peraturan daerah kabupaten keerom nomor 16 tahun … rtrw 2013 - 2033 no... · dalam huruf a, huruf...
Post on 27-Oct-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2013-2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEEROM,
Menimbang : a. bahwa penataan ruang dipandang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi sosial dan merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketepaduan penataan ruang nasional dan daerah yang sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Keerom;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom tahun 2007 – 2017 tidak sesuai lagi
sehingga perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan ....
- 2 -
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
13. Peraturan ....
- 3 -
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin
lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 694); 24. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 376.385 Ha, Perubahan Antar
Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 5.736.830 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 45.258 Ha di Provinsi Papua;
25. Peraturan ....
- 4 -
25. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan;
26. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas
Tanah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 14 Tahun 2008
tentang Pertambangan Rakyat;
28. Keputusan Gubernur Papua Nomor 168 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Status Ruas-
Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Papua.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM
Dan
BUPATI KEEROM
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2013- 2033.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Keerom. 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang
udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya. 9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pelaksanaan ....
- 5 -
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Strategis Nasional selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Wilayah selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota. 25. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan. 26. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan selanjutnya disingkat PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Kawasan...
- 6 -
28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar udara
yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel selanjutnya disingkat PLTD adalah
pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula (prime mover).
30. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro selanjutnya disingkat PLTMH
adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik.
31. Pembangkit Listrik Tenaga Angin adalah suatu pembangkit lisitrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik.
32. Pembangkit Listrik Tenaga Surya selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi surya (panas) dari matahari yang diserap oleh panel surya dan melalui proses fotovoltaik.
33. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja selanjutnya disingkat UPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur
tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan). 34. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah
perangkat peralatan teknik berserta perlengkapannya yang memproses
atau mengolah cairan sisa proses pengolahan sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.
35. Instalasi Pengolahan Air Sederhana selanjutnya disingkat IPAS adalah Proses penjernihan air minum secara sederhana dengan cara penyaringan air melalui beberapa lapisan yaitu batu, pasir, kerikil, arang tempurung
kelapa, arang sekam padi, tanah liat, ijuk, kaporit, kapur, tawas, biji kelor dan lain-lain dengan sumber air baku berasal dari air permukaan, air tanah maupun air hujan.
36. Hak Atas Tanah selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan
atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. 37. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang
diberikan untuk melakukan kegiatan membangun.
38. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan
keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh
penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. 40. Izin Usaha Kawasan Industri selanjutnya disingkat IUKI adalah izin yang
diberikan kepada setiap pendirian perusahaan kawasan industri yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri.
41. Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, adalah wilayah kerja
Kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten. 42. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
43. Ruang ……
- 7 -
43. Ruang terbuka hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disingkat KPHL adalah
organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah daerah.
45. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
46. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2. 47. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
48. Cekungan Air Tanah selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah
berlangsung. 49. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau
hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
50. Kawasan imbuhan air tanah adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
51. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
52. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
54. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
55. Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam
hal Batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
56. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
57. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
58. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
Pelaksanaan …..
- 8 -
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Keerom dan mempunyai fungsi membantu tugas
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 2
Penataan Ruang bertujuan mewujudkan daerah yang berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan serta beranda depan negara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 3
Kebijakan penataan ruang meliputi: a. pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya kawasan perbatasan;
b. pengembangan potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan berlandaskan pada keragaman budaya;
c. pengembangan manajemen resiko bencana;
d. pemantapan peran pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya; e. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan pengelolaan
lingkungan dalam rangka menunjang pengembangan pusat kegiatan; f. pengendalian fungsi kawasan lindung;
g. pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
h. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor
ekonomi potensial dan daya dukung lingkungan hidup; dan i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
Pasal 4
(1) Strategi pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya kawasan perbatasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. pembangunan prasarana serta sarana sosial, ekonomi, dan
pertahanan keamanan di simpul lintas batas tradisional; b. peningkatan aksesibilitas antara simpul lintas batas tradisional
dengan pusat kegiatan terdekat;
c. peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pengembangan kawasan perbatasan; dan
d. pengembangan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan perbatasan.
