pedoman pelaporan kehutanan
Post on 24-Feb-2018
234 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
1/42
PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
Nomor : 02/IX-SET/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAPORANLINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, mengamanatkan setiap Satuan Kerja / Unit Kerja
wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan yang berupa Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan
Laporan Tahunan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan
setiap Satuan Kerja/Unit Kerja menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk
pertanggungjawaban Satuan Kerja/Unit Kerja dalam
pelaksanaan kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b, perlu menetapkan Pedoman Pelaporan lingkup Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kehutanan, dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
2/42
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
2.Undang.....
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
3/42
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan
Tahun 2010 - 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 720);
8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan PengembanganSumber Daya Manusia Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2011
tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Tahun 2010
2014.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
TENTANG PEDOMAN PELAPORAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
Pasal 1
Pedoman pelaporan kegiatan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kehutanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kehutanan ini.
Pasal.....
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
4/42
- 3 -
Pasal 2
Pedoman pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi acuandalam melaksanakan pelaporan kegiatan lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang
Penyuluhan Kehutanan di Provinsi.
Pasal 3
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 19 Juni 2012
KEPALA BADAN,
TTd.
Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.
NIP. 19560929 198202 1 001
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Kehutanan
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
3. Pejabat Eselon II dan III lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kehutanan.
C:Asus/PerKabadan-PedomanPelaporan-
02052012.doc
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
5/42
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
Nomor : 02/IX-SET/2012
Tanggal : 19 Juni 2012Tentang : PEDOMAN PELAPORAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sejalan dengan mandat yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, maka setiap Satuan Kerja/unit kerja diwajibkan menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berupa Laporan Bulanan,
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai
bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan
kegiatan.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
belum berjalan dengan rutin dan periodik sesuai harapan, karena 50 SatuanKerja yang berada dibawah tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Kehutanan yaitu 4 Pusat, 8 UPT Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan
(BDK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan serta 33 Satuan Kerja
Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan masih belum teratur
dan seragam dalam menyampaikan laporan kemajuan kegiatan.
Sebagai.....
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
6/42
- 2 -
Sebagai organisasi yang baru terbentuk tanggal 22 Agustus 2010, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan cq. unit kerja Eselon II
Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan mempunyai
tugas pokok dan fungsi menyusun laporan monitoring dan evaluasi Satuan Kerja
Pusat dan Daerah serta menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan dan
LAKIP lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai
dengan kebijakan Kementerian Kehutanan.
Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dan untuk
kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan baik laporan Satuan
Kerja Pusat, UPT Badan P2SDM Kehutanan maupun Satuan Kerja Pengelola Dana
Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan diperlukan Pedoman Pelaporan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengolahan data dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap Satuan Kerja.
Tujuan Pedoman Pelaporan ini adalah tersusunnya laporan Satuan Kerja agar
dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat, sehingga pengambil kebijakan
dapat:
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi Satuan
Kerja.
2. Mengukur pencapaian realisasi kemajuan kegiatan Satuan Kerja secara
periodik.
3. Mengevaluasi akuntabilitas kinerja.
4. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang
akan datang.
5. Menilai keberhasilan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kehutanan.
6. Menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.
C. RUANG LINGKUP
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
7/42
Ruang lingkup pedoman ini meliputi seluruh pelaporan dari kegiatan lingkup
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan baik unit kerja di Pusat
maupun UPT di Daerah serta pelaksanaan dekonsentrasi penyuluhan kehutanan
yang ada di daerah baik Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan
dan LAKIP.
D.Dasar.....
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
8/42
- 3 -
D. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang digunakan oleh Pedoman Pelaporan adalah, sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Kpts-II/1993 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Lingkup Departemen Kehutanan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
E. PENGERTIAN
1. Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan kemajuan kegiatan fisik dan
keuangan yang wajib disampaikan setiap bulan.
2. Laporan Triwulan adalah laporan perkembangan kemajuan kegiatan fisik dan
keuangan serta permasalahan/kendala dan langkah tindak lanjut wajib
disampaikan setiap 3 (tiga) bulanan.
3. Laporan Tahunan adalah laporan perkembangan kemajuan kegiatan selama
satu tahun yang berisi kondisi organisasi, rencana kegiatan, pelaksanaan
keuangan dan fisik, analisis permasalahan dan upaya pemecahan serta
kesimpulan dan saran/rekomendasi yang wajib disampaikan pada akhir tahun
anggaran.
