modul 6 rev
Post on 07-Jul-2016
266 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1
MODUL 6
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berdasarkan
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010
beserta Perubahannya
2014
Deputi Bidang PPSDM
LKPP
Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2
DDDaaaffftttaaarrr IIIsssiii
Daftar Isi ..................................................................................................................... 2
Daftar Gambar ............................................................................................................ 3
Tujuan Umum ............................................................................................................. 4
Tujuan Khusus ............................................................................................................ 4
A. Pendahuluan .......................................................................................................... 5
B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana ...................................................... 7
B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur ..................................................................................................................... 9
B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis ............................... 17
B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis .................................................... 23
B.4 Pelelangan Sederhana ......................................................................................... 26
C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung ............................................. 27
C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung untukPenanganan Darurat .............................................................................................. 27
C.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung Bukan UntukPenanganan Darurat ............................................................................................. 27
C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung.............. 27
D. Sayembara ............................................................................................................ 32
E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya ............................................................. 36
F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak ............................................... 37
F.1 Menyusun Kontrak ............................................................................................. 37 F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak ....................................................................................... 39 F.1.2 Surat Perintah Kerja ..................................................................................................... 43
F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak......................................................................... 43
G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan ................................................................. 45
G.1 Pelaporan ............................................................................................................. 45
G.2 Penyerahan Pekerjaan ........................................................................................ 45
H. Latihan Kelompok ................................................................................................ 50
I. Tes.......................................................................................................................... 51
Lampiran ................................................................................................................... 52
Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 3
DDDaaaffftttaaarrr GGGaaammmbbbaaarrr
Gambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan Lelang Sederhana ............................... 8 Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung ............................................................................................................................................ 28 Gambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Pengadaan Langsung ............................................................................................................................................ 31 Gambar 4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Sayembara ............. 32
Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 4
TTTuuujjjuuuaaannn UUUmmmuuummm
Tujuan umum :
Memahami pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya.
TTTuuujjjuuuaaannn KKKhhhuuusssuuusss
Tujuan khusus :
Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu :
1. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan
pelelangan umum.
2. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan
pelelangan sederhana.
3. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan
penunjukan langsung dan pengadaan langsung.
4. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem
sayembara.
5. Memahami tatacara pemilihan penyedia jasa lainnya dengan latihan kelompok
untuk melakukan koreksi beberapa prosedur.
Modul 6 A. Pendahuluan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 5
AAA... PPPeeennndddaaahhhuuullluuuaaannn
Pada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan (metode
pemilihan penyedia, metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode
evaluasi penawaran) yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk
Penyedia Jasa Lainnya. Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih
dan menetapkan sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa. Untuk mengingatkan
kembali bahwa Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
dan pengadaan Barang.
Contoh-contoh yang termasuk Jasa Lainnya adalah sebagai berikut :
1. Jasa boga (catering service);
2. Jasa layanan kebersihan (cleaning service);
3. Jasa penyedia tenaga kerja;
4. Jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
5. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, kependudukan;
6. Jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
7. Jasa percetakan dan penjilidan;
8. Jasa pemeliharaan/perbaikan;
9. Jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi;
10. Jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian Barang
11. Jasa penjahitan/konveksi;
12. Jasa impor/ekspor;
13. Jasa penulisan dan penerjemahan;
14. Jasa penyewaan;
15. Jasa penyelaman;
16. Jasa akomodasi;
17. Jasa angkutan penumpang;
18. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
19. Jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
20. Jasa pengamanan;
Modul 6 A. Pendahuluan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 6
21. Jasa layanan internet;
22. Jasa pos dan telekomunikasi;
23. Jasa pengelolaan aset.
Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia barang
adalah sebagai berikut :
1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi
sistem gugur.
2. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi
sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis.
3. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem
nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis.
4. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai atau
penilaian biaya selama umur ekonomis.
5. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem gugur.
6. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi
sistem gugur.
7. Penunjukan langsung dan Pengadaan Langsung
8. Sayembara.
Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu
persatu pada bab-bab berikut ini.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 7
BBB... PPPeeellleeelllaaannngggaaannn UUUmmmuuummm dddaaannn PPPeeellleeelllaaannngggaaannn SSSeeedddeeerrrhhhaaannnaaa
Pelelangan umum dan pelelangan sederhana diuraikan pada bab sama karena di antara
keduanya ada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Pelelangan Umum dan
Pelelangan Sederhana digambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1,
dimana Gambar 1 tersebut menggambarkan langkah-langkah untuk sistem pengadaaan
sebagai berikut :
1. Pelelangan umum/sederhana, pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi
sistem gugur.
2. Pelelangan umum, pascakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai
atau penilaian biaya selama umur ekonomis.
3. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem
nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis
4. Pelelangan umum, prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai
atau penilaian biaya selama umur ekonomis
5. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem gugur.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 8
Gambar 1. Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan Lelang
Sederhana
Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (harga)
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pemasukan Dokumen Penawaran tahap II (harga)
3 4
Pengumuman Pascakualifikasi
Pendaftaran dan Pengambilan Dok Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Penawaran
Pengumuman Prakualifikasi
Pendaftaran Pengambilan Dokumen kualifikasi
Pemasukan dan Evaluasi Dokumen kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
Penetapan Hasil Kualifikasi
Pengumuman Hasil Kualifikasi
Sanggahan Kualifikasi
Pengambilan Dokumen Pemilihan
Undangan kepada Peserta yang Lulus kualifikasi
Pemberian Penjelasan
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I
Pembukaan Dokumen Sampul II
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (harga)
Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis)
Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi tahap I
Pemberitahuan dan Pengumuman peserta yang lulus tahap I
Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (harga)
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang
Sanggahan Banding
Sanggahan
Penunjukan Penyedia Barang/jasa
Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis)
Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis)
Selesai
1. Pelelangan umum, pascakualifikasi, Satu sampul dan sistem gugur 2. Pelalangan umum pascakualifikasi, Dua sampul dan sistem nilai atau atau atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 3. Pelelangan umum, Prakualifikasi, Dua Sampul dan sistem nilai atau atau sistem penilaian biaya selama umur 4. Pelangan umum, Prakualifikasi, Dua tahap dan Sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 5. Pelelangan umum, Prakualifikasi, Dua tahap, dan sistem gugur
3 41 2 3 4
5
55
Pembuktian Kualifikasi
1 2
Evaluasi Kualifikasi
Mulai Mulai
Pemasukan Dokumen Penawaran Dibagi menjadi 2 sampul
Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Pembukaan Dokumen Sampul II
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (harga)
1 2
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 9
B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem Gugur
Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem
gugur terdiri dari sejumlah tahapan yaitu :
1. Pengumuman pascakualifikasi.
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
3. Pemberian penjelasan.
4. Pemasukan dokumen penawaran.
5. Pembukaan dokumen penawaran.
6. Evaluasi penawaran.
7. Evaluasi kualifikasi.
8. Pembuktian kualifikasi.
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
10. Penetapan pemenang.
11. Pengumuman pemenang.
12. Sanggahan.
13. Sanggahan banding.
14. Penunjukan penyedia barang/jasa.
Tahapan proses pemilihan dalam bentuk flowchart dapat dilihat pada gambar 2.
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu :
1. Proses kualifikasi.
Terdiri dari langkah 1,7, dan, 8.
2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.
Terdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6.
3. Proses penentuan pemenang.
Terdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 10
Gambar 2. Pelelangan umum/sederhana secara pascakualifikasi, satu sampul dan sistem gugur
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem
pengadaan ini hampir sama dengan langkah-langkah pemilihan penyedia barang
(lihat modul 4).
Hal-hal yang berbeda adalah :
1. Langkah 6 Evaluasi Penawaran.
Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4) yang harus
dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini,
disamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan
persyaratan berikut :
1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan
substantif sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini
Mulai
Pengumuman
Pendaftaran dan Pengambilan dok
pengadaan
Pemberian penjelasan
Pemasukan dokumen penawaran
Pembukaan Penawaran
Evaluasi Penawaran
Pembuatan berita acara hasil pelelangan
Penetapan pemenang
Pengumuman pemenang
Sanggahan
Sanggahan banding (apabila diperlukan)
Penunjukkan Penyedia barang/Jasa
selesai
Evaluasi Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 11
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Hal-hal yang perlu
dijelaskan adalah tahapan dan cara pelaksanaan kegiatan.
Contoh : untuk jasa keamanan, penyedia harus menjelasakan struktur organisasi
berikut jobdesk masing-masing personil, tahapan pelaksanaan pengamanan dan
cara penanganannya.
2. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
Contoh : untuk pekerjaan jasa keamanan diperlukan peralatan tongkat karet,
lampu senter, borgol, handy talky (HT), Seragam dll.
3. Tenaga teknis
Contoh untuk pekerjaan jasa kemanan membutuh personil satpam yang telah
mengikuti pelatihan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA) yang dikeluarkan
Polda setempat.
Dalam melakukan evaluasi teknis jasa lainnya dapat dilakukan dengan beauty
contest yaitu dengan cara mengundang penyedia untuk presentasi metode
pelaksanaan pekerjaan serta output yang akan dihasilkan dihadapan pokja ULP
dan tim teknis.
Contoh hasil evaluasi teknis jasa keamanan. Lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : PL. 01.02/II/1//2013 Tanggal : 15 Desember 2013 Evaluasi Teknis Paket : Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (SATPAM) Pada Kementrian A
No Uraian Kiteria
PT. A PT. B PT. C Data
Penawaran
Hasil Evaluasi
Data Penawar
an
Hasil Evaluasi
Data Penawa
ran
Hasil Evaluasi
I. Evaluasi Teknis
1 Metode pelaksanaan
Menjelaskan tahapan dan cara
pelaksanaan ada Sesuai ada Sesuai ada Sesuai
2 Jadwal pelaksanaan
Tidak melebihi waktu yang
ditentukan (365 hari) s/d 31 des
2014
365 hari Sesuai 365 hari Sesuai 365 hari Sesuai
3 Jenis, kapasitas, kompisisi dan jumlah peralatan
sesuai Dok Pemilihan ada Sesuai ada Sesuai ada Sesuai
4 Spesifikasi teknis pekerjaan
Sesuai Dok pemilihan ada Sesuai ada Sesuai ada Sesuai
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 12
5 Teknisi (personil satpam) 30 orang personil 30 orang Sesuai 30 orang Sesuai
Ada, 15 personi
l
Tidak Sesuai
6 Hasil klarifikasi (jika ada data yang meragukan)
- Sesuai - Sesuai - Tidak sesuai
Kesimpulan Lulus Lulus Gugur
2. Langkah 7, Evaluasi Kualifikasi.
Hal yang berbeda lainnya adalah pada penilaian persyaratan kualifikasi. Untuk
Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, persyaratan lain untuk lulus kualifikasi
adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang
diperlukan.
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan
c. Untuk usaha non-kecil memiliki Kemampuan dasar (KD) minimal untuk
usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir,
yaitu KD = 5 NPT. Tata cara perhitungan sama dengan tata cara
menghitung KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
Untuk penilaian persyaratan KD perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Untuk penyedia tunggal berdasarkan pengalaman tertinggi yang
diperoleh selama 10 tahun terakhir.
2. Untuk penyedia kerjasama operasi (KSO), maka yang dihitung adalah
perusahaan yang bertindak sebagai leader.
Contoh kasus :
Pada tahun 2013, Kementrian Perdagangan melaksanakan lelang jasa PCO
(Professional Conference Organizer) untuk kegiatan pertemuan WTO
(world trade organization) dengan nilai paket Rp. 45 Milyar.
1. Berapa persyaratan pengalaman minimal untuk pekerjaan tersebut ?
Jawab :
KD = HPS = 5 NPT = 45 Milyar
NPT = 45 Milyar/5 = 9 milyar
Jadi penyedia yang ikut lelang minimal harus memiliki pengalaman
sebesar Rp. 9 milyar.
