan warna hitam yang menarik. Sedangkan bambu apus yang karakternya lebih
lentur lebih banyak digunakan sebagai bahan baku anyaman.
Usaha bambu oleh masyarakat ini meliputi usaha pembibitan, pengembangan hutan
bambu, pemasaran bambu batangan maupun hasil olahan berupa barang-barang
kerajinan. Salah satu kelompok tani hutan binaan penyuluh kehutanan yang
mengusahakan bambu adalah KTH Ngudi Makmur yang terletak di Desa
Purwobinangun, Pakem. Pengolahan bamb dalam skala yang lebih besar dilakukan oleh
industri kecil yang mencapai jumlah sekitar 1700 unit di Kabupaten Sleman. Produk
yang dihasilkan adalah barang-barang anyaman, mebel dan komponen bangunan
bambu.
Bambu sebagai bahan baku industri kerajinan (dokumentasi Ryke Liliek)
20
II. Bercengkerama Dengan Alam
A. Apa yang dimaksud dengan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan
Wisata Alam
Keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan saran dan jasa
yang diperlukan oleh wisatawan dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam.
Usaha tersebut meliputi usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa,
usaha, sarana serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
B. Mengapa Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Potensi keindahan alam yang luar biasa pada hutan kita
Peluang untuk memanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam telah
diatur oleh Pemerintah
Usaha wisata alam dapat dilakukan dari skala kecil hingga besar
Merupakan peluang bagi kelompok sasaran dengan dampingan
penyuluh kehutanan.
Objek Wisata alam Sungai Mudal, Kulon Progo, Jogjakarta
(Dokumentasi Siwi)
21
C. Dimana Bisa dibangun Usaha Jasa Lingkungan dan Wisata Alam dan
siapa pelakunya
Usaha wisata alam dapat dikembangkan di dalam maupun di luar
kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan kawasan hutan
produksi
Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi dilakukan oleh
Pemerintah Pusat. Bersama pengelola, masyarakat dapat berperan
dalam penyediaan jasa seperti pemandu wisata, pengelolaan area
parkir di sekitarnya, penjualan suvenir, makanan dll
Pengelolaan wisata alam di luar kawasan konservasi dilakukan oleh
pihak lain seperti swasta maupun kelompok masyarakat dengan
persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
D. Bagaimana perijinannya
Ijin usaha dapat diajukan oleh perorangan, kelompok tani/koperasi
dan badan ussaha kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Untuk wisata alam di luar kawasan ijin diajukan kepada Gubernur
atau walikota/bupati.
Ijin diberikan atas kawasan yang belum dibebani hak maupun ijin
pengelolaan.
E. Bagaimana mengelola Wisata Alam
Membangun sarana: sarana wisata alam dibangun di atas 10 % areal
yan dikelola sebagai obyek wisata alam. Sarana tersebut dapat
berupa jalan papan petunjuk, toilet, kantor, sarana akomodasi,
sarana wisata petualangan dll. Pembangunan sarana harus tetap
memperhatikan fungsi kawasan dan ekosistemnya
Mengembangkan aktivitas : pengembangan akativitas disesuaikan
dengan rencana pengembangan sarana. Pengembangan ini dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, potensi wilayah dan
melihat peluang kegiatan wisata alam terkini yang banyak diminati
masyarakat.
Membangun kerjasama : kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk
kerjasama teknis, permodalan, pemasaran dan penggunaan fasilitas.
Promosi : promosi diperlukan untuk memperkenalkan obyek wisata
alam kepada masyarakat luas. Promosi dapat dilakukan melaui
berbagai media seperti pameran/bazar, siaran radio/TV, iklan,
selebaran maupun dengan menggunakan media sosial seperi
22
facebook, instagram, twiter dan lain-lain. Pada masa sekarang,
promosi melalui media sosial biasanya lebih efektif
Pengelolaan administrasi : pengelolaan administrasi diperlukan agar
memonitor dan mengevaluasi perkembangan obyek wisata alam
yang dikelola. Pengelolaan administrasi meliputi penenuan harga
tiket, pembagian retribusi, pendataan sarana dan pengunjung,
pembukuan keuangan dan lain-lain.
23
Wisata Alam Kali biru dan The Great Bukit Catu
Wisata alam Kalibiru merupakan
contoh sukses pengelolaan wisata alam
yang dilakukan oleh Kelompok Tani
Hutan. Terletak di Desa Hargowilis,
Kokap, Kulon Progo, Wisata Alam
Kalibiru dikembangkan oleh KTH
Mandiri sebagai pemegang Ijin Usaha
HKm di kawasan lindung pada daerah
tersebut. Kawasan wisata seluas 29 ha
ini mulai dikembangkan pada tahun
2010.
Kegiatan wisata alam yang ditawarkan
di Kalibiru antara lain highrope game,
canopy trail, biking, hiking, spot-spot foto selfie dan lain-lain. Kalibiru telah menyerap
tenaga kerja mencapai 238 orang yang berasal dari sekitar lokasi, juga membuka
peluang usaha bagi masyarakat untuk membuka kios-kios makanan dan suvenir. Rata-
rata jumlah pengunjung per tahun mencapai lebih dari 250.000. Dengan penghasilan
bruto rata–rata mencapai Rp 600 juta dan biaya operasional Rp 300 juta per bulan,
maka usaha wisata alam ini memberikan peghasilan bersih sekitar Rp 300 juta per
bulan.
Usaha wisata alam serupa juga dilakukan
oleh BUMDes Wana Amerta di Desa
Galungan, Sawan, Buleleng. Wisata alam
yang diberi nama The Great Bukit Catu ini
menawarkan paket-paket tracking dan
wisata edukasi pengenalan dan penanaman
pohon. The Great Bukit Catu merupakan
bagian dari hutan desa yang dikelola oleh
BUMDes Wana Amerta dengan
pendampingan penyuluh kehutanan.
