muatan teknik substansi lembaga kemendikbud & ristekdikti
Post on 11-Apr-2016
129 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
PUSDIKLAT ,Oktober - 2015
DASAR HUKUM1.Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara2.UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3.UU NO.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi4.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah5.Nawa Cita (Agenda Prioritas Nomor 6)6.PP No 4 thn 2014 ttg Penyeleng. Pddk Tinggi dan
Pengelolaan PT7.Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara8.Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi9.Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan10.Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
DASAR HUKUM (KEBIJAKAN KELEMBAGAAN)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi lainnya yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja.
Tugas KementerianTUGAS: MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM
PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (UU 39/2008)
KEMENDIKBUD: MENYELENGGARAKAN URUSAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA PENGELOLAAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PERPRES NO 14 TAHUN 2015)
KEMENRISTEKDIKTI: MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PERPRES NO. 13 TAHUN 2015)
FUNGSI KEMENDIKBUD (Perpres No 14 tahun 2015)
a. PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA PENGELOLAAN KEBUDAYAAN;
b. PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA PENGELOLAAN KEBUDAYAAN;
c. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN GURU DAN PENDIDIK LAINNYA, SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN;
FUNGSI KEMENDIKBUD (Perpres No 14 tahun 2015)d. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN,
DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
e. PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
f. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
g. PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN URUSAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI DAERAH
FUNGSI KEMENDIKBUD (Perpres No 14 tahun 2015)h. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN,
DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA;i. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;
j. PELAKSANAAN DUKUNGAN SUBSTANTIF KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sbg terwujudnya dgn baik apa yg disebut sbg 7 elemen ekosistem.
Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem
TUJUH ELEMEN EKOSISTEM PENDIDIKAN: SEKOLAH YANG KONDUSIF: sangat diperlukan dlm membuat sekolah yg efektif.
Sekolah adalah tempat terjdnya hub saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Sek yg kondusif menjdkan tempat yg menyenangkan bg manusia yg berinteraksi di dalamnya
GURU SEBAGAI PENYEMANGAT: Guru yg baik mempunyai 4 kompetensi yaitu komp pedagogk, profesional, sosial dan kepribadian. Guru juga hrs punya naluri yg sensitif/peka thd kemampuan dan pengembangan siswanya.
ORANGTUA YANG TERLIBAT AKTIF. Sbg pendidk bagi anak2nya dan trs berlanjut meskipun mrk sdh masuk sekolah. Berfungi membentuk kepribadian anak, melaksanakan pddk anak di rumah, dan mendukung pddk anak di sekolah. Sekolah memiliki hak dan kewajiban dlm memilih satuan pddk, memperoleh informsi ttg perkemb pddk anaknya dan memberi masukan kpd sekolah
8
VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
TUJUH ELEMEN EKOSISTEM PENDIDIKAN: MASYARAKAT YANG SANGAT PEDULI: Penyelengg pddk membutuhkan
partisipasi dan kepedulian masy berupa menyelenggarakan sat pddk sendiri atau mendukung sat pddk milik Pemerintah.
INDUSTRI YANG BERPERAN PENTING. Ditunjukkan dgn kerjasama program, dukungan finansial unt penelitian dan beasiswa. Dunia usaha bisa berfungsi sbg tempat praktik, magang kerja, belajar mnj industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa.
ORGANISASI PROFESI YANG BERKONTRIBUSI BESAR. Pemberian masukan arah kebijakan pendidikan melalui jalur komunikasi dan aspirasi.
PEMERINTAH YANG BERPERAN OPTIMAL, bentuk dukungan pendd a.l neg memprioritaskan anggaran pddk 20% APBN/APBD unt memenuhi kebut pddk. Pem memegang peran penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pddk, serta daya saing anak2 Indonesia terutama dlm penyediaan sarpras, bantuan operasional sekolah dan pemberian beasiswa.
