pemerintah aceh dinas pengairan - www1 … · demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam...
Post on 18-Mar-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
Jln. Mohd. Thaher No. 18 Telp (0651) 21982,21919,24212,22899,33126,211167 Fax. 23686 Fax .(0651) 23686 e_mail sda_aceh@yahoo.com PO.Box-130 LUENG BATA -BANDA ACEH (23247)
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAIRAN
NOMOR : KU.954.1-A /KPTS/ 39 /2015
RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS PENGAIRAN
KEPALA DINAS PENGAIRAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun dan menetapkan Renja SKPA Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri…… / 2
‐ 2 ‐
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2017;
16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015;
19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/991/2015 Tanggal 17 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2016, yang selanjutnya disebut “RENJA SKPA” sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada 31 Desember 2016.
KEDUA : Menetapkan Renja SKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
KETIGA : Renja SKPA digunakan sebagai :
a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) Tahun Anggaran 2016;
b. pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016; dan
c. bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
KEEMPAT ….. / 3
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... I - 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................ I - 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................... I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................. I - 8
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................. I - 9
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014 ............. II - 1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2014 dan Capaian
Renstra Dinas Pengairan Aceh (Tabel terlampir) ................... II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh
(Tabel terlampir) ..................................................................... II - 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pengairan ................................................................................ II - 14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir) .. II - 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
(Tabel terlampir) ...................................................................... II - 16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... III - 1 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................. III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pengairan ...................................................................... III - 5
3.2.1 Tujuan ......................................................................... III - 7
3.2.2 Sasaran ....................................................................... III - 7
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pengairan ................................ III - 9
3.3.1 Program ...................................................................... III - 9
3.3.2 Kegiatan ...................................................................... III - 10
BAB IV. PENUTUP .......................................................................................... IV - 1
LAMPIRAN
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan ................... II - 7
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian
Renstra SKPA s.d Tahun 2014 Provinsi Aceh (terlampir)
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pengairan Provinsi Aceh
(terlampir)
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural s/d Tahun 2014 ............ II - 5
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan s/d Tahun 2014 ........... II - 5
Tabel 2.6. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangan ..................................... II - 6
Tabel 2.7. Daerah Irigasi dan Luasannya sesuai Kewenangan .................... II - 8
Tabel 2.8. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan kewenangan ....................... II - 8
Tabel 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 (terlampir)
Tabel 2.10. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan/
Masyarakat Tahun 2015 (terlampir)
Tabel 3.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan ......................................................... III - 7
Tabel 3.2. Keterkaitan Misi dan Sasaran ....................................................... III - 8
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan .................................... III - 9
Tabel 3.4 Rumusan Program dan Kegiatan SKPA Dinas Pengairan Tahun 2015
dan Perkiraan Maju 2016 (terlampir)
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menjabarkan bahwa
dalam bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam
bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah
diusahakan oleh manusia. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara
ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin
meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,
lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, diiringi dengan semangat
demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Tahun 2016 merupakan penjabaran
lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), yang memuat seluruh
target sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya.
Renja Dinas Pengairan mengarahkan program/kegiatan pelaksanaan. Dalam
penyusunannya diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Pengairan. Renja Dinas
Pengairan Aceh ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan penyeleggaraan pemerintah untuk suatu periode
tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan
anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga disesuaikan dengan anggaran
yang telah diprogramkan, terutama target-target sasarannya.
Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan
penetapan kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja
yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas
Pengairan Aceh merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
yang menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 2
dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji
kinerja yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Pengairan melalui perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam
tahun tertentu.
Pembangunan pada bidang Pengairan mempunyai peranan terhadap
perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan, serta
pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam
pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih
mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri
munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional
serta melibatkan stakeholder. Pembangunan di bidang Pengairan tidak hanya
ditentukan oleh kinerja Dinas Pengairan, tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang
dinamis dan saling bersinegris.
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Renja Dinas Pengairan Aceh ini terdiri dari tiga tahapan
utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap
penetapan. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPA dan Renja
Dinas Pengairan Aceh, orientasi mengenai RKPA dan Renja Dinas Pengairan Aceh,
penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.
Penyusunan rancangan Renja Dinas Pengairan Aceh merupakan tahapan
awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang
definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja Dinas Pengairan Aceh dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pengairan Aceh, evaluasi
pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renja.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 3
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan 2016 didasarkan kepada :
1. Landasan Idiil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional :
3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara;
3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3.3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas KKN;
3.4. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;
3.5. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Aceh;
3.6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan
Negara;
3.7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara;
3.8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004, tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3.9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );
3.10. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3.11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3.12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
3.13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 4
3.14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
3.15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.17. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3.18. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, tentang Informasi Keuangan
Daerah;
3.19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3.20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
3.22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006, tentang
Irigasi;
3.23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3.24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3.25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3.26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air;
3.27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan;
3.28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 5
3.29. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
3.30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya
Air;
3.31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
3.32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional
Pengelolaan Sumber Daya Air;
3.33. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun Anggaran 2015;
3.34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
3.35. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
3.36. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Wilayah
Sungai.
3.37. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SS, tentang Petunjuk Penyusunan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
3.38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3.39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3.40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 6
3.41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015;
3.42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang
Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun
2007;
3.43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang
Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007;
3.44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/M/2006 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Tahun 2007;
3.45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/2008 tentang
Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;
3.46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber
Daya Air;
3.47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2010 tentang
Pedoman Pengaman Pantai;
3.48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
3.49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
3.50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Jaringan Irigasi;
3.51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 7
3.52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi
3.53. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 293/KPTS/M/2014 tentang
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3.54. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11
Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan
RPJM Daerah.
3.55. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor
15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3.56. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.57. Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi.
3.58. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
3.59. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus;
3.60. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2017;
3.61. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
3.62. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;
3.63. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-
Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3.64. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengairan Aceh Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 8
3.65. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;
3.66. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015;
3.67. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/991/2015 Tanggal 17 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016.
4. Landasan Materil:
4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya.
4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Dokumen Rencana Kerja SKPA Dinas Pengairan Aceh tahun 2016 bertujuan
untuk menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan dan mengarahkan
program/kegiatan mencapai sasaran yang diinginkan dalam tahun berjalan dan
berkelanjutan Program/Kegiatan pembangunan pengairan yang menjadi tolok ukur
dan acuan untuk penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahunnya.
Rencana Kerja SKPA Dinas Pengairan Aceh merupakan acuan penentuan
prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud:
1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap
pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan prioritas program dan
kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBA, maupun sumber-
sumber lainnya.
2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan
tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara makro
di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
I - 9
4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2016 dan bahan kajian program dalam rangka
penetapan anggaran untuk tahun 2016.
5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi gambaran umum dengan latar belakang, landasan hukum
penyusunan Renja Dinas Pengairan dan keterkaitan dengan dokumen
perencanaan serta berisi maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2014
Menerangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2014 dan
capaian Renstra SKPA, menganalisis kinerja pelayanan SKPA, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA. Mereview terhadap
rancangan awal RKPA dan menelaah usulan program dan kegiatan
masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui suatu strategi
dan kebijakan yang dilaksanakan dan mensinerjikan dengan kebijakan
nasional.
BAB IV PENUTUP
Merupakan kesimpulan rangkaian kegiatan Dinas Pengairan Aceh dalam
masa 1 (satu) tahun kedepan.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2014
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2014 DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPA
Dari hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pengairan tahun 2014, dapat
diinformasikan bahwa sebagian besar pencapaiannya sudah sesuai dengan yang
direncanakan. Namun ada juga sebagian yang masih belum tercapai sesuai dengan
target, hal ini dikarenakan kondisi alam yang berubah-ubah akibat kondisi cuaca dan
seringnya terjadi bencana seperti banjir yang hampir terjadi diseluruh Kabupaten/Kota
diseluruh wilayah Provinsi Aceh. Akibat banjir yang terjadi telah merusak infrastruktur
yang ada baik infrastruktur di sektor pengairan maupun infrastruktur publik di sektor
lainnya. Kerusakan di sektor pengairan antara lain bangunan-bangunan utama untuk
pengambilan air irigasi dan longsor tebing sungai yang lebih besar dari perkiraan
sebelumnya. Disamping terjadi bencana alam banjir juga juga sebagian wilayah di
Kabupaten/Kota terjadinya kekeringan terutama untuk Daerah Irigasi yang luas areal
irigasinya cukup besar dibandingkan dengan besaran debit andalan besaran debit
andalan yang tersedia. Berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka untuk program tahun
2015 dan 2016, disamping diprioritasnya untuk kegiatan irigasi juga diarahkan untuk
kegiatan penanganan banjir dan pekerjaan embung-embung dalam rangka menjadi
kontinuitas debit air untuk menunjang ketersediaan untuk berbagai keperluan. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan
stratejik yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra). Renstra digunakan sebagai pedoman dalam
mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi dari kegiatan konservasi, pendayagunaan dan
pengendalian daya rusak air. Disamping itu, Renstra juga digunakan sebagai sarana
untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas Pengairan.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra
SKPA s.d Tahun 2014 Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1. terlampir.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 2
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA
Analisis Kinerja Pelayanan SKPA merupakan pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPA sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang
ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
pelayanan SKPA sesuai dengan tugas dan fungsi. Analisis Pencapaian Kinerja
Pelayanan SKPA Dinas Pengairan dapat dilihat pada tabel 2.2. terlampir.
Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut diatas
dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun-tahun
sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengairan, tentunya tidak terlepas dari
wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya
air yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan keterpaduan
secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi dalam Pengelolaan
Sumber Daya Air. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi tersebut
adalah sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan
kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi
sekitarnya,
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota,
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai
lintas kabupaten/kota,
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kotadengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,
f. mengatur dan menetapkan dan memberi izin atas penyediaan peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota,
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 3
g. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan,
pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota,
h. membentuk Dewan Sumber daya Air atau dengan nama lain di tingkat provinsi
dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota,
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan
sumber daya air,
j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok
masyarakat atas air,
k. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan memberikan
bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah
Provinsi tersebut, Dinas Pengairan yang merupakan unsur Pemerintah Aceh yang
mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Tugas Umum Pemerintah dan
Pembangunan di bidang Sumber Daya Air.
Tugas Pembangunan dibidang Sumber Daya Air meliputi :
a. Melaksanakan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
Pengairan secara menyeluruh;
b. Melaksanakan tugas dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
c. Melaksanakan tugas dibidang Sungai, Waduk dan Danau;
d. Melaksanakan tugas dibidang Penyusunan Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perdesaan dan Penataan Sumber Daya Air serta meningkatkan peran
serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
e. Melaksanakan tugas dibidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana bidang
Sumber Daya Air;
f. Melaksanakan tugas dibidang Teknik dan Perizinan pemanfaatan Sumber Daya
Air.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengairan
mempunyai fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 4
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
d. Penyelenggaraan Tugas dibidang Pengelolaan Pengairan termasuk Perizinan
dan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota;
e. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas
dibidang Pengairan dan;
f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud di atas,
Dinas Pengairan mempunyai Kewenangan:
a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah
sungai Lintas Kabupaten/Kota.
b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam
Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air.
c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya
antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada wilayah
sungai lintas Kabupaten/Kota.
d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran
Bangunan-Bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana
Pengairan.
e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.
Dengan berlandaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan tersebut di atas,
maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pengairan adalah:
a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi
Pengaturan, Pedoman, Kriteria, Standar Pelaksanaan untuk bidang Pengairan,
sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan;
b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta
Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan Kegiatan
Pelaksanaan, Perencanaan, Program dan Anggaran dari Pengelolaan Pengairan,
sebagai tugas pembangunan;
c. Produk Pelayanan kepada Stakeholder berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis,
Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 5
d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana
Pengairan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengairan Aceh telah
dilengkapi dengan berbagai sumber daya organisasi, yang meliputi Non PNS, serta
sumber daya yang bersifat sarana dan prasarana baik untuk kegiatan di dalam
kantor, yaitu berupa bangunan gedung kantor dan peralatan perkantoran serta sarana
dan prasarana untuk kegiatan lapangan. Susunan Kepegawaian dan perlengkapan sebagai Sumber Daya yang dimiliki
Dinas Pengairan dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 406 0rang dan
Tenaga Kontrak berjumlah 93 orang dengan total keseluruhan pegawai Dinas
Pengairan sampai dengan tahun 2014 adalah 499 orang. Sebagaimana
kepegawaiannya tercantum pada Tabel di bawah ini:
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural s/d Tahun 2014
No Personalia Jumlah I. Jabatan Struktural
- Esselon II 1 - Esselon III 10 - Esselon IV 30
Jumlah 41 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2014
Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel
2.4 di bawah ini :
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan s/d Tahun 2014
No Personalia Jumlah I. GOLONGAN :
- Golongan IV 25 - Golongan III 234 - Golongan II 142 - Golongan I 5
JUMLAH 406 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2014
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 6
Kemudian bila melihat pada jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini :
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2014 No Personalia Jumlah I. PENDIDIKAN - S D -
- S M P 6 - S M U / S M A 169 - SARJANA MUDA / D-III 14 - SARJANA / S-1 171 - PASCA SARJANA / S-2 46
JUMLAH 406 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2014
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 7
WS STRATEGIS & PENGELOLAAN
IRIGASI > 3000 Ha
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL S E K R E T A R I A T
SUB BAGIANU M U M
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANGPROGRAM DAN
PELAPORAN
BIDANGIRIGASI, RAWA DAN
PANTAI
BIDANGSUNGAI, DANAU DAN
WADUK
BIDANGOPERASI DAN
PEMEL. PENGAIRAN
SEKSIPENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
SEKSISURVEY, INVESTIGASI DAN
DESAIN
SEKSIBINA TEKNIK DAN
PELAPORAN
SEKSII R I G A S I
SEKSIR A W A
SEKSIP A N T A I
SEKSIS U N G A I
SEKSIDANAU DAN WADUK
SEKSIKONSERVASI PENGAIRAN
DAN HIDROLOGI
SEKSIOPERASI PENGAIRAN
SEKSIPEMELIHARAAN
PENGAIRAN
SEKSIPEMBERDAYAAN P3A
5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
GUBERNURACEH
TUGAS PEMBANTUAN OP > 3000 HaMENTERI P.U.
DIRJEN SUMBER DAYA AIR
KEPALA DINAS / SKPA
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGAIRANPEMERINTAH ACEH
DAK (1000 – 3000 Ha) & DEKON (WISMP)
SUB BAGIANKEPEGAWAIAN DAN
TATA LAKSANA
QANUN ACEH No. 5 Thn. 2007Tanggal : 5 Oktober 2007 M
23 Ramadhan1428 H
BALAI WILAYAH SUNGAISUMATERA - I
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 8
a. Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung
Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 293/KPTS/M/2014
tanggal 10 Juni 2014.
Luas Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499
Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari Lintas Kabupaten/Kota dan Utuh Kabupaten/Kota
berdasarkan kewenangannya sebagaimana tercantum pada tabel.
Tabel 2.6. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya
No Kewenangan Lintas
Kabupaten/Kota (Ha)
Utuh Kabupaten/Kota (Ha)
TOTAL
I Pemerintah 26.397,00 82.225 108.622 Ha 13 DI II Pemerintah Provinsi 2.144,00 76.324 78.468 Ha 47 DI
III Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 203.428 203.428 Ha 1.439 DI
Total 28.541 361.977 390.518 Ha 1.499 DI Sumber : Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014
Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya sesuai kewenangan yang terdiri
dari Irigasi Permukaan adalah 363.292 Ha dengan 1.400 DI; Irigasi Air Tanah adalah
1.858 Ha dengan 66 DI; Irigasi Rawa adalah 5.724 Ha dengan 3 DI; dan Irigasi
Tambak adalah 19.644 Ha dengan 30 DI sebagaimana disajikan pada tabel 2.7.
Tabel 2.7. Daerah Irigasi dan Luasannya
No. Daerah Irigasi
Kewenangan
Pemerintah Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
D.I Ha D.I Ha D.I Ha 1 Permukaan 12 101.622 38 65.409 1.350 196.2612 Air Tanah 66 1.8583 Rawa 3 5.724 4 Tambak 1 7.000 6 7.335 23 5.309
Total 13 108.622 47 78.468 1.439 203.428Sumber : Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 9
Pada kondisi Infrastruktur Irigasi saat ini dimana kondisi saluran irigasi
berdasarkan kewenangan memiliki kondisi yang baik, rusak sedang dan rusak berat.
Kondisi saluran irigasi ini dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :
Tabel 2.8. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan
No Kewenangan
Luas
Kuantitas
Kondisi Saluran
Baku Fungsional Baik Rusak Sedang
Rusak Berat
(Ha) (Ha) (km) (%) (km) (%) (km) (%)
1 Kewenangan Pusat 101,622 87.903
1.195 km 785 65,67 322 26,92 89 7,42
3.347 bh
2 Kewenangan Provinsi 65.409 28.975
705 km 418 59,26 178 25,20 110 15,54
1.369 bh
3 Kewenangan Kab/Kota 196.261 104.018
1.760 km 908 51,59 440 25,03 411 23,38
4.968 bh Sumber: Dinas Pengairan 2014
Tabel 2.9. Kondisi Bangunan Irigasi berdasarkan Kewenangan
No Kewenangan
Luas Kuantitas
Kondisi Bangunan
Baku Fungsional Baik Rusak
(Ha) (Ha) (bh) (%) (bh) (%)
1 Kewenangan Pusat 101,622 87.903
1.195 km 2.316 69,20 1.031 30,80
3.347 bh
2 Kewenangan Provinsi 65.409 28.975
705 km 894 65,30 475 34,70
1.369 bh
3 Kewenangan Kab/Kota 196.261 104.018
1.760 km 2.508 50,48 2.460 49,52
4.968 bh Sumber: Dinas Pengairan 2014
Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan
irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam
hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa
rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas
lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder
dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan
budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi mencerminkan luas daerah irigasi yang
terairi pada suatu daerah irigasi.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 10
Untuk menghitung rasio jaringan irigasi, Dinas Pengairan hanya memasukkan
data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas daerah irigasi yang
digunakan adalah sesuai dengan Kepmen PU Nomor 293 tahun 2014 dimana daerah
irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi telah menjadi 38 Daerah Irigasi
dan luasnya 65.409 ha/65,41 km2. Pada tahun 2014 sesuai penetapan kinerja
ditargetkan meningkat 3,69% sehingga rasio jaringan irigasi diharapkan menjadi
59,14%. Dari hasil kegiatan pembangunan jaringan irigasi, optimalisasi jaringan irigasi
yang telah dibangun dan pemberdayaan petani pemakai air telah meningkatkan
jaringan irigasi sepanjang 98.472 meter menjadi 469.999 meter, maka rasio jaringan
irigasi pada tahun 2014 menjadi 61,32%. Pada tahun 2015 sesuai penetapan kinerja
ditargetkan meningkat 4% sehingga rasio jaringan irigasi diharapkan menjadi 65,23%.