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
9/42
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
BAB.....
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
10/42
- 4 -
BAB II
SISTEM PELAPORAN
Untuk kelancaran penyusunan laporan setiap Kepala Satuan Kerja / Unit Kerja
Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang
Penyuluhan Kehutanan lingkup Badan P2SDM Kehutanan menunjuk petugas
penyusun Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.
Untuk keseragaman penampilan laporan menggunakan huruf Tahoma, ukuran
12, spasi 1,5 serta dijilid dengan cover depan dan belakang semua laporan
berwarna biru laut. Laporan dikirim dengan surat pengantar sebagaimana Anak
Lampiran 1. Adapun jenis dan mekanisme laporan yang disusun adalah sebagai
berikut:
1. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan disusun oleh masing-masing unit kerja sebagai gambaran
kemajuan kegiatan selama 1 (satu) bulan. Isi Laporan Bulanan berupa
realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan dalam 1 (satu) bulan.
Mekanisme dan prosedur penyampaian laporan adalah sebagai berikut :
a. Pimpinan unit kerja/ Satuan Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup
Badan P2SDM Kehutanan menyampaikan Laporan Bulanan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan kegiatan berakhir dan telah
diterima oleh Kepala Badan P2SDM Kehutanan.
b. Laporan dikirim ke alamat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Kehutanan dan ke alamat e-mail Sekretariat Badan P2SDM
Kehutanan :s e tbp2 s d m k@d eph u t.go . id dengan tembusan ke e-mail :
m o n evp e n y u lu h a np e n y u lu h a n @ y a h oo . c om
c. Format Laporan Bulanan disajikan pada Anak Lampiran 2a dan Anak
Lampiran 2b.
d. Cover depan Laporan Bulanan sebagaimana Anak Lampiran 3a untuk
Satuan Kerja Lingkup Badan P2SDM Kehutanan dan Anak Lampiran 3b
untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan.
2. Laporan Triwulan
mailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.commailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.commailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.commailto:setbp2sdmk@dephut.go.id -
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
11/42
Laporan Triwulan disusun oleh masing-masing unit kerja setiap 3 (tiga) bulan
sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulanan. Mekanisme
dan prosedur penyampaian Laporan Triwulan adalah sebagai berikut :
a. Pimpinan....
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
12/42
- 5
a. Pimpinan unit kerja/ Satuan Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup
Badan P2SDMK menyampaikan Laporan Triwulan selambat-lambatnya 5
(lima) hari kerja setelah triwulan kegiatan berakhir dan telah diterima oleh
Kepala Badan P2SDM Kehutanan.
b. Laporan Triwulan dikirim ke alamat Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Kehutanan dan ke alamat e-mail Sekretariat Badan
P2SDM Kehutanan : se tbp2 s d m k @ d eph u t.go . id dengan tembusan
ke e-mail :m o n evp e n y u lu h a np e n y u lu ha n@y a h oo . c o m.
c. Laporan Triwulan disusun dengan Aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 dengan menggunakan Form A sebagaimana Anak Lampiran 4.
d. Cover depan Laporan Triwulan sebagaimana Anak Lampiran 5a. untuk
Satuan Kerja Lingkup Badan P2SDM Kehutanan dan Anak Lampiran 5b
untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan
menyesuaikan.
e. Kepala Badan P2SDM Kehutanan menyampaikan Laporan Triwulan kepada
Menteri Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
menggunakan Form B sebagaimana Anak Lampiran 6.
