pendekatan penyelesaian konflik dan tanah...
Post on 16-Feb-2018
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
12/20/2016
1
KEBIJAKANAGRARIANASIONAL
PENDEKATAN PENYELESAIAN KONFLIKDAN TANAH TERLANTAR
VISI DAN MISI
• Visi: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadianberlandaskan gotong-royong;
• Misi: keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber dayamaritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan; mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dandemokratis berlandaskan Negara hukum; mewujudkan politik luar negeribebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; mewujudkankualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;mewujudkan bangsa yang berdaya saing; mewujudkan Indonesia menjadinegara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingannasional; mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan
12/20/2016
2
NAWA CITA
• Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
• Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tatakelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
• Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
• Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistemdan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
• Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia• Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional• Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik• Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa• Kami akan memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
REGULASI POKOK
UUD NRI 1945
• Pasal 33 ayat 1,2dan 3 UUD 1945.
PERATURANDASAR
• UU Nomor 5Tahun 1960TentangPeraturan DasarPokok-PokokAgraria
12/20/2016
3
REKOMENDASI PROGRAM/KEBIJAKAN AGRARIA NASIONAL:
Landasan Hukum : konsideran, pasal 2,3, dan 19
UU No 5 Tahun 1960 (UUPA)
Landasan Politik : Nawacita
PENDAFTARAN TANAHNASIONAL
Program ini dijalankansecara nasional dg stelselaktif negara, dana APBN,untuk percepatan layanan
kepastian hukum HAT,dalam waktu 10 tahunterdiri dari 5 th untuk
pendaftaran tanah, 5 thuntuk penyelesaian
sengketa keperdataan.Program ini akan
mengurangi sengketa agrariaterutama akibat mal praktek
administrasi
REDISTRIBUSI TANAH danPENYELESAIAN KONFLIK
AGRARIA
Program ini dilaksanakanterhadap tanah terlantar
dan kawasan hutan produksikonversi yg segera
dilepaskan Kemenhut, harusdilakukan koordinasi antarsektor untuk percepatan
program redistribusi,koordinasi menyangkut :peta, aset, kebijakan bagiredistribusi tanah. Dana
APBN. Program inidiintegrasikan untuk
penyelesaian konflik agraria.
SINKRONISASIKELEMBAGAAN
SEKTORAL
Program ini programberkelanjutan untuk
sinkronisasi peta menujusingle map (one map policy),
sinkronisasi data aset,sinkronisasi kebijakan. Jikaprogram ini dijalankan, makaakan berimplikasi pula untukpenyelesaian konflik agraria
sruktural
PENATAGUNAAN TANAH
Program ini merupakanprogram ‘harian’ sebagai
pelaksanaan UU
Paradigma Baru
DariKEBIJAKAN
PERTANAHAN
Ke KEBIJAKANAGRARIA
12/20/2016
4
WILAYAHPENYELESAIA
N KONFLIK
WILAYAHPANGAN
WILAYAHTANAH
TERLANTAR
WILAYAHPERTUMBUHAN EKONOMI
9 JUTAHA
PROGRAM POKOK
JOKOWI-JK• REDISTRIBUSI TANAH 9 JUTA HA
• PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA
• KEDAULATAN PANGAN
• PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN
ASSET REFORM
3 PRINSIP :
Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Produktif, Lingkungan Hidup
PILAR I
REGULASI
PILAR II
ONE MAPPOLICY
(KEBIJAKANPETA TUNGGAL)
PILAR IIIREDISTRIBUSI
(REDISTRIBUSIPARTISIPATIF)
PILAR IVPEMBERDAYAA
N-
PENDAMPINGAN
12/20/2016
5
PETA REGULASI DAN TIPOLOGI KONFLIK
PILAR IREGULASI
Rejim Kebijakan Agraria Sektoral
KOLONIAL
HUTAN
1. Bosch Reglement 1865,Ordonantie 1927 diubah dng
Ordonantie 1932, 1935, 1937, 1939(Hutan Jawa)
2.Zelfbestuur daerah swapradja(Hutan Luar Jawa dan Yogya)
NON HUTAN/AGRARIA
1. Agrarische Wet 1870
2. Buegerlijk Wetboek 1880
AWALKEMERDEKAAN
AGRARIA
melingkupi semuaSDA
DI BAWAH UUPA
ORDE BARU-KINI
HUTAN
UU NO 5 Tahun 1967, diubahdengan UU No 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan
PERTANAHAN
1.PP No 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah
2.PP No 40 Tahun 1996 TentangHGU, HGB, dan HP
12/20/2016
6
ORLANASIONALISASI
PERKEBUNAN EKS KOLONIAL
UU Darurat No 8 tahun 1954 tentangPenyelesaian Soal Pemakaian Tanah
Perkebunan oleh Rakyat.
