pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id file75/skc/2017/pn-rap; m e l a w a n: jisman alder...
Post on 18-Aug-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 1 dari 28 halaman
P U T U S A N
Nomor 441/Pdt/2017/ PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:
1. NURMAIDAH RAJAGUKGUK, Umur 54 Tahun (1 Februari 1962), Alamat
KTP Dusun II Desa Gempolan Kecamatan Sei
Rampah Kabupaten Serdang Bedagai saat ini
tinggal dan beralamat di Sei Juragan Desa Sei
Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten
Labuhanbatu Utara. Semula disebut sebagai
Tergugat I sekarang Pembanding I ;
2. PIALA BR RAJAGUKGUK, Umur 52 tahun (10 Agustus 1964), Alamat Dusun
XI Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah
kabupaten Serdang Bedagai. saat ini tinggal dan
beralamat di Sei Juragan Desa Sei Sentang
Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu
Utara. semula disebut sebagai Tergugat II
sekarang Pembanding II masing-masing diwakili
oleh Kuasanya yaitu Sardo Sianturi, SH., Advokat-
Penasehat Hukum dari kantor Sardo Sianturi, SH,
& Partners yang beralamat di Sei Jurangan Desa
Sei Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten
Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Februari 2017 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rantauprapat tanggal 13 Februari 2017 Nomor
75/SKC/2017/PN-Rap;
M e l a w a n:
JISMAN ALDER HUSASOIT, Tempat lahir Hutasoit 30 Oktober 1964, Laki-laki,
Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat
Sei Juragan Kelurahan Sei Sentang Kecamatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 2 dari 28 halaman
Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sumut, semula disebut sebagai Penggugat
sekarang Terbanding , Diwakiki oleh Kuasanya
yaitu Mahadi Siregar, SH., Ahmad Ansyari Siregar
SH.,MH., Indra Pratama Matondang, SH., Nurul
Huda Siregar, SH., masing-masing Advokat-
Penasehat Hukum dari kantor Mahadi Siregar, SH
& Rekan yang beralamat di Jalan Balai Desa No.
47 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 05 Januari 2017 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rantauprapat tanggal 23 Januari 2017 Nomor
156/SKC/2017/PN-Rap;
Pengadilan Tinggi tersebut.
Setelah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/Pdt/2017/PT
MDN tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Berkas perkara yang bersangkutan.
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23
Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat tanggal 23 Januari 2017 dibawah Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN-
Rap, telah menggugat Para Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi sebidang tanah
Pertanian kepada sdr.Laham Nasution. yang terletak di Dusun Sei Juragan
Desa Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir seluas ± 9.276 M² yang
sebelumnya berdasarkan mufakat seluruh ahli waris telah dikeluarkan
seluas ± 200 M² guna areal perkuburan leluhur. selanjutnya dengan batas
dan ukur sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah A.Lamhot Simbolon terukur 207
Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasar Umum terukur 45.5
Meter;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 3 dari 28 halaman
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M.Simare-Mare terukur 205
Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sungai Kualuh terukur 47
Meter;
2. Bahwa tanah pertanian yang diganti rugi oleh Penggugat sebelumnya
berdasarkan Surat Pernyataan sdr. Laham Nasution tertanggal 29 Agustus
2009 serta ditandatangani oleh para Saksi – saksi disebutkan tanah
tersebut diperoleh berdasarkan Peninggalan Warisan dari orang Tua
Laham Nasution yang bernama Alm. Bagus Nasution. Dan tidak ada silang
sengketa diatas tanah tersebut.
3. Bahwa pembayaran tanah pertanian seluas ± 9.276 M² tersebut dilakukan
oleh Penggugat kepada sdr. Laham Nasution sebesar Rp. 23.000.000
(dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai sesuai dengan Surat Penyerahan
Ganti rugi tertanggal 30 Agustus 2009 yang diketahui oleh para saksi –
saksi dan Kepala Desa Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Bahwa setelah Penggugat menerima penyerahan tanah pertanian seluas ±
9.276 M² yang diganti rugi dari sdr. Laham Nasution tersebut, selanjutnya
Penggugat menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara terus
menerus dengan cara membersihkan semak dan kemudian membongkar
tanaman yang ada diatasnya dengan dilanjutkan menanam bibit pohon
kelapa sawit. yang seluruh kegiatan tersebut dilakukan sekitar bulan
Oktober hingga selesai akhir tahun 2009.
5. Bahwa terhadap dasar ganti rugi tertanggal 30 Agustus 2009 tersebut
diatas, pada tahun 2011 Penggugat mengajukan Pendaftaran atas tanah
pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu, dan telah
dilakukan pengukuran ulang tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat ukur No. 73/Sungai Sentang/2011
dengan diperoleh hasil ukuran tanah seluas 10.299 M² (sepuluh ribu dua
ratus sembilan puluh sembilan meter persegi). hingga akhirnya Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan Sertifikat
Hak Milik No. 1884 tertanggal 22 September 2011 atas nama Jisman Alder
Hutasoit (Penggugat);
6. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.
1884 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Labuhanbatu telah pula penggugat lakukan pembayaran pajak atas tanah
tersebut sesuai dengan Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun
2016.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 4 dari 28 halaman
7. Bahwa sejak Penggugat menerima penyerahan tanah a quo dari sdr.
Laham Nasution, hingga Penggugat menyelesaikan pekerjaan
membersihkan semak dan menanam bibit Pohon kelapa Sawit diatas
tanah pertanian tersebut bahkan setelah keluarnya Sertifikat Hak Milik atas
tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu,
tidak pernah adanya ganggu gugat dari para Tergugat atau pihak lain,
akan tetapi sekitar bulan Mei 2016 barulah para Tergugat datang ketanah
kebun milik Penggugat dengan membawa sejumlah orang yang dikenal
oleh Penggugat, dan mengklaim kepada Penggugat kalau tanah kebun
tersebut bukanlah milik Penggugat, tetapi milik para Tergugat. Para
Tergugat tidak dapat memperlihatkan dasar hukum secara yuridis berupa
bukti hak yang sah secara undang-undang, dan selanjutnya tanpa seijin
dari Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah kebun tersebut,
ternyata Tergugat telah menguasai tanah kebun dengan mengambil hasil
panen buah kelapa sawit diatas tanah Penggugat.
8. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah membawa dan menyuruh
beberapa orang serta mengklaim tanah milik Penggugat adalah milik para
tergugat, dengan cara menguasai dan mengusahai serta mengambil hasil
panen buah kelapa sawit diatas tanah Penggugat tanpa seijin dari
Penggugat selaku orang yang berhak, maka perbuatan para Tergugat
tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht
Mahgedaad).
9. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat mengalami kerugian
akibat perbuatan para tergugat yang terbagi atas kerugian Materiil dan
Imateriil yang jika di hitung berdasarkan nilai uang sebagai berikut :
I. Materil : sejak Mei 2016 hasil buah kelapa sawit diatas tanah milik
penggugat dipanen oleh Para tergugat yang dapat dihitung rata-rata
penghasilan Rp.500.000 (lima ratus ribu) / bulan x 7 Bulan sebesar =
Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
II. Immaterial Penggugat selaku orang yang memiliki pergaulan didaerah
tempat tinggal penggugat dengan diklaim para tergugat tanah milik
penggugat adalah milik para Tergugat dan hal tersebut telah pula
diketahui orang banyak sehingga Penggugat menanggung rasa malu
dan tercemar nama baiknya maka pantas dan wajar apabila
Penggugat meminta ganti rugi kepada para tergugat secara tanggung
renteng membayar melalui putusan majelis hakim sebesar Rp.
1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 5 dari 28 halaman
10. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat,
karena akibat perbuatan dari para Tergugat, saat ini Penggugat telah
terhalang untuk menguasai dan mengerjakan serta mengambil hasil panen
buah kelapa sawit pada tanah perkebunan miliknya, oleh karenanya cukup
alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini ke
Pengadilan Negeri Rantauprapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Rantauprapat menghukum para Tergugat maupun orang lain yang
menguasai objek perkara agar segera menghentikan tindakan memanen
hasil buah kelapa sawit dan menyerahkan kepada Penggugat dalam
keadaan baik tanpa dibebani dengan hak apapun diatasnya.
11. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum (Onrecht Matigedaad) terhadap tanah terperkara yang merupakan
hak Penggugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan
gugatan perkara ke Pengadilan Negeri Rantauprapat agar Majelis Hakim
dalam perkara ini menghukum para Tergugat atau orang lain yang
menguasai tanah terperkara untuk segera menghentikan tindakan
memanen hasil buah kelapa sawit dan menyerahkan kepada Penggugat
dalam keadaan baik tanpa dibebani dengan hak apapun diatasnya.
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini nantinya oleh
para Tergugat, maka patut dan wajar apabila para Tergugat dihukum
secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)
sebesar Rp 500.000,- setiap harinya kepada Penggugat apabila para
Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde).
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh
fakta hukum yang akurat dan otentik, maka cukup beralasan bagi Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat c/q Majelis Hakim dalam perkara
ini untuk memberikan putusan serta merta meskipun ada Verzet, Banding
dan Kasasi (Uit voerbaar bij vooraad);
Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka dimohonkan kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menetapkan hari persidangan
seta memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir ke persidangan yang
telah dtetapkan untuk itu dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(Onrecht matigedaad);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 6 dari 28 halaman
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa tanah perkara
adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan tidak mengikat dalam hukum ataupun membatalkan segala
surat-surat tanah yang ada hubungannya dengan tanah perkara yang
diajukan oleh Tergugat selain dari pada segala surat tanah terperkara untuk
dan atas nama serta kepentingan Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang menguasai objek terperkara
milik Penggugat untuk tidak memanen buah kelapa sawit dan sekaligus
menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa
beban apapun juga.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng
kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan Imateril.
I. Materil : sejak Mei 2016 hasil buah kelapa sawit diatas tanah milik
penggugat dipanen oleh Para tergugat yang dapat dihitung rata-rata
penghasilan Rp.500.000 (lima ratus ribu) / bulan x 7 Bulan sebesar =
Rp. 3500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);
II. Immaterial Penggugat selaku orang yang memiliki pergaulan didaerah
tempat tinggal penggugat dengan diklaim para tergugat tanah milik
penggugat adalah milik para Tergugat dan hal tersebut telah pula
diketahui orang banyak sehingga penggugat menanggung rasa malu
dan tercemar nama baiknya maka pantas dan wajar apabila Penggugat
meminta ganti rugi kepada para tergugat secara tanggung renteng
membayar melalui putusan majelis hakim sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) kepada Penggugat.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat jika
Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap (Inkracht van Gewijsde)
8. Menyatakan Putusan ini dapat diajalankan secara serta merta meskipun ada
upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
Atau Jika Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon Putusan
yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para
Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Maret 2017,
yaitu sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 7 dari 28 halaman
I. DALAM EKSEPSI A. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)
− Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari
2017 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan yang
diajukan Penggugat ini tidak menjelaskan dasar hukum (rechts
grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta
dasar faktanya (fetelijke grond) secara jelas;
− Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur seperti
ini tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak
tertentu (een duideljke en bepaalde conclusive);
− Bahwa tidak adanya dasar hukum gugatan atau posita atau
fundamentum petendi yakni dasar hukum dan kejadian atau
peristiwa yang mendasari gugatan harus ditolak, hal ini agar
sejalan seperti misalnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 616
K/Sip/1973, yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang
menyatakan “Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara,
walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan Tergugat yang
seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi
karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada
gugatannya ini, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-
sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca
setahun, gugatan harus ditolak”;
B. Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
− Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa
telah terdapat beberapa saksi yang namanya tertuang dalam Surat
Pernyataan sepihak tertanggal 29 Agustus 2009 (bukti TI TII-2)
antara lain Laham Nasution, oleh karena itu seharusnya para saksi
yang namanya tertuang dalam surat pernyataan tersebut harus
dijadikan pihak dalam perkara a quo;
− Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan
terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan pada asumsi
bahwa para Tergugat saat ini sedang menempati objek perkara
yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan
Penggugat;