Sedangkan pada tahun 2016 yang ditargetkan 5,49% sehingga rasio jaringan irigasi
diharapkan menjadi 70,45%.
Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan
irigasi adalah:
1) Terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;
Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) terjadi penurunan dari debit
andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang ada di Wilayah Sungai.
Akibatnya intensitas tanam untuk Daerah Irigasi hanya berkisar 140%. Kondisi
tersebut perlu didukung oleh bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk
menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinyu.
2) Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;
Sebagian besar daerah irigasi Teknis fungsinya menurun, yang diakibatkan
umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada
tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang rusak. Oleh karena itu
perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan
irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan)
disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada
umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan–bangunan bagi/sadap dan
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 11
bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal
persawahan tidak efektif dan efesien.
3) Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan
lahan;
Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka ketahanan pangan
perlu dilakukan pembangaunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi
dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan
sumber daya air yang ada, namun salah satu kendala utama adalah masalah
pembebasan lahan. Ada beberapa lokasi yang mempunyai potensi lahan pertanian
yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi yaitu; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha, D.I. Nalan
(Suplesi) seluas 2.000 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Rajui seuas 1.300 Ha di
Kabupaten Pidie, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di
Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tillis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo
Lues dan D.I Lhok Naga seluas 1.500 Ha, D.I Blang Kumot di Kabupaten Pidie serta
D.I. Geuteut/ Lamsujen seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Besar yang Daerah
Irigasinya lagi diusulkan untuk kewenangan pemerintah provinsi.
4) Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan
Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal
karena penyediaan O&P belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan
irigasi di lapangan yang selama ini dialokasikan berdasarkan harga satuan dan
berdasarkan luas areal.
Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan
kewenangan dan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun
kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun subtansi yang diatur saling
terkait, saling ketergantungan, maka kedua-duanya diperlukan kelembagaan yang
mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi, bahwa Kelembagaan
Pengelolaan Irigasi meliputi; Lembaga Adat, SKPA yang membidangi irigasi,
Keujruen Blang dan Komisi Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 12
Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung
(PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia.
Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun
Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan
keterpaduan dalam pengelolaan irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan
kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani (P3A dan GP3A);
dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan Lembaga Adat, SKPA terkait, dan Wakil
Keujreun Blang; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara
partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan
provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit.
b. Jumlah Waduk/Embung yang dibangun/ditingkatkan
Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air baku adalah dengan
membangun sarana penampungan air di musim hujan yang dapat dimanfaatkan saat
musim kemarau, seperti; Waduk, Embung dan Situ. Banyak waduk/Embung yang telah
dibangun dan diharapkan dapat menanggulangi kekurangan air terutama pada saat
musim kemarau.
Ada beberapa Embung dalam tahap pembangunan yang menjadi kewenangan
provinsi seperti Embung Tanoh Abe di Aceh Besar, Embung Blang Panton di Pidie
Jaya, Embung Alue Meurasi di Aceh Jaya, Embung Jangka Gajah di Aceh Timur,
Embung Neuheun di Aceh Besar, Embung Twi Geulumpang di Aceh Besar, Embung
Paya Raoh di Pidie Jaya dan Embung Lhok Gajah di Aceh Utara.
Pada saat ini telah tersedia beberapa DED Embung yang terletak di beberapa
Kabupaten yaitu; Embung Silolo di Aceh Selatan, Embung Genang Gedong di Aceh
Barat, Embung Alue Ie di Aceh Besar, Embung Paya Aboe Peusangan di Bireuen,
Embung Meudang Ara di Aceh Utara. Beberapa DED tersebut akan menjadi capaian
pembangunan kedepan dalam pembangunan Embung di Dinas Pengairan.
c. Panjang Pengaman tebing Sungai yang dibangun
Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi
diperlukan juga penanganan yang menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan
hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan
yang sudah kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 13
wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai,
berikut pembangunan tanggul dalam upaya pengamanan fasilitas publik yang
didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan pengurukan pada
daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktifitas pelayaran
dan aktifitas perekonomian lainnya.
Sebagian besar muara sungai terjadi endapan sedimen yang sangat besar
sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas
kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara
lain Krueng Baro di Kabupaten Aceh Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di
Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan
Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng
Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng
Teunom di Kabupaten Aceh Barat, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di
Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng
Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh
Besar.
Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi
beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sendimentasi di muara sungai; 3)
pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu
dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang
telah kritis; 2) pengerukan sendimen pada muara sungai dan 3)
mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu.
Hasil yang telah dicapai adalah pembangunan pengaman tebing sungai
sepanjang 135.5 M. Kebijakan yang akan ditempuh adalah kebijakan pengendalian
daya rusak air yaitu ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang akan
diprioritaskan pada kondisi kritis untuk mengamankan pemukiman penduduk areal
pertanian dan infrastruktur publik dari ancaman banjir.
d. Panjang pengaman pantai yang di bangun
Panjang garis pantai sepanjang 2.442 km dan kondisi pantai Aceh yang telah
mengalami abrasi (kritis) sepanjang lebih kurang 231,5 km yang sudah dibangun
sepanjang 14,34 km. Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi dengan potensi
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 14
kerusakan harian yaitu terjadinya abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim
ekstrim arah angin Barat dan Timur. Disamping itu dari hasil pengamatan yang
dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami, gelombang tsunami telah banyak
memberikan pengaruh terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pada
tahun 2015 panjang jetty yang dibangun 1.875 M’, panjang pengaman pantai yang
dibangun 6.600 M’ dan luasan kawasan yang aman dari abrasi dan banjir pasang
purnama sekitar 99 Ha.
Pembangunan jetty sedang dilaksanakan adalah Jetty Ie Meulee di Sabang,
Jetty Kuala Jeunieb di Bireuen, Jetty Kuala TPI Seunebok Plimbang di Bireuen, Jetty
Kr. Kuala Langa Batang di Aceh Utara, Jetty Kuala Kr. Sarah di Aceh Besar, Jetty
Kuala Samalanga di Bireuen, Jetty TPI Kuala Lam Teungoh di Pidie, Jetty Kuala
Bangka Jaya di Aceh Utara. Pengaman pantai yang sedang dibangun adalah
Pengaman Pantai Kp. Jawa-Ulee Lheu di Banda Aceh, Pengaman Pantai Teupin
Nyareng Kec. Idi Rayeuk di Aceh Timur dan Pengaman Pantai Padang Seurahet di
Aceh Barat.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAIRAN.
Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA Dinas
Pengairan mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada pada
kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja SKPA, Realisasi Capaian
kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan
tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju.
Suatu isu strategis bagi SKPA diperoleh dari permasalahan utama yaitu dalam
pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (Pengairan) yang
menjadi tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan
yang semakin lama semakin meningkat dan beragam seiring dengan pertambahan
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 15
jumlah penduduk, sementara ketersediaan air semakin terbatas dan kualitas air
semakin rendah dikarenakan degradasi lingkungan, pencemaran dan semakin
tingginya rasio ketersediaan air antara musim hujan dan kemarau (pada musim
kemarau terjadi kekeringan dan musim hujan terjadi banjir).
Sesuai dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2012-2017, ada beberapa
permasalahan atau tantangan yang perlu ditangani, yaitu:
a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang ada
banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum berfungsi
maksimal sehingga sangat berpengaruh untuk pemenuhan kebutuhan air
pertanian;
b. Kondisi Bangunan Penampung air khususnya embung-embung yang kecil yang
ada banyak yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak
potensi-potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan
berbagai kebutuhan air dan juga pengendalian banjir;
c. Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan lainnya
semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan masih
belum memadai;
d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya
kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta
tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;
e. Terganggunya fungsi sungai yang disebabkan terjadinya degradasi, sedimentasi,
penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya daerah tangkapan air;
f. Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan gelombang
pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup besar, sehingga
perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk konstruksinya.
g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di
lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau
embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk
pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan terhambatnya rencana
pembangunan;
h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga
berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan sampai
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 16
tahap pemeliharaannya. Data dan informasi belum sepenuhnya tersedia dan
belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber daya manusia
yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana pendukung masih
sangat minim.
i. Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara
bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak
cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.
Berdasarkan isu-isu penting tersebut maka dalam penanganannya perlu
dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan
lingkungan sehingga perlu disusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air
yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau
dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014
Review terhadap rancangan awal RKPA berkaitan dengan Program Prioritas
RKPA pemerintah Aceh yaitu infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan
kebencanaan. Program prioritas pemerintah tersebut terdapat program yang
berkaitan dengan Program Dinas Pengairan Aceh yaitu program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; Program
pemgembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya; dan Program pengendalian banjir. Pelaksanaan program dan kegiatan pada
tahun 2014 dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan.
Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 pada Dinas Pengairan
disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2014 dan sesuai
dengan realisasi anggaran yang tercapai review tersebut dapat dilihat pada tabel 2.9
(tabel terlampir).
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pada prinsipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas
dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
II - 17
dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Pengairan dan dikelompokkan
kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan skala prioritas dengan
melakukan peninjauan kelapangan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi
dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau
sudah memiliki data dukung lalu dimasukan dalam program pelaksanaan melalui
Musrenbang atau program lainya. Untuk kegiatan yang sifatnya segera atau
mendesak maka akan diproses melalui mekanisme kegiatan kebencanaan/program
tanggap darurat. Usulan program kegiatan dari para pemangku
kepentingan/masyarakat pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.10 (tabel
terlampir).
