merangkai integrasi menjaga sinergi - kpk.go.id kpk 2016.pdf · laporan akuntabilitas kinerja 2016...
Post on 06-Mar-2019
342 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Merangkai IntegrasiMenjaga Sinergi
“Dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akar
masalahnya, mengharuskan KPK untuk selalu menjaga
sinergi antar setiap unitnya. Cita-cita mewujudkan
Indonesia yang bersih dari korupsi diperlukan integrasi
antar unit dalam organisasi dan bekerjasama dengan
setiap elemen bangsa“
2
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Diterbitkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi
2017
Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK 2016
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Jl. Kuningan Persada, Kav. 4
Setiabudi, Jakarta, 12950
Telp. +62 21 2557 8300
Faks. +62 21 5289 2456
www.kpk.go.id
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENGANTAR
3
Laporan akuntabilitas kinerja KPK disusun sebagai pertanggungjawaban
organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi yang diemban. Metodologi penyusunan laporan akuntabilitas ini
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban KPK dalam upayanya memenuhi setiap target kerja
dan pemakaian sumber daya yang telah digunakan dalam menjalankan
misi organisasi.
Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis KPK Tahun
2015-2019 dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI
(Key Performance Indicator) yang menjadi fokus kerja KPK pada tahun 2016.
Dalam proses pengelolaan manajemen kinerja dari tingkat korporat (KPK)
sampai dengan individu (pegawai), KPK menggunakan perangkat lunak
dengan pendekatan manajemen kinerja yang berbasis balanced scorecard.
Sampai dengan Desember 2016, secara umum KPK memenuhi target dari
setiap KPI yang ditetapkan. Namun memang masih ada beberapa KPI yang
perlu untuk ditingkatkan. Bagi KPK, setiap keberhasilan ataupun kegagalan
dalam memenuhi target KPI yang ada sebagai media evaluasi dalam proses
perbaikan peningkatan kinerja ke depan.
Kami berharap laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku
kepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Februari 2017
Sekretaris Jenderal
R. Bimo Gunung Abdul Kadir
KATA
PENGANTAR
4
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
PROFIL
PIMPINAN
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENGANTAR
5
Sipil Institut Teknologi Sepuluh
November (ITS) pada 1984. Ia
melanjutkan studinya, S2, tahun
1991 di Arthur D. Little Management
Education Institute, Management,
Cambridge, Amerika Serikat. Antara
tahun 1995 hingga 1997, Agus kerap
aktif menjadi pembicara di lembaga
internasional di Paris, Perancis.
Kembali ke Indonesia, Agus menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas). Pada 2006,
Agus diangkat menjadi Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Publik
(PPKPBJ).
Basaria Panjaitan (Wakil
Ketua KPK)Bidang perencanaan dan
pengelolaan APBD, pengadaan
barang dan jasa pemerintah, serta
pelayanan perizinan, adalah titik
rawan tindak pidana korupsi. Oleh
karena itu, tegas Wakil Ketua Basaria
Panjaitan, KPK harus mendorong
perbaikan tata kelola ketiga sektor
tersebut.
Agus Rahardjo (Ketua KPK)Mencegah korupsi harus dilakukan
melalui perubahan menyeluruh.
Dalam pandangan Agus Rahardjo,
dengan cara itulah pemberantasan
korupsi bisa efektif. Artinya,
memberantas memang harus
sampai akar masalah.
Sebagai Ketua KPK periode 2015-
2019, pria kelahiran Magetan Jawa
Timur, 1956, ini, memang bertekad
kuat melenyapkan korupsi dari
Bumi Pertiwi. Salah satunya,
melalui konsep pola perilaku setiap
individu penyelenggara birokrasi
pemerintahan, dalam membangun
sistem integritas.
Itu sebabnya, mantan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) tersebut, optimistis bahwa
bersama pimpinan lain, dirinya
bisa memberikan kontribusi nyata.
Antara lain, IPK akan dicapai lebih
baik. Dan oleh karena itu, harus
ada pencegahan dan penindakan
terintegrasi.
Agus Raharjo menamatkan
pendidikan S1 di Jurusan Teknik
Perempuan pertama yang menjadi
komisioner KPK ini paham betul,
bahwa dalam memberantas
korupsi memang harus ditelisik
hingga pokok persoalan. Bahkan
untuk itu, indeks persepsi korupsi
sebenarnya tidak hanya diukur dari
banyaknya orang yang ditangkap
oleh KPK. Lebih dari itu, sejauh
mana KPK mampu mendorong
semua pelayanan publik agar lebih
baik.
Lahir di Pematangsiantar, Sumatera
Utara, 20 Desember 1957, Basaria
adalah Sarjana Hukum lulusan
Sepamilsukwan Polri I Tahun
Angkatan 1983-1984. Dia pernah
mengenyam pendidikan di Jurusan
Akuntansi Universitas Jayabaya,
Jakarta dan pada 2003, masuk
Sekolah Calon Perwira (Sepa) Polri
di Sukabumi dan lulus sebagai
polwan berpangkat Ipda. Usai lulus,
ia langsung ditugaskan di Reserse
Narkoba Polda Bali.
Jenderal bintang dua ini juga pernah
menjabat sebagai Kapusprovos
Divpropam Polri di pada 2009, Karo
Bekum SDelog Polri pada 2010, dan
menjadi Widyaiswara Madya Sespim
1. Agus Rahardjo
2. Saut Situmorang
3. Alexander Marwata
4. Laode M. Syarif
5. Basaria Panjaitan
1234
5
6
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
intelijen di Universitas Indonesia
dan Dosen STIN.
Alexander Marwata (Wakil
Ketua KPK)KPK akan terus bertindak dengan
segala cara untuk menyelesaikan
permasalahan korupsi. KPK tidak
berhenti sampai operasi tangkap
tangan saja. Penegasan Wakil
Ketua Alexander Marwata tersebut,
adalah sinyalemen bahwa dalam
memberantas korupsi, KPK terus
mencari inti persoalan.
Untuk itu, pria kelahiran Klaten, Jawa
Tengah, 26 Februari 1967 yang juga
mantan hakim ad hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Jakarta,
tersebut mengingatkan, agar para
koruptor dan calon koruptor mulai
berpikir, bahwa semua proses
bisnisnya diawasi.
Memulai karier sebagai hakim di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada 2012, Marwata mengawali
pendidikan formal di SD Plawikan
I Klaten (1974-1980). Pendidikannya
kemudian berlanjut di SMP Pangudi
Luhur Klaten (1980-1983), SMAN
1 Yogyakarta (1983-1986), dan
kemudian melanjutkan pendidikan
tingginya di Jurusan Akuntansi STAN
Jakarta untuk strata D IV. Tahun
1995, ia melanjutkan sekolahnya
lagi S1 Ilmu Hukum di Universitas
Indonesia.
Sejak tahun 1987-2011, Alexander
Marwata berkarir di Badan
Pengawas Keuangan Pembangunan
(BPKP).
Laode M. Syarif (Wakil Ketua
KPK)Karena pencegahan dan penindakan
harus sinkron, maka tidak cukup
koruptor hanya ditangkap. Tak kalah
penting, harus dilakukan asistensi
agar hal yang sama tidak terulang
kembali di masa yang akan datang.
Penegasan Wakil Ketua KPK Laode
M. Syarif, tersebut, mempertegas
bahwa dalam memberantas
korupsi, KPK terus mencari dan
mencabut akar masalah.
Polri Lemdikpol. Basaria sempat
menyambi sebagai pengajar di
Sekolah Staf dan Pimpinan Polri
di Lembang. Setelah bertugas di
Batam, Basaria ditarik ke Mabes
Polri, menjadi penyidik utama
Direktorat Tindak Pidana Tertentu
Bareskrim. Selama bertugas, Basaria
mengambil S2 di Magister Hukum
Ekonomi Universitas Indonesia.
Saut Situmorang (Wakil
Ketua KPK)Kalau korupsi telah tersistem, KPK
juga mengatasi dengan sistem.
Kalau korupsi sudah meluas, KPK
juga harus meluas. Tekad Wakil
Ketua KPK Saut Situmorang
tersebut, adalah refleksi, bahwa
KPK akan melawan korupsi sekuat
apapun. Karena pada dasarnya,
korupsi tidak boleh didiamkan
begitu saja, kita harus terus
bergerak.
Lahir di Mayang, 20 Februari 1959,
Saut tak gentar berada pada
garda depan melawan korupsi.
Karena menurutnya, KPK punya
banyak cara memberantas korupsi,
termasuk melalui medium seni.
Lulusan Universitas Padjajaran
Bandung jurusan Ilmu Fisika,
tersebut, menambahkan, bahwa
upaya membangun peradaban
baru, peradaban yang antikorupsi,
tidak hanya dilakukan dengan satu
cara.
Jauh sebelum Tahun 2001, Saut
melanjutkan program magister
manajemen di Universitas
Krisnadwipayana. Setelah itu, dia
mengambil program doktoral di
Universitas Pendidikan Indonesia
(UPI).
Perjalanan kariernya, Saut
bergabung dengan Badan Intelijen
Negara (BIN) sejak tahun 1987. Ia juga
pernah menjadi Sekretaris Program
Pendidikan Regular Angkatan ke-
50 Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas) pada 2013. Pada 1997-
2001, Saut menjadi Sekretaris III KBRI
Singapura. Setelah itu, ia berpindah
menjadi Sekretaris I di KBRI
Canberra, Australia pada 2008-2011.
Saut juga pengajar ilmu kompetitif
Lahir di Lemoambo Pulau Muna
Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965,
Laode M Syarif mengawali karier
di Makassar sebagai dosen pada
Fakultas Hukum Universitas
Hasanudin, sejak tahun 1992.
Sebelumnya, dia menyelesaikan
pendidikan Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin. Setelah itu, Syarif
melanjutkan pendidikan pada
program Master of Laws (LLM)
di Faculty of Law, Queensland
University of Technology (QUT)
Brisbane. Kemudian, melanjutkan
Ph.D program di Sydney University,
School of Law dengan program
kekhususan Hukum Lingkungan
Internasional.
Selain menjadi dosen pada Fakultas
Hukum UNHAS, dia juga aktif
sebagai pembicara/dosen tamu
di Sydney University Law School,
National University of Singapore Law
School, Cebu University Law School,
and University of South Pacific,
Vanuatu. Di samping itu, dia juga
aktif di berbagai organisasi nasional
dan internasional, diantaranya: (i)
Partnership for Governance Reform
in Indonesia, (ii) IUCN Academy of
Environmental Law, (iii) UNODC-
Anti-Corruption Academic Initiative
(ACAD).
Pada berbagai organisasi tersebut,
Syarif banyak mengembangkan
sejumlah program capacity building
untuk bidang antikorupsi, good
governance, reformasi peradilan,
dan penegakan hukum lingkungan
di Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Selain itu, Syarif
juga aktif mengajar kode etik dan
hukum lingkungan di Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENGANTAR
7
8
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Pada tahun 2016, KPK sudah memiliki rencana strategis
yang tertuang pada Rencana Strategis KPK Tahun 2015-2019.
Rencana strategis ini yang menjadi dasar KPK bekerja dalam
menjalankan misinya. Dari Gambar 1 terlihat pada tahun
2016 capaian kinerja KPK adalah sebesar 102,2% (“Sangat
Memuaskan”). Sebagian besar target KPK pada tahun 2016
telah berhasil dipenuhi.
RINGKASAN
EKSEKUTIF
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENGANTAR
9
Internal dengan bobot 40% memberikan kontribusi
capaian kinerja sebesar 105,9%; (3) Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan dengan bobot
15% memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar
95,6%; dan (4) Perspektif Keuangan dengan bobot 15%
memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 100%.
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun
2015, capaian kinerja KPK pada tahun 2016 mengalami
peningkatan. Kondisi ini secara detail terlihat pada
Gambar 2 di bawah ini.
Kinerja Pimpinan 2016
Pimpinan
Realisasi
Rencana
Index
Weight
-
-
102,2%
-
Perspektif Pemangku
kepentingan Pimpinan 2016
Pimpinan
Realisasi
Rencana
Index
Weight
-
-
101,6%
30.00%
Perspektif Internal
Pimpinan 2016
Pimpinan
Realisasi
Rencana
Index
Weight
-
-
105,9%
40.00%
Perspektif Pembelajaran &
Pertumbuhan Pimpinan 2016
Pimpinan
Realisasi
Rencana
Index
Weight
-
-
95,6%
15.00%
Perspektif Keuangan
Pimpinan 2016
Pimpinan
Realisasi
Rencana
Index
Weight
-
-
100.0%
15.00%
0
20
40
60
80
100
120
Serapan Anggaran
Capaian Kerja
% C
APAIA
N
2015
81.02
88.9
2016
84.58
102.20
Sesuai dengan Rencana Strategis KPK 2015-2019,
Rencana Kerja dan Arah Kebijakan Pimpinan Tahun
2016, capaian kinerja KPK sampai dengan Desember
2016 adalah sebesar 102,2% (“Sangat Memuaskan”)
sebagaimana Gambar 1 di atas.
Angka capaian kinerja tersebut merupakan akumulasi
berbagai kegiatan yang terkelompokan ke dalam 4
perspektif yang terdiri atas (1) Perspektif Pemangku
Kepentingan dengan bobot (weight) 30% memberikan
kontribusi capaian kinerja sebesar 101,6%; (2) Perspektif
Meskipun sebagian besar target kinerja KPK pada
tahun 2016 sudah terpenuhi, namun KPK menyadari
masih ada beberapa pekerjaan rumah yang akan terus
dievaluasi dan ditingkatkan. Proses perbaikan kinerja
melalui perbaikan setiap proses yang ada di setiap
unit merupakan proses berkelanjutan yang akan selalu
dilakukan.
Gambar 1.
Matrik Capaian Kinerja KPK
Tahun 2016
Gambar 2.
