penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah … herawati.pdf · universitas hkbp nommensen...

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAH NOMOR 02 PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN

REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

OLEH :

NAMA : MELLY HERIAWATI SIMANIHURUK

NPM : 09510050

JURUSAN : AKUNTANSI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

ABSTRAK SKRIPSI

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi. Pemerintah Kota Medan sudah menyajikan Laporan Keuangan dan salah satu unsur Laporan Keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penulis menganalisis penyajian LRA Pemerintah Kota Medan untuk mengetahui Penerapan Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip- Prinsip, Pengakuan dan Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, maka penulis memilih judul skripsi ini, yaitu” Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.”

Dari penelitian ini, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu “Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ?”

Setelah dilakukan analisis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan baik dilihat dari :

1. Penerapan Basis Akuntansi, dimana basis yang digunakan basis kas; 2. Karakteristik Kualitatif, dimana informasi yang digunakan relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami dalam memenuhi kualitas yang dikehendaki;

3. Prinsip-Prinsip, dimana menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar;

4. Pengakuan, dimana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;

5. Pengukuran, dimana pengukuran pos-pos LRA menggunakan mata uang rupiah

sudah memadai dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang diberikan adalah agar Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap dipertahankan supaya mempermudah untuk mengetahiu evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas anggarannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul : “PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR

AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02 PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI

ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN” tepat pada waktunya. Skripsi ini

merupakan kewajiban penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1, program

studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas HKBP Nommensen Medan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan teristimewa penulis ucapkan

kepada Ayahanda Marilam Simanihuruk dan Ibunda Pintani Sagala yang telah

membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan kesabaran

yang tulus, serta untuk doa, nasihat dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada saudara/saudari penulis, Bang

Lamro Simanihuruk dan Keluarga, Kakak saya Erdiana Simanihuruk,dan

Bunganda Simanihuruk serta Bang Aldy Sinaga, segala nasihat dan doa yang

sangat berarti, serta dukungan moral dan material yang diberikan kepada penulis.

Selama pembuatan skripsi ini penulis juga banyak menerima bantuan,

dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak.Untuk itu dalam kesempatan ini

penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, MSc.,selaku Rektor Universitas HKBP

Nommensen Medan.

2. Bapak Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas HKBP Nommensen.

3. Bapak Dr. Jadongan Sijabat, SE.,MSi., selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Universitas HKBP Nommensen Medan.

4. Ibu Audrey M. Siahaan, SE.,MSi., Akt., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi

Universitas HKBP Nommensen Medan.

5. Bapak Drs. Adanan Silaban, SE.,MSi., Ak., selaku DosenWali penulis.

6. Bapak Timbul Sinaga, SE, MSAc., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang

berkenan memberikan bimbingan, bantuan, saran dan waktu bagi penulis dalam

penyusunan skripsi ini sampai pada tahap penyelesaian.

7. Bapak Amran Manurung, SE.,MSi selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Hamonangan Siallagan, SE., MSi selaku Dosen Penguji I dan Bapak Danri

T. Siboro, SE., MSi selaku Dosen Penguji II yang telah membantu penulis melalui

saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

9. Kepada seluruh Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi yang telah mengajari

penulis selama mengikuti perkuliahan dan juga kepada seluruh pegawai/staff Tata

Usaha Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan bantuan kemudahan

administrasi.

10. Kepada Bapak pimpinan dan seluruh staff pegawai di Pemerintah Kota Medan

memberi izin mengadakan riset dan memberikan bantuan dan bimbingan kepada

penulis dalam pelaksanaan riset.

11. Kepada kakak saya Corry Simanihuruk yang juga memberikan dukungan kepada

penulis dalam menyusun skripsi ini.

12. Kepada Sofyan Sagala yang tak pernah lupa mendoakan, menyemangati,

mendukung dan menginspirasi penulis untuk tidak mudah menyerah dan

memberikan masukan-masukan positif kepada penulis.

13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Purnama C. Sihite, Juwita Panjaitan, Afni

Simamora, Rosanna Hutajulu, Ronna Mery Haro, Frida Napitupulu, Nova

Sianipar, Mutiara Manullang, Herianto Silalahi, dan Amran Purba, sukses selalu

ya untuk kalian semua. Juga kepada semua yang berperan dan mendoakan penulis

dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi

ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih,

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di

bidang akuntansi.

Medan, September 2013

Penulis

Melly Heriawati Simanihuruk

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................... I

KATA PENGANTAR ............................................................................ ii

DAFTAR ISI........................................................................................... v

DAFTAR TABEL ................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian .......................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 4

1.3 Luas dan Tujuan Penelitian ........................................................ 4

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................... 5

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................ 5

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan .............................. 7

2.2 Pengertian Laporan Keuangan Daerah ....................................... 7

2.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .... 8

2.3.1 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ........... 8

2.3 2 Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah ............................. 10

2.4 Basis Akuntansi ........................................................................ 11

2.5 Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Daerah ........ 13

2. 6 Dasar Hukum dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah ... 20

2.6.1 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Daerah ................. 20

2.6.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah .................... 21

2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ........... 22

2.8 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ................ 25

2.9 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal ........................................ 30

2.10 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ................. 31

2.11 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ................ 32

2.12 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah ............... 32

2.12.1 Pendapatan ............................................................................ 33

2.12.2 Belanja .................................................................................. 37

2.12.3 Transfer ................................................................................ 39

2.12.4 Surflus/Defisit ....................................................................... 40

2.12.5 Pembiayaan ........................................................................... 40

2.12.6 SILPA/SIKPA ....................................................................... 41

2.13 Manfaat dan Tujuan Laporan Realisasi Anggaran ............................. 41

2.13.1 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran .................................... 41

2.13.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran ...................................... 42

2.14 Format Laporan Realisasi Anggaran .................................................. 43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian ................................................................................ 46

