pedoman kerja sama unit pelaksana...
Post on 22-May-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Acep Somantri, SIP, MBA
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
Setjen, Kementerian Kesehatan RI
PEDOMAN KERJA SAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DENGAN MITRA ASING
Disampaikan pada:
Workshop Penulisan Dokumen Kerja Sama Pendidikan dengan Mitra Asing
Jakarta, 10 April 2019
VISI DAN MISI PRESIDEN
TRISAKTI:
Berdaulat di bidang politik; Mandiri di bidang ekonomi; dan
Berkepribadian dalam budaya
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke-5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
PROGRAM
INDONESIA
SEJAHTERA
PROGRAM
INDONESIA
KERJA
PROGRAM
INDONESIA
PINTAR
PROGRAM
INDONESIA
SEHAT
PENERAPAN
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN
YANKES
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
KELUARGA SEHAT
RENSTRA
2015-2019
TIG
A D
IME
NS
I P
EM
BA
NG
UN
AN
; P
EM
BA
NG
UN
AN
MA
NU
SIA
, S
EK
TO
R
UN
GG
UL
AN
, P
EM
ER
AT
AA
N D
AN
KE
WIL
AY
AH
AN
NO
RM
A P
EM
BA
NG
UN
AN
KA
BIN
ET
KE
RJA
D
T
P
K
PROGRAM INDONESIA SEHAT
1. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat,
khususnya ibu dan anak.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal dan wilayah
perbatasan.
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui
Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN
Kesehatan.
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin.
6. Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.
KONDISI KESEHATAN NASIONAL
1. Tingkat kematian Ibu yang masih di bawah target MDGs 2015.
2. Tingkat kematian bayi dan anak-anak, meskipun telah mencapai hasil
yang sesuai harapan pada MDGs namun masih perlu terus
ditingkatkan.
3. Terdapat peningkatan balita dan anak-anak yang under-weight, stunting
dan bahkan menjadi double burden dengan adanya peningkatan obesitas.
4. Indonesia masih memiliki beberapa penyakit Neglected Tropical Diseases
(NTD)
5. Masih perlunya peningkatan upaya penanganan Tuberculosis, Malaria
dan HIV/AIDS.
6. Meningkatnya penyakit tidak menular dalam masyarakat.
7. Memiliki beberapa new emerging diseases yang berpotensi menjadi
ancaman pandemi.
TANTANGAN KESEHATAN DI KAWASAN & GLOBAL
1. Upaya menuju ASEAN Sehat 2020 (Healty ASEAN 2020) dan berbagai
upaya kerja sama pencegahan penyakit di kawasan Asia Tenggara serta
kesiapan menghadapi ASEAN Community dan Masyarakat Ekonomi
ASEAN.
2. Pengembangan kerja sama SEARO yang bersinggungan langsung
dengan program dan kepentingan nasional.
3. Upaya pembentukan regulasi internasional bagi penanganan kesehatan
global yang terkait kepentingan nasional, seperti Polio End Game
Strategy, Review Pandemic Influenza Preparedness Framework, serta
penyusunan beberapa WHO guidelines untuk isu-isu tematik.
4. Peningkatan ancaman keamanan kesehatan global dengan adanya new
emerging diseases seperti SARS, H1N1, H5N1, MERS, Ebola dan Zika,
maupun munculnya berbagai dampak perubahan iklim.
KAPASITAS SUMBER DAYA
1. Anggaran Bidang Kesehatan meningkat 6 kali lipat dalam 10
tahun terakhir. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% APBN.
2. Sumber Daya Manusia secara umum cukup namun mal-distribusi.
3. Infrastruktur perlu terus ditingkatkan, khususnya di daerah
terpencil, tertinggal dan perbatasan.
4. Peningkatan teknologi kesehatan.
5. Roadmap kemandirian nasional produksi obat dan alat
kesehatan.
6. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dengan 3 pendekatan:
Standar Pelayanan Minimum (SPM), Gerakan Masayarakat Hidup
Sehat (Germas) dan Pendekatan Keluarga (PK).