PP Nomor 23 tahun 1958 tentangPenempatan Semua Perusahaan Belanda
di Bawah Penguasaan Pemerintah RepublikIndonesia,
Undang-undang No. 86 tahun 1958Tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda
PP Nomor 24 tahun 1958 tentangPenempatan Semua Perusahaan-
perusahaan Perkebunan/pertanian MilikBelanda di Bawah Penguasaan Pemerintah
Republik Indonesia
PP No 2 Tahun 1959 Tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undangNasionalisasi Perusahaan Belanda
PP No 3 Tahun 1959 TentangPembentukan Badan Nasionalisasi
Perusahaan Belanda
ORBAPENYERTAAN MODAL
NEGARA
Kebijakan penanaman modalnegara tahun 1980-an pada
perusahaan perkebunan negaradan rekonsolidasi perkebunan
besar ke tangan negara. Sejumlahkebijakan itu adalah : PP Nomor 7tahun 1981 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan NegaraPerkebunan menjadi PerusahaanPerseroan (persero), dst hingga
PP Nomor 13 tahun 1990 tentangPengalihan Bentuk Perusahaan
Perkebunan XIX menjadiPerusahaan Perseroan (Persero).
REFORMASI
TANAH PERKEBUNANMENJADI ASET NEGARA
UU No 1 tahun2004 Tentang
PerbendaharaanNegara
UU No 19 tahun2003 Tentang
BUMN
KRONOLOGI REGULASIPERKEBUNAN NEGARA
JEPANG
1942-1945, instruksiJepang untuk pembukaan
kawasan hutan bagikeperluan logistik perang
ORLA
Surat KetetapanGunsaikanbu KeizaibutyoNomor 1686/GKT tanggal
1 September 1945,mengembalikan kekuasaan
ke tangan Republik danmengembalikan
pengelolaan hutan Jawapada jawatan kehutanan
ORBA DANREFORMASI
UU No 5 Tahun 1967 jo UUNo 41 Tahun 1999
PP No 72 Tahun 2010menyerahkan pengelolaan
hutan Jawa pada Perhutani
KRONOLOGIREGULASI HUTAN
JAWA
12/20/2016
7
REJIM KEBIJAKAN• UU hingga peraturan teknisPERATURAN
PERUNDANG2AN
• Insitusi-institusi yang terkaitpemberian ijin konsesiINSTITUSI
• Bentuk-bentuk ijin konsesiLISENSI
• Bentuk-bentuk konsesi yangdiberikanKONSESI
• Bentuk-bentuk konflikKONFLIK
PERKEBUNAN
12/20/2016
8
PERKEBUNAN NEGARA• UU No 5 Tahun 1960 Ttg UUPA, UU No 1 tahun 2004,
Ttg Perbendaharaan Negara, UU No 19 Tahun 2003 TtgBUMN
• Keppres No 32 Tahun 1979
• Juklak Permen BUMN No 02/MBU/2010
PERATURAN
PERUNDANG2AN
• Kementerian BUMN
• Kementerian Keuangan
• BPN
• Perusahaan Negara Perkebunan
INSTITUSI
• HGU (hak guna usaha)LISENSI
• PerkebunanKONSESI• Konflik klaim dengan masyarakat adat, petani, dll,
termasuk dengan masyarakat/petani yang telahmemiliki bukti hak di antaranya penerima TOL (tanahobjek land reform 1960-an), pemegang girik, dll.KONFLIK
PERKEBUNAN SWASTA• UU No 5 Tahun 1960 Ttg UUPA
• PP No 40 tahun 1997 Tentang HGU, HGB dan HakPakai
• Keppres No 32 Tahun 1979
PERATURAN
