pengumuman hasil kegiatan - equalityindonesia.com re-phpl/510.1... · secara hukum terbukti...
Post on 28-Aug-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 510.1/EQ.SHPK/IX/2018
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja
PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat
disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 08 September 2018
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Riau Indo Agropalma
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006
Luas : 10.113,91 Hektar berdasarkan
SK.468/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal
07 September 2017
Tanggal Pelaksanaan : 07 s.d. 14 Agustus 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Riau Indo Agropalma berhak
memperoleh kembali sertifikat PHPL.
Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 100.1/EQI-KEP.Cert/IX/2018
TENTANG
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT RIAU INDO AGROPALMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU SK
IUPHHK-HT NOMOR : SK.61/MENHUT-II/2006 TANGGAL 22 MARET 2006 DENGAN
LUAS 10.113,91 HEKTAR BERDASARKAN SK.468/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017
TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT RIAU INDO
AGROPALMA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor : 061/EQI-F090
tanggal 29 Agustus 2018;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor : 061/EQI-F037 tanggal 29 Agustus 2018 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 100.5/EQI-F039 tanggal 01 September
2018 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT RIAU INDO
AGROPALMA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 100.5 tanggal 01 September 2018
menunjukkan total nilai kinerja akhir 20 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 2 indikator
bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan
terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada PT RIAU INDO AGROPALMA telah
memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan
untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan
Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-
Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-
Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor
melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-
DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal
17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman
dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal
Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-
IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan
Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-
IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal
02 September 2014 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan masa berlaku sampai dengan 01
September 2018;
27. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18
Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2019;
28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3639/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3386/MenLHK-
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Penerbit Dokumen V-
Legal;
31. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan:
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/LL.3/PK-RIA/2018/VII tanggal 16 Juli 2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT RIAU INDO AGROPALMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU SK
IUPHHK-HT NOMOR : SK.61/MENHUT-II/2006 TANGGAL 22 MARET 2006 DENGAN
LUAS 10.113,91 HEKTAR BERDASARKAN SK.468/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017
TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017
PERTAMA : PT RIAU INDO AGROPALMA dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan
kembali Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan
Nomor : 016.4/EQC-PHPL/XII/2018. Dengan Re-Sertifikasi ini maka sertifikat
PHPL Nomor : 016.3/EQC-PHPL/X/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan
tanggal 20 Desember 2023 selama PT RIAU INDO AGROPALMA (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen PHPL
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi
di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan
Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda
V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda
V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta
kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem
legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,
perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait
keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukan
bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL
sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau
pembakaran hutan areal kerjanya;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan
tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 01 September 2018
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Utama PT RIAU INDO AGROPALMA;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi
di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 17
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
Amir Fadillah, S.Sos, M.Si (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT RIAU INDO AGROPALMA (PT RIA)
b. Nomor & Tanggal SK : SK.61/Menhut-II/2006
Tanggal 22 Maret 2006
c. Luas dan Lokasi : 10.113,91 Ha (SK.468/MenLHK/
Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 07
September 2017) di Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau
d. Alamat kantor :
- Kantor Pontianak : Jl. Arifin Ahmad No. 3 Marpoyan
Damai, Pekanbaru, Riau
e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 8415789
f. Pengurus :
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 17
Komisaris Utama : Saptony Tandjung
Komisaris : Rudy
Direktur Utama : Isra Meddy
Direktur : Kiat Wijaya
g. Nomor S-PHPL/S-LK : 016.4/EQC-PHPL/XII/2018
h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 21 Desember 2018 sampai dengan
20 Desember 2023
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I 10 – 11 Juli 2018 Tujuan dari kegiatan Audit Tahap I
penilaian kinerja pengelolaan hutan
produksi lestari adalah mengetahui
tingkat pemenuhan minimal
dokumen legal (legal compliance)
sebagai pemegang izin
pemanfaatan (IUPHHK) dan laporan
(recording) kinerja dalam waktu lima
(5) tahun yang digunakan sebagai
pertimbangan dilakukanya Audit
Tahap II (penilaian lapangan).