3. Laporan Tahunan
Laporan Tahunan disusun oleh masing-masing unit kerja sebagai gambaran
kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja. Mekanisme dan
prosedur penyampaian laporan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan unit kerja/ Satuan Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup
Badan P2SDMK menyampaikan Laporan Tahunan selambat-lambatnya 25
(dua puluh lima) hari setelah tahun anggaran berakhir dan telah diterima
oleh Kepala Badan P2SDM Kehutanan.
mailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.commailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.commailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.com -
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
13/42
b. Laporan dikirim ke alamat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Kehutanan dan ke alamat e-mail Badan P2SDM Kehutanan
se tbp2 s d m k@d eph u t.go . id dengan tembusan ke e-mail :
m o nevpe nyuluh anpe n yu luh an@ yahoo . co
m
c.Kerangka.....
mailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.commailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.commailto:setbp2sdmk@dephut.go.idmailto:monevpenyuluhanpenyuluhan@yahoo.com -
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
14/42
- 6 -
c. Kerangka (Outline) Laporan Tahunan disajikan sebagaimana pada Anak
Lampiran 7a untuk Satuan Kerja Lingkup Badan P2SDM Kehutanan dan
Anak Lampiran 7b untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi
Penyuluhan Kehutanan menyesuaikan.
d. Cover depan Laporan Tahunan sebagaimana Anak Lampiran 8a untuk
Satuan Kerja Lingkup Badan P2SDM Kehutanan dan Anak Lampiran 8b
untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan
menyesuaikan.
e. Kepala Badan P2SDM Kehutanan menyampaikan Laporan Tahunan kepada
Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dengan
outline sebagaimana Anak Lampiran 7a.
4. LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja kepada publik tentang capaian
kinerja selama 1 tahun.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan LAKIP adalah :
1) Hal-hal yang dilaporkan dalam LAKIP harus proporsional dengan lingkup
kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat alasan
kegagalan maupun keberhasilan.
2) Prinsip prioritas yang dilaporkan adalah hal-hal yang terkait dengan
Indikator Kinerja Output/Outcome dan hal yang relevan dalam
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi.
3) Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan
pencapaian kinerja.
4) Substansi LAKIP selengkapnya mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
15/42
Mekanisme ..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
16/42
- 7 -
Mekanisme dan prosedur penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :
1)Setiap Kepala Unit kerja/Satuan Kerja selain Satuan Kerja Pengelola Dana
Dekonsentrasi wajib membuat LAKIP dan disampaikan kepada Kepala
Badan P2SDM Kehutanan dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal
Kementerian Kehutanan.
2)Setiap Unit kerja/Satuan Kerja selain Satuan Kerja Pengelola Dana
Dekonsentrasi harus menyampaikan LAKIP kepada Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan selambat-lambatnya 25
hari setelah tahun anggaran berakhir.
3)Kepala Satuan Kerja Pusat/UPT/Eselon I Badan P2SDM Kehutanan
menandatangani pernyataan penetapan kinerja sebagaimana Anak
Lampiran 9 dan disajikan dalam Lampiran LAKIP.
4)Kepala Satuan Kerja Pusat/UPT/Eselon I Badan P2SDM Kehutanan
mengisi Formulir Penetapan Kinerja sebagaimana Anak Lampiran 10,
Rencana Kerja Tahunan sebagaimana Anak Lampiran 11, Pengukuran
Kinerja sebagaimana Anak Lampiran 12 dan Renstra sebagaimana Anak
Lampiran 13.
5) Kerangka (Outline) LAKIP disajikan sebagaimana pada Anak Lampiran 14.
6)Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan menyampaikan
LAKIP kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan cq. Biro
Perencanaan Kementerian Kehutanan dengan tembusan Inspektur
Jenderal Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 40 (empat puluh)
hari setelah tahun anggaran berakhir.
7) Cover depan LAKIP sebagaimana Anak Lampiran 15.
Secara keseluruhan alur mekanisme pelaporan kegiatan lingkup Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan disajikan pada Anak
Lampiran 6.
BAB.....
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
17/42
- 8 -
BAB III
PENUTUP
Pedoman Pelaporan dibuat dalam rangka untuk mendapatkan keseragaman dalam
memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan
pengembangan SDM Kehutanan.
Pedoman ini disusun agar menjadi acuan dalam melaksanakan pelaporan kegiatan
lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta Pengelola
Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan di Provinsi, dalam menyusun
Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan dan LAKIP. Diharapkan dengan adanya
pedoman ini laporan setiap Satuan Kerja dapat tepat waktu dan lebih akurat sebagai
bahan evaluasi kegiatan.
KEPALA BADAN,
Ttd
Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.