3.2 Objek Penelitian .................................................................................. 46

3.3 Populasi dan Sampel ........................................................................... 46

3.4 Sumber Data ...................................................................................... 48

3.5 Metode Pengumpulan Data ................................................................. 49

3.6 Metode Analisis Data .......................................................................... 50

3.7 Skala pengukuran ................................................................................ 50

3.8 Pengujian Instrumen ........................................................................... 53

BAB IV ANALISIS DATA

4.1 Deskriptif Objek Penelitian ................................................................. 55

4.2 Uji Kualitas Data ................................................................................ 56

4.2.1 Uji Vadilitas .................................................................. 56

4.2.2 Uji Reabilitas ................................................................ 58

4.3 Analisis Data....................................................................................... 60

4.4 Hasil Pengolahan Data ........................................................................ 61

4.5 Hasil Penelitian ................................................................................... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ......................................................................................... 76

5.2 Saran ................................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Kabupaten/Kota ................................................................................................. 44

Tabel 3. 1 Alternatif Jawaban Responden ............................................... 51

Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner ................. 55

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Vadilitas ....................................................... 58

Tabel 4.3 format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah

Kota Medan Tahun 2011-2012......................................................... 72

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-

pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar

Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun

berdasarkan standar ini. Laporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu

pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang

kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangan berguna untuk pihak

intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah

Pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang

telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan

dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang

menggunakan informasi ini adalah Kreditur, Investor, Bank, Pemerintah dari

daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara asing untuk hal pinjaman luar negeri

baik pusat maupun daerah.

Akuntansi sering disebut juga sebagai bahasa bisnis dalam suatu kegiatan

bisnis dan bahasa pemerintahan dalam suatu aktifitas Pemerintahan yang akan

disampaikan kepada pihak pengguna. Oleh karena itu Pihak Pengguna Laporan

Keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang

handal.

Pihak intern maupun ekstern yang membutuhkan laporan keuangan

menuntut agar laporan keuangan itu disajikan dengan pengungkapan penuh

sehingga lepas dari prasangka buruk atau negatif oleh pihak lain. Pola penyajian

laporan keuangan di setiap pemerintah Daerah adalah sama sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kebijakan instansi dalam suatu instansi Pemerintah Daerah adakalanya

memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Perbadaan ini tidak berarti

menunjukkan bahwa daerah tersebut melakukan hal-hal yang berbeda dari standar

yang telah ditetapkan oleh Pemerintan Pusat yaitu Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Denga adanya standar ini maka Laporan Keuangan

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan

keuangannya sesuai dengan standar tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari : Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan

Keuangan. Penyajian setiap Laporan ini harus disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Apabila Laporan Keuangan Pemerintah tidak

disusun berdasarkan Standar ini maka akan mengakibatkan kesalahan dalam

pengambilan keputusan oleh pihak intern maupun ekstern atas informasi yang

disajikan tersebut.

Laporan realisasi anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah yang

menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan

realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah tersebut

sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah

tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun

2010 mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Standar ini dijadikan sebagai

dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daearah. Sehingga Akuntabilitas Laporan tersebut

dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Medan sudah menyusun Laporan Realisasi Anggaran

sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penyajian

Laporan Realisasi Anggaran ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah Nomor 02 penulis ingin menilai dan meneliti bagaimana penyajian

Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan. Apakah

telah sesuai atau belum sesuai dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun

2010. Karena jika laporan Realisasi yang disajikan tersebut belum sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02, maka akan mengakibatkan

kesalahan dalam hal pengambilan keputusan bagi pihak pengguna khususnya

Pemerintah Kota Medan.

Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah harus diterapkan dalam

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Maka

berdasarkan Uraian yang telah penulis buat diatas maka penulis membuat tulisan

Ilmiah dengan judul :

“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan

Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh.Nazir,

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (ambiguity), atau halangan dan rintangan, adanya celah (gap) baik antar kegiatan atau fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.1 Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang

menjadi dasar penyusunan skripsi, adalah :

“Apakah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun

Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 ?”

1.3 Luas dan Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan mengenai Penerapan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Penyajian Laporan Realisasi

Anggaran Pemerintah Kota Medan, Penulis membatasi luas lingkup penelitian

hanya menyangkut tentang penyesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi

Nomor 02 dalam mengevaluasi penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kota Medan. Pembatasan ini penulis lakukan karena keterbatasan

1Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 111.

biaya, tenaga, dan waktu serta data penulis miliki dengan hasil yang akan

diperoleh.

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh

Pemerintah Kota Medan sudah sesuai atau belum sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor

Dinas Pemerintah Kota Medan mengenai Laporan Realisasi Anggaran.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu

meningkatkan pemahaman penulis terkait dengan akuntansi sektor publik,

dan juga sebagai salah satu proses bagi penulis untuk meningkatkan

keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Akuntansi

pada umumnya dan Ilmu Akuntansi Sektor Publik pada khususnya yang

berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Hipotesis, Luas dan tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode dan

Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini diuraikan tentang Pengertian Laporan Keuangan Daerah,

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah, Dasar Hukum dan Asumsi

Dasar, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi, Penyajian Laporan

Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan, dan Manfaat dan Tujuan

Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Desain Penelitian, Lokasi Penelitian,

Populasi dan Sampel Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Metode

Penelitian dan Pengumpulan Data, Metode Analisis, dan Teknik Analisis

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan bagaimana analisis data dan pembahasan tentang

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini merupakan bab terahhir yang berisi tentang kesimpulan dari

hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa : Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.2 Dengan adanya standar ini

maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan

keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat

diandalkan.

2.2 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Pengertian Akuntansi pada umumnya sama antara Akuntansi

Pemerintahan dan Akuntansi Pihak Swasta. Dimana disana sama-sama melakukan

kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-

transaksi ekonomi yang terjadi. Namun, yang membedakannya adalah harus

diperhatikannya penekanan dalam hal siapa yang mengelola sumber dananya dan

darimana sumber dana tersebut apakah dari perseorangan atau entitas pelaporan

lain atau organisasi lain.

Tulis S. Meliala, et. Al..mengatakan bahwa :

…akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari

2 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : Salemba Empat, Jakarta, 2005, Paragraf Pendahuluan Pengantar 2.

suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.3 Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu sistem Informasi Pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan.4

Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukan semua aktifitas-

aktifitas operasi atau transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan

keuangan daerah dalam suatu periode tertentu.

