opini freeport
Post on 07-Jul-2018
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Opini Freeport
1/151
FREEPORT
-
8/18/2019 Opini Freeport
2/151
OPINI: JIKA JOKOWI BERHASIL MEMUTUS
KONTRAK FREEPORT
~ WASPADALAH.. WASPADALAH..
Punya gunung emas belum tentu menjadi berkah, melainkan
juga musibah. Minyak dan emas selalu terkait dengan darah dan
nyawa manusia. Cadangan emas dibawah bumi Papua yang saat ini
dikelola Freeport masih memiliki cadangan jutaan kilogram emas
lagi yang baru habis dieksploitasi pada tahun 205.
!ontrak !arya "!!# Freeport habis pada 202$. Pernah
terjadi Mo% antara pemerintahan &'( dan Freeport pada 200) lalu
untuk memperpanjang lagi s*d 20+$.
api dengan berlindung kepada %% Minerba yg
menyebutkan bahwa !! baru bisa die-aluasi 2 tahun sebelum
kontrak habis, maka Jokowi membatalkan MoU tersebut.
merika kebakaran jenggot.
/ika Freeport tidak diperpanjang kontraknya, maka cadangan emas
milik merika yang menjadi pondasi mata uang olar diseluruh
dunia bakal rontok .
merika tetap ingin menancapkan kukunya di Freeport, apapun
taruhannya. 1egosiasi ulang !! Freeport baru bisa dilaksanakan pada 20$),
dimana /okowi masih berkuasa s*d kt 20$).
psi merika cuma ada 23
1 perpanjang kontrak Freeport (meski ada beberapa
penyesuaian)
2 hancurkan ndonesia
4aspadalah
Pada kurun 20$ 6 20$7 bangsa ini bakal diserang issue separatis
dan kon8lik !"#". !elompok radikal bakal kebanjiran trans$er
-
8/18/2019 Opini Freeport
3/151
uang %olar dan #eal .
Pentolan kelompok intoleran itu aslinya cuma menjalankan peran
sebagai event organizer bernama KERUSUHAN. erima order,
terima 8ulus, bikin kerusuhan disana6sini, dan kirim laporan kepada
sang juragan. 9ereja dibakar, masjid dibakar, larangan membangun
masjid, larangan membangun gereja, makin berseliweranberitanya di sosial media.
Mereka yang ingin beragama tetapi miskin pengetahuan, bakal jadi
korban hasutan pro-okator yang memimpin mereka angkat
senjata. :sue &unni6&yiah yang sukses menghancurkan &uriah dan
:rak akan diduplikasi di republik ini . "ceh dan &apua adalah titik
masuk potensial bagi "merika untuk mensuriahkan '#.
Para oportunis yang mendompleng kepentingan merika bakal berpesta6pora. Parpol6parpol busuk ikut menunggangi kepentingan
merika untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
engan konsesi bahwa jika /okowi terguling dan mereka
berkuasa, maka !! Freeport bakal diperpanjang.;ura hara dan
kegaduhan politik makin banyak.
emo buruh dan mahasiswa bakal merajalela.!arena ada bandar
besar yang membiayai mereka. 'uruh dan mahasiswa adalah obyek
penderita dari para akti-is yang melakukan konspirasi dengan
parpol busuk yang melacurkan diri kepada merika.
'angsa ini terancam, negeri ini sedang memasuki episode
bencana yang sudah didepan mata. api warganya masih sibuk
berkelahi akibat aspirasi politiknya yang beda a8iliasi.
Masih ribut melakukan dikotomi sebagai pendukung
Prabowo atau pendukung /okowi.
&ibuk dengan onani politik bersama < ne atau Metro <
'anggalah menjadi :11=&:. Cobalah buka mata hati
dan nurani anda,
dan sejenak mengesampingkan suku, agama, ma>hab atau warna
kulit anda.
-
8/18/2019 Opini Freeport
4/151
'erpikir dan bertindaklah sebagai warga negara :ndonesia. 1egeri
tercinta sedang terancam bahaya.
yo bersatu, ayo saling mendukung. /angan mau dipecah
belah oleh ?ambo dan sejenisnya. 'angsa ini adalah bangsa yang
besar dan kaya raya jika warganya bersatu membangun negeri...
-
8/18/2019 Opini Freeport
5/151
Distop, Indonesia Bangkrut?
Oleh: Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar;Pengamat SDA Badan Informasi Geospasial
Tambang di lokasi yang lalu diberi nama “Erstberg” (=gunung bijih) ditemukan
geolog Belanda Jean Jacques Dozy pada tahun 1936. Menarik juga bila diingat
bahwa di Belanda tidak ada gunung, apalagi tambang.
Sejarah Freeport di Indonesia dimulai setelah pemerintah Orde Baru berkuasa.
Tahun 1967, Kontrak Karya dengan Freeport Indonesia Inc. ditandatangani dan
berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973.
Tahun 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg. Investasi yang besar dan
risiko tinggi, memerlukan jaminan investasi jangka panjang, sehingga tahun 1991
dibuat Kontrak Karya II (kali ini sudah bernama PT Freeport Indonesia) dan
berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, serta
kemungkinan perpanjangan 2×10 tahun (sampai tahun 2041).
Dalam renegosiasi jelang berakhirnya KK ini pemerintah tengah berusahamendapat lebih dari royalti yang hanya sekitar 3,5 persen; sebelumnya malah
hanya 1,5 peren. Konon, 7 persen sudah sangat banyak. Ada pejabat di
Kementerian ESDM menyebut, dengan royalti 7 persen itu perusahaan bisa
bangkrut.
Sebagian pihak mendorong pemerintah agar Kontrak Karya itu stop sampai di
sini. Inilah kesempatan untuk mengelola sendiri. Namun, ada hembusan keragu-
raguan, apakah kita mampu mengelola tambang sebesar Freeport? Mereka punmenyatakan, jangan-jangan memutuskan kontrak Freeport bisa meningkatkan
risiko kita “diembargo” oleh amerika; bisa membuat ekonomi Kabupaten Mimika
bahkan provinsi Papua tidak jalan; bisa menyebabkan APBN kolaps, bisa memicu
PHK massal. Semua ini memberi angin segar kepada OPM yang ingin Papua
Merdeka.
Berikut ini adalah beberapa argumentasi untuk membantah keraguan itu.
1. Indonesia diembargo.
Sebuah negara biasanya dijatuhi sanksi embargo (pemboikotan ekonomi) oleh
satu atau lebih negara lain ketika dianggap melanggar suatu kesepakatan
internasional. Beberapa negara yang pernah mendapatkan sanksi ini misalnya
-
8/18/2019 Opini Freeport
6/151
Iran. Iran diembargo sejak Revolusi Islam 1979 karena membatalkan banyak
sekali perjanjian internasional yang sebelumnya dibuat rezim diktator Syah Iran.
Uni Soviet diembargo ketika tahun 1980 melakukan invasi militer ke Afganistan
untuk membantupemerintah komunis di Kabul melawan pemberontakan. Dunia
internasional yang saat itu tidak sanggup menghentikan secara militer, akhirnya
hanya menempuh langkah ekonomi berupa embargo.
Hasilnya, embargo ini ternyata tidak efektif. Iran yang hingga hari ini masih
diembargo oleh amerikaSerikat dan beberapa sekutunya justru makin mandiri
dan makin kuat. Iran berhasil membuat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, satelit
dan roket ke antariksa dengan kekuatan sendiri. Embargo atas Uni Soviet pun
saat itu tidak berpengaruh banyak karena dia memiliki blok ekonomi sendiri
dengan negara-negara sosialis/komunis COMECON.
Indonesia juga pernah mengalami embargo parsial, yaitu embargo senjata olehamerika Serikat pasca Peristiwa Dilli tahun 1991, yaitu ketika sebuah
demonstrasi di Dilli Timor Timur dibubarkan oleh aparat, dan beberapa orang
terbunuh. Waktu itu, amerika lalu menghukum Indonesia berupa larangan ekspor
senjata mematikan ke Indonesia. Walhasil, meski Indonesia membeli pesawat
F16 dari amerika, pesawat itu tidak dipersenjatai.
Namun, sejak era reformasi, Indonesia memutuskan melakukan diversifikasi
tempat pembelian senjata, semisal membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusiadan roketnya dari Brazil.
Embargo parsial ada juga yang berupa pembatalan kesepakatan ekspor/impor
barang-barang perdagangan non militer. Misalnya penghentian impor tekstil dari
Indonesia sebagai wujud protes negara importir atas Tragedi Semanggi di awal
reformasi, atau penghentian impor CPO sebagai protes atas kabut asap yang
diduga akibat pembakaran hutan disengaja oleh banyak perkebunan sawit.
Namun, embargo semacam ini jarang yang bertahan lama. Ketika isu sentralnya
sudah kurang terdengar, diam-diam embargo ini dicabut atau dilanggar oleh
dunia bisnis, yang sebenarnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu profit.
Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Indonesia akan diembargo dalam berbagai
bentuknya jika kontrak karya Freeport distop atau tidak diperpanjang sama sekali
tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi pada kasus Freeport ini tidak ada kesepakatan
internasional yang dilanggar, juga tidak ada nilai-nilai universal yang dicederai.
2. ekonomi Papua tidak jalan.
Ketika memulai proyeknya di daerah Mimika tahun 1970, PT Freeport memang
melakukan pekerjaan perintis (pionir). Merekalah yang saat itu membangun
pelabuhan, bandara, jalan raya, pembangkit listrik, jaringan air minum, sebelum
Kabupatennya sendiri resmi berdiri tahun 1996. Timika, ibukota Kabupaten
-
8/18/2019 Opini Freeport
7/151
Mimika, nyaris memang hidup dari aktivitas yang secara langsung atau tak
langsung terkait Freeport. Dari sekitar 183.000 penduduk Mimika, 24.000 bekerja
di Kuala Kencana atau Tembagapura, dua kecamatan yang nyaris seluruhnya
dikendalikan Freeport. Selanjutnya ada ribuan orang di Timika yang bergerak di
sektor jasa dan perdagangan, yang juga terkait Freeport. Di belakang mereka
ada ratusan ribu anggota keluarga.
Ketika beberapa tahun yang lalu ada pemblokiran jalan akses ke Freeport yang
berlarut-larut, yang kesulitan tidak hanya karyawan Freeport (logistik mereka
akhirnya dipasok melalui udara), tetapi juga ribuan orang yang hidupnya sehari-
hari terkait dengan Freeport.
Namun demikian, mengatakan ekonomi Papua akan lumpuh bila Freeport
berhenti mungkin terlalu berlebihan. Dana Alokasi Umum dalam APBD
pemerintah Provinsi Papua itu sebesar Rp 1,89 Triliun. Kabupaten Mimika
memiliki DAU sekitar Rp 507 Milyar (untuk penduduk sejumlah 183.000 dan luaswilayah 19.500 km2).