− Bahwa berkenaan Penggugat memperoleh objek perkara dari
Laham Nasution, maka oleh karenanya sudah sepantasnya Laham
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 8 dari 28 halaman
Nasution yang terkait objek perkara saat ini juga harus diajukan
gugatan;
− Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan Laham
Nasution sebagai pihak yang terkait dengan surat tersebut;
− Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat
yang tidak lengkap atau tidak sempurna kurang pihak dapat
dinyatakan tidak dapat diterima;
− Bahwa hal ini telah menjadi pendirikan Mahkamah Agung RI
dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975
yang menegaskan “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau
kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
− Bahwa dengan demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah
Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976, menyatakan
“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena
kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan
tetapi belum digugat”;
C. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona
− Bahwa dalil Penggugat butir 8 (delapan) halaman 3 yang
menyebutkan Tergugat II turut mengklaim objek perkara sebagai
milik Tergugat I dan Tergugat II adalah keliru sekali, terutama
terhadap Tergugat II, Tergugat II sama sekali tidak pernah
mengkalim objek perkara adalah miliknya;
− Bahwa dalil Penggugat ini bertentangan dengan Putusan
Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979
“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara
Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat
diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat
sendiri-sendiri”;
− Bahwa gugatan yang turut ditujukan kepada Tergugat jelas salah
alamat;
Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas sudah sepatutnya gugatan
Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard);
II. DALAM POKOK PERKARA
Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi
tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam
pokok perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 9 dari 28 halaman
Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah memiliki sebidang tanah pertanian
seluas ± 9.276 M² yang terletak di Dusun Sei Juragan yang diperoleh
dari Penyerahan ganti rugi kepada Laham Nasution, adapun batas-
batas tanah yang dimaksud menurut Penggugat adalah sebagaimana
berikut (untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara);
− Sebelah Utara berbatas dengan Tanah A Lamhot Simbolon, terukur
207 M²;
− Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasar Umum, terukur 45,5
M²;
− Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M. Simare-mare, terukur
205 M²;
− Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sungai Kualuh, terukur 47
M²;
2. Bahwa dalil Penggugat yang memiliki sebidang tanah pertanian (objek
perkara) dengan luas dan letak yang dimaksud diatas tidak lain dan
tidak bukan sebenarnya adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa dalil Penggugat telah keliru melakukan hubungan perdata dalam
hal ini transaksi jual beli sebidang tanah terhadap Laham Nasution
yang tidak memiliki alas hak apapun terhadap objek perkara;
4. Bahwa Laham Nasution hanya mengklaim kepemilikan objek perkara
tersebut dengan selembar surat Pernyataan sepihak tanggal 29
Agustus 2009 (bukti TI TII-2) sementara Tergugat I lebih konkrit
terhadap kepemilikan objek perkara dalam perkara a quo;
5. Bahwa objek perkara ini telah Tergugat I miliki, kuasai dan kelola jauh
sebelum adanya surat pernyataan sepihak tertanggal 29 Agustus 2009
yang dibuat oleh Laham Nasution tersebut, karena Tergugat I telah
memiliki objek sengketa dengan memenuhi asas itikad baik, dengan
melakukan pembayaran ganti kerugian terhadap Adam Rajagukguk
pada tanggal 01 Juli 1990 di Sei Juragan dengan dituangkan dalam
suatu surat Perjanjian Ganti Rugi tertanggal 01 Juli 1990 (bukti TI TII-
1);
6. Bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat I dan Aram Rajagukguk
pada tanggal 01 Juli 1990, disaksikan oleh M. Simare-mare dan Asmen
Rajagukguk, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Ganti Rugi
tertanggal 01 Juli 1990 dan telah diikuti dengan pembayaran sebesar
Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) kepada Aram
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 10 dari 28 halaman
Rajagukguk secara tunai/ contain, hal ini membuktikan bahwa telah
terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Aram Rajagukguk
sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 475 K/Sip/1970
tanggal 03 Juni 1970 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut
“Jual beli menurut hukum adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut
diikuti dengan pencicilannya”;
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat butir 5 halaman 2 mengenai telah
dilakukan pendaftaran atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Labuhan Batu dan pada akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik
No. 1884 tanggal 22 September 2011 atas nama Jisman Alder Hutasoit
(Penggugat) bila benar adanya seperti itu tentunya Tergugat I yang
baru mengetahui hal ini akan melakukan upaya hukum lainnya secara
tata usaha Negara maupun secara pidana bilamana ada indikasi atau
ada proses kelalaian, kesalahan maupun kejanggalan yang merugikan
Tergugat I, karena proses ini tidak melalui mekanisme atau sesuai
dengan prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau
peraturan yang berlaku;
8. Bahwa Tergugat I sungguh kaget terhadap tanah pertaniannya yang
dalam hal ini merupakan objek perkara diklaim oleh orang lain,
sunggung malang nasib Tergugat I di tengah kondisi ekonomi yang kiat
sulit harus menghadapi cobaan-cobaan atau proses hukum yang
sangat menyita waktu, pikiran dan tenaga Tergugat I maupun Tergugat
II;
9. Bahwa kesulitan ekonomi (tidak ada uang yang cukup) dan
ketidaktahuan akan hukum pula lah yang menyebabkan Tergugat I
belum mampu mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan/ Badan
Pertanahan Nasional setempat, syukurnya para tetangga di Desa
maupun Kepala Desa mengetahui persis baik sejarah maupun tanah
yang jadi objek perkara ini adalah milik Tergugat I yang tidak hanya
dimiliki tapi dikuasai dan dikelola, bukankah yang terpenting dalam
memiliki tanah adalah mengolah tanah itu sendiri;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 7 dan 8
karena merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak memiliki dasar
hukum yang jelas terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada Para
Tergugat, perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Para
Tergugat ?, dalil Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar
hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari dalil
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 11 dari 28 halaman
gugatan serta dasar faktanya (fetelijke grond), dalil gugatan seperti ini
tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu (een
duideljke en bepaalde conclusie);
11. Bahwa Para Tergugat acap kali diancam dan mengalami intimidasi
Penggugat terkait permasalahan ini, salah satunya adalah dengan
dilaporkannya Para Tergugat ke kantor Kepolisian sehingga Para
Tergugat harus mengalami pahitnya proses pidana di Pengadilan
Negeri Rantauprapat dengan register perkara No. 290/Pid.C/2017/PN
Rap, bersyukurnya keadilan dan kejujuran masih bersemai di tanah
Rantauprapat ini, karena para Tergugat yang diproses pidana karena
laporan Penggugat tersebut sama sekali tidak terbukti secara pidana,
adapun amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.
