peraturan daerah kabupaten katingan … daerah kabupaten katingan nomor:9 tahun2008 tentang...
Post on 08-Jul-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR: I TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2OO8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGANNOMOR:9 TAHUN2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGANPADA PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang '. a.
Mengingat : 1.
b.
BUPATI KATINGAN
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan
Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri terutama dari
segi pennodalan, maka dipandang perlu menyertakan
modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perusahaan
Daerah Katingan Jaya Mandiri;
bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1969 Tentang Pemyataan tidak berlakunya berbagai UU
dan Perpu (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2901);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A02 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
3.
4.
6.
7.
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor 18' Tambahan Lembaran Negara
Nomor4180);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OA4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2404 Nomor 53,
Tambahan Lembarab Negara Nomor 43S9);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 44381
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 106 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;
8.
2
Menetapkan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun
2A04 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2003 Nomor 7) ;
l0.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan
Jaya Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2004 Nomor 23);
Dengan Persetuiuan Betsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KATINGAN
DAN
BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PE}IYERTAAN MODALPEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADAPERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI.
BAB I
KETENTUAN UMUM. Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
lndonesia (NKRI);
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelengara Pemerintahan Daerah;
3. Bupatiadalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
3
i
L.
S. APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri.
T. penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Katingan pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri
BAB IITUJUAN
Pasal 2
Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk:
1. Meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri
menjalankan usaha secara Efisien dan Efektif serta mengembangkan unit usaha
perdagangan dan industri rotan, unit usaha kehutanan, Pertambangan, Pertanian
dan unit usaha lainnya sesuai potensi Sumber Daya Alam yang tersedia.
2. Meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri ditingkat
ekonomi Lokal, Nasional dan Global.
3. Meningkatkan perolehan laba usaha Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri
sehingga menjadisalah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)-
BAB IIIJUMI.AH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL SERTA
PEMBAGIAN LABA USAHA
Pasal 3
(1). Penyertaan Modal lnvestasi Permanen Pemerintah Kabupaten Katingan yang
harus dipenuhi sampai dengan Tahun 20'10 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(Sepuluh Milyar RuPiah).
(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan tahun 2007
telah disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
(3). Penyertaan Modal berikutnya sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar
Lima Ratus Juta Rupiah) akan dipenuhisecara bertahap yaitu :
- Tahun 2008 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyard Lima Ratus JutaRupiah).
4
- Tahun 2009 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus JutaRupiah).
- Tahun 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta
Rupiah).
(4). Penyertaan Modal dapat ditambah apabila Perusahaan Daerah Katingan Jaya
Mandiri melakukan pengembangan unit usaha baru yang didahului dengan study
kelayakan oleh konsultan dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(S). Disamping Penyertaan Modal berupa uang, kepada PD. Katingan Jaya Mandiri
juga diberikan penyertaan modal berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan
terdiri atas tanah, bagunan, dan halchak yang dipergunakan oleh perusahaan
untuk mendaPatkan keuntungan ;
(6). Sebagai tindak lanjut dari pasal 3 ayat (5) diatas akan diatur dengan Peraturan
dan atau Keputusan Bupati;
(7) Perhitungan Laba Usaha bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah
Katingan Jaya Mandiri berdasarkan Neraca Akhir Tahun dan dari Hasil Laba
Usaha tersebut sebesar 5A o/o (Lima Puluh Persen) disetor ke Kas Daerah
Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selebihnya
untuk Perusahaan Daerah hal ini sesuai dengan Bab. XVI Pasal 44 Peraturan
Daerah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Katingan Jaya Mandiri.
Pasal 4
Proses Penyetoran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3
dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku,
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah dapat dikenakan sanksi
Administratip dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis
pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan
Bupati Katingan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.
di Kasongan24 Oktober 2008
KATINGAN
Diundangkan di Kasongantanggal 24 OKober 2008
ARIS DAERAH.TEN KATINGAN,
-.4t9'\.__€AR.I.SALOH.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO8 NOMOR : 9
v":"\\F56<,,L,/{-r tru
ffi
6
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR: I TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADAPERUSAHAAN DAERAH (PD} KATINGAN JAYA MANDIRI
PENJELASAN UMUM
Maksud bibentuknya Perusahaan Daerah adalah dengan maksud untuk
memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka
menunjang kegiatan Perekonomian Daerah dan sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Disadari bahwa kondisi
Perusahaan Daerah pada saat ini umumnya masih belum seperti yang
diharapkan, hal ini disebabkan karena factor modal kerja yang masih relative
kecil terutama penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Katingan.
Sementara itu kita melihat banyaknya peluang bisnis yang cukup
menguntungkan bagi Perusahaan Daerah untuk melaksanakan kerjasama
dengan pihak swasta, tetapi hal ini kadang - kadang terkendala oleh factor
modal. Peluang bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis Rotan karena
sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten katingan sangat dikenal dengan
potensi Rotannya yang sangat berlimpah, untuk itu pada Tahun Kerja 2008 ini
Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dengan penyertaan modal yang
lumayan besar dari Pemerintah Kabupaten tGtingan akan fukus usaha dibidang
Rotan ini memaksimalkan lndustri Rotan yang ada di Hampangen untuk
mengolah Rotan setengah jadi.
Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri pada Tahun 2007 telah merintis dan
mendapatkan Quota Export sebanyak 60 ton Rotan Asalan dari Departemen
Perdagangan Republik lndonesia dan untuk Tahun 2008 Dewan Direksi telah
merencanakan bahwa disamping Rotan Asalan juga Rotan setengah jadi yang
akan diekspor ke luar negeri dengan tujuan Negara Cina, Hongkong, Thailand
dan Jepang.
7
Disamping ekspor ke luar negeri Perusahaan daerah Katingan Jaya Mandirijuga
melayani kebutuhan localantara lain ke Banjarmasin, Surabaya dan Cirebon.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
CukuP jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
CukuP jelas
Pasal 6
CukuP jelas
Pasal 7
Cukup ielas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 9
top related