Freeport mengklaim ada kajian dari LPEM-UI pada dampak multiplier effect dari
operasi PT Freeport Indonesia, yaitu 95% untuk Produk Domestik Bruto (PDB)
Mimika, 45% untuk PDB Provinsi Papua, dan 0,8% untuk PDB Indonesia.
Freeport juga mengklaim investasinya sebesar US$ 8,6 Miliar dan US$ 16-18
Miliar untuk pengembangan bawah tanah ke depan itu setara dengan 94%
investasi tambang tembaga di Indonesia, 30% total investasi di Papua dan 5%total investasi di Indonesia.
Pernyataan itu bisa benar bisa tidak karena dua hal. Pertama: Analisis dampak
multiplier effect tidak mudah dilakukan di Indonesia karena sulitnya mengakses
data korporasi (yang umumnya rahasia), dan minimnya data statistik yang valid.
Kedua: Memutus Kontrak Karya PT Freeport Indonesia tidak berarti harus
menghentikan operasional tambang di sana, karena bila pemerintah mau, tidak
terlalu sulit mengalihkan pengelolaan tambang itu kepada BUMN. Saat ini, dari
sekitar 24.000 karyawan, 69,75% karyawan nasional, 28,05% karyawan Papua,
dan hanya 2,2% karyawan Asing.
3. APBN kolaps.
Meskipun disebut “gunung tembaga” atau “gunung emas” sebenarnya logam ini
terkandung di dalam batu dan memerlukan usaha yang besar untuk mengambil
dan memurnikannya. Dari 2,52 Miliar ton bijih cadangan yang dipastikan saat ini
(cadangan yang lain terus dicari dan sedang dipetakan), maka hanya ada 0,97gram/ton tembaga, 0,83 gram/ton emas dan 4,13 gram/ton perak. Artinya,
cadangan yang dipastikan itu setara 2444 ton tembaga murni, 2091 ton emas
murni dan 10407 ton perak murni. Untuk emasnya, dengan harga sekitar Rp
500.000/gram, maka nilainya setara Rp 1045 Triliun. Namun, sekali lagi ini bukan
penghasilan, karena untuk memurnikan emas itu ada serangkaian pekerjaan
-
8/18/2019 Opini Freeport
8/151
penghancuran batu (extraksi), pembuatan konsentrat, pengiriman ke smelter di
PT Smelting Gresik, dan baru pencetakan logam mulia.
Dalam laporannya ke pemegang saham(http://s2.q4cdn.com/
…/fi…/doc_financials/annual/10_K2014.pdf), Freeport McMoran melaporkan
bahwa produksi emasnya di Indonesia tahun 2015 sekitar 1285 ribu ounces (atau
39963 kg alias 109,4 kg/hari). Tambang di Indonesia tahun 2014 menghasilkan
pendapatan kotor (“revenues” menurut US-definition) sebesar US$ 3071 juta,
dengan keuntungan (atau “income” yaitu revenues – expenses) sebesar US$ 719
juta, atau dalam kurs US$ 1 = Rp 13900 adalah adalah Rp 10,7 Triliun.
Sepertinya dividen, royalti dan pajak yang dibayarkan PTFI ke pemerintah
Indonesia sudah dimasukkan dalam “expenses”.
Pada 2014, royalti yang dibayarkan mencapai total US$115 juta. Kemudian PTFI
juga membayar PPh 25% dan pajak Badan 35% sebesar US$77 juta, jadi total
US$192 juta atau Rp 2,6 Triliun.
Jadi jika PTFI mengklaim bahwa mereka membayar pajak 1,7% dari APBN
Indonesia maka itu tidak benar. APBN 2014 itu Rp 1667 Triliun sehingga 1,7% itu
mestinya Rp 28,3 Triliun!
Bila sekarang ini PTFI berhenti beroperasi, jelas akan ada puluhan ribu rumah
tangga dengan ratusan ribu orang yang akan terganggu ekonominya, namun
untuk membuat APBN-RI kolaps, itu masih jauh.
4. PHK massal.
Saat ini PTFI mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari
12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung PTFI: 64,04% Non
Papua, 34,63% Papua dan 1,33% Asing. Jumlah karyawan PTFI + Perusahaan
mitra dan kontraktor, termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN): 97,8%
Indonesia, 2,20% Asing.
Memang, kalau operasional PTFI berhenti seketika, maka seluruh karyawan ini
akan berhenti bekerja. Demikian juga supplier barang dan jasa baik di Mimika
maupun dari bagian Indonesia lainnya akan terganggu. Namun, ini hanya soal
operasional yang dapat diambil-alih oleh BUMN dalam tempo yang singkat.
5. Papua Merdeka.
Isu ini paling gurih untuk digoreng. Namun, bagi yang memahami situasi dilapangan, kemungkinannya relatif kecil. Di PTFI sendiri ada 34,6% karyawan
yang asli Papua di berbagai level, bahkan sampai tingkatvice-president. Memang,
beberapa kali sempat ada unjuk rasa karyawan yang sampai memblokir jalan
akses masuk menuntut berbagai hal, dari peningkatan keselamatan kerja hingga
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1
-
8/18/2019 Opini Freeport
9/151
kualitas hidup. Namun, relatif selalu bisa diatasi, dan tim negosiatornya juga
orang Indonesia.
Memang, bisa saja pihak-pihak yang tidak suka Kontrak Karya distop
memprovokasi karyawan Papua untuk mengancam merusak instalasi
pertambangan atau bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka. Mereka dari
OPM ini juga kadang-kadang “menteror” PTFI dengan dalih PTFI melanggar
tanah ulayat yang mereka pakai untuk area perburuan. PTFI selama ini sudah
membagikan dana Community & Social Responsibility (CSR) sekitar US$ 29,9
(atau Rp 406 Milyar) kepada dua suku yang semula ada di wilayah
pertambangan, yaitu suku Amungme dan Kamoro. Memang di antara masyarakat
Papua sendiri ada kekhawatiran, bila dana CSR itu dibagikan langsung, maka
hanya akan dipakai untuk mabuk-mabukan atau meningkat-kan penyebaran
AIDS. Karena itu berbagai yaya-san meminta ke PTFI agar sebagian dana itu
disalurkan melalui mereka sehingga bisa untuk memperbaiki sanitasi,
membangun sekolah atau tempat ibadah. Tentu ini seperti pisau bermata dua,karena setelah dipegang oleh LSM, bisa saja dana itu diselewengkan oleh
organisasi teroris.
Bila Freeport Diputus Kontraknya
Untuk memutus Kontrak Karya ini relatif mudah. Namun, tentu kita harus siapkan
agar segala dampak buruknya tidak terjadi. Yang dibutuhkan ada tiga: (1) sistem
pengelolaan yang adil – dan itu tersedia dalam syariat Islam, tinggal memerlukantangan-tangan para mujtahid untuk mendetilkan; (2) parapenguasa yang berani
menantang segenap ancaman; (3) para teknolog yang siap mengambil-alih
operasional perusahaan, termasuk mengembangkan teknologi yang perlu bila
sewaktu-waktu Indonesia diembargo secara teknologi.
Tentu perlu ada evaluasi atau audit atas seluruh aset PTFI yang diklaim sudah
berinvestasi ratusan miliar US$. Apakah investasi itu akan diganti oleh
pemerintah RI, tentu harus dipikirkan.
Yang pasti, kita wajib yakin bahwa Islam punya solusinya yang menyeluruh untuk
pembangunan Papua. Papua tanpa Islam memang sulit dibayangkan untuk maju.
Pengalaman seorang penginjil di Papua yang sudah bekerja 30 tahun
menunjukkan bahwa masyarakat Papua, meski sudah bertahun-tahun dibaptis,
tetap saja susah diajak mandi, susah diajak belajar serius, dan tetap datang ke
tempat kerja sambil mabuk. Namun, penginjil itu melihat, warga Papua yang
masuk Islam, seketika itu pula akan belajar mandi dan memakai baju yang rapi,
mulai gemar belajar dan berhenti mabuk.
