modul 3 menerima dan memverivikasi pengaduan masyarakat · pencatatan ini akan menjadi database...
Post on 10-Oct-2019
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Komisi Pemberantasan KorupsiMODUL 3 :
MANAJEMEN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKATMENERIMA DAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
(1 Jam Pelajaran)Nama Pemateri : ……………………….
MODUL 3MANAJEMEN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
MENERIMA DAN MEMVERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
• BAB I : Melakukan Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
1. Latar Belakang
2. Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Efektif
3. Tata Cara Penanganan Penerimaan Pengaduan dari Pelapor dan Mekanisme Penanganannya
• BAB II : Melakukan verifikasi awal terhadap laporan Pengaduan Masyarakat
1. Klasifikasi dan Verifikasi Laporan Pengaduan Masyarakat
2. Tindak Lanjut Hasil Verifikasi
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
DUMAS
Sistem Pengaduan Masyarakat yang efektif adalah hal yang fundamental yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi/instansi untuk memberikan Pelayanan public yang baik.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Peraturan inimengatur secara umum mengenaipengelolaan Pengaduan, pemantauandan evaluasinya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP No. 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan UU No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
SISTEM PENANGANAN DUMAS YANG EFEKTIF
Komitmen dari Pimpinan tertinggi
Seluruh Pengaduan yang diterima harus ditangani secara adil (fair) danobjektif (objective) berdasarkan fakta yang ada
PRINSIP:
Media (channels) Pengaduan masyarakat harus dapat dengan mudahdiketahui dan mudah di akses oleh masyarakat
Dumas ditangani dengan waktu/ timeframe yang jelas
Setiap Pengaduan masyarakat yang diterima harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Pencatatan ini akan menjadi database yang penting dalam penanganan Pengaduan.Pengaduan masyarakat yang diterima harus ditangani secara rahasia (confidential) Didukung dengan unit Investigasi
Telaah
Verifikasi
Tindak Lanjut
Database
SISTEM PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT KPK
Penerimaan KWS, Email, Surat, Telepon/fax,sms, langsung
Tindak Lanjut dapat berupa :1. Pulbaket Kasus2. IH-OTT3. Penerusan ke Lidik4. Tindak lanjut lain5. Pengarsipan (File)
Pencatatan
BAB I MELAKUKAN PELAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHAPAN VERIFIKASI
• Penerimaan Pengaduan masyarakat melalui saluran-saluran dumas yang tersedia.
• Pencatatan atas Pengaduan yang diterima.
• Verifikasi atas Pengaduan yang telah dicatatkandalam system atau database.
• Rekomendasi tindak lanjut atas hasil verifikasiPengaduan.
• Pengarsipan
TAHAPAN PEMERIKSAAN LANJUTAN
• Penelaahan atas hasil verifikasi Pengaduan masyarakat.
• Rekomendasi hasil penelaahan (lanjut atau file).
• Pemeriksaan lanjutan dan Pengayaan Informasi danatau Pengumpulan bahan dan keterangan atasPengaduan yang dilaporkan.
• Pelaporan atas hasil pengumpulan bahan danketerangan
• Rekomendasi
• Pemaparan/ekspose
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DARI PELAPOR
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Petugas sedang menerima Pengaduan langsung dan berdiskusi dengan pelapor
PENERIMAAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG
PENERIMAAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG
Petugas sedang menerima Pengaduan langsung dengan metode tatap muka maupun melalui telepon Pengaduan.
PENERIMAAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG
TEHNIK WAWANCARA DASAR
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Wawancara dilakukan untuk memperoleh Informasi yang akurat dan handal dari pelapor tentang suatu kejadian.
Petugas secara aktif dapat berinteraksi dengan pelapor dan memberikan penjelasan tentang proses dan prosedur penanganan Pengaduan masyarakat. Petugas juga secara aktif untuk dapat menggali Informasi dari pelapor.
