p u t u s a n perkara nomor 12/kppu-l/2009 · komisi pengawas persaingan usaha republik indonesia...
Post on 11-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
S A L I N A N
P U T U S A N Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan
Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi
Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit
Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh:--------------------------------------------------
1. PT Dwitama Fortuna Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan
berkedudukan di Jl Bakar Batu No.9 Tanjung Pinang Kepulauan Riau selanjutnya
disebut Terlapor I; ---------------------------------------------------------------------------------
2. PT Graha Citra Perdana, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan
berkedudukan di Jl. Ir. Sutami Komplek Pinang Mas No. 87-B, Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor II; ---------------------------------------------
3. PT Eka Balingga, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di
Jl. Rawasari No. 5, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor III;
4. PT Bintan Alam Jaya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan
di Jl. Pramuka Ir. Sumatera No.3 Tanjung Pinang Kepulauan Riau, selanjutnya disebut
Terlapor IV; ----------------------------------------------------------------------------------------
5. Unit Pengadaan Barang/ Jasa (selanjutnya disebut UPBJ) Pemerintah Kabupaten
Lingga Tahun Anggaran 2008, yang beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten
Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa, Jl. Istana Robat No. 28, Daik Lingga, Kepulauan
Riau, selanjutnya disebut Terlapor V; -----------------------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------ Majelis Komisi:------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: -------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut
LHPP); -----------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL); ---
S A L I N A N
halaman 2 dari 28
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP). -------------------
TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 5 November 2008
tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8
inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep
Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh UPBJ Pemerintah Kabupaten Lingga
Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008; ----------------------------------------------
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut,
maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -------------------------
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 59/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 27 Mei 2009
tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2009 terhitung sejak
tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009 (vide bukti A1); ------------------
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif
menerbitkan Surat Tugas Nomor: 452/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang
menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 (vide bukti A2);-----------------------------
5. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 70/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009, tentang Penyesuaian
Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka
waktu penanganan perkara No. 12/KPPU-L/2009 dalam tahap Pemeriksaan
Pebdahuluan yang semula adalah 27 Mei 2009 sampai dengan 7 Juli 2009 disesuaikan
menjadi 27 Mei 2009 sampai dengan 10 Juli 2009 (vide bukti A8); -------------------------
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya persekongkolan tender yang
dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide
bukti A14); -------------------------------------------------------------------------------------------
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim
Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan
dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A14); --------------------------------
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 71/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009
yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 ke dalam tahap
Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12
S A L I N A N
halaman 3 dari 28
Oktober 2009 dan bila diperlukan dapat diperpanjang dari tanggal 12 Oktober 2009
sampai dengan 20 November 2009 (vide bukti A15); ------------------------------------------
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif
menerbitkan Surat Tugas Nomor 654/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang
menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 (vide bukti A16); -------------------------------------------
10. Menimbang Tim Pemeriksa memandang perlu dilaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 229/KPPU/KEP/X/2009
tanggal 12 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor
12/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 12 Otkober 2009 sampai dengan tanggal
20 November 2009 (vide bukti A28);-------------------------------------------------------------
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,
Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1011/SJ/ST/X/2009 tanggal 12
Oktober 2009 yang menugaskan Staff Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 (vide bukti
A29); --------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan,
Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan Saksi; -----------------
13. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan Saksi telah dicatat
dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan Saksi;------------------------
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim
Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta
mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan; --------------------------
15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan
yang berisi (vide bukti A31) :----------------------------------------------------------------------
15.1 Dugaan Pelanggaran;-----------------------------------------------------------------------
15.1.1 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bersekongkol
untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender:----------------
15.1.2 Terlapor V melakukan persekongkolan dengan mengabaikan kesamaan
dokumen Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang
menfasilitasi PT Dwitama Fortuna Perkasa untuk memenangkan
tender; -----------------------------------------------------------------------------
15.2 Fakta-fakta yang diperloleh dalam pemeriksaan;---------------------------------------
15.2.1 Obyek Tender; -------------------------------------------------------------------
Objek tender dalam perkara ini adalah Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak
S A L I N A N
halaman 4 dari 28
Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep
Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan
Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008: -------------------------------------
15.2.2 Nilai Tender (vide bukti C1, C2); ---------------------------------------------
Nilai tender dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima
milliar rupiah); -------------------------------------------------------------------
15.2.3 Sistem Tender (vide bukti C1, C2); -------------------------------------------
Tender dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur
mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ---------------
15.2.4 Pembentukan Panitia Tender (Terlapor V); ----------------------------------
Bahwa Panitia Tender dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lingga
Nomor 84/KPTS/IV/2008 tentang Pembentukan Unit Pengadaan
Barang/Jasa (UPBJ) Kegiatan-kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008
tanggal 11 April 2008 dengan susunan sebagai berikut:
No. Nama Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Panitia Ket
1. Mohd. Ikhsan
Fansuri ST
Plt. Kasi Penangana
Pratama Fisik Bidang
Bina Marga DPU-P Kab.
Lingga
Ketua
2. Novrizal ST. Staff Bidang Cipta Karya
DPU-P Kab. Lingga
Sekretaris
3. Nuraizal ST. Plt. Kasi Penanganan
Prasarana Fisik Bidang
Bina Marga DPU-P Kab,.
Lingga
Anggota
4. Tezar ST Staf Bidang Bina marga
DPU-P Kab. Lingga
Anggota
5. Indra Rukian,
S.Pi
Plt. Kasubbag Agama
Bagian Sosial Setda Kab.
Lingga
Anggota
6. Samsuri, SKm Staf Perencanaan Dinas
Kesehatan Kab. Lingga
Anggota
7. Aida Afriani. SE Staf Bagian Keuangan
Dinas Pendidikan Kab.