PERUNDANG2AN
• Departemen Pertanian (Dirjen Perkebunan)
• BPN
• Kepala daerahINSTITUSI
• Surat ijin lokasi dari kepala daerah (kabupaten)
• HGU (hak guna usaha)LISENSI
• PerkebunanKONSESI• Konflik klaim dengan masyarakat adat, petani, dan lain-
lain
• Perkebunan tanpa ijin HGU (illegal)
• Perkebunan hanya dengan ijin operasi
• Perkebunan swasta terlantar
KONFLIK
12/20/2016
9
PERKEBUNAN SAWIT• UU No 5 Tahun 1960 Ttg UUPA
• UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah
• PP No 40 tahun 1997 Tentang HGU, HGB dan HakPakai
• Keppres No 32 Tahun 1979
• Permenhut No 60 Tahun 2012
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
• Departemen Pertanian (Dirjen Perkebunan)
• Kementerian Kehutanan
• BPN
• Kepala Daerah (termasuk Bupati)
• Perusahaan perkebunan
INSTITUSI
• HGU (hak guna usaha)
• Ijin lokasi Kepala daerah (padahal ijin lokasi bukanlahhak untuk mengelola perkebunan)LISENSI
• PerkebunanKONSESI• Konflik klaim dengan masyarakat adat, petani, dan lain-
lain
• Perkebunan sawit hanya dengan ijin lokasi
• Perkebunan tanpa HGU
• Ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan
KONFLIK
KEHUTANAN
12/20/2016
10
Hutan Konservasi
• UU No 41 Tahun 1999 Ttg kehutanan, UU No 5 Tahun1990 Konservasi SDA hayati dan Ekosistemnya
• PP 10 Tahun 2010,PP No 28 tahun 2011, KepmenhutNo 399/KPTS-II/1990, Kepmenhut 634/KPTS-II/1996,Kemenhut 32/KPTS-II/2001, Permenhut No 50 tahun2011
PERATURAN
PERUNDANG2AN
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Pekerjaan Umum (RTRW/P)
• Gubernur (untuk Taman hutan raya propinsi)INSTITUSI
• SK Pengukuhan kawasanLISENSI
• Kawasan konservasi, lindung, hutan raya propinsi, dllKONSESI
• Perubahan alih fungsi
• Konflik klaim dengan masyarakat adat
• Pengusiran warga/masyarakat adatKONFLIK
Hutan Taman Nasional
• UU No 41 Tahun 1999 Ttg kehutanan, UU No 5 Tahun1990 Konservasi SDA hayati dan Ekosistemnya
• PP 10 Tahun 20101, PP No 68 Tahun 1998
PERATURAN
PERUNDANG2AN
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Pekerjaan Umum (RTRW)INSTITUSI
• SK Pengukuhan kawasan Taman NasionalLISENSI
• Kawasan taman nasionalKONSESI
• Konflik klaim dengan masyarakat adat
• Pengusiran paksa warga/masyarakat adat
• KriminalisasiKONFLIK
12/20/2016
11
Hutan Restorasi Ekosistem
• UU No 41 Tahun 1999 Ttg kehutanan, UU No 5 Tahun 1990Konservasi SDA hayati dan Ekosistemnya
• PP 10 Tahun 20101, PP No 61/Menhut II/2008
• Permenhut No 50/Menhut II/2010
PERATURAN
PERUNDANG2AN
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Pekerjaan Umum (RTRW)
• Perusahaan/lembaga pengelola restorasi ekosistemINSTITUSI