Ini menunjukkan bahwa solusi atas persoalan kelanjutan tambang Freeport
seharusnya satu paket dengan penerapan syariah Islam. syariah Islam akan
menyiapkan perangkat hukum yang lebih adil, juga budaya masyarakat yang
lebih maju, yang pada akhirnya akan melahirkan para teknolog yang lebih
-
8/18/2019 Opini Freeport
10/151
inovatif, juga para pemimpin yang pandai dan jujur serta berani menantang
segenap ancaman dan tekanan dari para penjajah. []
Daftar Pustaka
US Securities & Exchange Comission: Form 10-K Freeport-McMoran
Inc.http://s2.q4cdn.com/…/fi…/doc_financials/annual/10_K2014.pdf
Company Website http://fcx.com/operations/asia.htm
https://id.wikipedia.org/…/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_…
https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan
Dari
==============================
Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.==============================
Profile Amir Hizbut Tahrir: http://bit.ly/133rkTd
Jika Saudara/i ingin mengkaji Islam dan berdakwah bersama HIZBUT TAHRIR
INDONESIA silahkan mengisi form yang kami sediakan dihttp://www.hizbut-
tahrir.or.id/gabung/
Insya Allah, syabab Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi
anda. (jika lebih dari 2 minggu, saudara/i bisa memberitahukan lewat pesaninbox)
==============================
Website : www.hizbut-tahrir.or.id
Youtube : http://www.youtube.com/htiinfokom
Google+ :https://plus.google.com/+HizbuttahrirOrIdOfficial
Facebook :https://www.facebook.com/hizbindonesia
Twitter : https://twitter.com/hizbuttahrirID
Instagram : https://instagram.com/hizbuttahririd
===============================
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=eAQGKJ5RvAQGaElD2YBOwghs5RiDaVTlXZLiforKqiXF5lw&enc=AZM5w-OMTOvCVy5tORQbg6SmAD70CopjmSfqstQe6EOiuXWy6FeKxQWx5Y9FvEPGdv_g1Ca_Z9dg5-2AC-svDFXGaBTQ2v1jB6yW8RSllyQ4XEnriwVLeM1t8A5mBCC7gDpG2-nrnxLS3mKf7_R7SDPYg0nK5qaB3JGFvKwHlLgAmUUyPXucSbrqVR6axfj-PzvxquMTF1Xn6K7lTRBYyGqR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=eAQGKJ5RvAQGaElD2YBOwghs5RiDaVTlXZLiforKqiXF5lw&enc=AZM5w-OMTOvCVy5tORQbg6SmAD70CopjmSfqstQe6EOiuXWy6FeKxQWx5Y9FvEPGdv_g1Ca_Z9dg5-2AC-svDFXGaBTQ2v1jB6yW8RSllyQ4XEnriwVLeM1t8A5mBCC7gDpG2-nrnxLS3mKf7_R7SDPYg0nK5qaB3JGFvKwHlLgAmUUyPXucSbrqVR6axfj-PzvxquMTF1Xn6K7lTRBYyGqR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffcx.com%2Foperations%2Fasia.htm&h=zAQFF8080AQH-8lO0fJEvYjRbTCjWGq2OkkMZDSMi6jy4Zg&enc=AZMWTnFtM9HpIvTtDViLSqCZPLl4VMzrJUrLYNnELKV3nNSKBVbNg_mA-yLz4LasUinVYPyhgE5vDzWZne8n8IRTgV3Z2RaXY9cXJUqEqsEKhEqjQ3CfL57A4rLrIZI_X_H0aH7qV4IN7Br62lSBoy8s55FiSVJYGCZHLWu7X45clCHrEW5wDM7eNcU8CL_JY5ohjMEbUufVemvu04o1vzhR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffcx.com%2Foperations%2Fasia.htm&h=zAQFF8080AQH-8lO0fJEvYjRbTCjWGq2OkkMZDSMi6jy4Zg&enc=AZMWTnFtM9HpIvTtDViLSqCZPLl4VMzrJUrLYNnELKV3nNSKBVbNg_mA-yLz4LasUinVYPyhgE5vDzWZne8n8IRTgV3Z2RaXY9cXJUqEqsEKhEqjQ3CfL57A4rLrIZI_X_H0aH7qV4IN7Br62lSBoy8s55FiSVJYGCZHLWu7X45clCHrEW5wDM7eNcU8CL_JY5ohjMEbUufVemvu04o1vzhR&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia_Tahun_Anggaran_2014&h=vAQEOUNk3AQEgQf8UpyV1fMVfl7eD3WyjqKFSAg3b-4KTXA&enc=AZOITcNN2D8HRmPqjjA7MoRvjiXopkiVBxh-6MsqNNYEuTCos2tOY4FLe1afyVRbzy_aZPoPU0Rip7bqTQGX2yiAUGFJ3dUmTj-YXBhTXkqhLvH9FOuYGEm-5pkSjeHZZ_ItlOLO7e8MNQaDMGz5toHObyPg7dNFtnbvLK4XG6MXFDeE7zgnsRNHoc8S0_fbFuzbGbSb3B_GZ9L-v-cfRTdl&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport_Indonesia&h=_AQEaDtgLAQFZlo-XyU6OeDfnqDW7fE2dKZFIHrDhFAwDrg&enc=AZOoNrCe3GAXCho5ksPpwS50vWhvcbNlVpG5ZwYvrQz3-XMUpXKwKx_rX9XiKfGYeW1zTuPpXBTzp_vduYa0G_-TabN2BOZIVwjF1SqyKfsIR1Eh5LJwrRgHF3_QXnfafc5F3_LozjUTsBbPxxlw1xD85VYzRk3efUmT7hnWab55DFMD2OVRC8bHrbJMwSRDIHEmIv5ZyO5eE0KtB3jpcoi2&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport-McMoRan&h=BAQEuKBYRAQGFMXLjXRNGz4MUp4lSJvn0lMqvAJClW8DKCQ&enc=AZNU06B9Vwx8ODqW9MqR1XKCMp1DaC3f5_Db1cKibiyMImRIcC4m7oenphQ-R5KsN2Oiczw_6Ri6B-tKSP-dCDA-tqapWl69gweJfWzQ6UQtCol_gKf_2SgUwLdiHcZ1f4ss7XyHmNhZLWgwz7juQzIY1gLvMTrieDnBE6AmfFoiVF27hyA5EFWCQMJErkJS10nmIlDHVlah7Z9kQlLtB7kW&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhizbut-tahrir.or.id%2F2015%2F12%2F07%2Ffreeport-distop-indonesia-bangkrut%2F&h=xAQGQ9p2mAQEgF2FL5pXWjpQTGjEoLXN7MT35HjkvWnGhYQ&enc=AZNin1lsrZo8G529H3TLtQfigkpx6o6aHgdQiFtG6LlQ76LLTuhihxRQEbl__f2hx8sE3eTdMOyPpLtdz3h5VuzNiIg7DyBH9MeRq2NoR2lYiw1Qc1MULqc7IRV1P1mRTrN0aCNdP0K2izA-Qnjhsm_K491vrFxpXPXRNif766dzKzYELtKSUd3hGO7_oy8A3PI1_CDTllkamyrleBvbLr_w&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F133rkTd&h=sAQGA034-AQHT5MXHGW1JirZ9iERnw9U-ZiGni1hs16XNhQ&enc=AZNUNgZ4uF-i9QIf3EMWl0xAtLCgvEGB_Ro5BMSBxwkEmhbkvzgCq_Ju_K6C4TR56mIUrzAj_r3Qca8fpktslIABtQgQrbCT44CcoF3-Nrq-lx1nNqRMYxAtLgYJ9O-18Z-MjxkNlCGNIs5Ibfj3oFXuo_HGkSnds9TPxcO9C5uzWif9cfutInspgKpnVZw0XRrt_pLz3UVtEV17syjkqZfp&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F133rkTd&h=sAQGA034-AQHT5MXHGW1JirZ9iERnw9U-ZiGni1hs16XNhQ&enc=AZNUNgZ4uF-i9QIf3EMWl0xAtLCgvEGB_Ro5BMSBxwkEmhbkvzgCq_Ju_K6C4TR56mIUrzAj_r3Qca8fpktslIABtQgQrbCT44CcoF3-Nrq-lx1nNqRMYxAtLgYJ9O-18Z-MjxkNlCGNIs5Ibfj3oFXuo_HGkSnds9TPxcO9C5uzWif9cfutInspgKpnVZw0XRrt_pLz3UVtEV17syjkqZfp&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2F&h=WAQEnQFltAQGALBAj8QeBY8Q59q4E7C7B1hTx2bFdiG-EGw&enc=AZPn2F946df4xa-rBXADZT76LwFlSwdO6456WDjLaNJRUdB9o3nToqaafApVJ7AKEBMei-w7-YTOisT9hY9ojZAF2WZvbLDA4yFETOIFmCZbV46wy97AmqJx2_e5m1OuKR_0QBfcBSzTfg_fDXR9p-lf86iwCRKHUzz_NHhRzJecTAEcphzduvTcapIPIdhpKPs7DN0NOKqz_bHtsz4OtQqV&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2F&h=WAQEnQFltAQGALBAj8QeBY8Q59q4E7C7B1hTx2bFdiG-EGw&enc=AZPn2F946df4xa-rBXADZT76LwFlSwdO6456WDjLaNJRUdB9o3nToqaafApVJ7AKEBMei-w7-YTOisT9hY9ojZAF2WZvbLDA4yFETOIFmCZbV46wy97AmqJx2_e5m1OuKR_0QBfcBSzTfg_fDXR9p-lf86iwCRKHUzz_NHhRzJecTAEcphzduvTcapIPIdhpKPs7DN0NOKqz_bHtsz4OtQqV&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhtiinfokom&h=WAQEnQFltAQF_y4I5SO4pwoDUovhfJcxsJLRJS4k3CduIhQ&enc=AZNno6jTFw2wxts1HYv2A2fhghzJAMeEgRDPIMGGRFydB_paOEV4aFHkLbbnIQIQ-MKHXm8nv3TQS6XrJ53ueuiqxKKSGIFYsWspeoBU8JFmOFninOYxE6lorlSifZAolmhRCJk2SsM-3BlsZbFAuRqYV3eK-l83rnPPBGaM_kd8uTbJhgyBGXggR38iEml_x7bseeaTybPc3EEpQQQ7y9Ri&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhtiinfokom&h=WAQEnQFltAQF_y4I5SO4pwoDUovhfJcxsJLRJS4k3CduIhQ&enc=AZNno6jTFw2wxts1HYv2A2fhghzJAMeEgRDPIMGGRFydB_paOEV4aFHkLbbnIQIQ-MKHXm8nv3TQS6XrJ53ueuiqxKKSGIFYsWspeoBU8JFmOFninOYxE6lorlSifZAolmhRCJk2SsM-3BlsZbFAuRqYV3eK-l83rnPPBGaM_kd8uTbJhgyBGXggR38iEml_x7bseeaTybPc3EEpQQQ7y9Ri&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F%2BHizbuttahrirOrIdOfficial&h=-AQEolOKQAQEa_l0uHfPlReKYmec1XKf2KLtxD98fTBOglQ&enc=AZMct66khOt-IcdP-Z0chaU3FnJZtF6LdbCT7lLhUxk4q_lQYjauXcyIB4cp397_e9iqf0Oz5zsspowQo1JMOzsrZtNAFhs0pbVPN5PoNT0a8TznQe7ujVNY2bjq__QS5DeOyelk2hDoiQIufdjrU8z_ox1EkPqiSujOO9dqsF9jK0Jj2g7CYwNAC-3OTGbAY9jp3rd9oDHrikJ1Jd2Wn1kS&s=1https://www.facebook.com/hizbindonesiahttps://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FhizbuttahrirID&h=FAQGsjLLwAQFY6lYBMxh_zlyAxBBiHXjP9TYhJwZ4s9W45A&enc=AZMCvXVvssj_zhXKML44KFoLCHbDyPvPpO342FdVsLQck-0A0-dIkL_yueWEkm3-ZxV_dQwsixu_OrHZlExe60bROm29hebnQdT2IcrXL8ggXK7132Mmnx414ARaK_cZDvWJk9YBv7BMBhcQbf_oHuhCUZ_0tlqzUKlAvK_8zwSLWHfZLvc_xIwi1J21M55btPuPUbUra_44vFkBAoTsXjCU&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FhizbuttahrirID&h=FAQGsjLLwAQFY6lYBMxh_zlyAxBBiHXjP9TYhJwZ4s9W45A&enc=AZMCvXVvssj_zhXKML44KFoLCHbDyPvPpO342FdVsLQck-0A0-dIkL_yueWEkm3-ZxV_dQwsixu_OrHZlExe60bROm29hebnQdT2IcrXL8ggXK7132Mmnx414ARaK_cZDvWJk9YBv7BMBhcQbf_oHuhCUZ_0tlqzUKlAvK_8zwSLWHfZLvc_xIwi1J21M55btPuPUbUra_44vFkBAoTsXjCU&s=1https://instagram.com/hizbuttahriridhttps://instagram.com/hizbuttahriridhttp://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=eAQGKJ5RvAQGaElD2YBOwghs5RiDaVTlXZLiforKqiXF5lw&enc=AZM5w-OMTOvCVy5tORQbg6SmAD70CopjmSfqstQe6EOiuXWy6FeKxQWx5Y9FvEPGdv_g1Ca_Z9dg5-2AC-svDFXGaBTQ2v1jB6yW8RSllyQ4XEnriwVLeM1t8A5mBCC7gDpG2-nrnxLS3mKf7_R7SDPYg0nK5qaB3JGFvKwHlLgAmUUyPXucSbrqVR6axfj-PzvxquMTF1Xn6K7lTRBYyGqR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffcx.com%2Foperations%2Fasia.htm&h=zAQFF8080AQH-8lO0fJEvYjRbTCjWGq2OkkMZDSMi6jy4Zg&enc=AZMWTnFtM9HpIvTtDViLSqCZPLl4VMzrJUrLYNnELKV3nNSKBVbNg_mA-yLz4LasUinVYPyhgE5vDzWZne8n8IRTgV3Z2RaXY9cXJUqEqsEKhEqjQ3CfL57A4rLrIZI_X_H0aH7qV4IN7Br62lSBoy8s55FiSVJYGCZHLWu7X45clCHrEW5wDM7eNcU8CL_JY5ohjMEbUufVemvu04o1vzhR&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia_Tahun_Anggaran_2014&h=vAQEOUNk3AQEgQf8UpyV1fMVfl7eD3WyjqKFSAg3b-4KTXA&enc=AZOITcNN2D8HRmPqjjA7MoRvjiXopkiVBxh-6MsqNNYEuTCos2tOY4FLe1afyVRbzy_aZPoPU0Rip7bqTQGX2yiAUGFJ3dUmTj-YXBhTXkqhLvH9FOuYGEm-5pkSjeHZZ_ItlOLO7e8MNQaDMGz5toHObyPg7dNFtnbvLK4XG6MXFDeE7zgnsRNHoc8S0_fbFuzbGbSb3B_GZ9L-v-cfRTdl&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport_Indonesia&h=_AQEaDtgLAQFZlo-XyU6OeDfnqDW7fE2dKZFIHrDhFAwDrg&enc=AZOoNrCe3GAXCho5ksPpwS50vWhvcbNlVpG5ZwYvrQz3-XMUpXKwKx_rX9XiKfGYeW1zTuPpXBTzp_vduYa0G_-TabN2BOZIVwjF1SqyKfsIR1Eh5LJwrRgHF3_QXnfafc5F3_LozjUTsBbPxxlw1xD85VYzRk3efUmT7hnWab55DFMD2OVRC8bHrbJMwSRDIHEmIv5ZyO5eE0KtB3jpcoi2&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport-McMoRan&h=BAQEuKBYRAQGFMXLjXRNGz4MUp4lSJvn0lMqvAJClW8DKCQ&enc=AZNU06B9Vwx8ODqW9MqR1XKCMp1DaC3f5_Db1cKibiyMImRIcC4m7oenphQ-R5KsN2Oiczw_6Ri6B-tKSP-dCDA-tqapWl69gweJfWzQ6UQtCol_gKf_2SgUwLdiHcZ1f4ss7XyHmNhZLWgwz7juQzIY1gLvMTrieDnBE6AmfFoiVF27hyA5EFWCQMJErkJS10nmIlDHVlah7Z9kQlLtB7kW&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhizbut-tahrir.or.id%2F2015%2F12%2F07%2Ffreeport-distop-indonesia-bangkrut%2F&h=xAQGQ9p2mAQEgF2FL5pXWjpQTGjEoLXN7MT35HjkvWnGhYQ&enc=AZNin1lsrZo8G529H3TLtQfigkpx6o6aHgdQiFtG6LlQ76LLTuhihxRQEbl__f2hx8sE3eTdMOyPpLtdz3h5VuzNiIg7DyBH9MeRq2NoR2lYiw1Qc1MULqc7IRV1P1mRTrN0aCNdP0K2izA-Qnjhsm_K491vrFxpXPXRNif766dzKzYELtKSUd3hGO7_oy8A3PI1_CDTllkamyrleBvbLr_w&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F133rkTd&h=sAQGA034-AQHT5MXHGW1JirZ9iERnw9U-ZiGni1hs16XNhQ&enc=AZNUNgZ4uF-i9QIf3EMWl0xAtLCgvEGB_Ro5BMSBxwkEmhbkvzgCq_Ju_K6C4TR56mIUrzAj_r3Qca8fpktslIABtQgQrbCT44CcoF3-Nrq-lx1nNqRMYxAtLgYJ9O-18Z-MjxkNlCGNIs5Ibfj3oFXuo_HGkSnds9TPxcO9C5uzWif9cfutInspgKpnVZw0XRrt_pLz3UVtEV17syjkqZfp&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2F&h=WAQEnQFltAQGALBAj8QeBY8Q59q4E7C7B1hTx2bFdiG-EGw&enc=AZPn2F946df4xa-rBXADZT76LwFlSwdO6456WDjLaNJRUdB9o3nToqaafApVJ7AKEBMei-w7-YTOisT9hY9ojZAF2WZvbLDA4yFETOIFmCZbV46wy97AmqJx2_e5m1OuKR_0QBfcBSzTfg_fDXR9p-lf86iwCRKHUzz_NHhRzJecTAEcphzduvTcapIPIdhpKPs7DN0NOKqz_bHtsz4OtQqV&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhtiinfokom&h=WAQEnQFltAQF_y4I5SO4pwoDUovhfJcxsJLRJS4k3CduIhQ&enc=AZNno6jTFw2wxts1HYv2A2fhghzJAMeEgRDPIMGGRFydB_paOEV4aFHkLbbnIQIQ-MKHXm8nv3TQS6XrJ53ueuiqxKKSGIFYsWspeoBU8JFmOFninOYxE6lorlSifZAolmhRCJk2SsM-3BlsZbFAuRqYV3eK-l83rnPPBGaM_kd8uTbJhgyBGXggR38iEml_x7bseeaTybPc3EEpQQQ7y9Ri&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F%2BHizbuttahrirOrIdOfficial&h=-AQEolOKQAQEa_l0uHfPlReKYmec1XKf2KLtxD98fTBOglQ&enc=AZMct66khOt-IcdP-Z0chaU3FnJZtF6LdbCT7lLhUxk4q_lQYjauXcyIB4cp397_e9iqf0Oz5zsspowQo1JMOzsrZtNAFhs0pbVPN5PoNT0a8TznQe7ujVNY2bjq__QS5DeOyelk2hDoiQIufdjrU8z_ox1EkPqiSujOO9dqsF9jK0Jj2g7CYwNAC-3OTGbAY9jp3rd9oDHrikJ1Jd2Wn1kS&s=1https://www.facebook.com/hizbindonesiahttps://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FhizbuttahrirID&h=FAQGsjLLwAQFY6lYBMxh_zlyAxBBiHXjP9TYhJwZ4s9W45A&enc=AZMCvXVvssj_zhXKML44KFoLCHbDyPvPpO342FdVsLQck-0A0-dIkL_yueWEkm3-ZxV_dQwsixu_OrHZlExe60bROm29hebnQdT2IcrXL8ggXK7132Mmnx414ARaK_cZDvWJk9YBv7BMBhcQbf_oHuhCUZ_0tlqzUKlAvK_8zwSLWHfZLvc_xIwi1J21M55btPuPUbUra_44vFkBAoTsXjCU&s=1https://instagram.com/hizbuttahririd
-
8/18/2019 Opini Freeport
11/151
Ngeri, Ini Dia Beberapa Bukti JokowiTerseret Kasus Freeport 01:02
10 Desember 2015
POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo (Jokowi)
terindikasikan terseret kasus PT Freeport yang melibatkan
Ketua P! "etya #o$anto% Transkrip rekaman itu ter&adi pada
Juni 201' di mana uut masi men&abat Kepala "ta*
Kepresidenan dan kewenanannya bisa memanggil menteri
dan inila yang membuat mara JK%
+Kalau kita telaa, pertemuan ketiga yang direkam -" ituter&adi bulan Juni 201'% Waktu itu uut .insar Pan&aitan
(.P) masi men&abat Kepala "ta* Kepresidenan% .ayangkan,
dalam posisi non/struktural tersebut, seturut transkrip yang
beredar, ia men&adi sala satu blok kepentingan yang
digambarkan sangat berpengaru, kata pengamat politik
Tarli #ugroo di akun Faebook/nya beberapa waktu lalu%
Kata Tarli, &ika transkrip men&adi satu/satunya auan kita
untuk merekonstruksi peran para aktor yang terlibat dalam
http://www.posmetro.info/2015/12/ngeri-ini-dia-beberapa-bukti-jokowi.htmlhttp://www.posmetro.info/2015/12/ngeri-ini-dia-beberapa-bukti-jokowi.html
-
8/18/2019 Opini Freeport
12/151
perakapan, serta para aktor yang namanya diperakapkan,
maka ada dua blok mayor yang saling berebut kue Freeport,
serta satu blok minor%
+ua blok mayor itu adala (1) .P, yang namanya selaludirangkai dengan nama presiden, serta (2) JK% i alaman
tu&u transkrip, misalnya, "# melontarkan kutipan tak
langsung dari presiden berupa uapan +masak Jusu* Kalla
terus, ungkap Tarli%
Kata Tarli, Kusus untuk urusan Freeport, seturut uapan/
uapan "# dalam transkrip yang beredar, presiden selalu
melimpakan urusan tersebut pada .P% +-elalui Pak uut
sa&a, Pak Ketua% Kurang lebi begitula nadanya dalam
transkrip%
Tarli mengungkapkan, "ampai di sini ada dua persoalan%
Pertama, apaka demikian berpengarunya .P, yang
disebut sebagai kepan&angan tangan kepentingan presiden
ole transkrip anyala klaim/konstruksi dari "# dan -!
sa&a, untuk menaikan posisi tawarnya di depan Freeport %3%
-", atauka mewakili posisi sebenarnya45
+Kedua, masuk ke layer sebelum itu, apaka posisi .P
sebagai kepan&angan tangan presiden sebagaimana
dimaksud ole pertanyaan pertama tadi anyala klaim .P
semata di adapan "# dan -!, untuk menaikan posisi
tawarnya yang seara struktural sebelumnya memanglema, atauka memang mewakili posisi yang sebenarnya4
tanya Tarli%
-
8/18/2019 Opini Freeport
13/151
6a mengingatkan geramnya, JK ketika pada -aret 201' lalu
Presiden memperluas kewenangan Kepala "ta* Kepresidenan
seingga yang bersangkutan bisa memanggil para menteri%
+Kewenangan memanggil dan mengkoordinir para menterimemang men&adi domain presiden dan wakil presiden%
-akanya agak ane &ika kewenangan itu bisa didelegasikan
dan bakan dibagikan kepada pe&abat non/struktural seperti
Kepala "ta* Kepresidenan, yang tidak ada nomenklaturnya
dalam tata pemerintaan resmi% Waktu itu bakan sampai
ada yang menyebut istila +Presiden 7arian untuk
menggambarkan posisi .P yang demikian superior, yang
tela menggelisakan seorang JK, &elas Tarli%
-enurut Tarli, kenyataannya .P mendapatkan kewenangan
itu seara resmi% ari presiden5 8rtinya, seluru peran yangdimainkan .P se&ak men&adi Kepala "ta* Kepresidenan,
ingga bulan 8gustus 201', kemungkinan adala resmi
berasal dari presiden% Keuali &ika presiden nanti
membantanya tentu sa&a%
+Jadi, dari rekonstruksi atas transkrip perakapan lengkap
itu, dua blok mayor yang terlibat 9ead to ead tadi adala
(1) .P, yang mungkin mewakili kepentingan presiden,
keuali &ika nanti terkon;rmasi sebaliknya< dan (2) blok JK%
Pemetaan ini terutama berasal dari lontaran -! dalam
transkrip terkait perlunya presiden %3% .P untuk membagidan berbagi saam pada JK, supaya tidak ribut, ungkapnya%
-
8/18/2019 Opini Freeport
14/151
Tarli mengungkapkan, pemosisian .P sebagai setara
dengan JK, &ika menggunakan taksonomi pemerintaan ari
ini mungkin agak berlebian, karena .P anyala seorang
menteri%
+Tapi, sebagaimana perna saya tulis &au sebelum ini, soal
kenapa pemerintaan saat ini sering gadu dan terliat
tanpa koordinasi, adala karena ada banyak aktor dalam
pemerintaan saat ini yang sebelumnya adala kolega yang
setara dalam kabinet =us ur dan -egawati% .P, JK, !" dan
!! adala alumni kabinet lama% an mereka &au lebi
senior dan superior sebagai personal dibandingkan
presiden, pungkas Tarli% >itl?