Perbandingan Kinerja KPK
2015 dan 2016
10
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Daftar Isi
PENGANTAR
KATA PENGANTAR 3
PROFIL PIMPINAN 4
RINGKASAN EKSEKUTIF 8
DAFTAR ISI 10
DAFTAR TABEL 11
DAFTAR GAMBAR 12
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 15
Visi dan Misi KPK 15
Struktur Organisasi 16
Dasar Hukum 17
Sistematika Penyajian 17
Tantangan Organisasi 17
BAB II PERENCANAAN KERJA
Manajemen Kinerja KPK 21
Kegiatan Monitoring 22
Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Perspektif Pemangku Kepentingan 32
Capaian Perspektif Proses Internal 42
Capaian Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 51
Capaian Perspektif Keuangan 68
Capaian Lainnya 69
BAB IV PENUTUP 74
LAMPIRAN
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENGANTAR
11
Daftar Tabel
Tabel 1. Sasaran Strategis, KPI dan Target 23
Tabel 2. Parameter Indeks Partisipasi Publik Tahun 2016 39
Tabel 3. Kondisi Indeks Partisipasi Publik KPK Tahun 2016 40
Tabel 4. Sub Komponen IPH 42
Tabel 5. Pengukuran IPH KPK Tahun 2015 & 2016 43
Tabel 6. KLOPS yang Mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi Tahun 2016 45
Tabel 7. Pemda yang Menerapkan Praktik Terbaik Tahun 2016 50
Tabel 8. Komponen Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja 54
Tabel 9. Nilai Komponen Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2010 - 2015 55
Tabel 10. Timeline Pelaksanaan Survei Kinerja dan Engagement KPK 56
Tabel 11. Hasil Survei Kinerja & Engagement KPK Tahun 2016 58
Tabel 12. Hasil Survei Engagement KPK Tahun 2016 60
Tabel 13. Capaian Pemenuhan & Kepatuhan SOP KPK Tahun 2016 61
Tabel 14. Kondisi Layanan Pemenuhan Informasi Publik KPK (Januari s/d Desember 2016) 64
Tabel 15. Kondisi Pemenuhan Layanan Perbendaharaan (Januari s/d Desember 2016) 65
Tabel 16. Kondisi Permintaan dan Pemenuhan Data Direktorat Monitor Tahun 2016 67
12
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Daftar Gambar
Gambar 1. Matrik Capaian Kinerja KPK Tahun 2016 9
Gambar 2. Perbandingan Kinerja KPK 2015 dan 2016 9
Gambar 3. Struktur Organisasi KPK 16
Gambar 4. Roadmap KPK 2011 - 2023 21
Gambar 5. Peta Strategi KPK 2015-2019 22
Gambar 6. Aplikasi Monitoring Kinerja KPK 25
Gambar 7. Proses Monitoring Kinerja KPK 26
Gambar 8. Rapat Evaluasi Kinerja KPK Tahun 2016 27
Gambar 9. Perbandingan Kinerja KPK setiap Perspektif Tahun 2015 & 2016 31
Gambar 10. Kondisi Komponen IPK Tahun 2015 & 2016 32
Gambar 11. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2001 – 2016 33
Gambar 12. Contoh Aset yang Disita KPK Tahun 2016 35
Gambar 13. Perbandingan Realisasi PNBP dan Kas Daerah/BUMN/BUMD dengan 36
Nilai Putusan Pengadilan Tahun 2016
Gambar 14. Kegiatan Pengukuran Indeks Integritas KLOPS Tahun 2016 37
Gambar 15. Tahapan Pelaksanaan Survei Kerjasama KPK 38
Gambar 16. Bentuk Partisipasi Publik terhadap KPK 41
Gambar 17. Bentuk Kegiatan Penindakan KPK 43
Gambar 18. Trend IPH KPK Tahun 2012 – 2016 44
Gambar 19. Bentuk Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi 46
Gambar 20 Bentuk Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi 47
Gambar 21. Bentuk Kegiatan Koordinasi Supervisi Penindakan 48
Gambar 22. Bentuk Kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan 49
Gambar 23. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Survei Integritas Unit 52
Gambar 24. Rasio Pemenuhan Komponen Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi KPK 53
Tahun 2014 dan 2016
Gambar 25. Pemetaan Engagement & Performance KPK Tahun 2016 55
Gambar 26. Matrik Hasil Assessment Engagement 57
Gambar 27. Matrik Hasil Survei Kinerja & Engagement KPK Tahun 2016 57
Gambar 28. Matrik Pengelompokan Pegawai berdasarkan Hasil Survei Kinerja Tahun 2016 58
Gambar 29. Matrik hasil assessment engagement 59
Gambar 30. Bentuk Kegiatan Peningkatan Engagement antar Pegawai 60
Gambar 31. Capaian Pemenuhan & Kepatuhan SOP KPK Tahun 2016 62
Gambar 32. Bentuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik KPK 63
Gambar 33. Capaian Pemenuhan Service Level Agreement KPK Tahun 2016 63
Gambar 34. Capaian KPK dalam Pemenuhan Informasi dan Data Tahun 2016 66
Gambar 35. Kondisi Penggunaan Anggaran KPK Tahun 2015 – 2016 68
Gambar 36. Perkembangan Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015-2016 69
Gambar 37. Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 70
Gambar 38. Bentuk program kegiatan “Ngamen Antikorupsi” 71
Gambar 39. Penghargaan Juara 1 Stand Terbaik Ajang Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016 72
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENGANTAR
13
14
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga
negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun.
BAB I
PENDAHULUAN
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENDAHULUAN
15
I. LATAR BELAKANG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai
lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menjadi landasan legal bagi pelaksanaan tugas KPK
dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum
lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mendorong
pencegahan (preventive) tindak pidana korupsi, dan
melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Mengingat KPK merupakan Lembaga Negara yang
anggarannya menggunakan APBN, KPK memandang
perlu untuk menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja kepada pemangku kepentingan. Hal ini sebagai
bentuk komitmen dan kepatuhan KPK terhadap
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
II. VISI DAN MISI KPK
Bedasarkan Rencana Strategis KPK 2015-2019, visi KPK
adalah “Bersama Seluruh Elemen Bangsa, Mewujudkan
Indonesia yang Bersih dari Korupsi”. Penjelasan visi ini
adalah sebagai berikut:
1. Lembaga penggerak pemberantasan korupsi:
selain sebagai pelaku, KPK juga berperan sebagai
pemicu dan pemberdayaan (trigger) lembaga lain
dalam pemberantasan korupsi;
2. Pemberantasan korupsi: serangkaian tindakan
untuk mencegah dan memberantas TPK melalui
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3. Berintegritas: menjalankan organisasi secara
kompeten, transparan, dan akuntabel, dengan
tetap melakukan interaksi secara luas tanpa ada
penyimpangan (zero tolerance);
4. Efektif: semua elemen bangsa berperan serta dalam
pencapaian sasaran dan tujuan pemberantasan
korupsi;
5. Efisien: pemanfaatan sumber daya pemangku
kepentingan (stakeholders) pemberantasan
korupsi secara optimal.
Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat dua sasaran
antara yang harus dicapai, yaitu: 1) meningkatkan
efektivitas penegakan hukum; dan 2) menurunkan
tingkat korupsi di Indonesia.
Sedangkan misi KPK adalah
1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan TPK;
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan TPK;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap TPK;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
KPK juga menegaskan bahwa dalam menjalankan
misi guna mewujudkan visinya, tidak dapat dilepaskan
dari peran serta elemen bangsa. Hal tersebut bukan
saja merupakan amanat yang juga disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun
juga pengakuan bahwa keberlangsungan semangat
pemberantasan korupsi sejatinya ada pada masyarakat
yang telah tertanam budaya anti-korupsi.
Misi tersebut juga merupakan tugas KPK sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang.
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK
berpegang teguh kepada lima asas:
1) Kepastian Hukum
KPK senantiasa mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas
dan wewenangnya.
2) Keterbukaan
KPK senantiasa membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja
lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3) Akuntabilitas
KPK senantiasa mempertanggungjawabkan
setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan lembaga,
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Kepentingan Umum
KPK senantiasa mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif.
5) Proporsionalitas
KPK senantiasa mengutamakan keseimbangan
antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan
kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam menjaga kelima asas tersebut agar dijalankan
sebagaimana mestinya, KPK menerapkan nilai-nilai
lembaga dan individu yang terdiri atas:
• Religiusitas;
• Integritas;
• Keadilan;
• Profesionalisme;
• Kepemimpinan.
16
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
III. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, struktur
organisasi KPK terdiri atas:
1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang Ketua
merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Wakil
Ketua merangkap Anggota.
2. Tim Penasihat, yang terdiri atas 4 (empat) orang.
3. Deputi Bidang Pencegahan, yang terdiri atas:
a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(PP LHKPN);
b. Direktorat Gratifikasi;
c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat (Dikyanmas);
d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan
(Litbang);
e. Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Bidang
Pencegahan;
f. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.
4. Deputi Bidang Penindakan, yang terdiri atas:
a. Direktorat Penyelidikan;
b. Direktorat Penyidikan;
c. Direktorat Penuntutan;
d. Unit Kerja Pelacalakan Aset, Pengelolaan Barang
Bukti dan Eksekusi;
e. Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi;
f. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.
5. Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA), yang
terdiri atas:
a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data
(PINDA);
b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar
Komisi dan Instansi (PJKAKI);
c. Direktorat Monitor;
d. Sekretariat Deputi Bidang INDA.
6. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan
Masyarakat (PIPM), yang terdiri atas:
a. Direktorat Pengawasan Internal;
b. Direktorat Pengaduan Masyarakat;
c. Sekretariat Deputi Bidang PIPM.
7. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Umum;
c. Biro Sumber Daya Manusia;
d. Biro Hukum;
e. Biro Hubungan Masyarakat;
f. Sekretariat Pimpinan.
Adapun struktur organisasi KPK adalah seperti pada
Gambar 3 di bawah ini.
Gambar 3.
Struktur Organisasi KPK
PIMPINAN KPK
Penasihat
DEPUTI BIDANG
PENCEGAHAN
DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN
DEPUTI BIDANG
INFORMASI DAN
DATA
DEPUTI PIPMSEKRETARIAT
JENDRAL
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENDAHULUAN
17
IV. DASAR HUKUMDasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja KPK Tahun 2016 antara lain adalah:
1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 124A/01-52/02/2012 tanggal
29 Februari 2012 tentang Road Map KPK dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-
2023;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015-2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun
2016;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
V. SISTEMATIKA PENYAJIANSistematika penyajian laporan kinerja KPK Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
1. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar
belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi,
dasar hukum, sistematika penyajian, dan tantangan
organisasi;
2. PERENCANAAN KERJA, menjelaskan proses
pengelolaan kinerja KPK yang terdiri atas kegiatan
Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi;
3. AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan setiap
capaian sasaran strategis pada setiap perspektif
yang tertuang pada peta strategi dan kinerja
lainnya;
4. PENUTUP, menjelaskan kesimpulan atas Laporan
Akuntabilitas Kinerja KPK.
VI. TANTANGAN ORGANISASITantangan dalam organisasi merupakan faktor yang
perlu diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan
solusinya agar tidak menjadi hambatan bagi organisasi
dalam mewujudkan visi dan strateginya. Dalam kurun
waktu 2015-2019 pelaksanaan Renstra KPK 2015-2019,
teridentifikasi delapan kelompok tantangan dan arah
perubahan yang diperlukan sejalan dengan eksekusi
strategi, sebagai berikut:
1. Paradigma Cara Pengukuran Kesuksesan (Success
measurement)
Penetapan misi Kementerian dan Lembaga
seringkali didasari pada regulasi pembentuk
Kementerian/lembaga bersangkutan, tidak
terkecuali KPK. Pemenuhan misi semata-mata
hanya bisa berujung pada pencapaian kualitas bisnis
proses yang prima. Dalam Perspektif Balanced
Scorecard, terdapat perspektif stakeholders
(pemangku kepentingan) yang diimplementasikan
secara bertingkat. KPK sebagai lembaga
merumuskan Negara, publik, kementerian/lembaga
(termasuk lembaga penegak hukum) maupun
organisasi dan asosiasi swasta sebagai pemangku
kepentingan dari kesuksesan KPK. Peta strategi
yang disusun secara berjenjang difungsikan
sebagai alat manajerial untuk merubah paradigma
KPK secara berkesinambungan dalam mengukur
kesuksesannya dari yang semula berfokus pada
aktivitas/output internal, menjadi berorientasi
pada hasil (outcome/impact) dan berorientasi pada
pemangku kepentingan.
2. Metode Operasional (Operational Bases)
Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana
Korupsi merupakan sebagian dari proses bisnis
utama KPK. Paradigma Penindakan yang mayoritas
dipicu oleh pengaduan masyarakat lebih bersifat
reaktif, sementara paradigm Pencegahan harus
dapat diarahkan menjadi lebih proaktif. Upaya
memperkuat sistem pencegahan maupun
penindakan yang proaktif (tanpa menunggu adanya
aduan) perlu dibentuk dengan memperkuat data
dan Informasi yang menjadi basis analisis intelijen
di KPK. Pada akhirnya bahkan upaya penindakan
diharapkan dapat terintegrasi dengan pencegahan
sehingga mencegah terjadinya pengulangan
kasus-kasus yang serupa.
Beberapa inisiatif strategis yang dibangun di KPK
adalah Manajemen Risiko yang terintegrasi serta
pengayaan dan penguatan fungsi analis data
dan Informasi di berbagai fungsi yang ada. Pada
waktunya berbagai alat manajerial ini diharapkan
dapat diimplementasikan di berbagai Kementerian/
Lembaga sebagai early warning system sehingga
paradigma pencegahan dan penindakan yang
bersifat proaktif dapat terwujud.
3. Jaringan Komunitas (Community Network)
Di antara unsur penting untuk mencapai efektivitas
kinerja suatu organisasi adalah kuatnya jaringan
komunitas pada mitra strategis. Lebih khusus di
KPK, jaringan komunitas tidak hanya berorientasi
pada kemitraan antar lembaga, namun juga
pemeliharaan jaringan para champion yang tersebar
di berbagai organisasi publik maupun swasta.
Inisiatif strategis yang diarahkan untuk dapat
mengoptimalkan manfaat dari para champions
18
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
dan agen-agen perubahan KPK adalah dengan
menginventarisasi dan mensinergikan kebutuhan
fungsi-fungsi di KPK untuk dapat memanfaatkan
champion pools di berbagai sector yang relevan.
Termasuk dalam pengertian champion adalah
para ‘alumni’ KPK yang juga tersebar di berbagai
organisasi.
4. Pertukaran Informasi (Information Sharing)
Informasi dan data merupakan intangible asset
dari sebuah organisasi. Perimbangan antara
diseminasi Informasi yang relevan dengan
kebutuhan menjaga kerahasiaan data di KPK
akan terus diperbaiki dengan tetap menjaga
kepentingan masing-masing fungsi. Transparansi
dan akuntabilitas merupakan asas operasionalisasi
tugas KPK dan di sisi lain, Sistem Manajemen
Keamanan Informasi KPK perlu diperkuat untuk
menutur risiko terjadinya pelanggaran maupun
kebocoran informasi. Kualitas data dan Informasi
yang aman, efektif dan efisien menjadi tantangan
untuk menumbuhkan paradigma “Share, restrict
what you must”.
5. Organisasi
Model departmentalisasi yang dioperasionalisasikan
menjadi regulasi terkait tugas dan fungsi
dalam Kementerian dan Lembaga, seringkali
memberikan dampak negatif berupa cara kerja
yang terfragmentasi (silo effect). Pengenalan
konsep Strategic Themes dalam kerangka BSC
dimaksudkan agar senantiasa terbangun integrasi
dan kolaborasi antar fungsi di KPK dalam mencapai
tujuan bersama. Di sisi lain, pengaturan organisasi
dan ketatalaksanaan juga harus dapat dengan
cepat beradaptasi sesuai kebutuhan dinamika
tuntutan dlam mengeksekusi strategi.
6. Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Information,
Communication and Technology)
Berbagai perbaikan dan perubahan yang
diharapkan tidak akan terwujud dengan baik
apabila tidak didukung oleh sistem TIK yang prima.
Sistem TIK yang saat ini sudah ada dan akan
terus dikembangkan, perlu lebih diarahkan pada
keterintegrasian sehingga menghasilkan teknologi
yang tepat guna, serta sistem informasi, aplikasi dan
infrastruktur IT yang optimal. Perbaikan pada area
ini telah diawali dengan penyelesaian Enterprise
Architecture yang hasilnya akan dimanfaatkan
tidak hanya untuk kebutuhan blueprint IT di mana
sistem TIK berfungsi sebagai solusi, namun juga
untuk perbaikan tata kelola secara keseluruhan
dan perencanaan strategi yang lebih akurat.
7. Sumber Daya Manusia (Human Capital)
Memasuki era perang talenta (talent war) dan
tumbuhnya generasi millennial di kalangan
angkatan kerja, perlu diantisipasi dengan strategi
bidang SDM yang tepat. Satu dasawarsa KPK lebih
mengandalkan pada strategi merekrut talenta,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian menghadapi
era yang baru. Dalam Renstra KPK, diamanatkan
agar manajemen SDM KPK dapat berorientasi pada
strategi create and retain talent (mengembangkan
dan mempertahankan talenta) dalam seluruh
aspek Manajemen SDM (pengelolaan kinerja dan
kompetensi, layanan, hubungan kepegawaian, dan
lain-lain. Pengukuran keberhasilan paradigma ini
akan dievaluasi terus menerus berdasarkan tingkat
ukuran kinerja (performance) dan engagement SDM
KPK.
8. Pengelolaan Sumber Daya (Resource Management)
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang ada saat ini tidak terintegrasi dengan sistem
penganggaran. Hal ini berdampak termasuk
kepada KPK sehingga terdapat hambatan-
hambatan teknis dalam melakukan perencanaan
dan eksekusi strategi yang baik. KPK didorong
untuk menjadi pionir sekaligus pemicu perbaikan
sistem yang lebih terintergasi antara sumber daya
(khususnya keuangan) dengan sistem manajemen
strategi yang berorientasi pada hasil. Praktek yang
ada harus dapat mengakomodir paradigm strategy
drives resources sehingga pelaksanaan misi
organisasi bukan lagi didasarkan pada ketersediaan
dan upaya penyerapan anggaran semata-mata.
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PERENCANAAN KERJA
19
20
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Pengelolaan kinerja KPK terdiri dari tiga kegiatan utama
yang dilakukan yaitu (1) Perencanaan, (2) Monitoring, serta (3)
Pelaporan dan Evaluasi.
BAB II
PERENCANAAN KERJA
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PERENCANAAN KERJA
21
Pondasi Sistem
Integritas
NasionalSistem Integritas
NasionalBudaya
Integritas
Penanganan Grand Corruption,
penguatan APGAKUM,
perbaikan sektor strategis,
Pembangunan pondasi SIN.
Penguatan Sistem Politik dan
masyarakat paham Integritas.
Persiapan Fraud Control.