Laporan Keuangan yang disajikan harus menyangkut semua informasi

yang terjadi dalam Pemerintah Daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan

prasangka negatif dari pihak luar dan laporan keuangan yang disajikan tersebut

relevan , andal, dapat dipahami, dan dapat dimengerti untuk tujuan pengambilan

keputusan.

2.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas

3 Tulis S. Meliala, et. al., Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga : Semesta Media, Jakarta, 2011, hal. 4.

4 Ibid hal. 20.

pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis

dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan

ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan

sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang

direncanakan.

2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan salah

satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan tujuan pelaporan

keuangan pemerintah, yaitu:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber

daya keuangan

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaran

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan

pajak dan pinjaman.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber

dayakeuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang

pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan

Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas

pelaporan.

2.4 Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan

kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan

keuangan. Menurut KSAP PP No. 24 Tahun 2005, bahwa :

Basis akuntansi ada 2 (dua), yaitu:

a. Basis Kas

b. Basis Akrual”5

a. Basis Kas

Basis Kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam

akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi

terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain

Akuntansi Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

5 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit..,Paragraf 40-41.

dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang

digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan.

b. Basis Akrual

Teknik Basis Akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah

dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar

di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun uang

belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akrual

digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual adalah : Suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau

peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada

saat terjadinya ransaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau

dibayarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai

dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi

yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Manfaat basis akrual antara lain:

a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah

b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban

pemerintah

c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa

layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

2.5 Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Daerah

Untuk bisa memahami laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik,

pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen laporan

keuangan.Pencermatan perlu dilakukan terhadap setiap elemen (pos) yang

dilaporkan, meliputi penelitian terhadap besaran nilai elemen (pos) yang

dilakukan, kebenaran nilai tersebut serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari

laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga

seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Catatan Atas Laporan Keuangan6

Ad.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Tulis S. Meliala,et.al.:“Laporan realisasi anggaran

menyajikan sumber pendapatan, alokasinya, dan menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan alokasinya dalam satu periode.”7

Nurlan Darise menyatakan bahwa :

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

6 Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 : Salemba Empat, Jakarta, 2012, Kerangka Konseptual, Paragraf 28.

7Tulis S. Meliala, Op.Cit.., hal.25.

pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan.8

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran

terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan

dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak

berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau

8 Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), Cetakan Kedua : Indeks, Gorontalo, 2008, hal.239.

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil

investasi. Pengeluaran pembiayaan anatara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan

modal oleh pemerintah.

Ad.2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa : “Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.”9

Ad.3. Neraca

Indra Bastian menyatakan bahwa: “Laporan posisi keuangan, atau

disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah

laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik

pada satu saat tertentu.”10

Menurut Jumingan :

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilities), dan modal sendiri (owners’ equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun.11

9 Standar Akuntansi Pemerintahan, Op.Cit, Kerangka Konseptual, Paragraf 63. 10Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Erlangga, Yogyakarta,

2006, hal. 247. 11 Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ketiga: Bumi Aksara, Jakarta, 2009,

hal. 13.

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan

mengenai posisi keuangan berupa asset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada

tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan

rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipilih. Aset diklasifikasikan

menjadi dua kelompok, yaitu : asset lancar dan asset tidak lancar.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui

pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah.

Pengukuran Aset

Pengukuran aset sebagai berikut:

a. Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal

b. Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan

c. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik

esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini

yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi

di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok,

yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang pemerintah daerah yang jatuh

temponya kurang dari satu tahun.

b. Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang pemerintah yang jatuh

temponya lebih dari satu tahun (12 bulan) setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima

atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.Kewajiban dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar

aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca

berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas.

Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a. Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara asset lancar dengan kewajiban

jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi, merupakan cerminan dari kekayaan pemerintah

daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset

lainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan, merupakan cerminan dari kekayaan pemerintah

daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

Ad.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah

Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri

dari pendapatan Laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh

suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali

atau pengaruh entitas bersangkutan.

Ad.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Indra Bastian menyatakan bahwa :

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi.12 Menurut Nurlan Darise :

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.13 Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahpusat/daerah selama

periode tertentu.Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

UmumNegara/Daerah.

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BendaharaUmum

Negara/Daerah.

12 Indra Bastian, Op.Cit. hal. 249. 13 Ibid, Nurlan Darise hal. 245.

Ad.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ad.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, “Catatan atas

laporan keuangan berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam

keempat laporan keuangan, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur,

metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan

tersebut .”14

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, LaporanPerubahan

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan

Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan

penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.6 Dasar Hukum dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah

2.6.1 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, Dasar Hukum Pelaporan

Keuangan Daerah antara lain :

14 Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, Teori Akuntansi, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hal 117.

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;

b) Undang-undang di bidang Keuangan Negara c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah

Daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; f) Ketentuan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang

Keuangan Pusat dan Daerah.15

2.6.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa :

Asumsi Dasar dalam Pelaporan Keuangan terdiri dari : a) Asumsi Kemandirian Entitas b) Asumsi Kesinambungan Entitas; c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary

Measurement)”.16

a). Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi,

berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan

mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi

kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu

indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk

menyusun anggaran dan melaksakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas

bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk

kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan

15 Ibid, SAP, Kerangka Konseptual, Paragraf 30. 16 Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 31.

asset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan

entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b.) Kesinambungan Entitas

Asumsi Kesinambungan Entitas, Laporan Keuangan disusun dengan

asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian,

pemerintah tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam

jangka pendek.

c). Keterukuran dalam Satuan Uang

Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang, Laporan keuangan entitas

pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai

dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis

dan pengukuran dalam akuntansi.

2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki.

Dalam SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik

kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu:

a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan

d. Dapat dipahami17

Ad.1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian, informasi laporan keuangan yang relevandapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan apabila:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

mengoreksiekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan

bergunadalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap

mungkin,mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang

17 Ibid, Kerangaka Konseptual, Paragraf 35.

ada.Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Ad.2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta

dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

Ad.3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi

yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode

terjadinya perubahan.