Di beberapa tempat disediakan rest area
dengan bale bengong. Di sini pegngunjung
bisa beristirahat dan melakukan wisata petik buah markisa sambil menikmati indahnye
pemandangan alam. Obyek wisata ini sudah mulai terkenal dan menjadi salah satu
destinasi wisata edukasi di Bali yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun
manca negara.
Spot foto wisata alam Kalibiru, Jogjakarta
(dokumentasi Ryke LIliek)
Pemandangan dari puncak Great Bukit Catu
(Dokumentasi BUMDes Wana Amerta)
24
III. Mengulik Pupuk Organik
A. Apa itu pupuk organik
Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup,
seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia, contohnya
adalah pupuk kandang, kompos dan pupuk hijau.
Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar
haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, hijauan daun,
pupuk kandang, sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas
tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang
menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota (sampah).
B. Mengapa pupuk organik
1. Dampak pemakaian pupuk kimia menimbulkan berbagai masalah,
diantaranya rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah,
masalah kesehatan dan masalah ketergantungan petani terhadap
pupuk.
2. Pupuk organik digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan
biologi tanah.
3. Pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah diantaranya
perbaikan struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah
menahan air
4. Pupuk organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti
penyediaan hara makro (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium,
magnesium, dan sulfur) dan mikro seperti zink, tembaga, kobalt,
barium, mangan, dan besi, meskipun jumlahnya relatif sedikit.
Unsur hara makro dan mikro tersebut sangat dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman
5. Dapat memperbaiki sifat biologi dalam tanah, dengan semakin
berkembangnya mikroorganisme atau jasad renik dalam tanah juga
akan menyeimbangkan ekosistem sehingga musuh alami akan
bertahan dan berkembang biak sehingga akan menekan hama
tanaman.
6. Sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba.
25
Proses pengolahan pupuk organik
(dokumentasi Konsorsium Kota Agung Utara, Lampung)
C. Kelebihan dan kekurangan pupuk organik
1. Kelebihan dari pupuk organik:
a. Memperbaiki struktur tanah: membuat struktur tanah menjadi
remah dan gembur
b. Menaikkan daya serap tanah terhadap air
c. Mengandung unsur hara yang lengkap
d. Meningkatan aktivitas mikroorganisme tanah
2. Kekurangan dari pupuk organik:
a. Dari kadar nutrisi, sulit ditentukan kandungan haranya dan
kadarnyapun tidak setinggi pupuk anorganik
b. Proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama yaitu 2-
4 minggu
c. Tingkat kelarutan, bahan penyusunnya bukan bahan sederhana
yang dapat diserap langsung oleh tanaman
d. Laju pelepasan nutrisi, proses penguraiannya membutuhkan
waktu yang lama, sehingga kinerjanya agak lambat dibandingkan
pupuk anorganik
e. Efektifitas penyerapan, dari berat yang sama misal 100 kg pupuk
N, P, K yang bisa diserap oleh tanaman pada pupuk anorganik
sebesar 64% dari berat pupuk,sedangkan pada pupuk organik
hanya 1%.
26
D. Jenis-jenis pupuk organik
1. Berdasarkan bentuknya
a. Pupuk organik padat: Pupuk yang dibuat dari bahan-bahan
organik yang berbentuk padat dan tidak mudah menguap, seperti
dari dedaunan, kotoran hewan dan bahan lapukan Bokashi, dan
pupuk kandang
b. Pupuk Organik Cair: pupuk organik yang dibuat dari bahan padat
yang terlebih dahulu dilakukan perendaman atau difermentasi
dengan menggunakan cairan, sehingga unsur hara yang ada di
dalam bahan padat tadi dapat menyatu dengan air dan airnya bisa
dimanfaatkan sebagai pupuk sedangkan bahan padat tadi
dibuang. Contoh pupuk organik cair adalah MOL atau mikro
organisme lokal.
Pupuk organik berupa pestisida organik, herbisida organik, bio stater, dan PPC
(dokumentasi Konsorsium Kota Agung Utara, Lampung)
2. Berdasarkan bahan penyusunnya
a. Pupuk Bokashi : merupakan pupuk yang menggunakan bahan
hijau-hijauan untuk diolah dan difermentasikan dengan
menggunakan EM4 sehinga menjadi lunak dan bisa diaplikasikan
terhadapt tanaman, bahan hijauan dari pupuk Bokashi
diantaranya rumput, daun jarak jakarta dan daun daun lainnya
yang mudah lunak.
b. Pupuk kandang merupakan pupuk yang dihasilkan dari kotoran
hewan yang diendapkan dan bisa difermentasikan dengan tujuan
menghilangkan kadar amoniac yang tinggi yang terdapat pada
kotoran hewan tersebut.
27
c. Pupuk kompos merupakan pupuk yang menggunakan metode
pengomposan atau pelapukan, berbahan organik yang mudah atau
sudah lapuk seperti jerami, daun, dedak, bisa diaplikasikan di
dalam tanah dan bisa ditaburkan di area tanaman.
d. Mikro organisme lokal atau MOL merupakan bahan-bahan yang
tidak dimanfaatkan kemudian difermentasikan dengan
menggunakan bahan-bahan yang ada disekitar. Bahan yang
digunakan untuk pembuatan MOL: Nasi bekas, pepaya busuk,
nanas busuk, air kelapa dan lainnya.
Cara membuat MOL
Bahan: Bonggol Pisang, Rebung atau daun gamal 1 kg ditumbuk
kemudian masukkan ke dalam wadah besar tertutup tambahkan air
beras 4 ltr, air kelapa 2 ltr, gula merah 0,25 kg, aduk semua bahan
kemudian tutup wadah tersebut. Tengah tutup wadah dilubangi dan
diberi selang, ujung selang satunya dimasukkan dalam botol yang
sudah diberi air dan biarkan sampai kira-kira 2 minggu. setelah itu
MOL siap digunakan untuk membuat pupuk organik.