Menggunakan jenis pertanyaan terbuka. Misalnya dengan
menggunakan kata Tanya TED (ceritakan, explain dan describe),
atau menggunakan pertanyaan probing question (5W + 1H)
Petugas dapat menggunakan metode cognitive interview/free
recall untuk pelapor yang kooperatif dan menggunakan
Metode conversation management digunakan untuk pelapor yang non-
kooperatif, dimana petugas mengambil alih terlebih dahulu.
TATA CARA PENERIMAAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Penerimaan Pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui berbagai saluran (channels) Pengaduan, yaitu:
Kotak Post/PO Box E-Mail Pesan Singkat / SMS Aplikasi WhatsApp
Whistleblowing System Media Social Surat
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
Ø Pencatatan Pengaduan dilakukan oleh Petugas Penerima (verifikator), kecuali untuk Pengaduan yang diterima melalui surat
dicatatkan oleh Petugas Administrasi Sekretariat.
Ø Pencatatan Pengaduan minimal memuat data surat pengaduan (nomor dan tanggal surat, tanggal pengaduan, kategori
(surat tembusan atau bukan), perihal pengaduan, identitas pelapor : nama, wilayah (Kab/Kota; Kecamatan), alamat,
pekerjaan, klasifikasi surat (tembusan atau bukan), daftar data pendukung (untuk Pengaduan langsung), jam mulai dan jam
selesai percakapan (untuk Pengaduan langsung dan telepon), nomor telepon/HP/WA/email (untuk Pengaduan SMS, Email
dan WA), pelapor baru atau bukan. (contoh terlampir)
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Example
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Example
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Example
No Tgl Terima Tgl Surat No Surat No Registrasi
Perihal IdentitasPelapor
Jenis Surat RingkasanPengaduan
Dok Pendukung
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Example
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
PENGADUAN LANGSUNG
TELEPON
SURAT
FAX
SMS
EMAIL KWS
MEDIASOSIAL
Klarifikasi media
Ya
TidakDapat diverifikasi?
Registrasi Dumas
Tidak
Ya
Database Arsip database
Proses lanjut
Verifikasi Dumas
PENERIMAAN
Ø Kegiatan Verifikasi di KPK adalah kegiatan menilai apakah laporan yang disampaikan memenuhi kriteria tindak pidana
korupsi, masuk ruang lingkup kewenangan KPK, dan memiliki kelengkapan dokumen untuk dapat memberikan
rekomendasi apakah Pengaduan akan diteruskan ke penelaah/pemeriksa atau Pengaduan diarsipkan.
Ø Verifikator melakukan verifikasi dan menentukan apakah pengaduan diarsipkan atau diteruskan ke Penelaahan. Dalam
penentuan rekomendasi ini, Tim Pengaduan Masyarakat harus menyusun Kriteria atau Kategori Pengaduan yang dapat
ditindak lanjuti pada proses penelaahan/pemeriksaan dan Kategori Pengaduan yang diarsipkan.
BAB II MELAKUKAN VERIFIKASI AWAL TERHADAP LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
VERIFIKASI
VERIFIKASI
Proses mengidentifikasi apakah pengaduan merupakan TPK atau bukan, menjadi kewenangandalam penanganannya dan menilai apakah Pelapor memiliki cukup informasi.
Membuat ringkasan Pengaduan, memuat Informasi 5W + 2H (& menginformasikan dokumen yang dilampirkan)
Menilai kualifikasi pelapor (apakah ada identitas yang jelas, menilai kebenaran substansi materi Pengaduan secara objektif)
Identifikasi Keterkaitan dengan pengaduan lainnya, termasuk menilai apakah Pengaduannya berulang atau tidak.
Analisis Informasi
Indikasi TPK/ Penyimpangan?
Penelaahan
Dapat diteruskan keinternal/eksternal KPK?