KERJA SAMA LUAR NEGERI KATALISATOR PEMBANGUNAN INDONESIA SEHAT
RenstraKemkes
2014-2019
Nawacita
RPJMN 2014-2019
KondisiKesehatanNasional
Kerja SamaLuar
Negeri
TantanganKesehatanRegional
dan Global
Kerja sama Bilateral, Regional danMultilateral.
Kerja sama teknik, penelitian, pelatihan SDM, produksi obat, vaksin dan alat kesehatan, pengendalian penyakit dll
HUBUNGAN LUAR NEGERI
1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang
menyangkut aspek regional dan internasional yang
dilakukan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau
lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha,
organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau warga negara Indonesia (UU No 37/1999
ttg Hublu, Pasal 1 ayat 1)
2. Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri berada
di tangan Presiden dan dapat dilimpahkan kepada Menteri
Luar Negeri (UU No 37/1999 ttg Hublu, Pasal 6 ayat 1 dan 2)
3. Politik luar negeri merupakan urusan yang mutlak menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat (UU No 32/2004 ttg
Pemerintahan Daerah)
9
KEMEN-
DAGRI
KEMEN-KEU
KEMEN-
SETNEG
KEMEN-
DAG
KEMEN-
NAKER
WORKING RELATIONSHIP
10
KEMENLU
KEMENKO
Foreign Aid
Agencies
BAPPENAS
Foreign
Embassy
F O R E I G N C O U N T R I E S
BKSLN
Kemkes: Kesmas,
Yankes, Farmalkes,
P2P, Litbangkes,
PPSDM, Itjen
KEMEN-
RistekDikti
UPT
Ses
MENGAPA PERLU PEDOMAN?
1. Meningkatnya hubungan kerja sama antara RI dengan negara lain, baik di
tingkat bilateral, regional maupun internasional, membuat banyak
pihak-pihak asing yang ingin bekerjasama secara langsung dengan
institusi-institusi kesehatan di Indonesia. Hal ini perlu mendapat
perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal koordinasi
dan supervisi dari Kemenkes RI atas implementasi dan monitoring dan
evaluasi setiap kerja sama UPT Kemenkes dengan pihak Asing.
2. UPT Kemenkes seperti Poltekkes dan RS vertikal memerlukan kerja sama
dengan mitra asing untuk memperoleh akreditasi dan pengakuan secara
internasional.
3. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kemenkes RI memandang perlu
adanya regulasi dalam bentuk pedoman atau standar dalam Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes RI menjalin hubungan kerja sama
antara dengan mitra Asing. Hal ini juga dimaksudkan agar kerja sama
yang dilakukan sejalan dengan Rencana Strategis Kemenkes RI.11
TUJUAN PEDOMAN
1. Tujuan Umum disusunnya Pedoman Kerja Sama UPT Kemenkes RI
dengan Mitra Asing adalah untuk memberikan landasan bagi UPT
Kemenkes RI dalam menjalin kerja sama dengan pihak Asing
dalam kerangka antar Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Tujuan Khusus:
a. Menjadi acuan bagi UPT Kemenkes RI dalam menyusun dan
mengimplementasikan kerja sama dengan Mitra Asing.
b. Menjadi acuan bagi UPT Kemenkes RI untuk meningkatkan
koordinasi dengan Kemenkes RI khususnya bagian hukum dan
organisasi di masing-masing Unit Utama Kemenkes RI.
c. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kerja sama UPT Kemenkes RI dengan Mitra Asing.12
RUANG LINGKUP BUKU PEDOMAN
1. Ruang lingkup Pedoman Kerja Sama UPT Kemenkes RI dengan Mitra
Asing yang mencakup Mitra Asing Pemerintah dan Non Pemerintah.
2. Dalam hal ini ruang lingkup yang diatur adalah sebagai berikut:
a. Bentuk-bentuk kerja sama dengan Mitra Asing
b. Persyaratan dalam menjalin kerja sama dengan Mitra Asing
c. Tahapan/proses dalam menyusun perjanjian internasional
d. Kerangka perjanjian kerja sama dengan Mitra Asing
e. Implementasi, monitoring dan evaluasi kerja sama dengan Mitra
Asing
f. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalin kerja sama dengan
Mitra Asing13
MANFAAT KERJA SAMA UPT DENGAN MITRA ASING
1. Mengkatalisasi pembangunan nasional bidang kesehatan melalui kerja sama dengan Mitra Asing.
2. Mengisi kesenjangan Program Prioritas Nasional yang belum sepenuhnya dapat didukung oleh
sumber daya nasional.