28
E. Analisa Usaha Pupuk Organik
Analisa usaha kompos berskala rumahan dengan menggunakan bahan
baku daun kering yang berasal dari lingkungan sekitar.
Tabel analisa usaha pupuk organik
29
IV. Menggauli Mangrove
A. Apa itu Hutan Mangrove?
Hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau adalah hutan yang
tumbuh di air payau (antara laut dan daratan) dan dipengaruhi oleh pasang
surut air laut.
Ekosistem mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang
dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung dari
gempuran ombak.
Pembibitan mangrove di Kepulauan Seribu
(dokumentasi Nden Rissa)
B. Manfaat mangrove
Dari segi ekonomi, hutan mangrove menghasilkan beberapa jenis
kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non-kayu atau yang
biasa disebut dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), berupa
arang kayu; tanin, bahan pewarna dan kosmetik; bahan obat serta
bahan pangan dan minuman.
Termasuk pula diantaranya adalah hewan-hewan yang biasa
ditangkapi seperti biawak air (Varanus salvator), kepiting bakau
(Scylla serrata), udang lumpur (Thalassina anomala), siput bakau
(Telescopium telescopium), serta berbagai jenis ikan belodok.
30
Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi
ekologisnya sebagai pelindung pantai, habitat berbagai jenis satwa,
dan tempat pembesaran (nursery ground) banyak jenis ikan laut.
C. Analisa Usaha
Analisa Usaha Mangrove jenis tanaman kayu api-api dan bako-bako
dipadukan dengan budidaya udang dan bandeng untuk luasan 1 ha/ 1
kali panen.
Tabel analisa usaha budidaya mangrove
No Kegiatan Biaya (Rp)
1 Pembuatan/penataan empang 1.000.000
2 Bibit
a. Bandeng (@ 100/ekor) 200.000
b. Udang (@ 20/ekor) 200.000
3 Pupuk 62.500
a. Urea (@ 1.250/kg) 90.000
b. TSP (@ 1.800/kg)
a. Urea (@ 1.250/kg)
4 Pemanenan
a. Sewa mesin desel 110.000
b. Tenaga kerja (@
25.000/org/hari)
175.000
JUMLAH (A) 1.837.500
Hasil
Waktu panen 3 bulan
1 Panen harian (± 2 bulan)
- 2 kg/ hari @ 30.000/kg
3.600.000
2 Panen akhir
a. bandeng (8.500/kg) 1.700.000
b. Udang (50.000/kg) 1.000.000
HASIL (JUMLAH B) 6.300.000
KEUNTUNGAN (B-A) 4.462.500
31
V. Mengintip Energi Alternatif
A. Mengenal Biogas
Biogas adalah salah satu sumber energi terbarukan yang dapat menjawab
kebutuhan energi alternatif dan menghasilkan pupuk organik yang
bermutu siap pakai sebagai hasil samping. Biogas adalah gas yang
dihasilkan dari proses penguraian bahanbahan organik oleh
mikroorganisme dalam keadaan anaerob.
Untuk memproduksi biogas diperlukan Reaktor Biogas yang merupakan
suatu instalasi yang kedap udara, sehingga proses dekomposisi bahan
organik (kotoran tenak) dapat berjalan secara optimum. Reaktor biogas
dapat mengurangi emisi gas metana (CH4) yang merupakan salah satu
GRK (Gas Rumah Kaca).
Gas metana termasuk gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca yang
menyebabkan terjadinya fenomena pemanasa global. Gas metana
memiliki potensi pemanasan global 21 kali lebih tinggi dibandingkan gas
karbondioksida (CO2). Biogas merupakan campuran dari berbagai gas
seperti:
CH4 (metana): 50 – 60 %
CO2 (karbon dioksida): 30 – 40 %
H2S, N2, O2 & H2: 1 – 2 %.
Sumber bahan baku biogas yang utama berasal dari: kotoran sapi, kerbau
dan babi. Biogas juga dapat diperoleh dari limbah pertanian, limbah
perairan, sampah dan limbah industri. Kesetaraan Biogas dengan sumber
energi lain, 1 m3 biogas setara dengan:
- Elpiji : 0,46 kg
- Minyak tanah : 0,62 liter
- Minyak solar : 0,52 liter
- Bensin : 0,80 liter
- Kayu bakar : 3,50 kg
Potensi biogas yang cukup strategis perlu didorong dan dikembangkan
terutama di masyarakat pedesaaan.
B. Manfaat Biogas
1. Penyediaan energi alternatif terbarukan
2. Penyediaan pupuk organik yang bermutu dan siap pakai
3. Menjadi stimulus bagi peternak dalam upaya peningkatan populasi
ternak
4. Membantu dalam memperlambat laju pemanasan global
32
5. Sangat membantu dalam pengelolaan limbah dan sampah terpadu
untuk mewujudkan lingkungan yang bersih.
C. Kelebihan dan Kelemahan Biogas
1. Kelebihan dari biogas
a. Dapat mengurangi efek rumah kaca dikarenakan biogas ramah
lingkungan.
b. Bisa menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah.
c. Proses pembakaran yang tidak mengeluarkan asap.
d. Bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil(minyak bumi,
batu bara dan juga gas alam).
2. Kelemahan Biogas
a. Membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi.
b. Tidak bisa dikemas didalam sebuah tabung.
c. Dalam pengolahannya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama.
D. Analisis usaha Pengolahan Biogas
Biogas memang merupakan ussaha yang memerlukan modal cukup
besar. Namun usaha ini juga cukup menjanjikan karena selain
menghasilkan biogas juga dihasilkan pupuk organik yang bisa
menambah pendapatan.
