penyerahan pengurusan piutang negara

Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Kepada PUPN/DJKN

Pada prinsipnya PUPN melakukan pengurusan terhadap piutang negara yang:

Dikategorikan sebagai piutang negara macet;

Upaya maksimal telah ditempuh oleh penyerah

piutang;

Adanya kepastian jumlah hutang dan tersedia data dan

dokumen yang lengkap dan jelas.

Kualitas Piutang

Lancar

Rp xxx

.05%

Kurang Lancar

Rp xxx

10%

Diragukan

Rp xxx

50%

Macet

Rp xxx

100%

Wajib menyerahkan pengurusan piutang yang:

Kualitas Macet

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak

dilakukan pelunasan; atau

Diserahkan pengurusannya

(penagihannya) kepada Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) atau DJKN

Outstanding Piutang NegaraYang pengurusannya Diserahkan ke DJKN/PUPN

Nilai total : Rp. 57.173.726,86 juta

1)    BUMN (Jutaan Rupiah)

a)    Perbankan 19.694.670,61

b)    Non Perbankan 1.129.769,83

2)    Instansi Pemerintah 36.278.311,48

3)    Lembaga Negara 70.974,94

BUMN Perbankan

BUMN Non Perbankan

Instansi Pemer-intah

Lembaga Negara

BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara)Total : 148.044 BKPN

1)    BUMN

a)    Perbankan 84.778 BKPN

b)    Non Perbankan 36.294 BKPN

2)    Instansi Pemerintah 26.418 BKPN

3)    Lembaga Negara 554 BKPN

BUMN Perbankan BUMN Non PerbankanInstansi Pemerin-tahLembaga Negara

Prinsip

Adanya piutang macet dapat dibuktikan

secara hukum

Didukung dengan dokumen sumber

terjadinya piutang;

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh K/L dalam menagih

penyelesaian piutang

Besarannya dapat dibuktikan secara

hukum

Dapat dihitung dengan satuan mata uang;

Dapat ditelusuri, pengenaan jumlah

tagihan tersebut telah sesuai peraturan.

Dokumen yang diserahkan

Surat penyerahan Pengurusan Piutang

Negara kepada PUPN Cabang;

Dokumen pendukung;

Resume dan upaya penagihan yang telah

dilakukan oleh K/L

documents

Panitia Urusan Piutang Negara

Dokumen pendukungantara lain

1. fotokopi perjanjian kredit dan perubahannya, atau dokumen lain sejenis yang membuktikan adanya piutang;

2. fotokopi rekening koran, prima nota, mutasi piutang, dan/atau dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya piutang;

3. fotokopi surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya penagihan;

4. fotokopi surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Penanggung Hutang bahwa pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada Panitia Cabang;

5. fotokopi bukti pemilikan dan pengikatan Barang Jaminan;6. fotokopi bukti penjaminan kredit oleh pihak ketiga atau bukti lain sejenis;7. fotokopi akta pendirian perusahaan, pengumuman akta pendirian perusahaan dalam

Tambahan Berita Negara beserta akta perubahannya, tanda pengenal/pendaftaran perusahaan, dan/atau identitas lainnya;

8. fotokopi izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan, dan/atau surat-surat izin lainnya;9. fotokopi kartu identitas diri Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; 10. fotokopi daftar Harta Kekayaan Lain; dan11. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya.

Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa Piutang Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan yaitu fotokopi:

Laporan Kerugian Negara oleh atasan/kepala kantor;

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

Surat pemberitahuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati yang bersangkutan kepada pihak/pegawai negeri yang dituntut;Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati;Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan

Surat-surat hasil pemeriksaan.

TGR

Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa Piutang Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara, dokumen yang dilampirkan yaitu fotokopi:

hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian negara;

Berita Acara Pemeriksaan Kas;

Daftar Pertanyaan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Kekurangan Perbendaharaan guna keperluan proses tuntutan perbendaharaan;

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

bukti angsuran kerugian negara;

Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/ Gubernur/Bupati tentang penggantian sementara;

Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari:

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk Menjawab;

Surat Keputusan Pembebanan; dan/atau

Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan

Surat kuasa untuk menjual barang.

Piutang ikatan dinas/wajib kerja, dokumen yang diserahkan berupa fotokopi

• Surat perjanjian;• Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga

Negara/ Gubernur/Bupati yang terdiri dari:– Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil; dan– Surat Keputusan Pemberhentian; dan

• perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.

tunggakan Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, yaitu fotokopi:

Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh Hak Pengusahaan Hutan berikut susunan direksi dan komisarisnya;

Surat Keputusan Penunjukan selaku Pemegang Hak Konsesi Hak Pengusahaan Hutan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu dan izin lainnya;

Surat Perintah Pembayaran Tunggakan Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;

bukti rincian tunggakan; dan

Surat Keputusan tentang terjadinya kerugian negara;

sektor pertambangan, yaitu fotokopi:

akta pendirian perusahaan;

Surat Penunjukan Kontraktor Penambang dan/atau Kontrak Karya; dan

bukti rincian perhitungan tagihan.

piutang biaya rumah sakit (BLU), yaitu fotokopi:

bukti rincian tagihan; dan

surat pernyataan penanggung jawab hutang/surat bukti berhutang

SURAT PENYERAHAN

Work flow Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN/DJKN

PANGGILAN pertama dan terakhir dan

/atau Pengumuman panggilan

DITERIMA

ADANYA & BESARNYA

PASTI ?

T

Y

T

Y

SITA

MENGAKUI /SEPAKAT

TIDAK MENGAKUI

JUMLAH HUTANG

MENGAKUI JML HTG TAPI

MENOLAK TANDA

TANGAN

SURAT PENOLAKAN

PEMBAYARANT

SANGGUP MEMBAYAR?

T

LUNAS?Y

LELANG

TY

LUNAS?

LAKU?

YT

PEMERIKSAAN

PSBDT

MULAI

SELESAI

MEMENUHI PANGGILAN?

PENETAPAN JUMLAH PIUTANG

NEGARA (PJPN)``

SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN

PIUTANG NEGARA (SP3N)

PERNYATAAN BERSAMA (PB)

PENELITIAN KPKNL

SURAT PAKSA

Y

SPPBS