penetapan perairan wajib pandu pada perairan...
Post on 12-Jul-2019
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1094 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN
PELABUHAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian diatur bahwa untuk
kepentingan keselamatan, keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan maritim serta kelancaran berlalu
lintas pada perairan pelabuhan, Menteri menetapkan
Perairan Wajib Pandu;
b. bahwa perairan Pelabuhan Kotabaru telah ditetapkan
sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II berdasarkan
Lampiran Nomor 44 Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 62 tahun 1994 tentang Penyempurnaan
Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22
Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu;
c. bahwa perairan Mekar Putih telah ditetapkan sebagai
Perairan Wajib Pandu Kelas II berdasarkan Lampiran
Nomor 48 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22
tahun 1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan
Kelas Perairan Wajib Pandu, Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 71 Tahun 1996;
- 2 -
Mengingat :
d. bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah
melakukan evaluasi, peninjauan lapangan dan pembahasan
untuk proses Perluasan Perairan Wajib Pandu Kelas II
Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesimpulan
bahwa perlu dilakukan perubahan, perluasan serta
peningkatan status penetapan perairan di wilayah tersebut,
dengan ditetapkan dalam 1 (satu) Keputusan Menteri
Perhubungan.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan
Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4227);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);
- 3 -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5109);
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Mengesahkan "International Convention For The Safety of
Life at Sea 1974", Sebagai Hasil Konferensi Internasional
tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, Yang Telah
Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia, di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang
Merupakan Pengganti "International Convention For The
Safety of Life at Sea 1960", Sebagaimana Terlampir Pada
Keputusan Presiden Ini
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 nomor 75);
- 4 -
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011
tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011
tentang Telekomunikasi Pelayaran;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1401);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2014
tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2033);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2015
tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun
2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan
dan/atau Instalasi di Perairan;
- 5 -
Memperhatikan :
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
PP.304/2/20/DJPL-18 tanggal 6 Juni 2018 perihal Usulan
Perluasan dan Revisi SK Penetapan Perairan Wajib Pandu
Pada Pelabuhan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN
PELABUHAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN.
Menetapkan Perairan Pelabuhan Kotabaru dan Perairan
Terminal Khusus Mekar Putih Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I.
Batas-batas perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA ditandai dengan titik-titik
koordinat geografis sebagai berikut :
Perairan Pelabuhan Kotabaru
Titik A : 03° 07’ 30” LS / 116° 16’ 30” BT ditarik garis
menuju Titik B;
Titik B : 03° 07’ 30” LS / 116° 28’ 00” BT ditarik garis
menuju Titik C;
Titik C : 03° 18’ 00” LS / 116° 28’ 00” BT ditarik garis
menuju Titik D;
Titik D : 03° 18’ 00” LS / 116« 16’ 12” BT menyusuri
pantai menuju Titik E;
Titik E : 03» 44’ 18” LS / 116° 01’ 30” BT menyeberangi
sungai menuju Titik F;
Titik F : 03° 40’ 54” LS / 115° 47’ 00” BT menyusuri
pantai kembali Titik A.
- 6 -
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Perairan Terminal Khusus Mekar Putih
Titik P: 03° 54’ 45” LS / 116 o 02’ 48” BT menyusuri
pantai menuju Titik Q;
Titik Q: 04° 03’ 30” LS / 116° 02’ 48” BT ditarik garis
menuju Titik R;
Titik R: 04° 03’ 30” LS / 115° 55’ 00” BT ditarik garis
menuju Titik S;
Titik S: 03° 54’ 45” LS / 115° 55’ 00” BT kembali menuju
Titik P.
Titik naik/turun pandu (Pilot Boarding Ground) :
Titik A : 03° 12’ 30” LS / 116° 28’ 15” BT;
Titik B: 03° 42’ 30” LS / 115° 54’ 15” BT;
Titik C: 04° 00’ 00” LS / 115° 55’ 00” BT.
: Peta Lokasi Perairan Pandu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
Perhubungan ini.
: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan
Keputusan Menteri ini.
: Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini
maka:
a. Lampiran Nomor 44 Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 62 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan
Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib
Pandu;
b. Lampiran Nomor 48 Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 22 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun
1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1996.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7 -
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
7. Gubernur Kalimantan Selatan;
8. Bupati Kotabaru;
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Kotabaru.
Salinan sesuai dengan aslinya
5IRO HUKUM,
I H.. SH, DESS Muda (IV/c)
1023 199203 1 003
- 8 -
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 1094 TAHUN 2018 TANGGAL 26 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHANKOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Perairan Pelabuhan KotabaruTitik A : 03° 07’ 30” LS /116° 16’ 30” BT, ditarik garis menuju Titik B;Titik B : 03° 07’ 30” LS/116° 28’ 00” BT, ditarik garis menuju Titik C;Titik C : 03° 18’ 00” LS/116° 28’ 00” BT, ditarik garis menuju titik D;Titik D : 03° 18’ 00” LS/116° 16’ 12” BT, menyusuri pantai menuju titik E;Titik E : 03° 44’ 18” LS/116° 01’ 30” BT, menyebrangi sungai menuju titik F; Titik F : 03° 40’ 54” LS/115° 47’ 00” BT, menyusuri pantai kembali ke titik A.
Perairan Terminal Khusus Mekar PutihTitik P : 03° 54’ 45” LS/116° 02’ 48” BT, menyusuri pantai menuju Titik Q; Titik Q : 04° 03’ 30” LS/116° 02’ 48” BT, ditarik garis menuju Titik R;Titik R : 04° 03’ 30” LS/115° 55’ 00” BT, ditarik garis menuju titik S;Titik S : 03° 54’ 45” LS/115° 55’ 00” BT, kembali menuju titik P.
Titik Naik/Turun Pandu (Pilot Boarding Ground) : Titik A : 03° 12’ 30” LS / 116° 28’ 15” BT;Titik B: 03° 42’ 30” LS / 115° 54’ 15” BT;Titik C: 04° 00’ 00” LS / 115° 55’ 00” BT.
Salinan sesuai dengan aslinya
IRO HUKUM,
I H„ SH,DESS ama Muda (IV/c)
1023 199203 1 003
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
top related