2. PT. A mendaftar sebagai peserta lelang dan memiliki pengalaman
tertinggi sebesar Rp. 9,5 milyar. Apakah PT. A memenuhi syarat KD ?
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 13
Jawab :
KD PT.A = 5 (9,5 M) = Rp. 47,5 Milyar. Jadi PT. A memenuhi
persyaratan KD.
3. Ada tiga penyedia bergabung membentuk KSO yaitu PT. B, PT. C dan
PT. D dengan PT. B sebagai leader mendaftar ikut lelang paket diatas.
Dengan pengalaman tertinggi masing-masing PT. B sebesar Rp. 8
Milyar, PT. C sebesar Rp. 7 milyar dan PT. D sebesar Rp. 6 Milyar.
Berapa KD perusahaan KSO tersebut ?
Jawab :
Karena leadernya adalah PT. B maka KD PT. B = 5 NPT = 5 x 8 M =
Rp. 40 Milyar, jadi KD perusahaan KSO tersebut tidak memenuhi
persyaratan KD paket diatas.
d. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) = KP – jumlah paket yang
sedang dikerjakan dengan tata cara perhitungan sama dengan tata cara
menghitung SKP pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kostruksi.
Untuk paket kecil (≤ 2,5 milyar) maka KP sebanyak 5 paket sedangkan
untuk paket non kecil (> 2,5 milyar) sebanyak 6 paket atau 1,2 N.
SKP = KP - P
SKP = Sisa kemampuan paket
KP = Kemampuan paket
N = Jumlah paket yang sedang dikerjakan
Contoh perhitungan
1. Untuk paket kecil (sampai dengan 2,5 M)
Kementrian Ristek sedang melelangkan pekerjaan jasa kebersihan (cleaning
service) dengan nilai paket Rp. 2,4 milyar dengan pascakualifikasi, sistem
gugur. Ada 3 penyedia yang mendaftar dan memasukkan penawaran. Data
pekerjaan sedang dikerjakan masing-masing penyedia sbb (dari form
kualifikasi) : PT. A memiliki 4 paket, PT. B memiliki 5 paket dan PT.
memiliki 1 paket.
Berapa sisa kemampuan paket masing-masing penyedia dan apakah
memenuhi syarat ?
Jawab :
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 14
Pekerjaan Jasa Kebersihan dengan nilai paket Rp. 2,4 M, termasuk paket
kecil, maka KP = 5
SKP PT. A adalah 5 – 4 = 1 paket, jadi PT. A memenuhi syarat SKP.
SKP PT. B adalah 5 – 5 = 0 paket, jadi PT. B tidak memenuhi syarat SKP
SKP PT. C adalah 5 – 1 = 4 paket, jadi PT. C memenuhi syarat SKP
2. Untuk paket non kecil (> 2,5 M)
Pada tahun 2014, Kementrian Perdagangan melaksanakan lelang jasa PCO
(Professional Conference Organizer) untuk kegiatan pertemuan Menteri
Perdagangan ASEAN dengan nilai paket Rp. 25 Milyar. Ada empat
penyedia PCO yang mendaftar dan memasukkan penawaran, salah satunya
PT.A. dalam form kualifikasi diketahui PT.A memiliki pengalaman sejenis
ditahun 2010 sebanyak 4 paket diwaktu yang bersamaan, tahun 2011
sebanyak 6 paket, tahun 2012 sebanyak 5 paket dan tahun 2013 sebanyak 2
paket. Pada tahun 2014 telah memperoleh 4 paket sejenis dikementrian lain.
Berapa SKP PT.A ?
Jawab :
Nilai paket PCO yang sedang dilelang adalah Rp. 25 milyar (non kecil)
yang berarti KP = 6 atau 1,2 N
Jumlah paket terbanyak yang dikerjakan PT. A adalah 6 paket pada tahun
2011, maka N = 6
Maka KP PT. A adalah 1,2 x 6 = 7,2
SKP PT. A adalah 7,2 – 4 = 2,2.
3. Perhitungan SKP untuk penyedia KSO
Pokja ULP Kementrian Perdagangan sedang melakukan pemilihan jasa
PCO dengan nilai paket Rp.47 milyar. Pada waktu melakukan evaluasi
dokumen prakualifikasi untuk paket pekerjaan yang disyaratkan bagi
usaha non kecil, Pokja ULP menjumpai informasi pada formulir isian
yang diserahkan oleh para peserta tentang jumlah paket pekerjaan dalam
satu bulan yang sama selama 4 tahun terakhir sebagai berikut
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 15
Salah satu penyedia yang berbentuk KSO yang dipimpin oleh PT. A
dengan anggota KSO adalah PT. B dan PT. C. Data SKP perusahaan
KSO sebagai berikut :
PT. A Tahun Pertama mengerjakan 4 paket, tahun kedua 5 paket, tahun
ketiga 6 paket dan tahun keempat 3 paket. PT. B tahun pertama
Mengerjakan 5 paket. tahun kedua 6 paket, tahun ketiga 7 Paket dan
tahun keempat 4 paket. PT. C tahun pertama 2 paket, Tahun kedua 5
Paket, Tahun ketiga 7 Paket dan Tahun Keempat 6 Paket.
Berapa kemampuan paket PT. A, PT. B dan PT. C saat ini dan apa
penyedia KSO tersebut memenuhi syarat SKP ?
Jawab :
KP masing-masing anggota KSO
PT. A denga paket tertinggi 6 pkt,
KP = 1,2 N = 6 x 1,2 = 7,2 (pembulatan jadi 7)
SKP = KP – P = 7 – 3 = 4
PT. B dengan paket tertinggi 7 paket,
KP = 1,2 N = 7 x 1,2 = 8,4 (pembulatan jadi 8)
SKP = KP – P = 8 – 4 = 4
PT. C dengan paket tertinggi 7 paket,
KP = 1,2 N = 7 x 1,2 = 8,4
SKP = KP – P = 8 – 6 = 2
Jadi ketiga anggota penyedia KSO tersebut masih memenuhi syarat SKP.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 16
Contoh format kertas kerja evaluasi kualifikasi jasa lainnya
No Unsur Kriteria Hasil Evaluasi
Manual eproc
1 Pakta Integritas Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan
√ -
2
Formulir isian kualifikasi
Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan
√ -
Menyatakan bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan
√ -
menyatakan bahwa tidak bangkrut √ - Menyatakan bahwa tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya
√ -
Menyatakan bahwa Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam
√ -
Menyatakan bahwa Tidak ada pengurus yang masuk daftar hitam
√ -
3 Data administrasi Nama Penyedia dan alamat √ √
4 Landasan hukum Pendirian Badan usaha
Mengisi nomor, tanggal, notaris dan nomer pengesahan serta perubahannya (jika ada)
√ √
5 Pengurus badan usaha
Mengisi daftar pengurus badan usaha yang sesuai dengan akte pendirian
√ √
6 Izin usaha Memilik izin usaha yang sesuai dengan ketentuan dok kualifikasi
√ √
7 Susunan kepemilikan saham
Mengisi daftar pemilik saham badan usaha √ √
8 Pajak Memiliki NPWP √ √
Bukti laporan pajak tahunan √ √
Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir √ √ 9 Data personalia Memiliki tenaga terampil √ √
10 Data fasilitas/peralatan yang mendukung
Menyampaikan data fasilitas/peralatan yang mendukung
√ √
11 Pengalaman 10 tahun terakhir
Menyampaikan data pengalaman √ √
12 Pekerjaan dalam 4 terakhir
Paling sedikit ada 1 pekerjaan √ -
13 Pekerjaan yang sedang berjalan
Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
√ √
Keterangan : √ : Menjadi persyaratan baik manual maupun eproc hasil evaluluasi jika sesuai semua maka dinyatakan lulus, jika salah satu atau semua tidak sesuai maka dinyatakan gugur. - : tidak menjadi persyaratan Point 1 dan 2 untuk sistem eproc tidak dipersyaratkan karena pada registrasi user id dan pasword sdh menyatakan setuju terhadap
ketentuan eproc (Perka lkpp no. 18/2012)
Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem
pengadaan yang sama.
Harga Evaluasi Akhir (HEA)
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 17
Perhitungan HEA (harga evaluasi akhir) dengan memperhitungakan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
dibahas pada modul 9.
B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis.
Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai
dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis terdiri dari sejumlah tahapan sebagai
berikut :
1. Pengumuman prakualifikasi.
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.
3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.
4. Pembuktian kualifikasi.
5. Penetapan hasil kualifikasi.
6. Pengumuman hasil kualifikasi.
7. Sanggahan kualifikasi.
8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.
9. Pengambilan dokumen pemilihan.
10. Pemberian penjelasan.
11. Pemasukan dokumen penawaran.
12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).
13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).
14. Pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasi sampul I.
15. Pembukaan dokumen sampul II (harga).
16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II (harga).
17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
18. Penetapan pemenang.
19. Pengumuman pemenang.
20. Sanggahan.
21. Sanggahan banding.
22. Penunjukan penyedia barang/jasa.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 18
Gambar. 3. Pelelangan umum, prakualifikasi, 2 sampul dan sistem nilai
Mulai
Pengumuman
Pendaftaran
Pemasukan dan evaluasi dok kualifikasi
Pembuktian kualifikasi
Penetapan hasil kualifikasi
Pengumuman hasil kualifikasi
Sanggahan kualifikasi
Undangan
Pengambilan dokumen pemilihan
Pemberian penjelasan
Pemasukan dokumen penawaran
Pembukaan sampul I
Evaluasi sampul I
Pemberitahuan dan pengumuman sampul I
Pembukaan sampul II
Evaluasi sampul II
Pembuatan berita acara hasil pelelangan
Penetapan pemenang
Pengumuman pemenang
Sanggahan
Sanggahan banding (apabila diperlukan)
Penunjukkan Penyedia barang/Jasa
selesai
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 19
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu :
1. Proses kualifikasi.
Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebut
sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan Penilaian
Kualifikasi Pengadaan di modul II.
2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.
Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 16.
3. Proses penentuan pemenang.
Terdiri dari langkah 17 sampai dengan langkah 22. Langkah-langkah tersebut
sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara
pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem
pengadaan ini HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4).
Hal-hal yang berbeda adalah :
1. Langkah 3 Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.
Hal yang berbeda adalah persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan
Penyedia Jasa Lainnya, disamping syarat kualifikasi seperti pada pemilihan
penyedia barang, ditambahkan persyaratan kualifikasi berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang
diperlukan.
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan
c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal dengan ketentuan dan tata
cara perhitungan sama seperti menghitung KD pada Pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi.
d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang
sedang dikerjakan dengan tata cara perhitungan sama dengan tata cara
menghitung SKP pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kostruksi.
2. Langkah 13 Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).
Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4) yang harus
dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini,
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 20
disamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan
persyaratan berikut :
a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan
substantif sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
b. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila
diperlukan);
c. tenaga teknis yang diperlukan antara lain pendidikan, sertifikat keahlian,
pengalaman.
Contoh kertas kerja evaluasi teknis jasa lainnya dengan sistem nilai Nama pekerjaan : Penyelenggaraan Acara Penganugrahan SNI Award tahun 2013 di Kementrian B.
