pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pt. …
Post on 29-Oct-2021
39 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH PT.
KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT DI
KAWASAN WISATA KAMPUNG TRIDI (3D) KOTA MALANG
Skripsi
Oleh:
Zainul Alim
21701021096
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH PT. KERETA
API INDONESIA (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT DI KAWASAN
WISATA KAMPUNG TRIDI (3D) KOTA MALANG
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
Oleh
Zainul Alim
21701021096
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020
RINGKASAN
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Dengan Masyarakat di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota
Malang
Zainul Alim
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Sewa menyewa tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah ada dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berada di Kawasan
Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang merupakan salah satu pihak penyewa
tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam sewa menyewa tanah PT. Kereta
Api Indonesia tersebut pastinya memiliki prosedur dan memiliki hak-hak atau
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk
membahas dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul
“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH PT.
KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT DI
KAWASAN WISATA KAMPUNG TRIDI (3D) KOTA MALANG”.
Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai
peraturan sewa menyewa tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang
dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dalam hal
menyewakan tanahnya, kemudian menganalisis prosedur dan bentuk dari
perjanjian sewa menyewa tanah tersebut, serta membahas mengenai akibat hukum
jika ada pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peraturan PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) ketika menyewakan tanahnya, mengetahui pelaksanaan sewa
menyewa antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Masyarakat di
Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang, serta mengetahui akibat
hukum jika pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan menggunakan
jenis penelitian yuridis empiris. Untuk pendekatannya sendiri, skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis sosilogis dengan teknik analisis data deskriptif
kualitatif.
Sewa menyewa tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dilandasi sesuai
dengan peraturan yang ada. Untuk pelaksanaannya, terdapat prosedur yang
ditetapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan bentuk perjanjian
tertulis dengan akta dibawah tangan. Dalam pelaksannaanya terdapat wanprestasi
yang dilakukan oleh pihak penyewa tanah tetapi tidak adanya tindakan dari PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga terjadinya pembiaran terhadap tanah
tersebut.
Saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini yaitu PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) harus melakukan pengelolaan yang lebih baik lagi untuk
menjaga asetnya dan ketika menyewakan tanahnya harus memberikan penyadaran
melalui pendekatan atau sosialisasi mengenai hak-hak maupun kewajiban-
kewajiban agar tidak terjadinya wanprestasi.
Kata Kunci: Sewa menyewa, Tanah, PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
SUMMARY
Implementation of the Land Lease Agreement for PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) with Communities in the Tourism Area of Kampung Tridi (3D)
Malang City
Zainul Alim
Faculty of Law, Islamic University of Malang
Leasing land for PT. Kereta Api Indonesia (Persero) already exists and is
developing in Indonesian society. People who live in the Tourism Area of
Kampung Tridi (3D) Malang City are one of the tenants of the land of PT. Kereta
Api Indonesia (Persero). In leasing land, PT. The Indonesian Railways certainly
have procedures and have rights or obligations that must be fulfilled by both
parties.
Based on the description above, the authors feel interested in discussing
and analyzing in the form of a thesis entitled "IMPLEMENTATION OF LAND
RENTAL AGREEMENTS PT. INDONESIAN RAILWAY (PERSERO) WITH
THE COMMUNITY IN THE WISATA AREA OF KAMPUNG TRIDI (3D),
MALANG CITY. The formulation of the problem that the author discusses in this
thesis is the regulation of land leasing of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) was
conducted by PT. Kereta Api Indonesia (Persero), in terms of renting out the land,
then analyzes the procedure and form of the land lease agreement and discusses
the legal consequences if any party to the agreement is in default.
This thesis aims to determine the regulations of PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) when renting out the land, knowing the implementation of the lease
between PT. Kereta Api Indonesia (Persero) with the Community in the Tourism
Area of Kampung Tridi (3D), Malang City, as well as knowing the legal
consequences if the parties to the agreement default.
This thesis uses a research method that uses empirical juridical research.
For its own approach, this thesis uses a juridical sociological approach with
qualitative descriptive data analysis techniques.
Leasing land for PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is based on the existing
regulations. For its implementation, there is a procedure established by PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) with a written agreement with an underhand
deed. In the implementation, there were defaults committed by the land tenants
but there was no action from PT. Kereta Api Indonesia (Persero) so that the land
is omitted.
Suggestions that can be submitted in this thesis are PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) must carry out better management to safeguard its assets and
when renting out its land, it must provide awareness through approaches or
socialization regarding rights and obligations so that defaults do not occur.
Keywords: Rent, land, PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan sebuah negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara
dan merupakan negara yang terletak diantara dua buah benua yaitu Benua Asia
dan Benua Australia serta terletak diantara dua buah samudera yaitu Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan salah satu negara terbesar di dunia dimana termasuk juga menjadi
negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan memiliki sekitar 17.504 buah
pulau dimana 16.056 pulau telah mempunyai nama yang tertera di United Nations
(UN) atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena memiliki jumlah pulau yang
banyak tersebut menjadikan Negara Republik Indonesia terpisah-pisah dari satu
pulau ke pulau yang lainnya sehingga membuat Indonesia memiliki banyak
keragaman. Keragaman tersebut dapat berupa keragaman sumber daya alamnya,
flora dan faunanya, sumber daya manusianya sehingga melahirkan banyak ras,
suku, agama dan kepercayaan, etnik dan lain sebagainya.
