modul - deppppiiarryaanii.files.wordpress.com · misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada...
Post on 03-Mar-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Devi Aryani, S.Pd
GOOD
GOVERMENT
KELAS X SMA/SEMESTER GANJIL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
MODUL
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 1
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
BAB III. Kewenangan Lembaga-Lembaga
C. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
Tujuan
Pembelajaran
Setelah mempelajari, peserta didik dapat:
1. Mendeksripsikan pengertian pemerintahan yang baik
(Good Government)
2. Mendeksripsikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik
3. Menganalisis bagaimana membedakan pemerintahan yang
baik dan buruk.
4. Menyebutkan wujud tata kelola pemerintahan yang baik.
Indikator
- Mendeksripsikan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 2
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
PETA KONSEP
Good Governance
Pengertian
World Bank United Nations
Development Peraturan Pemerintah
yang baik
Ciri-ciri tata kelola
pemerintahan yang baik
Prinsip-prinsip
Good Governance
Wujud pelaksanaan Good and Cleann pemerintah
yang baik dan bersih
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 3
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
Pendalaman Materi
GOOD GOVERNANCE
Berbagai negara demokrasi berusaha mewujudkan praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance, Menurut kamu
pemerintahan yang baik itu seperti apa sih? (halaman selanjutnya)
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau “good governance”
merupakan impian sekaligus harapan semua bangsa di dunia, termasuk negara Indonesia.
Dengan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, dari segala tindakan yang tidak terpuji
dan tidak memihak kepada masyarakat diharapkan dapat diwujudkan secara nyata.
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, tahukan anda apa yang dimaksud dengan
good governance? Ya, good governance adalah pemerintahan yang mengikutsertakan semua
lapisan masyarakat dalam rencana pembangunan, transparan, bertanggungjawab, efektif, adil,
dan menjamin terlaksananya supremasi hukum.
Berikut pengertian good governance atau pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:
1. Menurut World Bank,
Pemerintah yang baik (good governance) adalah suatu penyelenggaraan manajemen
pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi.
Selain itu, secara politik maupun administrative pemerintah menjalankan disiplin
anggaran penciptaan legal dan political frame work bagi tumbuhan aktifitas swasta.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 4
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
2. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), adalah suatu hubungan
yang strategis dan konstruktif di antara negara, sector swasta, dan masyarakat.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan yang
baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanana yang prima, demokrasi,
efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Tata kelola pemerintah yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini
banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi public, terutama dalam
hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi
manusia, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam tata kelompok pemerintahan yang baik , terdapat 3 unsur pokok yang
bersifat sinergis, yaitu sebagai berikut:
a) Unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu
periode tertentu.
b) Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan public.
c) Unsur warga masyarakat (stackholders)
Gambar 1. Pemerintahan
Sumber.
https://www.google.com/search?q=gambar+pemerintah&safe=active&client=firefox-
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 5
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
b&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=6rAGnU0cwNdg5M%253A%252CphK
6dRaG5iPtwM%252C_&usg=__PyqmnZrrG0edlDcNM4lvPCHVdkU%3D&sa=X&v
ed=0ahUKEwjlsJqynfnWAhVCwI8KHWeQD2YQ9QEILjAD#imgrc=OxZVY3ayz0
HWhM:
Tata kelola pemerintah yang baik juga memiliki ciri seperti yang diungkapkan
oleh Laode Ida sebagai berikut:
a) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,
terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan social politik dan sosio
ekonomi.
b) Komunikasi yaitu adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan
masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output berkualitas.
c) Proses penguatan diri sendiri (self enforcing proccessi), upaya untuk mendirikan
pemerintah (self governing). Dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan
dan dinamika masyarakat yang tinggi.
d) Keseimbangan kekuatan (balance of forces), dalam rangka menciptakan
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang
ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas harmoni, dan kerja sama.
e) Interdependensi yang berarti menciptakan saling ketergantungan yang dinamis
antara pemerintah, swasta dan maysarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.
Dalam perkembangannya, tata kelola pemerintah yang baik berkaitan dengan
struktur pemerintahanan yang mencakup beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut
berkaitan dengan :
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 6
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
1) Hubunganya antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah mengendalikan
harga-harga sembako agar sesuai degan harga pasar.
2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan
pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah
memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpastisipasi
dalam pembangunan.
4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang
diangkat (pejabat birokrat), misalnya, mengadaka pertemuan atau rembug antara
tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 7
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan
pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan
yang bekerja di perkotaan.
