p u t u s a n perkara nomor: 13/kppu-l/2010 komisi pengawas … · 2010-12-23 · salinan p u t u s...
Post on 17-May-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SALINAN
P U T U S A N Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2010
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut
“Komisi”) yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”) berkaitan dengan
Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket
Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana
Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011,
yang dilakukan oleh: -------------------------------------------------------------------------------
1) Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani
Nomor 17, Jakarta, 13110;------------------------------------------------------------------
2) Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah, berkedudukan di Jalan Tebet Timur
Raya Nomor 49 Jakarta Selatan 12820; ---------------------------------------------------
3) Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat, berkedudukan di
Jalan Doktor Sutomo Nomor 96 Pekanbaru 28141; -------------------------------------
4) Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO. PT Rudy Agung Laksana,
berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 153 Jambi;---------------------------
5) Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero), berkedudukan di Plaza
PP Building, Jalan Letjen TB. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur
13760; -----------------------------------------------------------------------------------------
6) Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan
Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, berkedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman Kilometer 2 Arah Bangko, Muara Bungo - Jambi; --------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------
halaman 2 dari 61
SALINAN
Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------ Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -------------------------------------
Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor; --------------------------
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); ---------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan
Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta
Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo
Sumber Dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bungo Tahun Jamak
(Multiyears) 2009-2011; ----------------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian, klarifikasi dan pemberkasan atas
laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut lengkap dan jelas (vide
bukti A1);----------------------------------------------------------------------------------------
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 35/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 16 Februari
2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung
sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 (vide bukti
A2); ----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 91/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 16 Februari
2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A3);--------
5. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 187/SJ/ST/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan
Pendahuluan (vide bukti A4);-----------------------------------------------------------------
halaman 3 dari 61
SALINAN
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan
Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para
Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10);-------------------------------------------
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
belum menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor
karena terdapat pelaku usaha yang tidak hadir dalam Pemeriksaan tersebut sehingga
Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan
ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A23); ----------------------------------------
8. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 71/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 31 Maret
2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung
sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010 (vide bukti A24);---
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 142/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 31 Maret
2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam
Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A25); -----------
10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 459/SJ/ST/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan
(vide bukti A26); -------------------------------------------------------------------------------
11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan
Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada
para Terlapor (vide bukti A27, A28, A29, A30, A31, A32); -----------------------------
12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor
13/KPPU-L/2010, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor
223/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai
dengan 9 Agustus 2010 (vide bukti A71); --------------------------------------------------
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,
Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 224/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni
halaman 4 dari 61
SALINAN
2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti
A72); ---------------------------------------------------------------------------------------------
14. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan
Surat Tugas Nomor 955/SJ/ST/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang menugaskan
Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A73); ----------------------------------------------------
15. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari
para Terlapor, para Saksi dan Ahli; ----------------------------------------------------------
16. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli
telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah
ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide bukti B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11,
B12, B13, B15, B16, B17, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B27, B29, B30, B34,
B35, B42);---------------------------------------------------------------------------------------
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan,
Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau
dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan
penyelidikan;------------------------------------------------------------------------------------
18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa
membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai
berikut (vide bukti A83): ----------------------------------------------------------------------
18.1 Tentang Tender; ---------------------------------------------------------------------
18.1.1 Bahwa objek Tender dalam Perkara ini terdiri dari dua paket
tender, yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan
Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo dan Tender Galian
Tanah Sisi Udara dan Box Culvert;--------------------------------------
18.1.2 Bahwa Sumber Dana Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo
adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak
(Multiyears) 2009-2011 dengan pagu anggaran
Rp.46.000.000.000,- dan besaran HPS/OE Rp. 45.960.800.000,-; -
halaman 5 dari 61
SALINAN
18.1.3 Bahwa Sumber Dana Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box
Culvert adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun
Jamak (Multiyears) 2009-2011 dengan pagu anggaran
Rp 36.500.000.000,-; -----------------------------------------------------
18.1.4 Bahwa kedua paket tender dilaksanakan dengan berpedoman pada
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut
“Keppres Nomor 80 Tahun 2003”) dengan sistem pelelangan
umum menggunakan metode Pascakualifikasi dengan Sistem
Gugur; ----------------------------------------------------------------------
18.2 Kronologis Pelaksanaan Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo;-----------
18.2.1 Bahwa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Bungo menerbitkan Keputusan No. 01 Tahun 2009
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009,
dengan susunan Panitia sebagai berikut: Nasrial, ST (Ketua), Drs.
Koni T (Sekretaris), Yendra, ST (Anggota), R.Widiastono, S.Si.T
(Anggota), dan Fiksi Arisandhy, A.Md (Anggota); -------------------
18.2.2 Bahwa telah diterbitkan Pengumuman Lelang dengan No:
001.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 untuk Paket
Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar
Udara Muara Bungo di Media Indonesia tanggal 12 Maret 2009
serta papan pengumuman resmi Kantor Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo; --------------------
18.2.3 Bahwa dan Pengambilan Dokumen Tender dilaksanakan pada
tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 dan
dihadiri oleh 39 peserta, yaitu: ------------------------------------------- No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar
Hadir 1. PT Paesa Pasindo Engineering Oloan Holmes Situmorang 2. PT Budi Bakti Prima Aidil 3. PT Bungo Pantai Bersaudara Ismail Ibrahim 4. PT Nasiotama Karya Bersama Sophia Oktaviana 5. PT Dayatama Beta Mulya Ir. Syafri Manan
halaman 6 dari 61
SALINAN
No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar Hadir
6. PT Prima Pembangunan Kerinci Dede Masyuni, SE 7. PT Wijaya Karya Ir. Pandang Musili 8. PT Wijaya Perdana Ir. Achyar 9. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung
Laksana Ir. HB. Suparno
10. PT Widya Satria Ir. Dirgahayu G.P 11. PT Leotunggal Mandiri Ondolan Panjaitan 12. PT Alam Beringin Mas Andiwidjaja 13. PT Agra Budi Karya Marga M. Nawari 14. PT Istaka Karya (Persero) Ibnul Zauzi 15. PT Jaya Konstruksi Ir. Harris 16. PT Hariara Hansen S Malau 17. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Ambar Dwi 18. PT Sinar Cempaka Maruli Panjaitan 19. PT Lince P Raya M. Napitupulu 20. PT Sabungan Jaya Teknik Ir. Tagor Samosir 21. PT Trillion Glory International Paulus S Widjaja 22. PTTakagama Efendi Sianipar 23. PT Waskita Karya (Persero) Budi Sukmayana 24. PT Bintang Selatan Agung Ir. Aria Kurniawan 25. PT Guna Karya Nusantara Jhon L Marbun (Direktur) 26. PT Brantas Abipraya Ir. Nurtjahja 27. PT Tamako Raya Perdana Dasril 28. PT Kramat Kulon Hasan Asyubari 29. PT Adhi Karya Satria Hendri 30. PT Bukit Jaya Abadi Edwin Mochtar 31. PT Hutama Karya Sunaryo 32. PT Pilar Persada Ir. Edy Nuryanto 33. PT Mitra Gusnita Nanda H. Tandanan Daulay (Direktur) 34. PT Supra Kunci Emas Jaya Henoch Tomas (Direktur) 35. PT Himindo Citra Mandiri Ir. Frans Himawan Tanojo 36. PT Sumber Batu Ir. K. Panjaitan 37. PT Reka Esti Utama H. Pamungkas D.P. ST 38. PT Pagar Siring Group Sukanta (Direktur) 39. PT Duta Graha Indah Ir. Muslih
18.2.4 Bahwa Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dilaksanakan pada
tanggal 19 Maret 2009 yang dihadiri oleh 14 (empat belas)
perusahaan, yaitu: ---------------------------------------------------------- No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar
hadir 1. PT Prima Rinaldi (Staf) 2. PT Wijaya Karya Tbk Faisyal S 3. PT Wijaya Perdana Yusup Y 4. PT Tamako Raya Perdana Gusti (Direktur) 5. PT Paesa Pasindo Engineering Adi Santoso (Staf Marketing) 6. PT Bungo Pantai B Nangyu (Staf) 7. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk Sally Natalia (Staf Estimasi) 8. PT Dayatama Beta Mulya Shabri (Staf Teknik) 9. PT PP (Persero) Cabang IX Wandri (Staf) 10. PT Hariara Hansen Malau (Direktur)
halaman 7 dari 61
SALINAN
No. Perusahaan Yang Menandatangani Daftar hadir
11. PT Bukit Jaya Abadi Edwin Mochtar (Direktur) 12. PT Waskita Karya Ryan Andika (Staf) 13. PT Adhi Karya Satria Hendri (Ka Perwakilan) 14. PT Hutama Karya Sunaryo K (GM)
18.2.5 Bahwa Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada
tanggal 19 Maret – 31 Maret 2009; --------------------------------------
18.2.6 Bahwa Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran dilaksanakan
pada tanggal 1 April 2009 yang dihadiri 4 (empat) perusahaan yang
memenuhi syarat, yaitu: --------------------------------------------------- No. Perusahaan Yang menandatangani
Daftar hadir 1. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung
Laksana Alhady
2. PT Paesa Pasindo Engineering Holmes 3. PT Waskita Karya (Persero) Yudie 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Wandri
18.2.7 Bahwa Hasil Pembukaan Penawaran yang dilaksanakan pada
tanggal 1 April 2009 yaitu sebagai berikut: ---------------------------- No. Perusahaan Penawaran Prosentase
Terhadap OE (%)
1. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana
45.492.800.000 98.98
2. PT Paesa Pasindo Engineering 45.143.000.000 98.22 3. PT Waskita Karya (Persero) 45.325.000.000 98.61 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) 45.356.000.000 98.69
18.2.8 Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia melakukan evaluasi
penawaran dan kualifikasi dengan hasil sebagai berikut: ------------- No. Perusahaan Total Nilai Hasil
1. PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana
73.22 Tidak Lulus
2. PT Paesa Pasindo Engineering 95 Lulus 3. PT Waskita Karya (Persero) 100 Lulus 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) 100 Lulus
18.2.9 Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia memutuskan hasil
Pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan
No. 06.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009, dengan hasil sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
halaman 8 dari 61
SALINAN
Harga Penawaran Termasuk PPN No. Perusahaan Asli (Rp) Terkoreksi,
Klarifikasi dan Negosiasi
1. PT Paesa Pasindo Engineering 45.143.000.000 45.143.000.000 2. PT Waskita Karya 45.325.000.000 45.325.000.000 3. PT Pembangunan Perumahan 45.356.000.000 45.356.000.000 4. PT Anisa Putri Ragil JO PT
Rudy Agung Laksana 45.492.800.000 45.492.800.000
(Gugur Kualifikasi) Catatan: Harga OE Termasuk
PPN 45.960.600.000
18.2.10 Bahwa pada Tanggal 15 April 2009 Panitia mengirimkan Surat No.
07.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 mengenai usulan calon
pemenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan
Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo, yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut:---------------------------------------------- No. Perusahaan Penawaran
(Rp) Usulan
1. PT Paesa Pasindo Engineering 45.143.000.000 Calon Pemenang I 2. PT Waskita Karya 45.325.000.000 Calon Pemenang II 3. PT Pembangunan Perumahan 45.356.000.000 Calon Pemenang III