• SK Pengukuhan kawasanLISENSI
• Restorasi kawasanKONSESI
• Konflik klaim dengan masyarakat adat
• Pengusiran paksa warga/masyarakat adat
• KriminalisasiKONFLIK
Hutan HPH/HPHTI
• UU No 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan,
• PP 10 Tahun 20101, PP No 22 tahun 1967
• Permenhut No 50/Menhut II/ 2010
PERATURAN
PERUNDANG2AN
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Pekerjaan Umum (RTRW)
• Perusahaan Pemegang hak
• LIPI (ketua tim penentuan batas)INSTITUSI
• SK Pengukuhan kawasanLISENSI
• Kawasan HPH/HPHTIKONSESI
• Konflik klaim dengan masyarakat adat
• Pengusiran paksa warga/masyarakat adat
• KriminalisasiKONFLIK
12/20/2016
12
Hutan Jawa
• UU No 5 tahun 1967 diubah dengan 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan
• PP No 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Kehutanan Negara
PERATURAN
PERUNDANG2AN
• Kementerian Kehutanan
• PerhutaniINSTITUSI
• Pengelolaan hutan langsung oleh Perhutani, tanpa adanya SKpengukuhan kawasanLISENSI
• Pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa, kecuali DIY dantaman nasionalKONSESI
• Konflik klaim tata batas dengan masyarakat
• Konflik pengelolaan hutan (PHBM)
• Tumpang tindih kawasan dengan non hutan
• Alih fungsi kawasan huta
KONFLIK
Karakteristik Konflik Agraria
PERKEBUNAN SWASTA
• Mal administrasi perijinan/perolehan HGU
• Perkebunan terlantar
• Tumpangtindih tanah rakyat dan/adat
• Perampasan paksa tahun 1965/66
PERKEBUNAN NEGARA
• Perampasan paksa tahun setelahnasionalisasi 1958 dan 1965/66
• Perkebunan negara terlantar
• Ekspansi di luar HGU
• Tumpang tindih tanah rakyat dan/adat
TUMPANG
TINDIH
KEHUTANAN
•Tumpang tindih tanah rakyat dan/adat
•Ekspansi perkebunan ke kawasan hutan
•Rekonsolidasi hutan Jawa tahun 1970an
•Perubahan fungsi hutan menjadi lahanpertanian dan permukiman/sarana publik
12/20/2016
13
KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK
PILAR I
Objek Program Redistribusi 9 Juta HaA. OBJEK INVENTARISASI TANAH TERLANTAR TAHUN 2012
4.801.875 hektar terindikasi terlantar, dari lebih > 1000 hak atas tanah
(HGU, HGB, HP, HPL) dan ijin lokasi.
B. OBJEK INVENTARISASI MELALUI SKEMA KAWASAN HUTANKONVERSITerdapat perbedaaan data KLHK dan BPN (2012) yaitu : dataRKNmenyebutkan luas hutan produksi yang dapat dikonversi 17, 94 jutahektar (per April 2011)., sementara data BPN (2012) menyebutkan20.030.589 hektar kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).Dari luas tersebut, potensi tanah objek reforma agraria adalah 8.149.941hektar terdapat di 17 propinsi, 104 kabupaten, 629 lokasi.