Rekomen-dasi penerusan
Proseslanjut
Database Arsip database
YA
TIDAK
TIDAK
YA
Mengelompokkan Dumas
Memberikan rekomendasi apakah Pengaduan tersebut defile, dilimpahkan ke unit lain (Pengaduan non TPK/non kewenangan), dilanjutkan ke penelaahan
KLASIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
Ps 2 dan Ps 3.Kerugian Negara (2 pasal)
Ps 5 (1) a; Ps 5 (1) b; Ps 13; Ps 5 (2); Ps 12 a; Ps 12 b;
Ps 11; Ps 6 (1) a; Ps 6 (1) b;Ps 6 (2); Ps 12 c; Ps 12 d
Suap Menyuap (12 pasal)
Ps 8 ; Ps 9 ; Ps 10 a ; Ps 10 b ; Ps 10 c
Penggelapan dalam Jabatan(5 pasal)
Ps 12 e; Ps 12 g; Ps 12 fPemerasan (3 pasal)
Ps 12 B jo Ps 12 CGratifikasi(1 pasal)
Ps 12 i
Benturan Kepentingandalam Pengadaan (1 pasal)
Ps 7(1) a ; Ps 7(1) b ; Ps 7(1) c; Ps 7 (1) d ; Ps 7 (2) ; Ps 12 h
Perbuatan Curang (6 pasal)
PENGELOMPOKAN KORUPSI
KLASIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
Melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi;
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
KEWENANGAN KPKSesuai Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK :
Kategori Pengaduan yang diteruskan ke Penelaahan dan Pengaduan yang diarsipkan (di KPK)
KLASIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
• Pengaduan tindak pidana korupsi yang sesuai dengankewenangan KPK.
• Pengaduan yang disampaikan menjadi prioritaspenanganan KPK sesuai dengan kriteria rencana strategisKPK.
• Pengaduan memiliki kehandalan sumber Informasi danvaliditas Informasi dari pelapor. Jika pelapormencantumkan identitas lengkap maka kemungkinan besarinformasinya dapat dipertanggung jawabkan.
• Pengaduan yang disampaikan memiliki kelengkapandokumen pendukung yang menguatkan atau Informasiyang disampaikan dapat dipertanggungjawaban,sehingga Pengaduan tersebut mempunyai potensi tinggiuntuk ditindaklanjuti oleh penelaah.
• Pengaduan yang terkait dengan kasus yang sedangditangani oleh Dit. Dumas atau bidang Penindakansebagai tambahan informasi
• Kategori bukan TPK berupa : Saran atau pendapat;Keluhan, kritik, saran atau pendapat umum; KasusPerdata; Kasus Pidana Umum; Kasus Pidana Khusus(Pidana Perbankan, Pidana Kehutanan, Pidana IllegalMining); Tidak memenuhi unsur delik TPK, seperti prosespelelangan yang masih berjalan.
• Pengaduan tanpa kecukupan bukti permulaan; BukanKewenangan & tidak cukup bukti untuk dilimpahkan keAPH lain; Laporan sudah ditangani oleh APH lain padatahap Penyidikan & tidak cukup bukti.
• Pengaduan sumir/laporan bukan TPK/ laporan tidak jelas
• Pengaduan berulang.
Pengaduan diteruskan ke Penelaahan Pengaduan diarsipkan
Kategori Pengaduan yang diteruskan ke Pemeriksaan dan Pengaduan yang diarsipkan untukAparat Pengawas Internal Pemerintah – APIP (Contoh Penyusunan Kategori)
KLASIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
• Obyektif, tidak bersifat fitnah; dan bersifat konstruktif.
• Menginformasikan adanya indikasi terjadinyapelanggaran, penyimpangan, penyelewengan,penyalahgunaan wewenang, kesalahan yang dilakukanoleh aparatur.
• Sumbang saran terhadap penyelenggaraan pemerintahandaerah.
• Ditujukan atau ditembuskan kepada pemerintah daerah.
• Pengaduan yang bersifat fitnah dan tidak didukung dengan identitas yang jelas (surat kaleng yang berisi fitnah).
• Pengaduan yang tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti apapun.
• Pengaduan berulang-ulang yang disampaikan oleh pelapor yang sama.
• Pengaduan sumir.