Lingga
Anggota
S A L I N A N
halaman 5 dari 28
15.2.5 Kronologis Tender (vide bukti C1, C2); --------------------------------------
15.2.5.1 Bahwa pengumuman tender dilaksanakan pada tanggal 8
September 2009, selain paket a quo terdapat 62 paket
lainnya yang diumumkan dan dilaksanakan pada waktu
yang bersamaan:----------------------------------------------------
15.2.5.2 Bahwa pendaftaran tender dilaksanakan pada tanggal 9
September 2008 sampai dengan 17 September 2008,
terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar, yaitu sebagai
berikut:---------------------------------------------------------------
15.2.5.3 Bahwa pengambilan dokumen tender dilaksanakan dari
tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 17
September 2008 dan sebanyak 6 (enam) perusahaan yang
mengambil dokumen tender yaitu sebagai berikut: ------------
No. Nama Perusahaan 1. Terlapor I 2. Terlapor II 3. Terlapor III 4. Terlapor IV 5. PT. Bramindo 6. PT. Bangun Putra Bakti
15.2.5.4 Bahwa hasil pendaftaran dan pengambilan dokumen tender
tertuang dalam Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan
Dokumen Lelang Nomor: 93.19/UPBJ/IX/2008 yang
ditandatangani oleh Terlapor V:----------------------------------
15.2.5.5 Bahwa pada tanggal 16 September 2008 dilakukan Rapat
Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing), dengan pokok-pokok
penjelasan yaitu sebagai berikut; ---------------------------------
15.2.5.5.1. masa berlaku penawaran 60 (enam puluh)
hari kalender, jaminan penawaran 88
(delapan puluh delapan) hari kalender; --------
No. Nama Perusahaan 1. Terlapor I 2. Terlapor II 3. Terlapor III 4. Terlapor IV 5. PT. Bramindo 6. PT. Bangun Putra Bakti 7. PT. Alam Makmur Sentosa
S A L I N A N
halaman 6 dari 28
15.2.5.5.2. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah
sebesar Rp 4.985.000.000,- (empat miliar
sembilan ratus delapan puluh lima juta
rupiah); ---------------------------------------------
15.2.5.5.3. melampirkan SKA (Surat Keterangan Ahli)
yang dikeluarkan oleh asosiasi/lembaga yang
sesuai dengan bidang pekerjaan;----------------
15.2.5.5.4. dukungan bank minimal 10% (sepuluh
persen) dari harga penawaran: ------------------
15.2.5.5.5. brosur asli pipa dan surat dukungan dari agen
resmi; -----------------------------------------------
15.2.5.5.6. batas akhir pemasukan penawaran pada hari
Rabu tanggal 24 September 2008 pukul 12.00
WIB;------------------------------------------------
15.2.5.5.7. pembukaan penawaran pada hari Rabu
tanggal 24 September 2008 pukul 13.00
WIB;------------------------------------------------
15.2.5.6 Bahwa hasil rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing)
tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
(Aanwijzing) Nomor: 90.19/UPBJ/IX/2008 yang
ditandatangani oleh Terlapor V dan 2 (dua) Peserta Tender
yaitu Terlapor I dan Terlapor II:----------------------------------
15.2.5.7 Bahwa rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dihadiri oleh
2 (dua) Peserta Tender yaitu Terlapor I dan Terlapor II,
sementara Risalah Aanwijzing telah diambil oleh seluruh
peserta tender pada tanggal 17 September 2008
sebagaimana tertera dalam absen pengambilan Risalah
Aanwijzing: ---------------------------------------------------------
15.2.5.8 Bahwa pada tanggal 24 September 2008 dilakukan
pemasukan dokumen penawaran. Hasil pemasukan
dokumen penawaran tertuang dalam berita acara pemasukan
dokumen penawaran nomor: 120.19/UPBJ/IX/2008 yang
ditandatangani oleh Terlapor V. Tercatat sebanyak 5 (lima)
peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran; ------
15.2.5.9 Bahwa pada tanggal 24 September 2008 dilakukan
pembukaan dokumen penawaran. Hasil pembukaan
dokumen penawaran tertuang dalam Berita Acara
Pembukaan Penawaran Dokumen Lelang Nomor:
S A L I N A N
halaman 7 dari 28
121.19/UPBJ/IX/2008 yang ditandatangani oleh Terlapor V
dan Wakil dari Peserta Tender. Hasil pembukaan dokumen
penawaran adalah sebagai berikut:-------------------------------
No. Nama Perusahaan Harga
Penawaran (Rp)
Keterangan
1. PT. Bramindo 4.790.585.000 Lengkap2. Terlapor I 4.955.000.000 Lengkap3. Terlapor II 4.965.171.000 Lengkap4. Terlapor III 4.977.164.000 Lengkap5. Terlapor IV 4.983.998.000 Lengkap
15.2.5.10 Bahwa pada tanggal 25 September 2008 s/d 17 Oktober
2008 dilakukan evaluasi dokumen penawaran Peserta
Tender. Hasil evaluasi tertuang dalam Berita Acara Nomor:
144.a.19/UPBJ/X/2008 yang ditandatangani oleh Terlapor
V. Evaluasi yang dilakukan Panitia Tender mencakup
evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan
kualifikasi; ----------------------------------------------------------
15.2.5.11 Bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh
Panitia Tender adalah sebagai berikut: --------------------------
No. Nama Perusahaan Hasil Evaluasi Administrasi Keterangan
1. PT. Bramindo Gugur Formulir Isian Kualifikasi Salah 2. Terlapor I Lengkap Lulus 3. Terlapor II Lengkap Lulus 4. Terlapor III Lengkap Lulus
5. Terlapor IV Gugur Jaminan Penawaran Tidak Sesuai dengan Persyaratan, spesifikasi dan brosur tidak ada
15.2.5.12 Bahwa terdapat 3 (tiga) Peserta Tender yang dinyatakan
lulus evaluasi administrasi sehingga memenuhi syarat untuk
diikutsertakan pada evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi
teknis adalah sebagai berikut;------------------------------------
Spesifikasi Teknis No. Nama
Perusahaan Metode
Pelaksanaan Time
Schedule Personil
Inti Tenaga Bahan Alat Keterangan
1. Terlapor I MS MS MS MS MS MS LULUS 2. Terlapor II MS MS MS MS MS MS LULUS 3. Terlapor III MS MS MS MS MS MS LULUS
Catatan : MS = Memenuhi syarat
15.2.5.13 Bahwa setelah dilakukan evaluasi teknis maka dilakukan
evaluasi harga terhadap dokumen penawaran Peserta Tender
S A L I N A N
halaman 8 dari 28
yang lulus evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi harga
adalah sebagai berikut: --------------------------------------------
Nilai Penawaran No. Nama Perusahaan
Asli Terkoreksi Harga
Timpang Keterangan
1. Terlapor I 4.955.000.000 4.955.000.000 Tidak Ada Tidak Gugur 2. Terlapor II 4.965.171.000 4.965.171.000 Tidak Ada Tidak Gugur 3. Terlapor III 4.977.164.000 4.977.164.000 Tidak Ada Tidak Gugur
15.2.5.14 Bahwa setelah dilakukan evaluasi harga maka selanjutnya
Terlapor V melakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) peserta
tender yang dinyatakan lulus evaluasi harga;-------------------
15.2.5.15 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008, Terlapor V
menyampaikan undangan klarifikasi kepada PT. Bramindo
melalui surat undangan klarifikasi nomor: 01/UND-
KRL/UPBJ/2008;---------------------------------------------------
15.2.5.16 Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan Terlapor V terhadap
PT. Bramindo tertuang dalam Berita Acara Nomor:
140.1/UPBJ/X/2008 yang pada pokoknya berisi sebagai
berikut:---------------------------------------------------------------
15.2.5.16.1. Klarifikasi tidak dapat dilaksanakan karena
Direktur yang hadir tidak sesuai dengan nama
yang ada di dalam Dokumen Penawaran; -----
15.2.5.16.2. Klarifikasi dilanjutkan pada hari Senin
tanggal 20 Oktober 2008;------------------------
15.2.5.17 Bahwa Terlapor V melakukan klarifikasi kepada Terlapor I,
Terlapor II dan Terlapor III masing-masing pada tanggal 18
Oktober 2008 dan 20 Oktober 2008;-----------------------------
15.2.5.18 Bahwa hasil klarifikasi terhadap Terlapor I, Terlapor II dan
Terlapor III, masing-masing tertuang dalam Berita Acara
Rapat Klarifikasi Nomor: 147.1/UPBJ/X/2008, Nomor:
147.2/UPBJ/X/2008 dan Nomor: 147.3/UPBJ/X/2008;-------
15.2.5.19 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008, Terlapor V
menyampaikan undangan klarifikasi kedua kepada PT.