NIP. 19560929 198202 1 001
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
18/42
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
19/42
Lampiran 1. Contoh Surat Pengantar Laporan
KOP SURATINSTANSI
Tanggal Bulan Tahun
Yth.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Di
Jaarta
S !"#TP$%& #% T#"
%'M'"(
Jumlah !raian
Keterangan
...... $)emplar Laporan Pela)anaan Kegiatan ...........
Demiian ami )ampaian* mohon peri)a.
Kepala Sater+Kua)a Pengguna #nggaran
.........................................
.. %,P.
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
20/42
Lampiran -a. Blano Laporan Bulanan Keuangan
REALISASI PENYERAPAN ANGGARANSATUAN KERJA ( ..................................BULAN / TAHUN ( ...................................1. PELAKSANAAN KEUANGAN
Kode MAKURAIAN
KEGIATAN
Target 1 Tahu Target !/d Bu"a ## Rea"#!a!# !/d Bu"a ##
Aggara BBT$%& KEUANGAN % TTB KEUANGAN % TTB
1 ' ( ) * + , - 1
Keterangan .............*................ -1-
BBT /0 ( BobotTTB /0 ( Tertimbang Kepala Sater+ Kua)a Pengguna
.......... ........ ....... ....... ........ ....... ....... .
%,P. .............................................
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
21/42
La0#ra '2. B"a3o Laora Bu"aa 4#!#3
REALISASI PENYERAPAN ANGGARANSATUAN KERJA ( ...............................BULAN / TAHUN ( ...............................1. PELAKSANAAN 4ISIK
Kode MAK URAIANKEGIATAN
Satua
Target 1 Tahu Target !/d Bu"a ## Rea"#!a!# !/d Bu"a ##
5OLUME BBT$%&
5OLUME % TTB 5OLUME % TTB
1 ' ( ) * + , - 1 11
Keterangan(BBT /0 (Bobot
.............*................
-1-
TTB /0 ( Tertimbang Kepala Sater+ Kua)a Pengguna#nggaran*
............................................%,P. .......................................
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
22/42
Lampiran 2a. Contoh Co3er Laporan Bulanan untu Sater Pu)at dan !PT Badan P-SDM Kehutanan
K$M$%T$",#%K$4!T#%#%
BA6AN PENYULUHAN 6ANPENGEMBANGAN
SUMBER6AYA MANUSIAKEHUTANAN77777..777 $Na0a U#t Ker8a/
Sat3er&7777777
LAPORAN BULANAN PELAKSANAANKEGIATAN SATKER 7.
PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN$6IPA. '& BULAN 7. TAHUN ' 7
......../Loa)i* Bulan dan Tahun Pelaporan55..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
23/42
Lampiran 2b. Contoh Co3er Laporan Bulanan untu Sater Pengelola Dana Deon)entra)i
PEMERINTAH 6AERAH PRO5INSI.........................
.............. %#M# S#TK$".............
LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN SATKER 7.
PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN$6IPA. '&
BULAN 7. TAHUN '..
/L'&'P$MP"'6
......../Loa)i* Bulan dan Tahun Pelaporan55..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
24/42
Lampiran 7a. Contoh Co3er Laporan Tri8ulan untu Sater Pu)at dan !PT Badan P-SDM Kehutanan
KEMENTERIANKEHUTANAN
BA6AN PENYULUHAN 6AN
PENGEMBANGAN SUMBER6AYAMANUSIA KEHUTANAN
77777..777 $Na0a U#t Ker8a/Sat3er&7777777
LAPORAN TRI9ULAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN SATKER 7.
PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN$6IPA. '&
TRI9ULAN.... TAHUN'....
......../Loa)i * Bulan dan Tahun Pelaporan55..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
25/42
Lampiran 7b. Contoh Co3er Laporan Tri8ulan untu Sater Pengelola Dana Deon)entra)i
PEMERINTAH 6AERAH PRO5INSI.........................
.............. NAMASATKER .............
LAPORAN TRI9ULAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN SATKER 7..
PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN
$6IPA. '& TRI9ULAN..... TAHUN '..