18.2.11 Bahwa pada tanggal 16 April 2009 Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo menerbitkan
Surat No. 553/202/DISHUBKOMINFO/ 2009 mengenai Penetapan
Pemenang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -------
18.2.12 Bahwa pada Tanggal 16 April 2009Panitia mengirimkan surat No.
08.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 kepada empat peserta
yang lolos evaluasi yang pada pokoknya menetapkan PT Paesa
Pasindo Engineering sebagai pemenang tender dengan harga
Rp 45.143.000.000,-; ------------------------------------------------------
18.3 Tentang Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering,
PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero),
PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Tender
Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
Bandar Udara Muara Bungo; -----------------------------------------------------
Perusahaan
Penawaran (Rp) Keterangan
PT Paesa Pasindo Engineering
45.143.000.000 Pemenang
halaman 9 dari 61
SALINAN
18.3.1 Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan
pada Rencana Anggaran Biaya masing-masing peserta dengan nilai
Owner Estimate;------------------------------------------------------------
18.3.2 Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran
tetapi kemudian menyatakan mengundurkan diri, diantaranya
adalah: -----------------------------------------------------------------------
a. PT Dayatama Beta Mulya,----------------------------------------------
b. PT Duta Graha Indah Tbk,---------------------------------------------
c. PT Wijaya Perdana,-----------------------------------------------------
d. PT Brantas Abipraya (Persero),----------------------------------------
e. PT Hutama Karya (Persero) Wilayah I,-------------------------------
f. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,--------------------------------------
g. PT Bintang Selatan Agung,---------------------------------------------
h. PT Tamako Raya Perdana,---------------------------------------------
i. PT Sumber Batu, dan----------------------------------------------------
j. PT Istaka Karya;---------------------------------------------------------
18.3.3 Bahwa terdapat kejanggalan pada surat pengunduran diri PT
Bintang Selatan Agung, yaitu surat tersebut dibubuhi materai dan
cap perusahaan namun tidak ditanda tangani; --------------------------
18.3.4 Bahwa lembar Surat Penawaran PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy
Agung Laksana tidak dibubuhi materai; --------------------------------
18.3.5 Bahwa lembar Surat Penawaran PT Waskita Karya tidak dibubuhi
tandatangan; ----------------------------------------------------------------
18.3.6 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ”disyaratkan”
yang seharusnya ”diisyaratkan” di dalam dokumen tender pada
lembar surat penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa
Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;-------------------------------
18.3.7 Bahwa pada contoh/lampiran Dokumen tender untuk lembar
analisa biaya, untuk item Bahan telah diberikan contoh dan susunan
masing-masing sub itemnya sedangkan untuk item Tenaga tidak
ada contoh ataupun susunan sub itemnya; ------------------------------
halaman 10 dari 61
SALINAN
18.3.8 Bahwa terdapat kesamaan penulisan pada lembar analisa biaya
untuk item Tenaga pada dokumen penawaran PT Paesa Pasindo
Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan
Perumahan (Persero), PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung
Laksana; ---------------------------------------------------------------------
18.4 Kronologis Pelaksanaan Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara
dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo; -------------------------------
18.4.1 Bahwa tanggal 11 Maret 2009, Panitia Pengadaan menyampaikan
pengumuman lelang nomor 001.I/PAN-
PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 di Harian Umum Media Indonesia; --
18.4.2 Bahwa jadwal waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Tender adalah tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan 21 Maret
2009 dan telah mendaftar 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan; ----
18.4.3 Bahwa tanggal 19 Maret 2009 Panitia Pengadaan
menyelenggarakan aanwijzing yang dihadiri oleh 10 (sepuluh)
perusahaan peserta tender; ------------------------------------------------
18.4.4 Bahwa tanggal 1 April 2009 Panitia melaksanakan pembukaan
sampul penawaran terhadap 3 (tiga) dokumen penawaran yang
disampaikan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut: -------------
No. Nama Perusahaan Harga Penawaran
(Rp.) Keterangan
1. PT Riyah Permata Anugrah 35.808.930.000,00 Lengkap
2. PT Waskita Karya (Persero) 36.262.000.000,00 Lengkap
3. PT Anisa Putri Ragil JO PT
Rudy Agung Laksana
36.313.000.000,00 Lengkap
18.4.5 Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia melakukan koreksi
aritmatik terhadap harga penawaran peserta dengan hasil sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
No. Nama Perusahaan Harga
Penawaran (Rp.)
Harga
Penawaran
Terkoreksi (Rp.)
%
Terhadap
OE
1. PT Riyah Permata
Anugrah
35.808.930.000,00 35.808.938.000,00 98.11
halaman 11 dari 61
SALINAN
No. Nama Perusahaan Harga
Penawaran (Rp.)
Harga
Penawaran
Terkoreksi (Rp.)
%
Terhadap
OE
2. PT Waskita Karya
(Persero)
36.262.000.000,00 36.262.100.000,00 99.35
3. PT Anisa Putri Ragil JO
PT Rudy Agung Laksana
36.313.000.000,00 36.312.746.000,00 99.49
18.4.6 Bahwa melalui surat nomor 07.I.2/PAN-
PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 tertanggal 15 April 2009 Panitia
menyampaikan usulan penetapan pemenang tender kepada Kuasa
Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara
Bungo yang pada pokoknya mengusulkan pemenang sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
No. Usulan Pemenang Nama Perusahaan Harga Penawaran
(Rp.)
1. Calon Pemenang I PT Riyah Permata
Anugrah
35.808.938.000,00
2. Calon Pemenang II PT Waskita Karya 36.262.100.000,00
3. Calon Pemenang III PT Anisa Putri Ragil JO
PT Rudy Agung Laksana
36.312.746.000,00
18.4.7 Bahwa melalui surat nomor 553/203/DISHUBKOMINFO/2009
tertanggal 16 April 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan
Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo menyampaikan
Penetapan Pemenang Tender kepada Panitia Pengadaan dengan
menetapkan PT Riyah Permata Anugrah, dengan harga penawaran
Rp. 35.808.938.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus
delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai
pemenang tender; ----------------------------------------------------------
18.4.8 Bahwa melalui surat nomor 08.I.2/PAN-
PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 tertanggal 16 April 2009 Panitia
menyampaikan Pengumuman Pemenang Tender kepada ketiga
peserta yang memasukkan penawaran yang pada pokoknya
menyampaikan PT Riyah Permata Anugrah dengan harga
halaman 12 dari 61
SALINAN
penawaran Rp 35.808.938.000,00 (Tiga puluh lima milyar delapan
ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
sebagai pemenang tender;-------------------------------------------------
18.5 Tentang Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering,
PT Waskita Karya (Persero), PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung
Laksana pada Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box
Culvert Bandar Udara Muara Bungo;-------------------------------------------
18.5.1 Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan
pada lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama untuk jenis
pekerjaan mobilisasi dari dokumen peserta Tender;-------------------
18.5.2 Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan
pada lembar Analisa harga Satuan Pekerjaan Utama untuk jenis
pekerjaan mobilisasi pada item Peralatan dari dokumen peserta
Tender; ----------------------------------------------------------------------
18.5.3 Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan
pada lembar Daftar Harga Dasar Satuan Alat untuk nilai Harga
Sewa/Jam dari dokumen peserta Tender; -------------------------------
18.5.4 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ”disyaratkan”
yang seharusnya ”diisyaratkan” di dalam dokumen tender pada
lembar surat penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa
Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;-------------------------------
18.5.5 Bahwa Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan urutan pada
lembar Daftar Harga Satuan Alat dari dokumen PT Riyah Permata
Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil
JO PT Rudy Agung Laksana;---------------------------------------------
18.5.6 Bahwa lembar Surat Penawaran PT Waskita Karya tidak dibubuhi
tandatangan; ----------------------------------------------------------------
18.5.7 Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran
tetapi kemudian menyatakan mengundurkan diri, diantaranya
adalah: PT Duta Graha Indah Tbk, PT Wijaya Perdana, PT Brantas
Abipraya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) Wilayah I,
halaman 13 dari 61
SALINAN
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bintang Selatan Agung,
PT Istaka Karya, dan PT Reka Esti Utama; ----------------------------
18.6 Tentang Kepemilikan; --------------------------------------------------------------
18.6.1 Bahwa salah satu pengurus dan pemilik saham dari PT Paesa
Pasindo Engineering (Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan
Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara
Bungo) adalah Risma Aritonang yang beralamat di Jl. Akasia Raya
Blok A/1 Cipinang; --------------------------------------------------------
18.6.2 Bahwa salah satu pengurus dan pemilik saham dari PT Riyah
Permata Anugrah (Pemenang Tender Paket Galian Tanah Sisi
Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo) adalah Risma
Aritonang yang beralamat di Jl. Akasia Raya Blok A/1 Cipinang;--
18.6.3 Bahwa alamat, nomor telepon dan nomor Fax dari Operational
Office PT Riyah Permata Anugrah juga merupakan alamat kantor
dari PT Paesa Pasindo Engineering, yaitu: Jl. A. Yani No. 17
Jakarta 13110, Telp. (021) 85907323, 8590884, 2800575, Fax.
(021) 2800568; -------------------------------------------------------------
18.7 Fakta Dalam Pemeriksaan; --------------------------------------------------------
PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; ---------------------------------
18.7.1 Bahwa PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat tidak memenuhi
panggilan Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Pendahuluan yang
dilaksanakan di Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010; ----
18.7.2 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang PT.
Waskita Karya Cabang Jambi menolak dugaan persekongkolan
tender karena telah melaksanakan seluruh proses sesuai dengan
prosedur; --------------------------------------------------------------------
18.7.3 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang PT.