Bramindo melalui surat undangan klarifikasi nomor:
141/UPBJ/X/2008. Hasil klarifikasi tertuang dalam Berita
Acara Rapat Klarifikasi Nomor: 147/UPBJ/X/2008 yang
pada pokoknya berisi sebagai berikut:---------------------------
S A L I N A N
halaman 9 dari 28
15.2.5.19.1. Klarifikasi tidak dapat dilaksanakan karena
Direktur PT. Bramindo tidak hadir sesuai
dengan undangan rapat klarifikasi lanjutan;---
15.2.5.19.2. Dengan demikian Unit Pengadaan Barang/
Jasa berhak melanjutkan proses pelelangan
sebagaimana mestinya;---------------------------
15.2.5.20 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, Panitia Tender
menyampaikan usulan Penetapan Calon Pemenang Tender
melalui surat nomor: 144.b.19/UPBJ/IX/2008 kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya/ Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum
(Daya Penyesuaian), yaitu sebagai berikut:---------------------
No. Peserta Tender Harga Penawaran Keterangan 1. PT. Dwitama Fortuna
Perkasa 4.955.000.000 Calon Pemenang I
2. PT. Graha Citra Perdana 4.965.171.000 Calon Pemenang II 3. PT. Eka Balingga 4.977.164.000 Calon Pemenang III
15.2.5.21 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, Pejabat Pembuat
Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya/ Pembangunan
Jaringan Air Bersih/ Air Minum menyampaikan surat
nomor: 08/PPK-PJAB/DPU-CK/2008 kepada Ketua
Terlapor V. Pada pokoknya surat merupakan Penetapan
Pemenang Tender Pada Paket Pekerjaan Pembangunan
Jaringan Air Bersih Kec. Singkep (Pipa Transmisi Dia 8
Inc, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengelolaan Air)
yaitu Terlapor I dengan nilai penawaran Rp.
4.955.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh
lima juta rupiah); ---------------------------------------------------
15.2.5.22 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008, Panitia
mengumumkan Pemenang Tender Pada Paket Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Air Bersih Kec. Singkep (Pipa
Transmisi Dia 8 Inc, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi
Pengelolaan Air) yaitu PT. Dwitama Fortuna Perkasa
dengan nilai penawaran Rp. 4.955.000.000,00 (Empat miliar
sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui
Pengumuman Nomor: 147.19/UPBJ/X/2008; ------------------
S A L I N A N
halaman 10 dari 28
15.2.5.23 Bahwa tidak terdapat sanggahan dari Peserta Tender lain
atas ditetapkannya PT. Dwitama Fortuna Perkasa sebagai
Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan
Air Bersih Kec. Singkep (Pipa Transmisi Dia 8 Inc, Bak
Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengelolaan Air);------------
15.2.5.24 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Panitia Tender
menyatakan masa sanggah berakhir melalui Berita Acara
Berakhirnya Masa Sanggah Nomor: 167.19/UPBJ/X/2008;--
15.3 Hasil Penelitian Dokumen; ----------------------------------------------------------------
15.3.1 Terlapor I (Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV
menggunakan produk pipa PVC dan PVC Accessories merk “Vinilon”
serta mendapatkan dukungan dan jaminan kualitas dari PT. Rusli
Vinilon Sakti. Nomor surat jaminan berurutan dan tanggal surat
jaminan sama diantara keempat perusahaan tersebut; ----------------------
15.3.2 Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I
(Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.
Kesamaan tersebut terdapat pada Bill of Quantity (BQ)
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA, yaitu kesalahan
penulisan kata “LAINYA” yang seharusnya “LAINNYA”;---------------
15.3.3 Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I
(Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.
Kesamaan tersebut terdapat pada Bill of Quantity (BQ)
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA, yaitu kesalahan
penulisan kata “DOSSING” yang seharusnya “DOSING”:----------------
15.3.4 Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I
(Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.
Kesamaan tersebut terdapat pada ANALISA HARGA SATUAN, yaitu
kesalahan penulisan kata “LAINYA” yang seharusnya “LAINNYA”; --
15.3.5 Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I
(Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.