/L'&'P$MP"'6
......../Loa)i * Bulan dan Tahun Pelaporan55..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
26/42
Lampiran 9. Contoh :ormat Laporan Tri8ulan Sater+ !PT /:ormulir #
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TRI9ULAN ::
TA ' ::
I. 6ATA UMUM
Formulir A
1. %omor Kode dan %ama !nit 'rgani)a)i ( Dii)i )e)uai ode dan nama !nit 'rgani)a)i
-. %omor Kode dan %ama :ung)i ( Dii)i )e)uai ode dan nama ;ung)i
2. %omor Kode dan %ama Sub :ung)i ( Dii)i )e)uai ode dan nama )ub ;ung)i
9. %omor Kode dan %ama Program ( Dii)i )e)uai ode dan nama program
7. 'uta Kegiatan ( Dii)i )e)uai ,KK yang dila)anaan
A. Janga atu Pela)anaan Kegiatan+Tahun e ( mi)alnya 1+1 /1 tahun dan tahun pertama atau
-+1 /- tahun )earang tahun e1
1. Penangung>a8ab Kegiatan ( %ama 'rang11. Jabatan Penanggug>a8ab Kegiatan ( #lamat
1-. Tempat Keduduan Penanggug>a8ab Keg. ( #lamat
12. %omor Surat Penge)ahan D,P# ( Se)uai SP D,P#
II. 6ATA KEUANGAN 6ANIN6IKATOR
Formulir A
No0orKode da
Na0a
Aggara Id#3atorKe"uara
Satua $U#t&
No. Loa PHLN Ru#ah Tota"
/1 /- /2 /9 /7 /= /?
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
27/42
Tota"
III. TARGET 6AN REALIASI PELAKSANAAN PER KELUARAN
Na0aKe"uara$Outut
&
S/6 Tr#;u"a La"u $%& Tr#;u"a I# $%& S/6 Tr#;u"a I# $%& Lo3a!#
Keuaga 4#!#3 Keuaga 4#!#3 Keuaga 4#!#3
S R S R S R S R S R S R
/1 /- /2 /9 /7 /= /? /@ /A /1 /11 /1- /12 /19
Total Kegiatan
SE Sa)aran F "E "eali)a)i !ntu Sa)aran dan "eali)a)i :i)i dihitung dengan menggunaan nilai tertimbang
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
28/42
Formulir A
I5. KEN6ALA 6AN LANGKAH TIN6AK LANJUT YANG 6IPERLUKAN
Na0a
Ke"uara
$Out ut
Su2 Keg#ata Keda"a T#da3"a8utYag
6#er"u3a
P#ha3
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
29/42
Lampiran =. Contoh :ormat Laporan Tri8ulan Badan P-SDM Kehutanan e Menteri Kehutanan
:'"M!L," BPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2006Tanggal 29 Nopember 2006DIII !"#$ P#N%N&&'N&(%)%* PR!&R%+
LAPORAN KONSOLI6ASI KEGIATAN PERPROGRAM TRI9ULAN .... TA '....
!nit 'rgani)a)i(%omor Surat Penge)ahan D,P#( %omor Kode dan %ama Program( 'ut
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
30/42
KEN6ALA 6AN LANGKAH TIN6AK LANJUT YANG6IPERLUKAN
Formulir B
NoKode dan Nama
KegiatanKenda&a
#indak Lanjut angdiper&ukan
i'ak ang di 'arapkan dapat"emantu ene&esaian "asa&a'
, 2 3 -
1diisi 1diisi 1diisi 1diisi
5555555555555*555..
Pimpinan $)elon ,
/5555555555555..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
31/42
Lampiran ?a. Keranga /outline Laporan Tahunan Sater Pu)at* !PTdan Badan
P-SDM Kehutanan
K#T# P$%%T#" /ditandatangani Kepala Sater Pu)at+!PT+ KepalaBadan D#:T#" ,S,
D#:T#" T#B$L
D#:T#"
MB#"+:'T'
D#:T#" L#MP,"#%
,. P$%D#4!L!#%
#. Latar BelaangB. Ma)ud dan Tu>uanC. "uang Lingup
,,. K'%D,S,#. !mum
B. Sumber Daya Manu)iaC. Strutur 'rgani)a)i
D. Da)ar 4uum
,,,. "$%C#%# K$&,#T#% T#4!%#%555. /Sater#. 6i)i dan Mi)iB. Tu>uan dan Sa)aranC. Strategi /Cara Menuan danSa)aran D. "en
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
32/42
Lampiran ?b. Keranga /outline Laporan Tahunan Sater PengelolaDeon)entra)i
Penyuluhan Kehutanan
K#T# P$%%T#" /ditandatangani Kepala
Sater D#:T#" ,S,D#:T#" T#B$LD#:T#" MB#"+:'T' D#:T#"L#MP,"#%
,. P$%D#4!L!#%
#. Latar BelaangB. Ma)ud dan Tu>uan
C. "uang Lingup
,,. K'%D,S,#.