9
MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LIMA MISI UNTUK MENCAPAI VISI KEMENDIKBUD 2019 :
MEWUJUDKAN PELAKU PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG KUAT MEWUJUDKAN AKSES YANG MELUAS DAN MERATA MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN YANG BERMUTU MEWUJUDKAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA MEWUJUDKAN PENGUATAN TATA KELOLA SERTA PENINGKATAN
EFEKTIVITAS BIROKRASI DAN PELIBATAN PUBLIK(PERMENDIKBUD NO 22 THN 2015 TTG RENSTRA KEMENDIKBUD 2015-2019)
10
TATA NILAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
( RENSTRA KEMENDIKBUD 2015-2019)
MEMILIKI INTEGRITAS KREATIF DAN INOVATIF INISIATIIF PEMBELAJAR MENJUNJUNG MERITOKRASI TERLIBAT AKTIF TANPA PAMRIH
11
SALINANLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 11 TAHUN 2015TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.ANIES BASWEDAN
MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSA
T
DATA
DAN
ST
ATIS
TIK
PEND
IDIK
AN D
AN
KEBU
DAYA
AN
PUSA
T
PEND
IDIK
AN D
AN
PELA
TIHA
N PE
GAW
AI
PUSA
T TE
KNOL
OGI
INFO
RMAS
I DAN
KO
MUN
IKAS
I PE
NDID
IKAN
DAN
KE
BUDA
YAAN
DITJEN. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKATDITJEN. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
STAF AHLI
SEKRETARIAT JENDERAL
BI
RO K
EUAN
GAN
BIRO
HU
KUM
DAN
OR
GANI
SASI
BIRO
K
EPEG
AWAI
AN
BIRO
PE
RENC
ANAA
N DA
N KL
N
DI
REKT
ORAT
PE
MBI
NAAN
KUR
SUS
DAN
PELA
TIHA
N
DIRE
KTOR
AT
PEM
BINA
AN
PEND
IDIK
AN
KELU
ARGA
DIRE
KTOR
AT
PEM
BINA
AN
PEND
IDIK
AN
KEAK
SARA
AN D
AN
KESE
TARA
AN
DIRE
KTOR
AT
PEM
BINA
AN
PEND
IDIK
AN A
NAK
USIA
DIN
I
DIRE
KTOR
AT
PEMB
INAA
N GU
RU
PEND
IDIK
AN
MENE
NGAH
DIRE
KTOR
AT
PEMB
INAA
N TE
NAGA
KE
PEND
IDIK
AN
PEND
IDIK
AN D
ASAR
DA
N M
ENEN
GAH
DIR
EKTO
RAT
PEM
BINA
AN
GURU
DAN
TEN
AGA
KEPE
NDID
IKAN
PE
NDID
IKAN
ANA
K US
IA
DINI
DAN
PEN
DIDI
KAN
MAS
YARA
KAT
DIRE
KTOR
AT
PEM
BINA
AN G
URU
PEND
IDIK
AN D
ASAR
SEKRETARIAT DITJENGURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIRE
KTOR
AT
PEMB
INAA
N SE
KOLA
H M
ENEN
GAH
ATAS
DIRE
KTOR
AT
PEMB
INAA
N PE
NDID
IKAN
KH
USUS
DAN
LA
YANA
N KH
USUS
DIR
EKTO
RAT
PE
MBI
NAAN
SE
KOLA
H DA
SAR
DIRE
KTOR
AT
PEM
BINA
AN
SEKO
LAH
MEN
ENGA
H PE
RTAM
A
INSP
EKTO
RAT
II
INSP
EKTO
RAT
INVE
STIG
ASI
INSP
EKTO
RAT
I
INSP
EKTO
RAT
III
SEKRETARIAT DITJENPENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKATSEKRETARIAT DITJEN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DITJENKEBUDAYAAN
DIRE
KTOR
ATKE
SENI
AN
DIRE
KTOR
AT S
EJAR
AH
DIRE
KTOR
AT
KEPE
RCAY
AAN
TERH
ADAP
TUH
AN
YANG
MAH
A ES
A DA
N TR
ADIS
I
DIRE
KTOR
AT
PELE
STAR
IAN
CAGA
R BU
DAYA
DA
N
PERM
USEU
MAN
SEKRETARIAT DITJENKEBUDAYAAN
DIRE
KTOR
AT
WAR
ISAN
DAN
DI
PLOM
ASI B
UDAY
A
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSA
T
PE
NGEM
BANG
AN
PERF
ILMAN
SEKR
ETAR
IAT
LEM
BAGA
SE
NSOR
FILM
LEMBAGA SENSOR FILM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSA
T PE
NELIT
IAN
KEBI
JAKA
N PE
NDID
IKAN
DA
N KE
BUDA
YAAN
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSA
T
KU
RIKU
LUM
DA
N PE
RBUK
UAN
PUSA
T
PE
NILA
IAN
PE
NDID
IKAN
PUSA
T
PE
NELIT
IAN
ARKE
OLOG
I NA
SION
AL
SEKRETARIAT BADANPENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSA
T
PE
NGEM
BANG
AN
DAN
PE
LINDU
NGAN
PUSA
T
PE
NGEM
BANG
AN
STRA
TEGI
DA
N DI
PLOM
ASI
KEBA
HASA
AN
PUSA
T
PE
MBI
NAAN
BIRO
K
OMUN
IKAS
I DAN
LA
YANA
N M
ASYA
RAKA
T
BIRO
U
MUM
DIRE
KTOR
AT
PEM
BINA
AN
SEKO
LAH
MEN
ENGA
H KE
JURU
AN
PUSA
T AN
ALIS
IS D
AN
SINK
RONI
SASI
KE
BIJA
KAN
STAF AHLI
STAF AHLI BIDANG INOVASI DAN DAYA SAING;STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAN
DAERAH;STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
KARAKTER; DANSTAF AHLI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Pembentukan Kementerian1. Efisiensi dan efektivitas2. Cakupan tugas dan proporsionalitas
beban tugas3. Kesinambungan, keserasian, dan
keterpaduan pelaksanaan tugas4. Perkembangan lingkungan global (a.l
perkembangan teknologi, perkembangan/pergantian kepemimpinan)
SEKRETARIAT JENDERALTUGAS:MELAKSANAKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN
DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
FUNGSI:1. KOORDINASI KEGIATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN2. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA , PROGRAM, DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN3. PEMBINAAN DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG MELIPUTI:
KETATAUSAHAAN, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, KERUMAHTANGGAAN, KERJA SAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT, ARSIP, DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
4. PEMBINAAN DAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA;5. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA
PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM;6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DAN
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA; DAN7. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI
SEKRETARIAT JENDERALTERDIRI ATAS:1.BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI2.BIRO KEUANGAN3.BIRO KEPEGAWAIAN4.BIRO HUKUM DAN ORGANISASI5.BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN
MASYARAKAT 6.BIRO UMUM
16
DIREKTORAT JENDERALTUGAS:MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN..................FUNGSI:1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG ......................2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG ....................3. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG ........4. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG ...............5. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG ...........6. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL ..............7. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERICATATAN:KHUSUS DITJEN GTK ADA PENAMBAHAN FUNGSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI, PEMINDAHAN LINTAS DAERAH PROVINSI, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN ( SESUAI UU NO 23 TAHUN 2015)
DIREKTORAT JENDERAL GTKTUGAS:MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TNG KEPENDIDIKAN
FUNGSI:1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG BIN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TNG
KEPENDDK2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYUSUNAN REN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN FORMASI, PENGEMBANGAN KARIR, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI, PEMINDAHAN, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU DAN PENDIDIK LAINNYA;
3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYUSUNAN RENC KEBUTUHAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI, PEMINDAHAN LINTAS DAERAH PROVINSI, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
DIREKTORAT JENDERAL GTKFUNGSI:
5. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
6. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PEMBINAAN GURU, PENDIDIK LAINNYA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
7. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; DAN
8. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI.