Salah satu keragaman dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara
Kesatuan Republik Indonesia atas karunia dari Tuhan Yang Maha Esa adalah
memiliki lahan yang luas yang menghampar dari ujung Pulau Sabang hingga
Pulau Merauke. Dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia, lahan
merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal vital karena dalam
menjalankan kehidupannya selalu bergantung dengan yang namanya lahan.
2
Lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat
tinggal dan mata pencaharian. Fungsi dari lahan juga berbeda-beda tergantung
dari pihak yang memanfaatkannya. Misalnya, petani memanfaatkan lahan sebagai
sumber produksi makanan untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta
memanfaatkan lahan untuk berinvestasi atau modal. Pemerintah memanfaatkan
lahan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.1 Seperti halnya
Lahan, tanah menjadi bagian terpenting dan merupakan sebagai suatu asset yang
dapat dikatakan sebagai asset tetap atau bisa dikatakan juga sebagai asset yang
bersifat permanen yang bisa dipakai untuk masa kini maupun masa yang akan
mendatang.
Tanah banyak memiliki manfaat maupun fungsi dalam kehidupan manusia
seperti halnya lahan, diantaranya adalah untuk tempat tinggal, sebagai tempat
seseorang maupun sekelompok orang mencari nafkah melalui usaha dalam bidang
pertanian, perkebunan, perkantoran, pertambakan, bahkan sampai dalam bidang
pertambangan atau perindustrian lainnya hingga menjadi tempat terakhir manusia
dalam hidup didunia atau dapat dikatakan sebagai tempat pemakaman.
Tanah yang merupakan kumpulan partikel-partikel yang bersifat padat dan
tidak terikat antara satu dengan yang lainnya yang memiliki rongga dan berisikan
udara, berisikan air, ataupun yang lainnya merupakan hal yang harus dilindungi
dan diperhatikan oleh negara. Selain itu, tanah ialah aset dari bangsa Indonesia
yang juga merupakan modal dasar dari suatu negara untuk proses pembangunan
kearah masyarakat yang adil dan makmur. Maka dari itu, dalam pemanfaatan
1 Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto, 2018, Perlindungan Hukum
Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia, Jurnal Ketahanan
Pangan, Vol. 2., No.2.
3
tanah hendaknya dilandaskan dengan prinsip atau ketentuan yang berlaku pada
masyarakat Indonesia.
Tanah sendiri bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multi dimensi,
yaitu: Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat
mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi
seseorang dalam menentukan pengambilan putusan masyarakat. Ketiga, dari sudut
budaya dapat menentukan status tinggi rendahnya seseorang. Keempat, tanah
bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan transidental.2
Mengingat tanah merupakan hal vital dan memang hajat hidup orang banyak,
maka tanah harus diatur dalam sebuah peraturan-peraturan untuk melindunginya
dari segala berbagai macam ancaman-ancaman apalagi mengingat bahwa Negara
Republik Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal
1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut
memiliki arti bahwa semua yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia haruslah diselesaikan dengan panduan atau acuan hukum yang berlaku.
Atau juga bisa diartikan Yang dimaksud “negara hukum” adalah negara yang
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk
dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan
demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab.3
2 Diyan Isnaeni, 2017. Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan
Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 1., No.2.
3 Penjelasan Pasal 4a Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia
4
Berkaitan dengan hal diatas, dalam hal pengaturan mengenai tanah juga
ditindaklanjuti dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:” Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”. Hal menegaskan bahwa
hal yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat
didalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya
kemanfaatan tersebut demi kemakmuran ataupun kesejahteraan dari rakyatnya.
Dari ketentuan dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya
alam yang terdapat di Indonesia merupakan hak daripada seluruh masyarakat
Indonesia yang dapat dimiliki dan dikuasai berdasarkan perorangan maupun
kelompok-kelompok dari masyarakatnya melalui tata cara dan pengaturan yang
telah berlaku di Indonesia.
Melalui pembahasan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pasal 33 Ayat
(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut
merupakan cikal bakal dari suatu pembentukan hal-hal yang mengatur mengenai
tanah di Indonesia. Pengaturan mengenai tanah di Indonesia diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria atau lebih sering disebut dengan UUPA. UUPA dibentuk setelah 15 tahun
Indonesia merdeka yang bertujuan untuk:
a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak
agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang
5
Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun
masyarakat yang adil dan makmur;
b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan
dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan
kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi
nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan
berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas
hukum barat;
d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
kepastian hukum;4
Berdasarkan tujuan-tujuan pembentukan UUPA, maka tujuan UUPA secara
umum yaitu agar Indonesia memiliki hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia
itu sendiri tanpa pengaruh dari pihak manapun yang mempunyai sifat berlaku
tunggal untuk nasional dan dibentuk sesuai dengan adanya tujuan dari hukum
yaitu kepastian hukum dimana dahulunya terdapat perauran dari bangsa penjajah
yang tidak menjamin kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh
rakyat Indonesia.
Dengan adanya tujuan pembentukan UUPA yakni memberikan kepastian
hukum, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ada beberapa hal yang diatur lebih lanjut
4 Berdasarkan hasil menimbang pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
6
tanah negara yang dikuasai melalui hak setiap orang, setiap lembaga atau badan-
badan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta
ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Selain hak-hak
atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-
hak atas air dan ruang angkasa”.
Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah dalam Pasal
16 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:
Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik,
b. hak guna-usaha,
c. hak guna-bangunan,
d. hak pakai,
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah,
g. hak memungut hasil hutan,
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
Walaupun setiap orang atau individu secara mandiri, secara berkelompok,
maupun lembaga-lembaga memiliki hak untuk menguasai tanah dari negara,
namun berdasarkan aturan dari UUPA, bagi siapa saja yang menguasai tanah
7
negara tersebut harus melalui prosedur yang berlaku dan harus menjaga tanah
tersebut sesuai dengan peruntukannya atau dalam hukum agrarian kita kenal
dengan penguasaan secara yuridis.
Pada zaman dahulu, orang dapat memiliki dan menguasai tanah dengan cara
mudah yaitu menguasainya dengan cara menebang pohon-pohon ditanah tersebut
kemuadian langsung membangunkan rumah atau sejenisnya atau bisa saja
langsung menggarapnya yang kemudian tanah tersebut menjadi aset pribadi yang
diwariskan secara turun-temurun. Namun sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi,
karena semakin hari maka semakin sedikit pula tanah yang tersedia dan
menguasai serta memilikinya pun harus sesuai prosedur. Belum lagi ketika kita
membicarakan dari sudut pandang ekonomi, maka tidak semua orang memiliki
kondisi ekonomi yang baik, sehingga masih banyak masyarakat yang harus
menyewa rumah. Sewa menyewa merupakan hal yang sangat banyak yang dapat
kita temui dilingkungan masyarakat, salah satunya dengan menyewa tanah PT
Kereta Api Indonesia (Persero).
Sesuai dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang ada di Indonesia,
terdapat tanah-tanah yang dikuasai penggunaannya oleh lembaga-lembaga milik
negara salah satunya tanah yang dikuasai oleh Kereta Api Indonesia (Persero).
Dalam perjalanan Kereta Api Indonesia (Persero) di Indonesia, tujuan awal dari
penguasaan tanah negara tentunya akan digunakan untuk suatu pengembangan
potensi serta untuk meningkatan dari peranan perkeretaapian yang berkaitan
langsung mengenai hal-hal yang menyangkut fasilitas dan prasarana penunjang
untuk PT. Kereta Api Indonesia. Akan tetapi, disaat sekarang ini, terdapat
beberapa fasilitas dan prasarana penunjang yang sudah tidak digunakan lagi dan
8
seiring berkembangnya waktu ke waktu, tanah negara yang dikuasai oleh PT
Kereta Api Indonesia (Persero) yang awalnya untuk menujang proses
pengembangan potensi PT Kereta Api Indonesia (Persero) itu sendiri, kini banyak
terdapat rumah-rumah masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya di
Kota Malang. Di daerah Kota Malang, banyak terdapat kawasan rel kereta api
dimana disetiap pinggirnya terdapat rumah-rumah warga yang merupakan rumah
dinas maupun masyarakat yang tidak memiliki ekonomi yang baik sehingga hanya
menyewa dari tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut.
Kontrak atau perjanjian sewa menyewa bukanlah merupakan hal yang baru
dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, sewa menyewa sudah
dilakukan sejak dahulu kala. Sewa menyewa dalam peraturan di Indonesia yang
diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Orang dapat
menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”
Terdapat beberapa objek yang dapat di sewakan dalam masyarakat Indonesia
diantaranya rumah, kendaraan, tanah, dan yang lainnya.
Warga masyarakat di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang
melakukan sewa menyewa tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero). Namun
dalam pelaksanaanya, perlunya penulis ketahui bagaimana pelaksanaan perjanjian
masyarakat dan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) apakah seimbang antara
hak dan kewajibannya sehingga nantinya bisa mengantisipasi munculnya
permasalahan yang lebih luas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan
yang terjadi nantinya terutama dalam hal akibat hukumnya bagi kedua belah
pihak.
9
Berdasarkan uraian dikemukan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti dalam
melakukan pelaksanaan sewa menyewa terhadap penulisan skripsi ini dengan
judul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Dengan Masyarakat Di Kawasan Wisata Kampung Tridi
(3d) Kota Malang”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang ditulis oleh penulis didalam latar belakang, maka
dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam karya
ilmiah, diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana Peraturan Sewa Menyewa PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
dalam Menyewakan Tanah di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota
Malang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pihak Penyewa
dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kawasan Wisata Kampung Tridi
(3D) Kota Malang?
3. Bagaimana Akibat Hukum Jika Pihak Penyewa dan Pihak PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang
Ketika Melakukan Wanprestasi?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peraturan sewa menyewa
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menyewakan Tanah di Kawasan
Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang.