No Unsur Penilaian Bobot Penyedia PT. A PT. B PT.C
1 Metode pelaksanaan pekerjaan 45 33,75 33,75 33,75 1. konsep acara (keaslian ide dan kesesuaian tema) (50% a. keaslian ide (asli 100, meniru 0) b. kesesuaian tema (Sesuai 100, Tidak Sesuai 0) 2. desain panggung (sesuai dengan tema) (25%) (sesuai tema
100, tidak sesuai 0)
3. content multimedia (sesuai dengan tema) (25%) (sesuai 100, tidak sesuai 0)
2 Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan menggambarkan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP
5 5 5 5
3 Personil yang diperlukan 45 41,5 38 36,8 Tim Pendukung (60%) a. Produser, 1 orang, Pengalaman min 3 tahun
1. Pengalaman sebagai Produser dalam event yang dihadiri Menteri (100);
2. Tidak memiliki pengalaman sebagai Produser dalam event yang dihadiri Menteri (50).
b. Sutradara, 1 orang, pengalaman min 3 tahun 1. Pengalaman sebagai sutradara TV Program (Event
Awarding) yang di hadiri oleh Menteri (100) 2. Tidak memiliki pengalaman sebagai sebagai sutradara TV
Program (Event Awarding) yang di hadiri oleh Menteri (50)
c. Creative Director 1 orang, pengalaman min 2 tahun 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50).
d. Pelatih Paduan Suara, 1 orang, pengalaman min 2 tahun 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50).
e. Floor Director,1 orang, pengalaman min 2 tahun 1) Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2) Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50).
f. Stage Manager, 1 orang, pengalaman min 2 tahun 1) Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100);
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 21
2) Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50). g. Lighting designer and engineer, 1 orang, pengalaman
minimal 1 tahun mendesain dan mengoperaskan lighting untuk event TV program. 1) Memiliki Pengalaman minimal 1 tahun mendesain dan
mengoperaskan lighting untuk event TV program (100); 2) Tidak memiliki pengalaman minimal 1 tahun mendesain
dan mengoperaskan lighting untuk event TV program (50).
h. Sound Engineer FOH, 1 orang, pengalaman min 2 tahun, mampu menangani teknologi audio Surround yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audio surround 1. Memiliki pengalaman min 2 tahun, mampu menangani
teknologi audio Surround yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audio surround (100);
2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun, mampu menangani teknologi audio Surround yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audio surround (50).
i. Sound Engineer Monitor Panggung, 1 orang, pengalaman minimal 2 tahun 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50).
j. Sound Engineer untuk Broadcast, 1 orang, pengalaman minimal 2 tahun sebagai sound engineer untuk broadcast TV program dengan sistem rekaman per track (multitrack) 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun sebagai sound engineer
untuk broadcast TV program dengan sistem rekaman per track (multitrack) (100);
2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun sebagai sound engineer untuk broadcast TV program dengan sistem rekaman per track (multitrack) (50).
k. Crews, 12 orang, Memiliki pengalaman dalam event yang dihadiri oleh Menteri 1. Memiliki Pengalaman dalam event yang dihadiri oleh
Menteri (100); 2. Tidak memiliki pengalaman dalam event yang dihadiri
oleh Menteri (50).
Talent (40%) a. MC, 2 orang (laki-laki dan perempuan), publik figur, citra
positif, dan pernah tampil dalam acara penganugerahan (awarding event) 1. publik figur (50) 2. citra positif (30) 3. pernah tampil dalam acara penganugerahan (awarding
event) (20) 4. Tidak termasuk kualifikasi (0)
b. Host/Presenter TV Program, 2 orang, publik figur, citra positif, bukan presenter infotainment dan pernah membawakan acara sejenis penganugerahan (awarding event) 1. publik figur (50) 2. citra positif (30) 3. Bukan presenter infotainment (10) 4. pernah membawakan acara sejenis penganugerahan
(awarding event) (10) 5. Tidak termasuk kualifikasi (0)
c. Big Band (termasuk aransemen) 1. Citra positif (50) 2. Pernah tampil dalam acara televisi (50) 3. Tidak termasuk kualifikasi (0)
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 22
d. Penari Dewasa (minimal 10 orang), berpengalaman tampil dalam suatu event (100), tidak pengalaman (50).
4 Peralatan yang diperlukan 5 5 5 5 Memiliki spesifikasi yang setara dengan peralatan yang
dibutuhkan berikut ini :
a. Panggung (80) 1)Panggung Dasar - Set Panggung 25x8 m, 1 unit - Frame Screen + Black colour , 2 set - traping stage, 2 set - stage level camera master 1,5 x 2 m, 1set - backdrop set, 1set 2)Dekorasi panggung 3 Dimensi - Ornamen penunjang panggung, 1 set -Gardening, 1 set -Starlight black curtain (right&left), 2 set -light traping stage, 2 set -Melaminto /acrilyc cover, 1 set
a. Soundsystem, lighting,documentation& Multimedia (80) 1. Surround Sound System (25.000watt), 1 paket 2. Lighting set standard broadcast (include trusting) 1paket 3. Documentation
- Digital HD Camera Sony NX5 & HD ex3, 4 set - Clearcomm, 5 set - Jimmy Jib, 1 set - Docking Cam Sony NX5, 1 set - Set Switching System, 2 set - Camera Foto CANON 5D / 7D, 2 set
4. Multimedia - LCD Projector 12.000 Lumen + Screen 4,5x6 m, 2 set - TV Plasma, 4 set - Multimedia Preview Edius System, 3 set - Laptop, 2 set - Multimedia Switcher kramer 747, 2 set - Mini Mixer 8 Channel, 1 set - PC data server untuk jurnalis, 2 set
Jumlah Nilai yang diperoleh 85,25 81,75 80,55 Ambang Batas 80
Peringkat I II III Hasil evaluasi Lulus Lulus Lulus Contoh untuk penentuan bobot diatas ditetapkan oleh Pokja ULP Ketentuan : Lulus, jika sama/melebihi ambang batas Gugur jika kurang dari ambang batas
Penilaian teknis jasa lainnya dapat dilakukan dengan beauty contest (presentasi)
yaitu mewajibkan penyedia untuk presentasi metode pelaksanaan serta output
yang akan dihasilkan di hadapan pokja ULP dan tim teknis sesuai jadwal yang
telah ditetapkan.
Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem
pengadaan yang sama.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 23
B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi
Sistem Nilai atau atau penilaian biaya selama umur ekonomis.
Pelelangan umum dengan sistem pengadaan ini pada dasarnya sama dengan pelelangan
umum metode dua sampul. Perbedaannya, pada sistem dua sampul baik sampul I
maupun sampul II diserahkan secara bersama-sama. Sedangkan pada metode dua tahap,
sampul II diserahkan setelah evaluasi Tahap I (sampul I) sudah ada hasilnya dan yang
boleh menyampaikan sampul II (penawaran harga) adalah peserta yang lulus pada
tahap I dan diundang untuk memasukan dokumen sampul II. Tahapan-tahapan yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman prakualifikasi.
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.
3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.
4. Pembuktian kualifikasi.
5. Penetapan hasil kualifikasi.
6. Pengumuman hasil kualifikasi.
7. Sanggahan kualifikasi.
8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.
9. Pengambilan dokumen pemilihan.
10. Pemberian penjelasan.
11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).
12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).
13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).
14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I.
15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I.
16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).
17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).
18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).
19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
20. Penetapan pemenang.
21. Pengumuman pemenang.
22. Sanggahan.
23. Sanggahan banding.
24. Penunjukan penyedia barang/jasa.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 24
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu:
1. Proses kualifikasi.
Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebut
sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan Penilaian
Kualifikasi Pengadaan di modul II.
2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.
Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 18.
3. Proses penentuan pemenang.
Terdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24. Langkah-langkah tersebut
sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara
pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem
pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA
JASA LAINNYA (MODUL INI Bab B.2) dengan sistem pelelangan umum
secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai.
Perbedaannya adalah pada sistem ini ditambahkan langkah :
1. Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I setelah evaluasi Dokumen
Penawaran Administrasi dan Teknis. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama
dengan langkah pada Pemilihan Penyedia Barang (MODUL 4).
2. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga) setelah langkah
pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasi tahap I.
Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah pada Pemilihan
Penyedia Barang (MODUL 4) dengan sistem pelelangan umum secara
prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian
biaya selama umur ekonomis.
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 25
Gambar 4. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem
Nilai atau atau penilaian biaya selama umur ekonomis
Sanggahan banding (apabila diperlukan)
Penunjukkan Penyedia Barang/jasa
Mulai
Pengumuman
Pendaftaran
Pemasukan dan evaluasi dok kualifikasi
Pembuktian kualifikasi
Penetapan hasil kualifikasi
Pengumuman hasil kualifikasi
Sanggahan kualifikasi
Undangan
Pengambilan dokumen pemilihan
Pemberian penjelasan
Pemasukan Dokumen penawaran Tahap I
Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I
Evaluasi Penawaran Tahap I
Penyetaraan Teknis (apabila diperlukan) kecuali metode evaluasi
Penetapan peserta yang lulus tahap I
Pemberitahuan dan pengumuman lulus
Pemasukan Dok Penawaran Tahap II
Pembukaan Penawaran Tahap II
Evaluasi Penawaran Tahap II
Pembuatan berita acara hasil pelelangan tahap II
Penetapan Pemenang
Sanggahan
selesai
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 26
Contoh ilustrasi evaluasi dua tahap
Tahap I
Penyedia memasukkan penawaran administrasi dan teknis. Evaluasi administrasi
dengan sistem gugur sedangkan untuk evaluasi teknis menggunakan sistem nilai (lihat
contoh metode dua sampul, sistem nilai). No Nama
Penyedia Evaluasi
Administrasi Evaluasi teknis
Ambang Batas
Hasil Evaluasi Keterangan
1 PT.A
Lulus 90 80 Lulus Diundang Penawaran harga
2 PT. B Lulus 75 80 Gugur Tidak diundang
3
PT. C
Lulus 85
80 Lulus
Diundang Penawaran harga
4 PT. D Lulus 78 80 Gugur Tidak diundang
5
PT.E
Lulus 75
80 Gugur
Tidak diundang
Tahap II
Penyedia yang lulus tahap I yang diundang untuk memasukkan penawaran
hargaSelebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia jasa lainnya
dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi
sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
B.4 Pelelangan Sederhana
Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana SAMA DENGAN proses pelaksanaan
Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi
sistem gugur (lihat Gambar 1) KECUALI waktu penayangan pengumuman dilakukan
paling kurang 4 (tiga) hari kerja (sistem manual) atau 4 hari kalender (sistem eproc)
melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 27
CCC... PPPeeennnuuunnnjjjuuukkkkkkaaannn LLLaaannngggsssuuunnnggg dddaaannn PPPeeennngggaaadddaaaaaannn LLLaaannngggsssuuunnnggg
C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan
Langsung untukPenanganan Darurat
Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem
pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem penunjukan langsung untuk penanganan
darurat. Untuk mengingatkan kembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2
berikut ini.
C.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung
Bukan UntukPenanganan Darurat
Sama dengan untuk penanganan darurat di atas, langkah-langkah pelaksanaan
pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN
langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan
sistem penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat. Untuk mengingatkan
kembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan
Langsung
Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya melalui Pengadaan langsung dijelaskan
secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 28
Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung
Untuk memperjelas gambar diatas, bagian yang berwarna merah dan hijau akan digambarkan pada halaman selanjutnya.
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 29
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 2 diatas, bagian yang berwarna merah.
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 30
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 2, bagian yang berwarna hijau.
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 31
Gambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya
Menggunakan Metode Pengadaan Langsung
Contoh berita acara dalam pengadaan langsung dapat dilihat pada lampiran modul ini.
Modul 6 D. Sayembara
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 32
DDD... SSSaaayyyeeemmmbbbaaarrraaa
Pemilihan penyedia jasa lainnya dengan menggunakan metode sayembara diuraikan
dalam bentuk gambar seperti yang dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.
Gambar 4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan
Metode Sayembara
Penjelasan langkah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman Sayembara
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara
3. Pemberian Penjelasan
Ketiga tahapan di atas memiliki langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah
pada tahapan pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes.
Modul 6 D. Sayembara
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 33
4. Pemasukan proposal
1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan proposal harus mengikutiketentuan
yang dipersyaratkan dalam Dokumen Sayembara.
