pendahuluan - ekon.go.id · berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja kementerian...
Post on 27-Apr-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
1
PENDAHULUAN
Melaksanakan koordinasi,
sinkronisasi dan
pengendalian kebijakan
di bidang perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 mempunyai tugas
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di
bidang perekonomian. Adapun keluaran Kemenko
Perekonomian adalah rekomendasi kebijakan atas hasil
koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait isu bidang perekonomian.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenko
Perekonomian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dengan kementerian koordinator
lainnya maupun dengan kementerian/lembaga lain terkait.
Prinsip tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran strategis
Kemenko Perekonomian, yaitu : a) Terwujudnya
sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian, b)
Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian, dan c)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Peran Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian dalam
mewujudkan tujuan
prioritas nasional
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan
bagian dari penyelenggara pemerintah yang mempunyai
peran strategis terhadap tercapainya tujuan nasional
khususnya di bidang perekonomian. Di dalam RPJMN 2015
– 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional
berupa:
a. Menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat
struktur ekonomi.
b. Realokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang lebih
produktif, di bidang ekonomi terutama percepatan
pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan
pembangunan industri,
c. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan
kepercayaan investor, serta
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
2
d. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan
mengurangi kemiskinan.
Fokus kegiatan pada prioritas nasional tersebut memberikan
posisi strategis Kemenko Bidang Perekonomian untuk
memberikan rekomendasi kebijakan di bidang
perekonomian kepada Presiden dan Kementerian yang ada
berada dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.
Melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian, Kementerian Koordinator melakukan rapat
koordinasi/sinkronisasi, monitoring serta evaluasi terhadap
suatu isu kebijakan perekonomian. Kegiatan ini diharapkan
mampu memberikan arah kebijakan yang berkualitas dan
efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan
nasional
Tema Outcome yang
dicapai
Dalam pelaksamaam tugas dan fungsinya Kementerian
Koordinator Bidang perekonomian mempunyai tujuan
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan serta mewujudkan kinerja organisasi
yang baik. Tujuan tersebut merupakan upaya Kemenko
Bidang Perekonomian memastikan pelaksanaan kebijakan/
program oleh sektor/lintas sektor di bidang ekonomi
dijalankan dengan komitmen yang tinggi guna pencapaian
kinerja perekonomian yang semakin baik dari waktu ke
waktu. Upaya-upaya pencapaian kinerja perekonomian
difokuskan pada target sasaran makro ekonomi yang dalam
peta strategi kementerian memenuhi diantara:
1. Stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi;
2. Peningkatan Daya Saing;
3. Transformasi Industri dan;
4. Optimalisasi Hubungan Internasional.
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
3
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian pada Semester I Tahun 2016 dilakukan
dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari
masing-masing Indikator Kinerja selama periode tersebut. Hasil
dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian
target. Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian pada semester I Tahun 2016 disajikan dalam tabel
sebagai berikut :
SS Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi s/d Juni
2016 Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/
(c/2) (f)
Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian
Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi
100% 55% 110%
Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) Baru atau Kebijakan Strategis Nasional Baru) Realisasi semester I : 22 buah Target dalam 1 tahun: 40 RPPU/Keputusan Strategis
Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian
Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi
100% 61.5% 123%
Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perubahan atau Kebijakan Strategis Nasional yang bersifat merivisi kebijakan sebelumnya Realisasi semester I : 8 buah Target dalam 1 tahun : 13 RPPU/Keputusan Strategis Revisi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)
3 3 BAIK
Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian Realisasi semester I : 28 buah Target dalam 1 tahun : 79 peraturan/keputusan kementerian teknis
1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
4
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Kinerja
Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi
100%
(40 RPPU/Keputusan Strategis )
55%
(22 RPPU/Keputusan Strategis )
110%
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian
Terwujudnya Sinkronisasi
dan Koordinasi Kebijakan
Perekonomian adalah hasil
yang dirasakan atas peraturan
perundang-undangan baru
yang disusun sebagai
tindaklanjut rekomendasi
kebijakan. Rancangan
Peraturan Peraturan atau
Keputusan Strategis dihasilkan
melalui berbagai rapat
Koordinasi dan Sinkronisasi
dengan berbagai Kementerian
terkait di bidang
perekonomian.
Pada tahun 2016,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
menargetkan sebanyak 40
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan Baru dan
sampai dengan semester I telah
terealisasi sebanyak 22
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan. Adapun
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan yang
telah dihasilkan dapat dilihat
pada tabel di samping.
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
5
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian
Sesuai dengan Roadmap/Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama dikelompokkan ke dalam
pemenuhan diantara 4 (empat) tema yaitu : (1) Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi; (2)
Peningkatan Daya Saing; (3) Transformasi Industri dan; (4) Optimalisasi Hubungan
Internasional. Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semester I
tahun 2016 untuk SS1 bila dikelompokkan berdasarkan tema disajikan pada diagram di
bawah ini.
Salah satu fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah
melakukan pengendalian kebijakan pemerintah melalui pemantauan, evaluasi, serta
pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan. Terwujudnya
pengendalian kebijakan perekonomian merupakan implementasi fungsi pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi dan
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
6
berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. Capaian kinerja
semester 1 tahun 2016 untuk SS 2 adalah sebagai berikut :
Realisasi pengendalian kebijakan bidang ekonomi semester I 2016 adalah upaya
bertahan dan menuju ke peningkatan kondisi perekonomian. Kemenko Bidang
Perekonomian diamanatkan untuk mengintensifkan pelaksanaan deregulasi melalui Paket
Kebijakan Ekonomi (PKE) guna mempercepat upaya pemulihan perekonomian negara.
Rancangan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dihasilkan selama
semester 1 2016 disajikan berdasarkan tema dalam tabel berikut.
Indikator Kinerja Utama
•Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi
Target
•100% (13 RPPU/ Keputusan Strategis Revisi)
Realisasi
•53.9% (7 RPPU/Keputusan Strategis Revisi)
Kinerja
•108%
Disusunnya rancangan peraturan perundang-
undangan tersebut ditujukan untuk
menyempurnakan atau merubah peraturan
perundang-undangan yang sudah berjalan.
Diharapkan dengan dilakukannya perubahan pada
peraturan perundang-undangan yang sudah
berjalan, dapat menjawab tantangan dan
permasalahan terkait isu strategis dalam bidang
ekonomi
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
7
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik (Tindak lanjut Kementerian Teknis dalam mendukung Kebijakan Perekonomian)
Salah satu peraturan yang sangat krusial untuk segera ditetapkan adalah revisi
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini
disebabkan karena banyak pasal-pasal dalam UU no.4 yang sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi perekonomian saat ini. Revisi Undang-undang no. 4 tahun 2009 saat ini telah
dilakukan pembahasan dan penyusunan rancangan revisi serta diharapkan dapat
ditetapkan pada akhir tahun 2016.
Untuk mencapai sasaran strategis 3, diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu
Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian. Maksud dari manajeman kinerja Kementerian
adalah upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang
Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan Menteri Teknis
didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi
kebijakan perekonomian .
Berbeda dengan indikator kinerja utama pertama dan kedua yang melihat batasan
keberhasilan sasaran strategis melalui tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan atau Keputusan Strategis yang ditetapkan oleh Presiden, atau Menko
Perekonomian maka pada IKU ketiga ini Kemenko Bidang Perekonomian diarahkan pada tata
kelola kebijakan perekonomian melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian di bawah
koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian, untuk merespon masalah-masalah
perekonomian, seperti misalnya: perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi rupiah,
implementasi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan dinamika globalisasi ekonomi.
Adapun pengklasifikasian Tingkat manajeman kinerja tata kelola kebijakan
perekonomian melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian Teknis/Sektor adalah sebagai
berikut : Nilai Kategori
85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau)
65≤n<85 = 3 : Baik: (Hijau)
45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah)
n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)
Nilai diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target
peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus.
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
8
Sampai dengan semester I Tahun 2016, peraturan/keputusan kementerian teknis
yang sudah ditetapkan sebanyak 28 peraturan/keputusan (target tahun 2016 adalah 79
peraturan/keputusan kementerian teknis). Perbandingan antara realisasi dengan target
tersebut menunjukan bahwa capaian nilai tata kelola kebijakan perekonomian melalui
Ketentuan Teknis pada semester I adalah sebesar 70,8, sehingga Realisasi Indikator Kinerja
Utama ketiga ini adalah 3 (Baik) dari target yang telah ditetapkan sebelumnya 3 (baik).
Sehingga capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk IKU ini
adalah 100%. Peraturan/keputusan kementerian teknis yang telah ditetapkan sampai dengan
semester 1 tahun 2016 adalah :
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
9
Sebagai bahan perbandingan, capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian pada semester I Tahun 2016 dengan periode tahun sebelumnya (semester I
Tahun 2015) disajikan pada tabel di bawah ini.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian pada semester I tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan periode
sebelumnya. Dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sama,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami peningkatan kinerja pada IKU 1
(Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi) dan
IKU 2 (Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi).
Realisasi capaian IKU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada semester
I Tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan meningkat dari periode waktu
tahun sebelumnya (capaian kinerja IKU Semester I Tahun 2015). Hal ini menunjukkan
bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten berupaya menjaga
Perekonomian nasional dan dapat meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu.
IKU 1 IKU 2 IKU 3
Semester I 2015 104% 88% 100%
Semester 1 2016 110% 108% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
tin
gkat
cap
aian
kin
erj
a
Perbandingan Capaian Kinerja
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan periode sebelumnya
Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)
10
Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 (berdasarkan penerbitan
SP2D) adalah sebesar Rp 139.163.968.640,- atau sebesar 38,74%
dari total pagu sebesar Rp 359.230.685.000,-, dengan perincian
per unit kerja sebagai berikut:
Kinerja Keuangan adalah persentase penyerapan Anggaran yang
dihitung berdasarkan Realisasi dibagi pagu.