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam merencanakan program dan kegiatan selalu dilakukan koordinasi
dengan kebijakan program-program nasional dan melakukan sikronisasi sehinga
dalam pelaksanaannya dapat sinerji serta pembangunan infrastruktur tersebut tidak
tumpang tindih dan diharapkan saling keterkaitan.
Untuk memperoleh suatu capaian kinerja telah ditetapkan kebijakan, program
dan kegiatan. Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai pedoman
untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam
upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Infrastruktur Pengairan belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja
pembangunan bidang pengairan secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan
irigasi yang telah dicapai dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Seluas 7,2
juta Ha jaringan sawah beririgasi yang sudah terbangun seluruhya berfungsi. Namun
demikian masih ada kerusakan jaringan irigasi, tercatat kurang lebih 18% yang
banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan
pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan
oleh tingginya tingkat kerusakan karena unsur konstruksi, bencana alam dan kurang
optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan disamping rendahnya keterlibatan
petani dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi
debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara
musim hujan dan musim kemarau. Disamping itu alokasi dana yang ada setiap tahun
tidak semuanya dapat dialokasikan untuk penanganan jaringan irigasi, karena untuk
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 2
penanganan jaringan irigasi, karena untuk penanganan banjir dan pantai juga harus
ditangani.
Berkembangnya daerah Pemukiman telah menurunkan area resapan air dan
mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air
baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi
ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses
terhadap air baku untuk rumah tangga masih rendah memicu eksplorasi air tanah
yang berlebihan sehingga menyebabkan land sussidence dan instrusi air laut.
Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat
banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai
akibat abrasi yang mengancam keberadaan pemukiman dan pusat-pusat
perekonomian di sekitarnya.
Selanjutnya dalam konteks Pembangunan Nasional maka tantangan dan isu
strategis infrastruktur Sumber Daya Air adalah:
1. Tantangan Sumber Daya Air Nasional
a. Mengendalikan ancaman ketidak berkelanjutan dan daya dukung SDA, baik
untuk air pemukiman maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi
dan explorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan
Landsusidence dan instrusi air laut.
b. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan
air baku untuk mendukung penyediaan air minim belum dapat mencukupi
sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target millennium
Development Goals (MDG) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015
separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah
mengakses air untuk kebutuhan air minum.
c. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air
diberbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama
5 (lima) bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim
kemarau yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.
d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi
kurang lebih 100.000 Ha pertahun.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 3
e. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti
banjir, kekeringan serta abrasi pantai.
f. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam
menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
2. Isu strategis Bidang Sumber Daya Air Nasional
a. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal dimana 7,2 juta Ha luas
daerah Irigasi yang telah dibangun diperlukan masih sekitar 1,34 juta Ha
daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya
kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi,
bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan
masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam
pengelolaan jaringan irigasi.
b. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa optimal dimana 33,4 juta Ha lahan
rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk
lahan rawa yang merupakan lahan rawa bergambut, sampai saat ini hanya
sekitar 1,8 juta Ha jaringan reklamasi rawa yang telah dikembangkan
Pemerintah.
c. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan
perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah
Negara.
d. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan
karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dan gempa bumi.
e. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah
dan stakeholders lainnya dalam mengelola irigasi.
f. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dan
dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-
wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
g. Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun unit
Pelaksana Teknis Daerah/ Balai Prasarana SDA.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 4
h. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk
mengurangi konflik antar pengguna Sumber Daya Air.
i. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada
BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA
untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta
memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
j. Mengupayakan pengutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan
Bidang SDA, baik dari segi Akses, Kontrol, Partisipasi maupun manfaatnya.
k. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan
infrastruktur SDA.
3. Tujuan Sumber Daya Air Nasional
Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, perbatasan
dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar
wilayah. Saran
a. Meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air melalui pembangunan,
rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ dan
bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air.
b. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan,
rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian
banjir.
c. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui pembangunan,
rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali
lahar/sedimen.
d. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai.
e. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan
dikawasan strategis dan wilayah tertinggi serta berfungsinya ruas jalan pasca
bencana.
f. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman dikawasan rawan
bencana
g. Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial dipedesaan.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 5
h. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-
pulau kecil terluar.
i. Tersedianya prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan
drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.
j. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan pemukiman siap pakai untuk
percepatan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
k. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk percepatan pembangunan
kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
l. Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan pembangunan kawasan
strategis dan wilayah tertinggal
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit -
unit kerja Program Nasional digambarkan sebagai berikut :
a. Kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun dan dijaga/dipelihara.
b. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan
dijaga/dipelihara.
c. Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan
dan dijaga/dipelihara.
d. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan
dan dijaga/dipelihara.
e. Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan.
f. Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir.
g. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pengairan
Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh dikaitkan dengan visi dan
misi Dinas agar tercapainya visi dan misi yang diinginkan. Visi adalah suatu keinginan
atau angan-angan yang akan di capai oleh Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan
tugasnya yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Aceh sebagai wujud
pengabdian yang tulus. Keinginan mana yang diterangkan dalam suatu kalimat yaitu :
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 6
” Terwujudnya Kemanfaatan Pengairan yang Handal dan Terkendali serta Berkelanjutan Berpihak pada Kearifan Lokal
Sebesar-besarnya bagi Kemakmuran Rakyat pada 2022 " Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut diatas yaitu suatu
keadaan yang ingin diwujudkan adalah :
1. Suatu sistem jaringan Pengairan yang mantap kokoh dan berkelanjutan serta
berwawasan lingkungan;
2. Suatu sistem Pengendalian sungai dan pantai yang memadai serta dapat
memberi perlindungan dan rasa aman terhadap ancaman banjir bagi masyarakat
dan sarana umum lainnya;
3. Kelestarian dan ketersedian Air Baku yang cukup untuk menunjang keberhasilan
sistem Pengairan maupun untuk mendukung Industri-industri yang di perkirakan
akan muncul di masa mendatang termasuk juga untuk mencukupi kebutuhan
multicipal lainnya;
4. Suatu Catchment Area yang terpelihara dengan baik terutama bagi sungai yang
jaringan Pengairannya sudah dan akan dibangun untuk menjaga keberlanjutan
cadangan air sesuai dengan kebutuhan;
5. Suatu sumber daya manusia yang tangguh berkualitas, beriman, dan bermoral
agamis baik pada tingkat Institusi Pembina, pelaksana maupun pada tingkat
petani/masyarakat sebagai pengelola serta pemakaian air.
Dinas Pengairan untuk mencapai cita seperti yang telah dirumuskan bersama
seperti yang tercantum dalam Visi diatas telah menetapkan beberapa Misi yang
saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Misi yang dimaksud adalah:
1. Konservasi Pengairan; 2. Pendayagunaan Pengairan dengan prioritas menyiapkan prasarana jaringan
irigasi dan memenuhi kebutuhan air baku;
3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air; 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan
Pemerintah; 5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan;
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 7
3.2.1. Tujuan
Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan tujuan dari Renja Dinas Pengairan
dapat di lihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.
Tabel 3.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan No. Misi Tujuan
1. Konservasi Pengairan Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber air
2. Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku
Terwujudnya ketersediaan infrastruktur untuk memenuhi berbagai kebutuhan sumber air.
3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air
Terwujudnya kinerja infrastruktur pengendali daya rusak air
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah
Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA
5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan
Menjaga kelangsungan keberadaan data SDA dan sistem informasi SDA yang dapat diakses oleh para pengguna data
Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi pelayanan
Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014
3.2.2. Sasaran
Bidang Pengairan secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi melalui
sektor pertanian dan perikanan yaitu dengan menyediakan pasokan air untuk
memenuhi kebutuhan irigasi sawah, perikanan darat dan tambak Pasokan air juga
disediakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkotaan. Dinas
Pengairan juga bertanggungjawab dalam pengendalian daya rusak air seperti banjir
dan abrasi pantai yang mengancam areal-areal produktif seperti pertanian, tambak,
industri, perkotaan dan permukiman yang akhirnya akan mengganggu aktifitas
perekonomian.
Untuk mendukung salah satu misi utama Pemerintah Aceh yaitu
mengembangkan sektor unggulan, dalam hal ini adalah mempertahankan dan
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 8
meningkatkan surplus beras. Pada tahun 2016 telah ditetapkan beberapa sasaran
beserta indikatornya yang ingin dicapai, dan masih akan melanjutkan sasaran tahun
2015. Dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh,
Dinas Pengairan Aceh memiliki sasaran sebagai berikut:
Tabel 3.2. Keterkaitan Misi dan Sasaran No. Misi Sasaran
1. Konservasi Pengairan Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan
2. Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku
Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan jaringan lainnya untuk kebutuhan.
3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air
- Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir.
- Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah
Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air
5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan
Terbentuknya sistem pengolahan data dan sistem informasi sumber daya air yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.
Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2015
Sasaran yang berkaitan dengan misi telah ditetapkan oleh Dinas Pengairan.
Dinas Pengairan juga menetapkan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pengairan
yang dapat diukur adalah terdapat pada Tabel 3.3.
Sebagai dasar kebutuhan penggunaan anggaran yang akan dialokasikan telah
disusun Rencana Kinerja, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana stratejik. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya setelah anggaran ditetapkan.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 9
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya layanan jaringan irigasi
1. Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi 2. Cakupan layanan jaringan irigasi dalam
kondisi baik 3. Luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik
2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan
1. Jumlah Waduk/Embung yang yang dibangun 2. Jumlah Waduk/Embung yang yang
direhabilitasi
3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir
Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun
4. Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi
Panjang pengaman pantai yang dibangun
Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2015
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka perlu adanya
program dan kegiatan Dinas Pengairan.