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 07 dan 14 Agustus
2018
Koordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau yang
diwakili oleh Bapak Beni Masfar
(Kasubag Kepegawaian dan
Umum) dan Setyo Widodo (Kasi
PPKH).
Koordinasi dengan BPHP Wilayah
III Pekanbaru yang diwakili oleh
Bapak Hanosoan Daulay (Kasi
PEPHP).
Koordinasi dengan BPKH Wilayah
XIX Pekanbaru yang diwakili oleh
Bapak Ign. Christianto Ginting
(Kasi ISDHE).
Koordinasi bertujuan untuk
menyampaikan rencana
Resertifikasi Penilaian Kinerja
PHPL di PT Raiu Indo Agropalma
(Auditee) dan meminta masukan
terkait dengan kinerja Auditee
selama ini.
Konsultasi Publik 08 Agustus 2018
bertempat di Kantor
Kecamatan
Pelangiran,
Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau.
Konsultasi publik bertujuan untuk
memperoleh informasi dari
masyarakat sekitar areal konsesi
perusahaan.
Pertemuan Pembukaan 08 Agustus 2018
bertempat di Kantor
Camp PT Riau Indo
Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup penilaian,
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 17
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Agropalma Distrik
Simpang Kiri
menyampaikan jadwal/ rencana
kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur
penilaian, serta
mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP yang
dilampiri dengan notulensi
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 09 – 12 Agustus 2018 Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Untuk menguji kebenaran data,
Tim Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, uji
petik, dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 13 Agustus 2018 di
Kantor Camp PT Riau
Indo Agropalma Distrik
Simpang Kiri
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Auditee atas
bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
PHPL.
Memberitahukan temuan
observasi dan ketidaksesuaian.
Membacakan atau
memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 01 September 2018 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)
menelaah hasil-hasil dan
kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk
menjamin bahwa penilaian telah
dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT
EQUALITY Indonesia serta
mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian:
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 17
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HT
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen legal (Akte, SIUP, TDP, & SK
HTI) dan administrasi tata batas secara lengkap serta telah
mendapatkan penetapan areal kerja sesuai dengan SK
Menteri LHK tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-
HT PT RIA No. SK.468/MenLHK/Setjen/PLA.2/ 9/2017
tanggal 07 September 2017.
Auditee telah melakukan realisasi tata batas secara 100%
atau sudah temu gelang sesuai dengan laporan TBT No.03
Tahun 2014 dan telah mendapatkan pengukuhan areal
kerja dari KemenLHK.
Auditee telah mendapatkan pengakuan serta persetujuan
batas konsesi dari para pihak serta telah mendapat
pengukuhan batas areal dari Kementerian LHK, namun
demikian masih terdapat konflik batas dengan pihak lain
dan belum terdapat pelaporan penyelesaian konflik pada
semester 2 Tahun 2017.
Terdapat perubahan fungsi kawasan sesuai dengan Peta
Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi Riau lampiran SK No.
SK.903/MenLHK/Setjen/ PLA.2/12/2016 tanggal 07
Desember 2016 dan telah merubah perencanaan RKU yang
ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.5315/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017
tentang Persetujuan RKUPHHK-HT periode 2017-2026 an
PT RIA.
Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
maka verifier ini menjadi Not Aplicable (NA).
1.2. Komitmen
Pemegang Izin IUPHHK-
HT
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Kebijakan
perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direktur pada
Januari 2012 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL.
Selanjutnya auditee telah merevisi dokumen Visi, Misi dan
Kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direktur
Utama pada Desember 2016.
Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi visi misi
perusahaan mulai dari level pemegang izin, mitra kerja dan
masyarakat khusunya di desa binaan yang dilengkapi
dengan adanya berita acara kegiatan sejak tahun 2013-
2017.
Auditee telah melakukan implementasi visi misi perusahaan
sesuai dengan kerangka PHPL secara cukup baik.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
BAIK
Auditee telah memiliki Ganis PHPL secara lengkap pada
masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan di
Peraturan Direktur Jenderal PHPL No: P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Auditee telah mengikutsertakan karyawannya dalam
kegiatan training internal maupun eksternal dengan
persentase realisasi peserta training sebesar 81% dari
rencana sesuai kebutuhan.
Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang
meliputi laporan wajib lapor, daftar karyawan, BPJS
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 17
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
ketenagakerjaan, PKB dan serikat pekerja secara lengkap
di Camp Distrik Simpang Kiri.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HTI
BAIK
Auditee telah memiliki surat keputusan penetapan struktur
organisasi beserta pembagian tugas kerjanya sejak tahun
2013-2018. Adapun penetapan struktur organiasi dan role
charter terakhir ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor:
044/RIA/VI/2018 tanggal Juni 2018 tentang penetapan
struktur organisasi dan role charters PT RIA.
Auditee telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana
(operator) yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT RIA
Tahun 2018 sehingga memudahkan dalam proses
pelaporan kepada Kantor Perawang Dan Jakarta.
Auditee telah memiliki auditor internal yang melakukan
audit dan mengontrol pada masing-masing bidang kegiatan
disertai dengan adanya laporan audit sejak tahun 2013-
2017 yang dilengkapi dengan adanya hasil temuan dan
rekomendasi.
Auditee telah melakukan tindakan pencegahan dan
perbaikan manajemen yang konsistem sesuai dengan
evaluasi dari auditor internal.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK
Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi RKT Tahun
2013-2017 kepada masyarakat setempat yang terkena
langsung dampak kegiatan penebangan secara 100%.
Auditee telah melakukan proses tata batas areal kerja dan
telah mendapatkan persetujuan dari para pihak secara
keseluruhan 100%.
Auditee telah mendapatkan persetujuan dalam proses
pelaksanaan CD CSR dari masyarakat secara keseluruhan
100% yang meliputi Desa Tannjung Simpang, Simpang
Gaung Dan Simpang Kateman.
Auditee telah mendapat pengakuan sosialisasi dan/atau
persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT.
RIA dari para pihak yaitu 3 desa yang terkena dampak
dalam proses penetapan kawasan lindung PT. RIA sebesar
100 %.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri (RKUPHHK-HTI) jangka waktu 10 Tahun Periode
2008 – 2017 yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan
Nomor SK.99/ VI-BPHT/2008 tanggal 8 April 2008, direvisi
melalui SK Nomor SK.141/VI- BUHT/2011 tanggal 19
Oktober 2011, dan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun periode 2017 - 2026 yang disahkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.5315/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13
Oktober 2017.
Penyusunan RKU periode 2008 - 2017 dan revisinya telah
mempertimbangkan hasil Deliniasi Mikro, sedangkan
RKUPHHK-HT 2017 - 2026 disusun mempertimbangkan
perlindungan dan pengelolaan gambut.
Auditee tidak mendapatkan peringatan penyusunan RKU
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 17
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah melaksanakan penataan blok RKT 2013, RKT
2014, RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017 dan RKT 2018
namun terdapat luncuran areal tanaman kehidupan seluas
340 Ha sisa RKT 2012 yang diluncurkan kepada RKT 2013,
dan seluas 77 Ha sisa RKT 2013 yang diluncurkan kepada
RKT 2014, serta terdapat luncuran areal tanaman pokok
seluas 131,2 Ha sisa RKT 2014 yang diluncurkan kepada
RKT 2015, seluas 770,3 Ha sisa RKT 2015 yang
diluncurkan kepada RKT 2016 sehingga luas dan lokasi
kegiatan PAK (blok RKT dan petak) hanya sebagian yang
sesuai dengan dokumen RKU.
Penandaan batas blok dan petak kerja seluruhnya dapat
dikenali dengan baik di lapangan, yaitu berupa kanal, jalan
dan patok. Penandaan tersebut telah sesuai dengan SOP
yang telah dikembangkan oleh Auditee.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
Tipe Ekosistem IUPHHK-HTI PT RIA adalah ekosistem hutan
rawa gambut. Auditee telah memiliki data potensi menurut
kelas umur hasil IHMB beserta kelengkapan peta
pendukungnya sepertipeta sebaran sampel plot, peta
sebaran jumlah pohon tiap plot. Auditee juga melakukan
pengukuran potensi hutan (PHI) setiap tahun.
Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari
hasil pengukuran PSP untuk tipe ekosistem Gambut dengan
jenis tanaman Acacia crassicarpa pada Tahun 2015-2016
dimana hasil analisis riap sebesar 32,17 m3/ha/tahun.
Auditee telah melakukan analisis potensi dan riap tegakan
hutan dan menyampaikan laporan kepada Badan Litbang
Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, namun
belum memanfaatkannya hasilnya sebagai dasar untuk
perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT).
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
BAIK
Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan
sistem silvikultur namun sebagian isinya belum sesuai
dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Auditee telah mengimplementasikan seluruh tahapan
sistem silvikultur THPB di lapangan yang dapat dibuktikan
dengan adanya dokumentasi berupa laporan dan realisasi
kegiatan.
Rata-rata potensi tegakan per hektar hasil PHI selama 4
Tahun terakhir periode 2015 s/d 2018 adalah sebesar
140,92 M3/Ha.
Hasil monitoring PAT selama periode tahun 2013 – 2018
diketahui bahwa rata-rata jumlah permudaan Acacia
crassicarpa berumur 12 bulan sebesar 84,12%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
BAIK
Auditee telah mempunyai SOP mengenai pemanfaatan
hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP
Harvesting HTI-Wetland (SOP-RIA-P4-001 tanggal 1 Juli
2016) yang menjelaskan mengenai tahapan kegiatan
perencanaan, pemanenan dan monitoring bekas tebangan
sesuai dengan karakteristik hutan rawa gambut.
Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan
dalam seluruh tahapan pemanenan tebangan ramah
lingkungan sesuai dengan SOP/WI.
Auditee telah melaksanakan kegiatan pengukuran Faktor
Eksploitasi (FE). Hasil uji petik diketahui bahwa nilai FE
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 17
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kegiatan pemanenan Acacia crassicarpa sebesar 0,86.
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
Keberadaan dokumen RKT 2013 sd 2018 tersedia secara
lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun
mengacu kepada RKU dan disahkan oleh Direktur Utama
secara self approval.
Auditee memiliki peta kerja untuk mendukung kegiatan
operasional di lapangan sesuai dengan peta RKT dan RKU,
yang menggambarkan areal ditebang, dipelihara, dan
kawasan lindung.
Penandaan batas blok dan petak kerja RKT seluruhnya
dapat ditemukan di lapangan, yang membedakan antara
petak yang ditebang, dipelihara dan kawasan lindung.
Realisasi produksi (volume) kayu pada RKT 2013 sd RKT
2017 adalah sebesar 74,58%, lokasinya sesuai dengan RKT
yang telah disahkan, dan tidak ada kegiatan pemanenan
yang berada di luar areal yang telah ditetapkan dalam RKT.
Kayu yang dipanen adalah jenis Acacia crassicarpa dan
tidak ada perbedaan jenis tanaman yang dipanen oleh
Auditee.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan sumber
daya manusia
BAIK
Hasil analisa kesehatan finansial Auditee tahun 2013 -
2017 diketahui bahwa likuiditas 31%, solvabilitas 140%
namun rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap
Laporan Keuangan tahun 2013 - 2017 adalah Wajar tanpa
Pengecualian.
Realisasi alokasi dana mencapai 99,36% dari kebutuhan
kelola hutan yang seharusnya, dimana laporan keuangan
tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang dibuat
sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan
Produksi.
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan telah diberikan
secara proporsional dengan perbedaan untuk seluruh
bidang kegiatan mencapai 10%.
Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan
kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.
Adanya luncuran RKT disebabkan karena kurangnya tenaga
kontraktor yang digunakan untuk kegiatan pemanenan hasil
hutan.
Realisasi kegiatan penanaman di areal tanaman pokok
adalah sebesar 96,01% dari realisasi kegiatan pemanenan
hutan tanaman. Hasil pemeriksaan di lapangan terdapat
kegiatan penanaman yang dilakukan oleh auditee dengan
jenis tanaman Acacia crassicarpa.