6) Hubungan antara legislative dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-
undang (RUU)
7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin
kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.
\
Penyelenggara pemerintah negara yang baik good governance merupakan
tujuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintah yang transparan. Good
governance dilandasi oleh pemahaman bahwa pemerintah adalah abdi masyarakat
Perlu diketahui!!!
Good Governance juga harus dapat menjamin bahwa prioritas di bidang politik,
social, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan didasarkan pada consensus
masyarakat; memperhatikan kepentingan rakyat banyak, mendukung visi strategis
pemimpin; dan masyarakat yang mampu melihat jauh ke depan dari suatu
pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan untuk semua
(kelayakan social).
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 8
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
sehingga harus selalu siap melayani mayarakat dengan baik dalam hubungan timbal
balik yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
Tahuah kamu?
Sumber :https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-
ab&biw=1366&bih=695&tbm=isch&sa=1&q=presentasi+provin
si+terbaik+di+Indonesia&oq=presentasi+provinsi+terbaik+di+In
donesia&gs_l=psyab.3...59422.73030.0.73251.56.49.6.0.0.0.477.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 9
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
7510.0j20j14j2j1.37.0....0...1.1.64.psyab..13.18.3584...0j0i67k1j0
i13k1j0i30k1.0.x3vw0JN98Rk#imgrc=ORkukMNx3b8IRM:
Good governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang
baik. Untuk menyelenggarakan tata pemerintah yang baik harus berpedoman pada
prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:
1. Partisipasi (Participation)
2. Penegakkan hukum (Rule of Law)
3. Keterbukaan
4. Responsif
5. Berorientasi pada konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategis
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 10
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
Berikut ini akan dipaparkan satu persatu prinsip-prinsip seperti apa yang telah
dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:
1. Partisipasi (Partisipation)
Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam pengambilan
keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk
mewakili kepentingan mereka.
Untuk mendorong patisipasi masyarakat dalam semua aspek pembangunan,
termasuk dalam sector-sektor kehidupan social lainnya. Semua warga negara
berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui
lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
Bentuk partisipasi warga negara sebagai berikut:
a. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu
b. Memberi kesempatan dan kebebasan kepada setiap orang untuk
mengeluarkan pendapat, aspirasi, baik berupa saran maupun kritik di muka
umum.
c. Menaati semua peraturan yang berlaku
d. Ikut serta dalam upaya bela negara apabila terdapat ancaman, baik dari
dalam negeri maupun luar negeri.
2. Penegakkan Hukum (Rule of Law)
Penegakkan hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,
termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
Penegakkan hukum yang baik dan bersih. Sebagai negara hukum, Indonesia
menjalankan prinsip-prinsip supremasi hukum (hukum memiliki kekuasaan
tertinggi di suatu negara). Oleh karena itu, baik penguasa, rakyat, maupun
negara harus tunduk dan taat hukum. Apabila orang yang melanggar hukum
harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 11
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
3. Keterbukaan
Keterbukaan adalah suatu tindakan yang memungkinkan suatu persoalan
menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.
Dalam kaitannya dengan penyelenggara pemerintahan, keterbukaan dapat
diartikan sebagai bentuk kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan
informasi factual dan actual mengenai berbagai hal pemerintahan mudah
dipahami dan dipantau oleh masyarakat.
Keterbukaan juga diartikan sebagai sikap menyampaikan aspirasi kepada
masyarakat sebagai control publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau
keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan keterbukaan yang ditunjukkan
pemerintah seperti informasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
dapat memantau dan memberikan masukan berupa kritik dan saran terhadap
penyelenggaraan pemerintah.
4. Responsif
Responsif atau daya tanggap yaitu institusi atau lembaga-lembaga dan
seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang
berkepentingan tanpa diksriminasi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya
untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Untuk
mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sector
public, secara periodic perlu dilakukan survey untuk mengetahui tingkat
kepuasan konsumen (customer satisfaction)
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 12
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
5. Berorientasi pada consensus
Berorintasi pada consensus berarti bertindak sebagai mediator yang
menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan
bersama. Berdasarkan KBBI, consensus adalah kesepakatan atau pemufakatan
bersama yang dicapai melalui pemufakatan suara. Cara pengambilan keputusan
consensus, selain dapat memuasakan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara
ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki
kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan
tersebut.
Semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Semakin
banyak pihak yang melakukan pengawasan serta control terhadap kebijakan-
kebijakan umum, akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan akuntabilitas
pelaksanaannya dapat semakin diipertanggungjawabkan.