49
.32
2
13
.35
8
16
.32
0
9.0
86
13
.09
0
10
3.1
14
10
.88
0
12
7.6
86
16
.37
6
7.1
22
5.2
82
6.3
42
4.3
63
8.1
42
33
.04
5
5.7
08
60
.71
4
8.4
47
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
dal
am ju
taan
ru
pia
h
Pagu
Realisasi
Kinerja Keuangan
4. Kinerja Keuangan
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1. Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII (Insentif Pajak
untuk Industri Padat Karya), yaitu :
- Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.
2. Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI (Dana Investasi
Real Estat/DIRE), yaitu :
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi
Kolektif Tertentu.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif
dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah.
3. Pembahasan Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman
menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.010/2016
tanggal 27 Mei 2016 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan
Plastik Minuman kepada Presiden Republik Indonesia.
4. Tanggapan terhadap Permohonan Fasilitas Tax Allowance bagi PT
Samsung Electronics Indonesia.
5. Masukan Terhadap Paraf Persetujuan pada Rancangan Instruksi
Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan
Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan.
6. Penyusunan basis data perekonomian (variabel) yang terbaharui
secara periodik.
7. Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) Sektor Keuangan.
8. Koordinasi penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif
direncanakan untuk dipaparkan dihadapan Queen Maxima dalam
kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September
2016.
9. Keputusan Komite Privatisasi tentang Program Privatisasi Tahun 2016
Nomor : Rakor.22.01.2016 tanggal 29 Januari 2016.
Keterangan
(f)
Terwujudnya koordinasi
dan sinkronisasi kebijakan
di bidang ekonomi makro
dan keuangan (10
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi
kebijakan di bidang
ekonomi makro dan
keuangan
80% 90% 113%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Target 2016SS Indikator Kinerja
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Keterangan
(f)
Target 2016SS Indikator Kinerja
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja
1. Pemantauan Realisasi APBN dan APBNP Tahun 2016.
2. Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Fasilitas Tax Allowance sebagaimana
amanat Pasal 6 PP Nomor 18 Tahun 2015.
3. Penilaian TPID Terbaik dan Berprestasi Tahun 2015.
4. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-110/M.EKON/05/2016
tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR
Sektoral kepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan.
5. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-112/M.EKON/05/2016
tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus Penyaluran KUR kepada Gubernur
Provinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat; Kementerian Keuangan;
Kementerian Koperasi dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana KUR.6. Surat Menko Perekonomian perihal Pinjaman Komersial Luar Negeri
PLN (Persero) Nomor : S-68/M.EKON/03/2016 tanggal 24 Maret 2016.
7. Surat Menko Perekonomian perihal Pinjaman Komersial Luar Negeri
PT SMI (Persero) Nomor : S-113/M.EKON/06/2016 tanggal 13 Mei
2016.
Terwujudnya pengendalian
pelaksanaan kebijakan di
bidang ekonomi makro dan
keuangan (10
Rekomendasi)
Presentase rekomendasi
pelaksanaan kebijakan di
bidang ekonomi makro dan
keuangan
80% 70% 175%
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Keterangan
(f)
Target 2016SS Indikator Kinerja
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja
1. Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 11 Februari 2016 dalam rangka
membahas skema KUR Menengah (dengan plafon diatas Rp 500 juta -
Rp 2 miliar).
2. Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 29 Maret 2016 dalam rangka
membahas skema KUR untuk sektor pertanian dan koperasi sebagai
penyalur KUR
3. Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 24 Juni 2016 dalam rangka
membahas usulan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 jo. 13 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan KUR
4. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-111/M.EKON/05/2016
tanggal 13 Mei 2016 tentang Pelaksanaan KUR Triwulan I Tahun 2016
kepada Presiden RI.
5. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku
Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-
68/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Relaksasi
Aturan SIKP kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
6. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku
Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-
49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Kajian Subsidi
Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan.
Terwujudnya perluasan
akses pembiayaan bagi
Usaha Mikro dan Kecil
(UMK)
Tercapainya target
penyaluran kredit
berpenjaminan Kredit
Usaha Rakyat/KUR (dalam
rupiah)
Rp. 100
Triliun
Rp.
54.769.320.0
00.000,-
109,54%
(a) (b) (c) (d) (e)
1). Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII (Insentif Pajak
untuk Industri Padat Karya), yaitu :
- Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.
2). Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI (Dana Investasi Real
Estat/DIRE), yaitu :
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi
Kolektif Tertentu.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah.
3). Pembahasan Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman
menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.010/2016
tanggal 27 Mei 2016 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan
Plastik Minuman kepada Presiden Republik Indonesia.
4). Tanggapan terhadap Permohonan Fasilitas Tax Allowance bagi PT
Samsung Electronics Indonesia.
5). Masukan Terhadap Paraf Persetujuan pada Rancangan Instruksi Presiden
tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan
Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER I TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Fiskal
SS Indikator Kinerja Target 2016
Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan Fiskal
Keterangan
(f)
Kinerja
Persentase
rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan bidang fiskal
yang ditindaklanjuti
80% 100% 125%
Realisasi
Semester I
2016
(a) (b) (c) (d) (e)
SS Indikator Kinerja Target 2016 Keterangan
(f)
Kinerja
Realisasi
Semester I
2016
1). Pemantauan Realisasi APBN dan APBNP Tahun 2016.
2). Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Fasilitas Tax Allowance sebagaimana
amanat Pasal 6 PP Nomor 18 Tahun 2015.
3). Updating perkembangan isu perekonomian terkini :
- Pengaruh Brexit Terhadap Perekonomian Global dan Perekonomian
Nasional.
- Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Meningkatkan Daya Beli Masyarakat.
- Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016.1). Draft Laporan Capaian IKU Semester I 2016.
2). Renja Tahun 2017.
3). TOR RAB 2017.
4). Laporan Hasil Rakor Menko Perekonomian Tahun 2016.
5). Laporan Hasil Rakor Evaluasi Persiapan Penilaian RB Tahun 2016.
Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan Fiskal
Layanan dukungan
administrasi kegiatan
dan tata kelola pada
Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Makro dan Keuangan
1 Laporan 1 Laporan 100%
Persentase
rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
yang terkait dengan
bidang fiskal yang
ditindaklanjuti
80% 60% 150%
(a) (b) (c) (d) (e)
1). Rekomendasi upaya mempersempit defisit
transaksi berjalan melalui kajian terkait
transportasi barang.
2). Penyusunan basis data perekonomian (variabel)
yang terbaharui secara periodik.
3). Penyusunan publikasi ekonomi mingguan dan
booklet statistik triwulanan.
4). Komunikasi yang efektif dan efiisien dengan TPID
di daerah dengan memanfaatkan Website
Pokjanas TPID dan Video Conference WEBEX.
5). Penguatan kerjasama dengan pelaku pasar
keuangan dalam rangka pemantauan pasar
keuangan.
(f)
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang terkait dengan
bidang moneter dan neraca
pembayaran (5 rekomendasi)
Persentase rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan bidang moneter dan
neraca pembayaran yang
ditindaklanjuti
80% 100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi Semester I
2016Kinerja Keterangan
125%
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi Semester I
2016Kinerja Keterangan
1). Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Pokjanas
TPID.
2). Sinergi Pokjanas TPID dengan KKPU dan POLRI
(arahan Rakornas VI TPID 2015) .
3). Penilaian TPID Terbaik dan Berprestasi Tahun
2015.
4). Pengoperasian Sekretariat Pokjanas TPID di Kantor
Kemenko Perekonomian Jl. Medan Merdeka Barat
No. 7.
5). Rekomendasi SOP Operasi Pasar dan Pasar Murah
serta Pasar Lelang Komoditas bersama tim TPI dan
Pokjanas TPID.
Terwujudnya rekomendasi
pengendalian kebijakan yang
terkait dengan kebijakan
remitansi, pembiayaan dan
asuransi TKI (5 rekomendasi)*
Persentase hasil
rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan kebijakan
remitansi, pembiayaan dan
asuransi TKI yang
ditindaklanjuti
80% 20% 50% 1). Peningkatan peran dalam Employment Working
Group G20.
Keterangan *:
Bidang tersebut sudah tidak ditangani keasdepan sejak nomenklatur baru yaitu Asdep Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan kerja berubah
menjadi asdep Moneter dan Neraca Pembayaran.
Terwujudnya rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan
bidang moneter (inflasi), 5
rekomendasi
Persentase hasil
rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan bidang
moneter (inflasi) yang
ditindaklanjuti
80% 100% 125,00%
(a) (b) (c) (d) (e)
1). Pengembangan UMKM Melalui
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT).
2). Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI)
Sektor Keuangan.
Terwujudnya rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan
pengembangan ekonomi
daerah (3 rekomendasi)
Persentase rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan
pengembangan ekonomi daerah
yang ditindaklanjuti
80% 33% 83% 1). Buku Kumpulan Peraturan Terkait
Ease of Doing Business (EoDB).
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang terkait dengan
bidang ekonomi daerah dan
sektor riil (3 rekomendasi)
Persentasi rekomendasi
kebijakan yang terkait dengan
bidang ekonomi daerah dan
sektor riil yang ditindaklanjuti
80% 67% 167%
Keterangan
(f)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER I TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah & Sektor Riil
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)
1). Koordinasi penyusunan KMK No. 287/KMK.02/2016 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR.
2). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
selaku Sekretaris Komite Kebijakan KUR Nomor S-
67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Acuan
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral, sebagai tindak
lanjut sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, jasa
konstruksi, penempatan TKI, penyusunan petunjuk Sistem
Informasi Kredit Program, penyusunan database UMKM.3). Koordinasi penyusunan petunjuk teknis KUR sektor kelautan dan
perikanan dan ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite
Kebijakan KUR Nomor S-67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei
2016 tentang Acuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR
Sektoral.
4). Koordinasi penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan
Inklusif direncanakan untuk dipaparkan dihadapan Queen Maxima
dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 sampai dengan 1
September 2016.