C. OBJEK TANAH HASIL PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA/PERTANAHAN
12/20/2016
14
Tiga Pendekatan RegulasiPenyelesaian Konflik
A. Pendekatan TanahTerlantar
• PP No 11 Tahun 2010Tentang Penertibandan PendayagunaanTanah Terlantar
B. PendekatanPenyelesaian Tanah
dalam Kawasan Hutan
• Peraturan BersamaMendagri, Menhut,Men PU, Kepala BPNNo 79 Tahun 2014,No PB.3/Menhut-11/2014, No17/PRT/M/2014, No8/SKB/X/2014Tentang Tata CaraPenyelesaianPenguasaan TanahYang Berada DiDalam KawasanHutan
C. PendekatanPenyelesaian Konflik
• Peraturan KepalaBPN No 3 Tahun2011 TentangPengelolaanPengkajian danPenanganan KasusPertanahan
OBJEK INVENTARISASI TANAH TERLANTARTAHUN 2012
4.801.875 hektar terindikasi terlantar, dari lebih > 1000 hak
atas tanah (HGU, HGB, HP, HPL) dan ijin lokasi.
12/20/2016
15
Landasan Hukum
TANAH TERLANTAR :
1. Penertiban Tanah Terlantar (PP No 11 Tahun2010)
2. Pelepasan dari Menteri BUMN untuk HGUterlantar pada perkebunan negara ( UU No 1tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaradan UU No 19 tahun 2003 Tentang BUMN)
Strategi Regulasi PenyelesaianKonflik Berbasis Perkebunan
WILAYAHPENYELESAIA
N KONFLIK
WILAYAHTANAH
TERLANTAR
PP No. 11 Tahun 2010 tentangPenertiban dan PendayagunaanTanah Terlantar
Kelembagaan : KementerianAgraria dan Tata Ruang/BPN
Ruang lingkup objek :Penyelesaian ijin dan HGUperkebunan swasta
Mengecualikan HGU perkebunannegara.
12/20/2016
16
PP No 11 Tahun 2010OBJEK
Pasal 2
Hak milik, HGU, HGB,HP, hak pengelolaan,
ijin
Pasal 3
Pengecualian terhadapbarang milik negara, dan
tanah yang dikuasailangsung pemerintah
KELEMBAGAAN
BPN
PROSEDUR :
1. Identifikasi danpenelitian
2. Peringatan (3x)
3. Penetapan :
a. Penertiban seluruhluasan hak
b. Revisi sebagian luasbidang
PERUNTUKAN
1. Reforma Agraria
2. Cadangan strategisnegara
Objek Inventarisasi Melalui Skema KawasanHutan Konversi
Ada dua data berbeda antara BPN dan Kementerian Kehutanan :
pertama, Data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030,luas hutan produksi yang dapat dikonversi 17, 94 juta hektar (per April2011).
kedua, Sementara sumber data BPN menyebutkan 20.030.589 hektarkawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Dari luas tersebut,potensi tanah objek reforma agraria adalah 8.149.941 hektar terdapat di17 propinsi, 104 kabupaten, 629 lokasi.
Berada dalam domain kewenangan Kementerian Kehutanan untukdilepaskan dan selanjutnya masuk dalam domain kewenangan BPN.
12/20/2016
17
Kawasan Hutan Produksi Konversi :1. Kebijakan Menteri : a). kebijakan pelepasan kawasan hutan
konversi oleh Kemenhut menjadi status non hutan masukdalam kewenangan BPN untuk redistribusi; b). Perubahandalam RKN (Rencana Kehutanan Nasional);
2. Perubahan Tata Ruang melalui perubahan RT/RW (tataruang/tata wilayah);
3. Pelaksanaan Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri .
Strategi Regulasi PenyelesaianKonflik Berbasis Kehutanan
Men Agraria dan TataRuang/BPN
MENHUT MENDAGRI MEN. PU
Peraturan Bersama Menteri 4 (empat) Menteri(Mendagri, Menhut, Men PU, Ka BPN )
No : 79 Tahun 2014
No : PB.3/Menhut-11/2014
No : 17/PRT/M/2014
No : 8/SKB/X/2014
Tentang Tata Cara Penyelesaian PenguasaanTanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan
Leading Sector Kelembagaan :
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BPN
Ruang lingkup Objek :
Kehutanan termasuk kehutanan Jawa.