Ad.4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

2.8 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar,

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya,

serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang

disajikan.

Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis akuntansi b. Prinsip nilai historis c. Prinsip realisasi d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal e. Prinsip periodisitas f. Prinsip konsistensi g. Prinsip pengungkapan lengkap h. Prinsip penyajian wajar.18

Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah,

yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan Laporan operasional, beban,

aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan

disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan

laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui

pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum

diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan

beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan

bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

18 Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 41.

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak

luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka

LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis

akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan

datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat

diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat

diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar

aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat

LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja

basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau

mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost againstrevenue

principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana

dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi,

dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa

lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus

diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang

digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran

juga dianjurkan.

f. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal

ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi

ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah

dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi

yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan

metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan

atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi

penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan

keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan

hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-

hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset

atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan

terlalu rendah.

2.9 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan

yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan

informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat

keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, bahwa :

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Materialitas b. Pertimbangan biaya dan manfaat c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif19

Hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan

keuangan pemerintah, yaitu

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan

pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria

materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

19 Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 56.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya

penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya

menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya

penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses

pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna

informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh

pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya

penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya

yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang

diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar

karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan

keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif

tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

2.10 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa :

1. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pendapatan diakui pada saat terjadinya kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

4. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

5. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. 20

2.11 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa :

“Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan”.21

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai

perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajarnya. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban

yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditukarkan (dikonversi)

terlehih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.12 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Laporan realisasi anggaran digunakan untuk menyajikan informasi dengan

memperbandingkan realisasi dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya

dalam satu periode.

Menurut KSAP PP Nomor 24 Tahun 2005, mengatakan bahwa:

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 22

20 Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 90. 21 Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 98 . 22 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit.., Kerangka Konseptual, Paragraf 57.

Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang

menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD.

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengatakan

bahwa :

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : Pendapatan-LRA, Belanja, Surflus/defisit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).23 2.12.1 Pendapatan-LRA

a) Definisi dan Klasifikasi

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengemukakan

bahwa :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.24 Jenis Pendapatan-LRA meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Abdul Halim, mengemukakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

23 Ibid, PSAP 02, Paragraf 13. 24 Ibid, PSAP 02, Paragraf 7.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.25 Menurut Undang-Undang no. 34 tahun 2000, tentang perubahan UU

NO.18 TAHUN 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah.

Hasil Pajak Kabupaten/Kota tersusun dari:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerang Jalan

6) Pajak Pengambilan bahan galian Gol.C

7) Pajak Parkir

Hasil Retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP

4) Retribusi Penggantian biaya cetak akte catatan sipil

5) Retribusi Pelayanan Pemakaman

Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan yaitu :

1) Bagian Laba atas Penyertaaan Modal perusahaan milik Daerah/BUMD

2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal perusahaan milik Negara/BUMN

25 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, : Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 67

3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal perusahaan milik Swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah yaitu :

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

2) Jasa Giro

3) Pendapatan Bunga

4) Pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah

5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan pengadaan barang dan jasa oleh Daerah

6) Penerimaan Keuangan dari selisaih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing.

7) Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

8) Pendapatan Denda Pajak

9) Pendapatan Denda Retribusi

10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

11) Pendapatan dari pengembalian

12) Fasilitas Social dan Umum

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

14) Pendapatan dari angsuran dan cicilan penjualan.

b). Pengakuan dan Penilaian

Pendapatan Daerah diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum

Negara/Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

di Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank

yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak dan retribusi dilakukan oleh bendahara penerimaan.

Menurut ketentuan hasil penerimaan langsung di setor oleh bendahara penerimaan

ke Rekening Kas Umum Daerah. Dikaitkan dengan pengakuan pendapatan baru

diakui setelah penyetoran oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum

Daerah.

Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP

02, bahwa :

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)26. Pengembalian yang sifatnya sistematik (normal) dan berulang atas

penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan

pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA

dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan

pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukansebagai

26 Standar Akuntansi Pemerintahan, Op.Cit.., PSAP 02, Paragraf 24.

pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai

nominal kas yang diterima.

Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam

mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat

diterima oleh Kas Daerah.

2.12.2 Belanja

a). Definisi dan Klasifikasi

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.27 Belanja diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, dan Ekonomi.

1. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi artinya anggaran

dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Klasifikasi menurut

organisasi ini tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan,

tetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi Pemerintah adalah sebagai

berikut :

27 Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit., Paragraf 7.

a. Pelayanan Umum

b. Pertahanan

c. Ketertiban dan Keamanan

d. Ekonomi

e. Lingkungan Hidup

f. Perumahan dan Fasilitas umum

g. Kesehatan

h. Pariwisata dan Budaya

i. Agama

j. Pendidikan

k. Perlindungan Sosial

3. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi Ekonomi adalah klasifikasi belanja berdasarkan

jenis belanjanya, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka

pendek seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Operasi Lainnya.

b. Belanja Modal

`Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan

asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Belanja Modal seperti : Belanja Modal –

Tanah, Belanja Modal- Peralatan dan Mesin, Belanja Modal-

Gedung dan Bangunan, Belanja Modal-Jalan,Irigasi, dan

Jaringan, Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya, Belanja Tak

Terduga.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendeharaan.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang

terjadi pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan

dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal

kas yang dikeluarkan.

2.12.3 Transfer

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengemukakan bahwa :

“Transfer adalah Penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

dan dana bagi hasil”.28

Transfer terdiri atas transfer masuk dan transfer keluar.

28 Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit., Paragraf 7.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,

misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil

dari pemerintah daerah.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan

dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu

dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah.

Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi

hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

2.12.4 Surflus/Defisit

Tulis S. Meliala, et.al.., mengatakan bahwa : “Surflus adalah selisih

lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit

adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode

pelaporan”.29

2.12.5 Pembiayaan

29 Ibid, hal. 48-49.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dalam pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Abdul Halim mengatakan bahwa :

Penerimaan Pembiayaan adalah semua pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, namun belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah . Pengeluaran Pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran .30

Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah

dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode pengeluaran anggaran tertentu.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima dan

pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

2.12.6 SILPA/SIKPA

Menurut Tulis S. Meliala, et.al.., mengatakan bahwa : “Selisih

Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu

periode pelaporan”.31

2.13 Manfaat dan Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

30 Abdul Halim, Op. Cit., hal. 75-76. 31 Tulis S. Meliala, et. al..,Op. Cit., hal. 61.

2.13.1 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengatakan :

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surflus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.32

2.13.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalan PSAP 02, mengatakan :

a) Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapooran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 33

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapt menyajikan

32 Ibid, PSAP 02, Paragraf 5. 33 Ibid, PSAP 02, Paragraf 1- 2.

informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan

penggunaan sumber daya ekonomi :

a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.

b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.14 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

Berikut Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam

PSAP 02 :

TABEL 2.1 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP No. 02 Lampiran I

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa

kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan

data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan

melakukan studi pada situasi yang alami.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tahun 2010

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan.

3.3 Populasi dan Sampel

Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak menyatakan bahwa:

Keseluruhan subjek yang menjadi unit penelitian, yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, peristiwa, gejala dan lain-lain yang memiliki karakteristik tertentu dinamakan populasi penelitian. Sebaliknya, sebagian anggota populasi yang menjadi sumber data dan diambil dengan menggunakan teknik-teknik tertentu disebut dengan sampel penelitian.34 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang

pegawai yang menangani keuangan pada Kantor Dinas di Pemerintah Kota

Medan.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah

purposive sampling. Pada teknik ini, unsur populasi yang ditentukan menjadi

sampel didasarkan pada tujuan penelitian. Teknik ini baru dapat digunakan jika

karakteristik populasinya telah diketahui.

Menurut Mardalis purposive sampling adalah:

Penggunaan teknik sampel yang mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.35 Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel adalah pegawai yang

memiliki kompetensi dalam pelaporan keuangan, yaitu: Kepala Bidang Akuntansi

dan Pelaporan dan Bendahara pada setiap dinas Pemerintah Kota Medan.

Adapun yang menjadi responden adalah :

No. Nama Instansi Jumlah (orang) 1 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 3 Dinas Kesehatan 2

34Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 126.

35 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Kesepuluh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 58.

4 Dinas Pendapatan 2 5 Dinas Pendidikan 2 6 Dinas Perhubungan 2 7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 9 Dinas Perumahan dan permukiman 2 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 11 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2 12 Dinas Tata Ruangan dan Tata Bangunan 2

Jadi jumlah responden ada 25 orang. Kuesioner akan diberikan secara

langsung kepada responden, kemudian akan diterima kembali pada waktu yang

disepakati dengan responden.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan adalah data primer dan

data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak: “Data primer adalah

data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.”36

Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di

lapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan

sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti.

Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang

ditujukan pada pegawai yang memegang jabatan dalam bidang keuangan pada

setiap dinas Pemerintah Kota Medan, untuk mengetahui apakah Penyajian

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah sesuai atau belum

36 Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Op.Cit, hal.106.

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak: “Data sekunder

adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi

lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.”37

Data sekunder ini merupakan data yang berisi informasi-informasi

mengenai Laporan Realisasi Anggaran 2012.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan

teknik kuesioner dan riset kepustakaan.

1. Kuesioner

Yaitu proses pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang disusun

secara sistematis dan bersifat tertutup yaitu responden memberikan jawaban

berdasarkan pilihan jawaban yang telah disediakan.

Pertanyaan yang akan diberikan adalah menyangkut fakta dan pendapat

responden, dalam hal ini adalah orang-orang atau pegawai yang memegang

jabatan dalam bidang keuangan pada setiap dinas Pemerintah Kota Medan untuk

mendapat informasi yang sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu untuk

mengetahui apakah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota

Medan sudah sesuai atau belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

37 Ibid. hal.107.

2. Riset Kepustakaan

Yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca

berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian sebagai landasan

teori yang menuntun penelitian tetap pada jalur penelitian ilmiah. Hal ini dapat

dilakukan dengan menelaah beberapa kajian ilmiah dari buku-buku, jurnal,

skripsi, surat kabar, atau e-book dari internet.

Untuk mendapatkan data-data tersebut penulis mempelajari buku-buku

yang berhubungan dengan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Daerah.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu

mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis,

selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang

objektif mengenai keadaan yang diteliti.

2. Metode Analisis deduktif yaitu analisis dilakukan dengan cara

membandingkan teori-teori dengan praktek dalam perusahaan. Kemudian

membuat kesimpulan dan mengemukakan saran untuk mengatasi masalah

yang sama di Pemerintah Kota Medan di masa yang akan datang.

3.7 Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dan tertutup

dengan bentuk skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sebelum

menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai dengan

angket kemudian dijabarkan kedalam indikator dan variabel, selanjutnya dijadikan

landasan dan pedoman dalam menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan

sebagai instrumen penelitian. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan

skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang

dapat berupa kata-kata dengan scoring yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1. Alternatif Jawaban Responden

Jawaban Nilai

Sangat Memadai (SM) 5

Memadai (M) 4

Cukup Memadai (CM) 3

Kurang Memadai (KM) 2

Tidak Memadai (TM) 1

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis interval yaitu metode

nilai tertinggi-nilai terendah.

Menurut Sudjana, analisis interval yaitu metode nilai tertinggi-nilai

terendah dengan rumus:

퐏 = 퐑퐞퐧퐭퐚퐧퐠38

퐁퐚퐧퐲퐚퐤퐊퐞퐥퐚퐬

Keterangan :

P = Panjang Kelas

Rentang = Data tertinggi dikurang dengan data terendah

Banyak kelas = Jumlah Alternatif jawaban responden

Dari interval tersebut maka dapat digambarkan penentuan penerapan yang

akan dicapai. Nilai tertinggi setiap pertanyaan yang didapatkan akan dikurangkan

dengan nilai terendah, kemudian akan dibagikan dengan banyak kelas dari

alternatif jawaban responden sebanyak 5 kelas. Nilai tertinggi adalah jawaban

sangat setuju yang memiliki bobot 5 dikali jumlah pertanyaan, kemudian dikali

dengan jumlah responden.