2) Pemasukan Proposal yang berisi persyaratan administrasi, proposalteknis
dilakukan pada tempat, hari, tanggal, dan waktu sesuai yangditentukan dalam
pengumuman.
3) Peserta sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) proposal.
4) Dokumen proposal terdiri persyaratan administrasi, dan proposal teknis :
a. Persyaratan administrasi meliputi :
Proposal ;
Salinan kartu indentitas untuk perorangan/kelompok, aktependirian
badan usaha, atau surat keputusan pembentukanlembaga atau surat
identitas lainnya ; dan
Salinan NPWP.
b. Proposal teknis, berisi :
Rancangan pekerjaan yang disayembarakan ;
Keterangan tentang spesifikasi dan metodepembuatan/pelaksanaannya.
5) Proposal disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dariproposal asli 1
(satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai“ASLI” dan
“REKAMAN”.
6) Semua proposal dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis“Proposal
Sayembara”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,serta disampaikan
kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
7) Peserta menyampaikan langsung proposal kepada ULP/PejabatPengadaan sesuai
jadwal yang ditetapkan.
8) Peserta dapat menyampaikan proposal melalui pos/jasa pengirimandengan
ketentuan sudah diterima ULP/Pejabat Pengadaan sebelum batasakhir
pemasukan proposal dan segala risiko keterlambatan dankerusakan menjadi
risiko peserta.
9) Dalam hal proposal disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, makasampul
penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanyamencantumkan alamat
ULP/Pejabat Pengadaan
10)Untuk proposal penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
Modul 6 D. Sayembara
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 34
a. ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaanproposal
pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak ; dan
b. Apabila diterima terlambat, proposal tidak diikutkan dalamsayembara.
11)ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima proposal.
12)ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua proposal yang masuk setelahbatas
akhir pemasukan proposal.
13)Berbeda dengan cara pelelangan, pada metode sayembara proposal yang telah
diterima, TIDAK DAPAT ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta
sayembara setelah batas akhir pemasukan proposal.
14)Pada batas akhir pemasukan proposal, salah satu anggota pokjaULP/Pejabat
Pengadaan menutup daftar tanda terima proposal denganmencoret tepat dibawah
daftar peserta sayembara terakhir sertamembubuhkan tanda tangan.
15)ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para peserta bahwa
saatpemasukan proposal telah ditutup, menolak proposal yang terlambatdan/atau
tambahan proposal, kemudian dilanjutkan dengan rapatpembukaan proposal.
16)ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah tempat dan batas akhirpemasukan
proposal, kecuali terjadi keadaan kahar di lokasi pemasukanproposal.
17)Perubahan batas akhir pemasukan proposal karena terjadi keadaankahar
dituangkan dalam Adendum Dokumen Sayembara dandisampaikan kepada
seluruh peserta.
5. Pembukaan Proposal
1) Pembukaan proposal pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan
proposal.
2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan proposal pada waktu
pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat menyampaikan proposal.
3) Setelah pembukaan proposal, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi
terhadap persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Sayembara.
6. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian Proposal Teknis
7. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS)
8. Penetapan Pemenang Sayembara
9. Pengumuman Pemenang Sayembara
Modul 6 D. Sayembara
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 35
Keempat tahapan di atas (6, 7, 8, dan 9) memiliki langkah-langkah yang sama dengan
langkah-langkah pada tahapan pemilihan penyedia barang dengan menggunakan
metode kontes.
10. Penunjukan Pemenang Sayembara
1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS).
2) Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai
pemenang (mengundurkan diri), maka Hak Cipta peserta tersebut menjadi hak
negara dan kepada peserta tersebut tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk
apapun.
3) SPPS harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.
4) Salah satu tembusan dari SPPS disampaikan sekurang-kurangnya kepada APIP
K/L/D/I yang bersangkutan.
11. Surat Perjanjian
Surat perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPS.
Modul 6 E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 36
EEE... PPPeeellleeelllaaannngggaaannn GGGaaagggaaalll dddaaannn TTTiiinnndddaaakkk LLLaaannnjjjuuutttnnnyyyaaa
Kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan Pelelangan Gagal beserta ketentuan-
ketentuannya SAMA DENGAN ketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia Barang
pada MODUL 4.
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 37
FFF... PPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannn dddaaannn PPPeeerrrsssiiiaaapppaaannn PPPeeelllaaakkksssaaannnaaaaaannn KKKooonnntttrrraaakkk
F.1 Menyusun Kontrak
Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Setelah penetapan pemenang dan masa sanggah berakhir maka PPK harus
mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada :
1. Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman pemenang apabila tidak ada
sanggahan
2. Paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan umum dan empat hari kerja
untuk pelelangan sederhana dan pemilihan langsung setelah sanggahan dijawab
dan tidak ada sanggahan banding
3. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan banding dijawab
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan Berita Acara
Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK
Jaminan Pelaksanaan
Setelah SPPBJ dikeluarkan, maka penyedia harus segera membuat Surat Jaminan
Pelaksanaan untuk nilai paket diatas Rp. 200 juta, kecuali untuk pekerjaan yang
asetnya sudah dikuasai oleh pengguna maka tidak wajib misalnya jasa hotel, rental
mobil dll. Jaminan Pelaksanaan dapat dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Asuransi/Lembaga Penjaminan.
Nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh penyedia sebagai berikut :
a. Untuk nilai penawaran pemenang diatas 80 % HPS, maka nilai jaminan
pelaksanaan adalah 5 % x nilai kontrak. Contoh pada lelang sederhana pengadaan
jasa cleaning service dengan HPS Rp. 1 Milyar, ada 3 penyedia yang memasukkan
penawaran yaitu PT. A dengan nilai penawaran Rp. 850 juta, PT. B : Rp. 900 juta
dan PT. C : 950 juta. Dari hasil evaluasi dengan sistem gugur, PT. A dinyatakan
sebagai pemenang lelang, maka nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan
oleh PT. A adalah 5 % x nilai kontrak = 5% x Rp. 850 juta = Rp. 42.500.000
(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 38
b. Untuk nilai penawaran pemenang dibawah 80 % HPS, maka nilai jaminan
pelaksanaan adalah 5 % x HPS. Contoh pada lelang sederhana pekerjaan jasa
pencetakan majalah dengan nilai HPS Rp. 1,3 milyar, ada 3 penyedia yang
memasukkan penawaran yaitu PT. A dengan penawaran Rp. 1,1 milyar, PT. B :
950 juta, PT. C : Rp. 1,04 milyar. dari hasil hasil evaluasi ditetapkan PT. B sebagai
pemenang. Maka nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. B
adalah 5 % x HPS = 5 % x Rp. 1,3 milyar = Rp. 65 juta (enam puluh lima juta
rupiah).
Setelah SPPBJ dikeluarkan dan penyedia menyiapkan jaminan pelaksanaan PPK harus
segera melakukan penyusunan kontrak sesuai dengan rancangan kontrak yang
disampaikan dalam dokumen pemilihan. Kontrak paling lambat harus ditanda tangani
paling lambat 14 hari kerja setelah SPPBJ dikeluarkan.
Pengertian Kontrak dan Anatomi kontrak
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia
baran/jasa atau pelaksana swakelola.
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya kontrak/perjanjian, yaitu :
1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal (objek) tertentu
4. Adanya sebab yang halal
Anatomi kontrak
Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh PPK yang berisi ketentuan-
ketentuan yang harus diikuti oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
Anatomi kontrak pengadaan barang/jasa terdiri dari
1. Surat perjanjian
2. Syarat-syarat umum kontrak
3. Syarat-syarat khusus kontrak
4. Spesifikasi teknis, KAK dan atau gambar
5. Daftar kuantitas dan harga
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 39
6. Dokumen lainnya.
Bentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagai bukti perjanjian
terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskan pada Modul 2 Persiapan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian-1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun
kontrak dapat dilihat pada Modul 2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi
atau materi yang harus tertuang dalam kontrak.
F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak
a. Penandatanganan kontrak
Jika ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak baik
PPK maupun penyedia, maka kontrak telah siap untuk ditanda tangani. Sebelum
kontrak ditanda tangani, kedua belah pihak harus membaca dan memaraf setiap lembar
bagian kontrak yang berarti kedua belah pihak telah paham dan mengerti konsekuensi
dari ketentuan-ketentuan kontrak serta ditempelkan materai sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Ketentuan pemberian materai adalah Kontrak asli pertama untuk PPK
dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia dan kontrak asli
kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani PPK.
Pemberian tanda tangan harus mengenai materai. Materai wajib diberikan tanggal pada
tempat yang disediakan di dalam materai, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Pemberian tanggal untuk menghindari penggunaan materai tersebut lebih dari satu
kali.
2. Pemberian tanggal untuk mencegah pemalsuan tanda tangan dan dokumen kontrak.
3. Pemberian tanggal sebagai bentuk penaatan atas Surat Edaran Mahkamah Agung
agar kontrak tersebut dapat menjadi alat bukti penuh.
Dalam kontrak pekerjaan yang kompleks dan/atau bernilai di atas
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penandatanganan kontrak dilakukan
setelah meminta pendapat ahli hukum kontrak. Ahli hukum kontrak dapat memberikan
konsultasi, review dan/atau menyusun Kontrak yang kompleks. Hasil dari konsultasi
PPK dengan Ahli hukum kontrak dapat berupa :
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 40
1. Audit hukum (legal audit/legal due diligent)
2. Pendapat hukum (legal opinion)
Dalam penandatanganan kontrak pengadaan, Pihak penyedia yang berwenang
menandatangani kontrak atas nama penyedia sesuai ketentuan Pasal 86 Perpres 54
tahun 2010 beserta perubahannya adalah
1. Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang
telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
2. Pihak komisaris yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau
3. Pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai pegawai tetap perusahaan
yang ditunjukkan dengan surat kuasa direktur.
b. Perubahan kontrak
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan
gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK
bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang
meliputi :
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d. Mengubah jadwal pelaksanaan
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada:
1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan
2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan
lumpsum dan harga satuan
Ketentuan perubahan kontrak :
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 41
1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal
2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan Perubahan kontrak :
1. Surat Permintaan addendum kontrak dari PPK/penyedia
2. PPK membentuk dan menugaskan tim peneliti kontrak untuk melakukan
pemeriksaan lapangan bersama dengan wakil penyedia.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Pemeriksaan
Lapangan dengan wakil penyedia.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan lapangan :
a. Untuk penambahan volume maka menggunakan harga satuan yang ada dalam
kontrak awal
b. Untuk pekerjaan dengan harga satuan timpang, maka menggunakan harga
satuan HPS.
c. Untuk perubahan spesifikasi teknis, harus dikaji terlebih dahulu, spesifikasi
yang baru minimal setara atau lebih tinggi dari spesifikasi yang lama. Jika
diperlukan dapat meminta justifikasi teknis dari instansi berwenang.
d. Untuk pekerjaan baru yang belum ada dalam kontrak, penyedia harus membuat
dan menyerah surat penawaran
4. PPK bersama wakil penyedia melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
dan dituangkan dalam Berita acara klarifikasi dan negosiasi.
5. Hasil klarifikasi dan negosiasi dituangkan dalam Perubahan kontrak (addendum
kontrak).
c. Uang muka
Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam
kontrak. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima
penyedia. Jaminan uang muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan
atau perusahaan asuransi. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 42
muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
Ketentuan pemberian uang muka:
1. Maksimal 20% untuk usaha non-kecil dan maksimal 30% untuk usaha kecil
2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20%
3. Uang muka kontrak tahun jamak adalah maksimal 20% nilai kontrak tahun
pertama dan maksimal 15% nilai total kontrak
Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang muka yang telah
disetujui PPK
d. Pembayaran prestasi pekerjaan
Sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 berserta perubahannya,
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:
1. Bulanan yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaaan
setiap bulan, contohnya untuk pekerjaan jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa
katering
2. Termin yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaaan setiap
termin yang diatur dalam kontrak, contoh pekerjaan jasa pencetakan
brosur/majalah
3. Sekaligus setelah pekerjaan selesai yaitu pembayaran dilakukan setelah prestasi
pekerjaan telah mencapai 100 %, contohnya pekerjaan jasa PCO, perawatan
genset.