1. Asumsi
a. Jenis digester yang digunakan dari bahan fiberglass dengan
kapasitas bahan baku 5 m3 atau setara dengan pemeliharaan 2 – 5
ekor sapi. Harga 1 paket digester berkisar 13.500.000. Umur
pemakaian digester sekitar 15 tahun.
b. Dalam 1 hari dihasilkan biogas 60 m3, pupuk organik padat 20
kg dan pupuk cair 49 liter.
33
Tabel analisa usaha biogas
No. Kegiatan Biaya
A Investasi
1. Paket Digester Biogas dengan kapasitas
5 m3
Rp. 13.500.000
2. Persiapan lahan untuk digester 18 m2 x
250.000/m2
Rp. 4.500.000
3. Tenaga kerja pembuatan lubang
penempatan
Rp. 200.000
4. Biaya akomodasi dan transportasi
teknisi
Rp. 300.000
Total Biaya Investasi Rp.18.500.000
B. Biaya opersional per periode.
Penyusutan digester 1/15 x 13,500.000 Rp. 900.000
Total biaya operasional Rp. 900.000
C. Pendapatan
1. Biogas
Pendapatan = jumlah biogas x harga gas
x 1 periode
Rp. 5.400.000
2 Pupuk organik Padat
Pendapatan=jumlah pupuk organik
padat x harga pupuk/kg x 30 hari
Rp. 3.600.000
3 Biourine (Pupuk organik cair)
Pendapatan=jumlah pupuk cair yang
dihasilkanxharga/liter x 30 hari
Rp.12.348.000
Pendapatan total per periode
(C1+C2+C3)
Rp.21.348.000
.
34
Proses Pembuatan Biogas
Proses Pembuatan Biogas dari limbah Peternakan Bahan baku berupa limbah
kotoran ternak termasuk limbah yang harus digunakan dalam keadaan yang masih
segar. Jika terlalu lama, maka limbah tersebut berpotensi menimbulkan zat beracun
yang akan mematikan mikroorganisme dan menurunkan produksi gas. Langkah-
langkah pembuatan biogas dari bahan limbah kotoran ternak:
1. Siapkan kotoran ternak yang masih baru (2-3 hari)
2. Aduk dan campur air dengan perbandingan 1:2 (1 kotoran : 2 air), lalu
masukkan/alirkan ke dalam reaktor biogas
3. Pengisian dilakukan melalui saluran pemasukan (inlet) secara terus menerus
hingga reaktor biogas penuh atau terisi +/- 60 % dari kapasitas volume
biodigister, sehingga bila diisi kotoran akan mengalir ke saluran pengeluaran
(outlet).
4. Setelah penuh, diamkan selama 13-20 hari, dengan posisi kran gas kontrol dan
kran gas pengeluaran yang tersalur ke kompor dalam keadaan tertutup, dengan
tujuan agar terjadi fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi
anaerob.
5. Hasil dari proses fermentasi akan terlihat pada hari ke 14-21 dan biasanya
biogas (gas methan/CH4) sudah terkumpul pada bagian atas kubah reaktor
biogas dan siap digunakan untuk memasak (kompor) atau lampu penerangan dan
juga sebagai bahan bakar generator listrik.
6. Dengan pemakaian kompor yang baik, bisa dihasilkan bahan bakar yang bersih,
tidak berasap dan nyala api biru.
7. Selama biogas digunakan setiap hari, jumlah biogas dalam reaktor biogas akan
berkurang, maka pengisian kotoran sapi segar yang dicampur air ke dalam
reaktor biogas dilakukan setiap hari untuk menstabilkan jumlah prduksi gas.
8. Hindari adanya pemasukan air deterjen atau sabun ke dalam reaktor biogas
Digester penghasil biogas dari kotoran sapi (dokumentasi Rita Marsi)
35
Guna pengembangan usaha, pendamping perlu membantu mayarakat sasaran
dalam mengakses permodalan. Untuk kegiatan Perhutanan Sosial, ada banyak
peluang yang dapat diakses dalam hal permodalan. Diantaranya melalui
perkreditan dari lembaga-lembaga keuangan seperti Bank, koperasi dan
lembaga keuangan lainnya.
Dalam pengembangan permodalan, penyuluh pendamping lebih berperan
dalam:
- mencarikan informasi tentang lembaga keuangan yang bisa diakses dan
mekanismenya
- pengumpulan dan penyusunan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan
permohonan permodalan
- mendampingi dan memonitor proses permohonan permodalan hingga tuntas
Dalam bab ini akan diuraikan contoh permodalan/ dana yang dapat diakses dari
Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dan Kredit Usaha Rakyat dari BNI:
I. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari Badan Layanan Umum Pusat
Pembiayaan Pembangunan Hutan.