5). Koordinasi pengendalian penyaluran KUR Berorientasi Ekspor
(KURBE) dengan LPEI.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja Keterangan
(f)
Terwujudnya
rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan bidang PMLK
(5 rekomendasi)
Persentasi
rekomendasi
kebijakan yang
terkait dengan
bidang PMLK yang
ditindaklanjuti
80% 100% 125%
(a) (b) (c) (d) (e)
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja Keterangan
(f)
1). Rapat Teknis dalam rangka penetapan plafon penyaluran KUR
tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-
70/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pengaturan
Plafon KUR Tahun 2016.
2). Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-
110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan
Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral kepada 11 Menteri dan 2
Kepala Badan.
3). Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-
112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus
Penyaluran KUR kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Lampung,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali,
Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
dan Papua Barat; Kementerian Keuangan; Kementerian Koperasi
dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana KUR.
4). Workshop Sistem Informasi Kredit Program dalam rangka
Mendukung Program KUR di 6 Provinsi dengan penyaluran KUR
tertinggi dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Asdep Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan kepada Deputi I Nomor ND-
55/D.I.M.EKON.4/02/2016 tentang Laporan Woorkshop SIKP
5). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
tentang permohonan username dan password bagi 29 Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kepada
Dirjen Perbendaharaan
Terwujudnya
rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
yang terkait dengan
bidang PMLK (5
rekomendasi)
Persentase hasil
rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan di bidang
PMLK yang
ditindaklanjuti
80% 100% 125%
(a) (b) (c) (d) (e)
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja Keterangan
(f)
1). Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 11 Februari 2016 dalam
rangka membahas skema KUR Menengah (dengan plafon diatas Rp
500 juta - Rp 2 miliar)
2). Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 29 Maret 2016 dalam
rangka membahas skema KUR untuk sektor pertanian dan koperasi
sebagai penyalur KUR
3). Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 24 Juni 2016 dalam rangka
membahas usulan perubahan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 jo. 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.4). Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-
111/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pelaksanaan
KUR Triwulan I Tahun 2016 kepada Presiden RI.5). Rapat Koordinasi Teknis tentang penambahan penyalur KUR
(perusahaan pembiayaan dan koperasi). Saat ini tengah disusun
revisi Pedoman Pelaksanaan KUR yang mengatur mekanisme
penambahan penyalur dan penjamin KUR.6). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM
Nomor S-68/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang
Relaksasi Aturan SIKP kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan.
Terwujudnya
rekomendasi
kebijakan pembiayaan
usaha mikro dan kecil
(5 rekomendasi)
Persentase hasil
rekomendasi
kebijakan KUR
80% 180% 144%
(a) (b) (c) (d) (e)
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi
Semester I
2016
Kinerja Keterangan
(f)
7). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM
Nomor S-49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang
Kajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
8). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM
Nomor S-48/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang
Rekomendasi Kinerja dan Kesehatan PT. PNM (Persero) kepada
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK.
9). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM
mengenai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Hasil Pemeriksaan Program KUR tahun 2011 - Semester I 2015.
Terwujudnya
rekomendasi
kebijakan pembiayaan
usaha mikro dan kecil
(5 rekomendasi)
Persentase hasil
rekomendasi
kebijakan KUR
80% 180% 144%
(a) (b) (c) (d) (e)
1). Keputusan Komite Privatisasi Nomor : Rakor.22.01.2016
tentang Program Tahunan Privatisasi Tahun 2016, Tanggal
29 Januari 2016.
2). Surat Menko Perekonomian kepada Presiden Nomor : S-
33/M.EKON/02/2016 perihal Laporan Pelaksanaan
Privatisasi Perusahaan Perseroan Tahun 2015, Tanggal 12
Februari 2016.
3). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
Keuangan kepada Deputi Infrastruktur Bisnis Nomor : S-
18/D.I.M.EKON/02/2016 perihal Penyampaian Masukan
Terkait Revisi Ketentuan PKBL, Tanggal 8 Februari 2016.
1). Surat Menko Perekonomian Nomor : S-68/M.EKON/03/2016
perihal Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) PT.
Perusahaan Listrik Negara (Persero), Tanggal 24 Maret 2016.
2). Surat Menko Perekonomian Nomor : S-
113/M.EKON/06/2016 perihal Pinjaman Komersial Luar
Negeri (PKLN) PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero),
Tanggal 13 Mei 2016.
3). Surat Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor :
S-51/D.I.M.EKON/05/2016 perihal Jawaban atas pertanyaan
Ijin PKLN PT. PLN, Tanggal 16 Mei 2016.
4). ND Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Nomor : ND-88/D.I.M.EKON/06/2016 kepada Sesmenko
perihal Pendapat atas RPP PMN PT. Pelindo IV, Tanggal 07
Juni 2016.
Terwujudnya
rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
yang terkait dengan
bidang BUMN (5
rekomendasi)
Persentase hasil
rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
di bidang BUMN yang
ditindaklanjuti
80% 80% 100%
Terwujudnya
rekomendasi kebijakan
yang terkait dengan
bidang BUMN (5
rekomendasi)
Persentasi
rekomendasi kebijakan
yang terkait dengan
bidang BUMN yang
ditindaklanjuti
80% 60% 150%
(f)
Kinerja
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Badan Usaha Milik Negara
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi
Semester I
2016
Keterangan
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan Pangan dan Pertanian
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang
diselesaikan
100% 50 100% 1. Verifikasi lahan pangan dan pertanian
2. Fleksibilitas HPP gabah/beras
3. Revitalisasi data pangan dan pertanian
4. Perpres penugasan Perum Bulog (48/2016)
5. Kebijakan Restrukturisasi Industri Perunggasan Nasional
6. Rancangan Perpres roadmap pengembangan industri rumput laut
nasional 2016-2019
7. Penguatan ISPO dengan penyusunan Perpres baru
8. Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga bawang merah
9. Kebijakan peningkatan pemanfaatan karet alam di dalam negeri.
10. Kebijakan pemberdayaan petani karet dengan hortikultura dan
ternak
11. Kebijakan irigasi lahan
12. Kebijakan penyusunan benih GMO
13. Penyusunan Perpres LP2B (Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan)
14. Konsep model bisnis penggemukan sapi potong dengan
pemanfaatan KUR
15. Penyusunan KUR Sektor Pertanian
16. Konsep model kelembagaan penyuluhan PPPK di daerah
17. Penyusunan Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan
Hortikultura Indonesia
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
SSTarget
2016Indikator Kinerja
Realisasi
s/d Juni
2016
Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
SSTarget
2016Indikator Kinerja
Realisasi
s/d Juni
2016
Kinerja Keterangan
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan Pangan dan Pertanian
Persentase kebijakan bidang Pangan dan Pertanian
yang terimplementasi
100% 50 100% 1. Kebijakan pengendalian impor pangan
2. Kebjakan stabilisasi pasokan dan harga pangan
3. Penetapan kebijakan harga referensi komoditas pangan
4. Kebijakan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya
ke dalam wilayah negara RI (Permentan 34/2016)
5. Kebijakan pengembangan industri rumput laut
6. Kebijakan pasokan dan harga ikan
7. Revisi Perpres Gula sebagai barang pengawasan (Perpres 57
tahun 2004)
8. Kebijakan moratorium perizinan perusahaan kelapa sawit (Inpres
10 tahun 2012.)
9. Kebijakan evaluasi produksi biji kakao
10. Kebijakan penyediaan lahan sawah
11. Kebijakan penggunaan pupuk organik dan labelisasi produk
pupuk organik
12. Kebijakan pengembangan lahan di KEK Merauke
13. Deregulasi Perpres DNI Bidang Pangan dan Pertanian
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan pangan (1
dokumen)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi
dan sinkronisasi kebijakan pangan yang
diselesaikan
100% 50% 100% - Verifikasi lahan pangan dan pertanian
- Fleksibilitas HPP gabah/beras
- Revitalisasi data pangan dan pertanian
- Perpres penugasan Perum Bulog (48/2016)
Terwujudnya pengendalian
pelaksanaan kebijakan pangan (1
dokumen)
Persentase kebijakan bidang pangan
yang terimplementasikan
100% 50% 100% - Kebijakan pengendalian impor pangan
- Kebjakan stabilisasi pasokan dan harga pangan
- Penetapan kebijakan harga referensi komoditas pangan
Terwujudnya layanan dukungan
administrasi kegiatan dan tata kelola
pada Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Pertanian (1 dokumen)
Jumlah layanan dukungan administrasi
kegiatan dan tata kelola pada Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan
Pertanian
12 bulan 6 bulan 100% - Penyusunan Lakip
- Penyusunan laporan triwulan
- Penyusunan Resntra 2015-2019
- Penyusunan RKKL 2017
- Penyusunan konsep Quick win dan IKU
- Pemberian pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, dan
kesejahteraan pegawai
Realisasi
s/d Juni
2016
Kinerja Keterangan
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Pangan
SS Indikator KinerjaTarget
2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan peternakan dan
perikanan (1 dokumen)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan peternakan dan perikanan yang
diselesaikan
100% 50% 100% - Kebijakan Restrukturisasi Industri Perunggasan Nasional
- Rancangan Perpres roadmap pengembangan industri rumput laut nasional 2016-
2019
- Konsep usulan impor indukan sapi perah dalam rangka peningkatan produksi susu
nasional
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan peternakan dan perikanan (1
dokumen)
Persentase kebijakan bidang peternakan dan
perikanan yang terimplementasikan
100% 25% 50% - Kebijakan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya ke dalam wilayah
negara RI (Permentan 34/2016)
- Kebijakan pengembangan industri rumput laut
- Kebijakan pasokan dan harga ikan
Kinerja KeteranganTarget 2016
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan
SS Indikator KinerjaRealisasi s/d
Juni 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Terwujudnya penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan perkebunan dan