290/Pid.C/2017/PN Rap tertanggal 23 Desember 2016 (bukti TI TII-3)
sebagaimana berikut :
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa 1. Nurmaida Rajagukguk Alias Nursia
Rajagukguk dan Terdakwa 2. Piala Rajagukguk Alias Hapi Br
Rajagukguk tersebut terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan
kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu
tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum
(Onslag van alle rechts vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
12. Bahwa sejalan dengan dalil Penggugat butir 8 halaman 3 yang
menyebutkan Tergugat II turut mengklaim objek perkara sebagai milik
Tergugat I dan Tergugat adalah keliru sekali, terutama terhadap
Tergugat II, Tergugat II sama sekali tidak pernah mengklaim objek
perkara adalah miliknya;
13. Bahwa dalil Penggugat ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 “Gugatan yang
ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat
itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu
gugatan, tetapi masing-masing harus digugat sendiri-sendiri”;
14. Bahwa mengenai dalil Penggugat butir 9 halaman 3 yang pada
pokoknya menuntut Para Tergugat untuk membayar uang ganti
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 12 dari 28 halaman
kerugian materil terhadap hasil buah kelapa sawit diatas objek perkara
yang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah
tuntutan yang mengada-ada dan imajiner;
15. Bahwa Para Tergugat berhak melakukan apa saja terhadap kelapa
sawit yang dihasilkan diatas objek perkara karena yang mengelola
adalah Para Tergugat, bukan Penggugat dan bilamana itu memang
milik Penggugat kenapa tidak proses saja secara pidana, ini jelas dalil
yang mengada-ada dan imajiner, menghendaki sesuatu yang bukan
miliknya, selain itu tuntutan akan kerugian kelapa sawit ini sangat tidak
jelas/ detail mengenai beratnya/ jumlahnya, bentuknya dan lain-lain
serta termasuk tuntutan yang lain yang tidak jelas, hal ini mestilah
ditolak sebagaimana amanat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 “Gugatan yang tidak
sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang
dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
16. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut Para Tergugat
membayar uang ganti kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,-
(Satu millyar rupiah) kepada Penggugat atas menanggung rasa malu
dan tercemar nama baiknya karena perkara ini adalah dalil yang lucu,
aneh bin ajaib dan sangat tidak berdasar, untuk dibebankan kepada
Para Tergugat, karena hal tersebut sudah merupakan resiko
berperkara;
17. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya yakni butir 10 s/d 13 tidak
perlu Para Tergugat tanggapi lagi, karena permintaan dalam gugatan
ini pun sangat tidak berdasar dan tidak mendasari pada hukum,
sehingga dalil-dalil gugatan seperti yang disampaikan Penggugat tidak
memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu (een
duideljke en bepaalde conclusie) juga sama halnya dengan petitum
Penggugat yang jelas-jelas sangat tidak jelas/ kabur;
18. Bahwa petitum Penggugat yang tidak jelas ini tidak sejalan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18
Desember 1975 “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan
harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga sangat wajar gugatan
ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvantkelijke
verklaard);
Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 13 dari 28 halaman
quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvantkelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Rap
tanggal 12 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:
I. Dalam Eksepsi
− Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
II. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum (Onrecht matigedaad);
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa tanah
perkara adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan tidak mengikat dalam hukum ataupun membatalkan
segala surat-surat tanah yang ada hubungannya dengan tanah
perkara yang diajukan oleh Tergugat selain dari pada segala surat
tanah terperkara untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang menguasai objek
terperkara milik Penggugat untuk tidak memanen buah kelapa sawit
dan sekaligus menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam
keadaan baik tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan
ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 14 dari 28 halaman
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.551.000,- (Empat juta lima
ratus lima puluh satu ribu rupiaih);
Membaca Relas Pemberitauan isi Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat tanggal 12 Agustus 2017 No.13/Pdt.G/2017/PN Rap kepada
Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding I dan Terbanding II pada
tanggal 4 September 2017 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor
13/Pdt.G//2017/PN Rap tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa kuasa Hukum Para
Tergugat/ Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 12
Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 September 2017;
Menimbang, bahwa Pembanding semula para Tergugat telah
mengajukan memori banding tanggal 13 Nopember 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 13 Nopember 2017 dan
telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada
tanggal 14 Nopember 2017 ;
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan
kontra memori banding tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Januari 2018 dan telah
diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Tergugat/para Terbanding pada
tanggal 25 Januari 2018 ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Relaas
Pemberitahuan Memeriksa Berkas telah memberitahukan kepada para
Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017 dan
kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017 untuk memeriksa berkas
perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding
semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 15 dari 28 halaman
cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah
mengajukan Memori Banding tanggal 13 Nopember 2017, Berdasarkan hal-hal
sebagai berikut :
I. Tentang tidak tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
terhadap alat bukti surat yang diajukan Terbanding/ Penggugat maupun Para
Pembanding/dahulu Tergugat,
Bahwa sesuai fakta-fakta hukum pada persidangan Penggugat/
Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan
Terbanding/ Penggugat sebagaimana petitum diatas seharusnya Judex
Factie Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/
Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk
seluruhnya;
Bahwa untuk petitum No. 5 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat
yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat
memerintahkan Para Tergugat/ Para Pembanding untuk menghukum para
Tergugat atau pihak lain yang menguasai objek terperkara milik Penggugat