6. Kesetaraan
Kesetaraan berarti seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama
untuk memperbaiki atau mempertahankan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 13
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
7. Efektivitas dan Efisien
Yaitu proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang ttelah
digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Dalam
menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria
efektifitas dan efisien. Efektif dan efisien yaitu berdaya guna dan berhasil guna.
Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat
menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan berbagai kelompok dan
lapisan social. Adapun efesien umumnya diukur dengan rasionalitas biaya
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya
yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, pemerintah tersebut termasuk dalam
kategori pemerintahan yang efisien.
8. Akuntabilitas
Akuntablitas yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector
swasta dan mayarakat yang bertanggung jawab kepada public dann lembaga
stakeholders. Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawabkan pejabat public
terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan
mereka. Setiap pejabat public dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua
kebijakan, perbuatan, moral, dan netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah
yang dituntut dalam prinsip akuntabilitas dalam upaya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 14
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
Soal
Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah
telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah
digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efekttif
dan terjadi efisiensi. Untuk itu diperlukan tiga kaki, yaitu sebagai berikut:
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan
jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia. Selain itu, pemerintah harus memiliki pemahaman tata kompleksitas
kesejahteraan, budaya, dan social yang menjadi dasar bagi perspektif visi
strategis dan kepekaan terhadap segala aspek yang dibutuhkan untuk
mewujudkan perkembangan visi strategis yang dimiliki.
Menurut kamu, apakah hubungannya demokrasi
dan Tata kelola Pemerintahan?
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 15
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
1. Ekonomic governance, yang meliputi proses pembuatan keputusan (decision
making process) yang memfasilitasi terhadap equity (kesetaraan), provety
(kesejahteraan), dan quality of life (kualitas hidup).
2. Political governance, adalah proses keputusan formulasi kebijakan
3. Administrative governance, adalah sistem implementasi proses kebijakan.
Dari segi pemerintahan (government), tata kelola pemerintahan dapatt dilihat
dari aspek sebagai berikut, yaitu:
1. Hukum, yaitu kebijakan yang ditunjukkan pada perlindungan kebebasan
social, politik, dan ekonomi.
2. Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan membuat
perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan
melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model
administrastif serta keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam
departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar,
peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain sector swasta,
deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro
ekonomi.
Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan
beberapa persyarakat, yaitu sebagai berikut:
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 16
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
a. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sector public, antara lain dengan
memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi
pemerintahan negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
b. Terwujudnya akuntabilitas public, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-
undangan yang mendukung terselenggarannya sistem pemerintahan yang baik.
d. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai
kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari
elemen swasta serta LSM.
e. Adanya transparasi dalam perbuatan kebijakan dan implementasi sehingga hak-hak
masyarakat untuk mengetahui (rights to information), keputusan pemerintah
terjamin.
Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan
yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata
pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan pemerintahan
secara terbuka terhadap kritik dan control dari rakyat. Oleh karena itu, upaya
peweujudan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat
dimuulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dapat
dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintah sehingga dapat terwujud tata
kelola pemerintahan yang baik.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 17
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prinsip-prinsip
seperti yang telah dipaparkan satu persatu di atas, dengan adanya tata
kelola pemerintah yang baik akan berdampak baik juga pada hasil
pengelolaan daerah atau negara tersebut. Sebagai seorang warga negara
yang baik kita harus mempunyai ahlak dan moral yang baik,
pembentukan karakter sangat penting, untuk membentuk karakter yang
baik. Hal inilah yang menjadi pr untuk kita bagaimana sebagai warga
negara Indonesia, generasi muda bukan hanya belajar giat, tapi perlunya
belajar membentuk karakter –karakter sebagai seorang pemim
pin
Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di wujudkan oleh
pemerintah dan maysarakat yang menjunjung kejujuran dan kerja keras
secara gotong royong dalam upaya pembangunan yang berorientasi pada
segala bidang.
Refleksi
RANGKUMAN
1. Menurut World Bank,
Pemerintah yang baik (good governance) adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip
demokrasi. Selain itu, secara politik maupun administrative pemerintah menjalankan
disiplin anggaran penciptaan legal dan political frame work bagi tumbuhan aktifitas
swasta.
2. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), adalah suatu hubungan
yang strategis dan konstruktif di antara negara, sector swasta, dan masyarakat.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan yang
baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
Pengertian Good Governance
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 18
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
1. Partisipasi 6. Kesetaraan
2. Penegakkan hukum 7. Efektifitas dan Efisien
3. Keterbukaan 8. Akuntabilitas
4. Responsif 9. Visi Strategiss
5. Berorientasi pada Konsensus
Prinsip-prinsip
Tata kelola pemerintahan yang baik.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 19
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
Glosarium
political frame work :
konstruktif : membina, memperbaiki, membangun dsb
demokratis : bersifat demokrasi, berciri demokrasitransparasi :
perspektif : cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar
sebaagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi/ sudut
pandang : pandangan).
masyarakat sipil : masyarakat non militer
pelayanan public. : pelayanan buat orang banyak/ berlaku umum
stakeholders : pemangku kepentingan.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 20
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
Daftar Pustaka
Suryana, Yana dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Mata
Pelajaran Wajib). Kelaten: Intan Pariwara
Nuryadi dan Tolib. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X
SMA. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Landasan teori.com
(Pengertian Tata kelola Pemerintahan Definisi menurut Para Ahli serta
Konsep Karakteristtik
Motivasi: Karakter itu dibentuk, Ahlak juga dibentuk,
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 21
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
Tugas Proyek!!!
1. Lakukanlah wawancara terhadap kepala dusun/ kepala desa/ ketua RT/ ketua RW di daerah
kalian!
2. Buatlah dokumentasi foto tempat kepala dusun/ kepala desa/ ketua RT/ ketua RW
melaksanakan tugasnya,
3. Lakukan wawancara tentang tugas, hak, dan kewajibannya sebagai kepala dusun/ kepala
desa/ ketua RT/ ketua RW serta jelaskan apakah tata kelola pemerintahan di wilayah
tempat tinggal kamu sudah baik atau belum, berikan alasannya!.
4. Buatlah dalam bentuk laporan tertulis disertai foto kepala dusun/ kepala desa/ ketua RT/
ketua RW.
5. Upload dokumentasi kalian berupa foto dan video (tidak usah diupload, dikupulkan
kolektif di ketua kelas) bersama kepala dusun/ kepala desa/ ketua RT/ ketua RW di
Instagram dengan
hastag#PendidikanPancasiladanKewarganegaraan#TugasPPKn#ProyekbelajarKewargan
egaraan#XMIA1#SMAN21JAKARTA#Wawancarakepaladusun/kepaladesa/ketuaRT/ket
uaRW (pilih salah satu) di tag ke Instagram Ibuk (devia_depp)
6. Hasil wawancara dituliskan di LKPJ yang telah diberikan untuk tugas pekerjaan rumah
Silahkan di print LKPJ yang telah disediakan
Skor nilai:
Penilaian ini akan dimasukkan ke dalam nilai proyek dan keterampilan, maka dari itu wajib
untuk mengerjakannya yang akan dimasukkan ke dalam nilai raport Semester Ganjil.
Point dari proyek kewarganegaraan ini adalah
1. Hasil wawancara dan dokumentasi
Sangat baik : 95-100
Baik : 80-95
Cukup : 75-80
2. Apabila pengerjaan telat (tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka nilai dikurangi
10 point
Tujuan diberikannya tugas ini adalah, mengajak peserta didik untuk dapat mengetahui
pemerintahan di lingkungan wilayahnya. Mengenal kepala dusun/kepala desa/ ketua RT/ ketua RW dilingkungannya
Ikut berpastisipasi aktif dalam memberi aspirasi kepada pemerintah untuk tata kelola
pemerintahan yang baik.
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 22
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
(Lembar Jawaban Peserta Didik)
Tugas
Wawancara terhadap Kepala dusun/ Kepala Desa/ Ketua RT/ Ketua RW. Terkait dengan
tugas, hak, dan kewajibannya serta jelaskan apakah tata kelola pemerintahan di wilayahmu
sudah terlaksana dengan baik atau belum? Berikan alasannya!
Profil
Nama :
Alamat :
RT/ RW :
x
Hasil Wawancara dan dokumentasi
Nama :
Kelas :
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 23
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
A. Soal Latihan
Pilihlah salah satu a, b, c, atau d dan e pada jawaban yang benar!