Realisasi kegiatan penanaman RKT 2013 s.d RKT 2017
seluas 3.010,80 Ha yaitu di areal tanaman pokok, tanaman
kehidupan, atau 75,84% dari seharusnya yaitu seluas
3.969,48 Ha.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
Luas kawasan lindung di areal kerja PT RIA sudah
dialokasikan seluas 6.867,15 Ha atau 67,90 % dari luas
areal konsesi (10.113,91 Ha) dan sesuai dengan dokumen
perencanaan RKUPHHK-HT PT RIA periode tahun 2017 sd
2026 yang sudah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5315/MenLHK-
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 17
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PHPL/UHP/ HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017
dalam rangka perbaikan tata kelola gambut dan seluruhnya
sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sepanjang
65 km (100%) ≥ 90 % dari yang seharusnya.
Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal kerja PT
Riau Indo Agropalma mencakup seluas 6.097,20 Ha (89 %)
≥ 80%.
Semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi
dalam areal kerja PT Riau Indo Agropalma (100%) > 50%.
Terdapat laporan pengelolaan terhadap seluruh kawasan
lindung sesuai dokumen RKL.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
Auditee telah memiliki prosedur terkait perlindungan dan
pengamanan hutan dan sudah mencakup seluruh jenis-
jenis gangguan yang ada di areal kerja Auditee.
Auditee telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan
hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
dan seluruhnya sudah mengacu kepada Permen LHK No.
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan
kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan perlindungan sudah diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
BAIK
Auditee sudah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi Instruksi
Kerja No. dokumen WI-RIA-E1-004 tentang Pemantauan
subsidensi tanah gambut dan water table tanggal 01
Desember 2017 belum mengacu kepada Permen LHK No
P.15 /Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara
Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem
Gambut.
Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan tanah dan air dan seluruhnya sudah sesuai
dengan dokumen AMDAL dan berfungsi dengan baik.
Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan
jumlah dan/atau kualifikasinya memadai sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air (RKL) dan sebagian sudah
diimplementasikan.
Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air (RPL) dan sudah seluruhnya
diimplementasikan.
Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
BAIK
Auditee sudah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh
jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
auditee yang mengacu pada PP. 07 tahun 1999, IUCN dan
CITES.
Audiee telah mengimplementasikan identifikasi untuk
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 17
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
endemik seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal Auditee.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
BAIK
Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal Auditee.
Auditee telah mengimplementasikan seluruh bentuk
pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan dan
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
kerja.
Terdapat gangguan pada kondisi sebagian flora dilindungi
karena perambahan (konflik lahan) yang dilakukan oleh
masyarakat tetapi auditee sudah melakukan sebagian
upaya pengelolaan terhadap flora yang dilindungi.
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal Auditee.
Auditee telah mengimplementasikan sebagian bentuk
pengelolaan fauna sesuai dengan rencana pengelolaan
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna berupa
perambahan hutan (konflik lahan) di Kawasan lindung oleh
masyarakat dan Auditee telah melakukan upaya
penanggulangan terhadap gangguan tersebut.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
SEDANG
Auditee memiliki dokumen /laporan yang lengkap mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegangi izin.
Auditee memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi
batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik
yang diketahui para pihak.
Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang
legal, lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang
dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para
pihak dan masih terdapat kasus klaim dari masyarakat.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
BAIK
Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangku
ttanggungjawab social Pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan /berlaku.
Auditee memiliki mekanisme yang lengkap & legal
tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 17
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat.
Auditee memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.
Auditee telah memiliki bukti yang tentang realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh
masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap
terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak
BAIK
Auditee memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas
mengenai masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH.
Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.
Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial,
yang lengkap dan jelas.
Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar (>50%)
kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
oleh pemegang izin.
Auditee memiliki dokumen / laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun
belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK
Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas.
Auditee dalam kawasannya masih terdapat konflik dan
tersedia peta konflik namun belum lengkap.
Auditee memiliki organisasi sumberdaya manusia dan
pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Auditee memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik,
namun masih belum lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
BAIK
Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial
dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana
pengembangan kompetensi.
Auditee memiliki dokumen jenjang karir dan
diimplementasikan seluruhnya.
Auditee memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 17
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
1.1.1.a.
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK).