DIREKTORAT PEMBINAAN GTK PAUD DAN DIKMAS
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIKDASMEN
DIREKTORAT JENDERALGURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SubbagianTata Usaha
Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan,
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
SubdirektoratPenilaian Kinerja dan Pengembangan Karir
SubdirektoratKesejahteraan,
Penghargaan dan Pelindungan
SeksiPerencanaan Kebutuhan
SeksiPenngkatan Kualifikasi
dan Kompetensi
SeksiPenilaian Kinerja
SeksiPengembangan Karir
SeksiKesejahteraan
SeksiPenghargaan dan
Pelindungan
SubdirektoratPendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus, dan SILN
SeksiPendidikan Khusus
SeksiPendidikan Layanan
Khusus dan SILN
Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi20
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAGIAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARANBAGIAN
KEUANGAN DAN BMN
BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA, DAN
KERJA SAMA BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Subbagian Data dan Informasi
Subbagian Program dan
Anggaran
Subbagian Evaluasi
Pelaksanaan Program dan
Anggaran
Subbagian Keuangan
Subbagian Barang Milik
Negara
Subbagian Akuntansi dan
Pelaporan Subbagian
HukumSubbagian
Tata Laksana SubbagianKerjasama dan Humas
SubbagianTata Usaha
SubbagianRumah Tangga
Subbagian Kepegawaian
SeksiProgram
SeksiEvaluasi
SubdirektoratProgram dan Evaluasi
SubbagianTata Usaha
SubbagianTata Usaha
SubbagianTata Usaha
Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan,
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
SubdirektoratPenilaian Kinerja dan Pengembangan Karir
SubdirektoratKesejahteraan,
Penghargaan dan Pelindungan
SeksiPerencanaan Kebutuhan
SeksiPenngkatan Kualifikasi
dan Kompetensi
SeksiPenilaian Kinerja
SeksiPengembangan Karir
SeksiKesejahteraan
SeksiPenghargaan dan
Pelindungan
SubdirektoratPendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus, dan SILN
SeksiPendidikan Khusus
SeksiPendidikan Layanan
Khusus dan SILN
SeksiProgram
SeksiEvaluasi
SubdirektoratProgram dan Evaluasi
Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan,
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
SubdirektoratPenilaian Kinerja dan Pengembangan Karir
SubdirektoratKesejahteraan,
Penghargaan dan Pelindungan
SeksiPerencanaan Kebutuhan
SeksiPenngkatan Kualifikasi
dan Kompetensi
SeksiPenilaian Kinerja
SeksiPengembangan Karir
SeksiKesejahteraan
SeksiPenghargaan dan
Pelindungan
SubdirektoratPendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus, dan SILN
SeksiPendidikan Khusus
SeksiPendidikan Layanan
Khusus dan SILN
SeksiProgram
SeksiEvaluasi
SubdirektoratProgram dan Evaluasi
Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan,
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
SubdirektoratPenilaian Kinerja dan Pengembangan Karir
SubdirektoratKesejahteraan,
Penghargaan dan Pelindungan
SeksiPerencanaan Kebutuhan
SeksiPenngkatan Kualifikasi
dan Kompetensi
SeksiPenilaian Kinerja
SeksiPengembangan Karir
SeksiKesejahteraan
SeksiPenghargaan dan
Pelindungan
SubdirektoratPendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus, dan SILN
SeksiPendidikan Khusus
SeksiPendidikan Layanan
Khusus dan SILN
SeksiProgram
SeksiEvaluasi
SubdirektoratProgram dan Evaluasi
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
21
No. Tugas Unit Kerja1 a. Rekomendasi pemindahan guru (amanat UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)b. Rekomendasi pengendalian formasi guru
Seksi Perencanaan Kebutuhan
2 a. Peningkatan kualifikasib. Pemetaan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG)c. Peningkatan kompetensi GTK
Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
3 a. Penilaian Kinerja Guru (PKG), pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
b. Penilaian angka kredit guru, pengawas, penilik, pamong belajar
Seksi Penilaian Kinerja
4 a. Pengembangan sistem karirb. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Lampiran Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang Jafung Guru dan Angka Kreditnya
Seksi Pengembangan Karir
5 a. Urusan sertifikasib. Tunjangan dan insentif
Seksi Kesejahteraan
6 a. Penghargaan GTKb. Pelindungan GTK
Seksi Penghargaan dan Pelindungan
7 Pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi Subdit. Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (Ditbin. Tendik Dikdasmen)
PENEMPATAN TUGAS TERTENTU SESUAI STRUKTUR BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 11 TAHUN 2015
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALTUGAS:MELAKSANAKAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF SERTA
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FUNGSI:1. KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN,
DAN ANGGARAN DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;2. KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN,
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
3. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
5. KOORDINASI PENGELOLAAN DAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL;
22
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALFUNGSI:6.PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAJIAN DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 7.PELAKSANAAN URUSAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 8.PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 9.KOORDINASI DAN PENYUSUNAN BAHAN PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; 10.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; DAN11.PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
23
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALTERDIRI ATAS:1.BAGIAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN; 2.BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK
NEGARA; 3.BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA, DAN
KERJA SAMA; DAN4.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.
