paparan&workshop&good& governance&week...
Post on 03-Mar-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Paparan Workshop Good Governance Week
Subdit Anggaran dan Akuntansi
Dasar Hukum • Menyusun RKAT • Mengendalikan pengelolaan keuangan • Menyampaikan Laporan
MERUPAKAN KEWAJIBAN • PP 67 tahun 2013, pasal 65, pasal 72 • PP 26 tahun 2015, pasal 20 • PMK RI No 139/PMK.02/2015 • SK MWA No 4 tahun 2014, pasal 70, 143,144, 145 • PR UGM No 1 tahun 2015
Evaluasi Perencanaan Anggaran • Kesalahan yang sering terjadi
– KeRdaksesuaian lingkup kegiatan dengan kegiatan/sub kegiatan yang dipilih
– Kesalahan dalam pemilihan sumberdana dan MAP/MAK à 52/53 ßà55
– Kertas Kerja Perubahan Rdak menggunakan data terakhir di SIMABEKA
– Usulan penambahan kegiatan Rdak disertai dengan pemilihan kegiatan dan indikator kinerja
Telah dilakukan perbaikan pada SIMABEKA dan perbaikan pada panduan
Evaluasi Monitoring Serapan Anggaran
• Serapan landai/rendah di 3 triwulan pertama, memuncak di triwulan terakhir
• Belum ada mekanisme pelaporan kemajuan kegiatan dan serapan anggaran dari unit ke pusat
Telah disiapkan mekanisme dan format pelaporan kemajuan kegiatan dan serapan anggaran serta Pendampingan dan monitoring unit kerja
Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan
Kesalahan yang sering terjadi • Tidak mencatat/menjurnal transaksi Non RKAT (Utang, Piutang, Biaya Administrasi Bank, Biaya Pajak, Bunga Bank) tepat waktu
• Kesalahan pada Jurnal Umum, pemilihan Akun, saldo normal, dan jurnal dobel
• KeRdaksesuaian antara SIMKEU dengan BKU
Telah dilakukan pendampingan baik online maupun offline.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN
Direktorat Keuangan
Fakultas/ Sekolah
Pusat Studi
Unit Penunjang
Unit KPU lainnya
PENGANGGARAN PERBENDAHARAAN
AKUNTANSI MANAJEMEN
AKUNTANSI KEUANGAN
LK DLL.
Integrasi Sistem Informasi
Data SIMABEKA
Data SIMKEU
Data SIMAKUN
Rencana Strategis
Rencana Operasional
Rencana Kinerja
Rencana Kegiatan
Belanja Pegawai
51
Belanja Barang/Jasa
52
Belanja Pemeliharaan
53
Belanja Perjalanan
54
Belanja Modal 55
Dana Pemerintah
Dana Masyarakat
SBU
Hubungan Realisasi Anggaran dengan Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Laporan Posisi Anggaran Keuangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang/Jasa
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan
Belanja Modal
Aset -‐Sediaan
Aset -‐Aset Tetap
MEKANISME PENYUSUNAN RKAT DI TINGKAT UNIVERSITAS
FAKULTAS/UNIT KERJA REKTOR KOMITE ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT
Usulan RKAT melalui SIMABEKA
Dibahas dan direview
Update dan Perbaikan
Dra] RKAT Universitas Mengevaluasi
Dra] RKAT
1
2 3
4 5
Disetujui?
Ya
Tidak Revisi Sesuai Arahan Rektor
6 Meminta Pengesahan MWA
Membahas Dra] RKAT
disetujui?
Revisi Sesuai Arahan MWa
Tidak
Dokumen RKAT
7 Ya
Tidak
Ya
Diterima ?
Keterangan 1. Unit kerja mengusulkan Rencana Anggaran kepada Komite Anggaran berdasarkan Rencana
Kinerja yang telah disusun dan disahkan sebelumnya oleh Pimpinan unit kerja melalui aplikasi SIMABEKA sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Komite Anggaran akan membahas dan mereview usulan Rencana Anggaran. Review berpedoman pada:
– Kesesuaian lingkup kegiatan dengan indikator kinerja yang dipilih – Kesesuaian target kinerja yang usulkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan/disepakaV oleh
Pimpinan Universitas – Kesesuaian standar biaya dalam usulan rencana anggaran dengan standar biaya yang berlaku
3. Usulan Rencana Anggaran unit kerja yang disetujui oleh Komite Anggaran akan dikompilasi menjadi Dokumen DraW Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas.
4. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang Vdak disetujui dikembalikan ke unit kerja untuk dilakukan perbaikan.