MEMENUHI Auditee memperoleh IUPHHK pada Hutan Tanaman melalui
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.61/ Menhut-
II/2006 Tanggal 22 Maret 2006 Tentang Pembaharuan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
PT Riau Indo Agropalma atas areal hutan produksi seluas ±
9.570 Ha di Provinsi Riau. SK tersebut sebagai tindak lanjut
dari Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 17.b/TP/VI/2002
tanggal 3 Juni 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman seluas ± 7.820 Ha
yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Auditee telah melakukan overlay antara Peta Areal Kerja
IUPHHK-HT PT Riau Indo Agropalma Nomor : SK.61/ Menhut-
II/ 2006 Tanggal 22 Maret 2006 dengan Peta Lampiran
Keputusan Menteri LHK SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/
2016 Tanggal 07 Desember 2016, fungsi kawasan di areal
auditee berubah menjadi kawasan hutan produksi tetap (HP)
seluas 9.902,91 Ha dan areal penggunaan lain (APL) seluas
211 Ha.
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
MEMENUHI SPP IIUPHHK diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten
Indragiri Hilir melalui surat Nomor : 502.2/ PR/826 Tanggal
05 Oktober 2004 dan oleh Kementerian Kehutanan Nomor :
S.279/ VI-BIKPHH/2006 Tanggal 13 April 2006. Auditee telah
melakukan pembayaran atau setoran IUPHHK sesuai dengan
SPP melalui Aplikasi Transfer via Bank Mandiri Kantor Cabang
Manggala Wana Bhakti pada Tanggal 12 Oktober 2004
sebesar Rp 20.332.000,00 dan Tanggal 17 April 2006
sebesar Rp 4.550.000,00.
1.1.1.c. Penggunaan
kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada).
MEMENUHI Hasil verifikasi diketahui bahwa, dalam areal kerja Auditee
tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan
IUPHHK, sehingga verifier ini dinilai tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable).
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKU
PHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen renana kerja berupa
RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut :
1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl) Untuk
Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008 - 2017
dan telah mendapat persetujuan dan disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.99/VIBPHT/
2008 Tanggal 8 April 2008.
2. Revisi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl) Untuk
Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008-2017
yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.141/VI- BUHT/2011 Tanggal 19
Oktober 2011.
3. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl) Untuk
Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2017 - 2026
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 17
yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang
atau yang disahkan
secara self approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.
yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5315/
MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 Tanggal 13 Oktober
2017.
4. PT Riau Indo Agropalma telah memiliki S-PHPL dengan
Nilai BAIK, maka untuk pengesahan RKTUPHHK-HTI
dilakukan secara self Approval. Dokumen RKTUPHHK-HTI
Tahun 2017 telah disahkan melalui Keputusan Direktur
Utama PT Riau Indo Agropalma Nomor : SK.01/RIA/III/
2017 Tanggal 17 Maret 2017
5. Revisi Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah
disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Riau Indo
Agropalma Nomor : SK.13/RIA/IX/ 2017 Tanggal 19
Oktober 2017
6. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan
melalui Keputusan Direktur Utama PT Riau Indo Agropalma
Nomor : SK.17/RIA/XII/ 2017 Tanggal 28 Desember 2017
2. Peta areal kerja sebagai lampiran dokumen RKUPHHK-HTI
dan RKTUPHHK-HTI dibuat oleh petugas yang berwenang
dan tersedia lengkap dan absah.
2.1.1.b.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan
bukti implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI 1. Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh
ditebang (kawasan lindung) berupa peta lampiran
RKTUPHHK. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan
Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT
RIAU INDO AGROPALMA
2. Hasil uji petik menunjukan keberadaan kawasan lindung
terbukti di lapangan.
2.1.1.c
Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
MEMENUHI Pada Peta RKTUPHHK-HTI, penandaan blok RKTUPHHK-HTI
terlihat jelas berupa bloking RKTUPHHK-HTI berwarna kuning
dengan batas pinggirnyaberupa garis tebal putus-putus
berwarna hitam dan coklat muda.
Penandaan batas blok melalui kanal primer, sekunder,
kolateral, maupun kanal tersier yang memisahkan tiap areal,
juga dengan pemasangan plang tanda batas blok
RKTUPHHK-HTI yang dipasang ditempat yang mudah dilihat.