3.3.1. Program
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu
yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2016 Dinas Pengairan Aceh menetapkan beberapa program, yang
terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 3 (tiga) program wajib. Program rutin, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Penigkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program Wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 10
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya;
2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Air Lainnya;
3. Program Pengendalian Banjir.
3.3.2. Kegiatan
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijaksanaan dan Program yang telah
ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap
kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan tertentu.
I. Kegiatan Rutin
a. Kebutuhan Dasar Aparatur Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja
pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk pegawai baik
Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Harian (PH). Dari kegiatan ini diharapkan
pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.
b. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan
sarana pelayanan administrasi demi lancarnya kegiatan administrasi untuk
menunjang seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Kelompok
kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu
yang berkenaan dengan surat menyurat, komunikasi, air minum & listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK, barang
cetakan & penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor,
peralatan dan perlengakapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, makan dan minum, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
serta jasa keamanan kantor.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 11
c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang terlaksananya kegiatan di bidang
Pengairan.
d. Peningkatan Disiplin Aparatur
Hasil yang diharapkan adalah terciptanya aparatur yang disiplin dalam
melaksanakan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-
masing.
e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini, terdiri dari dua
kegiatan pokok yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal dan (2) sosialisasi peraturan
perundang-undangan, (3) bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-
undangan dan (4) penataan dan penegakan hukum lingkungan.
II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air/Urusan Wajib
Secara garis besar ada 5 (lima) aspek kegiatan pengembangan dan
pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan, yaitu: 3 (tiga) aspek utama
dan 2 (dua) aspek pendukung. Adapun 3 (tiga) aspek utama meliputi : Aspek
konservasi SDA, aspek pendayagunaan SDA dan aspek pengendalian daya rusak
air, sedangkan dua aspek pendukung terdiri dari aspek sistem informasi SDA dan
aspek peran serta masyarakat.
Dinas Pengairan selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan
berikut ini:
a. Melaksanakan infrastruktur yang kebutuhannya sangat mendesak atau sangat
urgen untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Aceh, hal ini
dilaksanakan jika pihak Pemerintah Pusat (dengan sumber dana APBN) dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (dengan sumber dana APBK) yang sesuai dengan
kewenangannya masing-masing tidak segera dapat melaksanakannya atau
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 12
keterbatasan dana untuk menanganinya. Dilain pihak masyarakat sangat
membutuhkan untuk ditangani segera, maka dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh
yang merupakan bagian dari Pemerintah Aceh selaku yang punya wilayah juga
mempunyai tanggung jawab untuk menanganinya sesuai dengan kemampuan
dana yang ada demi kepentingan Masyarakat Aceh.
b. Melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
c. Melaksanakan Kegiatan Hibah dan sumber dana lainnya.
Untuk melaksanakan infrastruktur disektor pengairan dilakukan dalam berbagai
kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan SDA, yaitu: kegiatan perencanaan,
kegiatan pelaksanaan/konstruksi, kegiatan tahap operasi dan pemeliharaan, kegiatan
pemberdayaan petani, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
A. Kegiatan Perencanaan
Agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan
dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif maka perlu
dilakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu.
1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa
meliputi kegiatan–kegiatan: Studi kelayakan/feasibility study (FS), survey, investigasi,
detail desain (SID), pembebasan tanah dan kajian analisa dampak lingkungan.
Perencanaan ini dilakukan untuk rencana pengembangan Daerah Irigasi (D.I.) dan
rawa yang sudah ada serta pengembangan areal irigasi dan rawa yang sudah ada
dengan memperhatikan areal potensial lahan pertanian yang dapat dikembangkan
dan potensi ketersediaan air yang ada.
2. Perencanaan Pembangunan Reservoir Perencanan pembangunan reservoir meliputi: Studi kelayakan/feasibility study
(FS), survey, investigasi, detail desain (SID), pembebasan tanah dan kajian analisa
dampak lingkungan untuk rencana pembangunan dan peningkatan waduk-waduk,
embung-embung dan bangunan penampung air lainnya. Disamping itu juga termasuk
kegiatan kajian-kajian teknis embung-embung yang sudah ada yang tidak berfungsi
lagi untuk dilakukan perbaikan/rehab berat.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 13
3. Perencanaan Normalisasi Sungai dan Pantai Meliputi Kegiatan: SID Pengendalian banjir dan pengaturan sungai, SID
pengendalian sedimentasi muara sungai/Jetty, SID Pengamanan pantai,
pembebasan tanah dan kajian analisa dampak lingkungan pengendalian banjir dan
pengaturan sungai serta pantai. Hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan ini adalah
tersedianya dokumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk
rencana pelaksanaan tanggul banjir, pengaturan dan normalisasi sungai, perkuatan
tebing sungai, jetty dan pengamanan pantai.
Disamping itu juga dilakukan kegiatan Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber
Daya Air (PSDA) dan Penyusunan Rencana PSDA yang akan digunakan sebagai
pedoman, arahan atau acuan serta stretegi untuk rencana kebijakan dalam
melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan SDA secara menyeluruh, terpadu,
berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
B. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah
Pembebasan lahan dilakukan untuk rencana pembangunan infrastruktur baru
disekitar pengairan, pembebasan lahan tersebut dilakukan untuk rencana
pembangunan waduk dan embung , jaringan irigasi, bangunan pengendali banjir dan
juga untuk pengaman pantai jika daerah tapak bangunannya mengenai lahan
penduduk.
C. Kegiatan pelaksanaan/konstruksi
Jenis – jenis kegitan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini meliputi:
1. Pembangunan Jaringan Irigasi.
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan-
jaringan irigasi baru dengan memperhatikan ketersedian sumber daya air dan areal
potensial irigasi yang ada dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional
khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh. Jenis kegiatan ini antara lain Pembangunan
Bangunan Utama (seperti bendung, intake/pengambilan bebas), saluran induk,
saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan-bangunan air, dan bangunan
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 14
pelengkap lainnya yang merupakan satu sistem dengan jaringan irigasi. Peningkatan
jaringan irigasi dari irigasi non teknis atau semi teknis menjadi jaringan irigasi teknis
yang dilakukan secara menyeluruh juga termasuk dalam kegiatan pembangunan.
Pembangunan jaringan irigasi yang tidak memungkinkan secara gravitasi alam
dilakukan dengan cara pompanisasi.
2. Optimalisasi Jaringan Irigasi Optimalisasi jaringan irigasi meliputi kegiatan peningkatan jaringan irigasi dan
rehabilitasi/perbaikan jaringan yang sudah ada baik jaringan pembawa maupun
jaringan pembuang termasuk bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jaringan.
Pada beberapa Daerah Irigasi yang sudah lama dibangun, dimana kondisi saat ini
banyak yang terjadi penurunan fungsi yang diakibatkan faktor umur yang sudah lama
sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan
irigasi seperti semula. Disamping itu juga pada beberapa Daerah Irigasi yang sudah
ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan akan dilakukan
kegiatan peningkatan jaringan irigasi yang tujuannya untuk meningkatkan fungsi dan
kondisi jaringan irigasi yang sudah ada, sebagai contoh dari saluran tanah
ditingkatkan menjadi saluran pasangan.
Perbaikan dan rehabilitasi meliputi kegiatan: perbaikan dan rehabilitasi
bendung, intake, pintu-pintu pengatur debit dan pengukur muka air, bangunan-
bangunan air dan bangunan pendukung, pasangan/lening saluran dan normalisasi
saluran. Sedangkan peningkatan jaringan irigasi meliputi kegiatan: peningkatan
saluran dari saluran tanah menjadi saluran pasangan, membuat bangunan suplesi
untuk menambahkan debit air dan menambah jaringan irigasi untuk memperluas
areal irigasi dengan memperhatikan kondisi potensi debit air yang ada.
3. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung lainnya
Embung dan bangunan penampung lainnya merupakan salah satu bangunan
yang dapat meningkatkan kehandalan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan
yang diharapkan dapat menampung kelebihan air pada saat musim hujan dan
kekurangan air pada musim kemarau. Kondisi saat ini sungai-sungai di Wilayah Aceh
mengalami terjadinya penurunan debit andalan hal ini disebabkan terjadinya
kerusakan Daerah Ailran Sungai (DAS) di bagian hulu, sehingga pada saat musim
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 15
kemarau terjadinya kekeringan khususnya untuk lahan pertanian, namun sebaliknya
pada saat musim hujan sering terjadinya banjir. Atas hal tersebut maka Dinas
Pengairan Aceh berupaya untuk membangun waduk dan embung pada daerah yang
kondisi topografinya memungkinkan. Disamping itu juga melakukan kegiatan
rehabilitasi dan perbaikan embung-embung kecil yang tidak berfungsi lagi.
4. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan
Sungai meliputi kegiatan: pembuatan tanggul banjir, normalisasi sungai,
revetment/pengaman tebing, dan sudetan/pelurusan sungai.
5. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Untuk menghindari erosi pantai perlu dilakukan kegiatan pembangunan
pengaman pantai yang meliputi kegiatan: jetty, revertment, groin tegak lurus pantai
dan groin sejajar pantai. Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi areal pemukiman
dan infrastruktur lainnya yang ada di dekat pantai dari ancaman bahaya abrasi pantai
dan gelombang pasang, sehingga masyarakat merasa aman dan terhindar dari
bencana.