untuk tidak memanen buah kelapa sawit dan sekaligus menyerahkan objek
perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga;
Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang diajukan oleh
Terbanding/Penggugat dimuka persidangan :
− Bahwa Terbanding/ Penggugat pada saat dipersidangan mengajukan
alat bukti surat bertanda P.1 berupa KTP Penggugat (Jisman Alder
Hutasoit) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara; Bukti surat bertanda P.1 menerangkan tentang identitas Penggugat/
Terbanding;
− Bahwa demikian juga bukti surat bertanda P.2 berupa Sertifikat Hak
Milik (SHM) No. 02.12.16.041.01884 an. Jisman Alder Hutasoit
tertanggal 22 September 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu; Bukti surat bertanda P.2 menerangkan tentang asas hak Penggugat/
Terbanding atas tanah terperkara, namun “apakah bukti surat bertanda
P.2 merupakan bukti kepemilikan dari Terbanding/ Penggugat atas
tanah obyek sengketa ?”, maka harus dibuktikan dahulu kekuatan dari
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 16 dari 28 halaman
bukti surat bertanda P.2 tersebut, apakah alat bukti P.2 mempunyai
kekuatan pembuktian ?;
− Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat
Indonesia yang memungkinkan bagi pemegang hak untuk dengan
mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan untuk
pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut telah dikeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang merupakan
penyempurnaan dari pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961 dimana pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,
pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti
hak sebagai alat pembuktian yang kuat, namun berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan alat bukti yang dapat
mendukung atau yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 02.12.16.041.01884 an. Jisman Alder Hutasoit tertanggal 22
September 2011 tersebut;
− Bahwa adapun dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut
tidak dapat diperlihatkan dan dibuktikan oleh Penggugat/ Terbanding
untuk dijadikan sebagai bukti pendukung bagi Penggugat/ Terbanding
untuk menguasai dan mengusahai ataupun memiliki tanah terperkara
10.299 M² yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit yang terletak
di Dusun Sei Juragan Desa Sei Sentang Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diatasnya terdapat tanaman
kelapa sawit, dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan
patut dipertanyakan apa yang dijadikan oleh Penggugat/ Terbanding
maupun oleh pihak yang berwenang menerbitkannya dalam hal ini
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Labuhan Batu sebagai warkah untuk meneritkan Sertifikat Hak Milik
tersebut;
− Bahwa dengan tidak diajukannya warkah sebagai dasar penerbitan
Sertifikat Hak Milik No. 02.12.16.041.01884 an. Jisman Alder Hutasoit
tertanggal 22 September 2011 tersebut mengindikasikan adanya
kesalahan, kelalaian dan pelanggaran aturan dalam penerbitan
Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga Para Pemohon Banding/ Para
Tergugat telah menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk membuktikan sah tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik
tersebut, yang sekarang sudah masuk dalam acara pembuktian, dengan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 17 dari 28 halaman
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu selaku pihak
yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai Tergugat;
− Bahwa demikian juga dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh
Terbanding/ Penggugat yaitu saksi Sabas Hutasoit, saksi Nasrun
Nasution dan saksi A. Haidir Nasution yang masing-masing hanya
menerangkan tentang sengketa antara Terbanding/ Penggugat dengan
Para Pembanding/ Para Tergugat terhadap tanah terperkara, namun
saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan dipersidangan tentang
darimana dan bagaimana cara Terbanding/ Penggugat
mendapat/memperoleh tanah terperkara, sehingga keterangan saksi-
saksi tersebut tidak dapat mendukung penerbitan Sertifikat Hak Milik
tersebut, sedangkan keterangan saksi Drs. Ali Ahmad Nasution yang
menerangkan Terbanding/ Penggugat membeli lahan terperkara dengan
cara ganti rugi pada tahun 2009 dari Laham Nasution, menurut hemat
Para Pembanding/ Para Tergugat adalah hal yang sangat mengada-ada
dan didasarkan pada logika yang sangat diluar akal sehat, karena
Pembanding I (ic. Nurmaidah Rajagukguk) telah mengganti rugi lahan
terperkara dari Asmen Rajagukguk (vide bukti surat bertanda TI.TII-1
berupa Surat Perjanjian Ganti Rugi tertanggal 01 Juli 1990), dengan
demikian patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para
Pembanding/ Para Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang paling
berhak atas lahan terperkara);
− Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat
yaitu saksi Sabas Hutasoit (Karyawan), telah menerangkan sudah ada
dilihat terlebih dahulu pokok sawit tertanam dalam Objek perkara/ Lahan
sengketa sebelum dia mengkelola disuruh oleh Terbanding/Penggugat,
sehingga Terbanding/Penggugat menyuruh Sabas Hutasoit untuk
mencabut/ merusak pokok sawit yang didalam objek Perkara/Lahan
sengketa Terperkara;
− Bahwa Terbanding/ Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya seharusnya mengajukan alat bukti surat sebagai warkah
untuk mendukung terbitnya bukti surat bertanda P-2, namun ternyata
sampai selesainya acara untuk bukti surat, Terbanding/ Penggugat tidak
pernah mengajukan bukti surat berupa warkah terbitnya Sertifikat Hak
Milik tersebut, yang nantinya apabila dapat dibuktikan sebaliknya
dengan bukti surat yang lebih kuat dan sempurna oleh pihak Para
Pembanding/ Para Tergugat, maka bukti surat bertanda P-2 tersebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 18 dari 28 halaman
akan dinilai tidak dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat/ Terbanding,
dengan demikian oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut
tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka bukti surat bertanda P-2
tersebut haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya dianggap cacat
prosedur;
Bahwa demikian juga dengan tahun pembuatan bukti surat bertanda P-2
sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 28, yang menyatakan ”menurut
Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah bukti yang otentik karena dibuat
oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang
ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti tersebut
diterbitkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
ketentuan hukum pembuktian bukti surat bertanda P-2 adalah sempurna
sebagai surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan
dalam perkara ini” menurut hemat Para Pembanding/ Para Tergugat
seharusnya Majelis Hakim lebih mencermati atau setidak-tidaknya
memperhatikan lebih detail tentang dasar/ warkah untuk menerbitkan