K8"@" F!AAPB!T: .8=86-8#8#8"6. P8P@84
http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/
-
8/18/2019 Opini Freeport
15/151
PT Freeport Inonesia, Bukan Sekedar Masalah
Renegosiasi Tapi Menegakkan Kedaulatan RI
"uda CC taun akti$itas pertambangan emas PT Freeport/
--oran 6ndonesia (Freeport) berokol di tana Papua% #amun
selama itu pula kedaulatan negara ini terus diin&ak/in&ak ole
perusaan asing tersebut% Pada Kontrak Karya (KK) pertama
pertambangan antara pemerinta 6ndonesia dan Freeport yang
dilakukan taun 1DE memang posisi tawar pemerinta !6
masi keil, yaitu anya sekedar pemilik laan% ibandingkan
PT Freeport yang memiliki tenaga ker&a dan modal tentu posisi
tawar pemerinta saat itu masi keil% #amun setela CC taun
apaka posisi tawar pemerinta 6ndonesia masi renda4 Tentu
tidak5
-engau pada @@ #omor C taun 200D tentang -ineral dan
.atu .ara yang mengamanatkan pemerinta 6ndonesia untuk
melakukuan renegosiasi kontrak seluru perusaaan tambang
asing yang ada di negeri ini% @@ ini menggantikan @@ #omor 11
taun 1DE yang disakan pada esember 1DE atau delapan
bulan pasa penandatanganan KK% .erdasarkan dataKementrian A"-, sebanyak E' persen perusaaan tambang
suda berprinsip setu&u membaas ulang kontrak yang suda
diteken% 8kan tetapi sebanyak G' persen dari total perusaaan
tersebut masi dalam taap renegosiasi, sala satunya adala
pengelola tambang emas terbesar di dunia yaitu Freeport%
-enurut irektur dan AB Freeport 6ndonesia, 8rmando -aler,
menyatakan bawa kontrak pertambangan yang dimiliki
perusaaan dengan pemerinta 6ndoneisa suda ukup adil
bagi semua piak% 7al ini mengindikasikan bawa piak
Freeport enggan untuk patu kepada @@ yang berlaku, yaitu @@
no% C taun 200D tentang -inerba% ari sini terliat bawa
kasus Freeport ini tidak anya merugikan negara triliunan
rupia akan tetapi &uga mengin&ak/in&ak kedaulatan !epublik ini
dengan tidak mau patu teradap @@ yang berlaku% -enurut
seorang pengamat 7ankam, .apak "oeripto, KonHik yang
mendasasari kasus Freeport ini adala Kontrak Karya (KK) yang
tela meleekan 6ndonesia%
-
8/18/2019 Opini Freeport
16/151
"ala seorang pengamat 7ankam yang suda senior, .apak
"oeripto, menyatakan bawa PT Freeport tela memberikan
se¨a dana kepada aparat keamanan T#6IPB!6 dalam
rangka men&aga keamanan Freeport di atas tana Papua% 7al ini
&elas menentang @@ karena menurut @@ pembiayaan aparat
keamanan untuk perlidungan ob&ek $ital nasional arus
bersumber dari 8P.# bukan dari perusaaan asing% 8kibatnya
banyak putra daera Papua yang merasa asing di ruma
mereka sendiri% ari sini terkesan bawa aparat keamanan
&ustru lebi membela kepentingan asing daripada kepentingan
bangsanya sendiri% Padaal mereka arusnya menindak
Freeport yang notabene tela merusak lingkungan dengan
membuat lubang tambang di =rasberg dengan diameter lubang
2,C kilometer pada daera seluas CDD a dengan kedalamanmenapai 00 m2 % ampak lingkungan yang Freeport berikan
sangat signi;kan, yaitu rusaknya bentang alam pegunngan
=rasberg dan Arsbeg% Kerusakan lingkungan tela menguba
bentang alam seluas 1EE km2 di daera aliran sungai 8&kwa%
PT Freeport --oran 6ndonensia pun tela berlaku semena/
mena kepada karyawan Freeport 6ndonesia yang kebanyakanadala orang asli 6ndonesia% -enurut pengakuan .apak Tri
Puspita selaku "ekretaris 7ubungan 6ndustri "erikat Peker&a
Freeport 6ndonesia, Freeport bersi*at eksklusi* seingga akses
untuk ke ruma sakit ataupun mess pun &uga sulit% ebi &au
lagi, standart yang dimiliki peker&a Freeport dari 6ndonesia sama
dengan seluru karyawan Freeport yang ada di seluru dunia
akan tetapi ga&i yang diterima ole peker&a dari 6ndonesia anya
separunya% -enariknya lagi, menurut laporan dari Investor
Daily tanggal 10 8gustus 200D, dikatakan bawa pendapatan
utama PT Freeport --oran adala dari operasi tambabangnya
yang ada di 6ndonesia, yaitu sekitar E0% "ampai saat ini
karyawan Freeport tenga men&alankan aksi mogok ker&a
dengan menuntut kenaikan ga&i @"L C per &am% "ampai
sekarang piak management Freeport tidak menyetu&ui
tuntutan peker&a 6ndonesia tersebut% .ukan keadilan yang
didapatkan peker&a Freeport dari 6ndonesia yang menuntut
kenaikan ga&i akan tetapi tudingan sebagai kelompok separatis
la yang mereka dapat% Padaal mereka anya menuntut ak/
-
8/18/2019 Opini Freeport
17/151
aknya sebagai warga negara untuk memperole
kese&ateraan%
-enurut seorang pakar ekonomi dari @ni$ersitas Pad&a&aran
sekaligus akti$is "- Aonit, 6bu 7endri, setidaknya ada tiga
alasan mengapa solusi Freeport ini bukan sekedar negosiasi%
Pertama, Maitu meluruskan aturan perundang/undangan yang
menyimpangkan amana konstitusi (Pasal GG @@ 1DC')%
Kedua, !enegoisasi atau perubaan Kontrak Karya (KK) yang
tidak memakai dasar konstitusi tidak akan memberikan man*aat
bagi kepentingan rakyat 6ndonesia% an yang terakir, rakyat
Papua seara kusus dan bangsa 6ndonesia seara umum
membutukan dana yang besar untuk menger&ar ketertinggalan
dalam membangun manusia maupun *asilitas yang diperlukanuntuk mendukung pelayanan sosial dan kema&uan ekonomi%
6ndonesia sebagai bangsa yang besar, arusnya tidak anya
menge&ar keuntungan ;nansial seperti pa&ak, de$iden ataupun
pembagian royalti dari sektor pertambangan akan tetapi &uga
arus *okus pada keuntungan ekonomi, ungkap 6bu 7endri%
Pemerinta arus mempunyai $isi besar dalam mengelola "8yang dimiliki% alam al ini, pemerinta arus mempunyai
koridor kebi&akan yang &elas mengenai bagaimana peman*aatan
segala sumber daya alam yang dimiliki untuk kema&uan
ekonomi bangsa 6ndonesia% "ebagai ontonya, pemerinta
ina tidak serta merta segera mengekspor kandungan batu
bara yang dimiliki seara besar/besaram ke pasar dunia akan
tetapi ina menaan produk batu baranya dalam negeri untuk
kepentingan dalam negeri sendiri tersebut untuk mendorong
kema&uan ekonomi negeri tersebut, dalam al ini sumber
energi%
Pak "oeripto yang &uga selaku mantan anggota .adan 6ntele&en
#egara (.6#) mengemukakan analisis yang menarik, menurut
beliau, pasa Perang ingin, selayaknya bangsa 6ndonesia sadar
bawa trend perang dalam masa sekarang adala perang untuk
memperebukan sumber daya alam atau resource war. "ekarang
negara/negara besar sedag berperang untuk merebutkan
sumber daya alam% an ini sua ter&adi di berbagai negara
seperti 6ra3, 8*ganistan, Kongo, ibya, dll% @rusan perebutan
-
8/18/2019 Opini Freeport
18/151
masala sumber daya alam ini se&atinya tidak memperdulikan
berapa korban &iwa yang &atu% .egitu &uga masala Freeport,
kita tau sendiri akir/akir ini masi sering ter&adi aksi
penembakan di Papua yang menelan korban baik kalangan
aparat keamanan ataupun putra daera Papua sendiri%
"uda selayaknya kita memandang kasus Freeport ini selain
dengan pemaaman yang mendalam &uga dengan kaamata
perspekti* yang berbeda% "eingga kita dapat meliat masala
ini seara kompreensi*% 7arus kita ingat bawa masala ini
bukan sekedar penandatangan kontrak ker&a baru, itam di
atas puti% -elainkan masala yang lebi krusial lagi, yaitu
penegakkan kedaulatan !epublik 6ndonesia%
anang "ugiarto (1EG1101) N F6T. 2011
KASUS FREEPORT.3 Juni 2013 pukul 20:54
AMERICA BUILD FROM PAPUA GOLD [NEGARA AMERIKA
DIBANGUN DARI EMAS PAPUA]
Freeport adalah pertambangan emas terbesar di dunia! Namun
termurah dalam biaya operasionalnya. Sebagian kebesaran dan
kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil perampokan resmi
mereka atas gunung emas di Papua tersebut. Freeport banyak
berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para
politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta
dengan memiskinkan bangsa ini. Mereka ini tidak lebih baik daripada
seekor lintah!
Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat
dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National
https://www.facebook.com/notes/mat-kasdut/kasus-freeport/311014375698904https://www.facebook.com/notes/mat-kasdut/kasus-freeport/311014375698904
-
8/18/2019 Opini Freeport
19/151
Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK,
Indonesia, CIA and Freeport”.
Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak
tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa
tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan
temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu
awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian
kekuasaan di Kuba tahun 1959.
Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista.
Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu
dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak
melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya.
Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport
Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun
berkali-kali pula menemui kegagalan.
Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959,
Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur
melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East BorneoCompany, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita
jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung
Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques
Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap
tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di
perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan
penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.
Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport
Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean
Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu
melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka
kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg
itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi didalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera
melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran
cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka
-
8/18/2019 Opini Freeport
20/151
perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari
kebangkrutan yang sudah di depan mata.
Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan
seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya.
Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The
Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut
sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu
menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di
permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut
berkilauan ditimpa sinar matahari.
Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila.
Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga
dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung
tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga.
Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika
Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali
modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.
Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan
East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.
Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir
sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi
politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan
Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai
menerjunkan pasukannya di Irian Barat.
Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John
Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya,
JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam
Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot
mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan
bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-
puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah danmundur dari Irian Barat.
Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg
sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab
-
8/18/2019 Opini Freeport
21/151
jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai
bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-
apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.
Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat
menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company
mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi
mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi
kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan
Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!
Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden
Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan
menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi
besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak
mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.
Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap
yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah
mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada
militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson,termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964,
adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi
Freeport.
Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas
Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin
Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil ofCalifornia). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru
kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya
diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu
dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh
kebijakan Soekarno ini.
Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amatberkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.
Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di
Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi
-
8/18/2019 Opini Freeport
22/151
presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika
tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.
Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini.
Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai
pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu
yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.
Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long
terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan
Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan
penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.
Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi
rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh
yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS
dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang
disebutnya sebagai Our Local Army Friend.
Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari
1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto
akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaantanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph
Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.
Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya
sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon
dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang
menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunungemas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih
sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana
Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan
Freeport?
Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport
ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalamlingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan
Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini
berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan
Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam
-
8/18/2019 Opini Freeport
23/151
angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran
operasional mereka.
Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing
(PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan
Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama
yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali
pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman
Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu
menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-
kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.
Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport
mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan
pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel,
sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai
konsultan internasional di tahun 1978.
Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet
dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5
miliar dollar AS pertahun.
Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley,
menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan
memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit
terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati
urutan ketiga terbesar didunia.
Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini
tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan
masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley
dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan
tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan
yang termurah di dunia!!
Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah.
Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung
emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas
dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal
-
8/18/2019 Opini Freeport
24/151
memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat
mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan
membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapur a
sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana
telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan
tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar
yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!
Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal
tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput
gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi
lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada
digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan
limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah
orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zamanbatu.
Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini,
yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang
emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untukmemperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri
telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat
besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah
laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau
mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.
[Subhan Hassannoesi: Aktivis Dakwah Papua yang juga anggotaMajlis Muslim Papua (MMP)]
-
8/18/2019 Opini Freeport
25/151
Belajar dari Eksistensi Freeport (PT FI)
-
8/18/2019 Opini Freeport
26/151
Sudah menjadi rahasia umum, menurut Harits Abu Ulya Direktur The
CIIA -Community Of Ideological Islamic Analyst- bahwa Kontrak
Karya atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah Orba
yang serbakorup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan
kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika
(Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik baru,
utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan
Komoro).
Perlakuan yang tidak akomodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap
tuntutan masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang
terus-menerus baik dilakukan secara terbuka maupun secara laten.
Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang
ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai
PMA. Dan di tahun 2041, barulah PT FI kembali menjadi “milik” NKRI.
Lalu siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Negara tidak
memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan.
Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam
KK tersebut.
Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga
tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual
(jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak
ditetapkan sebesar 1% dari harga jual.
Lalu siapa yang mendapat keuntungan lebih besar dari semua itu?
Tentu saja yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yangterlibat dalam pengeleolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita
Reuters (“PR”, 18/3 2006) dinyatakan bahwa empat Big Boss PT FI
paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of
the Board, James R Moffet menerima sekira Rp 87,5 miliar lebih
perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie
menerima Rp. 15,1 miliar per bulan.Sementara PTFI sendiri
mendapat sepuluh kali lipat dari jumlah bagian deviden yang diterimapemerintah RI. Jika sebagai pemegang saham 9,36% saja
pemerintah mendapatkan deviden Rp 2 Triliun, maka Freeport
McMoran sebagai induk dari PTFI (pemegang 90,64% saham PTFI)
akan mendapat deviden +/- Rp 20 Triliun di tahun 2009.
-
8/18/2019 Opini Freeport
27/151
Lalu apa yang diperoleh masyarakat Papua? Keberadaan PTFI
ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat Papua, sebaliknya
banyak mendatangkan petaka. Sejak awal keberadaan PTFI,
penguasaan tanah adat oleh masyarakat Papua terancam. Dalam
satu klausul KK nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan
penduduk yang berada dalam area KK nya. Itu artinya, Freeport
dibenarkan untuk menguasai tanah adat dan memindahkan
penduduk yang ada di area yang dikuasainya. Padahal ketentuan itu
bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok
Agraria. Namun nyatanya ketentuan KK itu lah yang dilaksanakan.
Masalah berikutnya dalah masalah lingkungan. Diataranya, “tanah
adat 7 suku, diantaranya amungme, diambil dan dihancurkan pada
saat awal beroperasi PTFI. Limbah tailing PT FI telah menimbun
sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km
bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur.
Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar
Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran
hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula
kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar
sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan
kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika,
kota tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS
tertinggi di Indonesia” (www.jatam.org).
Masalah lain adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM
yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untuk
menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.
Pertarungan Internasional
Tak bisa dipungkiri bahwa selama ini Amerikalah yang menangguk
keuntungan terbesar dari eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di
Papua, kalau tidak boleh dikatakan satu-satunya. Dan diyakini
kekayaan yang masih tersimpan di balik bumi Papua jauh lebih besarlagi. Tentu saja semua itu akan membuat negara dan para kepitalis di
luar Amerika meneteskan air liur dan iri untuk bisa ikut menikmatinya.
Karena itu dalam masalah Papua pasti juga terjadi pertarungan
kekuatan internasional. Aromanya pun memang bisa dicium dengan
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jatam.org%2F&h=TAQGB6ty0&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jatam.org%2F&h=TAQGB6ty0&s=1
-
8/18/2019 Opini Freeport
28/151
kuat, mereka bermain dengan isu Demokratisasi, HAM dan
Lingkungan.Inggris dengan operasi intelijennya juga respek pada
Papua, Australia juga selalu mencari celah-celah untuk ambil
keuntungan, dan begitu juga negara-negara kecil di kawasan
Pasifik.Mereka mengimpikan bisa mendapatkan berkah “mutiara
hitam” Papua.
Jika dilihat pada tingkat internasional, selama ini AS menggunakan
kasus Papua sebagai alat penekan. Misalnya, AS menggunakan
kasus pelanggaran HAM diantaranya yang terjadi di Papua untuk
sebagai alasan menjatuhkan embargo terhadap TNI. Padahal selama
ini sudah menjadi rahasia umum jika keberadaan TNI termasuk Polri
ditengarai banyak demi kepentingan PT FI yang nota bene
mengalirkan kekayaan bumi Papua ke AS. Begitu pula saat anggota
Kongres AS yaitu Donald M. Payne (asal Newark, New Jersey) dan
Eni FH Faleomafaega (Samoa Amerika) yang membuat surat kepada
Menteri Luar Negeri AS dan Sekjen PBB tahun 2005,
mempersoalkan legalitas proses bergabungnya Papua ke dalam
NKRI melalui PAPERA pada 14 Juli-2 Agustus 1969, saat itu sedang
terjadi negosiasi tentang pengelolaan Blok Cepu yang akhirnya PSC
(Production Sharing Contract)-nya didapat oleh Exxon Mobile tahun
2006 tepatnya setelah kunjungan Menlu AS kala itu Condoleeza Rice
pada 14-15 Maret 2006. Entah ada hubungannya atau tidak, yang
jelas setelah kontrak PSC blok Cepu yang memiliki cadangan minyak
lebih dari 2 miliar barel diperoleh Exxon Mobile, pihak-pihak di AS pun
tidak lagi getol menyuarakan kasus Papua.
Adapun negara yang secara terbuka mendukung propagandakemerdekaan Papua sebenarnya tidak banyak. Hanya beberapa
negara kecil di Pasifik. Tercatat hanya negara Solomon, Nauru dan
Vanuatu tiga negara kecil di Pasifik yang terang-terangan mendukung
kemerdekaan Papua. Bahkan berbagai gerakan separatis OPM,
secara legal telah membuka perwakilan di Vanuatu, memanfaatkan
gerakan melanesian brotherhood.
Di sisi lain Australia memiliki sikap terbuka yang berubah-ubah
mengikuti partai yang berkuasa. Dukungan dari pihak-pihak di
Australia diberikan oleh beberapa senator, akademisi dan beberapa
orang dari kalangan media. Dukungan pemerintah Australia terlihat
-
8/18/2019 Opini Freeport
29/151
menguat ketika Partai hijau berkuasa. Namun secara terus menerus
Australia menjadi salah satu basis propaganda pro kemerdekaan
Papua. Peran Australia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Inggris
mengingat secara tradisional para politisi dan kebijakan Australia
banyak dipengaruh oleh Inggris.
Diluar semua itu, Inggris sebenarnya tidak bisa dikatakan terlepas
dari pertarungan dalam kasus Papua. Memang sikap Inggris yang
formal mengakui kedaulatan dan keutuhan NKRI termasuk di
dalamnya Papua adalah bagian integral dari NKRI. Namun sudah
menjadi semacam rahasia umum bahwa meski sikap formalnya
demikian, negara-negara barat juga kerap menjalankan aktifitas
rahasia melalui dinas intelijennya. Dalam kasus mencuatnya video
penyiksaan di Papua pada tahun lalu, misalnya, kampanye Free West
Papua yang merilis video penyiksaan TNI terhadap anggota
Organisasi Papua Merdeka (OPM), ternyata mendapat dukungan dari
politisi Inggris terutama yang ada di Parlemen. Badan Intelijen
Inggris, Secret Intelligence Service (SIS) atau M16, diduga berada di
balik sikap dukungan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Papua
itu. Kemampuan M16 sudah teruji sejak Perang Dunia I dan II.
Bahkan M16 terlibat dalam sejumlah kudeta penggulingan kekuasaan
di berbagai negara.
Begitu pula dukungan Inggris itu tampak dari “ditampungnya” tokoh
kemerdekaan Papua, Benny Wenda. Benny Wenda yang tinggal di
Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat
(IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah
politisi, terutama yang berada di Inggris. Dia pula yang terlibat aktifatau sebagai penggerak International Lawyer for West Papua (ILWP)
yang pada 2 Agustus lalu menyelenggarakan konferensi propaganda
kemerdekaan Papua, bertempat di East School of the Examination
Schools, 75-81 High Street, Oxford dengan mengusung tema tentang
kemerdekaan Papua : “West Papua ? The Road to Freedom”.