Selain kegiatan di atas juga termasuk kegiatan pengendalian sedimentasi di
muara sungai, yang berfungsi untuk memperlancar aliran sungai sehingga dapat
mengurangi banjir di bagian hulu dan juga dapat berfungsi untuk kelancaran navigasi
perikanan laut.
D. Kegiatan Tahap Operasi dan Pemeliharaan
Kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi kegiatan pengendalian operasi
dan pemeliharaan pengairan. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian,
serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana
sumber daya air. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan
prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber
air dan prasarana sumber daya air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 16
Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Pembangunan Sumur Bor
Sawah di berbagai Kecamatan Darul Imarah dan terbayarnya honor pengamat
hidrologi (35 orang). Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan tersedianya
debit air di lokasi tersebut dan tersedianya data hidrologi sehingga nantinya dapat
digunakan sebagai data untuk perencanaan konstruksi bangunan pengairan
selanjutnya dan untuk kegunaan lainnya.
2. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Hasil yang ingin dicapai adalah kemampuan kelompok P3A dalam melakukan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, termasuk menerapkan aturan yang berlaku. Hasil nyata
yang diharapkan adalah peningkatan jaringan tersier yang dilakukan sendiri oleh
kelompok P3A di 13 Kabupaten dan 44 Daerah Irigasi, peningkatan kapasitas
anggota P3A melalui pelatihan dan untuk meningkatkan motivasi petugas di lapangan
juga diadakan lomba ranting dan juru pengairan. Kelembagaan yang berwenang
melakukan P3A adalah Kepala Ranting / pengamat / UPTD / Cabang Dinas / Korwil /
Pengamat, petugas juru pengairan, staf ranting/pengamat, petugas operasi bendung
dan petugas pintu air.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah
tersedianya informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan
Pengairan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan kegiatan setiap bulan selama
satu tahun anggaran dan hasil monitoring langsung ke lapangan.
E. Kegiatan WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Programme)
1. Pengelolaan Sumberdaya Air untuk Irigasi (WISMP)
Provinsi Aceh adalah salah satu dari 14 provinsi yang mendapatkan dana dari
Water Resources and Irrigation Sector Management Programme (WISMP 2).
Kegiatan utama dari Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) adalah:
• Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan kelompok
petani (P3A dan GP3A);
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
III - 17
• memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang Komisi Irigasi;
• pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif;
• penyusunan rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi;
kalibrasi bangunan ukur debit;
2. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Provinsi (WISMP)
Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Provinsi (WISMP) adalah
melaksanakan program komponen 1 (WISMP 2). Kegiatan utama dari
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) adalah:
• Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan anggota
Dewan Sumber Daya Air Aceh;
• memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang Dewan Sumber Daya Air
Aceh;
• penyusunan Rancangan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh (2013-
2017);
• memfasilitasi pembentukan TKPSDA WS kewenangan provinsi pelaksanaan
SISDA.
3. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (WISMP)
Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (WISMP) adalah
melaksanakan program komponen 1 (WISMP 2). Kegiatan utama dari
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) adalah:
• Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan anggota
TKPSDA Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi.
• Memfasilitasi Pembentukan TKPSA Wilayah Sungai Baro – Kluet dan TKPSDA
Wilayah Sungai Tamiang – Langsa.
• Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang TKPSDA Wilayah Sungai
Teunom-Lambesoi; Wilayah Sungai Pase – Peusangan; Wilayah Sungai Baru–
Kluet dan Wilayah Sungai Tamiang – Langsa.
• Pelaksanaan pelatihan SISDA.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Dinas Pengairan Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.4. terlampir.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
IV - 1
BAB IV
P E N U T U P
Perubahan RPJM 2012-2017 Aceh dan Renstra Dinas Pengairan merupakan
pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2016, Berhasilnya pelaksanaan dari apa
yang telah ditetapkan dalam Renja ini, sangat tergantung kepada Penganggaran
Daerah dan Nasional yang dialokasikan kepada Program dan Kegiatan yang telah
ditetapkan. Disamping itu semangat dan tekad, serta disiplin dari pelaksana yang
diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan di bidang Pengairan. Rencana Kerja
ini setiap tahunnya dibuat oleh SKPA yang menuntun secara keseluruhan
program/kegiatan agar lebih terfokus yang nantinya dievaluasi dan menjadi masukan
dalam penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya
Dinas Pengairan.
Pembangunan dibidang Pengairan lebih diarahkan dalam rangka ketahanan
pangan yaitu melalui pembangunan, peningkatan, perbaikan, rehabilitasi dan OP
Jaringan Irigasi. Disamping itu dengan mewujudkan ketahanan air untuk berbagai
kepentingan melalui pembangunan, peningkatan, perbaikan dan rehabilitasi Waduk-
waduk/Embung-embung.
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu
ditelaah kembali berbagai kebijakan yang digunakan demi terlaksananya pengelolaan
Pengairan yang berkelanjutan.
Pembangunan Pengairan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
secara adil dan merata melalui suatu demokrasi dalam pengelolaannya. Hal ini perlu
ditanamkan di dalam hati setiap pemangku kebijakan, termasuk para pegawai di
lingkungan Dinas Pengairan Aceh harus selalu disiplin dalam melaksanakan
tupoksinya dengan mewujudkan Visi, Misi yang telah menjadi komitmen bersama.
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
8=7/6 11 = (10/4)
1
1 03
1 03 02
1 03 02 24 Terlaksananya pembangunan danpengelolaan jaringan irigasi
01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersedianya Laporan Desain 17 Lokasi 14 Lokasi 20 Lokasi 20 Lokasi 100% 17 Lokasi 51 Lokasi 100%
03 Perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya Laporan Desain 13 Lokasi 9 Lokasi 19 Lokasi 19 Lokasi 100% 13 Lokasi 41 Lokasi 100%
05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Tersedianya Laporan Desain 28 Lokasi 4 Lokasi 14 Lokasi 14 Lokasi 100% 28 Lokasi 46 Lokasi 100%
10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah jaringan irigasi yangterpelihara
675,736 M 675,736 M 675,736 M 469,999 M 70% 500,000 M 675,736 M 100%
15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yangberfungsi normal
47,336 Ha 36,617 Ha 43,627 Ha 45,245 Ha 104% 46,845 Ha 128,707 Ha 100%
16 Pemberdayaan petani pemakai air Tercapainya Pemahaman dalam O& P Irigasi Partisipatif
170 Unit P3A 170 Unit P3A 170 Unit P3A 170 Unit P3A 100% 170 Unit P3A 170 Unit P3A 100%
17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan Monitoringdan Evaluasi
3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 100% 3 Lap 9 Lap 100%
18 Pembangunan jaringan irigasi Terlaksananya pembagunanjaringan irigasi
95,200 M 43,152 M 11,172 M 11,170 M 100% 16,489 M 70,811 M 74%
19 Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi(WISMP)
Tersedianya kegiatan untukmeningkatakan kualitaspengelolaan DPS dan irigasipartisipatif
4 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 4 Kab 10 Kab 100%
20 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Provinsi (WISMP)
Tersedianya kegiatan untukmeningkatakan kualitaspengelolaan DPS dan irigasipartisipatif
4 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 4 Kab 10 Kab 100%
21 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai (WISMP)
Tersedianya kegiatan untukmeningkatakan kualitaspengelolaan DPS dan irigasipartisipatif
4 Kab 3 Kab 3 Kab 3 Kab 100% 4 Kab 10 Kab 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu Tahun 2014
Realisasi RenjaSKPA Tahun 2014
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d Tahun 2013
TingkatRealisasi
(%)
Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
Dinas Pengairan
Tersebar
PROVINSI ACEH
Prakiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPA s/d tahun berjalan
3 5
Target Renja SKPATahun 2014
PEKERJAAN UMUM
10 = (5+7+9)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun berjalan(2015)
1 9
URUSAN WAJIB
6
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2015
72 4
Target CapaianKinerja Program(Renstra SKPA)
Tahun 2015
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Programdan Kegiatan
(Renja SKPA Tahun2015)
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
8=7/6 11 = (10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu Tahun 2014
Realisasi RenjaSKPA Tahun 2014
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d Tahun 2013
TingkatRealisasi
(%)
Prakiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPA s/d tahun berjalan
3 5
Target Renja SKPATahun 2014
10 = (5+7+9)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun berjalan(2015)
1 96 72 4
Target CapaianKinerja Program(Renstra SKPA)
Tahun 2015
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Programdan Kegiatan
(Renja SKPA Tahun2015)
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 03 02 26 Terlaksananya pembangunan,pengelolaan dan konservasi SDA
01 Pembangunan embung dan bangunanpenampung air lainnya
Terlaksananya kegiatanpembangunan embung danbangunan penampung air lainnya
39 Lokasi 28 Lokasi 33 Lokasi 33 Lokasi 100% 25 Lokasi 86 Lokasi 100%
08 Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunanpengukur data hidrologi
Terlaksananya pemeliharaan danrehabilitasi bangunan hidrologi
5 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 5 Unit 8 Unit 100%
1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian banjirdan pengaman pantai
06 - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapanair dan badan-badan sungai
Terlaksananya kegiatanpengendaliaan banjir
2,319 M 44,415 M 10,823 M 10,413 M 96% 16,800 M 71,628 M 100%
09 - Pembangunan prasarana pengaman pantai Terlaksananya sarana pengamanpantai
8,473 M 11,479 M 5,084 M 4,358 M 86% 6,600 M 22,437 M 100%
Tersebar
Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir
Tersebar
Banda Aceh, Februari 2015KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Ir. SYAMSURIZALPembina Tk. 1
NIP. 19621231 199403 1 040
1 4 13
1 Peningkatan penyediaan jasa administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Terwujudnya kualitas SDM/personil/tenaga dalam menciptakan pemerintahan yang baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik
675,736 M 675,736 M 675,736 M 675,736 M 675,736 M 469,999 M 500,000 M 540,000 M 580,000 M
4 Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi 7.00 % 3.00 % 3.93 % 3.69 % 4.00 % 3.69 % 4.00 % 5.49 % 5.60 %
74,000 Ha 45,000 Ha 44,041.00 Ha 13,681.00 Ha 10,964.00 Ha 45,245.00 Ha 47,845.00 Ha 51,414.00 Ha 55,054.00 Ha
5 Jumlah Waduk/ Embung yang dibangun/ditingkatkan 50 Lokasi 1 Lokasi 8 Lokasi 7 Lokasi 5 Lokasi 1 Lokasi 13 Lokasi 7 Lokasi 5 Lokasi
6 Jumlah Waduk/ Embung yang direhabilitasi
50 Lokasi 1 Lokasi 6 Lokasi 7 Lokasi 5 Lokasi 1 Lokasi 5 Lokasi 7 Lokasi 5 Lokasi
7 Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun
350,000 M 78,688 M 74,208 M 43,420 M 24,200 M 10,413 M 16,800 M 14,403 M 14,000 M
8 Panjang pengaman pantai yang di bangun 15,000 M 7,869 M 11,479 M 8,340 M 8,473 M 4,358 M 6,600 M 9,638.83 M 10,666.67 M
9 Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air
170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A 170 P3A
10 Tersedianya database pengelolaan sumberdaya air
140 Lokasi 27 Lokasi 50 Lokasi 25 Lokasi 7 Lokasi 27 Lokasi 50 Lokasi 25 Lokasi 7 Lokasi
No IKK
Target Renstra SKPA
Tahun 2014 Tahun 2017
572 3 5
Tahun 2016 Tahun 2016
9 11
Realisasi Capaian
Tahun 2014 Tahun 2015
10
Proyeksi
TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS PENGAIRAN
PROVINSI ACEH
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA
SPM/Standar Nasional
6
Tahun 2017
12
Catatan Analisis
Tahun 2015
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
Lokasi Lokasi
1 3 8 12
Rp. 513,305,808,843.00 URUSAN WAJIB Rp. 544,690,090,525.00
I Rp. 513,305,808,843.00 I Bidang Pekerjaan Umum Rp. 544,690,090,525.00
Rp. 30,234,139,219.00 BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN) Rp. 29,747,567,290.00
Rp. 14,750,886,700.00 PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA Rp. 13,189,581,723.00
Rp. 468,320,782,924.00 PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA Rp. 501,752,941,512.00
1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 210,429,651,198.00 1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 202,718,474,137.00Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 20 Lokasi Rp. 6,146,559,812.00 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi 20 Lokasi Rp. 6,098,506,300.00- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 19 Lokasi Rp. 5,719,959,000.00 - Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir 19 Lokasi Rp. 5,512,883,400.00
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 14 Lokasi Rp. 4,414,314,000.00 - Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai 14 Lokasi Rp. 4,379,814,000.00
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675,736 M Rp. 8,775,132,000.00 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675,736 M Rp. 8,770,798,800.00- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 44,048 Ha Rp. 132,145,191,736.00 - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 42,286 Ha Rp. 126,856,505,520.00
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasiP3A
170 P3A Rp. 2,783,333,400.00 - Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasiP3A
170 P3A Rp. 2,655,824,000.00
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap Rp. 223,660,600.00 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi danpelaporan
3 Lap Rp. 182,038,475.00
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89,976 M Rp. 44,686,853,000.00 - Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89,976 M Rp. 44,678,794,000.00- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif3 Kab Rp. 1,131,492,600.00 - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif3 Kab Rp. 762,035,800.00
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 1,046,419,550.00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 866,035,442.00- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 3,356,735,500.00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 1,955,238,400.00
2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 51,245,121,226.00 2 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 51,059,254,775.00Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunanpenampung air lainnya
33 Lokasi Rp. 50,980,031,226.00 - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunanpenampung air lainnya
33 Lokasi Rp. 50,741,146,775.00
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasibangunan hidrologi
7 Unit Rp. 265,090,000.00 - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasibangunan hidrologi
7 Unit Rp. 318,108,000.00
3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanpantai
Rp. 206,646,010,500.00 3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanpantai
Rp. 247,975,212,600.00
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 3,569 M Rp. 54,114,905,000.00 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 3,247 M Rp. 64,937,886,000.00- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 8,340 M Rp. 152,531,105,500.00 - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 9,152 M Rp. 183,037,326,600.00
4
Indikator Kinerja
7
Indikator Kinerja Pagu Indikatif(Rp. 000) Target Capaian
106
Hasil Analisis Kebutuhan
PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA
Program/KegiatanTarget Capaian
5
URUSAN WAJIB
Program/Kegiatan
BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA
2
CatatanPenting
Bidang Pekerjaan Umum
Kebutuhan Dana
9 11
TABEL 2.9REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
No.
Rancangan Awal RKPA
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
No. Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 3 4 6
1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan PengelolaanJaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 13 Lokasi- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 18 Lokasi- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 16 Lokasi- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 540,000 M- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 51,414 Ha
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaanorganisasi P3A
170 P3A
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 111,367 M- Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif4 Kab
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 4 Kab
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 4 Kab
2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai,dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung danbangunan penampung air lainnya
10 Lokasi
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasibangunan hidrologi
5 Unit
3 Program Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir danpengamanan pantai
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 14,403 M- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 9,639 M
2 5
Besaran /Volume
TABEL 2.10USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2016
PROVINSI ACEH
Program/Kegiatan
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
Lokasi Lokasi
1 3 8 12
Rp. 513,305,808,843.00 URUSAN WAJIB Rp. 544,690,090,525.00
I Rp. 513,305,808,843.00 I Bidang Pekerjaan Umum Rp. 544,690,090,525.00
Rp. 30,234,139,219.00 BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN) Rp. 29,747,567,290.00
Rp. 14,750,886,700.00 PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA Rp. 13,189,581,723.00
Rp. 468,320,782,924.00 PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA Rp. 501,752,941,512.00
1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 210,429,651,198.00 1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Rp. 202,718,474,137.00Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya Jaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 20 Lokasi Rp. 6,146,559,812.00 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi 20 Lokasi Rp. 6,098,506,300.00- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 19 Lokasi Rp. 5,719,959,000.00 - Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir 19 Lokasi Rp. 5,512,883,400.00
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 14 Lokasi Rp. 4,414,314,000.00 - Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai 14 Lokasi Rp. 4,379,814,000.00
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675,736 M Rp. 8,775,132,000.00 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 675,736 M Rp. 8,770,798,800.00- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 44,048 Ha Rp. 132,145,191,736.00 - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 42,286 Ha Rp. 126,856,505,520.00
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasiP3A
170 P3A Rp. 2,783,333,400.00 - Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasiP3A
170 P3A Rp. 2,655,824,000.00
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap Rp. 223,660,600.00 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi danpelaporan
3 Lap Rp. 182,038,475.00
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89,976 M Rp. 44,686,853,000.00 - Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 89,976 M Rp. 44,678,794,000.00- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif3 Kab Rp. 1,131,492,600.00 - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif3 Kab Rp. 762,035,800.00
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 1,046,419,550.00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 3 Kab Rp. 866,035,442.00- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 3,356,735,500.00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 3 Kab Rp. 1,955,238,400.00
2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 51,245,121,226.00 2 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Rp. 51,059,254,775.00Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunanpenampung air lainnya
33 Lokasi Rp. 50,980,031,226.00 - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunanpenampung air lainnya
33 Lokasi Rp. 50,741,146,775.00
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasibangunan hidrologi
7 Unit Rp. 265,090,000.00 - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasibangunan hidrologi
7 Unit Rp. 318,108,000.00
3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanpantai
Rp. 206,646,010,500.00 3 Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanpantai
Rp. 247,975,212,600.00
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 3,569 M Rp. 54,114,905,000.00 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 3,247 M Rp. 64,937,886,000.00- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 8,340 M Rp. 152,531,105,500.00 - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 9,152 M Rp. 183,037,326,600.00
4
Indikator Kinerja
7
Indikator Kinerja Pagu Indikatif(Rp. 000) Target Capaian
106
Hasil Analisis Kebutuhan
PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA
Program/KegiatanTarget Capaian
5
URUSAN WAJIB
Program/Kegiatan
BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA
2
CatatanPenting
Bidang Pekerjaan Umum
Kebutuhan Dana
9 11
TABEL 2.9REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
No.