Hasil pemeriksaan di lapangan dengan menggunakan alat
GPS, batas petak telah sesuai dengan yang terdapat pada
peta RKTUPHHK-HTI.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen renana kerja berupa
RKUPHHK sebagai berikut :
1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl) Untuk
Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008 - 2017
dan telah mendapat persetujuan dan disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.99/VIBPHT/
2008 Tanggal 8 April 2008.
2. Revisi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl)
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008-
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 17
2017 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/VI- BUHT/2011
Tanggal 19 Oktober 2011.
3. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl) Untuk
Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2017 - 2026
yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5315/
MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 Tanggal 13 Oktober
2017.
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
NOT APPLICABLE Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan,
karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan
alam pada kegiatanpenyiapan lahan sehingga verifier ini
masuk kategori Not Applicable (NA).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI 1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah
dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.
2. Selama periode Agustus 2017 sampai Juli 2018 Auditee
talah menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP) sebanyak
sebanyak 315.285,37 SM setara dengan 186.018,37 M³
3. Hasil pemeriksaan antara dokumen LHP telah sesuai
dengan dokumen buku ukur,dan hasil uji petik antara
dokumen LHP dengan Fisik Kayu tidak dapat dilakukan
karena kayu sudah dikrim ke industri.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut baik dari TPn/TPK Hutan maupun
dari TPK Antara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah. Untuk periode Agustus 2017 sampai Juli
2018 menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil
Hutan Kayu (SKSHHK). Hasil uji silang antara dokumen LMKB
dengan dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan terdapat
kesesuaian.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a. Tanda-
tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
NOT APPLICABLE Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana
sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang
Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga tanda-tanda
padatunggak kayu tidak dapat ditemukan di lapangan. Dan
merujuk dari indikator 3.1.3 yang menjelaskan bahwa asal
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 17
usul kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA, sehingga verifier ini
dinilai tetapi tidak dapat diterapkan(Not Applicable).
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
NOT APPLICABLE Seperti telah diuraikan pada verifier 3.1.3.a. diatas, Auditee
adalah pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dimana
sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang Habis
Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier inidinilai tetapi
tidak dapat diterapkan(Not Applicable).
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
MEMENUHI Seluruh SKSHHK PT Riau Indo Agropalma periode Bulan
Agustus 2017 s/d Juli 2018 tersedia lengkap, diterbitkan dan
ditandatangani oleh petugas dari perusahaan secara Self
Assesment.
Auditee tidak menggunakan dokumen SKSKB sehingga tidak
terdapat dokumen berita acara pemeriksaan kayu (BAP
P2SKSKB).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Surat Perintah
Pembayaran (SPP)/Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) periode
Bulan Agustus 2017 - Juli 2018.
Seluruh SPP/BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan
dengan LHP yang dibuat/disahkan.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan
SPP/BPT yang diterbitkan.
PSDH untuk produksi kayu yang telah diLHPkan sejak bulan
Agustus 2017 sampai Juli 2018 dengan volume sebesar
186.018,37 M3telah dibayar lunas oleh Auditee sesuai
dengan dokumen SPP/BPT sebesar Rp 1.256.708.328,00
Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya tanda bukti
setor melalui Bank Mandiri dan lembar Bukti Penerimaan
Negara.
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan
tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan
Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/ 2014 tentang
penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan
PSDH, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.