Waskita Karya Cabang Jambi ikut dalam proses pendaftaran
Tender tetapi tidak mengikuti Aanwijzing dan pemasukan
dokumen;--------------------------------------------------------------------
halaman 14 dari 61
SALINAN
18.7.4 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang
PT Waskita Karya Cabang Jambi merasa telah menandatangani
Surat Penawaran Harga untuk PT. Waskita Karya;--------------------
18.7.5 Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang
PT Waskita Karya Cabang Jambi menyatakan bahwa Saudara Heri
Supriyadi bertindak selaku koordinator yang bertanggungjawab
atas detail teknis dan administrasi termasuk proses perhitungan
harga untuk kegiatan Tender di Sumatera Bagian Selatan;-----------
Tentang Kepemilikan PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah
Permata Anugrah;-------------------------------------------------------------------
18.7.6 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata
Anugrah dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi;-------------------
18.7.7 Bahwa pada tahun 2009 Risma Aritonang adalah Komisaris
PT Paesa Pasindo Engineering dan juga merupakan Komisaris
PT Riyah Permata Anugrah;----------------------------------------------
18.7.8 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering tidak memasukkan
penawaran pada Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert
Bandar Udara Muara Bungo TA 2009, dan PT Riyah Permata
Anugrah tidak memasukkan penawaran pada Tender Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas,
dikarenakan keduanya mengetahui ketentuan larangan bagi
perusahaan yang terafiliasi untuk mengikuti tender pada paket yang
sama;-------------------------------------------------------------------------
18.7.9 Bahwa pada bulan Desember 2009, PT Paesa Pasindo Engineering
dan PT Riyah Permata Anugrah mengubah skema kepemilikan dan
direksi di kedua perusahaan tersebut sehingga tidak ada lagi
kepengurusan silang; ------------------------------------------------------
18.7.10 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering membuka kantor cabang di
Muaro Bungo dengan menunjuk Kepala Kantor Cabang yaitu
Saudara Mawardi;----------------------------------------------------------
halaman 15 dari 61
SALINAN
18.7.11 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah membuka kantor cabang di
Muaro Bungo dengan menunjuk Kepala Kantor Cabang yaitu
Saudara Ja’ali Rasyid; -----------------------------------------------------
18.7.12 Bahwa berdasarkan informasi dari media www.infojambi.com
diketahui bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah
Permata Anugrah memiliki kantor bersama di Kabupaten Bungo
yang diresmikan oleh Bupati Bungo beberapa saat sebelum
pelaksanaan tender di Muaro Bungo dilaksanakan; -------------------
18.7.13 Bahwa baik PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata
Anugrah mengakui masing-masing memiliki kantor cabang namun
kantor tersebut tidak pernah beroperasi; --------------------------------
PT Paesa Pasindo Engineering----------------------------------------------------
18.7.14 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering mengetahui informasi tender
pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
Bandar Udara Muara Bungo dari harian Media Indonesia dan tidak
mengenal panitia pengadaan sebelumnya; ------------------------------
18.7.15 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering belum pernah mengerjakan
proyek di Jambi khususnya di Kabupaten Bungo sebelumnya;------
18.7.16 Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran untuk PT Paesa
Pasindo Engineering dalam tender pekerjaan Pembangunan
Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara
Bungo adalah karyawan di Divisi Gedung;-----------------------------
18.7.17 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering hanya menempatkan orang-
orang yang bersifat key-person pada pekerjaan Pembangunan
Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara
Bungo. Namun, Project Manager PT Paesa Pasindo Engineering
yang bertanggungjawab atas proyek tersebut (Yosef) mempunyai
kewenangan untuk merekrut sumber daya lokal yang akan
melakukan proyek dimaksud; --------------------------------------------
18.7.18 Bahwa kecuali pada pekerjaan yang bersifat spesialis, PT Paesa
Pasindo Engineering tidak akan melakukan sub-kontrak pada
pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
halaman 16 dari 61
SALINAN
Bandar Udara Muara Bungo serta akan membawa alat pancang dari
Jakarta; ----------------------------------------------------------------------
18.7.19 Bahwa Panal Banjarnahor (Direktur Utama PT Paesa Pasindo
Engineering) pertama kali mengenal Ismail Ibrahim, Direktur
Utama PT Bungo Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang
memenangkan paket perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yakni
tahun 2008) dan Pak Aan pertama kali pada saat acara peresmian
pemasangan tiang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal
dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo; -----------------
18.7.20 Bahwa Panal Banjarnahor mengakui telah mengeluarkan surat
kuasa untuk pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo
Engineering di Kabupaten Bungo;---------------------------------------
18.7.21 Bahwa Panal Banjarnahor mengakui bahwa pembukaan kantor
cabang dimaksud adalah atas rekomendasi/ dorongan Saudara
Haynal Tobing (Direktur Pemasaran PT Paesa Pasindo
Engineering); ---------------------------------------------------------------
18.7.22 Bahwa Haynal Tobing menyatakan bahwa penunjukkan Saudara
Mawardi selaku Kepala Kantor Cabang PT Paesa Pasindo
Engineering di Kabupaten Bungo adalah hasil diskusi dengan Panal
Banjarnahor; ----------------------------------------------------------------
18.7.23 Bahwa Mawardi adalah orang Jambi yang juga pensiunan pejabat
di lingkungan Pemerinda Daerah Kabupaten Bungo yang
mempunyai potensi networking yang bagus; ---------------------------
18.7.24 Bahwa Haynal Tobing menyatakan bahwa penunjukkan Saudara
Mawardi sebagai Kepala Kantor Cabang tidak ditujukan untuk
kepentingan proyek bandar udara di Muaro Bungo; ------------------
18.7.25 Bahwa Panal Banjarnahor dan Haynal Tobing menyatakan bahwa
kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Kabupaten Bungo
tidak pernah beroperasi atau berfungsi sebagaimana mestinya; -----
halaman 17 dari 61
SALINAN
PT Riyah Permata Anugrah------------------------------------------------------
18.7.26 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah mengetahui informasi tender
Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara
Muara Bungo dari harian Media Indonesia; ----------------------------
18.7.27 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah sebelumnya belum pernah
mengerjakan proyek di Jambi khususnya di Kabupaten Bungo;-----
18.7.28 Bahwa yang menyiapkan penawaran untuk PT Riyah Permata
Anugrah dalam tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box
Culvert Bandar Udara Muara Bungo adalah Divisi Gedung dengan
penanggung jawab adalah Ferry (Marketing) dan Agus (Project
Manager); -------------------------------------------------------------------
18.7.29 Bahwa Ulahi Banjarnahor dan Robert Marbun selaku petinggi
PT Riyah Permata Anugrah menyatakan tidak mengenal Ismail
Ibrahim dari PT Bungo Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang
memenangkan paket perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yakni
tahun 2008) dan juga Aan;------------------------------------------------
18.7.30 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah tidak akan membawa peralatan
berat untuk mengerjakan proyek pekerjaan Paket Galian Tanah Sisi
Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo dari Jakarta
dan hanya akan menyewa dari perusahaan lokal;----------------------
18.7.31 Bahwa Agus selaku Project Manager PT Riyah Permata Anugrah
pada Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara
Muara Bungo diberi kewenangan/ otoritas untuk mengatur
penyewaan alat-alat berat tersebut; --------------------------------------
18.7.32 Bahwa Ulahi Banjarnahor selaku Direktur Utama PT Riyah
Permata Anugrah menyatakan bahwa inisiatif pembukaan kantor
cabang di Kabupaten Bungo datang dari pihak marketing namun
tidak pernah melaporkan progress-nya dan kantor cabang tersebut
tidak pernah beroperasi sebagaimana mestinya; -----------------------
18.7.33 Bahwa usulan pembukaan kantor cabang tersebut adalah berasal
dari Saudara Ja’ali Rasyid kepada Saudara Haynal Tobing yang
bertindak sebagai Marketing dari PT Riyah Permata Anugrah; -----
halaman 18 dari 61
SALINAN
18.7.34 Bahwa Saudara Ja’ali Rasyid kemudian ditunjuk menjadi Kepala
Kantor Cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo;-------
PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana---------------------------
18.7.35 Bahwa Sudiono Dalimarta (Staf teknik pada PT Rudy Agung
Laksana) merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam
proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan
Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box
Culvert Bandar Udara Muara Bungo, termasuk dalam penyiapan
dokumen tender yang dibantu oleh Saudara Al Hady; ----------------
18.7.36 Bahwa Saudara Al Hady menyatakan tidak pernah bekerja dan
tidak mempunyai rekan di PT Waskita Karya Cabang Jambi; -------
18.7.37 Bahwa Sudiono Dalimarta mengaku tidak mengenal Panitia
Pengadaan, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Riyah Permata
Anugrah, tetapi mengetahui PT Waskita Karya (Persero)
sebelumnya;-----------------------------------------------------------------
18.7.38 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana
mengakui tidak terlalu berminat untuk mengikuti tender pekerjaan
pembangunan pelabuhan udara karena cukup beresiko namun tetap
menawar dengan harga yang relatif tinggi; -----------------------------
18.7.39 Bahwa menurut Sudiono Dalimarta pekerjaan di paket tersebut
terlalu berat sehingga memberikan penawaran harga yang tinggi
namun bukan dengan maksud untuk sengaja mengalah;--------------
18.7.40 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana
berkomitmen akan tetap terus memasukkan penawaran jika telah
mendaftar suatu tender; ---------------------------------------------------
18.7.41 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana
menyatakan akan mencari tenaga ahli dibidangnya jika ternyata
ditunjuk sebagai pemenang tender; --------------------------------------
18.7.42 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana
dinyatakan gugur kualifikasi dalam tender pekerjaan Pembangunan
Gedung Terminal dan Menara Pengawas namun tidak mengetahui
halaman 19 dari 61
SALINAN
bahwa salah satu alasan penggugurannya adalah karena kualifikasi
kompetensi dasarnya tidak memenuhi syarat;--------------------------
18.7.43 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pernah
melakukan konfirmasi secara lisan kepada panitia mengenai alasan
penggugurannya pada tender pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo dan
kemudian menerima alasan penggugurannya karena jaminan
pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 1 % dari harga penawaran;
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX-------------------------
18.7.44 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX
mengetahui informasi tender pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo
setelah mendapat memo/ fax dari kantor pusat yang memuat
informasi tender dari harian Media Indonesia; -------------------------
18.7.45 Bahwa dokumen tender PT Pembangunan Perumahan (Persero)
pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara
Pengawas Bandar Udara Muara Bungo disiapkan oleh PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX dan ditandatangani
oleh Kepala Cabang;-------------------------------------------------------
18.7.46 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX
sebelumnya pernah mengerjakan proyek RSUD Bungo di
Kabupaten Bungo; ---------------------------------------------------------
18.7.47 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX tidak
mengajukan sanggahan terhadap hasil tender karena menganggap
penawaran harganya relatif tinggi sehingga wajar untuk tidak
dimenangkan;---------------------------------------------------------------
18.7.48 Bahwa Nugroho selaku Wakil Kepala Cabang PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Cabang IX baru pertama kali ini mengetahui
PT Paesa Pasindo Engineering; ------------------------------------------
18.7.49 Bahwa Nugroho selaku Wakil Kepala Cabang PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Cabang IX tidak mengenal kontraktor lokal di
Muara Bungo (khususnya PT Bungo Pantai Bersaudara) tetapi
halaman 20 dari 61
SALINAN
mengetahui bahwa PT Rudy Agung Laksana yang bekerjasama
(JO) dengan PT Anisa Putri Ragil adalah perusahaan besar di
Jambi;------------------------------------------------------------------------
18.7.50 Bahwa Sdr. Ambar dari PT Pembangunan Perumahan (Persero)
Cabang IX mengetahui/ pernah mendengar mengenai PT Bungo
Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang memenangkan paket
perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008);----------
18.7.51 Bahwa dalam melalukan perhitungan biaya, PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Cabang IX selalu melakukan perhitungan
harga sewajarnya berdasarkan survey harga untuk barang-barang
lokal yang dilakukan oleh pegawai kantor wilayah;-------------------
Tentang Beberapa Kesamaan dalam Dokumen Tender----------------------
18.7.52 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah,
PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, dan PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX mengaku
mendapatkan softcopy dokumen tender dalam bentuk cakram padat
(compact disk) dan flash disk yang berisi daftar item komponen dan
Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan; --------------------------------
18.7.53 Bahwa dari softcopy dimaksud terdapat beberapa item yang
tercantum harga satuannya; -----------------------------------------------
18.7.54 Bahwa Sudiono Dalimarta (PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy
Agung Laksana) mengaku mendapatkan softcopy dokumen tender
tersebut melalui Saudara Torus Situmorang yang merupakan
pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo; -----------------
18.7.55 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata
Anugrah mengikuti seluruh harga satuan yang sudah tercantum
dalam softcopy yang diberikan panitia pengadaan; --------------------
18.7.56 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dan
PT Waskita Karya Cabang Jambi menggunakan sebagian besar
harga satuan yang sudah tercantum dalam softcopy yang diberikan
Panitia Pengadaan; ---------------------------------------------------------
halaman 21 dari 61
SALINAN
18.7.57 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX
mengubah sebagian item harga satuan yang sudah tercantum dalam
softcopy yang diberikan Panitia Pengadaan, dengan menghitung
kembali kewajaran harganya;---------------------------------------------
18.7.58 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX tidak
pernah melakukan klarifikasi tentang item yang berisi harga satuan
kepada Panitia Pengadaan karena dianggap sebagai kekhilafan
Panitia semata;--------------------------------------------------------------
Panitia Pengadaan--------------------------------------------------------------------
18.7.59 Bahwa Panitia Pengadaan terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum
dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo; ----------------------------
18.7.60 Bahwa Saudara Ir. Nasrial Nasil selaku ketua Panitia Pengadaan
mengetuai beberapa Panitia Pengadaan pada tahun 2007, 2008 dan
2009; -------------------------------------------------------------------------
18.7.61 Bahwa Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang
berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan merit system;-----
18.7.62 Bahwa mengingat waktu pelaksanaan tender yang pendek, Panitia
Pengadaan memberikan softcopy dan hardcopy yang berisi Bill of
Quantity, namun tidak berisi harga satuan; -----------------------------
18.7.63 Bahwa Sdr. Torus Situmorang ditunjuk secara informal sebagai
Tim Teknis oleh Panitia Pengadaan yang bertugas untuk
memeriksa kelengkapan rincian anggaran biaya dan gambar teknis;
18.7.64 Bahwa Sdr. Torus Situmorang juga ditugaskan menjadi
penghubung penerima pendaftaran namun tetap di bawah
pengawasan Panitia Pengadaan;------------------------------------------
18.7.65 Bahwa Sdr. Torus Situmorang selaku Tim Teknis yang membantu
Panitia Pengadaan dapat memiliki softcopy yang tidak berisi harga
satuan, tetapi tidak berhak untuk memiliki softcopy yang telah
berisi harga satuan; --------------------------------------------------------
18.7.66 Bahwa Sdr. Torus Situmorang mengaku diminta untuk
mendistribusikan softcopy Bill of Quantity kepada peserta tender
yang meminta pada saat 2-3 hari setelah aanwijzing; -----------------
halaman 22 dari 61
SALINAN
18.7.67 Bahwa Sdr. Torus Situmorang menyatakan terdapat 5 atau 6
peserta tender yang datang kepadanya untuk meminta softcopy
tersebut 4-5 hari setelah aanwijzing; ------------------------------------
18.7.68 Bahwa Sdr. Torus Situmorang mengaku tidak mengetahui bahwa
softcopy Bill of Quantity yang didistribusikan kepada peserta tender
pada sebagian item-nya berisi harga satuan;----------------------------
18.7.69 Bahwa hardcopy dokumen yang berisi harga satuan hanya dimiliki
oleh Ketua Panitia Pengadaan sedangkan softcopy-nya (yang
berasal dari konsultan) dipegang oleh Sdr. Yendra (Anggota Panitia
Pengadaan); -----------------------------------------------------------------
18.7.70 Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah dihubungi oleh peserta
tender; -----------------------------------------------------------------------
18.7.71 Bahwa Panitia Pengadaan menolak kemungkinan terjadinya
persekongkolan vertikal; --------------------------------------------------
18.7.72 Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan klarifikasi lapangan dan
hanya berdasarkan dokumen peserta tender; ---------------------------
18.7.73 Bahwa karena keterbatasan waktu dan kesibukan sebagai pejabat
struktural, Panitia Pengadaan tidak sempat melakukan cross-check
dokumen antar peserta;----------------------------------------------------
18.7.74 Bahwa Panita Pengadaan mengakui kelalaiannya dalam menghapus
sebagian harga satuan dalam softcopy Bill of Quantity yang
diberikan kepada peserta tender; -----------------------------------------
18.7.75 Bahwa Panita Pengadaan hanya menghapus harga satuan dari item
yang memerlukan analisis serta hanya mengubah warna huruf
(font) menjadi putih untuk harga satuan dari item yang bersifat
lumpsum dengan maksud agar semua harga satuan tidak ikut
tercetak.;---------------------------------------------------------------------
18.8 Fakta Lain------------------------------------------------------------------------------
18.8.1 Bahwa Saudara Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero)
Wilayah Jambi menyatakan mengikuti pendaftaran dan aanwijzing
namun tidak memasukkan penawaran karena setelah melakukan
survey harga hasil perhitungan biaya di atas pagu proyek; -----------
halaman 23 dari 61
SALINAN
18.8.2 Bahwa Saudara Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero)
Wilayah Jambi menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo
Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan Panitia Pengadaan; --
18.8.3 Bahwa Sdr. Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero)
Wilayah Jambi menyatakan tidak mengetahui adanya pemberian
softcopy Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan; ---------------------
18.8.4 Bahwa Sdr. Willy Fikri Rangkuti dari PT Hutama Karya (Persero)
menyatakan mengikuti pendaftaran dan aanwijzing namun tidak
memasukkan penawaran karena kesibukan di proyek lain dan tidak
tersedianya sumber daya manusia untuk mengurus tender ini; ------
18.8.5 Bahwa Sdr. Willy Fikri Rangkuti dari PT Hutama Karya (Persero)
menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering,
PT Riyah Permata Anugrah, Panitia Pengadaan, dan Pejabat
Daerah Kabupaten Bungo;------------------------------------------------
18.8.6 Bahwa Sdr. Ir. Pandang Musili dari PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk Wilayah III menyatakan mengikuti pendaftaran namun tidak
memasukkan penawaran karena hasil perhitungan estimasi biaya
ternyata di atas pagu proyek; ---------------------------------------------
18.8.7 Bahwa Sdr. Ir. Pandang Musili dari PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk Wilayah III menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo
Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, serta Pejabat dan Tokoh
di Kabupaten Bungo; ------------------------------------------------------
18.8.8 Bahwa Sdr. Ir. Pandang Musili dari PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk Wilayah III menyatakan tidak mendapatkan softcopy Bill of
Quantity dari Panitia Pengadaan; ----------------------------------------
18.8.9 Bahwa Sdr. Andy Maruly Romatua dari PT Jaya Konstruksi
Manggala Pratama Tbk menyatakan ikut mendaftar tender namun
tidak memasukkan penawaran karena pada saat yang bersamaan
SBU asli yang dipersyaratkan sedang digunakan dalam tender lain
di Medan; -------------------------------------------------------------------
halaman 24 dari 61
SALINAN
18.8.10 Bahwa Sdr. Andy Maruly Romatua dari PT Jaya Konstruksi
Manggala Pratama Tbk menyatakan mengetahui PT Paesa Pasindo
Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah karena pernah
bertemu dalam tender di daerah lain;------------------------------------
18.8.11 Bahwa Sdr. Ir. Edwin Mochtar dari PT Bukit Jaya Abadi
menyatakan memasukkan penawaran untuk paket pembangunan
menara pengawas dan gedung terminal namun didiskualifikasi
karena tidak mencantumkan nama perusahaan di amplop
penawaran; ------------------------------------------------------------------
18.8.12 Bahwa Sdr. Ir. Edwin Mochtar dari PT Bukit Jaya Abadi
menyatakan sudah meminta softcopy Bill of Quantity dari Panitia
Pengadaan tetapi tidak diberi; --------------------------------------------
18.8.13 Bahwa Sdr. Ir. Edwin Mochtar dari PT Bukit Jaya Abadi
menyatakan harga penawaran yang diajukan mencapai sekitar 10%
(sepuluh persen) di bawah pagu tender;---------------------------------
18.8.14 Bahwa Sdr. Nursyam dari PT Tamako Raya Perdana menyatakan
bahwa ikut mendaftar dan aanwijzing untuk kedua paket namun
tidak memasukkan penawaran karena terdapat persyaratan teknis
dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi; -------------------------------
18.8.15 Bahwa Sdr. Nursyam dari PT Tamako Raya Perdana menyatakan
tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering dan perusahaan lain
yang ikut dalam tender dimaksud; ---------------------------------------
18.8.16 Bahwa Sdr. Syahrirudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada
proyek pembangunan Bandar Udara di Muara Bungo mengetahui
PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah
mempunyai kantor cabang di Muara Bungo sebelum tender
dimulai;----------------------------------------------------------------------
18.8.17 Bahwa Sdr. Syahrirudin menyatakan bahwa Saudara Mawardi yang
merupakan Kepala Kantor Cabang PT Paesa Pasindo Engineering
di Muara Bungo adalah mantan Kepala Bappeda Kabupaten
Bungo; -----------------------------------------------------------------------
halaman 25 dari 61
SALINAN
18.8.18 Bahwa Sdr. Syahrirudin menyatakan bahwa Sdr. Ja’ali Rasyid yang
merupakan Kepala Kantor Cabang PT Riyah Permata Anugrah di
Muara Bungo adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Bungo; --
18.8.19 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan
sesuai ketentuan perusahaan dengan kepengurusan yang sama
dilarang untuk ikut dalam paket tender yang sama namun masing-
masing boleh ikut dalam paket yang berbeda walaupun Panitia
Pengadaannya sama;-------------------------------------------------------
18.8.20 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan
informasi mengenai Bill of Quantity yang boleh diberikan kepada
peserta tender adalah mengenai volume, satuan dan kuantitas
sedangkan harga satuan tidak boleh diberitahukan; -------------------
18.8.21 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan jika
tersebarnya informasi harga satuan terkait Bill of Quantity diakui
sebagai akibat kelalaian Panitia Pengadaan, maka kontrak harus
dibatalkan karena dalam tender tidak dikenal istilah kelalaian;------
18.8.22 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan
boleh tidaknya atau penting tidaknya harga satuan dalam Bill Of
Quantity diketahui oleh peserta tender adalah tergantung pada
sistem penawaran harga tender, apakah berdasarkan lump sum atau
unit price. Jika jenis kontrak Lump sum, Bill of Quantity bukan
merupakan suatu hal yang mutlak, tetapi jika kontrak unit price
maka Bill of Quantity mutlak harus ada; --------------------------------
18.8.23 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan jika
suatu perusahaan yang melakukan kelalaian dengan tidak
mencantumkan nama dan alamat perusahaan di amplop penawaran
didiskualifikasi dari suatu tender maka Panitia Pengadaan telah
melakukan suatu kesalahan karena hal tersebut bukanlah substansi
penawaran; ------------------------------------------------------------------
18.8.24 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan jika
terdapat tiga perusahaan yang memasukkan penawaran namun
halaman 26 dari 61
SALINAN
yang lulus evaluasi hanya satu atau dua perusahaan saja maka
tender dapat terus dilanjutkan karena ketentuan yang berlaku hanya
mensyaratkan tiga perusahaan yang memasukkan penawaran; ------
18.9 Analisa;---------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan
dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut; -
Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara
Pengawas Bandara Udara Muara Bungo; --------------------------------------
18.9.1 Persekongkolan Horizontal;-------------------------------------------------
18.9.1.1 Bahwa hubungan kekerabatan antara pemilik dan
pengurus PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah
Permata Anugrah serta dugaan adanya kantor bersama
kedua perusahaan tersebut tidak bisa menjadi dasar adanya
dugaan persekongkolan horizontal karena kedua
perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang sama
walaupun Panitia Pengadaannya sama;-----------------------
18.9.1.2 Bahwa kesamaan dokumen tender PT Paesa Pasindo
Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT
Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa Putri
Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009
diakibatkan karena softcopy Bill of Quantity yang
diberikan Panitia Pengadaan sudah berisi harga satuan
pada beberapa itemnya;-----------------------------------------
18.9.1.3 Bahwa selisih harga penawaran PT Paesa Pasindo
Engineering, PT Waskita Karya (Persero),
PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa
Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu
signifikan merupakan indikasi adanya persekongkolan
horizontal diantara perusahaan-perusahaan tersebut.
