pengintegrasian rtrw dengan pola/rencana psda wilayah sungai
Post on 19-Jan-2016
138 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L S U M B E R D A Y A A I RDIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
PENGINTEGRASIAN RTRW DENGAN POLA/RENCANA PSDA WILAYAH SUNGAI
Jakarta, 12 Agustus 2014
OUTLINE PAPARAN
PENDAHULUAN
POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
SINKRONISASI PENGELOLAAN SDA DAN PENATAAN RUANG
PENDAHULUAN
Peraturan Perundangan yang Relevan
UU 41/1999: Kehutanan
UU 7/2004: Sumber Daya
Air
UU 26/2007: Penataan
Ruang
UU 32/2009 : Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
UU 41/2009: Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
UU PP Pedoman (Peraturan/Keputusan Menteri)
UU 7/2004 Sumber Daya Air PP 42/2008 Pengelolaan SDA PERMEN PU 22/PRT/M/2009 Pedoman Teknis & TataCara Penyusunan Pola PSDA; PERMEN PU 2/PRT/M/2013 Pedoman Teknis Penyusunan Rencana PSDA
UU 26/2007 Penataan Ruang PP 26/2008 RTRW Nasional PERMEN PU 15/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Prov; PERMEN PU 16/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Kab; PERMEN PU 17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Kota
UU 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
PP 1/2011 Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
KEPMENTAN 7/2012 Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
UU 41/1999 Kehutanan PP 37/2012 Pengelolaan DAS PERMEN KEHUTANAN P. 39/Menhut-II/2009 Pedoman Rencana Pengelolaan DAS
UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP 82/2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
KEPMEN LH 115/ 2003 Pedoman Penentuan Status Mutu Air
UU, PP, Pedoman terkait Perencanaan Pengelolaan SDA
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
UU 7/2004 SUMBER DAYA AIR
Lingkup
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
UU NO. 26/2007 PENATAAN RUANG
Dilengkapiperaturanzonasi
(Zoning Regulation)
Antara lain menetapkan secara eksplisit hirarki rencana tata ruang tingkat pemerintah
Perencanaan Tata Ruang berbasis WS
Rencana Struktur dan Pola Ruang
KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Kendala dalam Penyusunan Pola & Rencana PSDA
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
PENYUSUNAN POLA PSDA
MEMPELAJARI KEBIJAKAN YG BERLAKU DALAM PENGELOLAAN SDA
PKM 1
INVENTARISASI DATA
IDENTIFIKASI KONDISI LINGK. &
PERMASALAHAN
PEMAPARAN KONDISI UMUM SDA PADA WS
PENYEMPURNAAN RUMUSAN MASALAH & KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN POT. SDA
RANC. POLA PENGELOLAAN SDA(STRATEGI & KEBIJAKAN OPERASIONAL)
SKENARIO
ANALISIS
PKM 2
PENYEMPURNAAN RANCANGAN POLA
PROSES/PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SDA WS
TAHAP 3Penetapan
TAHAP 2Penyusunan
TAHAP 1Persiapan
Kendala dalam Penyusunan Pola & Rencana PSDAPENYUSUNAN RENCANA PSDA
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
Kendala dalam Penyusunan Pola & Rencana PSDA(Internal) (Eksternal)
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
KENDALA DALAM PENYUSUNAN POLA PSDA DAN RENCANA PSDA
Dokumen ranc. Pola/Rencana belum sepenuhnya mengacu pada pedoman teknis dan tatacara penyusunan Pola/Rencana PSDA
Proses penyusunan Balai di bantu konsultan dlm 1 tahun anggaran, dan data-data yg dibutuhkan dari sektor lain sulit diperoleh khususnya di daerah-daerah terpencil
Minimnya studi sebelumnya yang terkait perencanaan Pengelolaan SDA, khususnya daerah di luar Jawa
Rekomendasi TKPSDA/Gubernur untuk penetapan blm ada
Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
Kontrak konsultan telah habis pada saat proses penetapan
Dalam proses penyusunan, keterlibatan antar sektor difasilitasi oleh Konsultan dan Balai melalui PKM yg dilaksanakan sebanyak 2 kali. Masing-2 PKM umumnya dilaksanakan selama 1 hari dimana yg hadir mewakili sektor terkait seringkali diwakili oleh orang yang tidak tepat dan tidak siap dengan data sehingga hasilnya tidak optimal
Beberapa TKPSDA blm terbentuk pada saat penyusunan, shg keterlibatan sektor lain sgt minim. Terlebih keterwakilan anggota TKPSDA seringkali belum mengakomodir semua sektor yg terkait