12/20/2016
18
Perber 4 MenteriOBJEK
Pasal 1 ayat 2:
Kawasan hutantetap, termasukmeliputi objekhutan Jawa.
Pasal 8 :
Bidang tanahsudah dikuasai
>20 tahun
KELEMBAGAAN
Pemdamembentuk IP4 T,td: BPN , DinasKehutanan, Balai
Pemantapankawasan hutan,
dinas tataruang,Camat,Lurah/Kades
PROSEDUR
1. Inventarisasi
2. Perubahankawasan hutan
3. Revisi tataruang
PERUNTUKAN
1. Penyesuaiantata ruang
2. Sertifikasi
Tanah objek penyelesaian konflik agraria
memerlukan pengaturan kebijakanperuntukan tanah pasca penyelesaian konflikagraria, diprioritaskan untuk redistribusi tanahbagi rakyat.
12/20/2016
19
REVISI REGULASI TERBATAS UNTUKPERCEPATAN REALISASI 9 JUTA
HEKTAR DALAM RANGKA REFORMAAGRARIA
SATU:
Menggunakan PP No 11 Tahun 2010Tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah dengan perubahan terbatas :
1. Menghapus ketentuan pasal 3 huruf( b)
2. Memasukkan pasal baru penguatankebijakan BPN
DUA :
Menggunakan Peraturan Bersama 4(empat) Menteri: Mendagri, Menhut, Men
PU, Kepala BPN
Tentang Tata Cara PenyelesaianPenguasaan Tanah Yang Berada Di
Dalam Kawasan Hutan
Penyusunan Juknis Menteri Agraria/BPNsebagai turunan Perber dengan muatan :
1. Optimalisasi kinerja KantorPertanahan/Kanwil BPN dengan
membentuk tim inventarisasi dan analisadata tanah dalam kawasan hutan
2. Juknis memasukkan keterlibatan unsurmasyarakat dan/organisasi rakyat/petani
dalam tim Kantor Pertanahan/KanwilPertanahan
TIGA
Membentuk Permen Agraria dan TataRuang/BPN tentang Peruntukan ,
Penggunaan, dan Ppemanfaatan TanahObjek Penyelesaian Konflik Agraria
Muatan Pokok :
1. Peruntukan, penggunaan, danpemanfatan tanah objek konflik yang
telah diselesaikan menjadi objek ltanahredistribusi kepada rakyat/petani
2. Tatacara redistribusi kepadarakyat/petani menyangkut : alokasi,
verifikasi penerima tanah, keterlibatanserikat tani
3. Sertifikat kolektif (subjek plural/banyakdalam 1 sertifikat HAT)
PERUBAHAN POKOK PP No 11TAHUN 2010 :
PASAL 3 MENJADI BERBUNYI :
• Tidak termasuk obyekpenertiban tanah terlantarsebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 adalah tanahHak Milik atau Hak GunaBangunan atas namaperseorangan yang secaratidak sengaja tidakdipergunakan sesuai dengankeadaan atau sifat dantujuan pemberian haknya.
PENAMBAHAN PASAL BARUBERBUNYI:
• Pelaksanaan penertibantanah terlantar adalahkebijakan negara yang tidakmenjadi objek perkara tatausaha negara dan perdata.
38
12/20/2016
20
Penyusunan Juknis Menteri Agraria & Tata Ruang/Ka.BPN Sebagai Turunan Perber 4 Menteri
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
• Penyesuaian dengan Perpres165 Tahun 2014 TentangPenataan Tugas dan FungsiKabinet Kerja, pasal 7.
• Bahwa tugas dan fungsi tataruang yang ada di KementerianPU, kini berada dalam domainKementerian Agraria/TataRuang.