• Pengaduan yang tidak mengandung kebenaran dan sulit diuji validitasnya.
Pengaduan diteruskan ke Pemeriksaan
Pengaduan yang diarsipkan
Example
JENIS MASALAH/ KATEGORI/ KELOMPOK PENGADUAN MASYARAKAT
Korupsi : Penyimpangan dalam pengelolaan anggaran : Mark up/ fiktif; Spek tidak sesuai;Prosedur/pengelolaan anggaran; Suap, Pemerasan, Benturan Kepentingan dalampengadaan, dll.
Tata Laksana Regulasi: Pertanahan;Penyimpangan dalam proses pengadaan
Barang/Jasa, Lingkungan Hidup, dll
Penyimpangan / hambatan dalam Pelayanan Masyarakat : Tata ruang; IMB; Dukcapil; Kesehatan;
Pendidikan, dll
Hukum/ Peradilan dan HAM, KewaspadaanNasional dan Umum
Kepegawaian/ Ketenagakerjaan: Tidak masuk kerja/bolos; Nikah/cerai;Status kepeg, gaji, kepangkatan
Penyalahgunaan Wewenang : Aparat Melampaui wewenang;Mencampur adukkan wewenang;Bertindak sewenang-wenang
Sesuai dengan Permen – PAN RB No. 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT KPK (LEMBAR.1)
Example
Example
LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT KPK (LEMBAR.2)
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT (di KPK)
• Verifikator memberikan rekomendasi atas Hasil Verifikasi Dumas. Hasil verifikasi dan rekomendasi dicatat dalam Sistem
Penanganan Dumas. Pada Sistem Penanganan Dumas, disebutkan bahwa pengaduan memenuhi atau tidak memenuhi
persyaratan administratif dan subtantif.
• Reviewer melakukan reviu, serta memberikan persetujuan dan rekomendasi atas hasil verifikasi Dumas yang diteruskan ke
penelaahan.
BerkasDumas
TimVerifikasi
RekomendasiTindak Lanjut
Penelaahan/Pemeriksaan
Diteruskan ke Unit Lain (Internal)
Diarsipkan
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT ()
CONTOH ALUR PENANGANAN DUMAS DI APIP/INSPEKTORAT SECARA UMUM (PADA TAHAP VERIFIKASI)
Loket/Sub/ Bag. Umum
SistemPenanganan
DumasInspektur
IrbanIrbanPetugas
Inspektur memberikanDisposisi Tindak lanjut atasPengaduan yang diterima
Example
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
CONTOH ALUR PENANGANAN DUMAS DI APIP (PADA TAHAP VERIFIKASI)
Berdasarkan hasil verifikasi dari Inspektur atas Pengaduan yang diterima, Inspektur memberikan rekomendasi dan disposisi yang
diteruskan kepada Inspektur Pembantu, berupa :
• Periksa : penanganannya meliputi Telaah dan/atau Pemeriksaan
• Limpahkan kepada Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Wilayah : penanganannya membuat surat pelimpahan
berdasarkan disposisi
Kebijakan Inspektur lainnya :
• Monitor : penanganannya melakukan pemantauan terhadap perkembangan materi yang diadukan
• File / Udk/ Ump : penanganannya diarsipkan
• Pendapat/saran/pertimbangan : penanganannya memberikan masukan sesuai dengan permasalahan
• Ekspose : penanganannya melakukan paparan atas permasalahan atau kasus
• Koordinasi : penanganannya melakukan komunikasi dengan OPD terkait
Example
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DOKUMENTASI HASIL VERIFIKASI KE DATABASE LAPORAN PENGADUAN KPK (LEMBAR.1)
Example
Example
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DOKUMENTASI HASIL VERIFIKASI KE DATABASE LAPORAN PENGADUAN KPK (LEMBAR.2)
Example
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DOKUMENTASI HASIL VERIFIKASI KE DATABASE LAPORAN PENGADUAN KPK (LEMBAR.3)
Example
TERIMA KASIH
top related