Dalam pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran wajib dilakukan sesuai ketentuan di
dalam kontrak khususnya di syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), jika terjadi
perubahan tata cara pembayaran maka harus dilakukan perubahan kontrak.
e. Penyesuaian harga
Sesuai dengan pasal 92 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya diatur tentang
penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 43
a. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak
Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam
dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan
b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam
Dokumen Pengadaan
c. Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan
Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.
Untuk pekerjaan jasa lainnya hampir tidak ada yang menggunakan anggaran tahun
jamak, bisanya dilakukan untuk pekerjaan jasa kontruksi.
e. Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila :
1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda;
2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50
hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah
berakhirnya waktu pelaksanaan;
4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan;
5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur,
pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh instansi berwenang
F.1.2 Surat Perintah Kerja
Isi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang
isinya sama dengan SPK untuk pengadaan barang.
F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Setelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/jasa, selanjutnya PPK
melakukan langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan kontrak. Langkah-langkah
Modul 6 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 44
yang harus dilakukan PPK untuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah
sebagai berikut :
a. Membuat Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK)
b. Menyusun program mutu
c. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
d. Melakukan Mobilisasi
e. Melakukan pemeriksaan bersama
f. Melakukan inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan).
g. Pembayaran uang muka.
Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah-langkah persiapan pelaksanaan
kontrak pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Bedanya, pada pengadaan jasa lainnya
ditambahkan langkah melakukan inspeksi pabrikasi, yaitu :
1. PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses
pabrikasi peralatan khusus.
2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai ketentuan dalam Kontrak.
3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
Modul 6 G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 45
GGG... PPPeeelllaaapppooorrraaannn dddaaannn PPPeeennnyyyeeerrraaahhhaaannn PPPeeekkkeeerrrjjjaaaaaannn
G.1 Pelaporan
Sistem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporan pada pengadaan
barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4). Hal yang membedakan adalah
laporan hasil pekerjaan. Pada Pekerjaan Jasa Lainnya adalah sebagai berikut :
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan
pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan.
Laporan berisi :
1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
5. Faktor-faktor berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.
Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, PPK membuat foto-foto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
G.2 Penyerahan Pekerjaan
Proses penyerahan pekerjaan jasa lainnya dari penyedia jasa lainnya kepada pengguna
sebagai tanda telah selesainya pekerjaan penyedia jasa lainnya dilakukan melalui
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). PPHP akan memeriksa/menguji
apakah jasa lainnya telah selesai dan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak.
Modul 6 G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 46
Apabila hasil pemeriksaan/pengujian telah diterima maka Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untuk memeriksa/menguji
barang, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang akan ditetapkan oleh PA/KPA untuk
membantu pelaksanaan tugas PPHP.
Langkah-langkah dalam proses serah terima untuk pekerjaan jasa lainnya adalah
sebagai berikut :
1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PPHP.
3. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
4. PPK menerima penyerahan pekerjaan atau penyerahan pertama pekerjaan (yang
memerlukan masa pemeliharaan) setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh PPHP.
Ditambahkan contoh pekerjaan yang sederhana
Contoh format berita acara serah terima
Modul 6 G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 47
BERITA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Nama Paket Pekerjaan : .....................................
Nomor : .................................
Pada hari ini : .........; tanggal : .................; bulan : .............; tahun : ..................; yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Dari Pihak Pemilik Pekerjaan - PIHAK KESATU Nama : Jabatan : PPK Alamat : ....................................
II. Dari Pihak Pelaksana - PIHAK KEDUA Nama : ............................. Jabatan : ............................. Alamat : .............................
Nomor DIPA/DPA : .........................., Tanggal .............................
Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Nomor : .........................., tanggal .................... kepada PIHAK KESATU dan telah diperiksa Panitia Penerima Barang/Jasa (PPHP) : No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua 2 Sekretaris 3 Anggota
Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan (checklist), maka pelaksanaan pekerjaan/penyerahan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA telah mencapai tahap prestasi ...................% dengan baik, sehingga PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar Rp. .....................,- (terbilang :................................).
KETERANGAN / URAIAN PEMBAYARAN : 1. Harga Kontrak sebesar : Rp. ................ 2. Angsuran yang telah berjalan sebesar : Rp. ---------------- 3. Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar : Rp. ................. 4. Sisa angsuran Pembayaran sebesar : Rp. ----------------
Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
............. ........................
Modul 6 G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 48
Direktur NIP.................
Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : ...................... Tanggal : ......................
No. Uraian Pekerjaan (sesuai kontrak) Vol Satuan Keterangan
1 2 3 4 5
Jakarta,............2014
PT/CV ......... PPK,
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Direktur NIP. ...................
Modul 6 G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 49
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN Nama Paket Pekerjaan :..................................
Nomor : ..............................
Pada hari ini : ........... tanggal : ............, bulan : ............., tahun : .........., bertempat di ......................., telah diadakan pemeriksaan dan pengujian barang/jasa sbb :
Dengan rincian sbb :
No. Uraian Pekerjaan (sesuai kontrak) Vol Satuan Hasil pemeriksaan dan pengujian
(sesuai/tidak sesuai kontrak)
Dilampiri dengan foto/gambar/film serta hasil uji (jika diperlukan)
Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan pengujian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap (..............) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
Pelaksana Pekerjaan PT/CV..........
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pengguna akhir/tim teknis
(............................)
1........................ 2........................ 3..........................
(.....................)
Modul 6 H. Latihan Kelompok
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 50
HHH... LLLaaatttiiihhhaaannn KKKeeelllooommmpppoookkk
Latihan Evaluasi Penawaran Jasa lainnya 1. Evaluasi administrasi 2. Evaluasi teknis 3. Evaluasi Harga
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 51
III... TTTeeesss
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 52
LLLaaammmpppiiirrraaannn
4. Contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran
Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan dokumen penawaran
untuk pekerjaan .............................. No. .....................
Pada hari ini...............tanggal.........bulan............tahun.........bertempat di..........pokja yang ditetapkan
dengan surat keputusan kepala ULP no............tanggal.........yang selanjutnya dalam Berita Acara ini
disebut Pokja ULP, telah mengadakan rapat pembukaan dokumen penawaran.
Dalam rapat pembukaan penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Jumlah yang memasukkan dokumen penawaran : ...............(...) penyedia
2. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap : ..............(....) dan
jumlah penawaran yang tidak tidak lengkap : ..............(....)
Jumlah penawaran yang terlambat : ..............(....)
Jumlah Penawaran yang tidak bisa dibuka/rusak :................(....)*
3. Peserta yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu dari :**)
PT/CV............................Nama ....................
PT/CV...........................Nama .....................
4. Hasil pembukaan penawaran dapat dilihat pada lampiran 2/3/4/5/6
Rapat Pembukaan penawaran ditutup pada pukul ............WIB
Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta,.... 2014
Pokja ULP
No Nama TandaTangan 1 2 3
Wakil dari penyedia **
No Nama wakil penyedia Nama Penyedia Jabatan Tanda Tangan 1 2
Catatan: *) untuk eproc **)untuk eproc tidak perlu wakil penyedia
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 53
CONTOH KERTAS KERJA PEMBUKAAN PENAWARAN Pengadaan Jasa Lainnya
Nama Pekerjaan :............................. Tanggal : .............................
No Nama Penyedi
a
Administrasi Teknis Harga Ket Surat
Penawaran
Surat Jaminan
Spek Teknis
Jadwal Pelaksa
naan
Jenis, kapasit
as, kondisi peralata
n utama
Tenaga teknis
Metode pelaksa
naan
Formulir
TKDN
Surat Pena
waran harga
Daftar Kuntitas dan harga
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 12 13 14 (lengkap/
tidak lengkap)
Catatan : √ = Ada − = tidak ada Jika ada semua dinyatakan lengkap Jika kurang/tidak ada dinyatakan tidak lengkap ........................, ...........200x Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1...................... 1...................................... 2. ................... 2....................................... 3..................... 3...................................... Untuk metode satu sampul berisi kelangkapan administrasi, teknis dan harga
Untuk metode dua sampul, sampul I berisi kelengkapan administrasi dan teknis dan sampul II berisi
kelengakapan harga.
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 54
5. Contoh Berita Acara Evaluasi Administrasi
Berita Acara Evaluasi Administrasi
Nama Pekerjaan :...................
No :.......................
Pada hari ini ...... tanggal ........... bulan ......... Tahun .........dimulai pukul ........ WIB, bertempat di ............. oleh ULP/Panitia Pengadaan telah diadakan Rapat Evaluasi Administrasi pelelangan pekerjaan tersebut di atas.
A. Rapat dihadiri oleh Pokja ULP
1. ................Ketua 2. ...............Sekretaris 3. ................Anggota
B. Hasil evaluasi : 1. Rapat dilaksanakan untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap semua dokumen
penawaran yang telah dimasukkan oleh para peserta lelang. 2. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut :
a. Jumlah dokumen penawaran yang masuk dan akan dilakukan evaluasi administrasi dari peserta adalah ............. penawaran yaitu : No Nama Penyedia
b. Evaluasi administrasi berupa penilaian /evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran apakah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
c. Dari hasil evaluasi administrasi terhadap ..........penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yaitu : No Nama Penyedia Hasil Evaluasi Alasannya
(lulus/gugur)
3. Rekapitulasi hasil evaluasi administrasi dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara Evaluasi Administrasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pokja ULP : 1. ................Ketua 2. ...............Sekretaris 3. ................Anggota
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 55
Lampiran berita acara Evaluasi administrasi
No Unsur Sub unsur Kriteria (dari dok pemilihan)
Hasil Evaluasi Nama Penyedia 1 Nama Penyedia 2 Nama Penyedia 3
Data Penaw
aran
Sesuai/Tidak Sesuai
Data Penawar
an
Sesuai/Tidak
Sesuai
Data Penawara
n
Sesuai/Tidak
Sesuai
1
Sura
t Pen
awar
an
Tanggal Sebelum/sama dengan tgl Pemasukan Penawaran
Jangka waktu berlakunya Surat Penawaran
Jangka waktu berlaku Surat tidak kurang dari yang ditetapkan
Ditandatangani oleh yang berhak
Ditandatangani oleh Direktur Utama/Penerima Kuasa yang namanya tercantum dalam Akte Perusahaan/pegawai tetap/orang yang berhak berdasarkan KSO
2
Sura
t Jam
inan
Pen
awar
an
Diterbitkan oleh: Bank Umum/Perusahaan Asuransi/ Lembaga Penjaminan yang punya ijin menteri keuangan
Masa berlaku Jaminan
Sesuai dengan yang ditetapkan
Nama dan alamat peserta lelang
Sesuai dengan yang ditetapkan
Nilai Jaminan Sesuai dengan yang ditetapkan
Besaran Nilai Jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf
Sesuai dengan yang ditetapkan
Nama ULP/Panitia Pengadaan
Sesuai dengan yang ditetapkan
Nama Paket Pekerjaan
Sesuai dengan paket yang sedang dikompetisikan
Hasil klarifikasi surat jaminan
Keaslian surat jaminan unconditional (tanpa syarat)
Dapat dicairkan dalam waktu 14 hari
Dapat diklaim sebesar jaminan
Kesimpulan Keterangan : Lulus jika memenuhi semua persyaratan Gugur jika tidak memenuhi semua atau salah satu dari persyaratan
Pokja ULP : 1. ................Ketua 2. ...............Sekretaris 3. ................Anggota
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 56
3. Berita Acara Evaluasi Teknis
Berita Acara Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan : .................... No. :....................