A. Fasilitas Dana Bergulir
Merupakan bagian dari keuangan negara (APBN) dan bukan
merupakan hibah atau proyek
Disalurkan, ditagih dan dikembalikan serta digulirkan kembali
kepada penerima FDB lainnya
Merupakan pelengkap/penguatan modal usaha kehutanan atau
investasi lingkungan dan hanya diberikan atas permintaan calon
penerima FDB dengan penajuan proposal
PENGEMBANGAN PERMODALAN
36
Hanya diberikan kepada calon penerima yang layak dibiayai dalam
artian memiliki usaha prospektif dan layak secara finansial
B. Usaha Kehutanan yang dapat dibiayai dengan FDB
Usaha Hutan Tanaman Industri
Usaha Hutan Tanaman Rakyat
Usaha Hutan Kemasyarakatan
Usaha Hutan Desa
Usaha Hutan Rakyat
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dengan teknik pengayaan Silin
Usaha Restorasi Ekosistem
C. Skema Dana Bergulir
Dana Bergulir diberikan dalam Skema Pinjaman dan Skema Bagi Hasil
1. Skema Pinjaman,
a. Dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan :
On farm Pinjaman Pembuatan tanaman kehutanan
Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan
Pinjaman Wanatani (Agroforestry)
Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan
Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan
Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan
Pinjaman Komoditas Non Kehutanan
Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan
Pinjaman Pemungutan HHBK
Off Farm Pinjaman Pengolahan Hasil Hutan
Pinjaman Sarana Produksi
b. Sasaran pemberian pinjaman On Farm :
b.1. Di areal Ijin Usha dalam Kawasan Hutan :
Pemegang Ijin Usaha dalam kawasan hutan
Badan usaha yang bermitra dengan
Pemegang Ijin Usaha dalam kawasan hutan
BUMN yang bermitra dengan Pemegang Ijin Usaha
dalam kawasan hutan
b.2. Di Wilayah Tertentu pada KPH:
Perorangan yang tergabung dalam KTH dan terikat
perjanjian kemitraan dengan KPH
37
Badan Usaha yang terikat perjanjian kemitraan dengan
KPH
BUMN yang terikat perjanjian kemitraan dengan KPH
b.3. Di Areal Kerja BUMN :
Pelaku usaha kehutana perorangan yang tergabung dalam
KTH atau koperasi yang terikat perjanjian kemitraan dengan
BUMN
b.4. Di Lahan Milik
Perorangan pemilik dan/atau penggarap lahan pemegang
kuasa atau izin dari pemilik lahan maupun atas dasar
penguasaan yang sah berdasarkan ketentuan perturan
perundang-undangan, yang tergabung dalam KTH atau
koperasi
Badan Ussaha yang memiliki lahan atau hak mengelola
lahan yang dipeoleh dari pemilik lahan atau penguasaan
lahan secara sah berdasarkan ketentuan perturan
perundang-undangan
c. Sasaran Pemberian Pinjaman Off Farm
Diberikan kepada perorangan, badan usaha atau BUMN yang
meliputi :
c.1. Pelaku usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya
yang dihasilkan dari usaha kehutanan on farm
c.2. Pelaku usaha penyediaan sarana paroduksi usaha
kehutanan on farm
Masing-masing dibatasi untuk skala usaha mikro, kecl dan
menengah.
2. Skema Bagi Hasil
a. dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan:
On Farm Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan
Pembiayaan Wana Tani
Pembiayaan Pembibitan Tanaman Kehutanan
Pembiayaan Komoditas Non Kehutanan
Off Farm Pembiayaan Pengolahan Hasil Hutan
Pembiayaan Sarana Produksi
b. Pola pembiayaan bagi hasil :
b.1. Pembiayaan penuh : Keseluruhan pembiayaan berasal dari
Pusat Pelayanan Pembangunan Hutan.
38
b.2. Pembiayaan bersama : Sebagian pembiayaan berasal dari
Pusat Pelayaan Pembangunan Hutan dan sebagian lainnya
berasal dari para pihak
c. Para pihak dalam skema bagi hasil
c.1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagai penyedia dana
dan pengendali kerjasama pembiayaan dana bergulir
c.2. Pengelola :
- Pelaku usaha kehutanan, atau
- BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan
wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara
c.3. Mitra Usaha : merupakan pihak-pihak terkait yang memiliki
peran dalam mencapai keberhasilan kerjasama pembiayaan
dana bergulir.
D. Jaminan / Agunan
Jaminan /Agunan diperlukan bagi FDB Skema Pinjaman untuk pelaku
usaha kehutanan yang mengajukan pembiayaan di atas Rp 500 juta dan
Skema Bagi Hasil.
Jaminan dapat berupa :
1. Jaminan Utama : Aset usaha kehutanan yang dibiayai (nilai aset usaha
paling tinggi 100 % dari nilai penyaluran pembiayaan)
2. Jaminan Tambahan : Paling sedikit 25% dri nilai pembiayaan yang
diusulkan. Jaminan tambahan dapat berupa:
a. aset bergerak/dan atau idak bergerak; dan atau:
b. jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh
dan bagi BUMN
39
E. Mekanisme Penyaluran FDB (Fasilitas Dana Bergulir)
1. Pola Penyaluran FDB Tanpa Lembaga Perantara:
BLU-PUSAT
P2HMASYARAKAT
Persetujuan
Prinsip
Penawaran
FDB
Permohonan + Proposal
Penilaian:• Verifikasi• Klarifikasi
Memenuhi
kriteria
Surat
Penolakan
Untuk ditandatangani
pemohon
POLA PENYALURAN FDB TANPA LEMBAGA PERANTARA
7
6
4Tidak
memenuhi
kriteria
Keputusan Pemberian FDB
Memuat:• Identitas• Jenis layanan• Lokasi• FDB Maksimal• Info ketentuan FDB
1
2
5
Penawaran FDB yang telah ditandatangani dikembalikan ke P2H
MoU antara Pemohon FDB
dengan Kapus P2H
8
3 Hasil Penilaian
Keterangan:
(1) Pemohon FDB mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat P2H
(BLU) dilampiri proposal
(2) BLU menilai proposal dengan verifikasi dan klarifikasi lapangan;
BLU dapat menggunakan jasa pihak ketiga
(3) Hasil penilaian disampaikan kepada BLU
(4) a. Bila memenuhi kriteria penilaian, BLU menerbitkan persetujuan
prinsip yang memuat:
Identitas penerima FDB, Jenis layanan dan skema, Lokasi kegiatan
HL yang dibiayai dari FDB, FDB Maksimal yang disetujui dan
Informasi tentang ketentuan FDB
b. Bila tidak memenuhi kriteria penilaian, BLU menerbitkan surat
penolakan.
(5) BLU kemudian menerbitkan penawaran FDB yang disampaikan kepada
pemohon
(6) Pemohon menandatangani penawaran dan menyampaikan kembali ke
BLU
(7) BLU menerbitkan keputusan pemberian FDB yang memuat: Identitas
penerima FDB, Jenis layanan dan atau skema FDB, Lokasi kegiatan,
Jumlah FDB dan Ketentuan FDB
40
BLU-PUSAT
P2H MASYARAKAT
POLA PENYALURAN FDB MELALUI LEMBAGA PERANTARA
4
5
LEMBAGA
PERANTARA
Pelunasan
Penyaluran FDB
6
Penilaian
Proposal 1
2
3Hasil Penilaian Hasil Penilaian
3
Penyaluran FDB secara bertahap
(8) Keputusan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara
pemohon FDB dengan BLU secara notaril.