Rancangan Awal RKPA
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
No. Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 3 4 6
1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & - Terselenggaranya Pembangunan dan PengelolaanJaringan Pengairan Lainnya Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 13 Lokasi- Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 18 Lokasi- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersebar - Tersedianya Laporan Desain 16 Lokasi- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar - Terpeliharanya Jaringan Irigasi 540,000 M- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Tersebar - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal 51,414 Ha
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air Tersebar - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaanorganisasi P3A
170 P3A
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi 3 Lap- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersebar - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi 111,367 M- Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) Tersebar - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi
partisifatif4 Kab
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Tersebar Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi 4 Kab
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) Tersebar Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai 4 Kab
2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai,dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersebar - Terlaksananya pembangunan embung danbangunan penampung air lainnya
10 Lokasi
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi Tersebar - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasibangunan hidrologi
5 Unit
3 Program Pengendalian Banjir - Terlaksananya pengendalian bajir danpengamanan pantai
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai Tersebar - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir 14,403 M- Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Tersebar - Terlaksananya sarana pengaman pantai 9,639 M
2 5
Besaran /Volume
TABEL 2.10USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2016
PROVINSI ACEH
Program/Kegiatan
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH lembar : 1 dari : 2
7 8
1 Rp. 748,817,487,357.00 Rp. 780,840,660,000.00
1 03 Rp. 748,817,487,357.00 Rp. 780,840,660,000.00
1 03 02
Rp. 33,376,000,000.00 Rp. 33,376,000,000.00
Rp. 10,900,705,090.00 Rp. 11,602,660,000.00
01 Rp. 8,031,994,805.00 Rp. 8,285,660,000.00
02 Rp. 452,000,000.00 Rp. 452,000,000.00
03 Rp. 150,000,000.00 Rp. 485,000,000.00
05 Rp. 2,266,710,285.00 Rp. 2,380,000,000.00
1 03 02 24 Terselenggaranya Pembangunandan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa& Jar. Pengairan Lainnya
Rp. 280,442,917,692.00 Rp. 291,262,000,000.00
01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Laporan Desain 14 Kab/Kota 13 Lokasi Rp. 6,588,296,400.00 APBA 26 Lokasi Rp. 6,900,000,000.00
03 Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersedianya Laporan Desain 8 Kab/Kota 18 Lokasi Rp. 7,450,346,400.00 13 Lokasi Rp. 7,500,000,000.00
05 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Laporan Desain 9 Kab/Kota 16 Lokasi Rp. 15,118,496,400.00 1 Lokasi Rp. 15,800,000,000.00
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 13 Kab/Kota 540,000 M Rp. 17,002,069,560.00 580,000 M Rp. 17,800,000,000.00
15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yangberfungsi optimal
21 Kab/Kota 51,414 Ha Rp. 149,109,440,430.00 55,054 Ha Rp. 156,500,000,000.00
16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terselenggaranya kegiatanpemberdayaan organisasi P3A
7 Kab/Kota 170 P3A Rp. 4,059,471,570.00 170 P3A Rp. 4,300,000,000.00
17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
2 Kab/Kota 3 Lap Rp. 210,924,000.00 3 Lap Rp. 250,000,000.00
18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembagunanjaringan irigasi
7 Kab/Kota 111,367 M Rp. 69,225,446,400.00 103,533 M Rp. 70,000,000,000.00
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian
CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 9
URUSAN WAJIB
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
DINAS PENGAIRAN
Rencana Tahun 2016
SumberDana Target Capaian
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin aparatur
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)
PEKERJAAN UMUM
Program Kegiatan Pada Setiap SKPA
TABEL 3.4RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2016
PROVINSI ACEH
10
TersebarProgram Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 8
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian
CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 9
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Rencana Tahun 2016
SumberDana Target Capaian
10
19 Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi(WISMP)
Meningkatnya kualitas PengelolaanDPS dan irigasi partisifatif
4 Kab/Kota 4 Kab Rp. 2,389,199,610.00 4 Kab Rp. 2,500,000,000.00
19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Provinsi (WISMP)
Pengelolaan Wilayah Sungai danIrigasi
4 Kab/Kota 4 Kab Rp. 2,705,529,750.00 4 Kab Rp. 2,800,000,000.00
19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai (WISMP)
Terselenggaranya PengelolaanSDA wil. Sungai
4 Kab/Kota 4 Kab Rp. 6,583,697,172.00 4 Kab Rp. 6,912,000,000.00
1 03 02 26 Terselenggaranya PengelolaanKonservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya
Rp. 62,916,000,000.00 Rp. 54,600,000,000.00
01 Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya
Terlaksananya pembangunanembung dan bangunan penampungair lainnya
8 Kab/Kota 10 Lokasi Rp. 61,996,000,000.00 9 Lokasi Rp. 52,600,000,000.00
08 Pemeliharaan dan Rehabilitasi BangunanPengukuran Data Hidrologi
Terlaksananya pemeliharaan danrehabilitasi bangunan hidrologi
1 Kab/Kota 5 Unit Rp. 920,000,000.00 7 Unit Rp. 2,000,000,000.00
1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian bajirdan pengaman pantai
Rp. 361,181,864,575.00 Rp. 390,000,000,000.00
06 - Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan- badan Sungai
Terlaksananya kegiatanpengendaliaan banjir
13 Kab/Kota 14,403 M Rp. 72,016,852,519.00 14,000 M Rp. 70,000,000,000.00
09 - Pembangunan Prasarana PengamananPantai
Terlaksananya sarana pengamanpantai
13 Kab/Kota 9,639 M Rp. 289,165,012,056.00 10,667 M Rp. 320,000,000,000.00
Program Pengendalian Banjir Tersebar
TersebarProgram Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH lembar : 1 dari : 2
7 8
1 Rp. 748,817,487,357.00 Rp. 780,840,660,000.00
1 03 Rp. 748,817,487,357.00 Rp. 780,840,660,000.00
1 03 02
Rp. 33,376,000,000.00 Rp. 33,376,000,000.00
Rp. 10,900,705,090.00 Rp. 11,602,660,000.00
01 Rp. 8,031,994,805.00 Rp. 8,285,660,000.00
02 Rp. 452,000,000.00 Rp. 452,000,000.00
03 Rp. 150,000,000.00 Rp. 485,000,000.00
05 Rp. 2,266,710,285.00 Rp. 2,380,000,000.00
1 03 02 24 Terselenggaranya Pembangunandan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa& Jar. Pengairan Lainnya
Rp. 280,442,917,692.00 Rp. 291,262,000,000.00
01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Laporan Desain 14 Kab/Kota 13 Lokasi Rp. 6,588,296,400.00 APBA 26 Lokasi Rp. 6,900,000,000.00
03 Perencanaan Pembangunan Reservoir Tersedianya Laporan Desain 8 Kab/Kota 18 Lokasi Rp. 7,450,346,400.00 13 Lokasi Rp. 7,500,000,000.00
05 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Laporan Desain 9 Kab/Kota 16 Lokasi Rp. 15,118,496,400.00 1 Lokasi Rp. 15,800,000,000.00
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 13 Kab/Kota 540,000 M Rp. 17,002,069,560.00 580,000 M Rp. 17,800,000,000.00
15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terwujudnya jaringan irigasi yangberfungsi optimal
21 Kab/Kota 51,414 Ha Rp. 149,109,440,430.00 55,054 Ha Rp. 156,500,000,000.00
16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terselenggaranya kegiatanpemberdayaan organisasi P3A
7 Kab/Kota 170 P3A Rp. 4,059,471,570.00 170 P3A Rp. 4,300,000,000.00
17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
2 Kab/Kota 3 Lap Rp. 210,924,000.00 3 Lap Rp. 250,000,000.00
18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembagunanjaringan irigasi
7 Kab/Kota 111,367 M Rp. 69,225,446,400.00 103,533 M Rp. 70,000,000,000.00
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian
CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 9
URUSAN WAJIB
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
DINAS PENGAIRAN
Rencana Tahun 2016
SumberDana Target Capaian
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin aparatur
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)
PEKERJAAN UMUM
Program Kegiatan Pada Setiap SKPA
TABEL 3.4RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2016
PROVINSI ACEH
10
TersebarProgram Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 8
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian
CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 9
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Rencana Tahun 2016
SumberDana Target Capaian
10
19 Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi(WISMP)
Meningkatnya kualitas PengelolaanDPS dan irigasi partisifatif
4 Kab/Kota 4 Kab Rp. 2,389,199,610.00 4 Kab Rp. 2,500,000,000.00
19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Provinsi (WISMP)
Pengelolaan Wilayah Sungai danIrigasi
4 Kab/Kota 4 Kab Rp. 2,705,529,750.00 4 Kab Rp. 2,800,000,000.00
19 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai (WISMP)
Terselenggaranya PengelolaanSDA wil. Sungai
4 Kab/Kota 4 Kab Rp. 6,583,697,172.00 4 Kab Rp. 6,912,000,000.00
1 03 02 26 Terselenggaranya PengelolaanKonservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya
Rp. 62,916,000,000.00 Rp. 54,600,000,000.00
01 Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya
Terlaksananya pembangunanembung dan bangunan penampungair lainnya
8 Kab/Kota 10 Lokasi Rp. 61,996,000,000.00 9 Lokasi Rp. 52,600,000,000.00
08 Pemeliharaan dan Rehabilitasi BangunanPengukuran Data Hidrologi
Terlaksananya pemeliharaan danrehabilitasi bangunan hidrologi
1 Kab/Kota 5 Unit Rp. 920,000,000.00 7 Unit Rp. 2,000,000,000.00
1 03 02 28 Terlaksananya pengendalian bajirdan pengaman pantai
Rp. 361,181,864,575.00 Rp. 390,000,000,000.00
06 - Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan- badan Sungai
Terlaksananya kegiatanpengendaliaan banjir
13 Kab/Kota 14,403 M Rp. 72,016,852,519.00 14,000 M Rp. 70,000,000,000.00
09 - Pembangunan Prasarana PengamananPantai
Terlaksananya sarana pengamanpantai
13 Kab/Kota 9,639 M Rp. 289,165,012,056.00 10,667 M Rp. 320,000,000,000.00
Program Pengendalian Banjir Tersebar
TersebarProgram Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya
top related