(2) strategi …..
- 9 -
(2) Strategi pengembangan potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan berlandaskan pada keragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, meliputi: a. pengembangan komoditas unggulan pertanian, kehutanan, dan
perikanan;
b. pengembangan sentra produksi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta prasarana dan sarana pendukungnya;
c. membangun iklim investasi yang kondusif;
d. mengoptimalkan promosi peluang investasi; dan e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam
mendukung pengembangan pertanian, kehutanan, dan perikanan serta dibidang investasi, promosi dan penanaman modal daerah.
(3) Strategi pengembangan manajemen resiko bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi: a. menetapkan zona bahaya dan aman pada kawasan rawan bencana; b. mengembangkan perencanaan sesuai zona rawan bencana;
c. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
d. mengembangkan sistem adaptasi dan mitigasi bencana; e. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
dan
f. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana. (4) Strategi pemantapan peran pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan
hirarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi: a. memantapkan peran dan mengembangkan pusat kegiatan wilayah,
kegiatan lokal, dan pusat pelayanan, termasuk pada distrik yang
relatif tertinggal; b. menetapkan kegiatan utama pada pusat kegiatan agar masing –
masing dapat berkembang sesuai potensi dan kendalanya;
c. mengembangkan eksistensi masyarakat kampung dan sosial budayanya;
d. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata, dengan prioritas pada sarana pendidikan dan kesehatan; dan
e. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.
(5) Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana pengelolaan lingkungan dalam rangka menunjang pengembangan pusat
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat (termasuk transportasi
sungai), dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan;
b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi melalui pengembangan sistem jaringan seluler;
c. meningkatkan jaringan prasarana energi dengan memanfaatkan energi
terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
d. memanfaatkan potensi air permukaan yang cukup besar di wilayah daerah sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi;
e. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
f. meningkatkan…..
- 10 -
f. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan persampahan dan limbah.
(6) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi: a. mengoptimalkan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya; c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan
fungsi perlindungannya;
d. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung; e. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan
lindung; dan f. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan
lindung.
(7) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:
a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
b. mengembangkan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk mengembangkan hutan sagu dan sumberdaya lokal lain;
c. mengembangkan budidaya perikanan; d. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan
hasil hutan; e. mengembangkan kegiatan pertambangan secara berimbang; f. mengembangkan kegiatan industri terutama industri pendukung
pertanian, perikanan, dan kehutanan; g. mengembangkan dan meningkatan kegiatan pariwisata; h. mengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta
mempertimbangkan daya dukung lingkungan; i. mengembangkan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi
pertahanan dan keamanan negara; dan j. mengendalikan izin yang sudah dikeluarkan dan atau yang akan
dikeluarkan.
(8) Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi: a. mendorong pengembangan pusat kegiatan ekonomi; dan b. mengendalikan kualitas lingkungan hidup.
(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara terutama di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, meliputi:
a. mendukung penetapan KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan perbatasan darat dengan negara Papua
Nugini; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar KSN dan pertahanan dan keamanan lainnya untuk menjaga
fungsi dan peruntukannya; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar KSN dan kawasan pertahanan dan keamanan lainnya sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara terutama di KSN.
BAB III …..
- 11 -
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas: a. pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah daerah digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 6
(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. PKW; b. PKL; c. PPK;
d. PPL. (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perkotaan
Arso Kota di Distrik Arso.
(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perkotaan Pund di Distrik Waris; dan
b. perkotaan Senggi di Distrik Senggi. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Jaifuri di Distrik Skanto; dan
b. Yetty di Distrik Arso Timur. (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Ubrub di Distrik Web; dan b. Towe Hitam di Distrik Towe.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 7
Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan transportasi darat; dan b. sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 1…
…..