5. Dokumen DraW Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dievaluasi oleh Pimpinan Universitas sebelum diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk mendapat pengesahan
6. Dokumen DraW Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diajukan ke kepada Majelis Wali Amanat untuk mendapat pengesahan
7. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan oleh Majelis Wali Amanat merupakan Dokumen RKAT Universitas yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
Revisi Anggaran • Revisi Anggaran dibuka 4 periode dalam 1 tahun anggaran (Februari,
Mei, Agustus, dan November) sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui surat edaran
• Prinsip Revisi Anggaran – Semua pengeluaran/belanja harus didasarkan pada kegiatan yang
tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui/disahkan;
– SeRap pengeluaran harus menggunakan Kode MAK (Mata Anggaran Kegiatan)/Kode Akun yang benar.
• Batasan Revisi Anggaran – Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang Rdak menyebabkan defisit – Revisi Anggaran sesuai dengan batasan dan larangan dalam penggunaan
sumber dana – Revisi Anggaran digunakan untuk hal-‐hal yang sifatnya prioritas,
mendesak, darurat dan Rdak dapat ditunda – Revisi anggaran dapat dilakukan sebesar nilai sisa anggaran
FORMAT REVISI ANGGARAN
Utama : [000300] Fakultas dan SekolahSub Pelaksana : [081010] Fakultas XXXXXXXXXXXXXX
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya
3.400.000.000 1.350.000.000 3.400.000.000
1 paket 750.000.000 750.000.000 550.000.000 1 paket 550.000.000 550.000.0001 paket 400.000.000 400.000.000 1 paket 500.000.000 500.000.0001 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 1 paket 880.000.000 880.000.0001 paket 500.000.000 500.000.000 1 paket 550.000.000 550.000.0001 paket 750.000.000 750.000.000 1 paket 920.000.000 920.000.000
MENJADIREALISASI
MATRIK PERUBAHAN SEMULA MENJADI
Fungsi/Sub Fungsi/Kegiatan/Belanja
023.04.08. Program Pendidikan Tinggi (BOPTN)02. Biaya pemeliharaan prasarana
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUBAHANTAHUN 2016
Sumber Dana : DIPA - BOPTN Bh
SEMULA
Lingkup Sub Kegiatan : PEMELIHARAAN GEDUNG53103. Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pembuatan selasar Penghubung antar gedung [1 Paket]
02.4078.049.012. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Gedung Kuliah, Laboratorium, Gedung Pendukung lainnya (BOPTN)Rincian :
Renovasi Rumah Dinas [1 Paket]Renovasi Ruang Publik Fakultas [1 Paket]Renovasi Ruang Sidang I Fakultas [1 Paket]Renovasi Gedung (Auditorium & R Sidang I) [1 paket]
Catatan : Sedang dipersiapkan mekanisme revisi online
Monitoring Kemajuan Kegiatan dan Anggaran
• Monitoring kemajuan anggaran dapat dilakukan melalui SIMKEU
• Monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan secara online (Dalam proses pengembangan)
• Format berikut ini digunakan selama SIMABEKA/SIMKEU belum dapat mengakomodasi
FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
I. LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN ( DANA BOPTN )
KEADAAN : 31 JANUARI 2016 Unit Kerja/Fakultas/Sekolah :
Kode Kegiatan Uraian Program/Kegiatan Sasaran (Fisik) Jumlah Anggaran Sisa
Anggaran Satuan Volume Realisasi (%) Alokasi Realisasi (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JUMLAH -‐
-‐
-‐
MASALAH YANG DIHADAPI TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
II. MASALAH YANG DIHADAPI
NO. KENDALA MASALAH APAKAH DIPERLUKAN
TINDAK LANJUT UNIT KERJA YANG DIHARAPKAN
DAPAT MEMBANTU MENYELESAIKAN Keterangan
YA TIDAK (DIISI KALAU "YA")
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Yogyakarta,
Pimpinan Unit Kerja
I. LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN ( DANA MASYARAKAT )
KEADAAN : 31 JANUARI 2016
Unit Kerja/Fakultas/Sekolah :
Kode Kegiatan Uraian Program/Kegiatan Sasaran (Fisik) Jumlah Anggaran Sisa
Anggaran Satuan Volume Realisasi (%) Alokasi Realisasi (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JUMLAH -‐
-‐
-‐
Penyusunan Laporan Keuangan Universitas
1. Prinsip Laporan Keuangan § Taat azas è Mematuhi peraturan yang ada § Akurat è Bebas dari salah : akun, angka § Tepat waktu è Tidak ada penundaan penanganan transaksi
§ Akuntabel è Dapat dipertanggungjawabkan § Transparan è Kemudahan akses informasi oleh pemangku kepenRngan
2. Keterkaitan Perencanaan Kinerjaè Perencanaan Anggaran è Pelaksanaan Anggaranè Pelaporan Keuangan
SIMKEU SIMAKUN
• Aplikasi berbasis web untuk penyusunan laporan keuangan UGM
• Terintergrasi dengan SIMKEU à SPJ=SIMAKUN
• Pelaporan menjadi lebih cepat dan akuntabel • Dokumentasi transaksi menjadi lebih baik (reliable dan traceable)
Kesimpulan • Penyusunan RKAT dengan cermat, penggunaan MAK yang tepat khususnya Belanja Modal
• Penggunaan SIMKEU secara penuh dan tepat waktu untuk pencatatan transaksi keuangan
• Penjurnalan tepat waktu untuk transaksi yang Rdak diakomodasi SIMKEU, misal: penerimaan bunga, utang piutang dll.