Pada hari ini .......... tanggal .......... Bulan ..... Tahun ....... dimulai pukul ...... WIB, bertempat
di................, oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan telah diadakan Rapat Evaluasi Teknis pekerjaan
Pengadaan...................
Rapat dihadiri oleh:
Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1. .................. : Ketua Pokja 2. ................. : Sekretaris 3. ................... : Anggota
Hasil evaluasi : 1. Rapat dilaksanakan untuk membahas hasil evaluasi/penilaian persyaratan teknis dari setiap
penawaran yang masuk.
2. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut :
a. Dari ......... penawaran yang masuk dan telah dinyatakan lulus administrasi, sesuai Berita Acara Evaluasi Administrasi, Nomor : ................., Tanggal ............... adalah sebanyak ................penawaran, dari perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
No Nama Penyedia
b. Evaluasi teknis menggunakan metode ...............
c. Berdasar hasil evaluasi teknis tersebut, Pokja ULP membuat daftar penawaran yang lulus
evaluasi teknis.
d. Dari ..... peserta yang masuk evaluasi teknis, ....... peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis dan .........peserta dinyatakan gugur
e. Rekapitulasi hasil penilaian evaluasi teknis dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara ini.
Rapat Evaluasi Teknis ini ditutup oleh ULP/Panitia Pengadaan dan Jasa pada pukul .... WIB.
Demikian Berita Acara Evaluasi Teknis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Pokja ULP
1. .................... : 1. ………………….........
2. ....................... : 2. .........……………………
3. ..................... : 3. ………………….........
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 57
Lampiran berita acara evaluasi teknis (kertas kerja)
Unsur Kriteria
Hasil Evaluasi Nama
Penyedia 1 Nama
Penyedia 2 Nama
Penyedia 3
Data Penawaran
Sesuai/Tidak Sesuai
Data Penawaran
Sesuai/Tidak Sesuai
Data Penawaran
Sesuai/Tidak Sesuai
Metode pelaksanaan
Menggambarkan penguasaan teknis pelaksanaan pekerjaan
Jadwal pelaksanaan
Tidak melebihi waktu yang ditentukan
Jenis, kapasitas, jumlah peralatan minimal
Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
Spesifikasi teknis pekerjaan
Sesuai dengan spek yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
Memiliki Teknisi
Memenuhi syarat pendidikan
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 58
, pengalaman dan sertifikat keahlian.
Hasil klarifikasi (jika ada data yang meragukan)
Kesimpulan Lulus/Gugur Lulus/Gugur Lulus/Gugur
Pokja ULP
1. .................... : 1. ………………….........
2. ....................... : 2. .........……………………
3. ..................... : 3. ………………….........
4. Berita Acara Evaluasi Harga
Berita Acara Evaluasi Harga Nama Paket Pekerjaan : ................. No. : .......................... Pada hari ini .........tanggal ........ Bulan ...... Tahun ........ dimulai pukul ..... WIB, bertempat di
............., oleh Pokja ULP telah diadakan Rapat Evaluasi Harga pekerjaan Pengadaan ...............
Rapat dihadiri oleh:
Pokja ULP ......
1. .................. : Ketua Pokja 2. ................. : Sekretaris 3. ................... : Anggota
Hasil rapat : 1. Rapat dilaksanakan untuk membahas hasil evaluasi harga penawaran dari setiap perusahaan
yang lulus evaluasi teknis.
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 59
2. Sebelum dilakukan evaluasi Harga dilakukan koreksi aritmetik Hasil evaluasi adalah sebagai berikut :
a. Dari ........penawaran yang masuk dan telah dinyatakan lulus teknis, dan telah dinyatakan dengan Berita Acara Evaluasi teknis, Nomor : .........., Tanggal ........., dari perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
b. Evaluasi menggunakan metode ......................... c. Dari Hasil evaluasi Harga terhadap ............ peserta dinyatakan lulus/memenuhi
persyaratan harga yaitu:
No Nama Penyedia Hasil evaluasi Peringkat Alasannya
d. Berdasar hasil evaluasi tersebut, Pokja ULP/Panitia Pengadaan membuat daftar
penawaran yang lulus evaluasi harga,
e. Rekapitulasi kombinasi nilai harga dapat dilihat pada Tabel Lampiran Berita Acara ini.
3. Rapat Evaluasi Harga ini ditutup oleh ULP/Panitia Pengadaan dan Jasa pada pukul ..... WIB.
Demikian Berita Acara Evaluasi Harga ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Pokja ULP
1. .................... : 1. ………………….........
2. ....................... : 2. .........……………………
3. ..................... : 3. ………………….........
Lampiran berita acara evaluasi harga Unsur
Kriteria Hasil Evaluasi Nama
Penyedia 1 Nama
Penyedia 2 Nama
Penyedia 2 Data
penawaran
Sesuai/tidak
Data
penawaran
Sesuai/tidak
Data penawaran
Sesuai/tidak
Harga
Harga total tidak melebihi HPS
Modul 6 I. Tes
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 60
Harga total < 80% dari HPS dilakukan klarifikasi
Harga satuan > 110 % HPS dari harga satuan di HPS dilakukan klarifikasi
Bila ditulis nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi
Penulisan harga penawaran jelas
Kewajaran harga
Bila komponen dalan negeri tidak sama dengan yang ditetapkan lakukan klarifikasi
Bila harga penawaran < 80 % dari HPS, lakukan klarifikasi
Kesimpulan (lulus/tidak lulus)
(lulus/tidak lulus)
(lulus/tidak lulus)
Peringkat Harga No Nama Penyedia Harga Penawaran Terkoreksi Peringkat Keterangan
1
2
3
Pokja ULP
1. .................... : 1. ………………….........
2. ....................... : 2. .........……………………
3. ..................... : 3. ………………….........
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 61
Berita Acara Evaluasi kualifikasi Nama Pekerjaan : ............................
No. ......................
Pada hari ini : ........; tanggal :............; Bulan ............; Tahun :..................; dimulai pukul ..........WIB, bertempat di ................, oleh Pokja ULP, telah diadakan Rapat untuk Penilaian Kualifikasi penyedia pada pekerjaan tersebut di atas.
Rapat dihadiri oleh : Pokja ULP/Panitia Pengadaan : 1. (Nama anggota pokja) 2. (Nama anggota pokja) 3. (Nama anggota pokja) Acara / hasil rapat : 1. Rapat dilaksanakan untuk menilai kualifikasi dengan cara memeriksa dan
membandingkan data isian dan pernyataan yang bersangkutan dalam formulir isian penilaian kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi. Evaluasi dilakukan terhadap penyedia sebagai berikut : No Nama Penyedia Hasil Evaluasi Keterangan 1 (lulus/tidak lulus) Alasannya : 2 3
2. Rekapitulasi hasil Penilaian Kualifikasi dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara
ini. 3. Penyedia yang lulus kualifikasi akan diundang untuk pembuktian kualifikasi. 4. Rapat Penilaian Kualifikasi ini ditutup oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa pada pukul .... WIB.
Demikian Berita Acara Evaluasi Kualifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [nama ] : 1. ………………….......... 2. [nama ] : 2. …........………………… 3. [nama ] : 3. …………………......... Catatan : Berita acara dianggap sah minimal ditandatangani ½ dari jumlah anggota.
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 62
Lampiran berita acara evaluasi kualifikasi
No Unsur Kriteria Hasil Evaluasi
Manual eproc
1 Pakta Integritas Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan
√ -
2
Formulir isian kualifikasi
Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan
√ -
Menyatakan bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan
√ -
menyatakan bahwa tidak bangkrut √ - Menyatakan bahwa tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya
√ -
Menyatakan bahwa Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam
√ -
Menyatakan bahwa Tidak ada pengurus yang masuk daftar hitam
√ -
3 Data administrasi Nama Penyedia dan alamat √ √
4 Landasan hukum Pendirian Badan usaha
Mengisi nomor, tanggal, notaris dan nomer pengesahan serta perubahannya (jika ada)
√ √
5 Pengurus badan usaha
Mengisi daftar pengurus badan usaha yang sesuai dengan akte pendirian
√ √
6 Izin usaha Memilik izin usaha yang sesuai dengan ketentuan dok kualifikasi
√ √
7 Susunan kepemilikan saham
Mengisi daftar pemilik saham badan usaha √ √
8 Pajak Memiliki NPWP √ √
Bukti laporan pajak tahunan √ √
Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir √ √ 9 Data personalia Memiliki tenaga terampil √ √
10 Data fasilitas/peralatan yang mendukung
Menyampaikan data fasilitas/peralatan yang mendukung
√ √
11 Pengalaman 10 tahun terakhir
Menyampaikan data pengalaman √ √
12 Pekerjaan dalam 4 terakhir
Paling sedikit ada 1 pekerjaan √ -
13 Pekerjaan yang sedang berjalan
Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
√ √
Keterangan : √ : Menjadi persyaratan baik manual maupun eproc hasil evaluluasi jika sesuai semua maka dinyatakan lulus, jika salah satu atau semua tidak sesuai maka dinyatakan gugur. - : tidak menjadi persyaratan Point 1 dan 2 untuk sistem eproc tidak dipersyaratkan karena pada registrasi user id dan pasword sdh menyatakan setuju terhadap
ketentuan eproc (Perka lkpp no. 18/2012)
Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [nama ] : 1. ………………….......... 2. [nama ] : 2. …........………………… 3. [nama ] : 3. ………………….........
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 63
Contoh Surat undangan pembuktian kualifikasi Jakarta , ...............2013 Nomor : ..................................... Perihal : Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi. Lamp. : -
Kepada Yth : Direktur Utama PT/CV. ....................... Di Tempat
Dengan hormat, Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi nomor : .......................untuk paket
pekerjaan ......................di Satuan kerja ................... , maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan ketentuan sbb :
4. Acara dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : ...................... Waktu : ....................... Tempat : .......................
5. Penyedia wajib membawa semua kelengkapan dokumen asli/dilegalisir oleh pihak berwenang dan foto copy dokumen rangkap 2 (dua).
6. Dokumen asli yang harus dibawa dan ditunjukkan kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan adalah : 1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran dasar koperasi 2. Surat Pengangkatan Kepala Cabang (jika perusahaan cabang) 3. Surat Penjanjian KSO (jika perusahaan KSO) 4. Surat ijin usaha (SIUP/SIUJK/ITUP dll) 5. Surat Domilisi dari kelurahan setempat 6. NPWP, Bukti lapor pajak tahun dan 3 bulan terakhir/Surat
keterangan fiskal (SKF) 7. Bukti Kepemilikan fasilitas/peralatan (kuitansi/bpkb/stnk/bukti
sewa/SHM dll) 8. Daftar Tenaga ahli tetap 9. Surat kontrak/perjanjian yang pernah diperoleh 10. Surat Dukungan Bank (khusus konstruksi) 11. Syarat lainnya (jika ada)
7. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dihadiri oleh direktur atau dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari direktur perusahaan.
Demikian untuk dimaklumi. Ketua Pokja ULP/Panitia
Pengadaan (Nama) Catatan : Undangan wajib disampaikan ke penyedia yang lulus kualifikasi Untuk sistem manual via email/fax/surat, untuk sistem eproc dengan upload di SPSE
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 64
Lampiran 1. Contoh Format berita acara pembuktian kualifikasi
Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nama pekerjaan : ....................
No. ...................... Pada hari ini ........ tanggal ...... bulan ..... tahun ........ dimulai pukul ...... WIB, bertempat di ..........................oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan .............., telah diadakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lulus kualifikasi dan diundang oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan.
Rapat dihadiri oleh : Pokja ULP/Panitia Pengadaan : 1. ...................... 2. ..................... 3...................... Penyedia : [nama wakil perusahaan] : PT/CV...................