10
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian
sewa menyewa antara Pihak Penyewa dan PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Jika Pihak Penyewa
dan Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di Kawasan Wisata
Kampung Tridi (3D) Kota Malang Ketika Melakukan Wanprestasi.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis memberikan manfaat dan
kegunaan yang dapat diambil sehingga bisa diambil sebagai rujukan maupun hal
lainnya yang bisa berguna dalam berbagai bidang. Adapun manfaat yang
diharapkan diantaranya adalah:
1. Manfaat Secara Teoritis
a. Bagi penulis
Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas
pengetahuan bagi penulis tentang berbagai aspek di bidang hukum
khususnya yang menyangkut tentang Hukum Perdata dan Hukum
Agraria pada khususnya dalam bidang hukum mengenai sewa
menyewa tanah serta akibat hukum dari pelaksanaan sewa menyewa
tanah PT. Kereta Api Indonesia di Kawasan Wisata Kampung Tridi
(3D) Kota Malang.
b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran, menambah pengetahuan baru, serta menambah referensi
11
Universitas Islam Malang khususnya Fakultas Hukum dalam rangka
memperkaya buku-buku maupun karya ilmiah mengenai Hukum
Perdata dan Hukum Agraria.
c. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi
peneliti lain yang ingin mendalami tentang Hukum Perdata dan
Hukum Agraria.
2. Manfaat Secara Praktis
a. Bagi Masyarakat
Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu
pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa dan
bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) Dengan Masyarakat Di Kawasan Wisata
Kampung Tridi (3D) Kota Malang.
b. Bagi Pemerintah
Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman, masukan
maupun rujukan bagi pemerintah agar berguna dalam memberikan
suatu pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun keputusan
dalam membuat peraturan hukum dan pelaksanaan yang baik dan bisa
berguna bagi kalangan masyarakat.
12
E. Orisinalitas Penelitian
Berkaitan terhadap penelitian ini, sebelum adanya penelitian ini telah dilakukan
penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis,
dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa hal persamaan, perbedaan, dan
suatu konstribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis, diantaranya
yaitu:
Skripsi yang pertama, yaitu berjudul “PERJANJIAN SEWA MENYEWA
TANAH MILIK PT. KERETA API INDONESIA DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang)”, yang disusun oleh
WAN FITRI MARISSA, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Departemen
Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata B Universitas
Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis,
yaitu sama-sama menganalisis dan mengkaji hal yang berkaitan mengenai
perjanjian sewa menyewa antara pihak penyewa PT. Kereta Api Indonsia
(Persero) dengan masyarakat, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan
penulis adalah dengan penelitiannya terkait dengan objek atau tempat yang
dilakukan dimana penelitian tersebut fokus membahas di Desa Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang sementara penelitian penulis fokus pada Kawasan Wisata
Kampung Tridi (3D) Kota Malang dan penelitian tersebut lebih membahas
bagaimana bentuk pelaksaanaan dan akibat hukum bagi kedua belah pihak dalam
perjanjian sewa menyewanya sedangakan dalam penelitian penulis, penulis lebih
mengembangkan bentuk ketentuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal
menyewakan tanhanya dan membahas lebih dalam pelaksanaan disertai bentuk
perjanjiannya yang kemudian dianalisis berdasarkan analisis perancangan kontrak.
13
Skripsi yang kedua, yakni dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA MENYEWA TERHADAP TANAH YANG DIKELOLA OLEH PT.
KERETA API INDONESIA (PERSERO) DI DAERAH OPERASI 4
SEMARANG”, disusun oleh EVIRA DAMAYANTI, Mahasiswa Fakultas
Hukum Program Kekhususan Hukum Keperdataan Universitas Islam Sultan
Agung, memiliki suatu kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yaitu
sama-sama menganalisis dan mengkaji hal yang berkaitan mengenai pelaksanaan
perjanjian terhadap objek tanah milik PT. Kereta Api Indonsia (Persero),
sedangkan perbedaanya penelitian yang dilakukan penulis adalah, pertama yang
menjadi perbedaanya yaitu lokasi objek penelitian yaitu dalam skripsi berada di
Daerah DAOP 4 Semarang, kemudian penelitian tersebut isinya lebih menjelaskan
bagaimana prosedur bagi masyarakat yang ingin menyewa tanah PT. Kereta Api
Indonesia tersebut karena masyarakat tersebut seperti tidak menaati tentang apa
yang ada di perjanjian sewa menyewanya dalam hal perpanjangan kontraknya.
Hal ini berbeda konteks dan pembahasan dengan apa yang akan penulis teliti
karena yang penulis akan mengkaji dan menaganlisis bagaimana peraturan atau
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana kewenangan pihak PT.
Kereta Api dalam menyewakan tanahnya dan bagaimana pelaksanaan perjanjian
diantara pihak berdasarkan hak-hak dan kewajibannya serta dianalisis berdasarkan
perancangan kontrak.
Skripsi yang ketiga, berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HAK
ATAS TANAH MILIK PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (PJKA)
OLEH MASYARAKAT DIKAWASAN STASIUN TEGAL”, disusun oleh
RIESKA MEI PUSPADIENA, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
14
Pancasakti Tegal, memiliki suatu kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh
penulis, yaitu sama-sama menganalisis dan meneliti hal yang berkaitan mengenai
objek tanah milik PT. Kereta Api Indonsia (Persero), sedangkan perbedaanya
penelitian yang dilakukan penulis yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan masyarakat
berkaitan dengan bagimana kedudukan serta bagaimana landasan hukum yang
mengatur sewa menyewa tanah milik PT. KAI. Sedangkan pada skripsi
“TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH MILIK
PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (PJKA) OLEH MASYARAKAT
DIKAWASAN STASIUN TEGAL” lebih memfokuskan terhadap bagaiamana
upaya pengambilalihan lahan yang ataupun tanah yang ditempati oleh pihak-pihak
lain atau bisa kita katakan adalah masyarakat dikawasan Stasiun Tegal tersebut
serta dalam skripsi dan penelitian tersebut didapatkan bagaimana cara
penyelesaian dalam menghadapi sengketa dengan masyarakat.