24
DIREKTORATPEMBINAAN SD
DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
SubbagianTata Usaha
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERALPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS
DAN LAYANAN KHUSUS
SUBDIREKTORAT KURIKULUM
SUBDIREKTORATKELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
SeksiPembelajaran
SeksiPenilaian
Seksi Kelembagaan
SeksiSarana & Prasarana
SUBDIREKTORATPESERTA DIDIK
SeksiBakat danPrestasi
SeksiKepribadian
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi 25
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BAGIAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARANBAGIAN
KEUANGAN DAN BMNBAGIAN
HUKUM, TATA LAKSANA, DANKERJA SAMA
BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
Subbagian Data dan Informasi
Subbagian Program dan
Anggaran
Subbagian Evaluasi
Pelaksanaan Program dan
Anggaran
Subbagian Keuangan
Subbagian Barang Milik
Negara
Subbagian Akuntansi dan
Pelaporan Subbagian
HukumSubbagian
Tata Laksana SubbagianKerjasama dan Humas
SubbagianTata Usaha
SubbagianRumah Tangga
Subbagian Kepegawaian
SubbagianTata Usaha
SubbagianTata Usaha
SubbagianTata Usaha
SUBDIREKTORAT KURIKULUM
SUBDIREKTORATKELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
SeksiPembelajaran
SeksiPenilaian
Seksi Kelembagaan
SeksiSarana & Prasarana
SUBDIREKTORATPESERTA DIDIK
SeksiBakat danPrestasi
SeksiKepribadian
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SubbagianTata Usaha
SUBDIREKTORATPENYELARASAN KEJURUAN DAN KERJA SAMA INDUSTRI
SUBDIREKTORAT KURIKULUM
SUBDIREKTORATKELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
SeksiPembelajaran
SeksiPenilaian
Seksi Kelembagaan
SeksiSarana & Prasarana
SUBDIREKTORATPESERTA DIDIK
SeksiBakat danPrestasi
SeksiKepribadian
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT KURIKULUM
SUBDIREKTORATKELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
SeksiPembelajaran
SeksiPenilaian
Seksi Kelembagaan
SeksiSarana & Prasarana
SUBDIREKTORATPESERTA DIDIK
SeksiBakat danPrestasi
SeksiKepribadian
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT KURIKULUM
SUBDIREKTORATKELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
SeksiPembelajaran
SeksiPenilaian
Seksi Kelembagaan
SeksiSarana & Prasarana
SUBDIREKTORATPESERTA DIDIK
SeksiBakat danPrestasi
SeksiKepribadian
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALTUGAS:MELAKSANAKAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF SERTA KOORDINASI
PELAKSANAAN TUGAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
FUNGSI:1. KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH; 2. KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, RENCANA,
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH;
3. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH;
4. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH;
5. KOORDINASI PENGELOLAAN DAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL;
26
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALFUNGSI:6.PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAJIAN DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 7.PELAKSANAAN URUSAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; 8.PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL;9.KOORDINASI DAN PENYUSUNAN BAHAN PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH; 10.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL; DAN11.PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
27
INSPEKTORAT JENDERAL
TUGAS:MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FUNGSI:1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;2. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA;
3. PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAS PENUGASAN MENTERI;
4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI INSPEKTORAT JENDERAL6. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH ATASAN
INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III
SubbagianTata Usaha
INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIATINSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA,
DAN KEPEGAWAIANBAGIAN
PENGOLAHAN LAPORAN PENGAWASAN BAGIAN UMUM
Subbagian Perencanaan Program
dan Anggaran
Subbagian Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Anggaran
SubbagianRumahTangga
Subbagian Keuangan
Kelompok jabatan fungsional
Subbagian Hukum dan Tata Laksana
Subbagian Kepegawaian
Subbagian Pengolahan
Laporan Pengawasan I
Subbagian Pengolahan
Laporan Pengawasan II
SubbagianTata Usaha
Kelompok jabatan fungsional
SubbagianTata Usaha
Kelompok jabatan fungsional
SubbagianTata Usaha
Kelompok jabatan fungsional
INSPEKTORAT JENDERAL
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TUGAS:MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN DI BIDANG BAHASA DAN SASTRA
FUNGSI:1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS, RENCANA, PROGRAM, DAN ANGGARAN
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA; 2. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA;3. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN,
PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA; 4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA; DAN5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI
BAGAN ORGANISASIBADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN
DAN PELINDUNGANPUSAT
PEMBINAANPUSAT
PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN
SubbagianTata Usaha
SubbagianTata Usaha
SubbagianTata Usaha
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
SEKRETARIATBADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BAGIAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN,
DAN KEUANGAN
SubbagianHukum dan Tatalaksana
Subbagian Kepegawaian
BIDANG PENGEMBANGAN
BIDANG PELINDUNGAN
SubbidangKosakata
SubbidangPedoman dan
Acuan
SubbidangKonservasi
SubbidangRevitalisasi
BIDANG PEMASYARAKATAN
BIDANG PEMBELAJARAN
Subbidang Penyuluhan
SubbidangBantuan Teknis
SubbidangModul danBahan Ajar
SubbidangTenaga
Kebahasaan
BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI KEBAHASAAN
BIDANG DIPLOMASI KEBAHASAAN
SubbagianKerja Sama
Subbagian Evaluasi
PelaksanaanProgram dan
Anggaran
SubbagianInformasi dan
Publikasi
Subbagian HubunganMasyarakat
BAGIAN UMUM
SubbagianTata Usaha
SubbagianRumah Tangga
BAGIAN KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
SubbagianPenyusunan
Program dan Anggaran
Subbagian Barang
Milik Negara
Subbagian Keuangan
BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENGHARGAAN
SubbidangPengendalian
SubbidangPenghargaan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANTUGAS:MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN.