- 12 -
Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 8
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: a. jaringan jalan;
b. jaringan prasarana lalu lintas; dan c. jaringan layanan lalu lintas.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jalan Kolektor Primer (K1) Kewenangan Pemerintah meliputi:
1. ruas jalan Abepura-Arso;
2. ruas jalan Arso-Waris; 3. ruas jalan Waris-Yetti; 4. ruas jalan Yetti-Senggi-Mamberamo; dan
5. ruas jalan Yetti-Ubrub. b. jalan Kolektor Primer (K2) Kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi :
1. ruas jalan Arso XIV – Sawia – Kwarja (Kab. Jayapura); 2. ruas jalan Usku – Kesnar; 3. ruas jalan Ubrub – Kiwirok (Pegunungan Bintang); dan
4. ruas jalan Arso V – Waena (Kota Jayapura) c. Jalan Kolektor Sekunder (K4) Kewenangan Pemerintah Kabupaten
meliputi: 1. ruas Trans Swakarsa – Arso 5; 2. ruas Jaifuri (Arso 3) – Arsopura (Arso 4) – Alang alang 5 Kab.
Jayapura; 3. ruas Jaifuri (Arso 3) – Kali Wasamba 2 – Koya Koso Kota Jayapura; 4. ruas jalan Pabrik Arso 7 – Koya Koso Kota Jayapura;
5. ruas Trans Woor – Bewan; dan 6. ruas Bewan – Moso (Muara Tami Kota Jayapura).
d. jalan lokal meliputi: 1. ruas jalan Trans Warbo (Arso 7) – Yuwanain (Arso 2); 2. ruas jalan Trans Sanggaria (Arso 1) – Yaturaharja (Arso 10); 3. ruas jalan Warbo (Arso 7) – Jaifuri (Arso 3); 4. ruas Trans Yuwanain (Arso 2) – Bate – Yaturaharja (Arso 10); 5. ruas jalan Trans Arso Kota – SMP Arso Kota; 6. ruas jalan Trans Woor – Kampung Tua; 7. ruas jalan Arso Kota – Yanamaa (PIR 1); 8. ruas jalan Trans Woor – Bagia (PIR 3) – Kwimi; 9. ruas jalan Mur 2 – Yamara (PIR 5); 10. ruas jalan PTPN – Wembi; 11. ruas jalan Mur 2 – Wonorejo (PIR 4); 12. ruas jalan Wulukubun (Arso 14) – Ubiyau Lama; 13. ruas jalan Trans Waris – Kalifam – Banda - tugu perbatasan; 14. ruas jalan Kalifam – Pund – Jalan Trans Waris; 15. ruas jalan Pund – Tugu Perbatasan; 16. ruas jalan Bewan – Yetti – Kibay; 17. ruas jalan Bewan – Kriku – Skofro; 18. ruas jalan Bewan – Sangke; 19. ruas jalan Arsopura (Arso 4) – Gudang Garam; 20. ruas jalan Trans Arso Kota – Ubiyau – Sawanawa; 21. ruas jalan Trans Yabanda 1 – Tugu Perbatasan; 22. ruas jalan Trans Senggi – Warlef – Yabanda 2;
23. ruas ….
- 13 -
23. ruas jalan Trans Senggi – Woslay – Walay; 24. ruas jalan Walay – Molof; 25. ruas jalan Woslay – Yamas; 26. ruas jalan Trans Senggi – Dubu; 27. ruas jalan Dubu –Towe Hitam; 28. ruas jalan Trans Web – Dubu; 29. ruas jalan Trans Yuruf – Amgotro – Semografi; 30. ruas jalan Amgotro – Akarinda; 31. ruas jalan Wulukubun (Arso 14) – Yamas – Trans Senggi; 32. ruas jalan trans Bompay – Yuwainda/Kalipao; 33. ruas jalan Yammua (Arso 6) – Dukwiah (Arso 8); 34. ruas jalan Warbo (Arso 7) – Wulukubun (Arso 14); 35. ruas jalan Trans Wembi – Yetty; 36. ruas jalan Trans Irian – Yammua (Arso 6); 37. ruas jalan Bate – Ubiyau; 38. ruas jalan Arso 10 – Kwimi – SP3; 39. ruas jalan Traimelyan (Arso 12) – Perkebunan Sawit Arso 12; 40. ruas jalan Arsopura (Arso 4) – Bingguin; 41. ruas jalan Wonorejo (Pir 4) – Wembi; 42. ruas jalan Web – Bias – Towe Hitam – Terpones – Milki – Lules; 43. ruas jalan Yamas – Molof.