Berdasarkan beberapa hal persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki
oleh hasil tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:
No. PROFIL JUDUL
1. WAN FITRI MARISSA
SKRIPSI
UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA
PERJANJIAN SEWA MENYEWA
TANAH MILIK PT. KERETA API
INDONESIA DENGAN
MASYARAKAT (Studi Kasus
Desa Batang Kuis Kabupaten Deli
Serdang)
ISU HUKUM
1. Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa antara PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) dengan masyarakat?
2. Bagaimana akibat hukum jika dalam perjanjian tersebut para pihak
melakukan wanprestasi?
3. Bagaimana penyelesaian jika dalam perjanjian sewa menyewa
tersebut terjadi perselisihan?
HASIL PENELITIAN
15
1. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perjanjian sewa menyewa tanah
milik PT. KAI adalah dengan diadakannya perundingan terlebih
dahulu anatar pihak penyewa dengan pihak antara PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) untuk membuat kesepakatan. Untuk bentuk
perjanjiannya yaitu berbentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk
standar kontrak, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pihak PT.
Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi adalah jika salah satu
pihak melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian
bagi pihak lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut
wajib untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
3. Akibat hukum jika pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat
diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama
perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan
secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian
maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semuala yaitu
keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.
PERSAMAAN Menganalisis dan mengkaji hal yang
berkaitan mengenai perjanjian sewa
menyewa antara pihak penyewa PT.
Kereta Api Indonsia (Persero) dengan
masyarakat.
PERBEDAAN Penelitian yang dilakukan penulis adalah
dengan penelitiannya terkait dengan
objek atau tempat yang dilakukan
dimana penelitian tersebut fokus
membahas di Desa Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang sementara
penelitian penulis fokus pada Kawasan
Wisata Kampung Tridi (3D) Kota
Malang dan penelitian tersebut lebih
membahas bagaimana bentuk
pelaksaanaan dan akibat hukum bagi
kedua belah pihak dalam perjanjian
sewa menyewanya sedangakan dalam
penelitian penulis, penulis lebih
mengembangkan bentuk ketentuan PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) dalam
hal menyewakan tanhanya dan
membahas lebih dalam pelaksanaan
disertai bentuk perjanjiannya yang
kemudian dianalisis berdasarkan
analisis perancangan kontrak.
KONTRIBUSI Berguna dalam hal penguatan dan
pengaturan hukum sewa menyewa
terhadap tanah milik PT. KAI sehingga
16
bisa memberikan masukan kepada Pihak
PT. KAI maupun lembaga pertanahan
yaitu Badan Pertanahan Nasional.
No. PROFIL JUDUL
2. EVIRA DAMAYANTI
SKRIPSI
UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG
PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA
MENYEWA TERHADAP
TANAH YANG DIKELOLA
OLEH PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DI
DAERAH OPERASI 4
SEMARANG
ISU HUKUM
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah
yang dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4
Semarang?
2. Bagaimana bentuk perjanjian sewa tanah yang dikelola oleh PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang?
3. Upaya yang dilakukan pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
DAOP 4 Semarang apabila ada wanprestasi yang dilakukan oleh
penyewa yang masih menempati tanah tersebut tetapi masa kontrak
sudah habis dan tidak melakukan perpanjangan?
HASIL PENELITIAN
1. Prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah yang dikelola
oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah DAOP 4 Semarang
adalah dengan mengajukan permohonan ke Excecutive Vive President
Daop 4 Semarangdi Jlan MH. Thamrin No.3 Semarang.
2. Bentuk perjanjian sewa tanah yang dikelola oleh PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang adalah perjanjian baku atau
perjanjian standard bertimbal balik karena adanya negosiasi dalam
penawaran tarif sewa nilai komersial terbaik.
3. Upaya yang dilakukan pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
DAOP 4 Semarang apabila ada wanprestasi yang dilakukan oleh
penyewa yang masih menempati tanah tersebut tetapi masa kontrak
sudah habis dan tidak melakukan perpanjangan yaitu dengan
diberikan surat pemberitahuan, surat peringatan tiga kali, pemutusan
kontrak berikut pengosongannya melalui proses somasi serta
berkoordinasi dengan unit keamanan dan bagian aset.
PERSAMAAN Menganalisis dan mengkaji hal yang
berkaitan mengenai pelaksanaan
perjanjian terhadap objek tanah milik
PT. Kereta Api Indonsia (Persero).
PERBEDAAN
Perbedaanya penelitian yang dilakukan
penulis adalah, pertama yang menjadi
perbedaanya yaitu lokasi objek
penelitian yaitu dalam skripsi berada di
Daerah DAOP 4 Semarang, kemudian
17
penelitian tersebut isinya lebih
menjelaskan bagaimana prosedur bagi
masyarakat yang ingin menyewa tanah
PT. Kereta Api Indonesia tersebut
karena masyarakat tersebut seperti tidak
menaati tentang apa yang ada di
perjanjian sewa menyewanya dalam hal
perpanjangan kontraknya. Hal ini
berbeda konteks dan pembahasan
dengan apa yang akan penulis teliti
karena yang peneliti akan mengkaji dan
menaganlisis bagaimana peraturan atau
ketentuan-ketentuan yang mengatur
mengenai bagaimana kewenangan pihak
PT. Kereta Api dalam menyewakan
tanahnya dan bagaimana pelaksanaan
perjanjian diantara pihak berdasarkan
hak-hak dan kewajibannya dserta
dianalisis berdasarkan perancangan
kontrak.