• Kewajiban kas opname dan rekonsiliasi seRap bulan
• Penyampaian laporan monitoring tepat waktu
Matur Nuwun
Dasar Hukum PP 67 Tahun 2013 Pasal 65 (1) Untuk melaksanakan Rencana Strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64, Rektor membuat Rencana Kerja dan Anggaran UGM
(2) Rencana Kerja dan Anggaran UGM merupakan penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan
Pasal 72 (1) Akuntabilitas UGM merupakan bentuk pertanggungjawaban
UGM kepada masyarakat yang terdiri atas : a. akuntabilitas akademik; dan b. akuntabilitas nonakademik
Dasar Hukum PP 26 Tahun 2015 Bab IV Akuntabilitas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 20
a. ayat (1)èPemimpin PTN BH menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan PTN BH pada seRap tahun anggaran untuk disampaikan kepada MWA, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
b. ayat (2)èLaporan kinerja PTN BH disusun secara sistemaRs, akurat, dan akuntabel.
c. ayat (3)èLaporan keuangan PTN BH disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
d. ayat (4)èLaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: § Laporan Posisi Keuangan (Neraca); § Laporan AkRvitas; § Laporan Arus Kas; dan § Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dasar Hukum PMK RI No 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 11: Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, PTN Badan Hukum menyampaikan: a. laporan realisasi penggunaan Bantuan Pendanaan PTN
Badan Hukum kepada KPA dan Majelis Wali Amanat seRap triwulan; dan
b. Laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan Hukum yang telah diaudit kepada Majelis Wali Amanat, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada seRap tahun anggaran.
Dasar Hukum SK MWA No 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola
– Pasal 70 poin c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM yang mendukung visi dan misi serta pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional UGM
– Pasal 91 Dekan bertugas : b. menyusun dan mengusulkan RKAT Fakultas kepada Rektor setelah mendapat perRmbangan Senat Fakultas
– Pasal 145 ayat (1) akuntabilitas UGM merupakan bentuk pertanggungjawaban UGM kepada masyarakat yang terdiri atas : a. akuntabilitas akademik; dan b. akuntabilitas nonakademik
Dasar Hukum
2. Peraturan MWA UGM Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan Pasal 143 a. ayat (1)èPengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah
diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang Rdak berasal dari Pemerintah.
b. Ayat (2)è Tahun anggaran UGM berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.
c. Ayat (3)è Tata cara pengelolaan keuangan dilakukan oleh UGM berdasarkan nilai, jaR diri, dan kebutuhan UGM dengan memperhaRkan efisiensi, efekRvitas, produkRvitas, otonomi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.
d. Ayat (4)è Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari Pemerintah dan/atau dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-‐undangan.
Dasar Hukum
Bagian KeRga Pengelolaan Pengeluaran dan Investasi Pasal 144 a. ayat (1)è Pengeluaran merupakan pembelanjaan dana untuk
kegiatan operasional dan untuk memperoleh aset jangka panjang.
b. ayat (2)è Investasi merupakan dana yang ditanamkan sebagai penyertaan modal.
c. ayat (3)è Perencanaan pengeluaran dan investasi dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sesuai dengan sistem anggaran UGM.
d. ayat (4)è Pelaksanaan atau realisasi pengeluaran dan investasi dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan UGM.
e. Ayat (5)è Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengeluaran dan investasi diatur dalam Peraturan Rektor.
Dasar Hukum
Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di lingkungan UGM Di antara Tugas Pimpinan Unit Kerja : a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan b. Menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kepada Rektor
Belanja Barang/Jasa yang mempengaruhi Aset -‐ Sediaan
• Bahan habis pakai – PrakRkum – Laboratorium/peneliRan – Kebutuhan kantor – Kerumahtanggaan
Yang pada saat akhir periode pelaporan masih terdapat dalam persediaan
Kriteria belanja modal
• Peralatan dan Mesin – Manfaat lebih dari 1 tahun – Nilai perolehan Rp 300.000,00 ke atas
• Pembangunan, Perbaikan/renovasi Gedung dan Bangunan – Sama atau Lebih dari Rp 10.000.000,00 – Menambah umur ekonomis – Menambah kapasitas – Kerusakan lebih dari 2%
top related