(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Terminal penumpang tipe B; dan b. Terminal penumpang tipe C.
(4) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
terdapat di Distrik Arso. (5) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
terdapat di Distrik Arso Timur, Waris, Senggi, Skanto dan Web.
(6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. trayek angkutan penumpang meliputi: 1. Arso - Kota Jayapura; 2. Arso - Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Arso - Kabupaten Pegunungan Bintang; 4. Skanto – Arso -Arso Timur;
5. Arso- Waris - Senggi; dan 6. Arso – Waris - Web.
b. jalur angkutan barang meliputi :
1. Skanto – Arso - Arso Timur; 2. Arso – Waris - Senggi; dan 3. Arso – Waris - Web.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 9
(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, terdiri atas: a. tatanan kebandar-udaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
2. Tatanan ……
- 14 -
(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Bandar udara pengumpan, meliputi:
a. Bandar Udara Senggeh di Distrik Senggi; b. Bandar Udara Towe di Distrik Towe; c. Bandar Udara Ubrub di Distrik Web;
d. Bandar Udara Yuruf di Distrik Web; e. Bandar Udara Molof di Distrik Senggi; f. Bandar Udara Bias di Distrik Towe; dan
g. Bandar Udara Terpones di Distrik Towe. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, meliputi: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan transisi; d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam rencana induk bandar udara.
Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 10
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c, terdiri atas : a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air; dan d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 11
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,
terdiri atas:
a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Distrik Arso, Distrik Waris, dan
Distrik Senggi; b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Distrik Skanto, Distrik
Senggi dan Distrik Towe;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Web, dan
Distrik Towe; dan
d. Pembangkit ….
- 15 -
d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Web, dan
Distrik Towe. (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. gardu induk di Distrik Arso; b. jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi saluran udara tegangan
menengah Arso-Skanto, Arso-Arso Timur; dan
c. jaringan distribusi minyak dan gas bumi, meliputi stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Distrik Arso, Distrik Waris, Distrik Skanto dan
Distrik Senggi.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 12
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan teresterial; dan b. sistem jaringan satelit;
(2) Sistem jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Skanto, Distrik Waris
dan Distrik Senggi. (3) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari:
a. pengembangan menara pemancar seluler dan telekomunikasi bersama yang tersebar diseluruh distrik; dan
b. pengembangan jaringan satelit di daerah terpencil di seluruh distrik.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Pasal 13
(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c, terdiri atas : a. wilayah Sungai; b. cekungan Air Tanah;
c. daerah Irigasi; d. prasarana air baku untuk air bersih; e. sistem pengendalian banjir; dan
f. sistem pengendalian longsor. (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
Wilayah Sungai Lintas Negara Mamberamo-Tami-Apauvar, mencakup Daerah Aliran Sungai Tami, Daerah Aliran Sungai Mamberamo, dan Daerah Aliran Sungai Sepik.
(3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Cekungan Air Tanah Jayapura di Distrik Skanto, Distrik Arso dan Distrik Arso Timur;
b. Cekungan Air Tanah Hulu Sungai Senggi di Distrik Skanto dan Distrik
Arso;
c. Cekungan..…
- 16 -
c. Cekungan Air Tanah Timur Arso di Distrik Arso Timur dan Distrik Waris;
d. Cekungan Air Tanah Lereh-Leweh di Distrik Senggi; e. Cekungan Air Tanah Ubrub di Distrik Web, Distrik Senggi dan Distrik
Towe.
(4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Daerah Irigasi Arso.