KONSTRIBUSI Berguna untuk lembaga penegak
hukum, lembaga yang berkaitan dengan
hak atas tanah, dan masyarakat umum
bagaimana proses penyelasain sengketa
dalam menyelesaiakan permasalahan
atau sengketa tanah milik negara.
No. PROFIL JUDUL
3. RIESKA MEI PUSPADIENA
SKRIPSI
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL
TINJAUAN YURIDIS
PENGUASAAN HAK ATAS
TANAH MILIK PERUSAHAAN
JAWATAN KERETA API
(PJKA) OLEH MASYARAKAT
DIKAWASAN STASIUN
TEGAL
ISU HUKUM
1. Bagaimana mekanisme penguasaan lahan aset PJKA oleh masyarakat
di Kota Tegal?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PJKA dalam mengembalikan
aset tanah yang telah dikuasai masyarakat Stasiun Kereta Api Tegal?
HASIL PENELITIAN
1. Penguasaan tanah yang terjadi di masyarakat Kota Tegal tidak jelas
hak miliknya walaupun sudah dikuasai oleh masyarakat secara
kontinyu atau berkelanjutan (turun-menurun). Kemudian untuk
mekanismenya tidak diketahui secara jelas dan ketika diteliti
masyarakat hanya menempati lahan kosong yang tidak terurus.
2. Upaya dari pihak PJKA atau sekarang yang disebut PT. KAI ketika
menyelesaikan masalah juga belum dikatakan jelas karena mereka
18
tidak melakukan dialog diantara kedua belah pihak sehingga apabila
PJKA ingin mengambil tanahnya mereka tidak akan melakukan
perlawanan dengan syarat harus memberikan sebuah ganti rugi.
PERSAMAAN Menganalisis dan meneliti hal yang
berkaitan mengenai objek tanah milik PT.
Kereta Api Indonsia (Persero)/PT.KAI
ataupun Perusahaan Jawatan Kereta Api
(PJKA)
PERBEDAAN Perbedaanya penelitian yang dilakukan
penulis yaitu bagaimana pelaksanaan
perjanjian sewa menyewa tanah milik PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) dengan
masyarakat berkaitan dengan bagimana
kedudukan serta bagaimana landasan
hukum yang mengatur sewa menyewa
tanah milik PT. KAI. Sedangkan pada
skripsi “TINJAUAN YURIDIS
PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
MILIK PERUSAHAAN JAWATAN
KERETA API (PJKA) OLEH
MASYARAKAT DIKAWASAN
STASIUN TEGAL” lebih memfokuskan
terhadap bagaiamana upaya
pengambilalihan lahan yang ataupun tanah
yang ditempati oleh pihak-pihak lain atau
bisa kita katakan adalah masyarakat
dikawasan Stasiun Tegal tersebut serta
dalam skripsi dan penelitian tersebut
didapatkan bagaimana cara penyelesaian
dalam menghadapi sengketa dengan
masyarakat.
KONSTRIBUSI Berguna untuk lembaga penegak hukum,
lembaga yang berkaitan dengan hak tanah
yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota
Tegal tentang kejelasan status ha katas
tanah serta PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) dalam hal menjaga assetnya
berupa tanah atau lahan.
Sedangkan penelitian ini adalah
PROFIL JUDUL
ZAINUL ALIM
SKRIPSI
UNIVERSITAS ISLAM
MALANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA
MENYEWA TANAH PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DENGAN
MASYARAKAT DI KAWASAN WISATA
KAMPUNG TRIDI (3D) KOTA MALANG
19
ISU HUKUM
1. Bagaimana Peraturan Sewa Menyewa PT Kereta Api Indonesia (Persero)
dalam Menyewakan Tanah di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota
Malang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pihak Penyewa
dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kawasan Wisata Kampung Tridi
(3D) Kota Malang?
3. Bagaimana Akibat Hukum Jika Pihak Penyewa dan Pihak PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang
Ketika Melakukan Wanprestasi?
NILAI KEBARUAN
1. Ketentuan atau landasan hukum dalam hal ketentuan sewa menyewa
anatara pihak PT. KAI dengan pihak penyewa dilihat dari berbagai
peraturan yang ada di Indonesia.
2. Pelaksanaan sewa menyewa dikaji lebih dalam dan berkaitan dengan
pembuatan kontrak atau contract drafting.
3. Mendapatkan cara penyelesaian yang efektif dan terbaru menurut
ketentuan hukum yang berlaku.
Tabel 1. Orisinalitas Penelitian
F. Metode Penelitian
Penelitian ilmiah adalah proses yang dilakukan dengan cara yang sistematis
dan bersifat objektif dan harus melibatkan unsur pemikiran-pemikiran dan
observasi untuk mencari, menemukan dan mendapatkan data, memvalidasi dan
memperkuat teori serta untuk memecahkan suatu permasalah yang muncul dalam
kehidupan.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian berisikan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penlitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan
penelitian yang mengaplikasikan fakta-fakta yang sebenarnya yang didapat
dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara
maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan
secara langsung.