hortikultura (1 dokumen)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura
yang diselesaikan
100% 50% 100% 1. Penguatan ISPO dengan penyusunan Perpres baru
2. Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga bawang merah
3. Kebijakan peningkatan pemanfaatan karet alam di dalam negeri.
4. Kebijakan pemberdayaan petani karet dengan hortikultura dan ternak
Terwujudnya pengendalian
pelaksanaan kebijakan
perkebunan dan hortikultura (1
dokumen)
Persentase kebijakan bidang perkebunan dan
hortikultura yang terimplementasikan
100% 50% 100% 1. Revisi Perpres Gula sebagai barang pengawasan (Perpres 57 tahun 2004)
2. Kebijakan moratorium perizinan perusahaan kelapa sawit (Inpres 10 tahun 2012.)
3. Kebijakan evaluasi produksi biji kakao
Indikator KinerjaRealisasi s/d
Juni 2016
Unit : Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura
SS
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Target 2016 Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan
dan pertanian (1 dokumen)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
prasarana, sarana pangan dan pertanian yang diselesaikan
100% 50% 100% 1. Kebijakan irigasi lahan
2. Kebijakan penyusunan benih GMO
3. Penyusunan Perpres LP2B (Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan prasarana, sarana pangan dan
pertanian (1 dokumen)
Persentase kebijakan bidang prasarana, sarana pangan dan pertanian
yang terimplementasikan
100% 50% 100% 1. Kebijakan penyediaan lahan sawah
2. Kebijakan penggunaan pupuk organik dan labelisasi produk
pupuk organik
3. Kebijakan pengembangan lahan di KEK Merauke
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c) (f)
Terwujudnya penyiapan koordinasi
dan sinkronisasi kebijakan
agribisnis (1 dokumen)
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan agribisnis yang diselesaikan
100% 50% 100% 1. Konsep model bisnis penggemukan sapi potong dengan pemanfaatan KUR
2. Penyusunan KUR Sektor Pertanian
3. Konsep model kelembagaan penyuluhan PPPK di daerah
4. Penyusunan Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan Hortikultura Indonesia
Terwujudnya pengendalian
pelaksanaan kebijakan agribisnis (1
dokumen)
Persentase kebijakan bidang agribisnis yang
terimplementasikan
100% 50% 100% Deregulasi Perpres DNI Bidang Pangan dan Pertanian
SS Indikator KinerjaTarget
2016
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
Unit : Asisten Deputi Agribisnis
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
100% 54,60% 109,20% Regulasi yang telah dan sedang dikoordinasikan antara lain :
-Perpres No. 40 th 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
-RPerpres Tata Kelola Gas (masih dalam proses)
-Persiapan Pembangunan kilang Bontang dan kilang Tuban
-Perpres 4/2016 Percepatan Pembangunan Infrstruktur
Ketenagalistrikan
-RPP Panas Bumi (dalam proses)
-Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW-Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
-Renegosiasi KK dan PKP2B,
-Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral
-RPerpres Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan
-RInpres Moratorium Ijin Perkebunan Kelapa Sawit
-RPerpres Kelembagaan Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan
dan Lahan-Perpres 18/2016 Percepatan Pembangunan Listrik Sampah Kota
-RPerpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional.
-RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
100% 48,60% 97,20%Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya
alam, dan lingkungan hidup yang dilaksanakan :
-Peninjauan Harga BBM secara berkala,
-Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3 kg
-Pembebasan tanah untuk proyek PLTU Batang
-Penyelesaian permasalahan PLTU Mulut Tambang
-Penyelesaian Permasalahan Lahan PLTA Asahan III
-Penyelesaian divestasi saham perusahaan pertambangan
-Kebijakan tata cara pemberian Izin Khusus di bidang
pertambangan mineral dan batubara (Permen ESDM No 32 Tahun
2015
-Kebijakan pengecualian penggunaan LC untuk ekspor barang
tambang (Revisi Permendag 67 Tahun 2015)
-Revisi PerMen LHK 16/2014 tentang IPPKH untuk Kegiatan
Survei/Eksplorasi
-Revisi PerMenDag 89/2015 tentang Ketentuan Ekspor Industri
Kehutanan danPerMenDag 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor
Rotan dan Produk Rotan
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan terhadap kebijakan baru
Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru
EITI90% 30% 67%
Penyusunan rancangan road map transparansi beneficial
ownership (pemilik manfaat) perusahaan tambang.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d Juni
2016Kinerja Keterangan
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan pengelolaan energi, sumber daya
alam dan lingkungan hidup
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang
diselesaikan
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan pengelolaan energi, sumber daya
alam, dan lingkungan hidup
Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan
lingkungan hidup yang terimplementasikan
(a) (b) (c) (d)(e)=(d)/(c/2
)(f)
Terwujudnya koordinasi kebijakan
bidang Produktivitas energi (3
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Produktivitas
energi yang terimplementasikan
100% 60% 120% Koordinasi kebijakan bidang Produktivitas Energi yang telah dilakukan: RPerpres
Penetapan Harga Gas Bumi (telah ditetapkan Perpres 40/2016), RPerpres Tata
Kelola Gas (masih dalam proses pembahasan), Proses Pembangunan kilang Bontang
dan kilang Tuban.
Terwujudnya pengendalian kebijakan
bidang Produktivitas energi (3
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Produktivitas energi
100% 55% 110% Pengendalian kebijakan bidang Produktivitas Energi yang telah dilakukan :
Peninjauan Harga BBM secara berkala, Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3
kg, Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan Kilang Tuban dengan peruntukan lainnya,
dukungan Kemenkeu Bagi Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha Kilang Bontang,
Penyelesaian masalah kegiatan Tim Penghematan Energi dan Air
Terwujudnya layanan dukungan
administrasi kegiatan dan tata kelola
pada Deputi Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan
Hidup (3 Laporan)
Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata
kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam,
dan Lingkungan Hidup
12 bulan 40% 80% Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan I dan
Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan II.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Produktivitas Energi
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d Juni
2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya koordinasi
kebijakan bidang Infrastruktur
energi (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur
energi yang terimplementasikan
100% 53% 106% Koordinasi kebijakan bidang infrastruktur energi yang telah dilakukan :
- Merumuskan RPerpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur -
Ketenagalistrikan (Perpres 4/2016) -
Merumuskan RPP Panas Bumi
- Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW
Terwujudnya pengendalian
kebijakan bidang infrastruktur
energi (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Infrastruktur Energi
100% 55% 110% Pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur Energi yang dilakukan :
- Pembebasan tanah untuk proyek PLTU Batang -
Penyelesaian permasalahan PLTU Mulut Tambang
- Penyelesaian Permasalahan Lahan PLTA Asahan III
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Energi
SS Indikator KinerjaRealisasi s/d
Juni 2016Kinerja
Target
2016Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2
)
(f)
Terwujudnya koordinasi kebijakan
bidang industri ekstraktif (3
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang industry ekstraktif
yang terimplementasikan
100% 60% 120% Koordinasi kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah
dibahas diantaranya adalah Kebijakan renegosiasi KK dan
PKP2B, Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral,
Kebijakan revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Kebijakan hilirisasi
batubara (pemanfaatan batubara untuk PLTU Mulut
Tambang), dan Kebijakan tata cara dan persyaratan
pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke
luar negeri (Permen ESDM No 5 Tahun 2016).
Terwujudnya koordinasi pengendalian
kebijakan bidang industri ekstraktif (3
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di
bidang industri ekstraktif
100% 58% 116% Pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah
dilakukan diantaranya adalah Penyelesaian divestasi saham
perusahaan pertambangan, Kebijakan tata cara pemberian
Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara
(Permen ESDM No 32 Tahun 2015), dan kebijakan
pengecualian penggunaan LC untuk ekspor barang tambang
(Revisi Permendag 67 Tahun 2015).
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan terhadap kebijakan baru
Extractive Industries Transparancy
Initiative (EITI) (1 Laporan)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap
kebijakan baru EITI
90% 30% 67% EITI mengharapkan agar pemerintah daerah dan Perusahaan
tambang (minerba dan migas) lebih terbuka di dalam
melaporkan pajak dan PNBP di sektor energi dan sumber
daya mineral.
Isu yang telah dibahas yaitu penyusunan rancangan road
map transparansi beneficial ownership (pemilik manfaat)
perusahaan tambang.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Kinerja KeteranganTarget 2016
Unit : Asisten Deputi Industri Ekstraktif
SS Indikator KinerjaRealisasi s/d Juni
2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang
Tata Kelola Kehutanan (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang tata
kelola kehutanan yang terimplementasikan
100% 50% 100% Isu Tata Kelola Kehutanan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi :
-Penyusunan SOP dan Raperpres Kelembagaan Operasional PencegahanKebakaran Hutan dan
Lahan
-Penyusunan Raperpes Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan
-Menyusun RaInpres Moratorium Ijin Perkebunan Kelapa sawit
- Penyusunan Permen LHK No. 32/2016 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Terwujudnya pengendalian kebijakan
bidang Tata Kelola Kehutanan (3
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan
100% 45% 90% Pengendalian kebijakan Tata Kelola Kehutanan yang telah dilaksanakan :
-Revisi PermenLHK Nomor 16 tahun 2014 tentang -Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan
-Revisi Permendag Nomor 89 tahun 2015 tentang ketentuan Ekspor Produk Industri
Kehutanan
-Revisi Permendag 35 tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
SS Indikator KinerjaRealisasi s/d Juni
2016Kinerja Keterangan
Target
2016
(a) (b) (c) (d)(e)=(d)/(c/
2)(f)
Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang
pelestarian lingkungan hidup (3
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang
pelestarian lingkungan hidup yang
terimplementasikan
100% 50% 100% Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan dilakukan :
- Merumuskan Perpres Perc Pemb Listrik Sampah Kota (Perpres 18/2016)
- Merumuskan PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Merumuskan Perpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional
Terwujudnya pengendalian kebijakan
bidang pelestarian lingkungan hidup (3
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian
lingkungan hidup
100% 45% 90% Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikendalikan :
- Belum diadopnya kesepakatan Paris dalam perundangan Indonesia -
Belum adanya standar BBM yang mengacu pada EURO IV
- Belum ada ketentuan impor limbah non bahan berbahaya bagi industri
(PerMenDag 31/M-DAG/PER/5/2016).