Penanganan Grand Corruption,
penguatan APGAKUM,
perbaikan sektor strategis,
Aksi Sistem Integritas Nasional
dan Implementasi Fraud Control
Optimasi Penanganan
Sektor Strategis dan peran
Pilar-pilar Sistem Integritas
nasional, serta Penanganan Fraud
2011-2015
2015-2019
2019-2023
I. KEGIATAN PERENCANAAN
Dalam melaksanakan kegiatan perencaaan kinerja,
KPK mengacu ke beberapa dokumen yang menjadi
dasar tujuan eksistensi organisasi. Beberapa acuan
dalam merencanakan kegiatan di tahun 2016 adalah
sebagai berikut.
I.1. ROADMAP KPK 2011 - 2023
Road Map KPK dimaksudkan untuk memberi arah
pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK
dalam jangka panjang. Keberadaan Road Map KPK
menjadi penting karena dokumen perencanaan
yang ada terbatas hanya mencakup strategi jangka
menengah (Rencana Strategis yang berjangka waktu
lima tahunan) dan jangka pendek (Rencana Kinerja dan
Anggaran yang berjangka waktu tahunan). Selain itu,
Road Map KPK juga didasari oleh karakteristik korupsi
di Indonesia yang teramat kompleks dan mengakar
sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi
secara sistematis, integratif, dan fokus.
Road Map KPK diwarnai oleh: (a) kompetensi inti
organisasi, dan (b) fokus organisasi. Untuk memenuhi
tuntutan kompetensi inti organisasi, KPK senantiasa
mempersiapkan keunggulan di masa kini dan di masa
yang akan datang. Sedangkan untuk mewujudkan
fokus organisasi, KPK memilih atau menentukan
skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misinya,
yaitu dengan memfokuskan pada penanganan grand
corruption dan yang menjadi kepentingan nasional
(national interest). KPK mewujudkan kompetensi inti
organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir
dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN),
kemudian dilanjutkan dengan membangun kompetensi
inti tahap berikutnya melalui pembangunan Fraud
Control Plan (Rencana Pengendalian Kecurangan).
Secara ringkas, Roadmap KPK yang menggambarkan
hubungan antara sistem integritas nasional, milestone,
dan fokus area seperti pada Gambar 4 di bawah ini.
Berdasarkan Road Map KPK pada tahun 2016 diharapkan
KPK sudah menyempurnkan rumusan konsep sistem
integritas nasional dan konsep fraud control plan dan
diharapkan untuk segera mengimplementasikannya.
Tahun 2016 adalah tahun dimulainya fase II dalam
fokus kegiatan pemberantasan korupsi. Adapun fokus
area dari kedua fase tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar 4.
Roadmap KPK 2011 - 2023
22
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
1. Fase I (2011-2015)
Fokus area dalam fase ini adalah pada:
1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan
Penguatan Aparat Penegak Hukum.
Pengertian Grand Corruption adalah tindak
pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau
lebih kriteria berikut:
a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap
kebijakan atau regulasi;
b. Melibatkan aparat penegak hukum;
c. Berdampak luas terhadap kepentingan
nasional;
d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan
terorganisir;
e. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui
Koordinasi dan Supervisi.
2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan
nasional (national interest), meliputi:
a. Ketahanan pangan plus: pertanian,
perikanan, peternakan; plus pendidikan dan
kesehatan;
b. Ketahanan energi dan lingkungan: energi,
migas, pertambangan, dan kehutanan;
c. Penerimaan: pajak, bea dan cukai, serta
PNBP;
d. Bidang infrastruktur.
3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas
Nasional (SIN).
4. Penguatan sistem politik berintegritas dan
masyarakat (CSO) paham integritas.
5. Persiapan Fraud Control Plan.
2. Fase II (2015-2019)
Fokus pada:
1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan
penguatan Aparat Penegak Hukum.
2. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus
pada kepentingan nasional).
3. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN), meliputi:
a. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
b. Dunia usaha;
c. CSO (Civil Society Organization).
4. Implementasi Fraud Control Plan.
I.2. RENCANA STRATEGIS KPK 2015-2019
KPK telah memiliki Rencana Strategis KPK 2015-2019
yang telah disetujui Pimpinan KPK melalui Peraturan
Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia
Nomor I Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 tahun 2015
tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan
Korupsi Tahun 2015-2019.
Untuk menggambarkan sasaran strategis KPK dengan
menggunakan pendekatan balanced scorecard maka
dibuat Peta strategi KPK. Peta Strategi tersebut
menjabarkan sasaran strategis KPK dalam 4 (empat)
perspektif, yaitu perspektif Pemangku Kepentingan
(Stakeholder), perspektif Internal (Internal Process),
perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning
and Growth) dan perspektif Keuangan (Financial).
Secara lengkap, Peta Strategi KPK dapat dilihat pada
Gambar 5 di bawah ini.
BERSAMA SELURUH ELEMEN BANGSA, MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERSIH DARI KORUPSI
PERSPEKTIF
Learning & Growth
PERSPEKTIF
Internal Process
Financial
PERSPEKTIF
Stake Holder
S.1 Menurunnya
Tingkat Korupsi
S.2 Efektifnya Penegakan
Hukum Bidang Tipikor
I.1 Terintegrasinya
Upaya Penindakan
Tipikor
F.1 Pengelolaan
Keuangan Secara
Akuntabel
I.2 Terintegrasinya
Upaya Pencegahan
Tipikor
LG.2 Terbentuknya
Sumber Daya Manusia
Berkinerja Optimal
LG.1 Terwujudnya
Organisasi yang Efektif
I.3 Terintegrasinya Upaya
Penindakan dan
Pencegahan Tipikor
LG.3 Terbangunnya Sistem
Operasional Terintegrasi
dan Adaptif
I.4 Terlaksananya Koordinasi
Supervisi dan Monitor
Pemberantasan Korupsi
S.3 Terbangunnya Integritas
Pemerintah, Masyarakat,
Politik dan Swasta
S.4 Terbangunnya Hubungan
Mitra Kerjasama yang Efektif
Gambar 5.
Peta Strategi KPK
2015-2019
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PERENCANAAN KERJA
23
Peta strategi 2015-2019 di atas menjelaskan bahwa,
pada tahun 2016 tujuan utama KPK adalah ”Menurunnya
Tingkat Korupsi”, yang menggunakan Indeks Persepsi
Korupsi sebagai indikator keberhasilannya.
Dalam upaya mewujudkan tujuan utama tersebut,
KPK harus memastikan setiap unit Penindakan,
Pencegahan, INDA dan PIPM bersinergi menjalankan
tugas dan fungsi masing-masing secara optimal.
Hal ini tergambar pada perspektif internal yang
menitikberatkan pada terintegrasinya upaya
penindakan dan pencegahan korupsi. KPK juga
menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan
setiap unit yang berupa sumber daya teknologi,
sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif
serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar
pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dan
keuangan pada peta strategi di atas.
Adapun secara detail Sasaran Strategis, KPI (Key
Performance Indicator) dan target pada setiap
perspektif KPK pada tahun 2016 adalah seperti pada
Tabel 1 di bawah ini.
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR 2016 2019
Pemangku
Kepentingan
Menurunnya Tingkat
Korupsi
Indeks Persepsi Korupsi 36 45
Efektifnya Penegakan
Hukum Bidang Tipikor
Indeks Penegakan Hukum
Tipikor (nasional)
Baseline 6,5
% Asset Recovery 65% 75%
Terbangunnya Integritas
Pemerintah, Masyarakat,
Politik dan Swasta
Indeks Integritas KLOPS Baseline 3,5
Terbangunnya Hubungan
Mitra Kerjasama yang
Efektif
Indeks Kerjasama Baseline PM
Indeks Partisipasi Publik Baseline PM
Proses Internal Terintegrasinya Upaya
Penindakan Tipikor
Indeks Penegakan hukum (KPK) 6 7,5
Terintegrasinya Upaya
Pencegahan Tipikor
# KLOPS yang
mengimplementasikan Sistem
Pencegahan Korupsi
10 50
Terintegrasinya Upaya
Penindakan dan
Pencegahan Tipikor
# KLOPS yang
mengimplementasikan
pencegahan dan penindakan
secara terintegrasi
6 25
Terlaksananya Koordinasi,
Supervisi dan Monitor
Pemberantasan Korupsi
% status perkara yang
disupervisi mendapatkan
kepastian hukum
95% 85%
% Implementasi kegiatan
Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi
80% 80%
% Implementasi Rencana Aksi/
Tindak Lanjut
85% 85%
24
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR 2016 2019
Pertumbuhan
dan
Pembelajaran
Terwujudnya Organisasi
yang Efektif
Indeks Integritas KPK 3,8 4
% Pemenuhan Komponen RB 100% 100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK 84 90
Terbentuknya SDM yang
Berkinerja Optimal
% Pegawai yang Berkinerja
Optimal
Baseline PM
% Pegawai pada level engaged Baseline PM
Terbangunnya Sistem
Operasional Terintegrasi
dan Adaptif
% Pemenuhan dan Kepatuhan
SOP
25% 100%
% Pemenuhan Service Level
Agreement
85% 85%
% Pemenuhan data dan
informasi
90% 90%
Keuangan Terkelolanya Keuangan
secara Akuntabel
Opini BPK atas Laporan
Keuangan KPK
4 4
I.3. ARAH DAN KEBIJAKAN PIMPINAN KPK 2016
Dokumen Arah dan Kebijakan Pimpinan menjabarkan
kondisi internal dan eksternal, Rencana Strategis KPK,
Rencana Kerja Tahunan dan hasil evaluasi capaian
kinerja KPK pada tahun sebelumnya. Berdasarkan
Arjak tersebut, Pimpinan KPK menetapkan Keputusan
Pimpinan KPK tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
KPK. Arjak yang berisikan target kinerja tahunan juga
menjadi dasar dalam penyusunan Kontrak Kinerja
Unit di lingkungan KPK. Dalam penyusunan kontrak
kinerja unit, dilakukan penyelarasan secara vertikal
dan horizontal untuk memastikan bahwa strategi unit
telah selaras dengan strategi korporat. Kontrak kinerja
unit terdiri dari Surat Pernyataan, Peta Strategi, Target
Kinerja, dan Inisitatif Strategis dan ditetapkan oleh
unit pemilik IKU dengan persetujuan atasan langsung
secara berjenjang. Kontrak kinerja unit tersebut
selanjutnya menjadi dasar untuk menyusun kontrak
kinerja pegawai KPK.
Arah dan kebijakan tahun 2016 ditetapkan melalui Surat
Edaran Pimpinan KPK Nomor: SE-02/01-52/01/2016.
Surat edaran tersebut selain memuat Kebijakan
Umum dan Kebijakan Operasional, juga menjelaskan
kondisi analisis lingkungan yang melatarbelakangi
penyusunannya. Adapun kebijakan umum yang
dirumuskan pada arah kebijakan tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
1. Menuntaskan penyusunan Renstra KPK Tahun
2015-2019 dalam Triwulan I 2016 sebagai panduan
perencanaan tahunan dalam 4 tahun ke depan;
2. Menetapkan fokus area serta Kementerian/
Lembaga/Organisasi publik maupun swasta
yang menjadi sasaran program penindakan dan
pencegahan korupsi terintegrasi yaitu : Penegakan
Hukum, Politik, Pendidikan, Penerimaan Negara,
Kesehatan, Infrastruktur, Kedaulatan Pangan,
Sumber Daya Alam, Pertahanan dan Keamanan;
3. Mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan
peluang eksternal untuk memperkuat KPK dalam
menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Pembenahan aspek kelembagaan untuk
mendukung strategi KPK (SDM, IT, Organisasi,
Pelaksanaan Anggaran, Komunikasi, Nilai dan Etika,
dan lain-lain);
5. Pembangunan kemitraan strategis dengan
kalangan swasta (asosiasi), CSO, KLOPS dan jaringan
internasional khususnya pada fokus sektor tahun
2016;
6. Meningkatkan peran sebagai trigger mechanism
secara konsisten dan konsekuen dengan
mengintegrasikan upaya penindakan dan
pencegahan.
Sedangkan rumusan arah kebijakan operasional
dalam arah kebijakan tahun 2016 yang menjadi dasar
bagi unit kerja di KPK untuk menyusun program dan
kegiatan secara lengkap tersaji pada Lampiran 2.
II. KEGIATAN MONITORING
Rencana kinerja yang dirumuskan dalam kontrak
kinerja korporat (level 0) diturunkan ke dalam kontrak
kinerja pada tingkat Deputi/Sekjen (level 1) dan
Direktorat/Biro (level 2) hingga ke individu pegawai
KPK. Tentunya rumusan kegiatan yang ada dalam
kontrak kinerja tersebut perlu untuk dimonitor setiap
Tabel 1.
Sasaran Strategis, KPI dan Target
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PERENCANAAN KERJA
25
kemajuan capaiannya. Proses monitor sangat penting
dilakukan, selain sebagai cara dalam memastikan
setiap unit KPK telah mengeksekusi setiap rencana
kerjanya, juga sebagai alat pembelajaran organisasi
atas setiap penyebab keberhasilan dan kegagalan
capaian dari setiap target yang ada.
Gambar 6.
Aplikasi Monitoring Kinerja KPK
Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan
dan Keuangan (Renkeu) adalah unit yang
bertanggungjawab memastikan kegiatan monitoring
ini dilakukan setiap unit KPK secara berjenjang pada
level korporat hingga ke level direktorat/biro. Pada
proses monitoring ini, Biro Renkeu menelaah laporan
kinerja yang disampaikan unit-unit di lingkungan KPK
berdasarkan kontrak kinerja unit yang telah ditetapkan
di awal tahun. Biro Renkeu menggunakan aplikasi
manajemen kinerja (Actuate) dalam memonitor
capaian kinerja unit tersebut. Hasil reviu atas capaian
kinerja tersebut selanjutnya disampaikan kepada
Pimpinan KPK dan Pimpinan Unit Kerja sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan strategis maupun
operasional di KPK. Adapun mekanisme kegiatan
monitoring yang dilakukan selama setahun seperti
pada Gambar 7 di bawah ini.
26
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Gambar 7.
Proses Monitoring Kinerja KPK
III. KEGIATAN PELAPORAN DAN EVALUASI
Proses pelaporan kinerja KPK dilakukan secara
bottom-up, dimulai dari pelaporan kinerja di tingkat
unit kerja Direktorat/Biro sampai dengan tingkat
korporat. Capaian kinerja unit dibahas dalam Rapat
Evaluasi Kinerja KPK yang dilakukan paling sedikit 2
(dua) kali dalam setahun dan dihadiri oleh Pimpinan
KPK serta para Pimpinan Unit Kerja seperti pada
Gambar 8 berikut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,
laporan kinerja unit disusun dan disampaikan kepada
Sekretariat Jenderal dengan tembusan Biro Renkeu
dan Direktorat Pengawasan Internal (PI). Laporan
kinerja unit memuat realisasi atas target kinerja yang
telah direncanakan dengan penjelasan atas target
kinerja yang tidak tercapai serta rencana aksi yang
akan dilakukan di periode berikutnya.
REVIEW KINERJA Q1
(JAN-MAR)
REVIEW KINERJA Q2
(APRIL-JUN)
REVIEW KINERJA Q3
(JUL-SEPT)
REVIEW KINERJA Q4
(OKT-DES)
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PERENCANAAN KERJA
27
Gambar 8.
Rapat Evaluasi Kinerja KPK Tahun 2016
Pada akhir tahun, laporan kinerja unit dijadikan sebagai
bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK.
Biro Renkeu melakukan koordinasi dengan unit-unit
dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja KPK yang memuat analisis perbandingan
antara realisasi kinerja di akhir tahun dan target
kinerja KPK yang ditetapkan di awal tahun. Konsep
akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK disampaikan
kepada Direktorat PI untuk mendapat reviu internal.
Direkorat PI menindaklanjuti dengan menyampaikan
laporan hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja
kepada Pimpinan dengan tembusan Sekretaris
Jenderal. Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
KPK disampaikan kepada Menteri yang membidangi
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan tembusan kepada Presiden Republik
Indonesia.
Dalam proses pelaksanaannya, Biro Renkeu
bekerjasama dengan PIC Manajemen Kinerja unit di
KPK. PIC Manajemen Kinerja ini sangat penting untuk
memastikan setiap kegiatan dalam proses pengelolaan
manajemen kinerja di unit masing-masing berjalan.