Namun demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh
halaman 27 dari 61
SALINAN
fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan dengan
informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender
tersebut saling mengenal dan saling bekerja sama baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam
penyusunan dokumen tender; ----------------------------------
18.9.1.4 Bahwa kesamaan surat penawaran antara PT Waskita
Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy
Agung Laksana dengan perbedaan hanya pada jenis dan
ukuran huruf (font) mengindikasikan bahwa dokumen
tersebut berasal dari satu sumber namun dugaan tersebut
tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama
berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa
personel dari masing-masing perusahaan yang membuat
surat penawaran tersebut saling mengenal atau saling
bertukar dokumen; ----------------------------------------------
18.9.1.5 Bahwa ketidakseriusan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy
Agung Laksana dalam mengikuti tender menimbulkan
dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya berperan sebagai
pelengkap tender yang mengindikasikan adanya
persekongkolan horizontal, namun dugaan tersebut
disangkal berdasarkan pernyataan bahwa PT Anisa Putri
Ragil JO PT Rudy Agung Laksana akan terus
berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika
sudah mendaftar di suatu tender; ------------------------------
18.9.1.6 Bahwa keterangan beberapa saksi yang ikut mendaftar
namun tidak memasukkan penawaran dalam tender ini
menunjukkan tidak adanya tekanan, ancaman, atau
pengaturan horizontal dalam proses tender;------------------
18.9.1.7 Bahwa tidak ada bukti yang cukup yang dapat
menunjukkan keterkaitan PT Pembangunan Perumahan
(Persero) dengan peserta tender lainnya maupun adanya
peranan PT Pembangunan Perumahan (Persero) dalam
halaman 28 dari 61
SALINAN
persekongkolan horizontal untuk memenangkan PT Paesa
Pasindo Engineering dalam Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
Bandara Udara Muara Bungo; ---------------------------------
18.9.2 Persekongkolan Vertikal;----------------------------------------------------
18.9.2.1 Bahwa pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi
satuan harga dari beberapa itemnya oleh Panitia
Pengadaan menimbulkan dugaan adanya pengaturan
tender yang menguntungkan bagi PT Paesa Pasindo
Engineering selaku pemenang di Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
Bandara Udara Muara Bungo;----------------------------------
18.9.2.2 Bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian
softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga
sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan
adanya pengaturan vertikal antara Panitia dengan
pemenang tender baik secara langsung maupun tidak
langsung;-----------------------------------------------------------
18.9.2.3 Bahwa tindakan Panitia Pengadaan yang men-
diskualifikasi PT Bukit Jaya Abadi hanya karena tidak
mencantumkan nama dan alamat perusahaan pada amplop
penawaran berdasarkan pendapat Saksi Ahli adalah
tindakan yang tidak substantif dan mengindikasikan
adanya persekongkolan vertikal antara Panitia Pengadaan
dengan pemenang tender baik secara langsung maupun
tidak langsung. Namun demikian, Panitia Pengadaan
beralasan melakukan hal tersebut karena berpegang pada
syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam tender
tersebut;------------------------------------------------------------
18.9.2.4 Bahwa pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo
Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati
Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum
halaman 29 dari 61
SALINAN
pelaksanaan tender menimbulkan dugaan adanya
pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan
pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara
langsung maupun tidak langsung. Namun demikian,
dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang
cukup karena Saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT
Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo tidak
menghadiri panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun
telah dipanggil secara patut;------------------------------------
Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert
Bandara Udara Muara Bungo;----------------------------------------------------
18.9.3 Persekongkolan Horizontal; ------------------------------------------------
18.9.3.1 Bahwa hubungan kekerabatan antara pemilik dan
pengurus PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah
Permata Anugrah serta dugaan adanya kantor bersama
kedua perusahaan tersebut, tidak bisa menjadi dasar
adanya dugaan persekongkolan horizontal karena kedua
perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang sama
walaupun Panitia Pengadaannya sama;------------------------
18.9.3.2 Bahwa kesamaan dokumen tender PT Riyah Permata
Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri
Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Galian
Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara
Bungo Tahun Anggaran 2009 diakibatkan karena softcopy
Bill of Quantity yang diberikan Panitia Pengadaan sudah
berisi harga satuan pada beberapa itemnya;-------------------
18.9.3.3 Bahwa selisih harga penawaran PT Riyah Permata
Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri
Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu signifikan
merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal
diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Namun dugaan
tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup
halaman 30 dari 61
SALINAN
terutama berkenaan dengan informasi yang menunjukkan
bahwa para peserta tender tersebut saling mengenal dan
saling bekerja sama baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan dokumen tender;---------------
18.9.3.4 Bahwa kesamaan surat penawaran antara PT Waskita
Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy
Agung Laksana dengan perbedaan hanya pada jenis dan
ukuran huruf (font) mengindikasikan bahwa dokumen
tersebut berasal dari satu sumber. Namun dugaan tersebut
tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama
berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa
personel dari masing-masing perusahaan yang membuat
surat penawaran tersebut saling mengenal atau saling
bertukar dokumen;------------------------------------------------
18.9.3.5 Bahwa ketidakseriusan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy
Agung Laksana dalam mengikuti tender menimbulkan
dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya berperan sebagai
pelengkap tender yang mengindikasikan adanya
persekongkolan horizontal, namun dugaan tersebut
disangkal berdasarkan atas pernyataan bahwa PT Anisa
Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana akan terus
berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika
sudah mendaftar di suatu tender;-------------------------------
18.9.3.6 Bahwa keterangan beberapa saksi yang ikut mendaftar
namun tidak memasukkan penawaran dalam tender ini
menunjukkan tidak adanya tekanan, ancaman, atau
pengaturan horizontal dalam proses tender.-------------------
18.9.4 Persekongkolan Vertikal; ---------------------------------------------------
18.9.4.1 Bahwa pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi
satuan harga dari beberapa itemnya oleh Panitia
Pengadaan menimbulkan dugaan adanya pengaturan
tender yang menguntungkan PT Riyah Permata Anugrah
halaman 31 dari 61
SALINAN
selaku pemenang di Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah
Sisi Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo;
18.9.4.2 Bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian
softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga
sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan
adanya pengaturan vertikal antara panitia dengan
pemenang tender baik secara langsung maupun tidak
langsung;-----------------------------------------------------------
18.9.4.3 Bahwa pembukaan kantor cabang PT Riyah Permata
Anugrah di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati di
Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum
pelaksanaan tender menimbulkan dugaan adanya
pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan
pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara
langsung maupun tidak langsung. Namun dugaan tersebut
tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup karena
Saudara Ja’ali Rasyid selaku Kepala Cabang PT Riyah
Permata Anugrah di Muara Bungo tidak menghadiri
panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil
secara patut.;------------------------------------------------------
18.10 Kesimpulan;---------------------------------------------------------------------------
18.10.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa
keterangan para Saksi, Ahli, Terlapor, dan surat dan/atau dokumen
yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan tidak terdapat bukti
yang cukup atas terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 baik persekongkolan horizontal
maupun persekongkolan vertikal dalam Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket
Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara
Bungo Sumber Dana DAU Tahun Jamak (multiyears) 2009-2011;--
halaman 32 dari 61
SALINAN
18.10.2 Namun demikian, Tim Pemeriksa masih mempunyai keyakinan
terhadap adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama
dalam arah vertikal yang salah satunya didasarkan atas
ketidakhadiran Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering dan
PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo dalam beberapa kali
pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU; ----------------------------------
19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
143/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, untuk dilaksanakannya Sidang
Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 9
Agustus 2010 sampai dengan 23 September 2010 (vide bukti A84); -----------------
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 278/KPPU/KEP/VIII/2010 tanggal 6
Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam
Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A85); --------
22. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi
menerbitkan Surat Tugas Nomor 1184/SJ/ST/VIII/2010 dan Surat Tugas Nomor
1185/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang menugaskan Sekretariat
Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti
A86, A87); ------------------------------------------------------------------------------------
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan
Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para
Terlapor (vide bukti A88, A89, A90, A91, A92, A93); ---------------------------------
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor
untuk memeriksa berkas perkara (enzage) dan telah dilaksanakan pada tanggal 30
Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti B42, B43,
B44); -------------------------------------------------------------------------------------------
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 1 September 2010,
Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan lisan
dan tertulis dari para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (vide
bukti B45, A105, A106, A107);------------------------------------------------------------
halaman 33 dari 61
SALINAN
26. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 1
September 2010, Terlapor I pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai
berikut (vide bukti A105); ------------------------------------------------------------------
26.1 Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Vertikal; --------------------
26.1.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas
alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga
sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya
pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender baik
secara langsung maupun tidak langsung;--------------------------------
26.1.2 Terlapor I menanggapi bahwa (1) softcopy Bill of Quantity yang
kami terima adalah softcopy Bill of Quantity dengan harga satuan
kosong, kecuali untuk beberapa item memang ada berisikan harga
satuan. Jadi softcopy Bill of Quantity yang kami terima bukanlah
Bill of Quantity dengan harga satuan yang lengkap; (2) Kami tidak
pernah melakukan komunikasi dengan pihak panitia baik sebelum,
pada saat, maupun setelah proses tender (cfm. Butir H. Nomor 12
Salinan Laporan hasil Pemeriksaan lanjutan: Bahwa Panitia
Pengadaan tidak pernah dihubungi oleh peserta tender) sehingga
dugaan bahwa ada pengaturan vertikal antara panitia dengan
pemenang tender aik secara langsung maupun tidak langsung
adalah sesuatu hal yang mustahil; ----------------------------------------
26.1.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa pembukaan kantor cabang PT
Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh
Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan
tender menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender antara
Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan
peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun
demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang
cukup karena Saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT Paesa
Pasindo Engineering di Muara Bungo tidak menghadiri panggilan
pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut; -------
halaman 34 dari 61
SALINAN
26.1.4 Terlapor I menanggapi bahwa kami tidak tahu ada pembukaan
kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang
dipimpin oleh Bupati Kabupaten Muara Bungo. Kami hanya tahu
bahwa ada peresmian kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering
yang dihadiri oleh Bupati kabupaten Bungo dari Tim Pemeriksa
pada saat pemeriksaan, dimana peresmian dimaksud tidak pernah
kami ketahui apalagi setujui. Perlu diketahui, pada saat peresmian
dimaksud terjadi, kami belum pernah bertemu apalagi mengenal
Bupati kabupaten Bungo. Kami mengenal Bupati pada saat
peletakan batu pertama proyek Pembangunan Gedung Terminal dan
Menara Pengawas Bandara Muara Bungo. Jadi tidak relevan
menghubungkan peresmian kantor cabang PT Paesa Pasindo
Engineering yang notabene tidak pernah kami ketahui atau setujui,
apalagi dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bungo dengan dugaan
adanya pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan
pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara langsung
maupun tidak langsung; ---------------------------------------------------
26.1.5 Terlapor I menanggapi bahwa tidak ada hubungan antara Sdr.
Mawardi selaku Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di
Jambi dengan proses tender ini karena Sdr. Mawardi hanyalah
Kacab yang rencananya mengurus penjualan hotmix dalam rangka
“utilisasi iddle asset” berupa AMP ex. proyek Aceh yang sampai
saat ini masih tersimpan di gudang Medan. Pada kenyataannya, Sdr.
Mawardi selaku Kepala Cabang dan Cabang PT Paesa Pasindo
Engineering sebagai suatu entitas di Jambi TIDAK PERNAH
AKTIF;-----------------------------------------------------------------------
26.2 Terkait dengan Kesimpulan Pembelaan; -----------------------------------------
26.2.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa “.........Namun demikian, Tim
Pemeriksa masih mempunyai keyakinan terhadap adanya
pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal
yang salah satunya didasarkan atas ketidakhadiran Kepala Cabang
PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah di
halaman 35 dari 61
SALINAN
Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh
KPPU”; ----------------------------------------------------------------------
26.2.2 Terlapor I menanggapi bahwa (1) Kami tidak pernah melakukan
persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal maupun
vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas bandara Muara Bungo; (2)
Ketidakhadiran Kepala Cabang yang dimaksud bukanlah
menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu
terutama dalam arah vertikal. Logika yang mengaitkan
ketidakhadiran Kepala Cabang (yang notabene di luar kontrol
perusahaan karena sejak awal, perusahaan tidak pernah
berkomunikasi dengan Kacab dimaksud), dengan dugaan adanya
pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal
sangatlah tidak masuk akal; -----------------------------------------------
27. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal
1 September 2010, Terlapor II pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai
berikut (vide bukti A106): ------------------------------------------------------------------
27.1 Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Horizontal; -----------------
27.1.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa kesamaan dokumen tender
PT Riyah Permata Anugrah (PT RPA), PT Waskita Karya
(Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana
pada Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box
Culvert Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009
diakibatkan karena softcopy Bill of Quantity yang diberikan oleh
Panitia Pengadaan sudah berisi harga satuan pada beberapa
itemnya;----------------------------------------------------------------------
27.1.2 Terlapor II menanggapi bahwa dokumen yang disangkakan telah
terjadi, adalah diluar kontrol kami sebagai peserta tender. Softcopy
Bill of Quantity yang diberikan oleh Panitia Pengadaan kepada
kami telah melalui proses prosedural yang diberlakukan oleh
halaman 36 dari 61
SALINAN
Panitia Pengadaan. Hal tersebut membuktikan bahwa PT RPA tidak
melakukan Persekongkolan Horizontal; ---------------------------------
27.1.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa selisih harga penawaran PT Riyah
Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri
Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu signifikan
merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal di antara
perusahaan-perusahaan tersebut. Namun dugaan tersebut tidak
didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan
dengan informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender
tersebut saling mengenal dan saling bekerja sama baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen; -----
27.1.4 Terlapor II menanggapi bahwa selisih harga penawaran yang terjadi
di antara para peserta tender bisa saja dimungkinkan dengan
disparitas +/- 0,5%, mengingat tender ini adalah bersifat terbuka
(pelelangan terbuka) dengan tingkat persaingan yang ketat. Di
samping itu PT. RPA tidak mengenal peserta tender lain (baik
secara langsung maupun tidak langsung) yang memungkinkan
terjadinya kerjasama. Sehingga selisih harga yang terjadi tidak serta
merta menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal.