(5) Prasarana air baku air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, meliputi: a. air permukaan Sungai Jaifuri di Distrik Skanto, Sungai Suasi dan
Sungai Bias di Distrik Towe, serta Sungai Keerom di Distrik Senggi; b. air permukaan kolam retensi di Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik
Arso Timur, dan Distrik Senggi;
c. sumber air tanah dangkal di Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Web;
d. sumber air tanah dalam di Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik
Waris, Distrik Senggi, Distrik Web, dan Distrik Towe; dan e. mata air di Distrik Skanto, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. membangun sistem tata air teknis termasuk penyesuaian dimensi
saluran dengan luas area tangkapan; b. pembuatan bendali pada alur anak sungai untuk mengatur debit yang
masuk ke tiap sungai utama di Sungai Skanto, Sungai Tami, Sungai Mur, Sungai Bewan, Sungai Keerom, Sungai Pou, Sungai Pu, Sungai Pis, Sungai Songgojo, Sungai Nawa, Sungai Web, Sungai Suasi dan
Sungai Bias; dan c. pembuatan check dam/polder.
(7) Sistem pengendalian longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
meliputi:
a. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;
b. rehabilitasi dan reboisasi daerah penyangga dan resapan; c. pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan didaerah
penyangga dan resapan air; d. pengendalian penambangan pada daerah penyangga dan resapan air; e. pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan
daerah rawan longsor; f. inventarisasi dan pengawasan ketat daerah rawan longsor;
g. pemasangan rambu bahaya pada daerah rawan longsor; dan h. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana
tanah longsor.
Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Pasal 14
(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf d, terdiri atas :
a. sistem pengelolaan sampah; b. sistem pengelolaan limbah; c. sistem jaringan air Minum;
d. sistem jaringan drainase; dan e. jalur evakuasi bencana.
(2) Sistem …..
- 17 -
(2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pola individual langsung dengan cara membuang langsung ke TPS maupun TPA dimana pola ini dikembangkan di setiap distrik;
b. pola komunal konvensional dengan cara melakukan pengelolaan
sampah yang terdiri atas pengumpulan secara kolektif dari sumber sampah ke tempat pembuangan;
c. pola komunal 3R (reduce, reuse, recycle), dengan cara melakukan
pemilahan sampah di tingkat rumah tangga maupun di TPS serta melakukan pengolahan dan daur ulang sampah di TPST di Distrik
Skanto, Distrik Waris dan DistrikSenggi. d. TPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dikembangkan di Distrik
Arso Timur dengan menggunakan metode sanitary landfill;
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Persampahan diatur dengan Peraturan Daerah.
(3) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi: a. sistem pengelolaan limbah terpusat yaitu berupa :
1. UPLT dan pipanisasi dari sumber, dikembangkan di kawasan perkotaan Arso dengan Sistem klaster
2. IPAL, dikembangkan di kawasan industri, rumah sakit dan
kawasan lain yang menghasilkan limbah cair di Distrik Arso, Distrik Skanto dan Distrik Arso Timur; dan
3. septic tank komunal, dikembangkan di pusat kegiatan lain selain kawasan perkotaan Arso.
b. sistem pengelolaan limbah setempat dikembangkan di pusat kegiatan
lain selain kawasan perkotaan Arso, perkotaan Senggi dan perkotaan Waris melalui penyediaan stimulan jamban sehat dan MCK.
(4) jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi : a. pengembangan jaringan air minum di kawasan perkotaan, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan;
2. pembangunan bangunan pengambilan air pada sumber air baku;
3. pembangunan instalasi pengolah air minum di pusat kegiatan; dan 4. pembangunan bangunan penyimpan air di pusat kegiatan dan
kampung. b. pengembangan jaringan air minum di kawasan perdesaan, meliputi:
1. pembangunan IPAS pada daerah yang dominan menggunakan
sumber air permukaan; 2. pembangunan Penampungan Air Hujan komunal pada daerah yang
kekurangan sumber air tanah maupun air permukaan;
3. penyediaan pelayanan air minum dengan menggunakan jaringan tunggal yang dikelola dan dipelihara oleh masyarakat; dan
4. pembuatan hidran dan MCK umum dengan memanfaatkan air dari sumber mata air dan air tanah dangkal atau menggunakan sumur bor yang dalam.