PIC Manajemen Kinerja di KPK berjenjang hingga level
direktorat/biro.
28
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
29
30
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Capaian kinerja KPK pada tahun 2016 adalah sebesar 102,2%
(“Sangat Memuaskan”). Jika dibandingkan dengan capaian
kinerja pada tahun 2015, capaian kinerja KPK mengalami
peningkatan.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
31
Capaian kinerja KPK tahun 2016 adalah sebesar 102,2%
(“Sangat Memuaskan”). Jika dibandingkan dengan
capaian kinerja pada tahun 2015, capaian kinerja KPK
mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada
Gambar 9 di bawah ini. Peningkatan capaian kinerja ini
merupakan akumulasi kondisi capaian dari 4 (empat)
perspektif yang ada. Kondisi capaian dari setiap
perspektif KPK sampai dengan Desember 2016 seperti
penjelasan di bawah ini.
(1) Perspektif Pemangku Kepentingan
Sampai dengan Desember 2016 capaian perspektif
ini adalah sebesar 101,6% (“Sangat Memuaskan”)
yang mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Capaian perspektif ini
mendapat kontribusi terbesar dari capaian atas KPI
% asset recovery yang mencapai 100,3% (“Sangat
Memuaskan”).
(2) Perspektif Proses Internal
Capaian perspektif ini sampai Desember 2016
adalah sebesar 105,9% (“Sangat Memuaskan”)
yang mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan capaian tahun sebelumnya. KPI # KLOPS
yang mengimplementasikan pencegahan dan
penindakan korupsi terintegrasi merupakan KPI
yang memberikan kontribusi capaian terbesar
yaitu 120% (“Sangat Memuaskan”). Sedangkan KPI
Gambar 9.
Perbandingan Kinerja KPK setiap Perspektif
Tahun 2015 & 2016
% perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian
hukum merupakan KPI yang memberikan
kontribusi terendah yaitu sebesar 67,4% (“Kurang
Memuaskan”).
(3) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Perspektif ini sampai dengan Desember 2016
menjadi perspektif yang paling rendah dalam
berkontribusi bagi capaian kinerja KPK. Capaian
perspektif ini hanya sebesar 95,6% (“Sangat
Memuaskan”) yang sebenarnya mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan capaian
pada tahun sebelumnya. Pada perspektif ini, KPI
% pemenuhan service level agreement merupakan
KPI dengan kontribusi capaian terbesar yaitu
111,6% (“Sangat Memuaskan”) sedangkan KPI yang
memberikan kontribusi capaian terendah adalah
% pemenuhan dan kepatuhan SOP yang hanya
sebesar 64% (“Kurang Memuaskan”).
(4) Perspektif Keuangan
Perspektif keuangan adalah satu-satunya
perspektif pada beberapa tahun terakhir
memberikan kontribusi yang konsisten bagi KPK.
Perspektif ini selalu memberikan capaian sebesar
100% (“Sangat Memuaskan”). KPI yang memberikan
kontribusi bagi sasaran strategis ini adalah Opini
BPK atas laporan keuangan KPK yang selalu
memberikan WTP sampai dengan Desember 2016.
Capaian Kinerja KPK
Perspektif Pemangku Kepentingan
Perspektif Internal Process
Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran
Perspektif Keuangan
0
20
40
60
80
100
120
2015
88.9
87.7
87.7
83.5
100
2016
102.2
101.6
105.9
95.6
100
32
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Adapun secara detail capaian dari setiap KPI KPK pada
tahun 2016 disajikan pada Lampiran 1. Sedangkan
kondisi capaian dari setiap perspektif, sasaran strategis
berikut KPI nya seperti penjelasan pada beberapa bab
berikut ini.
CAPAIAN PERSPEKTIF PEMANGKU
KEPENTINGAN
Perspektif pemangku kepentingan KPK pada Renstra
KPK tahun 2016 terdiri atas 4 sasaran strategis
dengan 6 KPI. Sampai dengan Desember 2016 capaian
atas perspektif ini adalah sebesar 101,6% (“Sangat
Memuaskan”). Adapun secara detail kondisi capaian
setiap KPI yang ada pada perspektif ini seperti
penjelasan sebagai berikut:
Sasaran Stategis 1: Menurunnya Tingkat Korupsi
(Ultimate Goal)
Sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran
strategis pada perspektif pemangku kepentingan.
Dalam menerjemahkan visi dan misi KPK pada Renstra
2015-2019, KPK diamanatkan untuk menurunkan
tingkat korupsi di Indonesia. Dalam mengukur
keberhasilannya, KPK menggunakan IPK (Indeks
Persepsi Korupsi) sebagai alat ukurnya. Kondisi
capaian IPK KPK tahun 2016 seperti penjelasan berikut.
KPI 1: Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
IPK adalah alat ukur pada level impact yang bersifat
makro. IPK diukur dan dipublikasikan oleh Transparency
International (TI) dengan mengumpulkan beberapa
nilai survei anti-korupsi dan good governance (indeks
komposit), yaitu:
1) World Justice Project – Rule of Law Index (WJP);
2) Bertlesmann – Transformation Index (BTI);
3) World Economics Forum – Executive Opinion
Survey/Global Competitiveness Index (WEF);
4) IMD – World Competitivenss (IMD);
5) Political and Economic Risk Counsultancy (PERC);
6) International Country Risk Guide(ICRG);
7) Economist Intelligence Unit/EIU – Country Risk
Rating (EIU); dan
8) Global Insight – Country Risk Rating (GI).
Responden survei asal yang menjadi dasar penilaian
IPK mencakup para analis, pelaku bisnis dan para ahli
bidang anti korupsi dan good governance. Penggunaan
IPK sebagai indikator keberhasilan selaras dengan
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (Stranas PPK) yang menjadikannya sebagai
indikator utama. Hal ini menunjukkan semangat
bahwa KPK memberikan perhatian yang sama
dengan indikator yang digunakan dalam Stranas PPK,
walaupun capaian IPK tidak secara langsung terkait
dengan upaya-upaya yang dilakukan KPK.
Pada tahun 2016, KPK memasang target IPK sebesar
36. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh
lembaga Transparency Internasional (TI) (http://www.
ti.or.id/) seperti yang dirilisnya, pada tahun 2016 IPK
Indonesia sebesar 37. Dengan hasil ini, menunjukan
bahwa KPK telah berhasil memenuhi target IPK yang
ditetapkan dengan angka capaian sebesar 102,8%
(“Sangat Memuaskan”). IPK KPK yang sebesar 37
merupakan hasil kontribusi dari setiap komponen
pengukuran IPK. Kondisi hasil survei yang dilakukan
pada tahun 2016 adalah seperti pada Gambar 10 di
bawah ini.
Gambar 10.
Kondisi Komponen IPK
Tahun 2015 & 2016
"Gambar 11.
Kondisi Komponen IPK
Tahun 2015 & 2016
"
Kondisi komponen penyusun CPI
2015 2016
CRG 50 50
WEF 43 40
IMD 37 39
EIU 38 37
BTI 36 36
PERC 37 35
GI 32 34
WJP 17 26
26
32
34
37
35
36
36
37
40 43
39
38
CRG
WEF
IMD
EIU
BIT
PERC
GI
WJP
10
20
30
40
50
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
33
Dari diagram di atas menunjukan bahwa pada tahun
2016 dari keseluruhan survei yang sejumlah 8 survei,
menunjukan bahwa ada:
a) Tiga hasil survei mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan pengukuran tahun 2015.
Ketiga survei tersebut adalah
(1) GI dengan skor 34 yang mengalami peningkatan
2 point (+2)
(2) IMD dengan skor 39 yang mengalami
peningkatan 2 angka (+2)
(3) WJP dengan skor 26 yang mengalami
peningkatan 9 angka (+9)
b) Tiga hasil survei mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun
2015. Kedua survei tersebut adalah
(1) WEF dengan skor 40 mengalami penurunan 3
point (-3)
(2) EIU dengan skor 36 mengalami penurunan 1
point (-1)
(3) PERC dengan skor 35 Mengalami penurunan 2
point (-2)
c) Dua hasil survei menunjukan hasil yang sama
(stagnan) jika dibandingkan dengan hasil
Gambar 11.
Indeks Persepsi Korupsi
Tahun 2001-2016
pengukuran tahun 2015. Kedua survei tersebut
adalah
(1) ICRG
(2) BTI
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga,
seperti Malaysia (49) dan Singapura (84), IPK Indonesia
(37) masih relatif rendah, berada pada peringkat
90 dari 176. Namun, jika dilihat tren dari tahun 2004
(ketika KPK didirikan) sampai dengan tahun 2015,
capaian IPK Indonesia mengalami peningkatan.
Bahkan, IPK Indonesia diperkirakan dapat melampaui
Malaysia dalam beberapa tahun mendatang.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia sudah on the
track. Adapun keberhasilan pemberantasan korupsi
di Indonesia, bukanlah semata-mata prestasi KPK,
namun merupakan prestasi Indonesia karena perang
melawan korupsi adalah jerih payah dan tanggung
jawab bersama seluruh elemen bangsa. Secara detail,
trend IPK Indonesia sejak tahun 2001 sampai dengan
2016 seperti pada Gambar 11 di bawah ini.
0
20
40
60
80
100
19 19 19 2022 24
28 28 3032 32 34
36 37
87 86 84 85 84
23 26
92 93 94 93 94 94 93 92 92 93 92
50 49 52 50 51 50 51 51 45 44 43 49 50 52 50 49
79 82 80 80 83 83 83 81 82 84 84 77 75 74 75 77
Indonesia Malaysia Hong Kong Singapura
34
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan TI
seperti dijelaskan di atas, beberapa rekomendasi TI
yang sejalan dengan tujuan KPK antara lain:
(1) Pemerintah
a) Tetap fokus dan perkuat reformasi penegakan
hukum dan peningkatan integritas sektor
publik
b) Tim saber pungli harus bergerak lebih agresif
dan masif untuk memperkuat momentum
pemberantasan korupsi dan mendorong
partisipasi masyarakat yang lebih luas lagi
c) Optimisme publik yang telah mulai terbangun
agar dipertahankan dan terus ditingkatkan
dengan meningkatkan penindakan kasus-kasus
korupsi secara adil
d) Segera menerbitkan perangkat hukum yang
memastikan swasta mengembangkan dan
menerapkan sistem integritas bisnis
(2) Swasta
a) Mengembangkan aturan internal yang
memastikan perusahaan menerapkan sistem
integritas bisnis untuk mengurangi risiko
korupsi
b) Mengembangkan sistem pelaporan program
antikorupsi secara lebih komprehensif dan
menggunakannya sebagai kriteria penentu
untuk investasi
c) Mendorong terbitnya standar audit untuk
menilai program antikorupsi dan meningkatkan
kualitas penilaian risiko
(3) Masyarakat sipil
a) Mendorong perusahaan untuk transparan
terhadap program kepatuhan terhadap UU
Antikorupsi
b) Melakukan monitoring dan analisa program
antikorupsi untuk menguatkan kepatuhan
terhadap UU Antikorupsi Nasional dan Global
c) Mendorong standar pelaporan country by
country untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas publik
(4) KPK, Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung
a) Menjadikan KPK sebagai focal point untuk
mendorong program antikorupsi sektor swasta
b) Lembaga-lembaga penegak hukum perlu
segera mendayagunakan Peraturan Mahkamah
Agung RI tentang Tanggung Jawab Pidana
Korporasi sebagai instrumen hukum untuk
meningkatkan risiko korupsi bagi kalangan
swasta
Sasaran Strategis 2: Efektifnya Penegakan Hukum
Bidang Tipikor
Sasaran strategis ini, termasuk tiga sasaran strategis
lainnya pada perspektif pemangku kepentingan,
menjabarkan visi dan misi KPK dalam Renstra 2015-
2019. Tujuan Strategis KPK sebagaimana diamanatkan
dalam Renstra adalah: “Menurunnya Tingkat Korupsi”,
yang dilengkapi dengan prasyarat adanya kondisi
penegakan hukum yang efektif, terbangunnya
integritas di kalangan pemerintah, masyarakat,
politik dan swasta serta terbinanya hubungan mitra
kerjasama yang efektif.
KPI 1: Indeks Penegakan Hukum Tipikor (nasional)
Indeks Penegakan Hukum (IPH) adalah alat ukur yang
digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan
penegakan hukum di Indonesia. Indikator ini juga
menjadi sebagai salah satu indikator keberhasilan
pembangunan sektor hukum yang dicantumkan
dalam Stranas PPK (Perpres 05 Tahun 2012). IPH
dihasilkan atas kontribusi lembaga-lembaga
penegakan hukum Tipikor di Indonesia yang meliputi
Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan
Korupsi. Hasil indeks penegakan hukum pada masing-
masing lembaga penegak hukum akan menghasilkan
IPH Nasional.
Kontribusi langsung KPK pada IPH Nasional adalah
IPH KPK yang diukur berdasarkan bisnis proses
penanganan kasus korupsi yang meliputi kegiatan
pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, proses putusan dan eksekusi. Kontribusi
secara tidak langsung adalah melalui upaya koordinasi
dan supervisi bidang Penindakan, serta melalui
sosialisasi khususnya dalam meningkatkan partisipasi
publik dalam mengawasi dan melaporkan tindak
pidana korupsi.
KPI ini merupakan KPI baru sehingga KPK belum
menentukan target kinerja. Capaian kinerja atas KPI ini
pada tahun 2016 menjadi baseline dalam penetapan
target pada tahun berikutnya. Proses pengukuran
KPI ini dilakukan setahun sekali. Sampai dengan
Desember 2016 KPK belum mendapatkan data IPH
Nasional dari Bappenas, karena itu untuk sementara
KPK mengunakan IPH KPK yang sebesar 62,2 sebagai
representasi hasil pengukuran IPH Nasional.
Sebagai tindaklanjut perihal IPH Nasional ini, KPK akan
berkoordinasi dengan Bappenas agar menghimbau
setiap Apgakum menyampaikan data-data yang
dihitung dalam penanganan IPH Nasional salah
satunya dengan mendorong optimalisasi SPDP online.
KPI 2: % asset recovery
Asset recovery adalah upaya eksekusi berupa
pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus
yang ditangani KPK. KPI ini menghitung persentase
dari putusan pidana pengganti dan denda. Pengukuran
asset recovery tercermin dari persentase akumulasi
realisasi PNBP yang berasal dari uang pengganti/uang
rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan
dibandingkan dengan akumulasi nilai uang pengganti,
rampasan dan denda berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima
secara lengkap.
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
35
Gambar 12.
Contoh Aset yang Disita KPK
Tahun 2016
Beberapa kegiatan pemulihan, pelacakan dan
pelelangan aset yang dilakukan KPK pada tahun 2016
seperti pada Lampiran 12.
Pada tahun 2016, KPK memasang target KPI ini
sebesar 65%. Sampai dengan Desember 2016, realisasi
PNBP yang berasal dari uang pengganti/uang
rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan
sejak tahun 2005 sampai dengan Desember 2016
yaitu Rp.1.804.504.801.735,- jika dibandingkan dengan
akumulasi nilai uang pengganti, rampasan dan
denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap setelah diterima secara
lengkap sejak tahun 2005 sampai dengan Desember
2016 yaitu Rp.2.766.953.981.655,- adalah 65,22%.
Capaian komponen asset recovery secara detail dapat
dilihat pada Gambar 13 di bawah ini.
36
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Gambar 13.
Perbandingan Realisasi PNBP dan Kas Daerah/BUMN/
BUMD dengan Nilai Putusan Pengadilan
Tahun 2016
Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa sampai
dengan tahun 2016, capaian atas KPI ini sebesar
100,34% (“Sangat Memuaskan”). Kondisi capaian
ini harus selalu dipertahankan KPK dengan selalu
mengevaluasi dan memperbaiki setiap proses yang
selama ini berjalan.
Sasaran Strategis 3: Terbangunnya Integritas
Pemerintah, Masyarakat, Politik dan Swasta
Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai outcome
KPK dalam menerapkan sistem pencegahan yang
terintegrasi yang sasaran jangka panjangnya adalah
terbentuknya budaya integritas sesuai roadmap
KPK. Obyek upaya pencegahan terintegrasi oleh KPK
mencakup organisasi maupun individu/kelompok
masyarakat. Kondisi capaian KPI yang menjadi
indikator keberhasilan sasaran strategis ini seperti
penjelasan di bawah ini.