Sertifikat Hak Milik tersebut, meskipun hal tersebut bukan wewenang dari
Hakim Pengadilan Negeri namun menjadi wewenang dari Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara, oleh karenanya bukti surat bertanda P-2 tersebut
haruslah diragukan keabsahannya;
Bahwa lebih lanjut lagi, yang sangat janggal dan tidak patut dari Penggugat/
Terbanding adalah pada saat dilakukannya Mediasi/ pertemuan pada tanggal
10 April 2016 di rumah DAHLAN PASARIBU selaku Kepala Dusun Sei
Juragan, Pertemuan pertama Batal karena JISMAN ALDER HUTASOIT tidak
hadir/ tidak datang, selang beberapa hari Petua atau Toko Masyarakat selalu
berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan melakukan pertemuan
Kedua di rumah RIDUAN HUTASOIT yang juga difasilitasi oleh para
pengetua setempat yang dihadiri oleh :
1. Op. Melati Sinaga;
2. Op. Hasan Sianturi;
3. Op. Kristoper Limbong;
4. Op. Peter Sibuea;
5. Op. Unike Sianturi;
6. Riduan Hutasoit;
7. Jisman Alder Hutasoit (ic. Penggugat/ Terbanding);
8. Nurmaidah Rajagukguk (ic. Pembanding/ Tergugat I)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 19 dari 28 halaman
9. Piala Br Rajagukguk (ic. Pembanding/ Tergugat II);
Namun mediasi tersebut tidak berhasil karena harga yang ditawarkan oleh
Jisman Alder Hutasoit (ic. Terbanding/ Tergugat) tidak cocok karena harga
tanah kosong pada saat itu sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),
namun oleh Jisman Alder Hutasoit (ic. Terbanding/ Tergugat) menawar harga
objek perkara sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah), sehingga Mediasi
tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan, namun Terbanding/
Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan telah membeli tanah
terperkara seharga Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) dari Laham
Nasution secara tunai sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti rugi tertanggal
30 Agustus 2009 yang diketahui oleh para saksi – saksi dan Kepala Desa
Sungai Sentang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Bahwa dari proses mediasi tersebut diatas, telah terjadi satu peristiwa hukum
yaitu pengakuan yang diberikan/ dibuat oleh Jisman Alder Hutasoit (ic.
Terbanding/ Penggugat) setentang hubungannya dengan objek perkara,
yang mana oleh Terbanding/ Penggugat telah membuat tawaran terhadap
objek perkara sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Nurmaida
Rajagukguk dan Piala Br Rajagukguk (ic. Para Pembanding/ Para Tergugat),
pengakuan mana merupakan peristiwa hukum yang harus pula diakui secara
hukum Jisman Alder Hutasoit (ic. Terbanding/ Penggugat) telah mengakui
hubungan Nurmaida Rajagukguk dan Piala Br Rajagukguk (ic. Para
Pembanding/ Para Tergugat) dengan objek perkara adalah sebagai pemilik
sedangkan Jisman Alder Hutasoit (ic. Terbanding/ Penggugat) sebagai
pembeli/ penawar, oleh karenanya pengakuan yang diberikan dengan
sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila
penyataan atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh salah
satu pihak tersebut kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu
perkara di muka hakim atau dalam sidang Pengadilan diakui oleh pihak
lawan, dan terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak
dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai
sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis
Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua
belah pihak tersebut;
Bahwa dari dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, ternyata tidak ditemukan
adanya dasar ataupun warkah baik akta dibawah tangan maupun akta
authentic yang sempurna bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Labuhan Batu untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02.12.16.041.01884
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 20 dari 28 halaman
an. Jisman Alder Hutasoit tertanggal 22 September 2011 tersebut;
Bahwa dengan tidak adanya dasar ataupun warkah yang sempurna untuk
dijadikan sebagai dasar diteritkannya Sertifikat Hak Milik No.
02.12.16.041.01884 an. Jisman Alder Hutasoit tertanggal 22 September 2011
tersebut, maka keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut, sangatlah diragukan
tentang nilai pembuktiannya dan disinyalir ada pemalsuan surat/ dokumen
hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dan oleh Para Pembanding/
Para Tergugat telah mencoba menelusuri akan kejanggalan tersebut hingga
akhirnya membuat laporan di Polres Labuhan Batu dengan dugaan tindak
pidana pemalsuan surat dan sekarang dalam tahap gelar perkara;
II. Tentang Tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi Para
Pembanding/ Para Tergugat secara utuh dalam Putusan yang dijatuhkan
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,
Bahwa dalam Putusan dalam Perkara a quo pada halaman 31 dan 32
dalam Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat
berpendapat bahwa :
“Menimbang, bahwa kepemilikan Penggugat terhadap tanah seluas 10.299
M² tersebut didukung dengan bukti surat bertanda TI.TII-2 dan TI.TII-5
berupa Surat Pernyataan Laham Nasution tertanggal 29 Agustus 2009 dan
Pemblokiran Sertifikat Hak Milik atas nama Jisman Alder Hutasoit, yang
pada pokoknya membuktikan bahwa Laham Nasution yang dulunya sebagai
pemilik tanah terperkara telah menyerahkan tanah terperkara dengan cara
ganti rugi kepada Penggugat dan oleh Penggugat telah memperoleh hak
atas tanah terperkara dengan cara mengajukan Pendaftaran atas tanah
pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu, dengan
demikian kepemilikan Penggugat terhadap tanah terperkara telah dipenuhi
oleh Penggugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik;
Terhadap pertimbangan tersebut diatas, Para Pembanding/ Para Tergugat
tidak menemukan relevansi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Terbanding/ Penggugat dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/
Penggugat, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri
Rantauprapat tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya,
oleh karenanya pertimbangan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai
dasar dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo haruslah
dibatalkan untuk seluruhnya;
Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang demikian, telah memperlihatkan ketidakcermatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 21 dari 28 halaman
Majelis Hakim dalam menggali fakta dari keterangan saksi tersebut karena
terlalu dangkalnya penafsiran Majelis Hakim yang menyatakan dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 37 yang menyatakan :
”Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan saksi-saksi
yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut
antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung satu fakta
bahwa benar Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 10,299 M²
yang terletak di Dusun Sei Juragan Desa Sei Sentang Kec. Kualuh Hilir
Kab. Labuhan Batu Utara dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.