(5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. drainase primer, yaitu dengan memanfaatkan sungai besar yang ada
di daerah, yaitu Sungai Skanto, Sungai Tami, Sungai Mur, Sungai Bewan, Sungai Keerom, Sungai Pou, Sungai Pu, Sungai Pis, Sungai Songgojo, Sungai Nawa, Sungai Web, Sungai Suasi dan Sungai Bias;
b. drainase sekunder, yaitu berupa saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier; dan
c. drainase…..
- 18 -
c. drainase tersier, yaitu berupa saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.
(6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan
rawan longsor, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi
yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar; dan b. jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan
rawan banjir, yaitu dengan dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi
yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana pengembangan kawasan
lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 16
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung geologi.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 17
(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a,
tersebar diseluruh Distrik. (2) Pengelolaan hutan lindung melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.
Paragraf 2 .…
- 19 -
Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 18
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas : a. kawasan bergambut; dan
b. kawasan resapan air. (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdapat di Distrik Senggi dan Distrik Web. (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
tersebar diseluruh distrik.
Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 19
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf c, terdiri atas :
a. kawasan sempadan sungai; b. kawasan lindung spiritual dan kawasan kearifan lokal lainnya; dan
c. RTH perkotaan. (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar dari tepi Sungai Jaifuri, Sungai Skanto, Sungai Sungrum, Sungai Tami, Sungai Mur, dan
Sungai Keerom; b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar
kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 meter dari tepi Sungai Jaifuri, Sungai Skanto, Sungai Sungrum, Sungai Tami, Sungai Mur, Sungai Bewan, Sungai Keerom, Sungai Pou, Sungai Pis, Sungai
Songgojo, Sungai Nawa, Sungai Web, Sungai Suasi, dan Sungai Bias; dan
c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai.
(3) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Distrik Waris, Distrik Arso Timur, Distrik Web dan Distrik Towe.
(4) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kawasan minimal seluas 50% dari luas perkotaan Arso Kota, perkotaan Jaifuri, perkotaan Yetty, perkotaan Pund, dan perkotaan
Senggi, dan b. kawasan minimal seluas 60% dari luas perkotaan Ubrub dan Towe
Hitam.
Paragraf 4 ….
- 20 -
Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 20
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berupa suaka margasatwa meliputi Suaka Margasatwa Mamberamo-Foja di Distrik Senggi.
Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 21
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf e, terdiri atas :
a. kawasan rawan tanah longsor; dan b. kawasan rawan banjir.
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Distrik Waris, Distrik Web dan Distrik Senggi.
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berada di Distrik Arso, Distrik Skanto, dan Distrik Arso Timur.
Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi
Pasal 22
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f,
terdiri atas : a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri dari:
a. Kawasan zona patahan aktif tersebar diseluruh distrik; dan b. Kawasan rawan gempa bumi tersebar diseluruh distrik.
(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan imbuhan air tanah tersebar diseluruh distrik.
Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 23
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata; g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan …….
- 21 -
h. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 24
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf a, terdiri atas : a. kawasan hutan produksi terbatas;
b. kawasan hutan produksi tetap; dan c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berada di Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Waris dan Distrik Towe.
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berada di Distrik Arso Timur, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Towe.
(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Skanto dan Distrik Web.
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 25
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf b, terdiri atas :
a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan.
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat di Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Towe.
(3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanaman terpadu di Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Skanto dan Distrik Waris.
(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Arso Timur, Distrik Waris dan Distrik Senggi.
(5) Kawasan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Distrik Senggi.
(6) Kawasan pertanian tanaman pangan di Distrik Arso, Distrik Senggi dan Distrik Arso Timur yang merupakan bagian dari kawasan pertanian pangan skala luas ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan
berkelanjutan.
Paragraf 3 .….
- 22 -
Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 26
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas kawasan budidaya perikanan.
(2) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
di Distrik Skanto, Distrik Arso, Distrik Senggi dan Distrik Arso Timur.
Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 27
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf d, berupa mineral dan batubara, terdiri atas : a. potensi mineral logam;
b. potensi batubara; dan c. potensi bahan galian batuan.