Nilai terendah adalah jawaban sangat tidak setuju dengan bobot nilai 1

dikali jumlah pertanyaan, kemudian dikali dengan jumlah responden. Dari hasil

pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah, kemudian dibagi dengan jumlah

kelas yang merupakan alternatif jawaban responden.

Maka interval jawaban hasil penelitian adalah:

I = ( ) ( )

38 Sudjana, Metode Penelitian, Edisi Keenam, Cetakan Pertama: Tarsito Bandung,

Bandung, 2005, hal 47.

I = 420

TM KM CM M SM

525 945 1365 1785 2055 2625

Keterangan :

SM = Sangat Memadai

M = Memadai

CM = Cukup Memadai

KM = Kurang Memadai

TM = Tidak Memadai

3.8 Pengujian Instrumen

Menurut Suharsimi Arikunto, Pengujian Instrumen ada 2, yaitu :

1. Vadilitas

2. Reliabilitas39

1. Vadilitas

Vadilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Rumus yang digunakan adalah

korelasi Product moment sebagai berikut :

39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Keenam,

Cetakan Ketigabelas: Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 168.

푟 =푛(∑푥푦) − (∑푥)(∑푦)

{푛(∑푥²) − (∑푥)²}{(푛(∑푦²) − (∑푦)²}

Keterangan :

푟 = Pearson – r

∑푥 = Jumlah skor distribusi x

∑푦 = Jumlah skor distribusi y

∑푥푦 = Jumlah perkalian skor x dan y

n = Jumlah responden yang mengisi kuesioner

∑푥 = Jumlah kuadrat skor distribusi x

∑푦 = Jumlah kuadrat skor distribusi y

2. Reliabilitas

Dalam penelitian ini Pengujian Reliabilitas Instrumen yang digunakan

penulis adalah Internal consistency, dilakukan dengan mencobakan instrument

sekali saja, kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.

Pengujian reliabilitas instrumen yaitu dengan rumus :

풓ퟏퟏ = ퟐ(ퟏ − 푽ퟏ 푽ퟐ푽풕

V = ∑푿ퟐ (∑푿)ퟐ푵

Keterangan :

푟 = reliabilitas internal seluruh instrumen

푉 = Varian skor ganjil

푉 =Varian skor genap

푉 = varian total yaitu skor total

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Objek Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner

secara langsung kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan dengan

Bendahara Kota Medan. Penyebaran Kuesioner dilaksanakan pada tanggal 10 Juli

2013 sampai dengan 29 Juli 2013.

Kuesioner disebarkan sebanyak 25 buah kuesioner dan keseluruhan

kuesioner yang disebarkan, semua kuesioner tersebut kembali. Jadi jumlah total

kuesioner yang digunakan sebagai alat analisis adalah 25 buah. Rincian

penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 dari tabel

tersebut dapat diketahui tingkat pengembalian (response rate) sebesar

Tabel 4.1

Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah

Rencana penyebaran

Kuesioner

Kuesioner yang dapat disebar 25

Kuesioner yang kembali 25

Kuesioner yang dapat diolah 25

Tingkat Pengembalian 100%

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Vadilitas

Uji vadilitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item

dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Adapun caranya adalah dengan

mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan

dengan skor total individu.

Berdasarkan lampiran 2 maka untuk mencari vadilitas pertanyaan nomor 1

digunakan rumus product moment dan dari data diatas diketahui data sebagai

berikut : N = 25

∑X = 75

∑푋 = 245

∑Y = 1618

∑푌 = 107450

∑XY = 4948

Penyelesaian :

푟 = ∑ (∑ )(∑ )

√[ (∑ ) (∑ )²][ (∑ ) (∑ )²]

푟 = ( ) ( )( )

√[ ( ) ( )²][ ( ) ( )²

푟 = √( )( )

푟 = ,

푟 = 0,402

Dari perhitungan diatas di dapat 푟 = 0,402 dan apabila nilai tersebut

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikan α = 0,05 dengan N = 25

sebesar 0,396. Jadi dapat dipahami 푟 > r tabel yaitu 0,402 > 0,396 dan

pertanyaan nomor 1 valid. Dengan cara yang sama untuk pertanyaan nomor 2

sampai seterusnya, maka ditemukan 푟 sebesar pada lampiran di bawah ini.

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Vadilitas

. Item

풓풙풚 r tabel Keteranga

1 0,402 0,396 Valid

2 0,433 0,396 Valid

3 0,415 0,396 Valid

4 0,644 0,396 Valid

5 0,119 0,396 Tidak Valid

6 0,433 0,396 Valid

7 0,439 0,396 Valid

8 0,661 0,396 Valid

9 0,596 0,396 Valid

10 0,614 0,396 Valid

11 0,554 0,396 Valid

12 0,644 0,396 Valid

13 0,119 0,396 Tidak Valid

14 0,443 0,396 Valid

15 0,596 0,396 Valid

16 0,439 0,396 Valid

17 0,476 0,396 Valid

18 0,554 0,396 Valid

19 0,433 0,396 Valid

20 0,596 0,396 Valid

21 0,614 0,396 Valid

Sumber : Data Primer yang diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa belum semua indikator yang

digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan

sebagai item yang valid. Diperoleh bahwa indikator-indikator variabel yang

digunakan dalam penelitian ini tidak semuanya memiliki nilai korelasi yang lebih

besar dari 0, 396 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 25.

4.2.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan

valid. Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur,

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika

pengukuran tersebut diulang.

Menurut Suharmi Arikunto, untuk menghitung reliabilitas

digunakan rumus Flagan. Berdasarkan lampiran 3 adapun rumus Flagan dan

perhitungan reliabilitas, penulis jabarkan dibawah ini.