FUNGSI:1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS, PROGRAM, DAN ANGGARAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;
2. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;
3. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SERTA KEBUDAYAAN;
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANFUNGSI:
4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA; DAN
5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT KURIKULUMDAN PERBUKUAN
PUSATPENILAIAN PENDIDIKAN
BagianTata Usaha
PUSAT PENELITIANARKEOLOGI NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SEKRETARIATBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SubbagianKeuangan danRumah Tangga
SubbagianPerencanaan, Kepegawaian,
dan Tatalaksana
BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN HUKUM, TATA LAKSANA,
DAN KEPEGAWAIANBAGIAN UMUM
Subbagian Program dan
Anggaran
Subbagian Kerja Sama
dan Publikasi
Subbagian Evaluasi Pelaksanaan
Program danAnggaran
Subbagian VerifikasiAnggaran
Subbagian Perbendaharaan
Subbagian Akuntansi dan
Pelaporan Subbagian
HukumSubbagian
KepegawaianSubbagian
Tata LaksanaSubbagianTata Usaha
SubbagianRumah Tangga
Subbagian Barang
Milik Negara
BidangKurikulum
BidangPembelajaran
BidangPerbukuan
Kelompok jabatan fungsional
SubbagianTata Usaha
BidangPenelitian Guru dan
Tenaga Kependidikan
BidangPenelitian Kebudayaan
Kelompok jabatan fungsional
BagianTata Usaha
SubbagianKeuangan danRumah Tangga
SubbagianPerencanaan, Kepegawaian,
dan Tatalaksana
Bidang FasilitasiPenelitian
BidangKonservasi
dan Arkeometri
Kelompok jabatan fungsional
BagianTata Usaha
Bidang Penilaian Akademik
BidangPenilaian Non-akademik
Bidang Analisis dan Sistem
Penilaian
Kelompok jabatan fungsional
BidangPenelitian PAUD, Dikdas,
Dikmen, dan Dikmas
BidangPendayagunaanHasil Penelitian
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SubbagianKeuangan danRumah Tangga
SubbagianPerencanaan, Kepegawaian,
dan Tatalaksana
PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKANTUGAS:MELAKSANAKAN ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN, PENGELOLAAN ISU DAN MASALAH STRATEGIS KEMENTERIAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI TARGET RENCANA KERJA KEMENTERIAN
FUNGSI 1. PELAKSANAAN ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;2. PENGELOLAAN ISU DAN MASALAH STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN;3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI TARGET RENCANA KERJA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;4. FASILITASI KEGIATAN MENTERI; DAN 5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT
PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANGSINKRONISASI KEBIJAKAN
BIDANGPEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA KEMENTERIAN
BIDANGPENGELOLAAN STRATEGIS
Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi
Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
36
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TUGAS:MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 2. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BERBASIS RADIO, TELEVISI, FILM, MULTIMEDIA, DAN WEB;3. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JEJARING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 4. PENGELOLAAN DAN PENGINTEGRASIAN E-LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;5. FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 7. PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;8. PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 9. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN; DAN 10. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT
BIDANG PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN BERBASIS
MULTIMEDIA DAN WEB
SUBBIDANGPERANCANGANDAN PRODUKSI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBIDANG PENGKAJIAN
DAN PERANCANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN
JEJARING
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN BERBASIS RADIO,
TELEVISI, DAN FILM
UPT
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUBBIDANG PENYIARAN
DAN PENGENDALIAN
SUBBIDANG APLIKASI DAN
PENGENDALIAN
SUBBIDANGPERANCANGAN DAN PRODUKSI
Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi
SUBBIDANGPENGEMBANGAN
DAN PEMELIHARAAN
38
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIANKEUANGAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN,TATA LAKSANA,
DAN KEPEGAWAIAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TUGAS:MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;2. PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN DATA PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN;3. PENDAYAGUNAAN DAN PELAYANAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN; 4. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; DAN5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT
PUSAT DATA DAN STATISTIK
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANGPENDAYAGUNAANDAN PELAYANAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBIDANGKETENAGAAN
SUBBIDANG PESERTA DIDIK, DAN
WARISAN BUDAYA BENDA
BIDANGKETENAGAAN, PESERTA DIDIK, DAN WARISAN BUDAYA BENDA
BIDANGPEMBELAJARAN, WARISAN BUDAYA
TAK BENDA, DAN KELEMBAGAAN
SUBBIDANGPENDAYAGUNAAN DAN
PELAYANAN DATAPENDIDIKAN
SUBBIDANGPENDAYAGUNAAN DAN
PELAYANAN DATAKEBUDAYAAN
SUBBIDANGPEMBELAJARAN DAN WARISAN BUDAYA
TAK BENDA
SUBBIDANGKELEMBAGAAN
Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi40
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN KEUANGAN DANRUMAH TANGGA
SUBBAGIANTATALAKSANA DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAITUGAS:MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI; 2. PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI;3. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI;4. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; 5. FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;6. PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; 7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN PASCA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN;8. PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
DAN 9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT.