(2) Potensi mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi: a. potensi emas di Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik
Senggi, Distrik Web, dan Distrik Towe; dan b. potensi nikel dan kromit di Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik
Web.
(3) Potensi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar diseluruh distrik.
(4) Potensi bahan galian batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
tersebar diseluruh distrik. (5) Pengelolaan potensi tambang sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b dan
huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 28
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e,
meliputi: a. industri kecil di setiap distrik; dan b. industri sedang di Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Arso Timur dan
Distrik Senggi.
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 29
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas: a. pariwisata alam; dan
b. pariwisata budaya.
(2) Pariwisata ….
- 23 -
(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wisata tirta dan pemancingan di Distrik Arso, Distrik Skanto dan Arso
Timur. (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
budaya masyarakat perbatasan di Distrik Waris.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 30
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf g, terdiri atas :
a. kawasan perkotaan; dan b. kawasan perkampungan.
(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi: a. kawasan perkotaan Arso Kota di Distrik Arso;
b. kawasan perkotaan Jaifuri di Distrik Skanto; c. kawasan perkotaan Yetty di Distrik Arso Timur; d. kawasan perkotaan Pund di Distrik Waris; dan
e. kawasan perkotaan Senggi di Distrik Senggi. (3) Kawasan Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tersebar di seluruh distrik.
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 31
Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h,
terdiri atas kawasan peruntukan pertahanan keamanan terdiri dari : a. polres di Distrik Waris b. kodim di Distrik Waris
c. polsek di seluruh distrik d. koramil di seluruh distrik
e. pos TNI di perbatasan Negara di Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Web dan Distrik Towe.
Pasal 32
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat
rekomendasi dari badan atau pejabat yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.
BAB V ....
- 24 -
BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 33
(1) Kawasan strategis terdiri atas : a. KSN yang ada di daerah; b. KSP yang ada di daerah; dan
c. KSK. (2) Rencana penetapan Kawasan Strategis daerah digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1: 50.000, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 34
KSN yang ada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf
a, meliputi Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan yang berada di sepanjang kawasan perbatasan daerah.
Pasal 35
KSP yang ada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Wilayah Mamberamo Foja; dan
b. kawasan strategis lainnya yaitu pengelolaan ekonomi rendah karbon
Wilayah Bagian Utara.
Pasal 36
(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup; dan
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. kawasan cepat tumbuh perkotaan Arso-Skanto;
b. kawasan cepat tumbuh perkotaan Senggi; dan c. kawasan perkotaan simpul lintas batas Waris.
(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. hutan lindung Arso – Web –Towe di Distrik Arso, Web dan Towe. b. rawan bencana banjir Arso – Skanto di Distrik Arso dan Skanto.
(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Distrik Waris.
Pasal 37…..
- 25 -
Pasal 37
(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci tata ruang kawasan strategis daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 38
(1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas indikasi program utama, lokasi,
sumber pendanaan, pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan. (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi :
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis daerah.
(3) Indikasi sumber pendanaan meliputi dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah, Swasta, Bantuan Luar Negeri dan Dana Hibah.
(4) Indikasi pelaksana kegiatan meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
(5) Indikasi waktu pelaksanaan sampai dengan tahun 2033 dibagi ke dalam 4 tahap yaitu tahap Pembangunan Jangka Menegah (PJM)-1, PJM-2, PJM-3, dan PJM-4.
(6) Rincian tahapan pelaksanaan program penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum Lampiran IV yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah daerah. (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; dan c. ketentuan insentif dan disinsentif.
Bagian Kedua …..
- 26 -
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 40
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. untuk kawasan lindung;
b. untuk kawasan budidaya; dan c. untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas :
1. transportasi;
2. energi; 3. telekomunikasi; 4. sumber daya air; dan
5. Prasarana pengelolaan lingkungan (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan
Pasal 41
(1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh pejabat yang berwenang. (3) Izin pemanfaatan ruang diatas 5.000 ha yang diberikan oleh Bupati harus
mendapatkan pertimbangan teknis BKPRD. (4) Pemanfaatan ruang diatas 3.000 ha dievaluasi dengan kriteria:
a. adanya perubahan bentang alam;
b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
c. luas wilayah penyebaran dampak; d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang
akan terkena dampak; f. sifat kumulatif dampak; dan/atau g. sifat reversible dan irreversible dampak.