!mumB. Sumber Daya Manu)iaC. Strutur 'rgani)a)iD. Da)ar 4uum
,,,. "$%C#%# K$"J# T#4!%#%555. /Sater
#. Tu>uan dan Sa)aranB. Strategi /Cara Menuan danSa)aran C. Sumber dan "en
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
33/42
D'K!M$%T#S, K$&,#T#%+:'T' /Dalam Laporan dan CD
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
34/42
Lampiran @a. Contoh Co3er Laporan Tahunan Sater Pu)at dan !PTBadan P-SDM Kehutanan
KEMENTERIANKEHUTANAN
B#D#% P$%Y!L!4#% D#%P$%&$MB#%%
S!MB$" D#Y# M#%!S,#K$4!T#%#%
LAPORANTAHUNAN
7777..777 $Na0a U#t Ker8a/Sat3er&7777777
7.$TAHUN&7.
$4OTO:4OTOKEGIATAN&
........ /Loa)i* Bulan dan Tahun Laporan 55..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
35/42
Lampiran @b. Contoh Co3er Laporan Tahunan Sater PengelolaDeon)entra)i
Penyuluhan Kehutanan
$LOGOPEMPRO5&
PEMERINTAH PRO5INSI..........
%#M#S#TK$" .............
LAPORANTAHUNAN
7777..777 $Na0a U#t Ker8a/Sat3er&7777777
7. $TAHUN&7.
$4OTO:4OTOKEGIATAN&
........ /Loa)i* Bulan dan Tahun Laporan 55..
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
36/42
Lampiran A. Pernyataan Penetapan Kiner>a Sater Pu)at* !PT dan $)elon, Badan
P-SDMKehutanan
*** Logo Lemaga ***
+N+#AAN KIN+RA #A!UN ,,.
Dalam rangka meu4udkan mana4emen pemerintahan 5ang eekti7 transparan7dan akuntabel serta berorientasi pada hasil7 kami 5ang bertanda tangan di baahini8
Nama 8 ...............................................(abatan 8 ...............................................
elan4utn5a disebut pihak pertama
Nama 8 ...............................................(abatan 8 ...............................................
elaku atasan langsung pihak pertama
elan4utn5a disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun .. ini ber4an4i akan meu4udkan target kiner4atahunan sesuai lampiran per4an4ian ini dalam rangka mencapai target kiner4a 4angkamenengah seperti 5ang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.:eberhasilan dan kegagalan pencapaian target kiner4a tersebut men4adi tanggung4aab pihak pertama .
Pihak kedua akan memberikan super;isi 5ang diperlukan serta akanmelakukan e;aluasi akuntabilitas kiner4a terhadap capaian kiner4a dari per4an4ian inidan mengambil tindakan 5ang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dansanksi.
Piha Kedua*/#ta)anLang)ung
..........7 .............