KPI 1: Indeks Integritas KLOPS
Indeks Integritas KLOPS adalah sebuah hasil
pengukuran indeks dengan skala 1-5 yang metode
pengukurannya dilakukan dengan survei. Survei
Penilaian Integritas yang dilakukan ini mengukur
outcome dari program-program pencegahan
dan anti korupsi KLOPS. Pelaksanaan program
dari KLOPS diharapkan merupakan bagian dari
program pencegahan korupsi yang terintegrasi yang
diimplementasikan oleh KPK kepada KLOPS strategis.
Kegiatan survei penilaian integritas yang dilakukan
pada lingkup lembaga pemerintah dan lembaga
negara (Kementerian dan non-Kementerian),
Organisasi Politik, kelompok masyarakat (CSO) dan
kelompok swasta (Asosiasi) khususnya dalam posisi
sebagai pemangku kepentingan lembaga pemerintah/
lembaga negara terkait. Pada tahun 2016, survei
penilaian integritas baru difokuskan pada organisasi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Tujuan strategis dari survei penilaian integritas adalah
menyediakan data dasar pemberantasan korupsi
di tingkat organisasi publik sekaligus adalah untuk
memantau efektivitas upaya pencegahan korupsi oleh
KPK terhadap KLOPS strategis pada level organisasi/
sistem. Hasil pengukuran juga dapat memberikan
jaminan kepada stakeholders mengenai upaya
tindak lanjut dari organisasi publik dalam melakukan
perbaikan dan peningkatan upaya pencegahan korupsi
yang dilakukan secara sistematis. Tujuan strategis
lain adalah mendorong peran serta masyarakat
dalam upaya peningkatan integritas organisasi publik
sekaligus menciptakan konsensus nasional dalam
rangka meningkatkan integritas organisasi publik
Realisasi PNBP dan Kas Daerah/BUMN/BUMD
0
.000
1.000.000
.000
2.000.000
.000
3.000.000
Denda TotalUang RampasanUang Pengganti
60.677 107.385
859.583
1.753.158
884.245 906.411
1.804.505
2.766.954
(dalam milyar)Nilai putusan pengadilan
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
37
melalui promosi dan pengungkapan hasil penilaian
integritas.
Pendekatan yang digunakan adalah melalui konsep
kemitraan dan kerjasama dengan Bappenas,
KemenPAN RB, BPS dan KLOPS dalam upaya
memetakan tingkat integritas internal dan eksternal
organisasi publik. Pengukuran integritas dengan
konsep kemitraan dan kerjasama menciptakan
lingkungan dimana organisasi publik dapat secara
sukarela melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan
untuk meningkatkan integritas melalui pengungkapan
penilaian hasil integritas organisasi tersebut ke publik.
Hal ini sejalan dengan peran KPK sebagai trigger
mechanism pada kegiatan-kegiatan anti korupsi.
Komponen utama yang diukur adalah survei eksternal
yang mengukur indeks korupsi, indeks tranparansi,
indeks akuntabilitas serta survei integritas internal
yang mengukur indeks budaya integritas dan indeks
integritas kerja. Pada konteks penyempurnaan
pengukuran indeks, pengukuran akan disempurnakan
dengan memasukkan pendapat ahli dan penggunaan
faktor pengurang. Indeks integritas organisasi
Gambar 14.
Kegiatan Pengukuran Indeks Integritas KLOPS
Tahun 2016
menggunakan skala pada rentang 1 sampai dengan 5
yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks
maka semakin baik tingkat integritas organisasi.
Pada tahun 2016 KPK melakukan survei ini terhadap 64
organisasi, terdiri dari 54 Kementerian/Lembaga dan
10 Pemerintah Daerah. Responden integritas eksternal
adalah pengguna layanan 1 tahun terakhir sedangkan
integritas internal adalah pegawai organisasi yang
memiliki masa kerja minimal 1 tahun.
Kegiatan Survei Penilaian Integritas secara teknis
dilakukan KPK bekerjasama dengan BPS melalui
penggunaan kuesioner sebagai instrumen utama
pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kepada
responden secara self assessment dengan media alat
komunikasi yang berbasis sistem operasi android.
Proses dilakukan dengan pendampingan petugas
pencacah BPS. Selain bersumber dari survei, skor
penilaian integritas juga memperhitungkan hasil
focus group di organisasi publik dengan peserta
pejabat publik, tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, dan media.
38
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Hasil dari survei penilaian integritas tahun 2016
yang disusun dari integritas internal dan integritas
eksternal rata-rata adalah 3,99. Nilai minimum dan
maksimum integritas internal adalah 1,47 dan 5
sementara nilai minimum dan maksimum integritas
eksternal adalah 1,19 dan 4,08. Angka tersebut masih
merupakan angka sementara yang kemungkinan akan
mengalami perubahan jika dimasukkan angka koreksi
sebagaimana ditetapkan dalam metodologi penelitian
survei penilaian integritas ini.
Ruang lingkup rekomendasi hasil survei ini mencakup
perbaikan pada transparansi, akuntabilitas dan
korupsi di mata publik, budaya organisasi, sistem anti
korupsi organisasi, pengelolaan SDM, pelaksanaan
anggaran dan perilaku personil organisasi. Dengan
rekomendasi tersebut diharapkan organisasi publik
memiliki panduan untuk melakukan program-
program pencegahan korupsi di organisasinya dan
bisa berkolaborasi dengan KPK dalam program
pencegahan korupsi dengan ruang lingkup yang lebih
luas.
Pada tahun 2016, KPK belum menentukan target
atas KPI ini. Hasil survei penilaian integritas 2016
yang sebesar 3,99 akan dijadikan baseline KPK dalam
memasang target di tahun 2017.
Gambar 15.
Tahapan Pelaksanaan Survei Kerjasama KPK
Sasaran Strategis 4: Terbangunnya Hubungan Mitra
Kerjasama yang Efektif
Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai outcome
KPK dalam upaya menguatkan hubungan KPK dengan
setiap mitra kerjasama dalam mendukung proses
penindakan dan pencegahan yang dilakukan KPK.
Dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis ini,
KPK menentukan 2 KPI yang menjadi indikatornya.
Sampai dengan Desember 2016, kondisi capaian kedua
KPI ini seperti penjelasan sebagai berikut.
KPI 1: Indeks Kerjasama
Dalam melihat kualitas hubungan KPK dengan
mitra kerjasamanya, indeks kerjasama menjadi
salah satu indikatornya. Beberapa contoh kegiatan
pengembangan dan pembinaan yang dilakukan KPK
bersama beberapa mitra kerjasamanya pada tahun
2016 seperti pada Lampiran 14. Indeks kerjasama ini
didapatkan melalui kegiatan survei yang dalam proses
pelaksanaannya melalui beberapa tahapan seperti
pada Gambar 15 skema di bawah ini.
I. Persiapan II. Pelaksanaan
Survei
IV. PelaporanIII. Pengolahan
dan
Analisis Data
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
39
Berdasarkan proses pelaksanaan survei kerjasama
yang secara detail seperti pada Lampiran 15,
menunjukan bahwa indeks kerjasama KPK dengan
mitra kerjasamanya pada tahun 2016 adalah sebesar
86,18. Indeks ini menunjukan bahwa kualitas kerjasama
yang dilakukan KPK dengan mitra kerjasamanya sudah
“Sangat Baik” atau memperoleh kualifikasi “A”. Karena
KPI ini merupakan KPI baru, maka pada tahun 2016
KPI ini belum diberikan target, hasil pengukuran KPI
ini pada tahun 2016 akan menjadi baseline target pada
tahun 2017 dan ke depan.
Meskipun hasil pengukuran ini menunjukan bahwa
indeks kerjasama KPK sudah “Sangat Baik”, namun
demikian masih perlu diidentifikasi beberapa indikator
kerjasama KPK yang menjadi prioritas perbaikan
(improvement) di masa mendatang. Beberapa indikator
kerjasama KPK tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kejelasan kerjasama;
2. Kejelasan pemenuhan kewajiban kerjasama;
3. Kejelasan pemenuhan permintaan kerjasama.
Selain ketiga indikator ini, ada beberapa indikator
lainnya yang menjadi prioritas perbaikan berdasarkan
analisis data untuk setiap bentuk kerjasama, yaitu :
1. Bantuan personil, indikator yang menjadi prioritas
perbaikan adalah “PIC Kerjasama”;
2. Bantuan fasilitas, indikator yang menjadi prioritas
perbaikan adalah “Penanganan Kendala, Saran dan
Umpan Balik Kerjasama”;
3. Dukungan pelaksanaan Tupoksi KPK di instansi
mitra kerjasama, indikator yang menjadi prioritas
perbaikan adalah “Mekanisme Kerjasama”.
Dalam memperbaiki hal di atas, KPK ke depan akan
melakukan beberapa kegiatan antara lain:
1. Memperbanyak sosialisasi pencegahan korupsi,
pelatihan pemutakhiran data LHKPN, membangun
jejaring kerjasama dan lain-lain;
2. Sering melakukan koordinasi dengan mitra
kerjasama untuk menjaga kualitas kerjasama;
3. PIC di KPK lebih diperbanyak kembali dan jangan
berubah-ubah untuk setiap instansi;
4. Perjanjian kerjasama KPK diperjelas dengan MOU
agar kewajiban dan hak masing-masing pihak
dapat diatur dengan jelas.
KPI 2: Indeks Partisipasi Publik
Indikator ini merupakan pengukuran outcome atas
berbagai bentuk pendidikan, sosialisasi dan kampanye
anti korupsi yang dilakukan oleh berbagai unit di KPK,
khususnya unit-unit di lingkungan Deputi Bidang
Pencegahan. Dalam proses pengukurannya, KPK
bekerjasama dengan MSI dan CSI melakukan survei
opini publik di 34 provinsi. Jumlah sampel yang
didapatkan pada survei ini sebanyak 3.900 responden.
Beberapa parameter yang dipilih untuk digunakan
dalam proses pengukuran indeks ini seperti pada
Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2.
Parameter Indeks Partisipasi Publik
Tahun 2016
PARAMETER KETERANGAN
Sikap publik yang menolak gratifikasi Bagaimana sikap Anda (menerima atau menolak) jika mendapa-
tkan uang atau barang atau hadiah untuk memudahkan suatu
urusan?
Sikap publik yang melapor gratifikasi Apakah Anda akan melaporkan ke KPK jika mendapatkan ses-
uatu yang terkait dengan jabatan dan tidak bisa menolaknya?
Tingkat toleransi terhadap korupsi Apakah Anda membenarkan untuk memberikan sesuatu (uang,
barang, hiburan atau hadiah) dalam memudahkan proses yang
terkait urusan dengan administrasi publik atau organisasi pe-
merintah?
Respond to corruption Seberapa siapkah Anda untuk mempertahankan hak Anda keti-
ka berhubungan aparatur sipil agar tidak korupsi?
Sikap publik untuk melapor LHKPN Apakah Anda akan melaporkan ke KPK, jika ada perubahan
pendapatan atau income?
Public support (petisi, demo, dll) Apakah Anda mendukung KPK?
Public trust Siapa yang paling bertanggungjawab untuk memberantas
korupsi di Indonesia?
40
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Dengan menggunakan beberapa parameter di atas,
hasil survei dari CSIS dan MSI ini menunjukan bahwa
partisipasi publik terhadap KPK sudah cukup baik, yaitu
sebesar 78,34. Secara detail, hasil survei ini seperti
pada Tabel 3 di bawah ini.
KPI ini merupakan KPI baru, sehingga pada tahun
2016 KPK belum memasang target atas KPI ini. Hasil
pengukuran KPI ini yang sebesar 78,34 akan menjadi
dasar penentuan target pada tahun depan. Salah
satu bentuk partisipasi publik terhadap eksistensi
KPK misalnya, dukungan masyarakat Indonesia dari
berbagai elemen yang datang ke KPK sebagai bentuk
sikap dukungan penolakan atas isu revisi UU KPK
seperti pada Gambar 16 di bawah ini.
Tabel 3.
Kondisi Indeks Partisipasi Publik KPK
Tahun 2016
PARAMETER INDEKS KETERANGAN
Sikap publik yang menolak
gratifikasi
82,7 82,7% responden menolak setiap bentuk pemberian hadiah
(gratifikasi)
Sikap publik yang melapor
gratifikasi
65,8 65,8% responden akan melapor ke KPK
Tingkat toleransi terhadap korupsi 70,3 70,3% responden menolak untuk memberikan sesuatu (uang,
barang, hiburan atau hadiah) dalam memudahkan proses yang
terkait urusan dengan administrasi publik atau organisasi
pemerintah
Respond to corruption 75,7 75,7% responden sangat siap untuk mempertahkan haknya
dalam berurusan dengan aparatur sipil agar tidak korupsi
Sikap publik untuk melapor LHKPN 84,4 84,4% responden akan melapor ke KPK jika ada perubahan
pendapatan atau kekayaan
Public support (petisi, demo, dll) 81,3 81,3% responden akan mendukung KPK dengan beberapa cara
Public trust 88,2 88,2% responden berpendapat bahwa KPK merupakan institusi
yang paling bertanggungjawab memberantas korupsi
INDEKS TOTAL 78,34
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
41
Meskipun indeks partisipasi publik pada tahun 2016
sudah menunjukan hasil yang cukup baik, KPK akan
terus melakukan evaluasi setiap bentuk kegiatan dalam
menjaga hubungan baik dengan publik. Dukungan
publik yang baik harus selalu dijaga dan ditingkatkan
dalam upaya mendukung tugas dan fungsi KPK.
Gambar 16.
Bentuk Partisipasi Publik terhadap KPK
42
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
CAPAIAN PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
Perspektif proses internal KPK berdasarkan Rencana
Strategis KPK 2016 terdiri atas 4 sasaran strategis
dan 6 KPI. Sampai dengan Desember 2016, capaian
perspektif ini sebesar 105,9% (“Sangat Memuaskan”).
Capaian ini merupakan akumulasi kontribusi dari
beberapa sasaran strategisnya. Kondisi capaian
sasasaran strategis dan KPI nya sampai dengan
Desember 2016 terlihat pada beberapa penjelasan di
bawah ini.
Sasaran Strategis 1: Terintegrasinya Upaya
Penindakan Tipikor
Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk memantau
efektivitas penegakan hukum di KPK dalam
mendukung efektivitas penegakan hukum bidang
Tipikor di level nasional. KPK memiliki keunggulan
berupa terintegrasinya kewenangan penanganan
dumas hingga eksekusi, di samping kekhususan dalam
kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.
KPI 1: Indeks Penegakan Hukum (KPK)
Indeks penegakan hukum (IPH) adalah alat ukur yang
digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan
penegakan hukum di Indonesia dan sebagai salah satu
indikator keberhasilan pembangunan sektor hukum
yang dicantumkan dalam Stranas PPK (Perpres 05
Tahun 2012).
Tabel 4.
Sub Komponen IPH
IPH KPK dihasilkan atas kontribusi lintas fungsi di
KPK dalam rangkaian upaya Penindakan terintegrasi
yang terdiri dari penanganan pengaduan masyarakat,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.
Walaupun sekilas IPH nampak sebagai komposit dari
berbagai output proses penindakan, namun interpretasi
atas indeks yang dihasilkan lebih mencerminkan
output berupa efektifitas dan keterintegrasian upaya
penindakan.
Pada skala 10 s.d 100, angka indeks sebesar 100
menunjukkan kesempurnaan proses penindakan
dalam satu periode (tahunan) dimana seluruh input
dan proses dapat diselesaikan menjadi output pada
masing-masing subproses. Dengan demikian semakin
besar nilai indeks menunjukkan outcome berupa
semakin efektif dan terintegrasinya upaya penegakan
hukum dan koordinasi antara masing-masing fungsi.
Bobot pada IPH KPK berbeda dengan bobot pada
IPH Nasional dengan pertimbangan kekhasan KPK
yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3
(walaupun penyidikan bisa saja ‘terhenti’ demi hukum,
misalnya tersangka meninggal dunia). Di sisi lain,
transparansi penanganan pengaduan masyarakat
dan penyelidikan justru menjadi titik berat yang
perlu dikedepankan sehingga bobot IPH lebih banyak
dialokasikan pada kedua proses tersebut.
IPH ini dihitung berdasarkan sub-komponen sebagai
seperti pada Tabel 4 di bawah ini.