Kesamaan dokumen dimaksud terdapat pada substansi “METODE
PELAKSANAAN”; -------------------------------------------------------------
15.3.6 Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon dan nomor faximilie antara
Terlapor I (Pemenang tender) dan Terlapor II yang tercantum dalam
Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pada bagian data administrasi
umum. Nomor telepon yang dimaksud adalah (0771) 311552 dan
nomor faximilie (0771) 21115; ------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 11 dari 28
15.3.7 Bahwa terdapat kesamaan nama personil diantara Terlapor I dan
Terlapor II, yakni: Jon Jonathan. Di dalam dokumen Terlapor I, Jon
Jonathan menjabat sebagai tenaga ahli dan di Terlapor II menjabat
sebagai surveyor -----------------------------------------------------------------
15.3.8 Bahwa dalam Salinan Risalah Rapat No. 92 tanggal 16 Juni 2008 yang
dibuat dihadapan Notaris & PPAT Sudi, S.H., saham Terlapor I yang
secara keseluruhan berjumlah 5.000 (lima ribu) lembar dimiliki oleh:
Anjas Susanto sebanyak 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh)
lembar dan Fahrulda sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar; ------
15.3.9 Bahwa dalam Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 112 tanggal 28
Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sudi, S.H.,
saham Terlapor II yang secara keseluruhan berjumlah 2.500 (dua ribu
lima ratus) lembar dimiliki oleh Anjas Susanto sebanyak 2.475 (dua
ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar dan Dedi Sunaryo sebanyak
25 (dua puluh lima) lembar;----------------------------------------------------
15.3.10 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor I,
khususnya pada Bagian C tentang Landasan Hukum Pendirian
Perusahaan disebutkan Akta Perubahan Terakhir Terlapor II bernomor
92 tanggal 16 Juni 2008 dengan nama Notaris Sudi, S.H; -----------------
15.3.11 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor II,
khususnya pada Bagian E tentang Data Keuangan disebutkan susunan
kepemilikan saham dimiliki oleh Fahrulda sebanyak 1% (satu persen)
dan Anjas Susanto sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) ; --
15.3.12 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor II,
khususnya pada Bagian C tentang Landasan Hukum Pendirian
Perusahaan disebutkan Akta Perubahan Terakhir Terlapor II bernomor
112 tanggal 28 Januari 2008 dengan nama Notaris Sudi, S.H; ------------
15.3.13 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor II,
khususnya pada Bagian E tentang Data Keuangan disebutkan susunan
kepemilikan saham dimiliki oleh Dedi Sunaryo sebanyak 1% (satu
persen) dan Anjas Susanto sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan
persen);----------------------------------------------------------------------------
15.4 Hasil Pemeriksaan; -------------------------------------------------------------------------
15.4.1 Terlapor II;-----------------------------------------------------------------------
15.4.1.1 Bahwa Terlapor II mengakui dalam menyusun dokumen
penawaran menggunakan pihak ke-3 yakni Jusri
S A L I N A N
halaman 12 dari 28
Panggabean. Sdr. Jusri sendiri diberikan upah sekitar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); ------------------
15.4.1.2 Bahwa Terlapor II menetapkan harga penawaran sendiri dan
memberitahukan melalui telepon kepada Saudara Jusri; ------
15.4.1.3 Bahwa nama-nama staff yang terdapat dalam dokumen
adalah nama-nama tenaga lepas (freelance) yang diberikan
kepada Saudara Jusri untuk diketikkan kembali ke dalam
dokumen penawaran. Nama-nama tersebut belum tentu
akhirnya akan bekerja dalam proyek seandainya Terlapor II
memenangkan tender namun tergantung pada kondisi di
lapangan; ------------------------------------------------------------
15.4.2 Terlapor III; ----------------------------------------------------------------------
15.4.2.1 Bahwa Terlapor III mengakui dalam tender ini
menggunakan jasa Saudara Jusri Panggabean dalam
penyusunan dokumen penawaran; -------------------------------
15.4.2.2 Bahwa Terlapor III baru pertama kali ini menggunakan jasa
Jusri Panggabean dalam menyusun dokumen penawaran;----
15.4.2.3 Bahwa Terlapor III menetapkan harga penawaran dan
memberikan kepada Saudara Jusri Panggabean untuk
diketikkan dalam dokumen penawaran; -------------------------
15.4.2.4 Bahwa Terlapor III juga mengakui bahwa daftar personil
yang disampaikan dalam dokumen tender adalah tenaga
tidak tetap (freelance). Sebagian dari personil yang
disampaikan dalam dokumen tender tidak akan
diperkerjakan tergantung pada kondisi di lapangan;-----------
15.4.3 Terlapor IV; ----------------------------------------------------------------------
15.4.3.1 Bahwa Terlapor IV merasa tidak pernah mengikuti tender a
quo. Terlapor IV hanya melakukan pendaftaran, namun
setelah mengetahui persyaratan tender dan merasa tidak
mampu untuk memenuhinya maka Terlapor IV memutuskan
tidak melanjutkan untuk mengikuti tender; ---------------------
15.4.3.2 Bahwa Terlapor IV sebenarnya berniat untuk bekerjasama
dengan Terlapor I dalam mengikuti tender, namun
dikarenakan tidak ada kesepakatan dalam negosiasi maka
kerjasama yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;------
15.4.3.3 Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengirimkan dokumen
penawaran untuk mengikuti tender, karena itu Terlapor IV
menyatakan bahwa dokumen penawaran yang masuk ke
S A L I N A N
halaman 13 dari 28
dalam proses tender adalah dokumen palsu. Hal ini
dibuktikan dengan perbedaan tandatangan Direktur Terlapor
IV dengan yang tertera dalam dokumen penawaran; ----------
15.4.3.4 Bahwa Terlapor IV menduga yang menjadi pelaku
pemalsuan dokumen Terlapor IV adalah Terlapor I. Selain
itu menurut Terlapor IV Saudara Direktur/Komisaris
Terlapor I yang bernama Anjas Susanto juga memiliki
Terlapor II; ----------------------------------------------------------
15.4.3.5 Bahwa Terlapor IV mengetahui Saudara Jusri Panggabean
dan mengetahui bahwa Saudara Jusri Panggabean dan
Saudara Anjas Susanto pernah bekerjasama sebelumnya; ----
15.4.4 Terlapor V; -----------------------------------------------------------------------
15.4.4.1 Bahwa Tender dilaksanakan secara serentak sebanyak 63
(enam puluh tiga) paket dan Terlapor V hanya
beranggotakan 7 (tujuh) orang; -----------------------------------
15.4.4.2 Bahwa Terlapor V mengakui karena banyaknya paket tender
dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen
penawaran menyebabkan Terlapor V tidak terlalu teliti
dalam meneliti dokumen penawaran, termasuk adanya
kesamaan diantara keempat dokumen penawaran dari
keempat Terlapor; --------------------------------------------------
15.4.4.3 Bahwa Terlapor V hanya memberikan format Bill of
Quantity, di luar itu semua dokumen diserahkan
pembuatannya kepada peserta tender; ---------------------------
15.4.4.4 Bahwa Terlapor V menggugurkan PT. Bramindo karena
menganggap PT. Bramindo melanggar pakta integritas
karena menyampaikan atau berusaha menyembunyikan
fakta yang sebenarnya. Yakni, dalam hal penyampaian akta.