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBIDANGPROGRAM
DAN EVALUASISUBBIDANG
PELAKSANAAN
BIDANGDIKLAT PRAJABATAN DAN
STRUKTURAL
BIDANGDIKLAT TEKNIS DAN
FUNGSIONAL
Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi
SUBBIDANGPROGRAM
DAN EVALUASISUBBIDANG
PELAKSANAAN
42
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIANKEUANGAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN,TATA LAKSANA,
DAN KEPEGAWAIAN
PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN TUGAS:MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN PERFILMAN
FUNGSI 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGEMBANGAN PERFILMAN; 2. PEMBERIAN IZIN KEGIATAN DAN USAHA PERFILMAN;3. FASILITASI PENGEMBANGAN PERFILMAN;4. PENGENDALIAN KEGIATAN DAN USAHA PERFILMAN; 5. FASILITASI DAN PELAKSANAAN APRESIASI DI BIDANG PERFILMAN;6. PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG PERFILMAN;7. PELAKSANAAN PENGARSIPAN FILM;8. PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DI BIDANG PERFILMAN; DAN9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUSAT
PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBIDANGPERIZINANPERFILMAN
SUBBIDANGPENGENDALIAN
PERFILMAN
BIDANGPERIZINAN DAN
PENGENDALIAN FILM
BIDANGAPRESIASI
DAN TENAGA PERFILMAN
SUBBIDANGAPRESIASI DANPENGHARGAAN
SUBBIDANGTENAGA
PERFILMAN
Dok. Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN KEUANGAN DANRUMAH TANGGA
SUBBAGIANTATA LAKSANA DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
SUBBIDANGPENGARSIPAN
FILM
SUBBIDANGFASILITASI
PENGEMBANGANPERFILMAN
Pusat Pengembangan Perfilman
44
UNIT PELAKSANA TEKNISTUGAS:UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL DAN/ATAU TUGAS TEKNIS PENUNJANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, DAPAT DIBENTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS.(PERPRES NO. 7 DAN 14 TAHUN 2015 DAN PERMENDIKBUD NO. 11 TAHUN 2015 PASAL 869)
KEPALA UPT ADALAH JABATAN STRUKTURAL SETINGGI-TINGGINYA ESELON III.a
BAGI UPT YANG PADA SAAT BERLAKUNYA PERPRES NO. 7 TAHUN 2015 (21 JANUARI 2015) TELAH DITETAPKAN SEBAGAI JABATAN STRUKTURAL ESELON II.a ATAU ESELON II.b TETAP BERLAKU DAN AKAN DILAKUKAN EVALUASI
46
BIDANG PENDIDIKAN
1.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) = 12 unit
2.Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (P2-PAUDNI) = 2 unit
3.Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) = 6 unit
4.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) = 1 unit
5.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan PTK Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) = 1 unit
6.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) = 33 unit
7.Balai Bahasa = 17 unit
8.Kantor Bahasa = 13 unit
9.Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan (BPMTP) = 1 unit
10.Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) = 1 unit
11.Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP) = 1 unit
47
BIDANG KEBUDAYAAN1. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) / Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional (BPSNT) = 11 unit2. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)/Balai Pelestarian Peninggalan
Purbakala (BP3) = 12 unit3. Balai Konservasi Borobudur/ Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKPB)
= 1 unit4. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMPS) = 1 unit5. Balai Arkeologi (BA) = 10 unit6. Museum Nasional (MUS.NAS) = 1 unit7. Museum Sumpah Pemuda (MUS.SP) = 1 unit8. Museum Perumusan Naskah Proklamasi (MUS.PNP) = 1 unit9. Museum Kebangkitan Nasional (MUS.KN) = 1 unit10. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta (MUS.BVY) = 1 unit11. Museum Basoeki Abdullah (MUS.BS) = 1 unit12. Museum Kepresidenan Balai Kirti = 1 unit13. Galeri Nasional (GNI) = 1 unit14. Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF)
Biro Hukum dan Organisasi 48
NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA1 Manajemen
Pendidikana. Penetapan standar nasional
pendidikan.b. Pengelolaan pendidikan
tinggi
a. Pengelolaan pendidikan menengah.
b. Pengelolaan pendidikan khusus
a. Pengelolaan pendidikan dasar.