NO SUB INDIKATOR (BOBOT) BOBOT FORMULA KETERANGAN
1 % Penyelesaian Laporan
TPK
10% (# pengaduan TPK naik ke
lid./# total pengaduan TPK
diterima) x 100%
(Penyebut) Tidak termasuk
pengaduan non TPK dan kasus
yang dilimpahkan ke selain
Direktorat Penyelidikan
2 % Penyelidikan menjadi
penyidikan
20% (# perkara penyelidikan
naik ke dik / # total
perkara penyelidikan) x
100%
Termasuk penyelidikan yang
dihentikan agar kuantitasnya
mencerminkan effort/proses.
3 % Penyidikan yang menjadi
Penuntutan
30% (# kasus penyidikan
menjadi penuntutan / #
total kasus penyidikan) x
100%
Penyidikan selesai apabila telah
pelimpahan tahap dua atau
dihentikan demi hukum
4 % Tuntutan mendapatkan
putusan tetap
30% (# tuntutan mendapat
putusan tetap / # total
penuntutan) x 100%
Mengganti istilah “conviction rate”
5 % Putusan pengadilan
yang dieksekusi
10% (# eksekusi atas keputusan
tetap / # total keputusan
tetap) x 100%
Mengganti istilah “execution rate”
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
43
Dengan menggunakan komponen perhitungan di
atas, KPK melalui tim Litbangnya mengolah data-data
perkara yang ditangani KPK selama tahun 2016. Secara
detail kasus dan perkara bagian kegiatan penindakan
yang dilakukan KPK pada tahun 2016 seperti pada
Lampiran 11. Sedangkan data pengaduan masyarakat
Tabel 5.
Pengukuran IPH KPK Tahun 2015 & 2016
Pada tahun 2016, KPK memasang target IPH sebesar 6
(skala 1 s/d 10) atau 60 (skala 10 s/d 100). Berdasarkan
hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa capaian
IPH KPK pada tahun 2016 adalah sebesar 103,7%
(“Sangat Memuaskan”). Capaian nilai IPH KPK tahun
2016 yang memenuhi target merupakan sebuah
prestasi yang harus dipertahankan.
Gambar 17.
Bentuk Kegiatan Penindakan KPK
yang diterima KPK pada tahun 2016 seperti pada
Lampiran 8.
Berdasarkan formula penghitungan dan data yang
ada, proses ini menghasilkan perhitungan IPH KPK
pada tahun 2016 sebesar 62,2 yang secara detail
terlihat pada Tabel 5 di bawah ini.
Nilai Akhir Indeks Penegakan Hukum Sub Indikator 2016 2015
Nilai Bobot Nilai Akhir Nilai Akhir
% Penyelesaian Laporan TPK 96 10% 9,6 10
% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan 29,1005 20% 5,82011 5,28
% Penyidikan yang menjadi Tuntutan 54,2857 30% 16,2857 17,54
% Conviction Rate 63,0631 30% 18,9189 11,68
% Execution Rate 115,714 10% 11,5714 10,27
IPH KPK 62,2 54,79
44
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Secara detail perkembangan IPH KPK sejak tahun 2012
sampai dengan 2016 adalah seperti pada Gambar 18
di bawah ini.
Gambar 18
Trend IPH KPK Tahun 2012 - 2016
Jika dibandingkan dengan IPH tahun sebelumnya,
IPH KPK tahun 2016 mengalami kenaikan. Ada sub
indikator yang mengalami penurunan dan kedepan
untuk segera dilakukan perbaikan, yaitu:
1) Penyelesaian laporan TPK yang mengalami
penurunan dari skor 10 menjadi 9,6
2) Penyidikan yang menjadi tuntutan yang mengalami
penurunan dari skor 17,54 menjadi 16,29
Beberapa parameter IPH yang mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya
harus selalu dievaluasi dan dilakukan berbagai
rangkaian perbaikan.
Sasaran Strategis 2: Terintegrasinya Upaya
Pencegahan Tipikor
Sasaran strategis ini bertujuan untuk menggambarkan
efektivitas KPK dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya serta sebagai trigger mechanism dalam
upaya pencegahan Tipikor. Sasaran program
pencegahan korupsi mencakup individu maupun
organisasi/KLOPS. Upaya pencegahan korupsi
dilakukan secara terintegrasi pada setiap program
pencegahan korupsi di bawah kedeputian pencegahan.
Program pencegahan korupsi ini meliputi pendidikan
dan pelayanan masyarakat, pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negara, gratifikasi, penelitian dan
pengembangan serta koordinasi dan supervisi
program-program pencegahan korupsi.
KPI 1: # KLOPS yang mengimplementasikan Sistem
Pencegahan Korupsi
Upaya pencegahan korupsi akan diimplementasikan
secara terintegrasi terhadap KLOPS yang menjadi
sasaran strategis KPK dalam kemasan sistem integritas
terkait anti korupsi. Deputi Bidang Pencegahan
setiap tahun menetapkan KLOPS sasaran untuk
mengimplementasikan salah satu, sebagian atau
keseluruhan program-program pencegahan korupsi
terintegrasi KPK. Deputi bersama direktur pada bidang
pencegahan menentukan output dan outcome dari
program yang akan diimplementasikan, serta jadwal
implementasi pada KLOPS yang ditetapkan.
Sasaran dan target KLOPS akan diinventarisasi untuk
menunjukkan progres implementasi dan menghindari
adanya kegiatan yang berulang atau tumpang tindih.
Kegiatan intervensi di beberapa KLOPS ini diharapkan
akan menciptakan Budaya anti Gratifikasi, memiliki
kepatuhan pelaporan LHKPN dan mempunyai tunas
integritas/ agen perubahan. Pada tahun 2016, target
implementasi pencegahan dan penindakan korupsi
secara terintegrasi adalah sebanyak 10 KLOPS
yang terdiri atas 6 Provinsi yang merupakan target
Penindakan dan Pencegahan terintegrasi dan 4 KLOP.
Sampai dengan Desember 2016, beberapa kegiatan
yang dilakukan di Direktorat LHKPN, Gratifikasi dan
Dikyanmas pada tahun 2016 secara detail seperti pada
Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 9. Berdasarkan
beberapa kegiatan di direktorat-direktorat tersebut,
inventarisasi KLOPS yang telah mengimplementasikan
sistem pencegahan korupsi sampai dengan Desember
2016 seperti pada Tabel 6 di bawah ini.
TAHUN
62.261.8
67.95
56.56
20132012 2014 2015 2016
50
60
70
80
54.79
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
45
KEGIATAN
GRATIFIKASI
KEGIATAN
LHKPN
KEGIATAN
DIKYANMAS
KEGIATAN
KOORSUPGAH
K/L
Kementerian Pertanian • •
Kementerian ESDM • • •
Kemenpupera • • •
PEMDA
Pemprov Banten • • •
Pemprov Sumatera Utara • • • •
Pemprov Papua • • • •
Pemprov Riau • • • •
Pemprov Aceh • • • •
Pemprov Papua Barat • • • •
Pemprov Bengkulu • •
Pemprov Nusa Tenggara Timur •
Jawa Tengah • • • •
Pemprov Maluku • • •
Sulawesi Selatan • • •
BUMN
BPJS Kesehatan •
PT Telkom • • •
Tabel 6
KLOPS yang Mengimplementasikan Sistem
Pencegahan Korupsi Tahun 2016
Beberapa kegiatan direktorat pada beberapa KLOPS di
atas adalah sebagai berikut:
- Kegiatan Direktorat Gratifikasi yang terdiri atas
Pengenalan, Komitmen, Bimtek Aturan, Aturan, UPG,
Bimtek UPG dan Monev
- Kegiatan Direktorat LHKPN yang terdiri atas ToT
LHKPN, Bimtek asistensi pengisian dan pengumpulan
LHKPN, Peningkatan kapasitas unit pengelola LHKPN
di instansi, dan Kegiatan koordinasi dan monitoring
implementasi penerapan peraturan terkait LHKPN
- Kegiatan Dikyanmas yang terdiri atas Pembentukan
Tunas Integritas, Aksi Kolaborasi, dan Komunitas
- Dan kegiatan koorsupgah
Dari Tabel 6 di atas terlihat bahwa sampai dengan
Desember tahun 2016, Direktorat di bawah Kedeputian
Bidang Pencegahan yaitu Direktorat Gratifikasi,
Direktorat PP LHKPN dan Direktorat Dikyanmas secara
bersama – sama melakukan intervensi terhadap 11
KLOPS yang terdiri atas:
1. Kementerian ESDM
2. Kemenpupera
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
4. Pemerintah Provinsi Papua
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
6. Pemerintah Provinsi Aceh
7. Pemerintah Papua Barat
8. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
9. Pemerintah Provinsi Maluku
10. Pemerintah Sulawesi Selatan
11. PT Telkom
Penjelasan di atas menunjukan bahwa pada tahun
2016 KPK telah melebihi target yang telah ditetapkan
dengan angka capaian sebesar 110% (“Sangat
Memuaskan”). Kondisi capaian yang sudah sangat
memuaskan ini menjadi prestasi yang perlu untuk
dipertahankan dengan selalu mengevaluasi dan
melakukan berbagai langkah perbaikan ke depan.
Sasaran Strategis 3: Terintegrasinya Upaya
Penindakan dan Pencegahan Tipikor
Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai kondisi yang
ingin dicapai berupa efektivitas pelaksanaan tugas
koordinasi, supervisi dan monitor pemberantasan
korupsi baik pada bidang penindakan maupun
pencegahan.
46
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
KPI 1: # KLOPS yang mengimplementasikan
pencegahan dan penindakan secara terintegrasi
KPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam
perbaikan sistem pemerintahan. Hal ini ditunjukan
dengan melakukan pendampingan kepada sejumlah
provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi
Bidang Penindakan dan Pencegahan yang terintegrasi
agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien.
Pada tahun 2016, KPK memiliki target 6 KLOPS yang
diharapkan mendapat perbaikan secara terintegrasi
dan komprehensif atas kegiatan pencegahan dan
penindakan yang dilakukan. 6 propinsi yang menjadi
target dipilih berdasarkan pada 2 parameter:
(1) Daerah dengan tingkat kerawanan yang berulang,
yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Banten
(2) Daerah otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua dan
Papua Barat
KPK telah melakukan pendampingan implementasi
pencegahan dan penindakan terintegrasi terhadap
6 propinsi yang menjadi target ditambah dengan
3 daerah yang meminta KPK untuk mendampingi
proses perbaikan di daerahnya yaitu Bengkulu, Jawa
Tengah dan Nusa Tenggara Timur.
Gambar 19.
Bentuk Kegiatan Pencegahan dan Penindakan
Terintegrasi
Sehingga pada tahun 2016 ini, KPK telah melakukan
pendampingan terhadap 9 provinsi dalam program
implementasi pencegahan dan penindakan
terintegrasi tersebut.
Pada program ini, KPK mendorong beberapa
daerah tersebut untuk melakukan perbaikan sistem,
khususnya pada tata kelola anggaran, perencanaan
dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
KPK juga mendorong beberapa daerah tersebut agar
mengadopsi praktik terbaik (best practices) tata kelola
pemerintahan berbasis elektronik (e-government) pada
daerah tersebut.
Seperti misalnya program milik Provinsi Jawa Barat
pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan
PTSP, pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB),
dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan
(TPP); serta aplikasi perencanaan dan penganggaran
keuangan Pemkot Surabaya dan aplikasi perizinan
terpadu milik Pemkab Sidoarjo.
Beberapa kegiatan pencegahan dan penindakan
terintegrasi yang dilakukan KPK ini seperti pada
Gambar 19 dan Gambar 20 di bawah ini.
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
47
Gambar 20.
Bentuk Kegiatan Pencegahan dan Penindakan
Terintegrasi
Melalui koordinasi dan supervisi pula, KPK juga
menyasar sektor strategis lainnya. Tahun 2016,
KPK turut mengawal implementasi dana desa di
seluruh Indonesia, dan mendorong daerah untuk
merealisasikan Program Poros Sentra Layanan
Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di 4
provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan NTT.
Dari penjelasan di atas, menunjukan bahwa sampai
dengan Desember 2016, capaian kinerja KPK
melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan
capaian sebesar 120% (“Sangat Memuaskan”). Kondisi
ini menjadi sebuah prestasi bagi KPK yang perlu
dipertahankan dengan selalu mengevaluasi setiap
program yang ada untuk selalu dilakukan berbagai
langkah perbaikan.
Sasaran Strategis 4: Terlaksananya Koordinasi,
Supervisi dan Monitor Pemberantasan Korupsi
Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai kondisi yang
ingin dicapai berupa efektivitas pelaksanaan tugas
koordinasi, supervisi dan monitor pemberantasan
korupsi baik pada bidang penindakan maupun
pencegahan. Kondisi capaian indikator sasaran
strategis ini sampai dengan Desember 2016 seperti
penjelasan di bawah ini.
KPI 1: % status perkara yang disupervisi mendapatkan
kepastian hukum
KPI ini bertujuan menunjukan jumlah penanganan
perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak
hukum yang disupervisi KPK dengan mendapatkan
kepastian hukum. Berdasarkan Rencana Strategis KPK,
target KPI ini pada tahun 2016 adalah sebesar 95%.
Sampai dengan Desember 2016, KPK melalui unit
Koordinasi Supervisi Penindakan (koorsupdak) telah
melakukan berbagai rangkaian kegiatan koordinasi
dan supervisi ke beberapa aparat penegak hukum.
Salah satu kegiatan koordinasi dan supervisi yang
dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam
menangani tindak pidana korupsi di beberapa daerah
seperti pada Gambar 21 di bawah ini.
48
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Gambar 21.
Bentuk Kegiatan Koordinasi Supervisi Penindakan
Sampai dengan Desember 2016, dari beberapa
rangkaian kegiatan koordinasi dan supervisi
penindakan yang telah dilakukan. KPK hanya mampu
menghasilkan 64% atau 84 perkara yang mendapatkan
kepastian hukum. Perkara yang disupervisi mendapat
kepastian hukum adalah sebanyak 84 (delapan puluh
empat) perkara seperti terdapat pada Lampiran 11.
Berdasarkan realisasi perkara yang sebesar 64% seperti
penjelasan di atas menunjukan bahwa capaian atas
KPI ini adalah sebesar 67,4% (“Kurang Memuaskan”).
Kondisi ini tentunya menjadi dasar KPK untuk
melakukan evaluasi atas berbagai rangkaian kegiatan
koordinasi supervisi penindakan yang telah dijalankan
untuk dilakukan berbagai langkah perbaikan.
KPI 2: % implementasi kegiatan Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Korupsi
Tim koordinasi dan supervisi pencegahan
(koorsupgah) pada tahun 2016 menetapkan fokus
rencana implementasi kegiatan pada 50 Pemerintah
Daerah (Pemda) dengan target sebesar 80% hal
ini berarti sebanyak 40 Pemda ditargetkan harus
mengimplementasikan kegiatan koordinasi dan
supervisi pencegahan korupsi.
50 Pemda yang menjadi fokus koorsupgah
tersebut merupakan kumpulan Pemda yang selesai
melaksanakan Pemilukada serentak pada tahun 2015.
Tim koorsupgah memiliki target menantang dimana
harus menerapkan praktik terbaik (best practices) di 50
Pemda sesuai fokus rencana. Untuk mencapai target
tersebut pada triwulan pertama 2016, Tim koorsupgah
menyusun pedoman observasi untuk menyaring
Pemda yang memiliki tatakelola terbaik kemudian
melakukan identifikasi dan observasi terhadap usulan
pemda-pemda terbaik yang diterima oleh tim dari
berbagai kementerian/lembaga. Selanjutnya tim
koorsupgah melakukan diseminasi pada triwulan
kedua dan ketiga.
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
49
Gambar 22.
Bentuk Kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan
Sampai dengan Desember 2016, implementasi kegiatan
koorsupgah ini ternyata mampu melebihi yang
ditargetkan. Tim Koorsupgah mampu menerapkan
praktik-praktik terbaik di 67 pemda. Dengan demikian,
capaian kinerja KPI ini adalah sebesar 120% (“Sangat
Memuaskan”). Beberapa pemda yang dimaksud adalah
seperti pada Tabel 7 di bawah ini.
50
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Tabel 7.
Pemda yang Menerapkan Praktek Terbaik
Tahun 2016
Kondisi capaian KPI ini harus selalu dipertahankan KPK
melalui peningkatan koordinasi dengan setiap Pemda
di Indonesia.
Beberapa kegiatan koordinasi dan supervisi
pencegahan KPK pada tahun 2016 seperti pada
Lampiran 10.