Acara / hasil rapat :
1. Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline) dan dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
3. Dari hasil pembuktian kualifikasi penyedia (dapat/tidak dapat) memperlihatkan dokumen asli/legalisir yang diminta dan penyedia dinyatakan (lulus/gugur).
4. Rincian hasil pembuktian kualifikasi dapat dilihat pada lampiran berita acara ini. Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dengan sebenar-
benarnya.
POKJA ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ] : 1. ………………….......... 2. [Nama ] : 2.
…........………………… 3. [Nama ] : 3. …………………......... Nama Wakil Penyedia 1........................................
Catatan : Berita acara pembuktian kualifikasi dibuat untuk setiap penyedia yang diundang.
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 65
Lampiran 2. Daftar hadir pembuktian kualifikasi
DAFTAR HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Pekerjaan : ...........................
No. Nama Perusahaan Nama Wakil Perusahaan
Tanggal Tanda Tangan
1 2 3
POKJA ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ] : 1. ………………….......... 2. [Nama ] : 2. …........…………………
3. [Nama ] : 3. ………………….........
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 66
Lampiran 3. Rekapituasi hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi
Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaaan : ....................
Nama Penyedia :................................ Tanggal :................................
No Unsur Kriteria Dokumen asli yang diminta
Hasil Pembuktian kualifikasi
1 Pakta Integritas Menandatangani pakta integritas Akte pendirian perusahaan
2 Formulir isian
kualifikasi Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak Surat Pernyataan Bukan pegawai K/L/D/I (PNS) atau CTDN Menyatakan bahwa tidak sedang menjalani sanki pidana Menyatakan bahwa tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak baik langsung maupun tidak langsung Menyatakan bahwa tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawsan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Menyatakan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus tidak masuk dalam daftar hitam
3 Data administrasi Mengisi nama (badan usaha), status kantor (pusat/cabang), alamat penyedia
Surat domisili perusahaan dari
kelurahan setempat
4 Landasan hukum pendirian perusahaan
Mengisi data akte pendirian perusahaan antara lain : nomor akte pendirian, tanggal, nama notaris dan nomor pengesahan
Akte pendirian perusahaan
5 Pengurus badan usaha
Mengisi nama pengurus badan usaha, identitas dan jabatannya
Akte pendirian perusahaan
6 Ijin Usaha yang dimiliki
Surat ijin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
surat ijin asli (SIUP/SIUJK dll)
7 Susunan kepemilikan saham
Mengisi data susunan kepemilikan saham, identitas, alamat dan prosentase saham
Akte pendirian perusahaan
8 Kewajiban perpajakan
Mempunyai NPWP NPWP Laporan tahunan terakhir Bukti lapor pajak Laporan bulanan (3 bulan terakhir) 1) PPh 21 2) PPh 23 3) PPh pasal 25/29 4) PPN
Bukti lapor pajak
9 Data personali (tenaga ahli tetap
Mempunyai tenaga ahli sesuai kebutuhan minimal
surat pengangkatan (SK)
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 67
badan usaha) 10 Data
fasilitas/peralatan/perlengkapan yang mendukung
Mempunyai fasilitas sesuai kebutuhan
bukti kepemilikian (kuitansi/SHM/
BPKB dll)
11 Data pengalaman sejenis
Mempunyai data pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir
Surat Kontrak
12 Pekerjaan dalam 4 terakhir
Paling sedikit ada 1 pekerjaan Surat Kontrak
13 Data Pekerjaan yang sedang dikerjakan
Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dikerjakan
Surat Kontrak
Catatan : √ = Sesuai dgn persyaratan − = tidak sesuai
Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ] : 1. ………………….......... 2. [Nama ] : 2. …........…………………
3. [Nama ] : 3. ………………….........
Wakil Penyedia :
1[nama wakil penyedia] : 1 .................................
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 68
5. Contoh berita acara hasil pelelangan (BAHP) pascakualifikasi
Contoh Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Pemilihan Penyedia.....................( jasa lainnya)
Nomor : .........................
Nama Pekerjaan : .....................
Lokasi Pekerjaan : ....................
Satuan Kerja : ....................
PPK :.....................
Kelompok Kerja : ....................
Sumber Dana : ...................
Tahjeun Anggaran : ...................
Harga Perkiraan Sendiri : ...................
Jangka Waktu Pelaksanaan : ..................
Metode Penyampaian : .................
Metode Evaluasi : .................
Pada hari ini ..............tanggal ................bulan..............tahun....................pukul
..............bertempat di ...........Pokja yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala
ULP nomor ..........tanggal ..........yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut
Pokja, telah melakukan pemilihan penyedia ...........dengan pelelangan umum dengan
hasil sebagai berikut :
1. Pengumuman pascakualifikasi.
Pengumuman ..............nomor : .................tanggal ............melalui
a. Situs K/L/D/I dan portal pengadaan nasional tanggal..............s/d.......
b. Papan Pengumuman Resmi ...............tanggal ..........s/d...................
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan.
Pendaftaran dimulai tanggal.............s/d...............
Penyedia yang mendaftar sebanyak...............(....)perusahaan
Penyedia yang mengembil dokumen pemilihan sebanyak............(...) perusahaan
3. Pemberian penjelasan.
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 69
a. Pemberian penjelasan dilaksanakan tanggal ..........bertempat di...............
b. Jumlah peserta yang hadir sebanyak ..............(.....) perusahaan
Berita acara penjelasan pekerjaan (BAPP) no.............tanggal
.............(terlampir)
4. Penyampaian BAPP termasuk addendum dokumen pemilihan (jika ada).
Salinan BAPP termasuk addendum dokumen pemilihan (jika ada) dapat diambil
peserta lelang pada tanggal ..........melalui situs K/L/D/I
5. Pemasukan dokumen penawaran.
a. Batas waktu pemasukan dokumen penawaran : hari ........tanggal .......jam
..........
b. Tempat : .............
c. Peserta yang memasukkan penawaran : ..........(.....) perusahaan
No Nama Perusahaan Alamat Keterangan
d. Penyedia yang terlambat memasukkan penawaran : ...............(.....) perusahaan
6. Pembukaan penawaran.
Penwaran dinyatakan ditutup pada hari..........tanggal ............jam.................
Pembukaan penawaran dilakukan pada :
a. Waktu : hari...........tanggal.........jam.......
b. Tempat : ..............
Berita acara pembukaan penawaran No.................tanggal............terlampir
7. Evaluasi dokumen penawaran.
Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi
arimatika, dengan berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010 beserta
perubahannnya dan dokumen pemilihan. Hasil evaluasi penawaran sebagai
berikut :
a. Koreksi Arimatik
No Nama Perusahaan
Harga Penawaran termasuk PPN Peringkat Setelah koreksi arimatik
Keterangan
Pada saat pembukaan
Setelah koreksi arimatika
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 70
b. Evaluasi administrasi.
Evaluasi administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada
penilaian kualifikasi. Unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan
yang diminta dalam dokumen pemilihan, surat penawaran dan surat jaminan.
1) Penawaran yang dievaluasi.
Jumlah penawaran yang dievaluasi : .........(.....) penawaran yaitu
penawaran
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.........................dst
2) Konfirmasi/klarifikasi.
(a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV............terkait keraguan
terhadap............dengan kesimpulan .....................
(b) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV............terkait keraguan
terhadap............dengan kesimpulan ....................
3) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus.
Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat : ..............(.....)
perusahaan yaitu penawaran :
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.......................dst
Jumlah Penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus : ..........(.....)
perusahaan yaitu penawaran
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.....................dst
Penjelasan/tidak lulus masing masing peserta adalah sebagai berikut :
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 71
1. PT/CV....................dinyatakan gugur administrasi karena.............
2. PT/CV.................... dinyatakan gugur administrasi karena.............
3. dst
Hasil evaluasi administrasi terlampir.
c. Evaluasi teknis.
Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan, meliputi : ........................
1) Penawaran yang dievaluasi
Jumlah penawaran yang dievaluasi : ........(....) penawaran yaitu penawaran
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.....................dst
2) Konfirmasi/klarifikasi
(a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV............terkait keraguan
terhadap............dengan kesimpulan
(b) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV............terkait keraguan
terhadap............dengan kesimpulan
(c) dst
4) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus
Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat : ..............(.....)
perusahaan yaitu penawaran :
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.......................dst
Jumlah Penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus : ..........(.....)
perusahaan yaitu penawaran
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.....................dst
Penjelasan/tidak lulus masing masing peserta adalah sebagai berikut :
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 72
1. PT/CV....................dinyatakan gugur teknis karena.............
2. PT/CV.................... dinyatakan gugur teknis karena.............
3. Dst
Hasil evaluasi teknis terlampir.
d. Evaluasi harga.
Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis.
1) Unsur yang dievaluasi
Total harga penawaran terhadap HPS
Harga satuan timpang
Mata pembayaran yang harga satuannya nol
Penulisan harga penawaran antara angka dan huruf (khusus kontrak
lumpsum)
Kewajaran harga
Harga evaluasi akhir berkaitan dengan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalan negeri
2) Penawaran yang dievaluasi
Jumlah penawaran yang dievaluasi : ......(....) penawaran, yaitu penawaran
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.....................dst
3) Konfirmasi/klarifikasi
(a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV............terkait keraguan
terhadap............dengan kesimpulan
(b) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV............terkait keraguan
terhadap............dengan kesimpulan
(c) dst
Hasil evaluasi harga terlampir.
8. Evaluasi isian dokumen kualifikasi.
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 73
a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon cadangan
pemenang (jika ada). Evaluasi form isian kualifikasi dilakukan dengan
sistem gugur.
b. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
persyaratan kualifikasi, yaitu .......(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen kualifikasi).
Jumlah penawaran yang dievaluasi : ...........(....) penawaran yaitu
penawaran ;
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.....................dst
Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus, yaitu :
........(....) penawaran, yaitu penawaran :
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.....................dst
Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi gugur/tidak lulus, yaitu :
........(....) penawaran, yaitu penawaran :
1. PT/CV....................
2. PT/CV....................
3. PT/CV.....................dst
9. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi.
Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi
dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta
salinannya.
Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi : ...........(...)
peserta
Jumlah peserta yang dinyatakan gugur/tidak lulus kualifikasi : ...........(...)
peserta
Alasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sbb :
a............
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 74
b..............
Hasil pembuktian kualifikasi untuk setiap peserta dituangkan dalam berita
acara pembuktian kualifikasi (terlampir).
10. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan
evaluasi kualifikasi maka kelompok kerja (Pokja) berkesimpulan dan
memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk
ditunjuk sebagai calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan I dan
II:
Adalah :
1. Calon Pemenang
Nama Perusahaan :.....................
Alamat Perusahaan : ....................
NPWP :.....................
Harga Penawaran Terkoreksi : ...................
2. Calon Pemenang Cadangan I
Nama Perusahaan :.....................
Alamat Perusahaan : ....................
NPWP :.....................
Harga Penawaran Terkoreksi : ...................
3. Calon Pemenang Cadangan II
Nama Perusahaan :.....................
Alamat Perusahaan : ....................
NPWP :.....................
Harga Penawaran Terkoreksi : ...................
Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, ....April 2013
Pokja .................
1. .............................Ketua 1............................
2. ............................ Sekretaris 2..............................
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 75
3. ............................. Anggota 3. .........................
Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Lainnya
Berita Acara Survei Harga Pasar Nama Paket Pekerjaan :...........
No : ........................