Semua itu menunjukkan bahwa di dalam masalah Papua itu jugadimasuki oleh pertarungan internasional. Apapun perubaha besar
yang terjadi di Papua, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari
pertarungan internasional itu. Dalam hal ini tentu AS tidak akan mau
kehilangan segala keuntungan yang telah didapatkannya selama ini.
-
8/18/2019 Opini Freeport
30/151
Disisi lain Inggris dan Australia terus berusaha untuk bisa turut
menanamkan pengaruh di sana dan menikmati keuntungan termasuk
kekayaan alam bumi Papua yang melimpah.
Akar Masalah Papua dan Penyelesaiannya Secara Total
Dari paparan di atas terlihat bahwa konflik di Papua terjadi karena
kebijakan ala ideologi kapitalisme yang menyerahkan kekayaan alam
kepada swasta asing yang dalam hal ini Freeport. Begitu Freeport
ada di bumi Papua, maka sejak saat itu pula terjadi konflik yang terus
menerus.
Sebab lain yang juga berperan besar memunculkan tuntutan rakyat
Papua atas menentukan nasib mereka sendiri adalah terjadinya
kezaliman dan ketidakadilan terhadap mereka. Begitu pula tidak
adanya pendistribusian kekayaan alam yang ada di wilayah mereka
untuk membangun dan memajukan Papua dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat Papua. Asumsinya adalah bahwa semua itu terjadi
karena yang memerintah dan mengelola semua itu bukan orang asli
Papua. Jika Papua diperintah dan kekayaannya diatur oleh orang
Papua sendiri, atau jika mereka bisa menentukan kebijakanpengelolaan wilayah mereka sendiri, maka dianggap semua itu akan
berubah total, kemajuan akan bisa diujudkan di Papua dan taraf
hidup masyarakatnya pasti meningkat.
Masalah pengelolaan kekayaan alam dan pendistribusian kekayaan
yang tidak merata dan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat di
wilayah tempat kekayaan alam itu berada sebenarnya bukan khasmasalah Papua. Masalah itu juga dialami oleh semua wilayah negeri
ini, bahkan yang di pulau Jawa sekalipun. Daerah Cepu, Cikotok,
Indramayu dan lainnya yang disitu minyaknya disedot dan atau
emasnya dikeruk, masyarakatnya juga tidak bisa menikmati hasil dari
kekayaan alam di wilayah mereka itu. Banyak masyarakat di daerah
itu yang masih didera kemiskinan dan keterbelakangan. Sebabnya
tidak lain karena kebijakan pengelolaan perekonomian ala kapitalisyang menyerahkan kekayaan alam itu kepada swasta dan terutama
asing. Sehingga pihak swasta asing itulah yang paling menikmati
hasil dari kekayaan yang merupakan milik rakyat negeri ini secara
keseluruhan itu.
-
8/18/2019 Opini Freeport
31/151
Maka selama pengelolaan kekayaan alam masih menggunakan
model ekonomi kapitalisme maka keadaan ketidakadilan ekonomi
semacam itu akan terus terjadi. Kekayaan negeri tatap tidak akan
terdistribusi secara merata. Kesenjangan akan tetap menganga.
Karena itu kemerdekaan bukanlah solusi untuk menghilangkan
ketidakadilan ekonomi itu. Malah kemerdekaan bisa menjadi pintu
yang lebih lebar bagi penetrasi lebih dalam bagi pengelolaan ekonomi
menurut model kapitalisme. Apalagi jika kemerdekaan itu atas belas
kasihan (bantuan) asing, dalam hal ini misalnya Inggris atau eropa
pada umumnya dan Australia. Dengan mereka keberadaan AS
dengan perusahaan multinasionalnya tidak serta merta bisa diakhiri,
sebaliknya dengan merdeka justru membuka ruang bagi masuknya
kepentingan Inggris (Eropa) dan Australia. Itu artinya dengan
merdeka, justru Papua justru makin menjadi jarahan pihak asing. Dan
hampir dapat dipastikan bahwa model pengelolaan ekonominya juga
akan tetap model kapitalisme dan karenanya penjarahan kekayaan
bumi Papua nantinya justru akan makin merajalela.
Begitu pula berbagai kekerasan atau kejahatan lingkungan, tidak
akan serta merta bisa dihilangkan dengan memerdekakan diri. Sebab
semua itu terjadi seiring dengan keberadaan PTFI.Padahal dengan
merdeka, keberadaan Freeport tidak dengan sendirinya hilang. Justru
dengan merdeka akan terbuka peluang bagi Freeport untuk
memperpanjang eksistensinya di bumi Papua dengan jalan
melakukan negosiasi dengan pemerintah baru dan memberikan
keuntungan yang diminta terutama kepada pribadi-pribadi pejabatnya.
Bahkan dengan memisahkan diri justru terbuka peluang bagi
masuknya pihak asing seperti Freeport lebih banyak lagi.
Islam Solusi Masalah Papua
Masalah Papua seperti halnya masalah daerah-daerah lainnya
bahkan masalah seluruh negeri kaum muslim, tidak pernah bisa
dituntaskan dibawah sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini.
Masalah itu hanya akan bisa dituntaskan dengan penerapan syariahIslam secara total.
Dalam hal pengelolaan ekonomi dan kekayaan, Islam menetapkan
bahwa kekayaan alam yang berlimpah depositnya seperti tambang
-
8/18/2019 Opini Freeport
32/151
tembaga dan emas di Papua yang saat ini dikuasai Freeport,
ditetapkan sebagai hak milik umum seluruh rakyat tanpa kecuali.
Kekayaan itu tidak boleh dikuasakan atau diberikan kepada swasta
apalagi swasta asing. Kekayaan itu harus dikelola oleh negara
mewakili rakyat dan hasilnya keseluruhannya dikembalikan kepada
rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat.
Maka dalam pandangan sistem Islam ketika diterapkan, kekayaam
alam seperti yang dikelola oleh Freeport dan lainnya itu akan
dikembalikan menjadi kekayaan hak milik umum. Negara haus
mengelolanya dengan pengelolaan demi sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bukan para pejabat dan
kroninya, pengelolaan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan
kerusakan dalam berbagai bentuknya.
Kemudian hasil dari pengelolaan berbagai kekayaan alam itu
ditambah dari sumber-sumber pemasukan lainnya akan dihimpun di
kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan
pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. Dalam hal
pendistribusian itu, yang dijadikan patokan adalah bahwa setiap
daerah akan diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang
berapa besar pemasukan yang berasal dari daerah itu. Dalam hal
menetapkan besaran kebutuhan itu, maka yang menjadi patokan
adalah kebutuhan riil mulai dari yang pokok lalu ke yang pelengkap
dan seterusnya. Dalam hal itu juga akan diperhatikan masalah
pemerataan dan kemajuan semua daerah. Sebab Islam mewajibkan
negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian agar kekayaan
tidak hanya beredar di kalangan orang kaya atau di kalangan tertentu
atau di daerah tertentu saja.
Dalam hal perlakuan kepada rakyat, maka Islam mewajibkan berlaku
adil kepada seluruh rakyat bahkan kepada semua manusia. Dalam
Sistem Islam tidak boleh ada deskriminasi atas dasar suku, etnis,
bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok dan sebagainya dalam hal
pemberian pelayanan dan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Islam
pun mengharamkan cara pandang, tolok ukur dan kriteria atas dasarsuku bangsa, etnis, ras, warna kulit dan cara pandang serta tolok
ukur sektarian lainnya. Islam menilai semua itu sebagai keharaman
dan hal yang menjijikkan. Bahkan dalam Islam, siapa saja yang
menyeru, membela atau berperang dan mati demi ashabiyah
-
8/18/2019 Opini Freeport
33/151
(sektarianisme) maka dia tidak termasuk umat Muhammad dan
neraka menjadi tempat yang lebih layak untuknya. Hal ini menjadi
salah satu faktor yang mengikis deskriminasi di masyarakat dan
mewujudkan keharmonisan di tengah masyarakat.
Sementara itu dalam hal kerusakan lainnya, Islam menetapkan
bahwa penguasa adalah ra’in (pemelihara) urusan rakyat dan dia
akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas sejauh mana
terpeliharanya urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan rakyat.
Maka konsekuensinya adalah segala hal apalagi kebijakan yang
berpotensi merugikan kepentingan rakyat maka harus di selesaikan
dan dihilangkan. Itu artinya segala kebijakan dan praktek yang
berpotensi menimbulkan kerusakan baik lingkungan, sosial,
kesehatan, dan sebagainya harus dihentikan dan dihilangkan.
Apalagi Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk kerusakan
dan pembuat kerusakan di muka bumi atau mufsidun diancam
dengan siksa neraka.
Untuk menjamin agar sistem Islam itu berjalan secara konsekuen dan
konsisten maka Islam membuka ruang selebar-lebarnya bagi
masyarakat secara individual ataupun kelompok untuk mengoreksi
dan menyampaikan kritik kepada penguasa. Bahkan Islam
menetapkan koreksi dan kritik kepada penguasa itu sebagai
kewajiban. Kemudian jika penguasa dan aparat negara melakukan
kezaliman atas rakyat baik individu maupun kelompok apalagi
komunitas, maka rakyat secara individual ataupun kelompok diberi
ruang yang luas untuk mengadukan dan memperkarakan kezaliman
itu kepada Mahkamah Mazhalim agar kezaliman itu segeradihilangkan. Bandingkan dengan sistem kapitalisme demokrasi
bahkan yang dipraktekkan di negara kampiun demokrasi sekalipun,
adalah langka rakyat apalagi secara individual bisa memperkarakan
dan menuntut penguasa apalagi kepala negara ke muka pengadilan.
Apalagi di dalam sistem kapitalisme demokrasi yang dipraktekkan di
seluruh dunia saat ini, rasanya tidak ada badan semacam Mahkamah
Mazhalim seperti yang ada di dalam Sistem Islam yang terus adauntuk menghilangkan segala bentuk kezaliman negara dan penguasa
atas rakyat. Yang ada di dalam sistem kapitalisme demokrasi adalah
para pejabat dan penguasa menjadi kelas yang nyaris tak bisa
disentuh oleh hukum.
-
8/18/2019 Opini Freeport
34/151
Jadi menyelesaikan masalah Papua dan daerah-daerah lain, adalah
dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi;
mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat; mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan;
memberikan keadilan kepada semua tanpa deskriminasi atas dasar
suku, etnis, warna kulit, ras, agama, kelompok dan cara pandang dan
kriteria sektarian lainnya. Juga dengan mewujudkan pemerintah yang
bisa menjalankan semua itu, pemerintah yang betul-betul berperan
sebagai ra’in pengatur dan pemelihara segala urusan dan
kemaslahatan rakyat. Dan tunuk itu masyarakat harus memiliki
peluang dan diberi ruang untuk mengoreksi penguasa jika terjadi
kebengkokan sehngga bisa dijamin pelaksanaannya secara
konsekuen dan konsisten. Semua itu hanya bisa diwujudkan melalui
penerapan Sistem Islam secara total dalam bingkai institusi
kekuasaan yang islami yaitu al-Khilafah Rasyidah.