PihaPertama*/KepalaSater
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
37/42
Lampiran 1. :ormulir Penetapan Kiner>a Sater Pu)at+ !PT+ $)elon ,Badan P-SDM Kehutanan
!nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan
( /a Tahun #nggaran( /b
Sa)aran Strategi) ,ndiator Kiner>a Target
/1 /- /2
Jumlah #nggaran (
Program .......................( "p. ................................./u Pengi)ian (
1. 4eader /a dii)i dengan %ama !nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon ,
Badan P-SDM KehutananF-. 4eader /b dii)i dengan Tahun #nggaran yang aan diper>an>ian2. Kolom /1 dii)i dengan )a)aran )trategi) Sater Pu)at+!PT+$)elon ,
Badan P-SDM Kehutanan )a)aran program )e)uai dengan doumenperena >anga menengah. Sa)aran )trategi) SaterPu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )a)aran program adalahouta )a)aran )trategi) dariorgani)a)i Sater
Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )e)uai dengan doumenperena >anga menengah ataupun berda)aran penetapan,K!. ,K! pada tingat ini adalah indiator iner>a outan>ian aan diaF=. :ooter /umlah+nilai pagu anggaran yang
diren
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
38/42
Lampiran 11. :ormulir "ena Tahunan Sater Pu)at+!PT+$)elon ,Badan
P-SDM Kehutanan
!nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan
( /1 Tahun #nggaran
( /-
Sa)aran Strategi) ,ndiator Kiner>a Target
/1 /- /2
Petun>u Pengi)ian(
1. 4eader /1 dii)i nama unit organi)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan
P-SDM KehutananF-. 4eader /- dii)i dengan tahun anggaranF
2. Kolom /1 dii)i dengan )a)aran )trategi) Sater Pu)at+!PT+$)elon ,Badan
P-SDM Kehutanan )e)uai dengan doumen rena ata) )a)aran )trategi) dariunit
organi)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan dalam
olom/1F
7. Kolom /2 dii)i dengan anga target dari ma)ingma)ingindiator iner>a )a)aran )trategi).
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
39/42
Lampiran 1-. :ormulir Penguuran Kiner>a Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan
P-SDM Kehutanan
!nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan( /a Tahun #nggaran
( /b
Sa)aran
Strategi)
,ndiator
Kiner>a
Target "eali)a)i 0
/1 /- /2 /9 /7
Jumlah #nggaran Program Tahun ......................... ( "p................................ /u Pengi)ian (1. 4eader /a dii)i dengan ode dan nama unit organi)a)i Sater
Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM KehutananF-. 4eader /b dii)i dengan tahun anggaranF2. Kolom /1 dii)i dengan )a)aran )trategi) unit organi)a)i
Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )e)uaidengan doumen Penetapan Kiner>aF
9. Kolom /- dii)i dengan indiator iner>a )a)aran )trategi) dari unitorgani)a)i
Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )e)uai dengandoumen
Penetapan Kiner>aF7. Kolom /2 dii)i dengan anga target yang aan dia )e)uai dengan doumen Penetapan Kiner>aF=. Kolom /9 dii)i dengan "eali)a)i dari ma)ingma)ing ,ndiator Kiner>aF?. Kolom /7 dii)i dengan anga per)enta)e pena( /reali)a)i+target H 10F
@. :ooter /umlah+nilai pagu anggaran program yangdiren
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
40/42
Lampiran 12. :ormulir "en)tra
%o. M,S,T!J!#%
SASAR C#"#
!raia
n
,ndiato
r
Target per tahun
Kebi>a
an
Progra
m-1 -11 -1- -12 -19
1 - 2 9 7 = ? @ A 1 11 1-
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
41/42
Lampiran 19. Keranga /outline L#K,P
K#T# P$%%T#" /Ditandatangani oleh Kepala
Sater D#:T#" ,S,
D#:T#" T#B$L
D#:T#" MB#"
D#:T#" L#MP,"#%
$I$C!T,6$
S!MM#"Y B#B ,
P$%D#4!L!#%
< Dalam bab ini diuraian mengenai gambaran umum organi)a)iyang
melaporan dan )eila) pengantar
lainnya. B#B ,, P$"$%C#%##% D#%
P$"J#%J,#% K,%$"J#
< Dalam bab ini diihti)aran beberapa hal penting dalam
perenan>ian iner>a /doumen penetapan
iner>a.
Bab ,,, #K!%T#B,L,T#S K,%$"J# 5..
< Dalam bab ini diuraian penian dari
ha)il penguuran iner>a.
Bab ,6 P$%!T!P
L#MP,"#%
L#MP,"#%(
1. "en)tra
-. "en>a /"ena Tahunan
2. Pernyataan Penetapan Kiner>a
9. Penetapan Kiner>a
7. Penguuran Kiner>a=. Dan lainlain
-
7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan
42/42
Lampiran 17. Contoh Co3er L#K,P
KEMENTERIANKEHUTANAN
B#D#% P$%Y!L!4#% D#%P$%&$MB#%%
S!MB$" D#Y# M#%!S,#K$4!T#%#%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH $LAKIP&
55555..555 /%ama !nit Ker>a+Sater5555555
$4OTO:4OTOKEGIATAN&
top related