Akta yang disampaikan berbeda, antara yang dibawa dengan
akta dalam diokumen penawaran;--------------------------------
15.4.4.5 Bahwa dengan adanya perbedaan seperti disebut diatas,
Terlapor V melakukan klarifikasi. Hasilnya, pihak yang
datang tidak tercantum dalam akta terakhir; --------------------
15.4.4.6 Bahwa Terlapor V mengaku tidak didekati oleh peserta dan
pihak manapun untuk memenangkan peserta tender tertentu
dalam tender a quo; ------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 14 dari 28
15.4.4.7 Bahwa Panitia tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa
dalam Pemeriksaan Lanjutan; ------------------------------------
15.4.5 Jusri Panggabean (Saksi); ------------------------------------------------------
15.4.5.1 Bahwa Saudara Jusri Panggabean adalah seorang tenaga
lepas (freelance) yang banyak disewa perusahaan untuk
membuat dokumen tender; ----------------------------------------`
15.4.5.2 Bahwa Saudara Jusri Panggabean mengakui membuat
dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III
dan Terlapor IV; ----------------------------------------------------
15.4.5.3 Bahwa dengan menyusun dokumen penawaran tersebut
Saudara Jusri Panggabean mendapatkan fee sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dokumen
penawaran; ----------------------------------------------------------
15.4.5.4 Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV
dipesan dan dibayar oleh Saudara Fahrulda (Direktur
Terlapor I); ----------------------------------------------------------
15.4.5.5 Bahwa dokumen penawaran Terlapor II dipesan dan dibayar
oleh Saudara Dedy Sunaryo (Direktur Terlapor II); -----------
15.4.5.6 Bahwa dokumen penawaran Terlapor III dipesan dan
dibayar oleh Saudari Aljabarina (Direktur Terlapor III); -----
15.4.5.7 Bahwa harga penawaran Terlapor IV ditetapkan oleh
Saudara Fahrulda (Direktur Terlapor II), sedangkan harga
penawaran dua perusahaan lainnya ditetapkan oleh masing-
masing direkturnya; ------------------------------------------------
15.5 Ketidakhadiran Terlapor I; ----------------------------------------------------------------
15.5.1 Bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan Terlapor I tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa;-
15.6 Analisis;--------------------------------------------------------------------------------------
15.6.1 Persekongkolan Horisontal; ----------------------------------------------------
15.6.1.1 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran dan Penetapan
Harga Penawaran; --------------------------------------------------
15.6.1.1.1. Bahwa berdasarkan fakta kesamaan dokumen
dan pengakuan dari Saksi Jusri Panggabean
menunjukkan bahwa dokumen penawaran
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan
Telrapor IV disusun oleh Saudara Jusri
Panggabean; ---------------------------------------
S A L I N A N
halaman 15 dari 28
15.6.1.1.2. Bahwa diketahui pula dokumen penawaran
Terlapor I dan Terlapor IV dipesan dan
dibayar oleh Sahrulda yang merupakan
Direktur Terlapor I. Terlapor IV sendiri
dalam pemeriksaan menyatakan bahwa
dokumen masuk dalam tender a quo adalah
dokumen palsu, karena Terlapor IV sendiri
tidak pernah menyusun dokumen penawaran;
15.6.1.1.3. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II
dipesan dan dibayar oleh Dedy Sunaryo
selaku Direktur Terlapor II, sedangkan
Terlapor III dipesan dan dibayar oleh Saudari
Aljabarina selaku Direktur Terlapor III; -------
15.6.1.1.4. Bahwa dengan demikian Terlapor I, Terlapor
II dan Terlapor III telah bekerjasama dalam
penyusunan dokumen penawaran dalam
tender a quo;---------------------------------------
15.6.1.1.5. Bahwa dalam pemeriksaan yang didukung
bukti perbedaan tandatangan Direktur
Terlapor IV, Terlapor I diduga telah
memalsukan dokumen penawaran Terlapor
IV dalam tender a quo;---------------------------
15.6.1.2 Tentang penyusunan harga penawaran; -------------------------
15.6.1.2.1. Bahwa harga penawaran Terlapor I dan
Terlapor IV ditetapkan oleh Fahrulda dari
Terlapor I. Sedangkan Terlapor II dan
Terlapor III ditetapkan oleh direkturnya
masing-masing; -----------------------------------
15.6.1.2.2. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I
dan Terlapor II diketahui adanya pemilik
saham yang sama yakni Saudara Anjas
Susanto; --------------------------------------------
15.6.1.2.3. Bahwa meskipun Terlapor III menyatakan
menetapkan harga penawaran sendiri, namun
karena Terlapor III menyerahkan pembuatan
dokumen penawaran kepada Jusri
S A L I N A N
halaman 16 dari 28
Panggabean, harga penawaran Terlapor III
dapat diketahui oleh perusahaan lainnya;------
15.6.1.2.4. Bahwa dengan demikian telah terjadi
pengaturan harga antara Terlapor I, Terlapor
II dan Terlapor III dalam menetapkan harga
penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
III dan Terlapor IV;-------------------------------
15.6.2 Persekongkolan Vertikal;-------------------------------------------------------
15.6.2.1 Bahwa Terlapor V mengakui mengabaikan fakta adanya
kesamaan dokumen sebagai bentuk persekongkolan karena
banyaknya dokumen yang masuk sedangkan jumlah panitia
hanyalah 7 (tujuh) orang;------------------------------------------
15.6.2.2 Bahwa Terlapor V tidak memperlakukan peserta tender
dengan sama. Hal ini ditunjukkan dengan membandingkan
perlakuan Panitia terhadap PT. Bramindo dan perlakuan
Panitia terhadap Terlapor I dan PT. Graha Citra Mandiri; ----
15.6.2.3 Bahwa perbedaan perlakuan yang dimaksud adalah tindakan
Terlapor V yang melakukan penelitian secara mendalam
terhadap dokumen PT. Bramindo khususnya pada Formulir
Isian Penilaian Kualifikasi; ---------------------------------------
15.6.2.4 Bahwa terhadap dokumen penawaran PT. Bramindo
Terlapor V dapat menemukan perbedaan didalam Akta yang
dibawa pihak PT. Bramindo dengan Akta yang terdapat
dalam dokumen penawaran PT. Bramindo. Namun,
perlakuan berbeda dilakukan terhadap dokumen penawaran
Terlapor I dan Terlapor II. Padahal sesuai dengan Fakta
yang dijelaskan dalam Bagian Pemeriksaan Dokumen dalam
LHPL ini isi dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II berbeda
dengan isi yang tercantum dalam Akta terakhir dari Terlapor
I dan Terlapor II yang terdapat dokumen penawaran
masing-masing perusahaan tersebut; ----------------------------
15.6.2.5 Bahwa perlakuan tidak sama terhadap peserta tender ini
merupakan bentuk Panitia memfasilitasi PT Dwitama
Fortuna Perkasa untuk memenangkan tender; ------------------
15.6.2.6 Bahwa Panitia tidak kooperatif karena tidak pernah
menghadiri panggilan Tim Pemeriksa dalam proses
pemeriksaan lanjutan;----------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 17 dari 28
15.7 Kesimpulan; --------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan fakta dan analisis tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan: -
15.7.1 ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan
Terlapor V dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air
Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi
Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ)
Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2008;------------------------------------------------------------------
15.7.2 tidak ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5
Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam Tender Pengadaan
dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di
Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral,
Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik
Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008;--------------------------------------
16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
144/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Sidang Majelis Komisi
Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 November 2009 sampai dengan 7 Januari
2010(vide bukti A32); ------------------------------------------------------------------------------
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 265/KPPU/KEP/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 (vide bukti A33); -------------------------------------------