27.2 Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Vertikal;--------------------
27.2.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas
alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga
sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya
pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender baik
secara langsung maupun tidak langsung;--------------------------------
27.2.2 Terlapor II menanggapi bahwa PT RPA mendapatkan “soft copy”
dari Panitia Pengadaan yang berisi Bill of Quantity dan daftar Item
Pekerjaan dengan harga satuan yang masih kosong, kecuali ada
beberapa item pekerjaan yang telah terisi harga satuannya. Jadi
tidaklah benar bahwa PT RPA telah mendapatkan “soft copy” dari
Panitia Pengadaan berupa Bill of Quantity dan item pekerjaan yang
semuanya telah berisi harga satuan. Sedangkan dugaan bahwa ada
halaman 37 dari 61
SALINAN
pengaturan vertikal antara panitia dan pemenang tender baik secara
langsung maupun tidak langsung adalah tidak berdasar karena
PT Riyah Permata Anugrah (RPA) tidak pernah melakukan
komunikasi dengan pihak Panitia selama tender (baik sebelum,
pada saat, maupun setelah proses tender). Lihat H.12. tentang
Panitia Pengadaan bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah
dihubungi oleh peserta tender; --------------------------------------------
27.2.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa pembukaan kantor cabang PT
Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo yang dipimpin oleh
Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan
tender menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender antara
Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan
peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun
demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang
cukup karena Saudara Jaali Rasyid selaku Kepala Cabang PT Riyah
Permata Anugrah di Muara Bungi tidak menghadiri panggilan
pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut; -------
27.2.4 Terlapor II menanggapi bahwa PT RPA tidak pernah melakukan
aktivitas peresmian pembukaan cabangnya di Muara Bungo.
Apalagi mengundang Bupati Kabupaten Muara nungo untuk
meresmikannya. Kami tidak pernah bertemu dan berkenalan dengan
Bupati Kabupaten Bungo baik pada saat tender maupun pada saat
Perletakan Batu Utama dimulainya Proyek Pembangunan Bandara
Muara bungo. Untuk Sdr. Jaali Rasyid, meskipun pernah ditunjuk
sebagai Kepada Cabang PT RPA di Jambi, akan tetapi pada
kenyataannya selama proses tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi
Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo, yang
bersangkutan selaku Kepala Cabang yang menanggungjawabi
Cabang PT RPA di Jambi tidak pernah melakukan aktivitas
PT RPA di Muara Bungo sebagaimana mestinya.;---------------------
27.3 Terkait dengan Kesimpulan; -------------------------------------------------------
halaman 38 dari 61
SALINAN
27.3.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa “.........Namun demikian, Tim
Pemeriksa masih mempunyai keyakinan terhadap adanya
pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal
yang salah satunya didasarkan atas ketidakhadiran Kepala Cabang
PT. Paesa Pasindo Engineering dan PT. Riyah Permata Anugrah di
Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh
KPPU”; ----------------------------------------------------------------------
27.3.2 Terlapor II menanggapi bahwa Persekongkolan dengan pihak
manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender
pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
Bandara Muara Bungo hanya mungkin terjadi bila terjadi
komunikasi khusus di antara panitia Pengadaan dengan peserta
tender. Pada kenyataannya PT RPA tidak pernah melakukan
komunikasi yang dimaksud dengan pihak manapun, baik horizontal
maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan
Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo.
Ketidakhadiran Kepala Cabang yang dimaksud (PT RPA) bukanlah
menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu. Karena
menghubungkan ketidakhadiran Kepala Cabang PT RPA yang
sejak awal tidak pernah aktif dan tidak pernah berkomunikasi
dengan perusahaan (di luar kontrol perusahaan) dengan dugaan
adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah
vertikal menurut kami adalah tidaklah logis; ---------------------------
28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor III
hadir, namun tidak menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan baik secara lisan
ataupun tulisan (vide bukti B45); ----------------------------------------------------------
29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor IV
tidak hadir dan tidak menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan (vide bukti B45);-
30. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan
Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 1
September 2010, Terlapor V menyatakan SANGAT KEBERATAN terhadap
halaman 39 dari 61
SALINAN
Laporan KPPU atas dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut (vide bukti A107): -----
30.1 Terlapor V menyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan Cabang IX
tidak mengenal kontraktor PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Bungo
Pantai Bersaudara, PT Pembangunan Perumahan Cabang IX baru pertama
kali mengetahui kedua kontraktor tersebut pada saat Pendaftaran Tender;--
30.2 Terlapor V menyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan telah
membuat penawaran sendiri dan melakukan perhitungan ulang pada item-
item utama yang tercantum dalam softcopy yang diberikan Panitia
Pengadaan dengan menghitung kembali kewajaran harganya;----------------
30.3 Terlapor V beranggapan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (butir 30.1
dan 30.2) dan Analisa Laporan KPPU serta berdasarkan fakta-fakta yang
diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan
tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan keterkaitan PT Pembangunan
Perumahan (Persero) dalam persekongkolan horizontal untuk
memenangkan PT Paesa Pasindo Engineering dalam Paket Tender
Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara
Udara Muara Bungo;----------------------------------------------------------------
30.4 Terlapor V menyatakan bahwa dalam Pedoman Pasal 22 tentang larangan
Persekongkolan Dalam Tender yang diterbitkan oleh internal KPPU
dijelaskan bahwa: -------------------------------------------------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:--------
a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan
tender/lelang secara terbuka.----------------------------------------------------
b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu
penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang
hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.-----------------------
c. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta
tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.----------------------------
d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa.----------
e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai
dasar lelang.-----------------------------------------------------------------------
halaman 40 dari 61
SALINAN
f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.--------
Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain
meliputi:------------------------------------------------------------------------------
a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan
sehingga mudah dipengaruhi.---------------------------------------------------
b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.------------------------------
c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-
tutupi.-------------------------------------------------------------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra
lelang, antara lain meliputi:---------------------------------------------------------
a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau
mengarah kepada pelaku usaha tertentu.--------------------------------------
b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai
spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang
dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.--------------------------------
c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu
pengumuman tender/lelang.-----------------------------------------------------
d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun
tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.----------
e. Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada pelaku usaha
tertentu.----------------------------------------------------------------------------
f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan
tidak diberitahukan kepada semua peserta.-----------------------------------
g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau
pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan
tender/lelang (benturan kepentingan).-----------------------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti
tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara
lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada
pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan
waktu penyerahan yang harus dipenuhi.------------------------------------------
halaman 41 dari 61
SALINAN
Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang,
antara lain meliputi:------------------------------------------------------------------
a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon
peserta tender/lelang.-------------------------------------------------------------
b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat
terbatas.----------------------------------------------------------------------------
c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit
ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.----------------------------------
d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang
secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan
perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.-----------------------
Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau
harga dasar lelang, antara lain meliputi:------------------------------------------
a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu
produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.----------------------------------
b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku
usaha tertentu.---------------------------------------------------------------------
c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan
pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.------------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house
lelang, antara lain meliputi:---------------------------------------------------------
a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan
cenderung ditutupi.---------------------------------------------------------------
b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas
sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat
menyetujuinya.--------------------------------------------------------------------
c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau
informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.-----------------------
d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup
dengan Panitia.--------------------------------------------------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen
atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:----------------------
halaman 42 dari 61
SALINAN
a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.---------
b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama
dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.--------------------------
c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang
tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses
administrasi.-----------------------------------------------------------------------
d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum
memasukkan penawaran.--------------------------------------------------------
e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran
secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.-------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang
tender/lelang, antara lain meliputi:-------------------------------------------------
a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta
tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.-------------------------
b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga
tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang
sama.-------------------------------------------------------------------------------
c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir
sama.-------------------------------------------------------------------------------
d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda
mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan
yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.---------------------------
e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta
tender/lelang tertentu.------------------------------------------------------------
f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.---------
g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh
Panitia.-----------------------------------------------------------------------------
h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.-----
i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan
penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau
lelang sebelumnya.---------------------------------------------------------------
halaman 43 dari 61
SALINAN
Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara
lain meliputi:--------------------------------------------------------------------------
a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman
tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang
memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang
tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim
yang kurang jelas.----------------------------------------------------------------
b. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak
jelas.--------------------------------------------------------------------------------
c. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung
berdasarkan giliran yang tetap.-------------------------------------------------
d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara
terus menerus di wilayah tertentu.----------------------------------------------
e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang
tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan
yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.---------------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang
dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:----------------------------
a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum
proses sanggahan diselesaikan.-------------------------------------------------
b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami
penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.--------------
c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.------------------
d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal hal penting yang
seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.-------
e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.------------------------
f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak
dapat dijelaskan.------------------------------------------------------------------
Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan,
antara lain meliputi:------------------------------------------------------------------
halaman 44 dari 61
SALINAN
a. Pemenang tender/lelang mensub-kontrakkan pekerjaan kepada
perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau
lelang tersebut.--------------------------------------------------------------------
b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan
ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.--------
c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan
ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.---------------------------------------------------------
30.5 Terlapor V berpendapat bahwa berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat
pada Pedoman Pasal 22 tentang larangan Persekongkolan Dalam Tender
yang diterbitkan oleh internal KPPU, jelas Terlapor V tidak memenuhi
unsur-unsur tersebut di atas; -------------------------------------------------------
31. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor VI
tidak hadir, namun menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan yang pada
pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A108): ---------------
31.1 Terlapor VI menyatakan bahwa Bill Of Quantity yang terdapat dalam
Dokumen Tender adalah hasil Print Out dari Rencana Anggaran Biaya
yang sudah diedit dengan cara menghilangkan nilai harga bahan dan upah
sehingga harga yang tercantum dalam daftar kuantitas hilang, tapi sesudah
harga bahan upah dihilangkan harga yang tercantum dalam daftar kuantitas
menjadi nol sehingga angka nol tersebut harus diblank/diputihkan sebelum
diprint; --------------------------------------------------------------------------------
31.2 Terlapor VI menyatakan bahwa dalam rapat penjelasan kantor/aanwijzing
ada diantara rekanan peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity
dibagikan kepada semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk
menghemat waktu usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan
peserta yang berminat ikut tender ini meng-copy ke flashdisk masing-
masing; -------------------------------------------------------------------------------
31.3 Terlapor VI menyatakan bahwa ternyata dalam softcopy masih ada angka
harga satuan lumpsum yang tidak nol juga ikut diputihkan, sehingga bagi
rekanan harga tersebut dihitamkan kembali dan tidak dirubah pada
penawaran masing-masing rekanan; ----------------------------------------------
halaman 45 dari 61
SALINAN
31.4 Terlapor VI menyatakan bahwa dalam berita acara rapat penjelasan nomor:
002.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2010 sudah dibuatkan contoh sampul
sedemikian rupa, sehingga bentuk sampul ini sangat subtantif karena sudah
dimuat dalam risalah; ---------------------------------------------------------------
31.5 Terlapor VI menyatakan bahwa pada saat pembukaan penawaran salah satu
peserta tender PT BUKIT JAYA ABADI tidak memenuhi syarat sampul
karena tidak mencantumkan nama perusahan pada sampul dalam
sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam risalah sehingga sampul
tersebut tidak dibuka.; --------------------------------------------------------------
32. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti
dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;--------------------------------
TENTANG HUKUM
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”),
Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-
dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai,
menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah
terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam
perkara a quo. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam
beberapa bagian, yaitu: ----------------------------------------------------------------------------
1. Tentang Dugaan Pelanggaran;--------------------------------------------------------------
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----------------------------------------------------------
3. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta; -----------------------------------------------------------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;------------------------------------------------------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;---------------------------------------------------------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----------------------------------
7. Tentang Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ---------------------------------------------------
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.----------------------------------------------------
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ------------------------
halaman 46 dari 61
SALINAN
1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menduga
terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang
dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: ---------------------------------------------------------
1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Paesa Pasindo
Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III,
PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil
JO PT Rudy Agung Laksana; dan Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan
(Persero) dengan cara mengatur harga penawaran dan menyusun dokumen
penawaran secara bersama-sama yang dilihat dari kesamaan dokumen
penawaran dari masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk
memenangkan Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering, dalam Tender
Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara
Udara Muara Bungo Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo
Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011 dan Terlapor II, PT Riyah Permata
Anugrah dalam Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Sumber
Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears)
2009-2011; --------------------------------------------------------------------------------
1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Paesa Pasindo
Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita
Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy
Agung Laksana; Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero); dengan
Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan
Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo dengan cara memanipulasi
hasil evaluasi tender dan mengabaikan adanya kesamaan dokumen antar
peserta tender untuk memenangkan Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering,
untuk Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara
Pengawas Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana, Dana Alokasi Umum
(DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011 dan Terlapor II, PT
Riyah Permata Anugrah, untuk Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box
halaman 47 dari 61
SALINAN
Culvert Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak
(Multiyears) 2009-2011; ----------------------------------------------------------------
2. Identitas Para Terlapor;---------------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: ------------
2.1. Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tertanggal
11 April 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Elliza Asmawel, S.H.,
berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.17 Jakarta, dan melakukan kegiatan usaha
antara lain dalam bidang perancangan dan atau pembangunan proyek teknik
dan bangunan, termasuk pelabuhan, pangkalan, jalan, jembatan, jalan kereta
api, bendungan irigasi, lapangan terbang, fasilitas pertambangan, fasilitas
terminal dan penyulingan, gedung perkantoran, pembukaan dan pengolahan
tanah dan usaha lain yang bersangkutan dengan itu (vide bukti C14);------------
2.2. Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 75 tertanggal
10 September 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H.,
berkedudukan di Jl. Tebet Timur Raya No. 49 Jakarta Selatan, dan melakukan
kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, pemborongan,
percetakan, penjilidan, periklanan, penerbitan dan grafika, pertanian serta
usaha lain terkait (vide bukti C13); ----------------------------------------------------
2.3. Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat, merupakan
badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta
Nomor 80 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini
Muljadi, S.H. , sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 74 tanggal 8 Agustus
2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dimas Fatimah, S.H., berkedudukan di Jl.
Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru 28141, dan melakukan kegiatan usaha antara
lain di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa
keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan
jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta
kepariwisataan (vide bukti C15);. ------------------------------------------------------
2.4. Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, masing-
masing merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan
halaman 48 dari 61
SALINAN
di Jl. Brigjen Katamso No. 153, Jambi, yang melakukan kegiatan usaha antara
lain melalui perjanjian kerjasama operasi berupa joint operation di bidang
konstruksi (vide bukti C5);. -------------------------------------------------------------
2.5. Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero), merupakan badan
usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor
78 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi,
S.H., berkedudukan di Plaza PP Building, Jl. Letjen TB. Simatupang No.57,
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, dan melakukan kegiatan usaha antara lain
dalam bidang jasa pelaksana konstruksi (vide bukti C16); -------------------------
2.6. Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan
Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, yang beralamat kantor di
Jl. Jenderal Sudirman Km. 2 Arah Bangko, Muara Bungo – Jambi, dan
dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika Kabupaten Bungo yaitu Keputusan No. 01 Tahun 2009 tanggal 10
Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dengan
susunan Panitia sebagai berikut: (vide bukti C11 dan C12):-----------------------
Jabatan Nama Ketua Nasrial Nasir, ST
Sekretaris Drs. Koni T Anggota Yendra, ST
R.Widiastono, S.Si.T Fiksi Arisandhy, A.Md
3. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta; ----------------------------------------------------------
Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai dan menganalisis pokok
perkara terkait dengan dugaan persekongkolan horizontal dan persekongkolan
vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi terlebih dahulu menilai
fakta-fakta yang disampaikan dalam LHPL dan Tanggapan/Pembelaan/Pendapat
Para Terlapor sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------
3.1 Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan; --------------
3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen
tender PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT
halaman 49 dari 61
SALINAN
Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT
Rudy Agung Laksana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun
Anggaran 2009; -----------------------------------------------------------------
3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen
tender PT Riyah Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan
PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Galian
Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun
Anggaran 2009; -----------------------------------------------------------------
3.1.3 Bahwa kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender
para peserta tender tersebut terjadi karena diberikannya softcopy Bill of
Quantity yang sudah terisi harga satuannya oleh Panitia kepada
beberapa peserta tender tertentu;----------------------------------------------
3.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan mendapatkan softcopy
Bill of Quantity untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan
Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dari
Panitia Pengadaan dengan harga satuan kosong, kecuali untuk beberapa item
terdapat harga satuan; -------------------------------------------------------------------
3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan mendapatkan dokumen
softcopy Bill of Quantity untuk Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box
Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 yang diberikan
oleh Panitia Pengadaan melalui proses prosedural yang di luar kontrol peserta
tender; -------------------------------------------------------------------------------------
3.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan mendapatkan softcopy
Bill of Quantity yang diberikan Panitia Pengadaan dan membuat penawaran
sendiri dengan melakukan perhitungan ulang kewajaran harga pada item-item
utama yang tercantum dalam softcopy tersebut; -------------------------------------
3.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan diantara rekanan
peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity dibagikan kepada
semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu dan
usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan peserta yang berminat ikut
tender ini meng-copy ke flashdisk masing-masing; ---------------------------------
halaman 50 dari 61
SALINAN
3.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan Bill Of Quantity yang
terdapat dalam Dokumen Tender adalah hasil Print Out dari Rencana
Anggaran Biaya yang sudah diedit dengan cara menghilangkan nilai harga
bahan dan upah sehingga harga yang tercantum dalam daftar kuantitas hilang,
tapi sesudah harga bahan upah dihilangkan harga yang tercantum dalam daftar
kuantitas menjadi nol sehingga angka nol tersebut harus diblank/diputihkan
sebelum dicetak (print); ----------------------------------------------------------------
3.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan diantara rekanan
peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity dibagikan kepada
semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu dan
usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan peserta yang berminat ikut
tender ini meng-copy ke flashdisk masing-masing; ---------------------------------
3.8 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan dalam softcopy masih
ada angka harga satuan lumpsum yang tidak nol juga ikut diputihkan, sehingga
bagi rekanan harga tersebut dihitamkan kembali dan tidak dirubah pada
penawaran masing-masing rekanan; --------------------------------------------------
3.9 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan Ahli yang
menyatakan bahwa informasi mengenai Bill of Quantity yang boleh diberikan
kepada peserta tender adalah mengenai volume, satuan dan kuantitas
sedangkan harga satuan tidak boleh diberitahukan;---------------------------------
3.10 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan Ahli yang
menyatakan bahwa jika tersebarnya informasi harga satuan terkait Bill of
Quantity diakui sebagai akibat kelalaian Panitia Pengadaan, maka kontrak
harus dibatalkan karena dalam tender tidak dikenal istilah kelalaian; ------------
3.11 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan Ahli yang
menyatakan bahwa boleh tidaknya atau penting tidaknya harga satuan dalam
Bill Of Quantity diketahui oleh peserta tender adalah tergantung pada sistem
penawaran harga tender, apakah berdasarkan lump sum atau unit price. Jika
jenis kontrak lump sum, Bill of Quantity bukan merupakan suatu hal yang
mutlak, tetapi jika kontrak unit price maka Bill of Quantity mutlak harus ada; -
3.12 Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis
Komisi menilai tentang Klarifikasi Fakta-fakta sebagai berikut;------------------
halaman 51 dari 61
SALINAN
3.12.1 Bahwa kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender
disebabkan oleh tercantumnya harga satuan di softcopy Bill of Quantity
yang diberikan panitia kepada peserta tender; ------------------------------
3.12.2 Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara
Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar
Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dapat dianggap sebagai
kontrak lumpsum kerena pekerjaannya harus diselesaikan dalam batas
waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap, serta
semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan
sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor
pelaksana, sehingga informasi mengenai satuan harga tidak boleh
diketahui oleh peserta tender; -------------------------------------------------
3.12.3 Bahwa terdapat unsur kelalaian atau ketidaktelitian Panitia Pengadaan
dalam mendistribusikan informasi yang tidak boleh diketahui oleh
seluruh peserta tender;----------------------------------------------------------
3.12.4 Bahwa mengingat softcopy Bill of Quantity yang sama dapat diperoleh
oleh semua peserta tender, kelalaian menghapus satuan harga dalam
softcopy tersebut tidak menunjukkan adanya upaya untuk memberikan
keistimewaan kepada salah satu peserta tender; ----------------------------
3.12.5 Bahwa dengan demikian, persamaan dokumen berupa kesamaan harga
satuan di beberapa item pada dokumen tender para peserta tender
terjadi karena beredarnya softcopy Bill of Quantity yang dapat
diperoleh oleh semua peserta tender, bukan karena penyusunan dan
penyesuaian dokumen tender yang dilakukan secara bersama-sama oleh
para peserta tender; -------------------------------------------------------------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----------------------------------------------------
4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu
persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari
persekongkolan horizontal dan vertikal; ---------------------------------------------
4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan
halaman 52 dari 61
SALINAN
jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu
atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia
tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan
vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan
sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ------------------------------
4.3 Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan; --------------
4.3.1 Bahwa terdapat hubungan kekerabatan antara pemilik dan pengurus
Terlapor I dan Terlapor II; -----------------------------------------------------
4.3.2 Bahwa sesuai keterangan ahli, hubungan kekerabatan tersebut tidak
dapat menjadi dasar adanya dugaan persekongkolan horizontal
mengingat kedua perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang
sama walaupun Panitia Pengadaannya sama; -------------------------------
4.3.3 Bahwa terdapat selisih harga penawaran yang relatif kecil dan tidak
signifikan oleh peserta tender di kedua paket tender; ----------------------
4.3.4 Bahwa terdapat kesamaan surat penawaran antara Terlapor III dan
Terlapor IV dengan perbedaan hanya pada jenis dan ukuran huruf (font)
di kedua paket tender; ----------------------------------------------------------
4.3.5 Bahwa terdapat indikasi bahwa Terlapor IV tidak serius dalam
mengikuti tender yang menimbulkan dugaan bahwa perusahaan
tersebut hanya berperan sebagai perusahaan pelengkap di kedua paket
tender, namun hal ini disangkal oleh Terlapor IV yang selalu
berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika sudah
mendaftar di suatu tender; -----------------------------------------------------
4.3.6 Bahwa tidak ditemukan indikasi adanya tekanan ataupun ancaman dari
salah satu peserta tender terhadap beberapa perusahaan yang ikut
mendaftar namun tidak memasukkan penawaran; --------------------------
4.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menanggapi bahwa mereka tidak
pernah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal
halaman 53 dari 61
SALINAN
maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo; --------------------------
4.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bahwa selisih harga
penawaran yang terjadi di antara para peserta tender bisa saja dimungkinkan
dengan disparitas +/- 0,5%, mengingat tender ini adalah bersifat terbuka
(pelelangan terbuka) dengan tingkat persaingan yang ketat. Di samping itu
Terlapor II tidak mengenal peserta tender lain (baik secara langsung maupun
tidak langsung) yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Sehingga selisih
harga yang terjadi tidak serta merta menunjukkan bahwa telah terjadi
persekongkolan horizontal;-------------------------------------------------------------
4.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan tidak mengenal Terlapor
I dan Terlapor III, dan baru pertama kali mengetahui kedua kontraktor tersebut
pada saat pendaftaran tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal
dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009,
sehingga atas dasar tersebut tidak ada bukti yang menunjukan keterkaitan
Terlapor V dalam persekongkolan horizontal untuk memenangkan Terlapor I
dalam Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara
Pengawas Bandara Udara Muara Bungo; --------------------------------------------
4.7 Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis
Komisi menilai Tentang Persekongkolan horizontal sebagai berikut;------------
4.7.1 Bahwa Majelis Komisi sepakat dengan pendapat Tim Pemeriksa,
bahwa kesamaan surat penawaran, kemiripan harga penawaran, dan
ketidakseriusan dalam mengikuti tender merupakan salah satu indikasi
adanya persekongkolan horizontal, namun harus didukung oleh bukti
pendukung lainnya; -------------------------------------------------------------
4.7.2 Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Lanjutan tidak menemukan bukti pendukung seperti informasi yang
menunjukkan bahwa para peserta tender atau personelnya saling
mengenal dan saling bekerja sama baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan dokumen tender, maka Majelis Komisi
menyimpulkan dugaan persekongkolan horizontal dari adanya
halaman 54 dari 61
SALINAN
kesamaan dokumen, kemiripan harga penawaran, dan ketidakseriusan
dalam mengikuti tender adalah tidak terbukti; ------------------------------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;--------------------------------------------------------
5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----------------
5.2 Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan; --------------