풓ퟏퟏ = ퟐ(ퟏ − 푽ퟏ 푽ퟐ푽풕

Keterangan :

푟 = Reabilitas tes

푉 = Variabel belahan pertama (1) yang dalam hal ini varian skor

ganjil

푉 = Varian belahan kedua (2) yang dalam hal ini varian skor genap

푉 = Varian total yaitu skor total

퐕 =∑퐗ퟐ (∑퐗)ퟐ

퐍퐍

Sehingga cara langkah pencarian reliabilitas dijabarkan dibawah

Diketahui : N = 25

∑ X = 815

∑ Y = 803

Ditanya : 푟 =…..?

푽ퟏ =∑푿ퟐ−(∑푿)ퟐ/푵

= ( ) ( ) /

푉 = 25506,24

푽ퟐ =∑퐘ퟐ (∑퐘)ퟐ

퐍퐍

=(ퟖퟎퟑ)ퟐ−(ퟖퟎퟑ)ퟐ

ퟐퟓퟐퟓ

푉 = ,

푉 = 24760,66

푽풕 = 푽ퟏ+ 푽ퟐ

= 25506,24 + 24760,66

= 50266,9

Jadi reabilitas (푟 ) adalah :

풓ퟏퟏ = 2(1 − )

=2(1− (25506,24−24760,66)50266,9 )

= 2 (1 - 0,01 )

= 2 (0,99)

= 1,98

Dengan demikian 푟 hasil perhitungan dengan r tabel N = 25 (= 0,396)

maka didapat 푟 > r tabel atau 1,98 > 0,396.

Jadi reabilitas instrumen = 1,98. Berdasarkan uji coba instrumen ini sudah

Valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrumen dapat digunakan pada analisis

selanjutnya.

4.3 Analisis Data

Cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan skala likert

yaitu sebagai berikut :

Jumlah Responden = 25 orang

Nilai Tertinggi = 2625

Nilai Terendah = 525

Banyak Kelas = 5

Dengan demikian digambarkan sebagai berikut

TM KM CM M

525 945 1365 1785 2055

Keterangan :

SM `= Sangat Memadai

M = Memadai

CM = Cukup Memadai

KM = Kurang Memadai

TM = Tidak Memadai

4.4 Hasil Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada

responden diolah berdasarkan : Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan

Realisasi Anggaran, Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi

Anggaran, Prinsip-prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan

dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Pengukuran penyajian Lporan

Realisasi Anggaran dalam menentukan penerapan terhadap Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Lampiran 3 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

a. Penerapan basis kas dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dalam LRA. Dari 25 responden diperoleh nilai 75.

b. Penerapan basis kas dalam pendapatan diakui saatditerima di RKUN/D,

belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/D, transfer

masuk/keluar diakui pasa saat diterima/dikeluarkan oleh RKUN/D, dan

pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUN/D. Dari 25

responden diperoleh nilai 91.

c. Sisa pembiayaan anggaran pada setiap periode dalam selisih realisasi

penerimaan dan pengeluaran. Dari 25 responden diperoleh nilai 90.

Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu :

75 + 91 + 90 = 256

Responden = 25 orang

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 3

Maka, Skor tertinggi = 5 x 25 x 3 = 375

Skor terendah = 1 x 25 x 3 = 75

Dengan demikian di gambarka sebagai berikut.

TM KM CM M

75 135 195 255 315 375

Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam

Penerapan Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah

Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 255 dan 315

bahwa penerapan basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Medan

memadai karena basis yang digunakan basis kas. Hal ini berarti Penerapan Basis

Akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

a. Penerapan LRA dalam menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa

lalu . Dari 25 responden diperoleh nilai 84.

b. Penyajian LRA dalam memprediksi masa depan yang berdasarkan hasil

prediksi di masa lalu dan kejadian masa kini. Dari 25 responden diperoleh

nilai 53.

c. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan tepat waktu dalam

pengambilan keputusan. Dari 25 responden diperoleh nilai 71.

d. Penyajian LRA dengan selengkap mungkin dalam pengambilan keputusan.

Dari 25 responden diperoleh nilai 83.

e. LRA diverifikasi dan diarahkan dalam kebutuhan umum dan tidak

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Dari 25 responden diperoleh nilai

f. Pembandingan yang tertera dalam LRA yang dilakukan secara internal dan

eksternal dalam periode sebelumnya. Dari 25 responden diperoleh nilai 78.

g. Penyusunan LRA yang disajikan dapat mempermudah pengguna dalam

mempelajari LRA. Dari 25 responden diperoleh nilai 70.

84 + 53 + 71 + 83 + 89 + 78 + 70 = 528

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 7

Dengan demikian digambarkan sebagai berikut :

TM KM CM M

175 315 455 595 735 875

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Karakteristik

Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 528.

bahwa Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang

digunakan Pemerintah Kota Medan cukup memadai karena informasi yang

digunakan sudah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini

berarti Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang

digunakan Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

3. Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

a. Penyajian LRA yang disusun dalam prinsip basis kas, nilai historis,

realisasi, substansi, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan

penyajian wajar. Dari 25 responden diperoleh nilai 82.

b. Penerapan anggaran Pemerintah Kota Medan yang disusun dalam prinsip

efisiensi dan efektifitas anggaran. Dari 25 responden diperoleh nilai 84.

c. Penyusunan LRA dilakukan secara transparan dalam mempermudah

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang LRA.

82 + 84 + 53 = 219

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah =1

Item Pertanyaan = 3

TM KM CM M

75 135 195 255 315

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Prinsip-Prinsip

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 219.

bahwa Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan

Pemerintah Kota Medan cukup memadai karena sudah menggunakan basis

akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal,

periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Hal ini

berarti Prisip-Prisip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan

Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010.

4. Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

a. Pengakuan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto dalam membukukan

penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dari 25 responden

diperoleh nilai 71.

b. Pengambilan yang sifatnya berulang dan sistematik atas penerimaan

pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya

dibukukan dalam pengurang pendapatan LRA. Dari 25 responden

diperoleh nilai 78.

c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang dalam penerimaan

pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada

periode yang sama. Dari 25 responden diperoleh nilai 83.

d. Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang dalam penerimaan

pendapatan LRA pada periode sebelumnya dilakukan sebagai pengurang

Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut. Dari 25 responden diperoleh nilai 62.

e. Akuntansi Belanja khususnya pengeluaran diakui pada saat pertanggung

jawaban dalam pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai

tugas pembendaharaan. Dari 25 responden diperoleh nilai 82.

f. Pengakuan belanja dalam hal layanan umum diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

71 + 78 + 83 + 62 + 82 + 91 = 467

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 6

Dengan demikian digambarkan sebagai berikut.

TM KM CM M SM

150 270 390 510 630

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Pengakuan dalam

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 467.

bahwa Pengakuan dalam Penyajian LRA yang digunakan Pemerintah Kota

Medan cukup memadai karena pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan

diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah. Hal ini berarti Pengakuan dalam Penyajian LRA yang digunakan

Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010.

5. Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

a. Pengukuran LRA dalam menetapkan nilai mata uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam menggunakan nilai perolehan historis. Dari

25 responden diperoleh nilai 78

b. Pengukuran transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dari 25

responden diperoleh nilai 70.

78 + 70 = 148

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Item Pertanyaan = 2

TM KM CM M

50 90 130 170 210

Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Pengukuaran

dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 148.

bahwa Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Kota Medan cukup

memadai karena pengukuran pos-pos LRA menggunakan mata uang rupah. Hal

ini berarti Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Kota Medan telah

sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4.5 Hasil Penelitian

Dalam pengumpulan data yang diperoleh yaitu kuesioner yang diberikan

kepada responden, kemudian diolah dengan menentukan skor dari setiap bagian

dalam kuesioner, maka hasil penentuan ditentukan dengan menjumlahkan skor

dari pengolahan data secara keseluruhan. Dari 5 (Lima) item pernyataan tersebut

Maka hasil yang diperoleh, yaitu :

256 + 528 + 219 + 467 + 148 = 1618

Nilai Tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1

Maka, Skor Tertinggi = 5 x 25 x 21 = 2625

Skor Terendah = 1 x 25 x 21 = 525

TM KM CM M

525 945 1365 1785 2055

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Penyajian

Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Medan telah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 4.3

PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER 2012 DAN 2011

o. URAIAN A

nggaran 2012

Realisasi

2012 %)

Realisasi

2011 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

xx Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) x

xx xx x

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

5 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11

s/d 14) x

xx xx x

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

0 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18

s/d 19) x

xx xx x

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

5 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)

6 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

2 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) x

xx xx x

3 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) x

xx xx x

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial

3 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) x

xx xx x

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

2 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51 ) x

xx xx x

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

6 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) x

xx xx x

7 JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) x

xx xx x

TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

4 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 S/D

xx xx x

6 SURPLUS/DEFISIT (33 – 64) x

xx xx x

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan

Bank Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Daerah

xxxxxxxxx

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxxxxxxxxxx

3 Jumlah Penerimaan (71 s/d 82) x

xx xx x

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah

Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga

Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga

Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Lainnya

7 Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90) x

xx xx x

8 PEMBIAYAAN NETO (83 – 91) x

xx xx x

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data

penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kota Medan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Basis Akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah memadai

dimana basis yang digunakan adalah basis kas dan telah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Dilihat dari Karakteristik Kualitatifnya, dapat disimpulkan bahwa

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan cukup

memadai dimana karakteristik kualitatif yang digunakan adalah relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta memenuhi kualitas

yang dikehendaki dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010.

3. Dilihat dari Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dapat

disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Kota Medan cukup memadai dimana menggunakan basis akuntansi, nilai

historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas,

konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar, dan telah sesuai

dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4. Dilihat dari Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran,

dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kota Medan cukup memadai dimana pendapatan, belanja,

transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan telah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5. Dilihat dari Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran,

dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kota Medan cukup memadai dimana pengukuran pos-pos

dalam LRA menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas

yang diterima/dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

6. Dilihat secara keseluruhan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

yang disusun Pemerintah Kota Medan cukup memadai dan telah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis adalah :

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran harus berpedoman pada Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah supaya Laporan

realisasi Anggarannya handal, kompeten, dan mempermudah para pengguna

dalam memperoleh infomasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan serta

mempermudah untuk mengetahui evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi

dan efektivitas anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Keenam , Cetakan Ketigabelas : Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga,

Yogyakarta, 2006.

Darise, Nurlan, Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Cetakan Kedua, Indeks, Gorontalo, 2008.

Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah,

Edisi Revisi : Salemba Empat, Jakarta, 2004

Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ketiga : Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2012.

Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Salemba Empat, Jakarta, 2012.

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan

Kesepuluh : Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Meliala, Tulis, S. dkk., Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga: Semesta

Media, Jakarta, 2011. Nazir, Moh., Metode Penelitian, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor,

2005. Purba, Elvis, F. dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian, Edisi Kedua :

Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011. Sudjana, Metode Statistika, Edisi Keenam, Cetakan Pertama: Tarsito

Bandung, Bandung, 2005. Siallagan, Hamonangan dan Adanan Silaban, Teori Akuntansi, Edisi Kedua:

Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012.

penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah … herawati.pdf · universitas hkbp nommensen...

Documents

akuntansi internasional standar akuntansi filipina

akuntansi internasional (standar akuntansi jerman)

pertemuan 1 akuntansi keuangan dan standar akuntansi

pengaruh penerapan standar akuntansi ...internal, kompetensi...

pengaruh penerapan standar akuntansi...

standar akuntansi pemerintah indonesia

pernyataan standar akuntansi keuangan … · web viewmodul...

standar akuntansi filipina

2java sri herawati.pdf

standar akuntansi sektor publik

standar akuntansi keuangan

tugas standar akuntansi

standar & framework akuntansi

standar akuntansi

standar akuntansi internasional jerman

standar akuntansi syariah

bab 1 akuntansi keuangan dan standar akuntansi

peningkatan standar akuntansi internasional

pernyataan standar akuntansi keuangan no. 109 akuntansi …

sap standar akuntansi pemerintah