1. Di Indonesia aktifitas seperti pada gambar merupakan kegiatan legal yang diatur dalam
undang-undang. Kegiatan tersebut merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan
good govermance yaitu…
a. Efektivitas dan efisiensi
b. Visi strategis
c. Akuntabilitas
d. Partisipasi
e. Responsive
2. Perhatikan cuplikan berita berikut!
X merupakan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diketahui melakukan
tindak pidana korupsi pada pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Ia divonis hukuman
penjara selama 4,5 tahun dan denda sebanyak Rp. 250 juta oleh Majelis hakim
pengadilan Tindak Pidana Korupis Jakarta. Kemudian X mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung, namun hakim memutuskan untuk menambah hukuman X menjadi
12 tahun penjara dan denda Rp. 40 Juta.
3. Jumpa pers presiden mencerminkan sikap…
a. Keadilan
b. Komitmen
c. Akuntabilitas
d. Keterbukaan
e. Kesetaraan
4. Contoh responsive yang dapat menjamin keadilan ditunjukkan oleh…
a. Masyarakat menuntut keadilan secara terbuka dengan aksi anarki
b. Pemerintah memberikan pelayanan kepada public secara optimal
c. Masyarakat menyampaikan aspirasi secara bebas tanpa batas
d. Pemerintah ikut campur dalam penyelesaian kasus hukum
e. Aparat pemerintah melakukan tindakan melawan hukum
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 24
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
5. Pemerintah yang cenderung otoriter dan lebih banyak memberi komando dan instruksi
tidak menjalankan prinsip…. Dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik.
a. Berorientasi pada consensus
b. Efektifitas dan efisien
c. Penegakkan hukum
d. Visi strategis
e. Akuntabilitas
6. Perhatikan informasi berikut!
“Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini menjadi salah satu lembaga independen
paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi. Eksistensi ICW dalam
pemberantasan korupsi sejak tahun 1998 telah diakui public. Secara berturut-turut, tahun
ini ICW mendapat penghargaan UII Award dari Universitas Islam Indonesia , Soegeng
Sarjadi Syndicate Award, dan penghargaan dari Dewan Pers. Selain itu, ICW mendapat
penghargaan berupa dukungan masyarakat luas terhadap pemberantasan korupsi.
Jika dikaitkan dengan prinsip keterbukaan oleh pemerintah, peran ICW yaitu…
a. Mengungkap kasus korupsi yang merugikan negara
b. Menggalang kampanye public terkait pemberantasan korupsi
c. Mengorganisasikan rakyat di bidang hak warga negara
d. Mendorong masyarakat melaporkan pelaku pelanggaran hukum
e. Mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam
penggunaan wewenang.
7. Tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus menegakkan hukum agar
terwujud keadilan. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah guna menegakkan
keadilan adalah…
a. Mengabulkan setiap tuntutan dari masyarakat.
b. Mempertahankan undang-undang yang telah ada
c. Menambah apparat penegak hukum sebanyak-banyaknya
d. Menghukum berat orang yang diduga terlibat kasus korupsi
e. Memberi sanksi kepada penegak hukum yang terbukti bersalah.
8. Contoh penerapan keterbukaan dala pemerintahan adalah,,,
a. Menjadikan pemiilu sebagai peseta rakyat
P e n d i d i k a n P a n c a s i l a d a n K e w a r g a n e g a r a a n | 25
PPG SM-3T UNJ
Devi Aryani, S.Pd
b. Melaksanakan hak pilih di hadapan umum
c. Memberi petunjuk tentang cara-cara pemilu
d. Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib
e. Menghitung hasil suara harus berdasarkan undang-undang.
9. Perhatikan cerita berikut!
Iqbal mengikuti program SM-3T yang diadakan oleh pemerintah, ia ditempatkan di SMP
terpencil daerah Nusa Tenggara. Ia memiliki tujuan mencerdaskan bangsa Indonesia
karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Melalui program ini
pula ia menjadi orang yang menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.
Berdasarkan cerita tersebut, langkah yang dilakukan Iqbal termasuk dalam prinsip good
governance yaitu…
a. Efektifitas dan efisiensi
b. Visi strategis
c. Akuntabilitas
d. Partisipasi
e. Responsif
10. “Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
reses kepada public” . Petikan kalimat tersebut menunjukkan wujud good governance
yang termasuk dalam prinsip…
a. Responsif
b. Kesetaraan
c. Akuntabilitas
d. Visi strategis
e. Penegakkan hukum
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Jelaskan tujuan tata kelola pemerintahan yang baik!
2. Sebutkan contoh wujud prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik!
3. Jelaskan yang dimaksud rule of law dalam tata kelola pemerintahan yang baik!
4. Apakah arti penting keterbukaan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan?
5. Apakah tata kelola pemerintahan di daerah tempat tinggal mu saat ini sudah baik atau
belum? Berikan alasannya!
top related