1884 tertanggal 22 September 2011 atas nama Jisman Alder Hutasoit (ic.
Penggugat), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai
bukti yang kuat dan sempurna mengenai kepemilikan Penggugat terhadap
tanah terperkara tersebut;
Bahwa selanjutnya dalam putusan perkara a quo pada halaman 34 dalam
pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat,
berpendapat Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak ditemukan keterangan dari saksi-saksi tersebut yang dapat menguatkan dalil-dalil Para Tergugat tentang kepemilikannya terhadap tanah terperkara seluas 10,299 M² yang terletak di Dusun Sei Juragan Desa Sei Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara, sehingga pihak Para Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksinya, sedangkan didepan persidangan saksi Juher Sibuea dan saksi
Asmen Rajagukguk yang keterangannnya dibawah sumpah menerangkan
Bahwa Tergugat I mengganti rugi tanah tersebut pada tahun 1990,
demikian juga dengan keterangan saksi Santo Hutabarat yang pada
pokoknya menerangkan saksi pernah menandatangani surat perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat dan sebelumnya Tergugat I menemui saksi dan minta tolong kepada saksi supaya ikut menjadi saksi dan menerima uang ganti rugi sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Tergugat I dan saksi ada menerima uang dari Penggugat, namun Majelis Hakim
telah mengesampingkan bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan
keterangan saksi Juher Sibuea, saksi Asmen Rajagukguk dan saksi Santo
Hutabarat tersebut secara utuh, apabila seperti itulah pertimbangan hukum
Pengadilan Negeri Rantauprapat, maka hal tersebut telah memperlihatkan
bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, Pengadilan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 22 dari 28 halaman
Negeri Rantauprapat telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum,
atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan hal
tersebut Para Pembanding/ Para Tergugat kemukakan dengan alasan dan
argumentasi hukum berikut dibawah ini;
Bahwa sebelumnya Tergugat I/ Pembanding pernah menemui Wilker
Hutabarat untuk minta tolong menyelesaikan permasalahan tanah
terperkara supaya tidak dipangil-panggil/ disomasi oleh saksi Terbanding/
Penggugat yaitu Drs. Ahmad Ali Nasution sehingga Wilker Hutabarat
menemui dan minta tolong kepada saksi Para Pembanding/ Para Tergugat
yaitu saksi Santo Hutabarat, kemudian saksi Santo Hutabarat menemui
saksi Drs. Ahmad Ali Nasution untuk menyelesaikan masalah tanah
terperkara, dan dihasilkan surat perjanjian/ perdamaian yang tidak dihadiri
oleh Para Pembanding/ Para Tergugat namun didalam surat perjanjian/
perdamaian tersebut tertera tanda tangan Pembanding/ Tergugat II (ic.
Heppy Rajagukguk), yang mana akibat dari tandatangan tersebut telah
menghilangkan hak dari Pembanding/ Tergugat I (ic. Nurmaida Rajagukguk
atas tanah terperkara;
Bahwa penafsiran lain yang ditimbulkan dari tanda tangan tersebut adalah
seolah-olah Para Pembanding/ Para Tergugat menanam tanaman kelapa
sawit ditanah orang lain, padahal tidak mungkin Para Pembanding/ Para
Tergugat dapat menanam tanaman kelapa sawit ditanah orang lain, padahal
sebelumnya berdasarkan keterangan saksi Para Pembanding/ Para
Tergugat yaitu saksi Juher Sibuea yang pada pokoknya menerangkan pada
bulan Maret tahun 2009 saksi Juher Sibuea bersama dengan Jupiter
Limbong pernah mengusahai tanah terpekara dengan cara mengimas,
menyediakan bibit tanaman kelapa sawit sampai menanam tanaman kelapa
sawit atas perintah Pembanding/ Tergugat I (ic. Nurmaida Rajagukguk);
Bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak
ada orang lain ataupun pihak lain yang berkeberatan pada saat tanah
terperkara diusahai oleh Juher Sibuea dan Jupiter Limbong atas perintah
Pembanding/ Tergugat I (ic. Nurmaida Rajagukguk), oleh karenanya cukup
beralasan menurut hukum apabila Pembanding/ Tergugat I (ic. Nurmaida
Rajagukguk dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik dari tanah terperkara;
Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi Juher Sibuea yang pada
pokoknya menerangkan pernah melarang atau menasehati Jisman Alder
Hutasoit (ic. Terbanding/ Penggugat) supaya tidak membeli tanah tersebut
karena tanah tersebut adalah milik dari Nurmaida Rajagukguk (ic.
Pembanding/ Tergugat I) dan larangan tersebut diiyakan oleh Jisman Alder
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 23 dari 28 halaman
Hutasoit (ic. Terbanding/ Penggugat), namun Jisman Alder Hutasoit (ic.