Dengan melihat pola pendekatan yang dilakukan pemerintah, dan
kurang sensitifnya elit partai di pusat, tampaknya akan terjadi
pengulangan kesalahan terhadap penanganan Papua. Dan itu berarti,
mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat
Papua dari para penguasa RI menjadi semakin jauh. Karena
pemimpin negeri ini bukan sedang memimpin rakyat, melainkan
membangun citra pribadi dan kepentingan kelompok atau partai.
[Novita Aryani M.Noer]
Rekaman Kasus Freeport Bongkar
Kecurangan Jokowi-JK Saat Pilpres,Demi Keailan Segera !elarImpeac"ment#
Aramuslim%om N akon presiden yang tertukar ternyata
sunggu/sunggu *akta% alam uplikan rekaman
skandal kasus Freeport terdengar al/al ini seingga
kemenangan Jokowi/JK dalam pilpres 201C sangat patut
dipertanyakan%
-
8/18/2019 Opini Freeport
35/151
Pada sidang -K tadi malam (!abu, 2I12) diputar
rekaman terkait perpan&angan kontrak PT Freeport%
"elain membaas Freeport, perbinangan tiga orang,
yaitu "# (Ketua P! "etya #o$anto), -! (pengusaa
-uammad !iOa alid), -" (irut PT Freeport
6ndonesia -aroe* "&amsoeddin) &uga menyinggung
berbagai masala lain% i antaranya, mereka
mengungkap strategi partai pendukung Jokowi untuk
mengalakan Prabowo ketika Pilpres 201C% -! bakan
mengungkap bagaimana kepolisian digerakkan untuk
ikut memenangkan Jokowi%
.erikut kutipan transkrip rekaman yang diputar dalam
sidang -K di gedung P!, "enayan, Jakarta, !abu
(2I12) malam, dikutip dari !epublika Bnline:
MR: Di Solo ada…., ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto
pokoknya koalisi mereka, Dimakimaki Pak, !okowi itu
sama Me"awati di Solo. Dia tolak #$. $ila itu, sara% itu.
Padahal, ini oran" &aik kekuatannya apa, kok sampai
seleher melawan Me"awati. 'erus kenapa dia menolak
#$. Padahal pada waktu pilpres, kita mesti menan"
Pak. (ita mesti menan" Pak dari Pra&owo ini. (alian
operasi, simpulsimpulnya #a&imnas. #apak ahlinya,
saya tahu saya tahu itu. #a&imnas itu &er"erak atas
"erakannya #$ sama Pak Sya%ruddin. Sya%ruddin itu
Propam. Poldapolda diminta untuk &er"erak ke sana.Rusaklah kita punya di lapan"an.
S): 'ermasuk Papua
MR: 'ermasuk Papua. )oken kita ha&is.
S): *a&is Pak, hampir seten"ah triliun.
MR: (apolda Papua itu kan saha&at saya, saha&at
deket.
-
8/18/2019 Opini Freeport
36/151
MS: 'ito
MR: 'ito. +khirnya ditarik ke !akarta supaya n""ak
menyolok, adi +srena. Sekaran" Papua sudah alan,
kasih hadiah sama !okowi. Padahal maunya !akarta
&ukan dia. Pak #$ maunya &ukan 'ito. Pak #$ maunya
Pak #udi. 'api #udi ditaruh #andun". 'ito !akarta. -an"
minta !okowi.
Terbongkarnya rekaman keurangan pilpres ini
membuat legitimasi Presiden dan Wakil Presiden
Jokowi/JK dipertanyakan%
+Pak !okowi!( palin" &erkepentin"an soal ke&enaran
rekaman yan" diputar di M(D. (arena soal kecuran"an
pemilu &isa adi soal le"itimasi, u&ar mantan sta*
Presiden ".M, 8ndi 8rie* melalui akun twitternya
8ndi8rie*Q88, Kamis (GI12)%
-enurut 8ndi kasus keurangan pilpres ini mirip dengan
yang ter&adi di Filipian% .erikut twit 8ndi 8rie*:
+pa yan" teradi saat kecuran"an +rroyo lipina
diketahui setelah +rroyo dinyatakan menan" tahun
/001, menadi soal serius selama &erkuasa
Dilema konstitusional 2ilipina, karena M( lipina
mementahkan Impeach +rroyo, kemenan"an arroyo
dian""ap nal. 'api rakyat tidak mau tahu.
!okowi!( &uruk dimata masyarakat dan dunia
internasional, ika kecuran"an pemilu yan" diun"kap
dalam %orum M(D tidak diklarikasi se"era.
Ini soal seriius, &ukan soal ke&encian pada !okowi!(.
(ecuran"an pemilu mem&uat &e&an 3 tahun ke depan.
(asihan &an"sa ini.
-
8/18/2019 Opini Freeport
37/151
'idak mun"kin !okowi!( &erteori4&er&icara pentin"nya
demokrasi, keadilan,keuuran selama pen"akuan
kecuran"an Pemilu tdk diklarikasi.
"emoga sidang -K bisa membongkar semua yang
ada dalam rekaman, seperti kata Prabowo berulang kali
+#ecik ketitik ala ketara yang berarti segala sesuatu
yang baik dan buruk akan tampak% 7al ini disampaikan
Prabowo saat pengumuman asil "idang =ugatan
Pilpres di -akama Konstitusi%
P! dan seluru elemen yang inta keadilan arusnya
bersatu/padu untuk sesegera mungkin melengserkan
penguasa yang naik karena keurangan% Jika kaum
koplakers menuding kita belum mo$e/on, biarkan sa&a%
Tidak ada urgensinya kaum terpela&ar dan kaum yang
punya kewarasan untuk menanggapi mereka% (ts)
-
8/18/2019 Opini Freeport
38/151
Megawati ingung kasus PT
Freeport Indonesia tidak
selesai
Senin, $ Desember %&'( ')*+$ IB %.//% 0iews
... kapan mau majunya negeriini...
Jakarta (8#T8!8 #ews) / Presiden kelima 6ndonesia,
-egawati "oekarnoputri, bingung karena perkara
perpan&angan kontrak PT Freeport 6ndonesia yang
tidak selesai ingga sekarang, namun mala ribut
terkait dugaan permintaan saam perusaaan
tersebut%
R6ni yang lagi ribut/ribut soal Freeport, itu baru satu
ya, anya Freeport sa&a% Ma 8lla, tidak sala ributnya
pan&ang seperti ini,R katanya, =edung #usantara 6S
P!, Jakarta, "enin%
-
8/18/2019 Opini Freeport
39/151
7al itu disampaikan dia dalam pidato di "imposium
Kebangsaan berta&uk !eHeksi #asional Praktek
Konstitusi dan Ketenagaker&aan Pasa !e*ormasi, di
=edung #usantara 6S, Jakarta, "enin%
-enurut dia, 6ndonesia bangsa yang kaya sumber
daya alam terbarukan ataupun tidak terbarukan,
sumber daya mineral, dan banyak lagi yang lain%
R.erentila politisi &erantem, karena kapan mau
ma&unya negeri ini,R katanya%
"epan&ang se&ara pemerintaan 6ndonesia, banyak
kasus besar multidimensi yang menyisa dan tidak
ada penyelesaian ukum ingga kini% i antaranya
pelarian terpidana korupsi !p1,G triliun Ady TanOil
yang kabur dari sel pen&ara pada 1DDE%
Juga kasus penyaluran .antuan ikuiditas .ank
6ndonesia, yang sala satunya diberikan kepada
kelompok bisnis "&amsul #ursalim sebagai ketetapan
.adan Penyeatan Perbankan #asional%
Kelompok bisnis itu disebut masi berutang !pG,
triliun tapi pemerintaan -egawati "oekarnoputri
saat itu (2001/200C) mala menerbutka surat
-
8/18/2019 Opini Freeport
40/151
keterangan lunas pada -aret 200C% "ampai saat ini
kasus ini belum &uga tuntas%
Aditor: 8de -arboen
BPM!6=7T 8#T8!8 201'
PERMSALAHAN FREEPORT & PAPUA
jangan malas bacanya mber tapi bnyak banayk penetahuan yg belom
kita ketahui di dalam artikel ini
ENGGAK BACA RUGI
Keberadaan Freeport sejak kontrak karya ke-satu ilegal dalam
transparansi dan ketetapan pajak bagi negara. Hasil Freeport barudiketahui secara resmi dan diatur dalam Undang-undang negara
Indonesia sejak kontrak karya ke-2. Nah, Kontrak karya pertama
Freeport tahun 1967 sesungguhnya fiktif.
Indonesia sudah rugi sejak Freeport masuk. Sekarang pun tetap rugi
karena konstitusi Negara mendukung emas dibawa ke Amerika dan
negara Lainya di dunia. Pemerintah sibuk dengan kasus-kasu
keamanan perusahaan di Papua, sedangkan ekonomi bangsaterabaikan. Nah, diawah ini adalah gambaran apa saja tentang
Freeport yang sudah berlalu.
Agar bangsa ini dapat merefleksikan bagaimana solusi terbaik bagi
Papua dan tentunya martabat bangsa Indonesia di ukur sejak
penanganan kasus semacam Freeport diPapua. Dengan cadangan
25 milyar pon tembaga, 40 juta ons emas dan 70 juta ons perak,
nilainya sekitar 40 milyar dollar AS berdasarkan harga berlaku.
Freeport diberikan jaminan untuk bekerja di lokasi pertambangan
untuk bertahun-tahun. Jika menemukan tambahan kekayaan mineral
di atas 4,1 juta hektar di tanah sekitarnya akan menjadi hak eksklusif
Freeport.
Indonesia Penghasil Emas
Indonesia menjawab Tuntutan Rakyat Papua terkait keberadaan PT.Freeport Indonesia. Catatan singkat dampak Sosial (konflik ) yang
timbul sejak kehadiran PT. Freeport di Tanah Papua. Posisi Negara
dalam mengatasi Freeport, suatu masalah sekarang. Berikut adalah
-
8/18/2019 Opini Freeport
41/151
aspek konflik dan penanganan Negara diawali dari tahun 2009 hingga
2006.
Negara (Pemerintah) dalam kasus PT. Freeport yang sudah terjadi,
belum ada niat baik untuk menyambut tuntutan rakyat Papua,
terutama soal Freeport. Sikap rakyat Papua meminta penyelesaian
Freeport, selalu saja di jawab dengan bedil senjata, konflik perangsuku, mobilisasi aparat militer di areal Freeport bahkan memba
top related