20
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ini menggunakan pendekatan
yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa
yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu:
a. Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya di Jalan
Gubeng Masjid, Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya
dan Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Malang di Jalan
Gajahmada No. 9, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Alasan pemilihan lokasi tersebut karena untuk mengetahui secara
langsung mengenai pelaksanaan sewa menyewa apalagi PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) ini merupakan subjek hukum perjanjian sebagai pihak
yang meneyewakan tanah.
b. Tempat Wisata Kampung Tridi (3D) di Jalan Temanggungan Ledok,
Kelurahan Ksatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Alasan pemilihan lokasi tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa
Kota Malang dalam sejarah perkeretaapiaan di Indonesia merupakan jalur
kedua yang dibuat sehingga menjadi salah satu pusat tertua dan Kawasan
Wisata Kampung Tridi (3D) tersebut menjadi lokasi yang cocok untuk
diteliti karena disana banyak masyarakat yang tinggal di tanah PT. Kereta
Api Indonesia.
21
4. Jenis dan Sumber Data
Sumber Data Penelitian
Adapun sumber data penelitian yang di ambil penulis ada beberapa jenis
sumber data yaitu:
1) Data Primer
Data Primer merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian
yang berasal dari pengalman, pemahaman, pendapat, maupun hal lainnya
yang didapatkan dari subjek penelitian. Penulis dalam melakukan
penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari keterangan
dari pihak yang bersinggungan langsung dengan objek penelitian yaitu
pihak yang menyewakan tanahnya yaitu Pihak PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) dan Pihak penyewa tanah PT. KAI yang bertujuan untuk dapat
memahami secara langsung kondisi sekitar objek penelitian.
2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa sumber
informasi dimana kedudukannya sebagai pendukung dari hasil penelitian
data primer dimana dapat berupa buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.
Data sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini
yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, kitab undang-undang dan juga
peraturan perundang-undangan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan beberapa
cara yaitu:
1) Pengumpulan Data Primer:
22
a. Pengumpulan data primer (field research) penulis menggunakan cara:
Wawancara langsung kepada narasumber yaitu pihak PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) dan masyarakat yang ada di Kawasan Wisata
Kampung Tridi (3D), wawancara yang dilakukan oleh penulis secara
terstruktur.
b. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung, observasi
dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman
suara. Setelah itu bisa dicatat oleh penulis secara sistematis.
2) Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan
penelitian ini yaitu (library research) penulis menggunakan buku-buku
atau jurnal-jurnal dan internet.
6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling
Populasi merupakan keseluruhan objek dari suatu penelitian yang mempunyai
kesamaan baik itu berupa objek yang diteliti maupun kesamaan permasalahan
atau kasus. Populasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini
yaitu:
a. Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pihak yang
menyewakan tanah.
b. Penyewa Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kota Malang.
Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sampel, yaitu:
23
a. Unit Sumber Daya Manusia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8
Surabaya dan ditindaklanjuti dari Kantor PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Kota Malang.
b. Masyarakat yang berada di Kawasan Wisata Kampung Tridi Kota Malang.
Teknik Sampling merupakan cara seorang penulis untuk mengambil
sampel. Teknik sampling yang penulis gunakan dalam melakukan
penelitian ini yaitu Nonprobability Sampling dengan jenis Sampling
Purposive dimana sampling ini ditentukan dengan adanya pertimbangan-
pertimbangan tertentu yang mengidentifikasi ciri-ciri atau kriteria-kriteria
yang terkait dengan masalah penelitian ini. Adapun subjek teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pihak PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya dan PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Kota Malang serta Perangkat desa dan beberapa masyarakat
penyewa tanah di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang.
7. Teknik Analisis Data
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan
metode analisis data yang biasa disebut dengan deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisis yang dengan cara menjelaskan atau menggambarkan hal-hal
yang terdapat dalam melakukan penelitian serta kemudian dapat disimpulkan
dan datanya disajikan menurut apa yang ada di lapangan.
G. Sistematika Penelitian
Dalam sistematika penulisan penelitian ini sesuai dengan ketentuan penulisan
hukum yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai objek
yang diteliti. Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimana
24
setiap bab terbagi beberapa sub bab supaya mempermudah pemahaman terhadap
keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai
berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini memaparkan sejumlah tinjauan-tinjauan dari peraturan ataupun
pendapat dari para ahli mengenai Tinjaun Umum Tentang Perjanjian,
Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa, Hak Penguasaan Tanah Menurut
Undang-Undang Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dan Tinjauan
Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang dan Hasil Penelitian yang
di peroleh penulis dari studi lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan
dengan fakta dan tinjauan pustaka yang di dapatkan mengenai Peraturan
Sewa Menyewa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Menyewakan
Tanah, kemudian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Masyarakat di Kawasan Wisata
Kampung Tridi (3D) Kota Malang serta Akibat Hukum Jika Pihak Penyewa
dan Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kawasan Wisata Kampung
Tridi (3D) Kota Malang Ketika Wanprestasi.
25
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan
dari hasil penelitian maupun pembahasan jawaban terhadap rumusan-rumusan
masalah yang dirumuskan oleh penyusun yang nantinya diharapkan bisa
bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.