(5) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan perizinan terkait pemanfaatan ruang khususnya dikawasan hutan dan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 42
(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1), terdiri atas :
a. izin sektoral (kegiatan), terdiri atas izin prinsip dan izin tetap; b. izin pertanahan, terdiri atas izin lokasi dan izin hak atas tanah;
c. izin .….
- 27 -
c. izin perencanaan dan bangunan, terdiri atas izin peruntukan penggunaan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan;
d. izin lingkungan, terdiri atas Izin HO, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan;
e. Izin Usaha Kawasan Industri bagi unit usaha industri setelah perusahaan mendapatkan izin lingkungan;
f. Izin Perluasan Kawasan Industri bagi unit yang telah memiliki Izin
Usaha Kawasan Industri dan ingin melakukan perluasan; g. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
h. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; i. Izin usaha jasa lingkungan; dan j. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan j diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 43
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang.
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap
pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.
Pasal 44
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang
wilayah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 45
(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1), meliputi:
a. pengurangan retribusi; b. imbalan;
c. sewa ruang dan urun saham; d. penyedia prasarana dan sarana; e. penghargaan;
f. kemudahan dalam pemberian tanda bukti hak atas tanah; dan/atau g. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 46 .….
- 28 -
Pasal 46
(1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi: a. retribusi yang tinggi;
b. pembatasan perizinan; c. tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana; d. pencabutan Hak AtasTanah; dan
e. pengenaan kompensasi dan penalti. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 47
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan
kerjasama antar sektor / antar daerah, bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 48
Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak: a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah; c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang; dan d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana
tata ruang.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
Pasal 49
Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan ….
- 29 -
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Pasal 50
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.
(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi pidana.
Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 51
Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain
melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 52
Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai :
1. penentuan arah pengembangan wilayah;
2. potensi dan masalah pembangunan; 3. perumusan rencana tata ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang. b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
sesama unsur masyarakat.
Pasal 53
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf b, dapat berupa: a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan yang telah ditetapkan;
b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam
pengelolaan pemanfaatan ruang;
d. meningkatkan .….
- 30 -
d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
dan sumberdaya alam; g. menjaga kepentingan pertanahan dan keamanan;
h. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan i. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain
apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
Pasal 54
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang
dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
Pasal 55
(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan kepada Bupati. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 56
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB X …..
- 31 -
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 57
(1) Selain penyidik Polri, PPNS Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 58
Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pasal 59
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dipidana dengan pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pasal 60
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf c ....
- 32 -
huruf c dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pasal 61
Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dipidana dengan pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pasal 62
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pasal 63
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 58, pasal 59, pasal 60
dan pasal 61 yang dilakukan oleh suatu korporasi, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
(1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi belum dilaksanakan
disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
(3) Dalam hal izin sudah dilaksanakan pembangunannya,dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-
undangan. (4) Dalam hal izin sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
(5) Penyesuaian pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan
Daerah ini ditetapkan.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65
Rencana tata ruang wilayah ini digunakan sebagai pedoman bagi:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dareah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ....
- 33 -
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemafaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
Pasal 66
(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang
mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
(4) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Keerom tahun 2013-2033 dilengkapi Buku Fakta dan Analisis, Buku Rencana dan dilengkapi Rencana Album Peta yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 67
Pengakuan terhadap kepemilikan hak ulayat tetap diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom tahun 2007 – 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 69
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 70 ....
- 34 -
Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Keerom.
Ditetapkan di Arso
pada tanggal 17 Desember 2013
BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY
Diundangkan di Arso Pada tanggal 19 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 NOMOR 16
Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
RULLI I. RIRIMASE, S.Sos
PENATA NIP. 19730915 200502 1 001
top related