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
SS Indikator KinerjaRealisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
Target
2016
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan
ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
85% 42,5% 100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan
Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya
Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang
terimplementasikan
85% 42,5% 100%
Keterangan
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi & UKM
Target 2016SS Indikator KinerjaRealisasi s/d
Juni 2016Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif
2 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pembiayaan pengembangan produk kreatif
1 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembiayaan di sektor ekonomi kreatif
2 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
fiskal/perpajakan bagi Industri Modal Ventura untuk
mendorong pengembangan start-up
1 Laporan pelaksanaan program dan anggaran pada
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
2 Laporan pelaksanaan tata kelola pada Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya
Saing KUKM
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(f)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pengembangan ekonomi kreatif yang diselesaikan
85% 40% 94%
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
pengembangan ekonomi kreatif
85% 40% 94%Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2
Rekomendasi)
Terwujudnya efektifitas pelaksanaan
program dan tata kelola administrasi pada
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
yang optimal (2 Laporan)
Jumlah layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing
KUKM
12 bulan 6 bulan 100%
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan
kota kreatif
2. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
penumbuhkembangan ekonomi digital
1. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan
kota kreatif
2. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
penumbuhkembangan ekonomi digital
42,5%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
85%
(f)
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan peningkatan daya saing ekonomi
kawasan (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
peningkatan daya saing ekonomi kawasan
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan peningkatan daya saing ekonomi
kawasan (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan
daya saing ekonomi kawasan yang diselesaikan
85% 42,5% 100%
100%
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan pengembangan kewirausahaan (2
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pengembangan kewirausahaan yang diselesaikan
85% 42,5% 100% Tersusunnya konsep guiding principle pengembangan kewirausahaan. Penyusunan
usulan rekomendasi kebijakan guiding principle dengan melibatkan Bappenas dan
K/L terkait. Tujuannya agar dalam pelaksanaan pengembangan kewirausahaan
mempunyai pedoman yang sama dan tercipta sinergi dan koordinasi yang jelas.
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan pengembangan kewirausahaan (2
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
pengembangan kewirausahaan
85% 42,5% 100% Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kebijakan berupa
mapping program dan output tahun 2016 untuk penajaman output dan program
terkait pengembangan kewirausahaan untuk tahun 2017, dengan Bappenas, dan K/L
terkait.Tujuannya agar program dan output pada K/L terkait pengembangan
kewirausahaan dapat dengan mudah dimonitor dan diwvaluasi dengan mudah
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1. Rekomendasi koordinasi program Sinergi Aksi untuk Ekonomi
Rakyat (telah dilaksanakan koordinasi dan pelaksanaan
Peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat dengan
Kabupaten Brebes sebagai pilot project. Beberapa program terkait
peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang di-launching
antara lain: IUMK, pembuatan akta koperasi gratis, bantuan dana
untuk koperasi dari LPDB, dan pemberian HAKI untuk produk
UMKM secara gratis).
2. Rekomendasi koordinasi percepatan implementasi agregator dan
konsolidator ekspor produk UKM (telah dilaksanakan FGD dan
rapat koordinasi dalam rangka percepatan implementasi agregator
dan konsolidator ekspor produk UKM di Kota Batam dan
Semarang. Jawa Tengah akan menjadi pilot project program
agregator dan konsolidator ekspor produk UKM)
1. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan Perpres No. 98 Tahun
2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Telah
disusun rekomendasi Revisi Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui beberapa
rapat koordinasi dan Focus Group Discussion).
2. Rekomendasi koordinasi pelaksanaan koperasi sebagai penyalur
KUR (telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke KSP
Sejahtera Bersama Bogor dan rapat koordinasi terkait hal tersebut
di atas. Pada tahun 2016, hanya ada 1 koperasi yang akan
menjadi pilot project koperasi sebagai penyalur KUR yaitu KOSPIN
Jasa Pekalongan).
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM
berbasis Teknologi (B) (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan
Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi (B) yang diselesaikan
85% 42,5% 100%
1. Telah disusun rekomendasi Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan yang dicadangkan atau kemitraan dengan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi melalui
beberapa rapat koordinasi.
2. Telah diterbitkan Perpres No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagai
pengganti Perpres No. 39 Tahun 2014.
Terwujudnya pengendalian kebijakan Penataan
Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis
Teknologi (B) (1 Rekomendasi)
Persentase pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
85% 42,5% 100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)
Persentase pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
85% 42,5% 100%
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan
Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang
diselesaikan
85% 42,5% 100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
SS Indikator Kinerja Target 2016
Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah adalah:
Rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM
berbasis Teknologi (B) adalah Rekomendasi Pembiayaan Pemerintah
untuk Start up berbasis Teknologi dan Informasi melalui LPDB
disusun rekomendasi skema pembiayaan pemerintah untuk start up
berbasis Teknologi dan Informasi melalui beberapa rapat koordinasi
dan Focus Group Discussion).
Rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan pengendalian kebijakan
Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi (B)
adalah Rekomendasi Penyusunan Daftar Negatif Investasi (DNI):
Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(f)
Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah adalah:
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pendidikan dan pelatihan vokasional (telah dilaksanakan
beberapa kali ratas hingga tingkat menteri. Hasil koordinasi
selanjutnya akan dibawa ke sidang kabinet)
2. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi RPP BNSP (telah
dilaksanakan beberapa kali ratas hingga tingkat menteri.
RPP saat ini dikembalikan kepada K/L terkait untuk dikaji
kembali secara teknis sesuai rekomendasi dari kantor
Kementeri Koordinator Bidang Perekonomian).
1. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan PP 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan (Telah dilaksanakan monitoring dan
evaluasi kepada provinsi yang belum melaksanakan amanat
PP 78 Tahun 2015 dan kepada provinsi yang berhasil
melaksanakan amanat PP 78 Tahun 2015 sebagai
perbandingan).
2. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan penerbitan KITAS
dan IMTA untuk TKA (telah dilaksanakan monitoring dan
evaluasi ke beberapa locus untuk mencari permasalahan
pelaksanaan penerbitan KITAS dan IMTA sesuai dengan
laporan dari K/L terkait).
Persentase pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.
Keterangan
85% 42,5% 100%
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan ketenagakerjaan (2
rekomendasi)
Persentase koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan yang
diselesaikan.
85% 42,5% 100%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan
kebijakan ketenagakerjaan (2
rekomendasi)
(f)
Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan adalah:
Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan pengendalian
pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan adalah:
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Ketenagakerjaan
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan investasi
yang ditindaklanjuti
100% 50% 100% 1 Rekomendasi kebijakan perluasan investasi melalui
fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri
(Diaspora);
2 Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi
dengan diterbitkannya Perpres tentang Daftar Bidang
Usaha yang Terbuka dan Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal
Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan
pengembangan investasi yang ditindak lanjuti
100% 50% 100% 1 Pengendalian pelaksanaan kebijakan pembentukan
kelembagaan PTSP di daerah (Kediri, Pekanbaru,
Jeneponto, Batam);
2 Rekomendasi pengendalian kebijakan peningkatan
ekspor dan peningkatan investasi melalui Timnas
PEPI
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan peningkatan daya saing
investasi (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing
investasi yang ditindaklanjuti
100% 100% 200%
Terwujudnya layanan dukungan
administrasi dan tata kelola dapa
Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri (12 Bulan)
Jumlah (bulan) layanan dukungan administrasi dan tata kelola
pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
12 bulan 6 bulan 100% Terlaksananya program dan anggaran pada Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri samapai dengan
semester I/2016
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan pengembangan investasi
(4 Rekomendasi)
Terwujudnya rekomendasi
pelaksanaan pengendalian
kebijakan pengembangan investasi
(4 Rekomendasi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Pengembangan Iklim Investasi
Keterangan
(f)
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi
dengan perbaikan kemudahan berusaha (Ease of Doing
Business /EoDB)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan di
bidang pengembangan dan penerapan
sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem
ASW(2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang
pengembangan dan penerapan sistem NSW
dan integrasi ke dalam sistem ASW yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100%
Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan
pengendalian kebijakan di bidang
pengembangan dan penerapan sistem NSW
dan integrasi ke dalam sistem ASW (2
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanan
pengendalian kebijakan di bidang
pengembangan dan penerapan sistem NSW
dan integrasi ke dalam sistem ASW yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100%
100% 50% 100% 1 Rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas
dan kuantitas eskpor barang dan jasa prioritas
melalui stadardisasi pengaturan tata niaga
ekspor dan impor;
2 Rekomendasi kebijakan Tindakan Anti Dumping
dan tindangan pengamanan perdagangan
melalui perpanjangan perngenaan bea masuk
anti dumping (BMAD).
Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan
pengendalian kebijakan peningkatan ekspor
dan fasilitasi perdagangan internasional (4
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanaan
pengendalian kebijakan peningkatan ekspor
dan fasilitasi perdagangan internasional yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan
peningkatan daya saing ekspor (1
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan
peningkatan daya saing ekspor yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100%
Rekomendasi kebijakan penerapan Inland FTA
sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015
tentang Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di
dalam Negeri.
Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing
ekspor daerah melalui deregulasi kebijakan ekonomi
ubtuk peningkatan ekspor di wilayah Barat dan
Timur Indonesia dengan pembentukan Konsolidator
ekspor produk UKM
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit : Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
Terwujudnya rekomendasi kebijakan
peningkatan ekspor dan fasilitasi
perdagangan internasional (4 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan
peningkatan ekspor dan fasilitasi
perdagangan internasional yang
ditindaklanjuti
Keterangan
(f)
Koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur
ekspor/impor melalui otomasi perijinan/rekomendasi
secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui
penerapan Indonesia Single Risk Management
Pegendalian kebijakan integrasi NSW ke dalam
sistem ASW melalalui pembentukan Tim Nasional
dalam rangka penanganan ASEAN Solution for
Investment, service and trade (asssit)
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan
pengembangan logistik nasional (4
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan
pengembangan logistik nasional yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100% 1 Rekomendasi kebijakan
pengembangan logistik nasional
melalui harmonisasi dan regulasi
bidang logistik.