(9) Penyaluran oleh BLU secara bertahap ke rekening penerima pada Bank
yang ditunjuk oleh BLU. Selanjutnya Penerima FDB wajib melunasi
kewajibannya dengan pemindahbukuan dari rekening penerima ke
rekening pelaksana pengguliran FDB. Bila penerima FDB tidak
memenuhi kewajibannya, BLU melakukan sita jaminan atau agunan.
2. Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara:
Keterangan:
(1) Pemohon FDB mengajukan permohonan kepada Kepala lembaga
perantara FDB Pinjaman dilampiri dokumen yag disyaratkan
(2) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman memproses permohonan
FDB sesuai prosedur
(3) Hasil penilaian disampaikan kepada BLU
(4) Kepala BLU menyalurkan FDB pinjaman secara bertahap kepada
lembaga perantara FDB pinjaman sesuai ketentuan dalam perjanjian
kerjasama
(5) Kepala lembaga perantara memproses penyaluran FDB pinjaman
dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kepala lembaga
perantara ke rekening penerima yang dilakukan secara bertahap
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman
(6) Penerima FDB wajib melunasi kewajibannya dengan
pemindahbukuan dari rekening penerima ke rekening pelaksana
pengguliran FDB. Bila penerima tidak memenuhi kewajibannya,
Kepala lembaga perantara melakukan sita jaminan atau agunan.
yang pelaksanaannya dapat menggunakan jasa pihak ketiga
(7) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman menetapkan prosedur baku
pengendalian FDB
41
II. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditawarkan oleh berbgai Bank untuk
pembiayaan usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat. Usaha yang
dapat dibiayai adalah usaha yang dinilai layak setelah melalui verifikasi
data dan verifikasi usaha oleh petugas bank. Dalam hal ini, komunitas
atau kelompok tani yang mengajukan kredit telah mendapatkan
rekomendasi oleh perusahaan yang bersedia membeli seluruh hasil
panen atau off taker dengan perjanajian kerjasama. Perjanjian kerjasama
tersebut menyebutkan bahwa debitur bersedia menjual seluruh hasil
panen kepada off taker dan off taker wajib membeli seluruh hasil panen
debitur. Off taker menylurkan hasil penjualan ke rekening debitur di
bank tersebut untuk membayar kewajibab debitur kepada bank.
1. Pengertian KUR
Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur
usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan
tambahan atau agunan tambahan belum cukup
2. Penerima KUR
Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum
yang melakukan usaha produktif.
Sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan KUR adalah sektor
pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa-
jasa.
3. Persyaratan KUR
1. Warga Negara Indonesia dan melmiliki e-KTP
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan
4. Boleh memiliki kredit pemilikan rumah dan kendaraan dan
dalam kondisi lancar
4. Ketentuan KUR
Bedasarkan jumlah kredit, KUR di kelompokkan ke dalam KUR
Mikro dan KUR Ritel, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :
42
Tabel jumlah kredit KUR
KUR Mikro KUR Ritel
Plafon b. Sampai dengan Rp
25 Juta
c. Maksimal plafon
Rp 75 juta per
debitur
d. Rp 25 juta – Rp
500 juta
e. Maksimal plafon
Rp 500 juta per
debitur
Jangka
waktu KMK maksimum
3 tahun
KI maksimm 5
tahun
KMK maksimum
4 tahun
KI maksimm 5
tahun
Suku bunga 9 % efffektif per
tahun
9 % efffektif per
tahun
Jaminan Tidak diwajibkan dan
tanpa perikatan
Disesuaikan dengan
ketentuan bank
pelaksana
Lama Usaha Minimal 6 bulan Minimal 6 bulan
5. Skema Pengajuan KUR Bank BNI
8
Sebagai Pendamping/
Collection Agent
Pengajuan Kredit
Petani
Petani Melangkapi
Dokumen :
• E-KTP dan KK
• Sertifikat Kelompok
Kolektif
• RDKK
• Rekomendasi Off
Taker/Agen Perantara
• Dll.
Petugas BANK
Melakukan Survey :
• Verifikasi Data
• Verifikasi Usaha
Proses Analisa
oleh BANK
Budidaya Pertanian
Persetujuan Kredit
Penandatangan
Perjanjian Kredit
Gagal
Panen
Klaim Asuransi Untuk Budidaya
Permohonan
KUR
Fasilitas KUR dicairkan dalam bentuk
Kartu Tani yang terkoneksi dengan
sistem database RDKK yang sudah
teregistrasi
Proses
kredit
Pencairan Kredit kepada
Petani
4
5
7
Mekanisme Proses KUR
Petanitergabung
dalamKomunitas/ Kelp. Tani
OFF TAKER:I
6
8
1
3
Panen
PenjualanHasil Panen
Rekomendasi
Pembayaran
Hasil Panen
melalui
rekening BNI
PKS
9
PKS 2
Perusahaan
Asuransi
SKEMA KUR MELALUI KOMUNITAS/KELOMP. TANI10
Pelunasan KUR
43
Keterangan :
1. Petani yang tegabung dalam kelompok tani mebuat kerjasama
dengan off taker
2. Off taker membuat perjanjian kerjasama dengan bank penyedia
kredit
3. Permohonan KUR oleh petani
4. Proses kredit {pengajuan kredit, kelengkapan dokumen, verifikasi,
proses analisi oleh bank, persetujuan/penolakan
5. Pencairaan kredit kepada petani
6. Pemanfaatan kredit untu pembiayaan usaha
7. Pemanenan hasil oleh petani
8. Penjualan hasil kepada off taker
9. Pembayaran hasil panen melalui bank termaksud
10. Petani membayarkan kewajibannya kepad bank
Secara umum, setiap Bank memiliki fasilitas KUR. Namun
demikian, masing-masing bank dapat memiliki kebijakan
yang berbeda. Skema KUR di atas adalah skema dari Bank
BNI. Pendamping dapat memfasilitasi akses informasi dan
permodalan dari bank-bank maupun lembaga keuangan yang
lain.