KPI 3: % implementasi rencana aksi/tindak lanjut
hasil rekomendasi
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30/2002 memberikan
kewenangan kepada KPK untuk melakukan
pengawasan, penelitian atau penelaahan kepada
instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya
beraitan dengan pemberantasan Tipikor, dan instansi
yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30/2002 memberikan
kewenangan kepada KPK untuk melakukan pengkajian
terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua
lembaga negara dan pemerintah, memberikan saran
rekomendasi dan melaporkan kepada Presiden, DPR,
dan BPK apabila saran tersebut tidak diindahkan.
Oleh karenanya dalam rangka melakukan penelitian,
pengembangan dan pengakjian, keberhasilan upaya
KPK tersebut sangat tergantung dari respon positif
dari KLOPS sasaran khususnya dalam melakukan
perbaikan sistem KLOPS yang rentan terjadi tipikor.
Bagian penting dalam program-program pencegahan
korupsi yang dilakukan oleh KPK kepada pihak eksternal
adalah rencana dan program aksi dari rekomendasi
yang disampaikan KPK. Rencana dan program aksi
yang disusun dan dilaksanakan oleh KLOPS dipantau
dan merupakan bagian dari kinerja KPK dalam upaya
pencegahan korupsi.
Pemantauan terhadap capaian kemajuan per
triwulan pada KLOPS sasaran dipantau oleh Deputi
Bidang Pencegahan melalui Unit Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan dan atau Direktorat yang
bertanggungjawab terhadap program pencegahan
korupsi yang sedang diimplementasikan pada KLOPS
sasaran.
KPI ini dimaksudkan untuk memetakan kebutuhan
penanganan masalah pada institusi publik, swasta
maupun CSO agar KPK dapat memberikan rekomendasi
dan/atau solusi yang lebih efektif kepada pemerintah
dalam rangka optimalisasi proses pencegahan
dan pemberantasan tipikor. Tujuan lainnya adalah
mendorong terbangunnya budaya akuntabilitas dan
transparansi pada seluruh institusi dimaksud.
Pada tahun 2016, target dari implementasi saran/
tindaklanjut ini adalah sebesar 85%. Beberapa kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dilakukan KPK
pada tahun 2016 dalam upaya memenuhi target
tersebut seperti pada Lampiran 13.
No Nama Daerah No Nama Daerah No Nama Daerah No Nama Daerah
1 Prov. Sumatera Barat 18 Kota Padang 35 Kab. Rejang
Lebong
52 Kota Banjarbaru
2 Prov. Sulawesi Tengah 19 Kab. Solok Selatan 36 Kab. Seluma 53 Kota Banjarmasin
3 Prov. Bengkulu 20 Kab. Limapuluh Kota 37 Kab. Sidoarjo 54 Kab. Kotabaru
4 Kab. Asahan 21 Kab. Agam 38 Kab. Grobogan 55 Kab. Hulu Sungai
Tengah
5 Kab. Labuhan Batu 22 Kota Bukittinggi 39 Kab. Pati 56 Kab. Kep. Mentawai
6 Kab. Humbang H 23 Kota Pariaman 40 Kab. Tegal 57 Kota Padang Panjang
7 Kota Sibolga 24 Kota Payakumbuh 41 Prov. Papua 58 Kab. Pasaman Barat
8 Kab. Tapanuli Selatan 25 Kab. Pesisir Selatan 42 Prov. Papua Barat 59 Kab. Pasaman
9 Kota Binjai 26 Kab Tanah Datar 43 Prov. Aceh 60 Kab. Padang Pariaman
10 Kota Tanjung Balai 27 Kab. Solok 44 Kota Jayapura 61 Kab. Donggala
11 Kab. Toba 28 Kab. Morowali Utara 45 Kota Sorong 62 Kota Banda Aceh
12 Kab. Serdang Bedagai 29 Kab. Sigi 46 Kab. Manokwari 63 Kab. Aceh Besar
13 Kota Medan 30 Kab. Banggai 47 Kab. Raja Ampat 64 Kab Pidie
14 Kab. Tapanuli Utara 31 Kab. Morowali 48 Kab. Ponorogo 65 Kab. Indragiri Hulu
15 Kab. Karo 32 Kab. Tojo Una – Una 49 Kab. Blitar 66 Kab. Indragiri Hilir
16 Kab. Deli Serdang 33 Kab. Bengkulu Utara 50 Kab. Ngawi 67 Kab. Kampar
17 Kota Siantar 34 Kab. Kepahiang 51 Kab. Bojonegoro
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
51
Pada akhir Desember 2016, berdasarkan beberapa
kegiatan yang telah dilakukan, KPK hanya memenuhi
realisasi sebesar 70% dari target 85%, dengan
demikian capaian KPK pada KPK ini hanya sebesar
82,4% (“Memuaskan”). Beberapa tindak lanjut yang
dikerjakan dalam memenuhi target ini adalah sebagai
berikut:
1. Tindak Lanjut Kajian Komoditas Gula
2. Tindak Lanjut Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Tindak Lanjut Kajian Raskin
4. Tindak Lanjut Kajian Importasi Komoditas Strategis
5. Tindak Lanjut GN-SDA: Koordinasi dan Supervisi
Minerba
6. Tindak Lanjut GN-SDA: Koordinasi dan Supervisi
Kehutanan dan Perkebunan
7. Tindak Lanjut GN-SDA: Koordinasi dan Supervisi
Kelautan dan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang
Laut dan Sumberdaya Kelautan
8. Tindak Lanjut Kajian Sistem di Perum Perhutani
9. Tindak Lanjut Sistem Pengelolaan Angkutan Laut
Sektor SDA
10. Tindak Lanjut Sistem Pengendalian Izin dan
Penerimaan Daerah
11. Tindak Lanjut Kajian Sistem Pengelolaan PNBP
Kehutanan
12. Tindak Lanjut Kedaulatan Energi
13. Piloting Fraud Control Plan
14. Tindak Lanjut Infrastruktur (Listrik)
15. Tindak Lanjut Hilir Migas Lanjutan
16. Tindak Lanjut Migas (Hulu)
17. Tindak Lanjut BPJS Tenaga Kerja
18. Tindak Lanjut JKN
19. Tindak Lanjut Dana Kapitasi
20. Tindak Lanjut Pendidikan Islam
21. Tindak Lanjut Rencana Aksi Pendidikan
22. Tindak Lanjut Pengukuran Integritas Organisasi
23. Tindak Lanjut Kajian Pengadaan Barang/ Jasa
24. Tindak Lanjut Optimalisasi Pajak
Kondisi capaian KPI ini tentunya mendorong KPK
untuk terus melakukan evaluasi perbaikan atas setiap
kajian dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke depan.
CAPAIAN PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN
PEMBELAJARAN
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berisi
serangkaian sarana prasarana dan/atau infrastruktur
yang menjadi enabler KPK dalam mengeksekusi
serangkaian sasaran strategisnya. Berdasarkan
Rencana Strategis KPK, pada tahun 2016, perspektif
ini terdiri atas 3 sasaran strategis dengan jumlah
KPI sebanyak 8 KPI. Sampai dengan akhir tahun 2016,
capaian perspektif pertumbuhan dan pembelajaran
menunjukkan hasil capaian kinerja 95,6% (“Sangat
Memuaskan”). Penjelasan mengenai capaian kinerja
pada setiap sasaran strategis berikut KPInya pada
perspektif ini sampai dengan Desember seperti
penjelasan di bawah ini.
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Organisasi yang
Efektif
Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai pemenuhan
kewajiban KPK sebagaimana diatur Undang-undang
Nomor 30/2002 , yaitu:
1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya
KPK berasaskan diantaranya pada keterbukaan
dan akuntabilitas;
2. Pertanggungjawaban kepada publik atas
pelaksanaan tugasnya, yang dilaksanakan dengan
cara menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja
sesuai program kerjanya.
Dalam menunjukan keberhasilan atas sasaran
strategis ini, KPK menentukan 3 KPI yang menjadi
indikatornya. Kondisi capaian dari ketiga KPI tersebut
sampai dengan Desember 2016 seperti penjelasan di
bawah ini.
KPI 1: Indeks Integritas KPK
Kata integritas dalam kamus besar bahasa Indonesia
berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukan
kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi
dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan.
Sedangkan KPK memberikan lingkup pengertian
integritas dengan melihat dua hal, yaitu:
(1) Melihat usaha-usaha dan kebijakan organisasi
untuk mendukung tercapainya integritas
personal/individu. Hal ini dilakukan dengan melihat
instrumen-instrumen, struktur dan kebijakan apa
saja yang telah dilaksanakan organisasi seperti
kode etik, aturan gratifikasi, kebijakan sumber daya
manusia dan lainnya
(2) Konsistensi dan keselarasan antara nilai, visi dan
tujuan/tugas yang diemban oleh institusi tersebut
dengan kegiatan/tindakan yang dilakukan yang
tercermin dari kebijakan dan program-program
yang dilakukan.
Secara singkat, organisasi dikatakan berintegritas
jika organisasi membangun sistem untuk membuat
individu di dalamnya berintegritas dan memastikan
bahwa terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi
dan tujuan organisasi dengan tindakan yang dilakukan
oleh organisasi.
Indeks Integritas KPK diukur dengan menggunakan
konsep Integritas Organisasi yang berhubungan
dengan upaya organisasi dalam mewujudkan organisasi
yang dapat dipercaya, berdasarkan nilai-nilai (etika)
dan mampu mencegah terjadinya risiko kecurangan
termasuk korupsi serta mampu mengembangkan
kompetensi dan menjaga akuntabilitas orang-orang di
dalamnya (Direktorat Penelitian dan Pengembangan,
KPK, 2014).
52
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Output yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah
nilai indeks integritas organisasi KPK yang didapatkan
melalui kegiatan survei dan self assessment. Outcome
yang akan dicapai adalah terjadinya perbaikan-
perbaikan dalam internal KPK dalam rangka
penguatan integritas organisasi. Outcome lebih luas
yang diharapkan adalah inisiatif pengukuran integritas
organisasi oleh K/L/O/P/S dengan memanfaatkan
panduan pengukuran integritas organisasi yang
sudah dilakukan KPK. Oleh karena itu bagian penting
dari integritas organisasi adalah menindaklanjuti
rekomendasi atas nilai yang diperoleh dalam bentuk
action plan dalam rangka perbaikan integritas
organisasi.
Berdasarkan konsep yang disusun Direktorat Litbang
pada Tahun 2014, indeks integritas terdiri atas 10
komponen yaitu :
1. Kepemimpinan;
2. Nilai, Visi dan Tujuan;
3. Panduan dan Aturan;
4. Struktur dan Fungsi;
5. Manajemen Risiko;
6. Monitoring dan Pengawasan;
7. Penegakan Aturan;
8. Dukungan Sumber Daya;
Gambar 23.
Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Survei Integritas
Unit
9. Komunikasi;
10. Dukungan Lingkungan.
Nilai Integritas merupakan nilai total rata-rata
kesepuluh komponen pada 3 level kematangan: (1)
Keberadaan, (2) Implementasi dan (3) Efektivitas.
Skala indeks ini pada rentang skala 1-5. Semakin
tinggi indeks, semakin bagus. Pada tahun 2016, KPK
memasang target indek integritas ini sebesar 3,8.
KPK melakukan pengukuran indeks integritas
organisasi tiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2016 tidak
dilakukan pengukuran indeks integritas organisasi
karena telah dilakukan pengukuran pada tahun 2015
dengan nilai indeks integritas organisasi sebesar 3,67.
Program kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016
adalah monitoring atas pemenuhan tindak lanjut
hasil rekomendasi survey integritas organisasi yang
telah dilakukan pada tahun 2015. Kegiatan monitoring
tindak lanjut ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan
gap komponen integritas organisasi sehingga
diharapkan terdapat perbaikan dan peningkatan nilai
indeks integritas organisasi KPK. Pemenuhan tindak
lanjut rekomendasi hasil pengukuran pada tahun 2015
yang dilakukan oleh setiap unit di KPK terlihat pada
Gambar 23 di bawah ini.
DEPUTI PENCEGAHAN
LHKPN
GRATIFIKASI
DIKYANMAS
LITBANG
KORSUPGAH
DEPUTI PENINDAKAN
PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
KORSUPDAK
UNIT LABUKSI
DEPUTI INDA
PINDA
PJKAKI
MONITOR
DEPUTI PIPM
PI
PM
SEKRETARIAT JENDERAL
RENKEU
UMUM
SDM
HUKUM
HUMAS
0 20 40 60 80 100
88
80
100
80
100
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
100
88,44
94,67
98,67
88,89
(dalam %)
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
53
Dari Gambar 23 di atas terlihat bahwa setiap unit di
KPK sudah berupaya untuk menindaklanjuti setiap
catatan berdasarkan hasil rekomendasi pengukuran
yang telah dilakukan.
Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas dapat
disimpulkan pada tahun 2016 realisasi KPI ini
mengambil hasil pengukuran pada tahun 2015 yaitu
sebesar 3,67 sehingga capaian KPI ini pada tahun 2016
adalah sebesar 94,73% (“Sangat Memuaskan”). Pada
tahun 2017 direncakan akan dilakukan pengukuran
kembali indeks integritas organisasi dengan terlebih
didahului dilakukan beberapa evaluasi atas proses
pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya.
KPI 2: % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya Pemerintah
melalui Kemenpan-RB dalam melakukan pembenahan
kelembagaan pada Kementerian dan Lembaga.
Berdasarkan model RB 2010-2014, Reformasi Birokrasi
dilakukan pada 8 area (pengungkit) untuk mencapai
3 area hasil yaitu: (1) Kapasitas dan Akuntabilitas
Organisasi, (2) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
serta (3) Peningkatan Pelayanan Publik.
Berdasarkan Permenpan nomor 11 Tahun 2015,
dilakukan beberapa penyesuaian pada area RB
menjadi 8 area perubahan (Mental Aparatur,
Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana,
SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan
dan pelayanan publik) untuk mencapai 3 sasaran: (1)
Birokrasi yang bersih dan Akuntabel, (2) Birokrasi yang
Efektif dan Efisien, serta (3) Birokrasi yang Memiliki
Layanan Publik Berkualitas.
Evaluasi dilakukan terhadap 2 komponen utama yaitu
komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.
1. Komponen Pengungkit (proses) meliputi:
a. Manajemen perubahan
b. Penataan peraturan perundang-undangan
c. Penataan dan penguatan organisasi
d. Penataan tatalaksana
e. Penataan sistem manajemen sumber daya
manusia
f. Penguatan akuntabilitas
g. Penguatan pengawasan
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Komponen Hasil meliputi:
a. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
c. Kualitas pelayanan publik
Target atas KPI % Pemenuhan Komponen Reformasi
Birokrasi (RB) adalah sebesar 100%, pengukuran atas
KPI ini dilakukan dengan melakukan penilaian mandiri
penerapan RB Adapun hasil dari penilaian mandiri
penerapan RB yang telah dilakukan pada tahun 2016
dibandingkan dengan hasil penilaian yang telah
dilakukan pada tahun 2014 terlihat pada Gambar 24
bawah ini.
Gambar 24.
Rasio Pemenuhan Komponen Tingkat Implementasi
Reformasi Birokrasi KPK Tahun 2014 dan 2016
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kualitas Pelayanan Publik
2014
2016
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Tatalaksana
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Manajemen Perubahan100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77,50%
93,75%
75,88%
78,64%
79,44%
84,58%
93,75%
97,50%
98,06%
54
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Dari penghitungan di atas menunjukan bahwa nilai
implementasi reformasi birokrasi di KPK pada tahun
2016 adalah sebesar 93,89 (sembilan puluh tiga koma
delapan puluh sembilan). Nilai ini termasuk ke dalam
kategori AA dengan interpretasi tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Istimewa. Secara lengkap hasil
penghitungan pemenuhan komponen reformasi
birokrasi KPK pada tahun 2016 seperti pada Lampiran
5.
Dari penjelasan di atas, menunjukan bahwa capaian
KPK atas KPI ini adalah sebesar 93,89% (“Sangat
Memuaskan”). Angka capaian ini harus selalu
dipertahankan KPK dengan terus melakukan evaluasi
dan melakukan berbagai langkah perbaikan.
KPI 3: Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
Tabel 8.
Komponen Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja secara
internal dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal
KPK dengan menggunakan kerangka penilaian yang
sama dengan Kementerian PAN dan RB.