• Dengan demikian terkaitperubahan kawasan hutanPerber 4 Menteri pasal 11, 13,kewajiban penyerahan hasilanalisis Kanwil BPN/KantorPertanahan dan SK PerubahanBatas Kawasan Hutan olehDirjen Planologi kepadaKementerian PU berubahmenjadi kepada KementerianAgraria dan Tata Ruang/Ka. PN
KELEMBAGAAN INTERNAL
• Optimalisasi kinerja KantorPertanahan/Kanwil BPN denganmembentuk tim inventarisasidan analisa data tanah dalamkawasan hutan
AKOMODASI PARTISIPASIRAKYAT
• Juknis memasukkan keterlibatanunsur masyarakat adat dan/organisasi rakyat/petani dalamkepanitiaan tim inventarisasidan analisa data tanah dalamkawasan hutan KantorPertanahan/Kanwil Pertanahan .
• Akomodasi terhadap teknologidata publik, dalam Perberteknologi yang digunakan adalahGPS, maka dibuka kemungkinanpenggunaan data pembandingdari drone publik.
TANTANGAN
PARADIGMABIROKRASI
•Paradigmaadministratif
•Turunannya adalahskema “sertifikasi”semata
•Rentan disimpangkanmenjadi programsertifikasi regulerdengan objek tanahreguler
•Tidak menyelesaikanprogram mendasartanah terlantar danpenyelesaian konflik
PERILAKUBIROKRASI
•Kapasitas SDM
•Resistensi kebijakankarena ‘kemapananwatak’
•Komitmen birokrasitidak sungguh-sungguh
•Penyimpanganlapangan olehbirokrasi
PERLAWANANPEMILIK EKSPERKEBUNAN
•Gugatan terhadap SKpenertiban tanahterlantar
•Gugatan terhadappenyelesaian konflik
•Modus kerjasamadengan internal BPNdan Pengadilan untukmemenangkangugatan
‘PENUMPANGGELAP’/SUPRA
TANI
•Oknum Pemda danDesa yang mengambilkeuntungan untukturut sertamemperolehbenefit/tanah dariobjek tanahredistribusi
•Mendorong mobilitastanah vertikal kepadasubjek non petani,supra desa, kelompokmodal
PETANI
•Watak subsistensi
•Keterbatasan modal,pengetahuan, jaringan
12/20/2016
21
ONE MAP POLICY(KEBIJAKAN PETA TUNGGAL)
PILAR 2
SINKRONISASI BERDASAR PERPRES NO165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN
TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
BPN
PU
(TataRuang)
KLHK
KLHK
KementerianAgraria danTata Ruang
/BPN
42
12/20/2016
22
METODOLOGINEGARA
• Regulasi
• Peta/objek
• Kelembagaan
• Kewenangan
METODOLOGIRAKYAT
• Pengetahuanrakyat (termasukpengetahuansejarah, sosial)
• Teknologipemetaanpartisipatif rakyat(Drone, dll) dalammemetakan objek
• Kelembagaanrakyat
Diperlukan jembatan untukmempertemukan metodologinyanegara dan metodologinya rakyat
TUJUAN :1. Mengakomodasi pengakuan
historis dan sosial (asasrecognisi)
2. Mengatasi problem tumpangtindih klaim antar institusi
negara dan rakyat3. Menyelesaikan konflik
METODOLOGINEGARA
REGULASI
1. Sinkronisasi sejumlah UUyaitu : UUPA, UU Penataan
Ruang, UU Informasi Geospasial,UU Kehutanan, UU Desa, baikmelalui perubahan UU maupunpenyusunan peraturan teknis
seperti PP atau peraturanbersama beberapa kementerian.
2. Substansi sinkronisasipengaturan: metodologi pemetaan,
hasil pemetaan, kewenanganpenetapan peta tunggal, danakomodasi partisipasi rakyat
dalam penetapan, penataan danperubahan peta, serta
pengetahuan (sosial dan sejarah)dan penggunaan teknologi
pemetaan rakyat.