3. Mendukung pengembangan SDM termasuk pendidikan dan pelatihan SDM, penelitian kesehatan,
program dan teknologi kesehatan.
4. Membantu pencapaian tujuan global, regional dan nasional di bidang kesehatan, seperti: SDGs, Polio
eradication, dsb.
5. Membangun nilai kompetitif bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas
SDM Kesehatan.
6. Melakukan pertukaran informasi, pengetahuan dan teknologi.
7. Kemenkes lebih membuka diri terhadap hubungan luar negeri dan kerja sama dengan negara lain.
8. Sebagai forum/media untuk menambah wawasan dan berbagi best practices dengan negara lain.
9. Meningkatkan keterlibatan peran masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan melalui peran
INGO.
10. Menciptakan peluang bagi pergerakan perdagangan produk dan jasa kesehatan Indonesia.14
BENTUK DAN AREA KERJA SAMA
1. Pelaksanaan kerja sama di bidang kesehatan perlu dilakukan berdasarkan dokumen perjanjian yang
disusun antara UPT Kemenkes RI dengan Mitra Asing sesuai peraturan yang berlaku.
2. Dokumen perjanjian kerja sama : Memorandum of Understanding (MoU)/Memoramdum Saling
Pengertian (MSP), Memorandum of Cooperation (MoC)/Memorandum Kerja Sama (MKS), Letter of
Intent (LoI), Implementing Arrangement (IA)/ Pengaturan Implementasi (PI), Technical Arrangement
(TA)/Pengaturan Teknis (PT), atau bentuk-bentuk lainnya
3. Dokumen perjanjian memuat hak dan kewajiban antara para pihak serta mengikat UPT Kemenkes RI
dengan Mitra Asing.
4. Area kerja sama yang dapat dibangun dan dikembangkan :
a. Kesehatan masyarakat
b. Pelayanan kesehatan
c. Kefarmasian dan alat kesehatan
d. Pencegahan dan pengendalian penyakit
e. Penelitian dan pengembangan kesehatan
f. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan, termasuk pendidikan dan pelatihan.15
SYARAT KERJA SAMA LUAR NEGERI
1. Politis: Tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri
RI dan kebijakan hubungan luar negeri Pemerintah RI
2. Yuridis: Adanya kepastian hukum dan menghindari celah
hukum (loopholes) yang merugikan kepentingan
Indonesia
3. Teknis: Tidak bertentangan dengan kebijakan/instansi
teknis terkait
4. Keamanan: Tidak digunakan sebagai kegiatan
asing/spionase yang berpotensi mengganggu stabilitas
dan keamanan dalam negeri.16
SYARAT KERJA SAMABIDANG KESEHATAN
1. Dengan negara yang memliki hubungan diplomatik dengan Indonesia
2. Sesuai dengan bidang kewenangan Kementerian Kesehatan
3. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri
4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing
negara
5. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak
6. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat, dan
saling menguntungkan bagi negara dan masyarakat
7. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan
rencana strategis kementerian kesehatan
8. Mendukung kemandirian bangsa dan mengisi kesenjangan sesuai
kebutuhan
9. Memperhatikan hukum nasional maupun internasional yang berlaku17
Preliminary Process
(Penjajakan)
Negotiating Process
(Perundingan)
Drafting Process (Perumusan Naskah)
Acceptance Process
(Penerimaan)
Signing Process (Penandatangan)
20
Penyusunan Naskah PerjanjianInternasional: UU No. 24/2000
Sesuai Permenkes No. 64/2015, Biro Kerja Sama Luar Negeri merupakan focal point hubungan kerja sama luar negeri yang mempunyai tugas untuk melaksanakan
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah
dalam penyusunan seluruh perjanjian kerja sama Kementerian Kesehatan dengan pihakluar negeri (G-to-G, INGO dan organisasi internasional lainnya). Termasuk dalam
mengawal pembahasan perjanjian kerjasama G-to-G yang memiliki potensi adanya hibahlangsung dalam implementasinya.
USULAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DARI UPT KEMENKES
UPT
Mitra asing Biro KSLN Kemlu
Unit Eselon II terkait
BagianHukum
Setditjen/Setbadan
1. Mengusulkan2. Melaporkan
3. Mengarahkan
4. Koordinasi
9. Koordinasimasukan Biro KSLN
6. Koordinasi7. Menelaah
8. Konsultasi
10. Menyampaikandraft
5. Menelaah
USULAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DARI MITRA ASING
UPT
Mitra asing Biro KSLN Kemlu
Unit Eselon II terkait
BagianHukum
Setditjen/Setbadan
1. Mengusulkan
4. Melaporkan
5. Mengarahkan
2. Melaporkan
6. Konsultasi
10. TTD
9. Proses TTD
7. Koordinasi
8. RekomendasiTTD
3. Menelaah
PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
UPT
Mitra asing Biro KSLN
Unit Eselon II terkait
BagianHukum
Setditjen/Setbadan
1. Mengusulkan TTD
3. Melaporkan2. Melaporkan
7. TTD
6. Proses TTD
4. Koordinasi
5. Rekomendasi TTD
PENYIMPANAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
1. Asli
2. Copy
2. Copy
UPT Biro KSLN
Bagian Hukum
Setdijen/
Setbadan
REGULASI
Permenkes 55 / 2017 ttg Tata Cara PengelolaanHibah Langsung melalui APBN di Kemkes
PMK 99/PMK 05/ 2017 ttg AdministrasiPengelolaan Hibah
PP 59 / 2016 ttg Ormas yang didirikan olehWNA
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
USULAN HIBAH
TAWARAN HIBAH
MOU / GRANT AGREEMENT
BENTUK UANG
REGISTER
BENTUK UANG
PEMBUKUAN, TRANSAKSI, LPJ, REVISI DIPA, PENGESAHAN BELANJA
BENTUK BARANG
PELAKSANAAN BAST, PENGESAHAN BAST
• PELAPORAN• REKONSILIASI
REKENING
BENTUK BARANG
REGISTER
PELAKSANAAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK UANGBENTUK BARANG/ JASA/
SURAT BERHARGA
• Pelaksanaan kegiatan• Transaksi• Pembukuan• Revisi DIPA• Pengesahan Belanja
• Pelaksanaan kegiatan• Penyusunan BAST• Pengesahan BAST
TIPS1. Melakukan kegiatan kerja sama perlu payung hukum
2. Dalam membuat perjanjian kerjasama, melakukan konsultasi awal melalui Sekretaris
Ditjen/Badan diteruskan oleh SetDitjen/SetBadan kepada BKLSN untuk proses pembahasan
dengan interkem.
3. Memahami maksud dan tujuan dari kerjasama sehingga memenuhi unsur aman secara politis,
yuridis, teknis, dan security/keamanan.
4. Koordinasi antara Pusat dan Daerah, antara Kementerian terkait dengan UPT-nya.
5. Perhatikan kesetaraan pihak-pihak yang akan menandatangani perjanjian internasional.
6. Penandatanganan perjanjian kerja sama disertai dengan rencana kerja implementasi.
7. Menyepakati mekanisme koordinasi untuk implementasi perjanjian kerjasama di lingkungan
Kemenkes.
8. Monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama.
31
Biro Kerja Sama Luar NegeriKementerian Kesehatan RIGedung Sujudi Lantai 7Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9Jakarta 12950Telp: (021) 5214879Fax: (021) 5214870
Emails:Kerja sama bilateral : bilateral.kemkes@gmail.comKerja sama regional : pusat.ksln@gmail.comKerja sama multilateral : PBB (multi.satu.bksln@gmail.com)
: non PBB (multilateral.pkln2@gmail.com)
KONTAK
top related