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi,
maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor
1273/SJ/ST/IX/2009 tanggal 9 September 2009 (vide bukti A34); ---------------------------
19. Menimbang bahwa sampai dengan musyawarah Majelis Komisi terakhir yaitu tanggal 6
Januari 2009, baik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V
tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan atau tanggapan terhadap LHPL kepada
Majelis Komisi (vide bukti B14, B15, B16, B17, B18); ---------------------------------------
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan
penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 18 dari 28
TENTANG HUKUM
1. Berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat
bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran
yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -------------------------------------
1.1 Mengenai Identitas para Terlapor; -----------------------------------------------------
1.1.1 Bahwa Terlapor I: PT Dwitama Fortuna Perkasa adalah sebuah badan
hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Abdul Rahman, SH
Nomor 56 Tanggal 21 November 1997, berkedudukan di Jl Bakar Batu
No.9 Tanjung Pinang Kepulauan Riau (vide Bukti C72) ; -----------------
1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Graha Citra Perdana adalah sebuah badan
hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sudi SH., Nomor 36
Tanggal 19 Februari 2003, berkedudukan di Jl. Ir. Sutami Komplek
Pinang Mas No. 87-B, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (vide Bukti
C73); ------------------------------------------------------------------------------
1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT Eka Balingga adalah sebuah badan hukum
yang didirikan berdasarkan Akta Notaris A. Nugroho Hartadji SH.,
Nomor 6 tanggal 3 April 2000, berkedudukan di Jl. Rawasari No. 5,
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (vide Bukti C74);------------------------
1.1.4 Bahwa Terlapor IV: PT Bintan Alam Jaya adalah sebuah badan hukum
yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sudi SH., Nomor 11 tanggal
14 Nopember 2000, berkedudukan di Jl. Pramuka Ir. Sumatera No.3
Tanjung Pinang Kepulauan Riau (vide Bukti C71); ------------------------
1.1.5 Bahwa Terlapor V: Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ Pemerintah
Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008, dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati Lingga Nomor 84/KPTS/IV/2008 tentang
Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Kegiatan-kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingga Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 April 2008, beralamat di
Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa,
Jl. Istana Robat No. 28, Daik Lingga, Kepulauan Riau (vide Bukti C1) ;
1.2 Tentang Objek Tender;------------------------------------------------------------------ 1.2.1 Bahwa objek tender dalam putusan ini adalah Tender Paket Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak
Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep
Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan
Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 (vide bukti C70); ----------------
S A L I N A N
halaman 19 dari 28
1.2.2 Bahwa nilai pagu dalam tender a quo adalah sebesar Rp.
5.000.000.000,- (lima milliar rupiah) dan HPS adalah Rp
4.985.000.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta
rupiah) (vide bukti C11, C55); -------------------------------------------------
1.3 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; ---------------------------------------- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya
kesamaan format pada bagian “Metode Pelaksanaan” dan kesamaan
kesalahan pengetikan pada bagian Bill of Quantity (BQ) dalam
dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor
IV (vide bukti C71, C72, C73, C74): -----------------------------------------
1.3.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan pengakuan dari
Terlapor II, Terlapor III dan Saksi Jusri Panggabean, bahwa Jusri
Panggabean membuatkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor IV dengan mendapatkan biaya jasa sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per dokumen penawaran
(vide bukti B6, B7, B9); --------------------------------------------------------
1.3.3 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan fakta dari Saudara
Jusri Panggabean bahwa pembuatan dokumen penawaran dilaksanakan
berdasarkan pesanan. Untuk dokumen penawaran Terlapor I dan
Terlapor IV dipesan oleh Saudara Fahrulda (Direktur Terlapor I),
dokumen penawaran Terlapor II dipesan oleh Saudara Dedy Sunaryo
(Direktur Terlapor II) dan dokumen penawaran Terlapor III dipesan
oleh Saudari Aljabarina (Direktur Terlapor III) (vide bukti B9);----------
1.3.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak
menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan di atas (vide
bukti B15, B17, B18);-----------------------------------------------------------
1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format dan kesamaan
kesalahan pengetikan yang ditemukan dalam dokumen penawaran
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV serta adanya
pengakuan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Saudara Jusri Panggabean
menunjukkan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerja
sama dalam menyusun dokumen penawaran dan mengatur harga
penawaran untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo; ---------
1.3.6 Majelis Komisi juga menilai bahwa dengan adanya fakta Saudara
Fahrulda yang merupakan Direktur Terlapor I melakukan pemesanan
pembuatan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV
memperkuat dugaan adanya pengaturan tender oleh Terlapor I; ----------
S A L I N A N
halaman 20 dari 28
1.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya bantahan dari Terlapor I, ,
Terlapor II dan Terlapor III terhadap LHPL merupakan bukti yang
memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, dan
Terlapor III dalam hal penyusunan dokumen penawaran dan mengatur
harga penawaran untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo; --
1.3.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa
Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan
persekongkolan tender melalui pembuatan dokumen penawaran secara
bersama-sama dan pengaturan harga penawaran; ---------------------------
1.4 Tentang Kepemilikan Silang Terlapor I dan Terlapor II;------------------------ 1.4.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta 99% (sembilan
puluh sembilan persen) saham Terlapor I dimiliki oleh Saudara Anjas
Susanto (vide bukti C72);-------------------------------------------------------
1.4.2 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa juga menemukan fakta 99%
(sembilan puluh sembilan persen) saham Terlapor II dimiliki oleh
Saudara Anjas Susanto (vide bukti C73); ------------------------------------
1.4.3 Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL mendapatkan fakta kesamaan
nomor telepon dan nomor faks antara Terlapor I dan Terlapor II dalam
Formulir Isian Penilaian Kualifikasi. Nomor telepon yang dimaksud
adalah (0771) 311552 dan nomor faximilie (0771) 21115 (vide Bukti
C72, C73); ------------------------------------------------------------------------
1.4.4 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menyampaikan pembelaan atau
bantahan terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (vide bukti B15,
B17); ------------------------------------------------------------------------------
1.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya kepemilikan saham
yang sama antara Terlapor I dan Terlapor II menunjukan bahwa kedua
perusahaan tersebut saling terafliasi dan berada pada satu kantor
meskipun alamat kantor keduanya berbeda; ---------------------------------
1.4.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dengan
terafliasinya kedua perusahaan dan berada pada satu kantor