b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2 Kurikulum Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
Penetapan kurikulummuatan lokal pendidikandasar, pendidikan anak usiadini, dan pendidikannonformal
3 Akreditasi Akreditasi perguruan tinggi,pendidikan menengah,pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
-- --
4 Pendidik dan TenagaKependidikan
a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.
b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
lintas Daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dantenaga kependidikan dalamdaerah kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
49
No. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Perizinan Pendidikan
a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dansastra Indonesia.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pembinaan bahasa dansastra yang penuturnyadalam daerahkabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
FUNGSI KEMENRISTEKDIKTI (Perpres No 13 tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015)
a. PERUMUSAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG STANDAR KUALITAS SISTEM PEMBELAJARAN, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI, DAN KETERJANGKAUAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI;
b. PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG STANDAR KUALITAS LEMBAGA PENELITIAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA RISET DAN TEKNOLOGI, PENGUATAN INOVASI DAN RISET SERTA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, PENGUASAAN ALIH TEKNOLOGI, PENGUATAN KEMAMPUAN AUDIT TEKNOLOGI TEKNOLOGI, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PERCEPATAN PENGUASAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMAJUAN RISET DAN TEKNOLOGI;
c. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA, PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENGUATAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI;
d. PEMBERIAN IZIN TERTULIS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
e. PEMBERIAN IZIN TERTULIS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
f. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI;
51
FUNGSI KEMENRISTEKDIKTI (Perpres No 13 tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015)
g. PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI;
h. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI; DAN
i. PELAKSANAAN DUKUNGAN SUBSTANTIF KEPADA SELURUH UNSUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
52
FUNGSI KEMENRISTEKDIKTI (Perpres No 13 tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015)
VISI DAN MISI KEMENRISTEKDIKTIVISI:
“TERWUJUDNYA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU SERTA KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING BANGSA”
MISI:MENINGKATKAN AKSES, RELEVANSI, DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI UNTUK MENGHASILKAN SDM YANG BERKUALITAS;
DAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENGHASILKAN NILAI TAMBAH PRODUK INOVASI.
53
SUSUNAN ORGANISASI KEMENRISTEKDIKTI SEKRETARIAT JENDERAL; DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARANDAN KEMAHASISWAAN; DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGI; DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI; DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN; DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI; INSPEKTORAT JENDERAL; STAF AHLI BIDANG AKADEMIK; STAF AHLI BIDANG INFRASTUKTUR; STAF AHLI BIDANG RELEVANSI DAN PRODUKTIVITAS; PUSAT DATA DAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI; PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI; DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
54
SEKRETARIAT JENDERAL
TERDIRI ATAS:1.BIRO PERENCANAAN; 2.BIRO SUMBER DAYA MANUSIA; 3.BIRO KEUANGAN DAN UMUM; 4.BIRO HUKUM DAN ORGANISASI; DAN 5.BIRO KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI
PUBLIK.
55
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL; 2.DIREKTORAT PEMBELAJARAN; 3.DIREKTORAT KEMAHASISWAAN; DAN 4.DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU.
56
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGI
TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL; 2.DIREKTORAT LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN; 3.DIREKTORAT KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
DAN LEMBAGA PENUNJANG LAINNYA; 4.DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PERGURUAN TINGGI; DAN 5.DIREKTORAT PEMBINAAN KELEMBAGAAN
PERGURUAN TINGGI.
57
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL; 2.DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA; 3.DIREKTORAT KUALIFIKASI SUMBER DAYA
MANUSIA; DAN 4.DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA.
58
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL;2.DIREKTORAT SISTEM RISET DAN
PENGEMBANGAN; 3.DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT; 4.DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INDUSTRI; DAN 5.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL.
59
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI TERDIRI ATAS:1.SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN INOVASI; 2.DIREKTORAT SISTEM INOVASI; 3.DIREKTORAT INOVASI INDUSTRI; DAN 4.DIREKTORAT PERUSAHAAN PEMULA
BERBASIS TEKNOLOGI.