5.2.1 Bahwa tindakan Panitia yang men-diskualifikasi PT Bukit Jaya Abadi,
yang menurut pengakuannya mengajukan penawaran harga yang lebih
kompetitif, hanya karena tidak mencantumkan nama dan alamat
perusahaan pada amplop penawaran berdasarkan pendapat Saksi Ahli
adalah tindakan berlebihan yang mengindikasikan kecenderungan
untuk memenangkan salah satu peserta tender dalam Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara
Muara Bungo Tahun Anggaran 2009;----------------------------------------
5.2.2 Bahwa pembukaan kantor cabang Terlapor I di Muara Bungo yang
dikepalai oleh Mawardi, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo,
dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat
sebelum pelaksanaan tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun
Anggaran 2009, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan vertikal
untuk memenangkan Terlapor I; ----------------------------------------------
5.2.3 Bahwa pembukaan kantor cabang Terlapor II di Muara Bungo yang
dikepalai oleh Ja’ali Rasyid, mantan Anggota DPRD Kabupaten
Bungo, dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa
saat sebelum pelaksanaan tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan
Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009,
menimbulkan dugaan adanya persekongkolan vertikal untuk
memenangkan Terlapor II;-----------------------------------------------------
halaman 55 dari 61
SALINAN
5.2.4 Bahwa Mawardi dan Ja’ali Rasyid tidak memenuhi beberapa kali
panggilan pemeriksaan selaku Saksi, maka Tim Pemeriksa tidak dapat
mengklarifikasi dugaan persekongkolan vertikal tersebut; ----------------
5.2.5 Bahwa berdasarkan kesimpulan LHPL, Tim Pemeriksa masih
mempunyai keyakinan terhadap adanya pengaturan tender oleh pihak
tertentu terutama dalam arah vertikal yang salah satunya diindikasikan
atas ketidakhadiran Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering dan
PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo dalam beberapa kali
pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU;---------------------------------------
5.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan; -----------------------------
5.3.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak
panitia baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses tender sehingga
dugaan bahwa ada pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang
tender baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sesuatu hal
yang mustahil; -------------------------------------------------------------------
5.3.2 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui dan menyetujui adanya pembukaan
kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang
dipimpin oleh Bupati Kabupaten Muara Bungo; ---------------------------
5.3.3 Bahwa Terlapor I baru mengenal Bupati pada saat peletakan batu
pertama proyek Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
Bandara Muara Bungo;---------------------------------------------------------
5.3.4 Bahwa Terlapor I menyatakan Sdr. Mawardi hanyalah Kepala Cabang
yang rencananya mengurus penjualan hotmix dalam rangka “utilisasi
iddle asset” berupa AMP ex. proyek Aceh yang sampai saat ini masih
tersimpan di gudang Medan dan pada kenyataannya Sdr. Mawardi
selaku Kepala Cabang, dan Cabang Terlapor I sebagai suatu entitas di
Jambi tidak pernah aktif;-------------------------------------------------------
5.3.5 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan dengan
pihak manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender
pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas
bandara Muara Bungo serta ketidakhadiran Kepala Cabang yang
halaman 56 dari 61
SALINAN
dimaksud bukanlah menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak
tertentu terutama dalam arah vertikal;----------------------------------------
5.3.6 Bahwa logika yang mengaitkan ketidakhadiran Kepala Cabang, (yang
notabene di luar kontrol perusahaan karena sejak awal, perusahaan
tidak pernah berkomunikasi dengan Kepala Cabang dimaksud), dengan
dugaan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam
arah vertikal sangatlah tidak masuk akal;------------------------------------
5.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan; ----------------------------
5.4.1 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak
Panitia selama tender (baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses
tender).; --------------------------------------------------------------------------
5.4.2 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan aktivitas peresmian
pembukaan cabangnya di Muara Bungo. Apalagi mengundang Bupati
Kabupaten Muara Bungo untuk meresmikannya; --------------------------
5.4.3 Bahwa Terlapor II tidak pernah bertemu dan berkenalan dengan Bupati
Kabupaten Bungo baik pada saat tender maupun pada saat Peletakan
Batu Utama dimulainya Proyek Pembangunan Bandara Muara Bungo;
5.4.4 Bahwa Sdr. Ja’ali Rasyid, meskipun pernah ditunjuk sebagai Kepala
Cabang Terlapor II di Jambi, akan tetapi pada kenyataannya selama
proses tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert
Bandara Udara Muara Bungo, yang bersangkutan selaku Kepala
Cabang yang bertanggung-jawab atas Cabang Terlapor II di Jambi
tidak pernah melakukan aktivitas Terlapor II di Muara Bungo
sebagaimana mestinya;---------------------------------------------------------
5.4.5 Bahwa menurut Terlapor II menghubungkan ketidakhadiran Kepala
Cabang PT RPA yang sejak awal tidak pernah aktif dan tidak pernah
berkomunikasi dengan Terlapor II dengan dugaan adanya pengaturan
tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal adalah tidaklah
logis; ------------------------------------------------------------------------------
5.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan dalam Berita Acara
Rapat Penjelasan Nomor: 002.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2010 sudah
dibuatkan contoh sampul sedemikian rupa sehingga bentuk sampul ini sangat
halaman 57 dari 61
SALINAN
substantif karena sudah dimuat dalam risalah oleh karenanya karena tidak
terpenuhinya syarat sampul oleh salah satu peserta tender, PT Bukit Jaya
Abadi, yang tidak mencantumkan nama perusahaan maka sampul tersebut
tidak dibuka; -----------------------------------------------------------------------------
5.6 Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis
Komisi menilai Tentang Persekongkolan Vertikal sebagai berikut; --------------
5.6.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa, bahwa
tindakan Panitia Pengadaan yang mengabaikan penawaran PT Bukit
Jaya Abadi dengan alasan berpegang pada ketentuan risalah rapat dapat
dianggap terlalu berlebihan karena alasan tersebut tidak substantif
sebagaimana dinyatakan oleh Ahli, namun hal tersebut tidak cukup
dapat membuktikan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan
oleh para Terlapor;--------------------------------------------------------------
5.6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai pembukaan kantor cabang bersama
Terlapor I dan Terlapor II di Muaro Bungo yang diduga diresmikan
oleh Bupati Kabupaten Bungo dimana Kepala Cabang Terlapor I
adalah Sdr. Mawardi yang merupakan mantan Kepala Bappeda
Kabupaten Bungo, dan Kepala Cabang Terlapor II adalah Sdr. Ja’ali
Rasyid yang merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bungo,
menimbulkan kecurigaan adanya pengaturan tender ini yang dapat
mempengaruhi hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia; ---------------
5.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti yang dapat
membuktikan kecurigaan adanya persekongkolan atau pengaturan
tender secara vertikal di antara para Terlapor yang merupakan peserta
tender dengan Panitia Tender;-------------------------------------------------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999; --------------------------------
6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi
sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.”--------------------------------------------------------
halaman 58 dari 61
SALINAN
6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis
Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------
6.3 Unsur Pelaku usaha;---------------------------------------------------------------------
6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -------------------------------------
6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah
Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II, PT Riyah
Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah
Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;
dan Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang
merupakan badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia
dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah
hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam
Bagian Identitas Terlapor butir 2.1. sampai dengan butir 2.5, sehingga
memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1
angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---------------------------
6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------
6.4 Unsur Bersekongkol;--------------------------------------------------------------------
6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal
22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak
lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu; --------------------------------------
6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat
berupa: ---------------------------------------------------------------------------
halaman 59 dari 61
SALINAN
a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; --------------------------------
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;------------------------
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;--------------
d. menciptakan persaingan semu; ------------------------------------------
e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui
atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender
tertentu; ---------------------------------------------------------------------
g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau
pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada
pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;
6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan
yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
dan Terlapor V tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak
terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara
terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian
dokumen berupa pengaturan harga penawaran, serta menciptakan
persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; ----------------
6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan
yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
dan Terlapor V dengan Terlapor VI tidak memenuhi unsur
persekongkolan karena tidak terbukti terjadi tindakan memfasilitasi
terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor VI untuk
memudahkan terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; -------------------
6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; ---------
6.5 Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terbukti, maka unsur lainnya
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu unsur pihak lain,
halaman 60 dari 61
SALINAN
unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, tidak perlu dibuktikan
lebih lanjut; ------------------------------------------------------------------------------
7. Tentang Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi
sampai pada kesimpulan sebagai berikut:---------------------------------------------------
7.1 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; --------------
7.2 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan
Terlapor VI; -----------------------------------------------------------------------------
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; --------------------------------------------------
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi merokomendasikan
kepada Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan
Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo agar dalam melaksanakan
keseluruhan proses tender meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam
melakukan evaluasi dokumen tender, menjaga independensi, menghindari intervensi
dari pihak manapun dan terutama memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha
yang sehat; --------------------------------------------------------------------------------------
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;--------------------------------------------------
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan
mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis
Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN
Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II,
PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah
Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;
Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero); dan Terlapor VI, Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo
halaman 61 dari 61
SALINAN
Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Bungo, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999; ------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi
pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 dan dibacakan di muka persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 22 September 2010 oleh
Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. sebagai Ketua
Majelis, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh dan Novi Nurviani, S.H. dan Stefino
Anggara, S.H. masing-masing sebagai Panitera.
Ketua Majelis,
Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.
Anggota Majelis,
Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.
Anggota Majelis,
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Panitera,
Novi Nurviani, S.H.
Stefino Anggara, S.H.
top related