Pada hari ini _________, tanggal _________ Bulan _________ Tahun _____________ dengan mengambil tempat di ........................, Telah diadakan Survei Harga Pasar. Berdasarkan sumber informasi dari kedua sumber yang berbeda menghasilkan Perbandingan Survei Harga Pasar yang dibutuhkan untuk Pekerjaan .............................yaitu sebagai berikut : 1. [ Penyedia 1]
a) Harga untuk masing-masing barang : terlampir b) Spesifikasi yang digunakan : Terlampir
2. [ Penyedia 2]
a) Harga untuk masing-masing barang : terlampir b) Spesifiksi yang digunakan : Terlampir
Demikian Hasil Survei Harga Pasar untuk pekerjaan ..........................ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Jakarta,.................2014 Pejabat Pengadaan (Nama) NIP
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 76
Nomor : _____ __________, __ __________ 20__ Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. ____________ di __________
Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan ______________ pada
_________[K/L/D/I] Tahun Anggaran __________________________
Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Jasa Lainnya sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : __________ Lingkup pekerjaan : __________ Nilai total HPS : Rp________(__________) Sumber pendanaan : ____________ Tahun Anggaran ____
2. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat : _______________ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst] Telepon/Fax : _________________ Website : _________________
Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu a. Pemasukan Dokumen Penawaran __/____s.d.__/__ ____s.d.__ b. Pembukaan Dokumen
Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
____/_________ ___________
c. Penandatanganan SPK ____/_________ Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui. Pejabat Pengadaan pada _____________[K/L/D/I] [tanda tangan] ........................... [nama lengkap]
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 77
BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
No........................... Pada hari ini..................,tanggal ......................Bulan ........................Tahun
...........................dengan mengambil tempat di ........................, telah diadakan rapat
Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan .............................................
Hadir dalam rapat ini terdiri :
1 Pejabat pengadaan ..............................
2 Penyedia Jasa Barang dan Jasa: ................................
Hasil pembukaan penawaran sebagai berikut :
No Dokumen Penawaran
Unsur Keterangan (lengkap/tdk lengkap)
1 Administrasi Surat Penawaran 2 Teknis Spek Teknis
Jadwal Pelaksanaan Jenis, kapasitas, kondisi peralatan utama
Tenaga teknis Metode pelaksanaan
3 Harga Daftar Kuntitas dan harga
Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk ini dibuat dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta, ........Mei 2014
No Nama Jabatan Tanda Tangan 1 .............
Pejabat Pengadaan ...............................
2 ................
Direktur PT/CV........... ................................
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 78
BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN No..............................
Pada hari ini .............Tanggal ...................Bulan ...................Tahun .................. kami yang bertanda tangan dibawah ini pejabat pengadaan untuk kegiatan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di........................., telah mengadakan rapat evaluasi penawaran, Klarifikasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran dari calon penyedia jasa untuk pekerjaan.......................... PENYEDIA BARANG DAN JASA : Nama Penyedia : ............................... Alamat : ............................... N P W P : ............................... A. Evaluasi administrasi No Unsur Kriteria Hasil Evaluasi
Data penawaran
Sesuai/ Tidak sesuai
1 Tanggal Sama atau sebelum pemasukan penawaran
2 Masa berlaku penawaran Sesuai dok pemilihan 3 Tanda tangan direktur Direktur atau kuasa
direktur
Kesimpulan Lulus/gugur Jika hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan ke evaluasi teknis (Jika hasil evaluasi dinyatakan gugur, maka evaluasi dihentikan dan dilakukan pengadaan langsung ulang). B. Evaluasi Teknis No Unsur Kriteria Hasil Evaluasi
Data penawaran
Sesuai/ Tidak sesuai
1 Spesifikasi teknis Sesuai dok pemilihan 2 Metode
pelaksanaan Menguraikan tahapan dan cara pelaksanaan
3 Peralatan utama Memiliki peralatan yang dibutuhkan
4 Jadwal pelaksanaan Tidak melebihi waktu yang ditentukan
5 Teknisi Memiliki teknisi dengan kualifikasi sesuai persyaratan
Kesimpulan Lulus/gugur
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 79
Jika hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan ke evaluasi harga (Jika hasil evaluasi dinyatakan gugur, maka evaluasi dihentikan dan dilakukan pengadaan langsung ulang C. Evaluasi Biaya No Unsur Kriteria Hasil Evaluasi
Data penawaran
Sesuai/ tidak
1 Harga Penawaran
Harga total tidak melebihi HPS Harga total < 80% dari HPS dilakukan klarifikasi
Harga satuan > 110 % HPS dari harga satuan di HPS dilakukan klarifikasi
Bila ditulis nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi
Penulisan harga penawaran jelas 2 Kewajaran
harga Bila komponen dalan negeri tidak sama dengan yang ditetapkan lakukan klarifikasi
Bila harga penawaran < 80 % dari HPS, lakukan klarifikasi
Kesimpulan Lulus/gugur Jika hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi (Jika hasil evaluasi dinyatakan gugur, maka evaluasi dihentikan dan dilakukan pengadaan langsung ulang) Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, ........Mei 2014
No Nama Jabatan Tanda Tangan 1 .............
Pejabat Pengadaan ...............................
2 ................
Direktur PT/CV........... ................................
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 80
Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian kualifikasi No. ......................
Pada hari ini : ........; tanggal :............; Bulan ............ Tahun .................. dimulai pukul ..........WIB, bertempat di ................, telah diadakan Rapat untuk Penilaian Kualifikasi penyedia pada pekerjaan .................................
Hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi: Rapat dilaksanakan untuk menilai kualifikasi dan dinlanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. dengan hasil sbb :
No Unsur Kriteria Evaluasi
kualifikasi Pembuktian kualifikasi
1 Pakta Integritas Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan
2
Formulir isian kualifikasi
Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan
Menyatakan bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan
menyatakan bahwa tidak bangkrut Menyatakan bahwa tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya
Menyatakan bahwa Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam
Menyatakan bahwa Tidak ada pengurus yang masuk daftar hitam
3 Data administrasi Nama Penyedia dan alamat
4 Landasan hukum Pendirian Badan usaha
Mengisi nomor, tanggal, notaris dan nomer pengesahan serta perubahannya (jika ada)
5 Pengurus badan usaha
Mengisi daftar pengurus badan usaha yang sesuai dengan akte pendirian
6 Izin usaha Memilik izin usaha yang sesuai dengan ketentuan dok kualifikasi
7 Susunan kepemilikan saham
Mengisi daftar pemilik saham badan usaha
8 Pajak Memiliki NPWP
Bukti laporan pajak tahunan
Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir 9 Data personalia Memiliki tenaga terampil
10 Data fasilitas/peralatan yang mendukung
Menyampaikan data fasilitas/peralatan yang mendukung
11 Pengalaman 10 tahun terakhir
Menyampaikan data pengalaman
12 Pekerjaan dalam 4 terakhir
Paling sedikit ada 1 pekerjaan
13 Pekerjaan yang sedang berjalan
Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Demikian Berita Acara Evaluasi Kualifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Jakarta,....Mei 2014 Pejabat Pengadaan (...................)
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 81
BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENGADAAN LANGSUNG
No. .............................
Pada hari ini ..........Tanggal ............Bulan......... Tahun ...............bertempat
di..................., telah mengadakan rapat Klarifikasi dan negosiasi atas Penawaran harga
pekerjaan .............................dengan Hasil sebagai berikut :
1. Dilaksanakan Klarifikasi untuk memastikan data-data pekerjaan.
2. Setelah klarifikasi selanjutnya dilakukan negosiasi harga penawaran pekerjaan
yang diajukan penyedia Rp. ....................
3. Setelah negosiasi antara PPK dengan penyedia disepakati :
a. Harga Penawaran awal Rp......................... (terbilang : .................)
b. Harga hasil negosiasi Rp............................(terbilang :.................)
Dengan rincian hasil negosiasi terlampir
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Pejabat Pengadaan Penyedia
(.....................) (.............................)
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 82
BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHP ) No.........................
Pada hari ini ..............Tanggal ................Bulan .....................Tahun...................dengan mengambil tempat di .......................telah mengadakan rapat Penyusunan Hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaaan.................... Pelaksanaan pengadaan langsung melalui tahapan-tahapan kegiatan. 1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap (dua) sumber informasi yaitu ................
dan ....................... 2. Penyedia yang diundang sebanyak .......(..........) dan memasukkan dokumen
sebanyak .......(........ ) Penyedia yaitu PT/CV.................. 3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi
Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut : Pagu Anggaran : ............................... HPS/OE : ................................
4. Unsur- unsur yang dievaluasi a. Evaluasi administrasi : lulus/gugur b. Evaluasi teknis : lulus/gugur c. Evaluasi harga : lulus/gugur
5. Evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi a. Evaluasi kualifikasi : lulus/gugur b. Pembuktian kualifikasi : lulus/gugur
6. Klarifikasi, dan Negoisasi Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 ( satu ) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut a. Harga Penawaran awal Rp......................... (terbilang : .................)
b. Harga hasil negosiasi Rp............................(terbilang :.................)
Demikian Berita Acara Penyusunan Hasil Pengadaan Langsung (BAHP ) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Mei 2014 Pejabat Pengadaan (......................)
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 83
Surat Penetapan Pemenang
_______,___________ 20__ Nomor : ____ /_____/__/20__ Lampiran :
__________________
Perihal : Penetapan Pengadaan Langsung Kepada Yth. [Penyedia] [Alamat] Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) Nomor: ....................tanggal ..................dan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan ini ditetapkan pemenang untuk pekerjaan ......................... Penyedia Barang/ Jasa : 1. Nama Perusahaan : ............................ 2. Alamat : ............................ 3. NPWP : ............................ 4. Harga Penawaran : ............................ 5. HPS : Rp....................... 6. Harga Negoisasi : Rp........................
Pembayaran pekerjaan tersebut dibebankan pada sumber dana :.........................., Kegiatan .............. tahun ................... Demikian Penetapan Pengadaan Langsung dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pejabat Pengadaan (nama)
Tembusan 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan 2. Arsip
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 84
_______,___________ 20__ Nomor : ____ /_____/__/2011 Lampiran : __________________ Perihal : Penyampaian Hasil Penetapan
Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ..................... Di tempat
Berdasarkan hasil Penetapan No................, tanggal .................tentang calon penyedia jasa untuk pekerjaan....................., yang dibiayai sumber dana :......................... Bersama ini kami sampaikan penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Langsung untuk pekerjaan :............ Penyedia Barang/ Jasa : 1. Nama Penyedia : ................................ 2. Alamat : ................................ 3. NPWP : ................................ 4. Harga Penawaran : ................................ 5. HPS : Rp........................... 6. Harga Negoisasi : Rp...........................
Demikian Hasil Penetapan Pengadaan Langsung kami sampaikan kepada PPK untuk dapat ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Pejabat Pengadaan (nama)
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 85
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
SATUAN KERJA:
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Halaman __ dari __ PAKET PEKERJAAN: __________ NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN
PENGADAAN:
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________]
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun
NILAI PEKERJAAN
No.
Uraian Pekerjaan Kuantitas Satuan
Ukuran
Harga Satuan (Rp)
Total (Rp)
xxx xx xx xx Xxxx
Jumlah xx xx xx Xxxx Terbilang : Cara Pembayaran : dibayarkan senilai Rp ____ (terbilang) atas nama _________, No Rekening (_________) INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.
Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia maka rekatkan materai Rp
6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
Untuk dan atas nama penyedia __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp
6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 86
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.
3. HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar
harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga
4. HAK KEPEMILIKAN a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 87
seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
8. JADWAL a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua Jasa Lainnya dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga; b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 88
Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
12. PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
15. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 89
Pekerjaan. c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Jasa Lainnya tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
c. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
17. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan
pelaksanaan pekerjaan.
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 90
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
18. PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
19. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 91
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personil.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan
pekerjaan; 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan
penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK; 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah
melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) penyedia membayar denda; dan/atau 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. PEMBAYARAN a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran
secara sekaligus]; 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 92
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
22. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
Modul 6 Lampiran
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 93
Lampiran SPK No : Tanggal : No Nama Pekerjaan Vol Satuan Harga Satuan Jumlah PPN Total
top related