Penyuluh/pendamping
Mendampingi /Membantu kelompok dalam hal :
mencarikan informasi tentang lembaga keuangan yang bisa diakses dan
mekanismenya
pengumpulan dan penyusunan dokumen yang diperlukan dalam
pengajuan permohonan permodalan
Menyusun perjanjian kerjasama dengan off taker
mendampingi dan memonitor proses permohonan permodalan hingga
tuntas
44
Lampiran 1
Contoh RKT Hutan Desa LPHN Paru, Nagari Paru, Sijunjung, Sijunjung,
Sumatera Barat
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI PARU
DESA PARU, KECAMATAN SIJUNJUNG, KABUPATEN SIJUNJUNG
SUMATERA BARAT
RENCANA KERJA TAHUNAN
HUTAN NAGARI PARU
PERIODE JUNI 2017 – MEI 2018
Pemegang Hak Ijin Pengelolaan Hutan Desa Paru :
Nomor : 57/Menhut-II/2014
Tanggal : 4 Juni 2014
Nama Kelompok Tani Hutan : LPHN Paru
Lokasi
Desa : Nagari Paru
Kecamatan : Sijunjung
Kabupaten : Sijunjung
Provinsi : Sumatera Barat
Luas : 4500 hektar
45
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA TAHUNAN
HUTAN NAGARI PARU
PERIODEJUNI 2017 –MEI 2018
Pemegang Hak Ijin Pengelolaan Hutan Desa Paru
Nomor : 57/Menhut-II/2014
Tanggal : 4 Juni 2014
Nama Kelompok Tani Hutan : LPHN Paru
Lokasi
Desa : Nagari Paru
Kecamatan : Sijunjung
Kabupaten : Sijunjung
Provinsi : Sumatera Barat
Luas : 4500 hektar
Nagari Paru, Mei 2017
Disahkan oleh Disusun oleh
1.
2.
3.
4.
5. n
(Penyuluh)
Mengetahui
(Kepala KPHL Sijunjung)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
46
Rencana Kerja Juni 2017 – Mei 2018
A. Rencana Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Tabel 1: Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan No Kegiatan Juni 2017 = Mei 2018 Ket
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1 Konservasi
A Pengayaan Jenis asli
- Jernang; bt 500 100
0
1500 Drag
on
blood
- Jernang; bt 500
0
500
0
1000
0
Lokal
- Gaharu 500 50
0
- Kulit
manis; bt
50
0
500 500
- Tempayan
g; bt
50
(0,5ha)
50
(0,5ha)
55
0
550
- Tampuih;
bt
100
(1ha
)
Pem-
bibita
n
B Penambahan jenis pohon sumber pangan satwa sepanjang 5000 m di pinggir Sungai Sirah dan Sungai Ampara
- Rumput
gajah,
panj;m
100
0
- Rumput
gajah Ki-
Ka jalan;
m
100
0
C Penanaman tanaman apotek hidup
- Air akar;
bt
500
- Jahe; ha 0,5 0,5 0,5
- Lengkuas;
ha
1 1 1
- Kunyit; ha 0,5 0,5 0,5
- Cabe
rawit; bt
3000
- Garda
munggu;
ha
1 1 1
2 Perlindung
an
A Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan
Meningkatk
an Frek
patroli
kebakaran
2x/bln
Perbaikan
jalan
inspeksi
sepanj 5 km
b Menanam
pohon
pencegah
kekeringan
47
dan banjir
- Beringin;
bt
100 100 100 10
0
100
- Bambu;
rmpn
100 100 100 10
0
100
- Manggis;
bt
100
0
- Durian; bt 3000
- Jengkol;
bt
1000
- Kemiri; bt 50 50 100 Hulu
S.Tab
un S.