Pola dan Rencana disusun oleh UPT Kementerian PU dan ditetapkan oleh Menteri PU, shg sektor lain di luar Kementerian PU kurang merasa memiliki dan berkewajiban untuk mengimplementasikannya
Implementasi Pola dan Rencana PSDA yang telah ditetapkan tidak menimbulkan sanksi hukum bagi tiap sektor yang tidak melaksanakannya
Kendala dalam Penyusunan Pola & Rencana PSDA
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
Balai mengusulkan kontrak individu untuk fasilitasi penetapan
Melakukan kontrak individual
Memberdayakan Tenaga Jabatan fungsional
Mengoptimalkan peran Sekretariat TKPSDA untuk lebih “mengaktifkan” anggota TKPSDA dalam mengawal penyusunan Pola/Rencana PSDA sejak awal
Melibatkan tim teknis/pembina lebih awal untuk mengawal proses penyusunan sampai dengan penetapan
SINKRONISASI PENGELOLAAN SDA DAN PENATAAN RUANG
TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN
• Pasal 17 ayat 5; “Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai”
• Pasal 33 ayat 1; “Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain”
UU 26/2007 PENATAAN RUANG
UU 7/2004 SUMBER DAYA AIR
• Pasal 20 ayat 3; “Ketentuan tentang konservasi sumber daya air (perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air,serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang”
• Pasal 27 ayat 2; “Penetapan zona pemanfaatan sumber air merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan…….”
• Pasal 34 ayat 3; “Pengembangan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan……”
• Pasal 59 ayat 4; “Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah”
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
• Pasal 7 ayat 2: Strategi utk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup :
a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
• Pasal 51 : Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan sumber daya air, antara lain :
Pasal 52 Ayat 1 Butir C: “Kawasan Resapan Air” Pasal 52 Ayat 2 : (a) sempadan pantai; (b) sempadan
sungai; (c) kawasan sekitar danau atau waduk; Pasal 52 Ayat 5 : kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap air tanah• Pasal 48 ayat 5 : Arahan pemanfaatan ruang pada
wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air.
PP 26/2008 PENATAAN RUANG
PP 42/2008PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
• Pasal 39 : Rencana PSDA yang sudah ditetapkan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan RTRW
• Pasal 51 : Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW
• Pasal 86 : Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang
• Pasal 88 : Kawasan rawan bencana (banjir, erosi&sedimentasi, longsor, ambles perubahan sifat & kandungan kimiawi,biologi dan fisika air, kepunahan jenis tumbuhan/satwa, wabah penyakit) masukan untuk penyusunan RTRW
TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
PENGELOLAAN SDA DALAM PENATAAN RUANG
Muatan Tata Ruang
Rencana Struktur Ruangrencana sistem pusat
permukiman
rencana sistem jaringanprasarana
Rencana pola ruang
kawasan lindung
kawasan budidaya
sistem jaringanPrasarana sumber daya air
Kws Hutan min 30 % DAS
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
• Kws Cagar biosfir• Kws perlindungan plasma nutfah• dll
• Kws Hutan Lindung• Kws Bergambut• Kws Resapan Air
Kawasan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya
• Sempadan Pantai• Sempadan Sungai• Sempadan Waduk dan Situ• Sempadan Mata Air
Kawasan Perlindungan Setempat
• Kws suaka alam• Taman Hutan Nasional• Taman Hutan Raya• dll
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
Kawasan Bencana Alam
Kawasan Lindung Lainnya
• Kws rawan Banjir• Kws rawan tanah longsor• Kws rawan Gelombang Pasang• Kws rawan letusan Gunung berapi• Kws rawan gempa bumi
Rencana PSDA
Rencana PSDA
Rencana PSDA
PENGELOLAAN SDA DALAM PENATAAN RUANG
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
ALIH FUNGSI LAHAN (hutan – permukiman – perkebunan – pertanian)menyebabkan kerusakan ekologis DAS
ADANYA FLUKTUASI DEBIT SUNGAI YANG MENCOLOKmenyebabkan banjir & kekeringan pengendalian daya rusak air
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT BERGANTUNG PADA KEBERADAAN SUMBER DAYA AIRmenyebabkan meningkatnya derajat tekanan ekosistem
SINKRONISASI PENATAAN RUANG DGN
PERENCANAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
DASAR PENATAAN RUANG BERBASIS HIDROLOGIS (DAS/WS)
PERLU PENATAAN RUANG BERBASIS HIDROLOGISZona SDA Strategis dalam Rencana PSDA memberi masukan pada Tata Ruang, sebaliknya perubahan tata guna lahan dalam RTRW memberikan masukan pada penyusunan Rencana PSDA
PENGEMBANGAN WILAYAH (KAPET, KEK, KSN, dll) SERINGKALI BERDASARKAN “DEMAND” TERLEBIH DAHULU DIBANDING “SUPPLY”Air sebagai salah satu faktor utama dalam daya dukung lingkungan kurang diperhatikan, sehingga menghambat pengembangan wilayah
KETERKAITAN TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
Pengelolaan SDA
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Input d
ari T
ata
Ruang
terh
adap
Renca
na PS
DA
POLA / RENCANA PSDA
RTRW
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya
Air (lingkup wilayah sungai)
Perhitungan Zona SDA Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah (Nasional, Pulau
Provinsi,Kab/Kota)
Proyeksi Penduduk, perubahan Tata Guna Lahan, kebutuhan air
Undang-Undang SDA
No.7/2004
Undang-Undang
Penataan Ruang No. 26/2007
Undang-Undang
Penataan Ruang No. 26/2007
Input d
ari R
encana
PSDA
Terh
adap
Tata
Ruan
g
- Zona resapan air dan tangkapan air- Zona pemanfaatan sumber air- Zona perlindungan terhadap
infrastruktur SDA- Zona perlindungan Kualitas Air- Zona Erosi- Zona untuk paparan banjir- Zona lahan pangan
berkelanjutan/ketahanan pangan
runoff, Δ Q, emisi, erosi, banjir
Rencana Sektor Lain : kehutanan , pertanian , pembangunan perkotaan , …
Pemodelan
(Contoh: Java Spatial Model)
Pertumbuhan Sosio Ekonomi
INTEGRASI ZONASI SUMBER DAYA AIR KE DALAM TATA RUANG & KENDALANYA
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
• Perbedaan Nomenklatur antara Pola/Rencana PSDA dengan RTRW
• Perbedaan Skala yang digunakan antara Pola/Rencana PSDA dengan RTRW
• Perbedaan tingkat Kedetailan informasi thd Infrastruktur dan jaringannya antara Pola/Rencana PSDA dengan RTRW
• Perbedaan waktu penyusunan dan Penetapan Pola/Rencana PSDA dengan RTRW
• Aspek Sumber Daya Air dipandang sebagai salah satu sektor yang hanya dianggap sebagai bagian dari “Jaringan” dalam RTRW
KENDALA
RTRW Prov/Kab yang berada dalam satu DAS/WS belum tentu sinkron terkait pengelolaan SDA
Rencana Pengelolaan DAS yang berada dalam satu WS belum tentu harmonis
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT PENGELOLAAN SDA
Fungsi Hidrologi Sungai
(SUMBER DAYA AIR)
Keperluan Konservasi Hutan (KEHUTANAN)
Perencanaan pola &
Struktur Ruang
(PENATAAN RUANG)
RTRWPOLA &
RENCANA PSDA
RENCANA Pengelolaan
DAS
Berbasis WS
Berbasis DAS
Berbasis Administrasi
RENCANA UNTUK PERUBAHAN KE DEPAN MELALUI PENGUATAN MULTISEKTOR KE TATA RUANG
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
Sektor AirSektor Air
Inisiasi kebutuhan lahan, Zonasi, Perencanaan
Prosedur untuk interaksi
Sektor Pemukiman
Sektor Pemukiman Sektor IndustriSektor Industri Sektor
KehutananSektor
KehutananSektor
PertanianSektor
Pertanian
Komunikasikan hasil – identifikasi daerah yang fokus
Menganalisa perencanaan dengan LUC Model – identifikasi konflik /trade offs
Menganalisa perencanaan dengan LUC Model – identifikasi konflik /trade offs
RTRRTR
Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanZonasi Air
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
HARMONISASI LEGENDA RTRW KAB/KOTA (PER JUN 2012)
Berdasarkan:1. 102 Kabupaten / Kota RTRW (beberapa masih draft)2. Perpres JaBoDeTaBekPunJur3. Cekungan Bandung4. 6 RTRWProvinsi
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
CONTOH RENCANA PSDA
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
CONTOH RENCANA PSDA
KONFLIK AREA IRIGASI TEKNIS & RENCANA PERMUKIMAN
PENANGANAN WILAYAH SUNGAI 6 CI
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
Konflik antara irigasi teknis dan rencana permukiman
PROYEKSI LAHAN PERKOTAAN 2050 (hasil pemodelan JSM 2010)
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
tanpa interverensi Interverensi tata ruang-SDA
PROYEKSI SAWAH 2050 (hasil pemodelan JSM 2010)
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
tanpa interverensi Interverensi tata ruang-SDA
TERIMA KASIH
top related