2 Rekomendasi kebijakan
pengembangan logistik nasional
melalui pengembangan pusat logistik
berikat
Terwujudnya rekomendasi pelaksaanan
pengendalian kebijakan pengembangan
logistik nasional (3 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanan
pengendalian kebijakan pengembangan
logistik nasional yang ditindaklanjuti
100% 33% 66%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan
peningakatam daya saing logistik
nasional (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan
peningkatan daya saing logistik nasional
yang ditindaklanjuti
100% 0 0%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
Keterangan
(f)
rekomendasi pengendalian kebijakan
pengembangan logistik nasional melalui
pemantauan pelaksanaan sertifikasi
kompetensi di bidang logistik.
SS Indikator Kinerja Target 2016Reealisasi s/d
Juni 2016Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1 Rekomendasi kebijakan penguatan
kelembagaan melalui program penjaminan
dan pendampingan calon pengelola resi
gudang;
2 Rekomendasi kebijakan penggunaan produk
dalam negeri memalui penerpan sertifikasi
online untuk meminimalisir kesalahan dalam
penerbitan sertifikasi halal di provinsi.
Terwujudnya rekomendasi
pelaksanaan pengendalian
kebijakan penguatan pasar dalam
negeri dan tertib usaha (4
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanan
pengendalian kebijakan pengembangan pasar
dalam negeri yang ditindaklanjuti
100% 50% 100%
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan peningkatan daya saing
pasar dalam negeri (1
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan peningaktan
daya saing pasasr dalam negeri yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100%
Keterangan
(f)
Rekomendasi kebijakan perlinduangan
konsumen melalui penyederhanaan skema
sertifikasi wajib SNI terkait dengan produk pelaku
usaha mikro dan kecil agar tidak membebani
pelaku usaha mikro dan kecil.
Rekomendasi peningkatan daya saing di pasar
dalam negeri melalui penyempurnaan regulasi
yang memuat pemerian insentif kekayaan
Intelektual kepada pelaku usaha, para peneliti
dan inventor pada lembaga pendidikan serta
lembaga penelitian dan pengembangan
pemerintah.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan penguatan pasar dalam
negeri dan tertib usaha (4
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan penguatan
pasar dalam negeri dan tertib usaha yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100%
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi
s/d Juni
2016
Kinerja
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1. Kebijakan pendukung pengembangan industri
melalui Kawasan Industri yang tertuang dalam PP
No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yaitu
Permenperin No. 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin
Perluasan Kawasan Industri, dan Permenperin No.
40/M-ND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Kawasan Industri.
2. Kebijakan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat
Kesehatan dengan diterbitkannyan Inpres No. 6
Tahun 2016 mengenai Percepatan Pengembangan
Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Terwujudnya rekomendasi
pelaksanaan pengendalian
kebijakan pengembangan industri (2
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pelaksanaan
pengendalian kebijakan
pengembangan industri yang
ditindaklanjuti
100% 50% 100%
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan peningkatan daya saing
industri (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan
peningakatan daya saing industri yang
ditindaklanjuti
100% 75% 150%
Keterangan
(f)
Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk
peningkatan daya saing industri nasional, seperti
Permenperin No. 38/M-IND/PER/6/2016 tentang Industri
Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan
Bebas di Dalam Negeri (Inland FTA), Permenperin No.
22/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas
Permenperin No. 34/M-IND/PER/3/2014 tentang Industri
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan
Industri Sepeda Motor
Kebijakan (i) Peningkatan daya saing industri farmasi dan
alkes melalui penerbitan Inpres No. 6 Tahun 2016; (ii)
Peningkatan daya saing industri baja dengan
diterbitkannya Permenperin No. 11/M-IND/PER/2/2016
tentang Permberlakuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Pipa Baja Saluran Air dengan Atau Tanpa Lapisan
Seng secara Wajib; (iii) Peningkatan daya saing industri
petrokimia dengan diterbitkannya Perpres No. 40 tahun
2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit: Asisten Deputi Pengembangan Industri
100%100%100%Persentase rekomendasi kebijakan
pengembangan industri yang ditindak
lanjuti
Terwujudnya rekomendasi
kebijakan pengembangan industri (2
rekomendasi)
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja
(a) ( b) (c) (d) ( e) =(d)/(c/2)
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan perniagaan dan
industri
Persentase rancangan peraturan bidang
perniagaan dan industri yang diselesaikan
85% 58% 137% 1 Rekomendasi kebijakan perluasan investasi melalui
fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri
(Diaspora);
2 Koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur
ekspor/impor melalui otomasi perijinan/rekomendasi
secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui
penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM)
3 Rekomendasi kebijakan Tindakan Anti Dumping dan
tindakan pengamanan perdagangan melalui
perpanjangan perngenaan bea masuk anti dumping
(BMAD).
4 Rekomendasi kebijakan pengembangan logistik
nasional melalui pengembangan pusat logistik berikat
5 Rekomendasi kebijakan penggunaan produk dalam
negeri melalui penerapan sertifikasi online untuk
meminimalisir kesalahan dalam penerbitan sertifikasi
halal di provinsi.
Terwujudnya pengendalian
pelaksanaan kebijakan perniagaan dan
industri
Persentase kebijakan bidang perniagaan
dan industri yang terimplementasi
85% 47% 111% 1 Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi
dengan diterbitkannya Perpres tentang Daftar Bidang
Usaha yang Terbuka dan Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal
2 Pegendalian kebijakan integrasi NSW ke dalam sistem
ASW melalalui pembentukan Tim Nasional dalam
rangka penanganan ASEAN Solution for Investment,
service and trade (asssit)
3 Rekomendasi kebijakan penerapan Inland FTA sebagai
tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015 tentang
Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di dalam
Negeri.
4 Kebijakan pengembangan logistik nasional melalui
pemantauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di
bidang logistik
5 Rekomendasi Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi
untuk peningkatan daya saing industri nasional, seperti
Permenperin No. 38/M-IND/PER/6/2016 tentang Industri
Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan
Bebas di Dalam Negeri (Inland FTA).
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan peningkatan
daya saing nasional
Persentase kebijakan peningkatan daya
saing nasional yang terimplementasi
85% 55% 129% 1 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing
investasi melalui peningkatan peringkat EoBD dengan
diterbitkannya perpres tentang Daftar Usaha yang
Terbukan dan Daftar Usaha yang Tertutup.
2 rekomendasi kebijakan Peningkatan daya saing industri
farmasi dan alkes melalui penerbitan Inpres No. 6 Tahun
2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri
Farmasi dan Alat Kesehatan.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
Keterangan
(f)
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Terwujudnya koordinasi
dan sinkronisasi kebijakan
di bidang percepatan
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi
kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah
4 4 100%
Terwujudnya pengendalian
kebijakan di bidang
percepatan infrastruktur
dan pengembangan
wilayah
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan
80% 60,71% 152%
Terwujudnya
pengembangan kawasan
strategis ekonomi baru di
luar pulau Jawa
Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di
luar pulau Jawa
3 2 133%
Tercapainya penetapan
proyek infrastruktur
prioritas yang diusulkan
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
7 0 0% Belum sampai pada proses penetapan, masih dalam
proses kajian ataupun FS
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
a Koordinasi Pemetaan Kinerja Layanan Irigasi dari Primer hingga Tersier
sebagai tindaklanjut Surat Menko Perekonomian No. S-44/M.EKON/ 02/2016
kepada Menteri PUPR. Saat ini sudah dilakukan penyiapan audit teknis kinerja
layanan irigasi dari primer hingga tersier di 4 Daerah Irigasi kewenangan
Pemerintah Pusat oleh Kementerian PUPR
b Koordinasi Percepatan Pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula
melalui Surat Deputi VI Kemeko Perekonomian kepada K/L terkait untuk
mempercepat penyelesaian masalah lahan.
c Koordinasi Percepatan Penyusunan Raperpres Perubahan Perpres 29 Tahun
2009, yang saat ini telah sampai pada tahap Pembahasan di Panitia Antar
Kementerian dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi di Kemenkum HAM
Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan
terpadu pesisir Ibukota Negara Indonesia
80% 20% 50%
Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibukota
80% 80% 100%
a Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Estuary Dam Teluk
Bintan, melalui Surat Menko No. S-38/M.EKON/ 02/2016, kepada K/L terkait
untuk mereview kembali perijinan pembangunan berdasarkan RTRW.
b Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 1 juta ha irigasi dan Rehabilitasi 3 juta
ha irigasi, melalui Surat Deputi VI Kemenko Perekonomian kepada Ditjen Bina
Bangda Kemendagri tentang Rekomendasi Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tersier, yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Bina Bangda kepada
Gubernur se-Indonesia yang telah ditindaklanjuti melalui sinkronisasi
Pembangunan Irigasi oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
c Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengembangan SPAM
Umbulan dan SPAM Jatiluhur sebagai salah satu amanat Perpres No.3/2016,
yang saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak antara PJPK dengan
Badan Usaha, PII dan SMI. Sedangkan untuk SPAM Jatiluhur, saat ini sedang
dalam pembahasan mengenai penetapan pola kerjasama antara KPBU atau
Business to Business
a Koordinasi Peningkatan Kerjasama Indonesia - Singapura dalam
pengembangan Batam-Bintan-Karimun, yang saat ini telah sampai pada tahap
tersusunnya Terms of Reference dan finalisasi Joint Action Roadmap Working
Group (WG) on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and other Special Economic
Zones in Indonesia Periode 2015-2019.
b Koordinasi Peningkatan Daya Saing dan Revitalisasi Kelembagaan BP Batam,
yang saat ini telah ditetapkan kepengurusan baru berdasarkan Kepmenko
Perekonomian no 43 Tahun 2016
Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan
dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah (12 Bulan)
Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
12 bulan 6 bulan 100%
85% 60%
163%Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam
rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura
untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-
Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi
Khusus) lainnya di Indonesia yang
ditindaklanjuti (2 Rekomendasi)
Persentase (%) rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan
JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-
Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia
yang ditindaklanjuti
80% 65%
Kinerja Keterangan
141%
Tersusunnya rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan dalam rangka
percepatan pembangunan infrastruktur sumber
daya air (4 Rekomendasi)Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
infrastruktur sumber daya air yang ditindaklanjuti
90% 60% 133%
Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam
rangka percepatan pembangunan infrastruktur
sumber daya air (4
Rekomendasi)
Persentase (%) rekomendasi kebijakan infrastruktur sumber daya air
yang ditindaklanjuti
(f)
Koordinasi Percepatan Penetapan Skema Pembiayaan Jakarta Severage System,
yang saat ini dalam tahap koordinasi penetapan skema pembiayaan untuk seluruh
zona diluar 1 dan 6
Koordinasi Percepatan Penyusunan MoU Tripartide Indonesia - Korea - Belanda,
yang saat ini dalam tahap finalisasi MoU.