26
108
108
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Peraturan sewa menyewa dari berbagai sudut pandang hukum yang
mengatur mengenai tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terdapat
perbedaan dalam keabsahan atau legalitas dalam persewaan yang
dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam Undang-
undang Pokok Agraria yang terdapat didalam Pasal 44 menyatakan bahwa
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak berhak melakukan persewaan
tanahnya. Namun, jika dilihat dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966
menekankan bahwa bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai
hak pengelolaan yang kemudian bisa menyewakan tanahnya kepada pihak
lain dengan hak pakai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) berhak menyewakan tanahnya dengan ketentuan
bahwa harus menjaga barang miliknya dengan sebaik mungkin dan tidak
dipindahtangankan kepada pihak lain. Selanjutnya, PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) berhak dalam melakukan persewaan tanah juga
diperkuat dengan dengan adanya Keputusan Direksi PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Nomor Kep.U/OT.003/3/4/I/KA.2001 yang diterbitkan
pada tanggal 2 Januari 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Laksana Divisi Usaha Pendukung yang
dalam hal tersebut terdapat pembahasan mengenai persewaan.
109
109
2. Sewa menyewa tanah yang terdapat pada masyarakat di Kawasan Wisata
Kampung Tridi (3D) Kota Malang merupakan perjanjian sewa menyewa
perserorangan. Pada awal proses pelaksanaan perjanjian sewanya,
masyarakat Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang yang akan
menyewa tanah PT. Kereta Api Indonesia ini atau yang disebut Calon
Mitra harus melengkapi beberapa hal yang sesuai dengan prosedur
perjanjian sewa menyewa hingga akhirnya disetujui dan disepakati oleh
para pihak. Adapun bentuk perjanjian dari pelaksanaan sewa menyewa
yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan. Kemudian dari hasil
analisis kontraknya, dalam perjanjian tersebut sudah sesuai dan tidak
bertentangan dengan undang-undang.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) di Kawasan Wisata Kampung Tridi (3D) Kota Malang
terdapat beberapa wanprestasi pada Pasal 3 dan Pasal 6 pada buku
panduan Perjanjian Kontrak Tanah Perumka. Akibat hukum dari adanya
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilihat pada buku
Perjanjian Kontrak Tanah Perumka pada Pasal 8 dan dapat dilihat juga
dalam kemungkinan yang yang dapat diambil dari hukum perdata apabila
seseorang wanprestasi, dan dapat dihubungkan pula dengan hapusnya
perikatan yang berkaitan dengan berakhirnya masa sewa dan terpenuhinya
suatu syarat batal. Akan tetapi dalam faktanya, hanya terjadi pembiaran
oleh PT. Kereta Api Indonesia namun dengan tetap melakukan pendekatan
kepada masyarakat mengenai tanahnya tersebut.
110
110
B. Saran
1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus melakukan pengelolaan yang
lebih baik lagi untuk menjaga asetnya agar tidak terjadinya penguasaan
diluar kendali dari Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Ketika PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ingin menyewakan asetnya
yaitu berupa tanah dan pihak penyewa ingin menyewa tanah, perlu
adanya keaktifan dan penyampaian pandangan dari masing-masing pihak
agar sistem dan peraturan yang lebih kompleks lagi. Hal ini ditujukan
agar para pihak baik itu dari pihak penyewa dan Pihak dari PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) itu sendiri memahami hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang telah disepakati bersama.
3. Perlu adanya ketegasan dari PT. Kereta Api Indonesia dalam hal menjaga
tanah atau asetnya dan perlu adanya kesadaran dari pihak penyewa. Hal
ini ditujukan untuk menghindari adanya perselisihan diantara masing-
masing pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Kadir Muhammad, (2008), Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung; PT.
Citra Aditya Bakti.
, (1992), Hukum Perikatan, Bandung; Citra Aditya
Bakti.
Adrian Sutedi, (2015), Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta; Raih Asa
Sukses (Penebar Swadaya Grup).
I Ketut Oka Setiawan, (2016), Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan,
Jakarta; Sinar Grafika.
, (2015), Hukum Perikatan, Jakarta; Sinar Grafika.
L.J. Van Apeldoorn, (2011), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Paradnya Paramita.
M. Arba, (2015), Hukum Agraria Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika.
R. Serfianto D. Purnomo, (2018), Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta; PT.
Gramedia Pustaka Utama.
R. Subekti, (1995), Aneka Perjanjian, Bandung; Intermasa.
, (1979), Hukum Perjanjian, Jakarta; Intermasa.
Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, (2019), Perancangan Kontrak dan
Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta; Sinar Grafika.
Peraturan Perundangan-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Pemegang Hak Pakai.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara atau Daerah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/2015
Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Jurnal
Diyan Isnaeni, 2017. Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik
Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, Jurnal
Ketahanan Pangan, Vol. 1., No.2.
Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto, 2018, Perlindungan
Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan
di Indonesia, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 2., No.2.
Nasrul, Oky, 2019. Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga, Soumatera Law
Review, Vol. 2., No.1.
Internet
Kementrian Perhubungan Diktorat Jendral Perkeretaapian, Sejarah Perkeretaapian
di Indonesia. Website: http://djka.dephub.go.id/sejarah-perkeretaapian-
Indonesia.
Kereta Api Indonesia. (2018), Grondkaart Sebagai Bukti Kepemilikan KAI,
Diakses pada 16 Desember 2018. KAI.ID. Website:
https://kai.id/information/full_news/1999-grondkaart-sebagai-bukti-
kepemilikan-kai.
top related