Perubahan Harga Patokan PSDH berdasarkan Permenhut, RI
Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, Tanggal
19Desember 2017, yang berlaku 50 hari sejak tanggal
diundangkan, (tanggal 22 Desember 2017). Tarif baru berlaku
mulai tanggal 9 Februari 2018.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 17
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Auditee memiliki pengakuan sebagai Dokumen Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melalui surat Nomor :
53/PDN/PKAPT/ 4/2010 Tanggal 21 April 2010 dengan
PKAPT Nomor : 04.07.1.03347 yang berlaku sampai dengan
tanggal 19 April 2015. PKAPT tidak diperbaharui kembali
karena Auditee tidak melakukan penjualan atau pengiriman
antar pulau tetapi dikirim ke PT IKPP yang berlokasi di Desa
Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau dan melalui jalur sungai, sehingga verifier ini
tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
NOT APPLICABLE Seperti telah diuraikan pada verifier 3.3.1, semua kayu yang
diproduksi, dikirim atau dijual oleh Auditee tidak keluar pulau
tetapi dikirim ke PT IKPP yang berlokasi di Desa Pinang
Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, ProvinsiRiau
dan melalui jalur sungai, sehingga verifier ini dinilai tetapi
tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.4.1. Tanda V-
Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang
dicantumkan dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil
Hutan Kayu (SKSHHK). Penggunaan tanda V-Legal telah
sesuai ketentuan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Analisis Dampak
Lingkungan, RKL dan RPL yang telah mendapat
pengesahan/persetujuan dari :
a. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Indragiri Hilir dengan
Nomor : 6/IH-V/ AMDAL/2002 Tanggal 20 Mei 2002
atas areal seluas 7.820 Ha.
b. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor :
Kpts.17/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011 atas areal
seluas 9.570 Ha.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
4.1.2.a. Dokumen RKL dan
RPL.
MEMENUHI Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL RPL) merupakan satu kesatuan
dengan dokumen AMDAL yang telah mendapat
pengesahan/persetujuan berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.17/I/HK-2011 tanggal 20
Januari 2011.
4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
MEMENUHI Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi di lapangan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 17
biologi dan sosial.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 5.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3.
MEMENUHI 1. Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3.
2. Auditee telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disampaikan dan
telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 560/NAKERTRANS-
PKHI/P2K3/13 16 Oktober 2015
3. Auditee memiliki tenaga Ahli Keselamatan dan kesehatan
Kerja Umum atas nama :
a. Fiter Hadi Syahputra, AMK sesuai Surat Keputusan
Menteri Ketenagakerja RI Nomor : KEP.P.1072/NAKER-
BINWASK3/IX/2016 Tanggal 22 September 2016.
b. Romi Hadi Jaya Kusuma sesuai Surat Keputusan
Menteri Ketenagakerja RI Nomor :
KEP.P.12169/NAKER-BINWASK3/II/2018 Tanggal 20
Februari 2018.
Verifier 5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan
K3.
MEMENUHI Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Agustus 2018.
Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD
tersedia dan dapat berfungsi dengan baik.
Verifier 5.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat
oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee
juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka
kecelakaan kerja.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
MEMENUHI Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra Abadi
Riau (SP-MAR) Pengurus Unit Kerja(PUK) Distrik PT RIA atau
bernama SP-MAR PUK PT Riau Indo Agropalma (RIA)
Kabupaten Indragiri Hilir.
Kepengurusan Serikat Pekerja Masa Bakti 2015 - 2017 telah
tercatat pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hilir dengan bukti pencatatan Nomor :
11/NAKERTRANS- PKHI/560 Tanggal 15 April 2016.
Kepengurusan Serikat Pekerja Masa Bakti 2017 - 2020 telah
tercatat pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hilir dengan bukti pencatatan Nomor :
560/NAKER-TRANS- HISKI Tanggal 15 Mei 2018.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak-hak pekerja.
Verifier:
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP.
MEMENUHI Auditee telah mempunyai Dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara PT Riau Indo Agropalma beserta
afiliasinya dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau periode
tahun 2016 – 2018 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor : 03/NAKERTRANS PKHI/560 Tanggal
15 April 2016.
Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Riau Indo
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 17
Agropalma beserta afiliasinya dengan Serikat Pekerja Mitra
Abadi Riau periode tahun 2018 – 2020. PKB telah
didaftarkan ke Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan telah mendapatkan
Nomor Pendaftaran : 03/HISK-PKB/V/2018 berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :
KPTS.08/NAKERTRANS- PKHI/560 Tanggal 15 Mei 2018
telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :
KPTS.06/ NAKERTRANS-PKHI/560 Tanggal 15 Mei 2018.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja, PT Riau Indo
Agropalma tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur,
dan dalam sistem rekruitmennya, Auditee telah
mempersyaratkan bahwa batas umur minimal calon karyawan
adalah yang telah berumur lebih dari 18 tahun.
top related