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tersusunnya rekomendasi
kebijakan telematika dan
utilitas (8 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas yang
ditindaklanjuti
80% 50% 125% Target rekomendasi : 8
Realisasi : 4 (Peta Jalan Sistem Perdagangan
Berbasis Elektronik (Roadmap e-Commerce), Program
Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi TIK, Penyusunan
RaPerpres Percepatan PLTSa, Penyiapan Pembuatan
Satelit Inarsat Pertama)Tersusunnya rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan telematika dan
utilitas (5 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti
80% 60% 150% Target rekomendasi : 5
Realisasi : 3 (Pemantauan Infrastruktur Telematika
terkait Perpres 98/2014 tentang Rencana Pitalebar
Indonesia, Program Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi
TIK untuk Ekonomi Rakyat, Percepatan Pembangunan
PLTSa terkait Perpres 18 tahun 2016)
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan sistem
transportasi multimoda (4 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan sistem transportasi
multimoda yang ditindaklanjuti
80% 75% 188% Target rekomendasi : 4
Realisasi : 3 (Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang PSN,
Perpres no 47 tahun 2016 tentang penetapan
pelabuhan patimban dalam PSN, Surat Menko
Penyelesaian Lahan Otoritas Asahan)Tersusunnya rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan sistem transportasi
multimoda (2 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
sistem transportasi multimoda yang ditindaklanjuti
80% 50% 125% Target rekomendasi : 2
Realisasi : 1 (Perpres No. 55 Tahun 2016 tentang
Perubahan Perpres No. 116 Tahun 2015 tentang LRT
Sumatera Selatan)
Terwujudnya pemahaman peserta terhadap
materi sosialisasi kebijakan sistem
transportasi multimoda (2 Laporan)
Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi
kebijakan sistem transportasi multimoda
80% 50% 125% Target : 2 laporan
Realisasi : 1 (Sosialisasi Pola Kelembagaan dan
Pembiayaan LRT Sumatera Selatan)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan
percepatan pengembangan sistem
transportasi JABODETABEK (2
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan
sistem transportasi JABODETABEK
80% 50% 125% Target : rekomendasi : 2
Realisasi : 1 (Rekomendasi TOD & Transportasi
Perkotaan di Jabodetabek)
Tersusunnya rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan percepatan
pengembangan sistem transportasi
JABODETABEK (1 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK
yang ditindaklanjuti
80% 50% 125% Target rekomendasi : 1
Realisasi : dalam proses penyusunan RITPJ
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tersusunnya rekomendasi
kebijakan dalam rangka
mendorong percepatan
dan perluasan
pembangunan ekonomi
Indonesia
(6 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan
infrastruktur dan kawasan strategis yang ditindaklanjuti
80% 100% 125% Target Rekomendasi : 12
Realisasi : 11 (PLTU Cirebon, Komplek Industri RAPP,
PLTU Indramayu Tahap-2, High Speed Train, PLTU
Tanjung Jati, PT.CPI Riau, Perkebunan dan Industri Kelapa
Sawit Sijunjung, Integrasi PSN dalam RTRWN, PKSP RKP
2017, Mekanisme dan Pengusulan Satgas PKSP, RTR
KSN Perbatasan)
Tersusunnya rekomendasi
hasil pengendalian
pelaksanaan kebijakan
proyek-proyek MP3EI
(6 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan
proyek-proyek infrastruktur dan kawasan strategis yang ditindaklanjuti
80% 88% 109% Target : 8 Laporan
Realisasi : 7 (PLTU Cirebon, Komplek Industri RAPP,
PLTU Indramayu Tahap-2, PLTU Tanjung Jati, PT.CPI
Riau, Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit Sijunjung,
Revisi RTR KSN Jabodetabekpunjur)
Terwujudnya pemahaman
peserta terhadap materi
sosialisasi/desiminasi
kebijakan MP3EI
(2 Laporan)
Persentase pemahaman peserta terhadap materi
sosialisasi/desiminasi kebijakan proyek-proyek infrastruktur dan
kawasan strategis yang diprioritaskan
80% 300% 750% Target : 1 Laporan
Realisasi : 3 (RTR KSN Perbatasan Negara, NSPK
Penataan Ruang, Integrasi RTRW dan RPJMN)
penyelenggaraan sosialisasi yang dihadiri oleh 200 peserta,
170 peserta (85 %) dapat memahami sosialisasi ini secara
baik
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tersusunnya rekomendasi kebijakan
bidang perumahan, pertanahan dan
pembiayaan infrastruktur
(4 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi kebijakan perumahan, pertanahan, dan
pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti
80% 63% 156% Target : 4 rekomendasi
Realisasi : 8 (UU No 4 Tahun 2016 tentang
Tapera; Perpres No 3 Tahun 2016 tentang PSN;
RPP tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai; RPP
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
terlantar; RaPermendagri ttg AP daerah,
RaPerpres Dana Talangan utk PSN, RaPerpres
Bank Tanah; RPP turunan UU Tapera)
Tersusunnya rekomendasi
pengendalian pelaksanaan kebijakan
bidang perumahan, pertanahan dan
pembiayaan infrastruktur
(4 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur yang
ditindaklanjuti
80% 38% 94% Target : 4 rekomendasi
Realisasi : 3 (RPP Rumah Negara; RPP terkait
perumahan untuk MBR; peraturan turunan PP
103/2015 ttg Kepemilikan hunian utk WNA)
Terwujudnya pemahaman peserta
terhadap materi sosialisasi kebijakan
perumahan, pertanahan dan
pembiayaan infrastruktur (2
Laporan)
Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan
perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur
80% 50% 125% Target : 2 sosialisasi
Realisasi : 1 (Laporan sosialisasi pembiayaan
infrastruktur di Tangerang, Boyolali, dan Jakarta)
Tersusunnya rekomendasi hasil
kebijakan ekonomi terkait penyediaan
infrastruktur prioritas (7
Rekomendasi)
Persentase rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan
infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti
80% 71,43% 179% 5 Rekomendasi telah ditetapkan melalui Rapat Komite
KPPIP pada tanggal 22 Juni 2016.
Tersusunnya rekomendasi hasil Pre
FS/Revisi Pre Fs proyek infrastruktur
prioritas (7 Rekomendasi)
Persentase rekomendasi hasil Pre FS / Revisi Pre FS proyek
infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti
80% 42,86% 107% 3 Rekomendasi hasil Pre-FS (Kilang Minyak Tuban,
Kilang Minyak Bontang dan Jalan Tol Serang
Panimbang)
Tersusunnya rekomendasi
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan penyediaan
infrastruktur prioritas (1 Laporan)
Persentase rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti
80% 0,00% 0% Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Prioritas
dilaksanakan setiap 6 bulan. Proses evaluasi
berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Agustus
2016
Terwujudnya pemahaman peserta
terhadap materi sosialisasi kebijakan
penyediaan infrastruktur prioritas (1
Laporan)
Persentase pemahaman pserta terhadap materi sosialisasi kebijakan
penyediaan infrastruktur prioritas
80% 0,00% 0% Survei sosialisasi akan dilaksanakan pada semester 2
TA 2016
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
SS Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi
Internasional yang terselesaikan85% 49,40% 116%
Persentase (%) Rekomendasi hasil penguatan daya saing
Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia
dalam MEA
75% 63,43% 169%
Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi
Internasional yang ditindaklanjuti 85% 47,60% 112%
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
kerjasama ekonomi Internasional yang ditindaklanjuti 85% 49,40% 116%
Pemahaman peserta atas materi
sosialisasi hasil-hasil kerjasama
Ekonomi Internasional
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi
hasil-hasil kerjasama ekonomi Internasional 85% 86,80% 102%
Terwujudnya pengendalian
kebijakan di bidang kerjasama
Ekonomi Internasional
Terwujudnya Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan Bidang
Kerjasama Ekonomi
Internasional
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
Catatan: Untuk menghitungkinerja Semester I, maka Target dibagi 2
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tercapainya kesepakatan kerjasama
ekonomi Asia yang terselesaikan ( 5
Kesepakatan)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang
terselesaikan85% 60% 141%
Target s/d Desember 2016 = 5
kesepakatan dan s/d Juni 2016 telah
terselesaikan 3 kesepakatan
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang
ditindaklanjuti 85% 60% 141%
Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama Ekonomi Asia yang ditindaklanjuti 85% 50% 118%
Terwujudnya pemahaman peserta
atas materi sosialisasi hasil-hasil
kerjasama ekonomi Asia (2 Laporan)
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi
hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia85% 90% 106%
Terwujudnya dukungan
administrasi kegiatan dan tata
kelola pada Deputi Bidang
Koordinasi Kerjasama Ekonomi
Internasional (12 Bulan)
Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata
Kelola pada Deputi Bidang Kerjasma Ekonomi Internasional 12 Bulan 6 Bulan 100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia
Tersusunnya rekomendasi
pengendalian kebijakan di bidang
kerjasama ekonomi Asia (8
Rekomendasi)
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target dibagi 2
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tercapainya kesepakatan kerjasama
ekonomiEropa, Afrika dan Timur
Tengah yang terselesaikan ( 5
Kesepakatan)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa,
Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan85% 40% 94%
Target s/d Desember 2016 = 5
kesepakatan dan s/d Juni 2016 telah
terselesaikan 2 kesepakatan
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa,
Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti 85% 40% 94%
Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang
ditindaklanjuti
85% 30% 71%
Terwujudnya pemahaman peserta
atas materi sosialisasi hasil-hasil
kerjasama ekonomi Eropa, Afrika
dan Timur Tengah (2 Laporan)
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi
hasil-hasil kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur
Tengah
85% 85% 100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Tersusunnya rekomendasi
pengendalian kebijakan di bidang
kerjasama ekonomi Eropa, Afrika
dan Timur Tengah (20 Rekomendasi)
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target dibagi 2
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tercapainya kesepakatan kerjasama
ekonomi Amerika dan Pasifik yang
terselesaikan ( 4 Kesepakatan)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika
dan Pasifik yang terselesaikan85% 0% 0%
Kesepakatan baru akan
dilaksanakan pada Semester ke-II
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika
dan Pasifik yang ditindaklanjuti 85% 0% 0%
Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan
Evaluasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang
ditindaklanjuti
85% 50% 118%
Terwujudnya pemahaman peserta
atas materi sosialisasi hasil-hasil
kerjasama ekonomi Amerika dan
Pasifik (1 Laporan)
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi
sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Amerika dan
Pasifik
85% 85% 100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik
Tersusunnya rekomendasi
pengendalian kebijakan di bidang
kerjasama ekonomi Amerika dan
Pasifik (8 Rekomendasi)
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target dibagi 2
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional
dan Subregional yang terselesaikan85% 67% 157%
Target s/d Desember 2016 = 9
kesepakatan dan s/d Juni 2016 telah
terselesaikan 6 kesepakatan
Persentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional
dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA80% 63,43% 159%
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional
dan Subregional yang ditindaklanjuti 85% 78% 183%
Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang
ditindaklanjuti
85% 67% 157%
Terwujudnya pemahaman peserta atas
materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama
ekonomi Regional dan Sub Regional (4
Laporan)
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi
hasil-hasil kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional 85% 88% 104%
Tercapainya kesepakatan kerjasama
ekonomi Regional dan Sub Regional
yang terselesaikan ( 9 Kesepakatan)
Tersusunnya rekomendasi
pengendalian kebijakan di bidang
kerjasama ekonomi Regional dan Sub
Regional (6 Rekomendasi)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target dibagi 2
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tercapainya kesepakatan kerjasama
ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
yang terselesaikan ( 5 Kesepakatan)
Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi
Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan85% 80% 188%
Target s/d Desember 2016 = 5
kesepakatan dan s/d Juni 2016 telah
terselesaikan 4 kesepakatan
Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi
Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti 85% 60% 141%
Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang
ditindaklanjuti
85% 50% 118%
Terwujudnya pemahaman peserta
atas materi sosialisasi hasil-hasil
kerjasama ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan (2 Laporan)
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi
hasil-hasil kerjasama Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan
85% 86% 102%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I)
Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
Tersusunnya rekomendasi
pengendalian kebijakan di bidang
kerjasama ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan (8 Rekomendasi)
Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target dibagi 2
Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Semester I Tahun 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan
anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian
90% 90% 100% Pemenuhan Dokumen sesuai waktu sebagaimana
diatur
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan 3 0 0% Evaluasi PMPRB dilaksanakan pada bulan Agustus
2016
Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 80% 80% 100% Aplikasi BMN, Keuangan, Renja dan Persuratan
Kualifikasi Laporan Keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian” 100 100% 100% Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian TA 2015 memperoleh Predikat "Wajar
Tanpa Pengecualian"Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar
Kompetansi
75% 62% 165% Bezetting/Formasi
Tersedianya sarana dan
prasarana yang berkualitas untuk
seluruh pegawai
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk
seluruh pegawai
100% 100% 100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Meningkatnya budaya organisasi
berbasis kinerja dan kompetensi
serta tata kelola organisasi yang
baik
Unit : Sekretariat Kemenko Perekonomian
SS Indikator KinerjaTarget
2016
Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2 Kegiatan dan Anggaran
3 Layanan Data dan Sarana Informasi
4 Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Eselon I
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Kinerja Target 2016
Unit : Biro Perencanaan
SS Indikator KinerjaRealisasi s/d
Juni 2016Keterangan
(f)
Terwujudnya layanan perencanaan
dan pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Kemenko
Bidang Perekonomian
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
Kemenko Bidang Perekonomian
4 dok 4 dok 100% Paket dokumen output tiap bagian yaitu :
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2) (f)
Tercapainya penyampaian
informasi publik kepada
stakeholder terkait dengan
Kemenko Bidang Perekonomian
Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian 2 laporan 2 laporan 100% Target Tahun 2016 kegiatan kehumasan dengan output
terdiri dari : 1) 6 laporan monitoring berita bulanan; 2) 193
permintaan layanan informasi publik sampai Juni 2016
Terselenggaranya rapat koordinasi
dan rapat pimpinan di lingkungan
Kemenko Bidang Perekonomian
Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
1 laporan 1 laporan 100% Target 2016 = 150 kegiatan bagian persidangan dengan
output berupa surat undangan, daftar hadir, risalah rapat dan
transkripsi rapat. Realisasi kegiatan persidangan hingga Juni
2016 sebanyak 126 kegiatan bagian persidangan dalam 1
paket bahan laporan
Terselenggaranya dukungan
kegiatan Menko Bidang
Perekonomian dan fasilitasi
penyiapan naskah menteri yang
efektif dan efisien
Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko Bidang Perekonomian dan
fasilitasi naskah kebijakan menteri
1 laporan 1 laporan 100% Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan dengan RI-1 dan
RI-2=19 dokumen; Pidato/Paparan=37 dokumen;
Audiensi=27 dokumen; Kunjungan Kerja DN/LN=10 dokumen
Tersusunnya peraturan perundang-
undangan, peraturan menteri, dan
surat keputusan di lingkungan
Kemenko Bidang Perekonomian
Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan serta sistem
jaringan dokumentasi dan informasi hukum
3 laporan 3 laporan 100% Telaahan masalah hukum dan perundang-undangan=2
telaahan. SJDIH: PP=8; Perpres=7; Inpres=3; Keppres=1;
Permenko=3; Kepmenko=20; Kepsesmenko=49; Keputusan
Deputi=37
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Kinerja KeteranganTarget 2016
Unit : Biro Hukum, Persidangan dan Humas
SS Indikator KinerjaRealisasi s/d
Juni 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Terselenggaranya layanan
administrasi dan pengembangan
sumber daya manusia
Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
dan penempatan sumber daya manusia
12 bulan 6 bulan 100%
Terselenggarannya layanan
administrasi keuangan dan laporan
keuangan
Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem
Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan
pelaksanaan/verifikasi dokumen anggaran
3 paket
dokumen3 paket
dokumen
100%
Terselenggaranya layanan
pengelolaan dan pemeliharaan
barang milik negara
Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik Negara 12 bulan 6 bulan 100%
Terselenggaranya layanan Rumah
Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
Jumlah bulan pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan 12 bulan 6 bulan 100%
Pembayaran gaji dan tunjangan
secara tepat waktu
Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu 12 bulan 6 bulan 100%
Pelayanan operasional perkantoran Pelayanan operasional perkantoran dan pemeliharaan 12 bulan 6 bulan 100%
Terselenggaranya layanan
pengadaan barang/jasa
Jumlah bulan pelayanan pengadaan barang/jasa 12 bulan 6 bulan 100% Terlaksananya pelayanan pengadaan barang/jasa periode Januari s/d Juni 2016
Terlaksana sampai dengan semester I administrasi umum kepegawaian,
penyelenggaraan diklat untuk 269 pegawai dan penempatan sumber daya manusia
Dokumen pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengelolaan dan Pembinaan
Perbendaharaan, dan Pelaksanaan/Verifikasi dokumen anggaran untuk periode Januari
s/d Juni 2016
Terlaksana sampai dengan semester I pengkodefikasian ulang seluruh ruang kerja,
pelabelan barang milik negara dan pendataan BMN yang akan dihapuskan
Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan periode Januari
s/d Juni 2016
Jumlah pegawai per Juni 2016 = 369 orang
(f)
Terlaksananya operasional perkantoran dan pemeliharaan di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian periode Januari s/d Juni 2016
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Kinerja Target 2016
Unit : Biro Umum
SS Indikator Kinerja
Realisasi
s/d Juni
2016
Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
1 Reviu LK Semester 1 Tahun 2016
2 Reviu Laporan Kinerja Eselon I TA 2015
Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan (internal dan eksternal)
3 laporan 1 laporan 67%
Keterangan
Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan 4 laporan 2 laporan 100%
(f)
Penyampaian Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI TA.2015
Terselenggaranya pengawasan dan
pengendalian intern yang efektif
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Kinerja
Unit : Inspektorat
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016
(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c/2)
Terwujudnya laporan hasil telaahan
(Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik,
Hukum dan Keamanan) yang mendukung
upaya pencapaian kinerja Kemenko
Bidang Perekonomian
Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan
Politik, Hukum dan Keamanan) yang dilaksanakan dalam rangka
mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
1 laporan 1 laporan 100%
Terwujudnya laporan hasil telaahan
(Bidang Hubungan Ekonomi dan
Kemaritiman) yang mendukung upaya
pencapaian kinerja Kemenko Bidang
Perekonomian
Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan
Kemaritiman) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung
upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
1 laporan 1 laporan 100%
Terwujudnya laporan hasil telaahan
(Bidang Hubungan Ekonomi dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
yang mendukung upaya pencapaian
kinerja Kemenko Bidang Perekonomian
Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang dilaksanakan
dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1 laporan 1 laporan 100%
Terwujudnya laporan hasil telaahan
(Bidang Pembangunan Daerah) yang
mendukung upaya pencapaian kinerja
Kemenko Bidang Perekonomian
Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Pembangunan Daerah)
yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian
kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1 laporan 1 laporan 100%
Terwujudnya laporan hasil telaahan
(Bidang Pengembangan Daya Saing
Nasional) yang mendukung upaya
pencapaian kinerja Kemenko Bidang
Perekonomian
Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Pengembangan Daya
Saing Nasional) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung
upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
1 laporan 1 laporan 100%
(f)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
Unit : Staf Ahli
SS Indikator Kinerja Target 2016Realisasi s/d
Juni 2016Kinerja Keterangan
top related