Kaca
ng
B. Rencana Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
Tabel 2: Jenis kegiatan Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu N
o
Kegiatan Juni 2017 = Mei 2018 Ket
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1 Pembibitan
- Pinang; bt 100
0
1000 1000
- Durian; bt 100
0
- Jengkol; bt 25 25 800
- Pinang; bt 62
5
625 625 625 625
- Manggis; bt 50
- Durian; bt 50
- Petai; bt 50 50
- Rotan; bt 100 100 100
- Tempayang
; bt
100
0
1000 1000
- Kulit
manis; bt
100 100 100
2 Penanaman (Tanaman hasil pembibitan sendiri ditambah dengan membeli bibit serta bantuan dari luar)
- Jernang; bt 300 300 300 Dra
gon
bloo
d
- Durian; bt 100
0
- Jengkol; bt 500 50
(0,5ha
)
- Pinang; bt 625
(1ha)
625
(1ha)
625
(1ha
)
625
(1ha
)
625
(1ha
)
- Manggis; bt 500 500 500
- Petai; bt 50
(0,5ha)
50
(0,5ha)
- Tempayang 300 300 300
- Kulit manis 100 100 1
3 Pemeliharaa
n
- Pemupukan
2kg/ph/th
48
- Pemberanta
san gulma
2bl 1x
4 Pemanenan dari tanaman yang sudah menghasilkan
- Karet 48 ton/th untuk seluruh jorong
- Getah
jelutung
60 ton/th untuk seluruh jorong
- Rotan lokal 60ton/th untuk seluruh jorong
- Manggis 45 kg/KK/th a’ 10 rb/kg
- Petai 9 karung/KK/th a’240 rb/karung
- Durian 150 butir/KK a’ 20 rb/butir
- Jengkol 9 karung/KK a’ 800 rb/karung
- Karet 150kg/kg/KK a’5000/kg panen/minggu selama 4 bulan
- Jernang 150kg/kg/KK a’5000/kg
- Tempayang 90kg/KK a’ 25 rb/kg
- Gaharu 1000 ph (Batu Ranjau)
- Kulit manis 1000 ph (Batu Ranjau)
- Bambu 500 rmpn (Batu Ranjau)
- Tumbuhan
obat
(kunyit,
lengkuas,
jahe, cabe
rawit)
Akan dipanen pada tahun pertama namun belum bisa diprediksi berapa besarnya
5 Pengolahan
- Durian;
bks
210 bungkus tempoyak
6 Pemasaran Pemasaran produk dilakukan dengan cara sendiri-sendiri; perkiraan harga bervariasi
C. RencanaPemanfaatanKawasanHutan
Tabel. 3: Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan No Kegiatan
Budidaya
Juni 2017 = Mei 2018 Ket
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1. Penanaman
pinang di pinggir
sawah; bt/1 ha
sawah
100
2. Pembibitan
anggrek hutan;
pohon
100
3. Budidaya tanaman Obat
- Lengkuas; Ha 0,25 0,25 0,25 0,25
- Jahe; Ha 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- Kunyit; Ha 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1a
- Garda munggu;
Ha
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
4. Pemanenan
Lebah Madu; Lt
40 40 40 40
49
D. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Tabel 4: Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan No Kegiatan Juni 2017 = Mei 2018 Ket
Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan Febr Mar Apr Mei
1 Pengembangan Air
bersih di mata air
Sungai Batang
Mangan
2 Pengembangan Air
bersih di mata air
dari Sungai Tayek
dan Sungai
Lingkitang
3 Pengembangan air
bersih di
Geringging Talang
4 Pengembangan Air
Irigasi (Perbaikan
dam)
1
dam
5 Sosialisasi dan
pengenalan potensi
ekowisata Goa
Sungai Salak; Goa
Sikumbu; Goa
Jenjang; air terjun
Sirak
E. Pengembangan Kelembagaan
No Kegiatan Juni 2017 = Mei 2018 Ket
Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan Febr Mar Apr Mei
1 Sosialisasi
Peraturan Hutan
Nagari
2 Sosialisasi Rencana
Pengelolaan oleh
Penyuluh
- RKT
- RKU (6 bulan 1x)
3 Pertemuan Rutin
Kelompok 1 bulan
1x
4 Pendataan Ulang
Anggota Kelompok
1 Tahun 1x
5 Pembenahan
Kelompok mulai
Juli dst
6 Pelatihan
manajemen dan
dinamika kelompok
7 Pengembangan
Modal Kelompok
(didiskusikan dulu
dg angg kel) mulai
Agst dst
8 Pelatihan
50
pengolahan lebah
madu
9 Pelatihan
pengolahan rotan 1
kel dari masing2
jorong
10 Pelatihan dan
pembentukan
BUMNAG
secepatnya
11 Pendidikan dan
Pelatihan
a. Pengolahan
hasil pertanian
b. Pembuatan
pupuk kompos
dan pengolahan
pupuk kandang
c. Pembuatan
kerajinan rotan,
dll
Fasilitasi yang diperlukan untuk Tahun 2017/2018
No Jenid Fasilitasi Waktu Ket
1. Mendapatkan pelatihan
- Pelatihan pengolahan lebah madu Secepatnya Th 2017
- Pelatihan pengolahan rotan menjadi mebel untuk miningkatkan
nilai ekonomi; masing2 1 kel dari setiap jorong
Sept – Nov 2017
- Pelatihan pembuatan pupuk organic (kompos, kascing,
pupuk kendang)
Secepatnya Th 2017
- Pelatihan manajemen kelompok dan pembenahan
kelompok
Sept –Okt Th 2017
2 Mendapatkan bantuan bibit tanaman:
- Tempayang April - Mei Th 2018
- Jernang Nov – DesTh 2017
- Gaharu Maret – April Th2018
- Kulit manis 2017-2018
- Manggis Sept – Okt Th2017
- Durian Sept – Okt Th 2017
- Jeruk nipis Sept – Okt Th 2017
3. Peralatan
- Perlengkapan patroli (HT, camera, sepatu lapangan); 3 pkt Sept 2017
- Kendaraan operasional motor 1 buah 2017/2018
- Alat membuat kerupuk jengkol Nov 2017
- Alat pemanenan buah tempayang dan madu alam Secepatnya
- Peralatan untuk fasilitasi komunikasi Secepatnya
51
PENUTUP
Penyusunan Rencana Pengembangan Usaha merupakan titik awal untuk
kesuksesan pengembangan usaha. Melalui modul ini diharapkan pendamping
dapat memfasilitasi Kelompok Tani Hutan dalam penyusunan rencana guna
mengembangkan usahanya. Di dalamnya juga memberikan pilihan-pilihan
usaha produktif yang bisa dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan.
Meskipun digunakan sebagai acuan namun langkah-langkah di dalam modul ini
dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pendamping bersama
Kelompok Tani Hutan menganalisa situasi untuk melakukan penyesuaian-
penyesuaian.
Diharapkan dengan adanya modul ini Kelompok Tani Hutan dapat membuat
perencanaan yang tepat dalam pengembangan usahanya
52
Keberhasilan usaha Kelompok Tani Hutan
sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang
53
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2014. Inventarisasi Bambu Di Kabupaten Sleman Tahun 2014. Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
Kementerian Kehutanan. 2012. Sekolah Lapang. Jakarta: BP2SDM, Pusat
Penyuluhan.
Nur Berlian V.A, 1995. Jenis dan Prospek Bisnis Bambu. PT. Penebar
Swadaya, Jakarta.
Peraturan Dirjen PSKL Nomor: P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan Rencana Kerja Usaha Izin
Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.
top related