PETA
1. Sinkronisasi metodologi (skala,teknologi,dll)
2. Sinkronisasi peta yang sudahada
3. Sinkornisasi peta partisipatifrakyat
KELEMBAGAAN
1. Sinkronisasi lembaga terkaitPerpres 165 tahun 2014 Tentang
Penataan Tugas dan FungsiKabinet Kerja, di mana fungsi tata
ruang bukan lagi berada padaKemneterian Pekerjaan Umum,namun masuk dalam tupoksi
kementerian Agraria dan TataRuang/Kepala BPN
KEWENANGAN
1. Sinkronisasi kewenangan tiap-tiap lembaga dalam hal :
penetapan, peruntukan, penataan,perubahan.
12/20/2016
23
REDISTRIBUSI:REDISTRIBUSI PARTISIPATIF
PILAR 3
Regulasi : Prinsip 3 Tepat SOP(Subjek, Objek, Prosedur)
TERKAIT PP11/2010
Alt 1. Pembentukan RPP ReformaAgria
Alt 2. Penyusunan Juknis TataCara Pendayagunaan Tanah Objek
Penertiban Tanah Terlantar
TERKAITPERKABAN NO
3/2011Alt. 1. Penyusunan Perkaban baru
tentang Tatacara danPendayagunaan Tanah Objek
Hasil Penyelesaian Konflik Agraria
Alt 2. Penyusunan Juknis Tatacara Pendayagunaan Tanah ObjekHasil Penyelesaian Konflik Agraria
12/20/2016
24
PEMBERDAYAAN-PEDAMPINGAN:PENDEKATAN MULTI PIHAK INTERAKTIF
PILAR 4
TANTANGAN : PRODUKTIVITAS LAHAN UNTUKMENOPANG KEDAULATAN PANGAN
Tanah sebagai lahanproduksi bagi petani
Katalisator :
1. Modal produksi (kredit,CSR,dll), sarana prasaranaproduksi
2. Capacity building(pendampingan,pemberdayaan)
3. Hubungan denganpasar/pemasaran produksi
4. Membangun industripangan berbasisorganisasi rakyat lokal
Kedaulatan Pangan
NEGARA (Kem.AgrariaTata Ruang/BPN):
menyediakan regulasidana/APBN untuk
memastikan legalitaskolektif petani penggarap
menerima tanah
PIHAK KETIGA :Donor, CSR, NGO,Filantropi, Ahli2,
Perguruan Tinggi, dll
KEY WORD:PRODUKTIVITAS
KERJASAMA LINTASKEMENTERIANMENYEDIAKAN: kredit tanpaagunan tani, saprodi,teknologi, pendampinganproduksi, dll
12/20/2016
25
WILAYAHPANGAN
WILAYAHPERTUMBUHAN EKONOMI
MINUS DANA, EXPERT(AHLI), PROGRAM UNTUKPENDAMPINGAN PASCA
REDISTRIBUSI
TanahTerlantar
Peny.Konflik
Eks Hutan
MENDORONG KERJA BERSAMA MULTISTAKEHOLDER DALAM MENDORONGPERGERAKAN EKONOMI PRODUKTIF BERBASIS RAKYAT
PASCA REDISTRIBUSI TANAH
Lembaga donor, CSRPerusahaan,Filantropi,Bantuan LN, KelompokAhli, dll
SUMBERDANA
LSM, OrganisasiRegional, Organisasilokal, kewirausahaansosial, peneliti sosial,dll
SUMBERAKTOR
AGRARIAManajemen program,
manajemendana,manajemen
pengetahuan,monitoring dan
evaluasi
MEET THE NEED(Mempertemukan
Sumber dana dan aktoragraria )
AGRARIANSUMMIT(Forum
Multistakeholder)
12/20/2016
26
SEKIAN…
top related