menunjukkan Terlapor I dan Terlapor II dapat melakukan kerjasama
dalam mengikuti tender dan mengatur pemenang tender diantara
keduanya; -------------------------------------------------------------------------
1.5 Tentang Pemalsuan Dokumen Penawaran Terlapor IV; ------------------------- 1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan pernyataan dari
Terlapor IV bahwa dokumen penawaran Terlapor IV telah dipalsukan
dan Terlapor IV tidak pernah berniat untuk mengikuti tender a quo
(vide bukti B8); ------------------------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 21 dari 28
1.5.2 Bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan penelitian terhadap tanda
tangan Direktur Terlapor IV pada dokumen penawaran dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Direktur Terlapor IV dan hasil penelitian
tersebut menunjukkan kedua tanda tangan tersebut berbeda (vide bukti
C71, B8); -------------------------------------------------------------------------
1.5.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan dari
Saksi Jusri Panggabean mengenai pemesanan pembuatan dokumen
penawaran Terlapor IV yang dilakukan oleh Saudara Fahrulda yang
merupakan Direktur Terlapor I (vide Bukti B9); ----------------------------
1.5.4 Bahwa Terlapor I dan Terlapor IV tidak menyampaikan pembelaan
atau bantahan terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (vide bukti B14);
1.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I memesan
pembuatan dokumen penawaran Terlapor IV kepada Jusri Panggabean
dan kemudian memalsukan tanda tangan Direktur Terlapor IV dalam
dokumen penawaran merupakan bagian dari upaya Terlapor I untuk
melakukan pengaturan tender; -------------------------------------------------
1.5.6 Bahwa Majelis Komisi juga menilai tindakan Terlapor I tersebut
merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana; --
1.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa karena Terlapor IV tidak
mengetahui dokumen penawarannya dipalsukan oleh Terlapor I dalam
tender a quo, maka Terlapor IV tidak terlibat dalam upaya
memenangkan Terlapor I dalam tender a quo; ------------------------------
1.5.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I
telah melakukan persekongkolan dalam tender dengan jalan
membuatkan dokumen penawaran Terlapor IV tanpa sepengetahuan
Terlapor IV dan memalsukan tanda tangan Direktur Terlapor IV dalam
dokumen penawaran Terlapor IV;---------------------------------------------
1.5.9 Bahwa Majelis Komisi juga menyimpulkan bahwa dengan adanya
pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV, membuktikan Terlapor
IV tidak terlibat dalam kegiatan persekongkolan dalam tender a quo; ---
1.6 Tentang Tindakan Diskriminasi Terlapor V; --------------------------------------- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor V
selaku Panitia Tender telah melakukan diskriminasi kepada PT
Bramindo; ------------------------------------------------------------------------
1.6.2 Bahwa perilaku diskriminasi yang dimaksud adalah:-----------------------
1.6.2.1 PT Bramindo digugurkan karena menganggap PT Bramindo
melanggar pakta integritas karena menyampaikan atau
berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Yakni,
S A L I N A N
halaman 22 dari 28
dalam hal penyampaian akta. Akta yang disampaikan
berbeda, antara yang dibawa dengan akta dalam diokumen
penawaran I (vide Bukti C21);------------------------------------
1.6.2.2 Terlapor I dan Terlapor II tidak digugurkan ataupun
diklarifikasi oleh Panitia, padahal terlihat jelas bahwa
Terlapor I dan Terlapor II adalah dua perusahaan yang
memiliki affiliasi yakni pemegang saham yang sama (vide
Bukti C21, C72,C73);----------------------------------------------
1.6.2.3 Terlapor I dan Terlapor II juga tidak digugurkan meskipun
Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dokumen penawaran
Terlapor I dan Terlapor II berbeda dengan isi yang
tercantum dalam Akta terakhir dari Terlapor I dan Terlapor
II yang terdapat dokumen penawaran masing-masing
perusahaan tersebut (vide Bukti C21, C72,C73); --------------
1.6.2.4 Memperhatikan analisa pada pembahasan 1.5 Tentang
Pemalsuan Dokumen Penawaran Terlapor IV, maka dengan
demikian dapat disimpulkan pihak yang memasukkan
dokumen penawaran Terlapor IV dalam proses tender bukan
merupakan pihak yang namanya tercantum dalam Akte
Terlapor IV. Dengan demikian, seharusnya Terlapor IV
digugurkan dalam proses tender; ---------------------------------
1.6.3 Bahwa dengan demikian Terlapor V melakukan diskriminasi dengan
melakukan penelitian dokumen yang mendalam terhadap PT Bramindo
namun tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Terlapor I
dan Terlapor II; ------------------------------------------------------------------
1.6.4 Bahwa Terlapor V tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan
terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (vide bukti B16);-----------------
1.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa tindakan diskriminasi yang
dilakukan Terlapor V merupakan bentuk fasilitasi Terlapor V untuk
memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----------------------
1.6.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa
Terlapor V telah terlibat dalam persekongkolan dalam memenangkan
Terlapor I sebagai pemenang tender; -----------------------------------------
1.7 Tentang Ketidakhadiran Terlapor I dan Terlapor V dalam Pemeriksaan;--- 1.7.1 Bahwa Terlapor I sebagai pemenang tender sengaja tidak memenuhi
panggilan Tim Pemeriksa, baik dalam Pemeriksaan Pendahuluan
maupun Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut
(vide bukti A9, A22, A30, B1, B10, B12); -----------------------------------
S A L I N A N
halaman 23 dari 28
1.7.2 Bahwa Terlapor V hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan namun tidak
hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara
patut (vide bukti A21, A29,B11, B13); --------------------------------------
1.7.3 Bahwa kehadiran Terlapor V dalam setiap tahap pemeriksaan, dalam
hal ini khususnya dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan diperlukan untuk
mengetahui adanya kesamaan kepemilikan saham diantara peserta
tender serta indikasi adanya pemalsuan dokumen peserta tender ---------
1.7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran Terlapor I dan Terlapor
IV dalam pemeriksaan meskipun dipanggil secara patut merupakan
bentuk tindakan pidana dan/atau tidak ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---------------------------------------
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat”; ---------------------------------------------------------------------------------
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan
unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
3.1 Unsur Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------------- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; ------------------------------------
3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sebagaimana
diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; ------------------------ 3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------
3.2 Unsur Pihak Lain; ------------------------------------------------------------------------ 3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “para pihak
(vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang
melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta
tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -------------------------------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 24 dari 28
3.2.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; ------------------------
3.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain terpenuhi;--------------------
3.3 Unsur Bersekongkol; --------------------------------------------------------------------- 3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “kerja sama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”; -----------------------------------------------------------------
3.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu
persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari
persekongkolan horizontal dan vertikal;-------------------------------------- 3.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang
dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang
terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan,
sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah
persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; --------------------------------
3.3.4 Persekongkolan Horizontal;----------------------------------------------------
3.3.4.1 Bahwa terdapat bukti Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III memberikan kepada pihak lain pembuatan dokumen
penawaran, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 bagian
Tentang Hukum;---------------------------------------------------- 3.3.4.2 Bahwa terdapat bukti Terlapor I dan Terlapor II memiliki
affiliasi yakni pemegang saham yang sama dan kantor yang
sama, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4 bagian Tentang Hukum;----------------------------------------------------
3.3.4.3 Bahwa Terlapor I telah memalsukan dokumen penawaran
Terlapor IV dalam tender a quo, yang bertujuan untuk mengatur pemenang tender, sebagaimana diuraikan dalam
butir 1.5 bagian Tentang Hukum; --------------------------------
3.3.4.4 Bahwa semua tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan persekongkolan untuk
memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; ----------
S A L I N A N
halaman 25 dari 28
3.3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horisontal diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terpenuhi;
3.3.5 Persekongkolan Vertikal;-------------------------------------------------------
3.3.5.1 Bahwa Terlapor V telah melakukan diskriminasi kepada PT
Bramindo sebagai untuk menfasilitasi Terlapor I sebagai
pemenang tender diuraikan pada bagian 1.6 Bagian
Tentang Hukum;----------------------------------------------------
3.3.5.2 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan
diskriminasi yang dilakukan Terlapor V merupakan bentuk
persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I dalam
tender a quo; --------------------------------------------------------
3.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ---------------------- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha
lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta
tender tertentu dengan berbagai cara; -------------------------------------------- 3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga
untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----------------------------------------------------
3.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan tender dalam perkara ini adalah Tender
Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8
inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan
Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008, sebagaimana diuraikan dalam
butir 1.2 bagian Tentang Hukum;-------------------------------------------------
3.4.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V telah
melakukan upaya mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk
memenangkan Terlapor I dalam tender a quo, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 Bagian Tentang Hukum; --------------------
3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V
terpenuhi; --------------------------------------------------------------------------- 3.4.6 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukasn adanya bukti persekongkolan
untuk mengatur pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV. Karena itu
S A L I N A N
halaman 26 dari 28
unsur mengatur dan atau menentukan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV tidak terpenuhi; -----------------------------------------------------
3.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-------------------------------------------------
3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan
Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi
Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi
Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran
2008, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 sampai butir 1.6 Bagian
Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----------------------------
3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat antara
Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II terpenuhi; -----------------------------
4. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Komisi mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------
4.1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dalam
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil
secara patut; ------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Bahwa Terlapor V tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dalam
Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut; --------------------------
4.3. Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV oleh Terlapor I
dalam upaya Terlapor I untuk memenangkan tender; -------------------------------------
4.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan ketiga pertimbangan diatas telah masuk
dalam wilayah perbuatan pidana yang layak untuk dilakukan penyidikan lebih
lanjut oleh penyidik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis diatas, Majelis
Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:
5.1. Merekomendasikan kepada atasan langsung untuk memberikan sanksi
administratif kepada Terlapor V sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 27 dari 28
5.2. Merekomendasikan untuk melaporkan kepada penyidik Terlapor I dan
Terlapor V atas tidak memenuhi panggilan KPPU dan Terlapor I atas
pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV;-----------------------------------------
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang
dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----------------------
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan Terlapor I (PT Dwitama Fortuna Perkasa); Terlapor II (PT Graha
Citra Perdana); Terlapor III (PT Eka Balingga); dan Terlapor V (Unit
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008)
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan Terlapor IV (PT Bintan Alam Jaya); tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.--------------------
3. Menghukum Terlapor I (PT Dwitama Fortuna Perkasa); Terlapor II (PT Graha
Citra Perdana); dan Terlapor III (PT Eka Balingga); tidak diperkenankan
untuk mengikuti tender di Kabupaten Lingga selama 1 (satu) tahun semenjak
keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-------------------------------------------
4. Menghukum Terlapor I (PT Dwitama Fortuna Perkasa); membayar denda
sebesar Rp. 619.375.000,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen
Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);---------------------------------------
5. Menghukum Terlapor II (PT Graha Citra Perdana); membayar denda sebesar
Rp. 222.975.000,00 (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);------------------------------------------------
S A L I N A N
halaman 28 dari 28
6. Menghukum Terlapor III (PT Eka Balingga); membayar denda sebesar
Rp. 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang harus
disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha)
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada
hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 oleh Majelis Komisi yang
terdiri dari Erwin Syahril, SH., sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.,
dan Dr. Sukarmi SH. MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh
Aru Armando, SH. sebagai Panitera;------------------------------------------------------------------
Ketua Majelis,
ttd
Erwin Syahril, SH.
Anggota Majelis,
ttd
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.
Anggota Majelis,
ttd
Dr. Sukarmi SH. MH.
Panitera,
ttd
Aru Armando, SH
Untuk Salinan Yang Sah:
Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Plt. Sekretaris Jenderal
Drs. Mokhamad Syuhadhak, M.P.A
top related