60
BENTUK PERGURUAN TINGGI (JUMLAH PTN 125)
UNIVERSITAS ( negeri : 65 ) pddk akademik, vokasi dlm berbagai
rumpun ilmu pengeth dan/atau teknologi pddk profesi (jika memenuhi syarat)
INSTITUT ( negeri : 11) Pddk akademik, vokasi dlm sejumlah
rumpun ilmu pengeth dan/atau teknologi pddk profesi (jika memenuhi syarat)
61
BENTUK PERGURUAN TINGGI (JUMLAH PTN 125)
SEKOLAH TINGGI ( negeri : 1) pddk akademik, vokasi dlm satu
rumpun ilmu pengeth dan/atau teknologi tertentu
pddk profesi (jika memenuhi syarat) POLITEKNIK ( negeri : 43) pddk vokasi dlm berbagai rumpun bid
pengeth dan/atau teknologi pddk profesi (jika memenuhi syarat)
62
BENTUK PERGURUAN TINGGI (JUMLAH PTN 125)
AKADEMI pddk vokasi dlm satu atau bbrp cabang
ilmu pengeth dan/atau teknologi tertentu AKADEMI KOMUNITAS ( negeri 5 ) pddk vokasi setingkat diploma satu
dan/atau diploma dua dlm satu atau bbrp cabang ilmu pengeth dan/atau teknologi tertentu yg berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
63
ORGANISASI PERGURUAN TINGGI NEGERI
TERDIRI ATAS (PP No 4 thn 2014, ps. 28)
penyusun kebijakan
pelaksana akademik
pengawas dan penjaminan mutu
penunjang akademik atau sumber belajar
pelaksana administrasi atau tata usaha64
65
KOPERTIS
MERUPAKAN PELAKSANA TUGAS DI BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI DI SUATU WILAYAH
TUGAS: MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN PTS DI WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN KEBIJAKAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TERDIRI ATAS TIPE A ( 2 bidang dan 1 bagian ) DAN TIPE B ( 1 bidang dan 1 bagian )
66
KOPERTIS (14) A. Sekretariat Pelaksana Kopertis Tipe A (5):
1. Wilayah I Medan2. Wilayah III Jakarta 3. Wilayah IV Bandung4. Wilayah VII Surabaya5. Wilayah IX MakassarB. Sekretariat Pelaksana Kopertis Tipe B (9):1. Wilayah II Palembang2. Wilayah V Yogyakarta 3. Wilayah VI Semarang4. Wilayah VIII Denpasar5. Wilayah X Padang6. Wilayah XI Banjarmasin7. Wilayah XII Ambon8. Wilayah XIII Banda Aceh9. Wilayah XIV Biak
Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan PERMENPAN&RB No.
67/2011, evaluasi kelembagaan mencakup dimensi struktur organisasi
Evaluasi terhadap dimensi struktur organisasi merupakan langkah awal untuk mencapai kinerja organisasi
Dimensi Struktur Organisasi (PERMENPAN&RB 67/2011)
INDIKATOR DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI
DIMENSI KOMPLEKSITASKOMPLEKSITAS STRUKTUR ORGANISASITINGKAT SPESIALISASI ATAU JABATANTATA HUBUNGAN ANTAR SPESIALIS ATAU
PEJABATTINGKAT PEMBAGIAN PELAYANAN
BERDASARKAN TEMPAT (DAERAH/WILAYAH)
INDIKATOR DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI DIMENSI FORMALISASI
TINGKAT KEJELASAN DAN KETEGASAN PERATURAN MENGENAI PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING UNIT KERJA DAN BAGAIMANA CARA KERJASAMANYA
TINGKAT KEJELASAN PROSEDUR KERJA SECARA PRAKTIS
TINGKAT KEJELASAN KEBIJAKAN KERJA TINGKAT PEMBAKUAN PROSES KERJA TINGKAT PEMBAKUAN DIMENSI PRODUK/PELAYANAN
YANG HARUS DIHASILKAN TINGKAT PEMBAKUAN KETERAMPILAN KERJA
INDIKATOR DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI
DIMENSI SENTRALISASITINGKAT KESEIMBANGAN ANTARA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI ATAU TINGKAT KEJELASAN KEBIJAKAN KERJA SEHINGGA PEJABAT ATAU PEGAWAI MEMPEROLEH KEBEBASAN MEMUTUSKAN MENURUT PENDAPAT SENDIRI TANPA MELANGGAR PRINSIP PERATURAN ATAU HUKUM YANG BERLAKU DALAM PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING UNIT KERJA
Biro Hukum dan Organisasi 72
PERSYARATAN PEMBENTUKAN/PENATAAN ORGANISASI
NASK AH AKADEMIK PEMBENTUKAN/PENATAAN
ORGANISASI
Biro Hukum dan Organisasi 73
BAB IPENDAHULUAN
Biro Hukum dan Organisasi 74
BAB IIKEADAAN SAAT INI
Biro Hukum dan Organisasi 75
BAB IIIRENCANA PENGEMBANGAN
Biro Hukum dan Organisasi 76
BAB IVUSULAN ORGANISASI/PENATAAN ORGANISASI
Biro Hukum dan Organisasi 77
BAB IVUSULAN ORGANISASI/PENATAAN ORGANISASI
BAB IVUSULAN ORGANISASI/PENATAAN ORGANISASI
Biro Hukum dan Organisasi 78
BAB IV PENUTUP
Biro Hukum dan Organisasi 79
Biro Hukum dan Organisasi 80
MEKANISMEPEMBENTUKAN/PENATAAN
ORGANISASI
Biro Hukum dan Organisasi 81
Biro Hukum dan Organisasi 82
Upt/Unit utama/PTMENDIKBUD/
MENRISTEKDIKTI
MENPAN & RB
PENYUSUNAN DOKUMEN
a.Naskah Akademik
b.data pendukung
c.rekomendasi instansi terkait
EVALUASI DAN
VERIFIKASI USUL
SETUJU
PERSETUJUAN MENTERI
EVALUASI , VERIFIKASI, DAN
KOORDINASI PEMBAHASAN
USUL DG KEMKEU,BKN, &
LAN
SURAT PERSETUJUAN
DITOLAK
SETUJU
DITOLAK
PENETAPAN PEMBENTUKAN/
PENATAAN ORGANISASI.
Program dan Kegiatan Program dan kegiatan disusun mengacu
pada:Tugas dan fungsi
(Permendikbud/Permenristekdikti yang mengatur ttg organisasi dan tata kerja, serta rincian tugas unit kerja)
Rencana strategis (Permendikbud No.22 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015)
TERIMA KASIHTERIMA KASIH84
top related