Terbanding/ Penggugat) tetap membeli tanah terperkara;
Bahwa selanjutnya dalam amar putusannya No. 4, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan tidak mengikatdalam hukum ataupun membatalkan segala surat-surat tanah yang ada hubungannya dengan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat selain dari pada segala surat tanah terperkara untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat, namun dalam pertimbangan hukumnya,
Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan dan memberikan alasan
mengapa segala surat-surat tanah yang ada hubungannya dengan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti surat bertanda
TI.TII-1) tidak mengikat secara hukum, dan bila seperti itulah pertimbangan
hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, maka hal tersebut telah
membuktikan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo,
Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah atau keliru dalam menerapkan
hukum, atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan
hal tersebut Pembanding/ Tergugat kemukakan dengan alasan dan
argumentasi hukum berikut dibawah ini;
Bahwa berdasarkan bukti TI.TII-1 yaitu berupa Surat Perjanjian Ganti Rugi tertanggal 01 Juli 1990, bukti surat bertanda TI.TII-6 berupa Surat Pernyataan dari masyarakat bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I tertanggal 21 Desember 2016, telah jelas bahwa masing-
masing bukti surat tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang
membuktikan telah terjadi peristiwa hukum tentang terjadinya peralihan hak
atas sebidang tanah dari Armen Rajgukguk kepada Nurmaida Rajagukguk,
namun Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan
telah mengabaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam bukti surat TI.TII-1
dan bukti surat bertanda TI.TII-6 tersebut;
Bahwa bukti surat TI.TII-1 dan bukti surat bertanda TI.TII-6 tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti untuk membuktikan kalau
Para Tergugat/ Para Pembanding adalah pemilik yang sah dari objek
perkara, karena bukti surat bertanda TI.TII-1 dan bukti surat bertanda TI.TII-
6 tersebut belum pernah dibantah ataupun diajukan keberatan bahkan tidak
pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
oleh Judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusan Perkara
a quo;
Bahwa oleh karena dalam Putusan Perkara a quo bukti surat bertanda
TI.TII-1 dan TI.TII-6 tersebut tidak pernah dibantah ataupun diajukan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 24 dari 28 halaman
keberatan bahkan tidak pernah dinyatakan tidak berkekuatan hukum
sebagai alat bukti oleh Judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam
Putusannya, maka amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang pada pokoknya ;
Menyatakan tidak mengikat dalam hukum ataupun membatalkan segala
surat-surat tanah yang ada hubungannya dengan tanah perkara yang
diajukan oleh Tergugat selain dari pada segala surat tanah terperkara untuk
dan atas nama serta kepentingan Penggugat dan Para Tergugat/ Para
Pembanding diperintahkan untuk tidak memanen buah kelapa sawit dan
sekaligus menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan
baik tanpa beban apapun juga, hal tersebut membuktikan bahwa Judex
Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah dalam menerapkan
hukum, sebab dengan tidak pernah dibantah, atau dengan tidak pernah
dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti berupa bukti surat
bertanda TI.TII-1 dan TI.TII-6 oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam
pertimbangan hukum dan amar putusannya, maka bukti surat bertanda
TI.TII-1 dan TI.TII-6 tersebut masih berkekuatan hukum sebagai alat bukti
untuk membuktikan kalau Para Tergugat/ Para Pembanding adalah pihak
yang sah untuk dinyatakan sebagai pemilik dari objek perkara atau setidak-
tidaknya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara
sebagai hak milik, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
tersebut merupakan Putusan hukum yang telah salah dan keliru, sehingga
cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dimohonkan Banding tersebut;
Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa dalam memeriksa dan
mengadili perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat
telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena bukti-bukti yang
diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding tidak satupun bukti yang
benar-benar dipertimbangkan secara cermat dan utuh oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantauprapat No 13/Pdt.G/2017/PN Rap, serta
selanjutnya memberikan putusan dengan mengadili sendiri yang amar
putusan yang diambil berbunyi : MENGADILI SENDIRI
- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding
Banding/ Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor
13/Pdt/G/2017/PN Rap tanggal 15 Agustus 2017;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 25 dari 28 halaman
- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau tidak
dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaring);
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan
kontra memori banding tanggal 20 Desember 2017, sebagai berikut :
- Bahwa Terbanding /Penggugat dapat memerima seluruh pertimbangan hukum
dan amar putusan Judek factie Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada
pokoknya menyatakan Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan
bahwa tanah terperkara adalah miliknya dengan bukti P.2 Sertifikat hak milik
No188845 atas nama Jisman Alder Hutasoityang diperoleh berdasarkan ganti
rugi dengan Laham Nasuton Pada Tahun 2009
- Bahwa terbanding /Penggugat dalam Pertimbangan Majelis Hakim selain bukti
surat telah dapat pula menghadirkan saksi yang bersesuaian dengan fakta
hukum yaitu saksi Sabas Hutasoit yang mana disuruh oleh
Penggugat/Terbanding untuk mengerjakan tanah Terpekara .
- Bahwa kalau Terbanding /Penggugat sengat sependapat dengan
pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
dalam perkara aquo,hal tersebut didasarkan atas fakta hukum bahwa bukti P.I
s/d bukti P.3 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah berupa akte
autetik yang keberadaannya telah dapat melumpuhkan bukti T I.TII I,T.IT.II
3,T.I TII 4dan T.I T.II 6,yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dalam
perkara aquo, sehingga dari bukti –bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak
telah diperoleh fakta hukum bahwa tanah dan tanaman kelapa Sawit yang saat
ini menjadi objek perkara aquo bukanlah merupakan hak milik
Pembanding/Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding
/Para Tergugat dalam Perkara aquo .
Berdasarkan uraian daan alasan hukum yang Terbanding/Penggugat
kemukakan dalam Kontra Memori Banding ini, dimohonkan kepada Yth Bapak
Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini
berkenan memberikan putusan:
1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari
Pembanding/para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat 15 Agustus
2017 Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Rap yang dimohonkan banding.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 26 dari 28 halaman
3. Menghukum Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah
mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula para
Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut ternyata tidak ditemukan adanya
hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan
Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan
benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya memori
banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi
sedangkan kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dalam kontra memori
bandingnya tidak berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
No.13/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 12 Agustus 2017 tersebut ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan
seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas
perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor .13/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 12 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah
mempertimbangkan secara tepat dan benar, menurut ketentuan hukum yang
berlaku didalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga pertimbangan
tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri
oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini
ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor No.13/Pdt.G/2017/PN Rap
tanggal 12 Agustus 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan
sehingga Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II berada di pihak yang
kalah,maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan;
Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 27 dari 28 halaman
- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I
dan Tergugat II tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
No.13/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 12 Agustus 2017, yang dimohonkan
banding.
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh kami
.YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH
dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2017 Nomor
441/Pdt/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 14 Februari 2018
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh MASRUKIYAH,SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri
kedua belah pihak dalam perkara ini ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
1. ADI SUTRISNO,SH,MH YANSEN PASARIBU,SH
ttd
2. NUR HAKIM,SH,MH
Panitera Pengganti,
ttd
MASRUKIYAH,SH
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 28 dari 28 halaman
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
.
top related