Hasil capaian nilai (skor) Laporan Akuntabilitas Kinerja
KPK sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah
seperti pada Tabel 9 berikut.
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (UU 30/2002 jo. PP 8/2006).
Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatkan kinerja
(Perpres 29/2014).
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK adalah nilai yang
diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
berdasarkan kerangka Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP / Perpres No. 29 Tahun 2014).
Komponen, bobot dan sub komponen yang dinilai
berdasarkan Permenpan No. 12 Tahun 2015 seperti
pada Tabel 8 di bawah ini.
NO KOMPONEN BOBOT SUB – KOMPONEN
1 Perencanaan 30% 1. Perencanaan Strategis:
Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra
dan Implementasi Renstra;
2. Perencanaan Kinerja Tahunan:
Pemenuhan RKT, Kualitas RKT dan Imple-
mentasi RKT
2 Pengukuran 25% 1. Pemenuhan pengukuran
2. Kualitas pengukuran
3. Implementasi pengukuran
3 Pelaporan kinerja 15% 1. Pemenuhan pelaporan
2. Kualitas pelaporan
3. Pemanfaatan pelaporan
4 Evaluasi internal 10% 1. Pemenuhan evaluasi
2. Kualitas evaluasi
3. Pemanfaatan evaluasi
5 Capaian kinerja 20% 1. Kinerja yang dilaporkan (output)
2. Kinerja yang dilaporkan (outcome)
3. Kinerja yang dilaporkan (benchmark)
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
55
No. Komponen Nilai Bobot (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Perencanaan 35 26,37 30,13 28,91 28,18 28,37 24,22
2 Pengukuran 20 15,67 17,23 16,26 16,26 17,55 20,78
3 Pelaporan 15 10,88 12,75 12,00 11,28 12,14 13,00
4 Evaluasi 10 6,00 4,97 6,80 7,92 8,03 7,83
5 Capaian Kinerja 20 15,02 10,30 14,23 14,63 14,37 15,06
Skor Hasil Evaluasi 74,30 75,38 78,19 78,27 80,46 80,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B A A A A A
Tabel 9.
Nilai Komponen Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK
Tahun 2010 - 2015
Pada tahun 2016, KPK mentargetkan nilai Akuntabilitas
Kinerja sebesar 84. Sampai dengan laporan ini
selesai dibuat, KPK belum menerima hasil penilaian
akuntabilitas kinerja dari KEMENPAB & RB atas
Akuntabilitas Kinerja KPK tahun 2015. Oleh karena
itu, realisasi nilai atas Akuntabilitas Kinerja KPK 2015
menggunakan nilai akuntabilitas kinerja KPK pada
tahun sebelumnya sebesar 80,89. Sehingga capaian
atas KPI ini adalah sebesar 96,3%.
Kondisi nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK yang
terus mengalami peningkatan menjadi prestasi KPK
yang perlu untuk dipertahankan.
Gambar 25.
Pemetaan Engagement & Performance KPK
Tahun 2016
Sasaran Strategis 2: Terbentuknya SDM yang
Berkinerja Optimal
SDM merupakan faktor yang sangat menentukan
organisasi berjalan secara efektif. Dalam mendukung
proses bisnis internal sesuai harapan, perlu untuk
memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM
yang dimiliki oleh organisasi melalui Manajemen
SDM yang baik. Secara detail, komposisi sumber daya
manusia KPK pada tahun 2016 seperti pada Lampiran
4.
Sasaran ini dimaksudkan sebagai validasi terhadap
pengukuran efektivitas manajemen SDM berupa
outcome: (1) Terbentuknya SDM KPK yang berkinerja
optimal, dan (2) Tingginya tingkat engagement pegawai
KPK.
SUKSES SU
KSES
ORGANISASI IN
DIVIDUAL
Kepuasan Maksimal
HERO pegawai di area ini berkontribusi
penuh untuk kerberhasilan organisasi
dan menemukan kepuasan dalam
pekerjaannya
HARVEST pegawai di area ini memiliki
kepuasan diri dan memiliki performa
yang cukup tinggi
HAMSTER pegawai di area ini belum
menunjukkan kinerja maksimal namun
sudah merasa puas berada dalam
organisasi tersebut (comfort zone)
HUNTER pegawai di area ini memiliki
performa tinggi dan memberikan apa
yang dibutuhkan organisasi, tetapi
merasa kecewa atau tidak mencapai
kesuksesan sesuai harapan pribadi
HOBO pegawai di area ini merasa
terputus dari prioritas organisasi dan
tidak mendapatkan yang mereka
inginkan dari pekerjaannya
Prestasi Maksim
al
Hamster
Hero
Harvest
Hunter
Hobo
A
B
C
E
D
PERFORMANCEENGAGEMENT
56
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Dengan menggunakan metodologi pemetaan seperti
pada gambar di atas, dalam proses pengukurannya,
KPK menggunakan survei dengan melibatkan pegawai
di setiap unit KPK. Adapun rangkaian kegiatan
pengukuran ini seperti tersaji pada Tabel 10 di bawah
ini.
Tabel 10.
Timeline Pelaksanaan Survei Kinerja dan Engagement
KPK
Berdasrkan rangkai kegiatan pengukuran di atas,
kondisi kedua outcome tersebut sampai dengan
Desember 2016 adalah sebagai berikut:
KPI 1: % Pegawai yang Berkinerja Optimal
Pengukuran kinerja pegawai menjadi salah satu
outcome dari implementasi manajemen SDM di KPK.
Pegawai dikategorikan berkinerja optimal apabila
berada pada area A, B, dan D. Indikator keberhasilan
diukur berdasarkan capaian persentase tertentu dari
seluruh pegawai yang berada pada kategori berkinerja
optimal.
Elemen kinerja yang diukur mencakup task performance,
contextual performance, adaptive performance dan
counter behavior. Task performance merupakan
pengukuran atas seberapa optimal pegawai dapat
memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan
keahlian lainnya dalam melaksanakan tugas yang
berkaitan dengan perannya dalam mendukung
kinerja organisasi. Contextual performance merupakan
pengukuran atas seberapa optimal pegawai dapat
melaksanakan perannya dalam organisasi dikaitkan
dengan konteks ‘karakteristik’ organisasi (work
environment). Adaptive performance merupakan
pengukuran atas seberapa optimal pegawai dapat
melakukan adaptasi dalam melaksanakan perannya
dalam organisasi dikaitkan dengan budaya kerja dalam
organisasi (menghadapi krisis, stres, pengambilan
keputusan, dan lain-lain).
Adapun matriks hasil assessment yang digunakan
seperti pada Gambar 26 di bawah ini.
Task Start Date Duration End Date
Focus Group Discussion Holistic Engagement 9-Aug 1 9-Aug
Menyusun item-item Holistic Engagement 10-Aug 4 13-Aug
Analisis item (Content Validity Index & Face Validity) 22-Aug 2 23-Aug
Menguji Model Alat Ukur 24-Aug 5 28-Aug
Analisis Psikometrik (Reliabilitas dan Validitas) 29-Aug 2 30-Aug
Finalisasi Content Validity Analysis & Uji readability 31-Aug 5 4-Sep
Menentukan kriteria dan jumlah sampling 22-Aug 3 24-Aug
Menetapkan peserta Engagement dan daftar Penilaian
Performance
25-Aug 7 31-Aug
Sosialisasi Survey Holistic Engagement 8-Sep 5 13-Sep
Pembuatan Program Aplikasi Holistic Engagement 31-Aug 14 13-Sep
Pelaksanaan Survey Holistic Engagement 30-Okt 15 12-Nov
Analisis Hasil Survey Holistic Engagement 13-Nov 8 18-Des
FGD Pendalaman Hasil Survey 19-Des 3 20-Des
Analisis Akhir 21-Des 2 23-Des
Penyusunan Laporan Akhir dan Rekomendasi 24-Des 1 24-Des
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
57
Gambar 26.
Matrik Hasil Assessment Engagement
Setelah dilakukan survei yang melibatkan pegawai di
setiap unit di KPK. Hasilnya menunjukan seperti pada
Gambar 27 di bawah ini.
Gambar 27.
Matrik Hasil Survei Kinerja & Engagement KPK
Tahun 2016
ENGAGEMENT
0 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
D
E
A
B
C
Almost Engaged
Engaged
50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
HOBO
HAMSTER HARVEST HERO
58
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Dengan menggunakan formula di bawah ini, kondisi
pegawai KPK yang berkinerja optimal seperti tersaji
pada Tabel 11 di bawah ini.
Tabel 11.
Hasil Survei Kinerja & Engagement KPK
Tahun 2016
Dari Tabel 11 di atas, terlihat bahwa pegawai KPK yang
berkinerja optimal adalah sebesar 86%. Realisasi ini
menunjukan bahwa sumber daya manusia KPK secara
umum mempunyai kinerja yang tinggi (optimal),
sedangkan sisanya yaitu sebesar 14% berkinerja
rendah (kurang optimal). Hasil pada tabel tersebut, jika
dikelompokan, maka tersaji seperti pada Gambar 28
di bawah ini.
Gambar 28.
Matrik Pengelompokan Pegawai berdasarkan Hasil Survei Kinerja
Tahun 2016
No Deputi/Setjen Jumlah
Responden
Jumlah Pegawai Hasil Survey Kinerja
Berdasarkan Kelompok
Jumlah
A+B+D
%
Kinerja
Optimal
A B D C E
1 Kedeputian Pencegahan 110 58 38 - 14 - 96 87%
2 Kedeputian Penindakan 139 84 37 - 18 - 121 87%
3 Kedeputian INDA 97 55 27 - 15 - 82 85%
4 Kedeputian PIPM 47 20 19 1 7 - 40 85%
5 Setjen 134 69 43 - 22 - 112 84%
TOTAL 527 286 164 1 76 0 451 86%
D=0,002%
A=54%
B=31%
E=0% C=14%
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
59
Gambar 29.
Matrik hasil assessment engagement
Berdasarkan hasil survei ini yang mendapatkan hasil
seperti data-data di atas, menunjukan bahwa masih
terdapat 3 (tiga) unit yang perlu dilakukan peningkatan
kinerja agar lebih optimal, yaitu Kedeputian PIPM,
Kedeputian INDA dan Sekretariat Jenderal, sedangkan
Deputi Pencegahan dan Deputi Penindakan sudah
menunjukan kinerja yang optimal.
Pada tahun 2016, KPK belum memberikan target atas
KPI ini. Hasil realisasi perhitungan yang sebesar 86%
akan menjadi dasar KPK dalam memasang target di
tahun 2017.
KPI 2: % Pegawai pada Level Engaged
Engagement adalah kondisi di mana secara fisik,
mental dan psikologis pegawai merasa ‘terhubung’
dengan organisasi. Dalam kondisi ini pegawai mampu
mengoptimalkan kemampuan fisik dan kompetensinya
untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
organisasi.
Engagement pegawai diukur melalui survei untuk
mengetahui level engagement pegawai terhadap
organisasi. Indeks ini menjadi salah satu outcome
dari implementasi manajemen SDM di KPK. Indeks
engagement pegawai setidaknya mengukur berbagai
aspek engagement pegawai dengan menggunakan
kerangka Utrecht Work Engagement Scale (UWES)
yang mengukur aspek semangat (vigor), keterikatan
(absorption) dan dedikasi pegawai. Kerangka ini
menggunakan pendekatan kelelahan (burnout) sebagai
kontra kondisi dari engagement. Pengelompokan hasil
survei engagement dapat terlihat pada Gambar 29
berikut ini.
ENGAGEMENT
0 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
D
E
A
B
C
Almost Engaged
Engaged
Disengaged
Crash and Burnst
Honeymooner
60
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Setelah dilakukan survei, kondisi engagement unit-unit
di KPK seperti tersaji pada Tabel 12 di bawah ini.
Tabel 12.
Hasil Survei Engagement KPK Tahun 2016
Dari tabel di atas menunjukan bahwa, berdasarkan
jumlah sampel yang digunakan, tingkat engagement
unit-unit di KPK adalah sebesar 85%. Kedeputian PIPM
dan Sekretariat Jenderal merupakan 2 unit yang masih
menunjukkan tingkat engagement rendah (Kedeputian
PIPM=83% dan Setjen=84%) dan kedepan perlu untuk
ditingkat.
Gambar 30.
Bentuk Kegiatan Peningkatan Engagement antar Pegawai
No Deputi/SetjenJumlah
Responden
Jumlah Pegawai Hasil Survey Kinerja
Berdasarkan Kelompok Jumlah
Engaged
+ Almost
Engaged
%
EngagementEngaged Almost
Engaged
Crash
and
Burnst
Honey
mooner
Dis
engaged
1 Kedeputian Pencegahan 110 58 38 - 14 - 96 87%
2 Kedeputian Penindakan 139 84 37 - 18 - 121 87%
3 Kedeputian INDA 97 55 27 - 15 - 82 85%
4 Kedeputian PIPM 47 20 19 1 7 - 39 83%
5 Setjen 134 69 43 - 22 - 112 84%
TOTAL 527 286 164 1 76 0 450 85%
Pada tahun 2016, KPK melalui Biro SDM telah melakukan
beberapa upaya untuk meningkatkan engagement di
lingkungan unit kerja yang ada. Salah satunya melalui
rangkai kegiatan team building seperti pada Gambar
30 di bawah ini.
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
61
Pada tahun 2016, KPK belum memberikan target atas
KPI ini. Hasil realisasi perhitungan yang sebesar 85%
akan menjadi dasar KPK dalam menentukan target di
tahun 2017.
Sasaran Strategis 3: Terbangunnya Sistem
Operasional Terintegrasi dan Adaptif
Organisasi yang semakin berkembang membutuhkan
dukungan operasional yang terintegrasi dan adaptif
serta handal untuk mampu memenuhi kebutuhan
stakeholder nya secara efisien, efektif, prudent, dan
akuntabel. Hal ini semakin penting seiring dengan
semakin bertambahnya jumlah sarana dan prasarana
yang ada. Sampai dengan akhir tahun 2016, capaian
sasaran strategis ini adalah sebesar 97,9% (“Sangat
Memuaskan”). Capaian ini didapatkan dari kontribusi 3
KPI yang kondisi capaiannya sampai dengan Desember
2016 adalah sebagai berikut:
KPI 1: % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP
SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-
prosedur operasional standar yang ada di dalam
suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan
bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan
penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan
orang-orang di dalam organisasi telah berjalan
secara efektif, konsisten, standar dan sistematis.
SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa yang
harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa. SOP
dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam
proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan
mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
Sebagai gambaran kegiatan dalam rangka pemenuhan
KPI ini adalah telah ditetapkan SOP melalui Keputusan
Pimpinan KPK sebanyak 12 (dua belas) unit kerja dan
telah disahkan SOP oleh Deputi pada 3 (tiga) unit kerja
sehingga capaian kinerjanya adalah 15 (lima belas) SOP
yang telah ditetapkan atau disahkan, dengan perincian
seperti pada Tabel 13 berikut.
Tabel 13.
Capaian Pemenuhan & Kepatuhan SOP KPK
Tahun 2016
Pemenuhan SOP adalah penyusunan dan penetapan
SOP bagi unit yang belum ditetapkan SOP-nya,
sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 08 Tahun
2013. Sementara itu, Kepatuhan atas SOP adalah
pemenuhan terhadap 2 (dua) unsur/tahapan dalam
implementasi SOP, yaitu:
1. Kelengkapan dan ketepatan dokumen SOP sesuai
dengan tugas dan fungsinya, yang diuji berdasarkan
hasil analisis (desk review) oleh Biro Renkeu;
2. Efektivitas penerapan/implementasi SOP oleh unit
organisasi, yang diukur melalui observasi lapangan
(field review) oleh Tim Pengujian SOP atau hasil
audit internal dan eksternal.
Ketersediaan dan kelengkapan SOP adalah jumlah
SOP yang harus tersedia/dilengkapi pada unit kerja
berdasarkan analisis proses bisnis dan jumlahnya
ditetapkan oleh Biro Renkeu. Ketepatan dokumen
SOP adalah kesesuaian antara dokumen SOP dengan
alur proses bisnis dan dokumen yang mengatur
tentang tugas dan fungsi unit terkait. Ketepatan
SOP dilakukan melalui pengujian SOP oleh Direktorat
Pengawasan Internal dan Biro Renkeu. Efektivitas
SOP adalah derajat kepatuhan unit organisasi dalam
mengimplementasikan SOP pada setiap tugas dan
fungsi yang diatur dalam SOP tersebut. Kepatuhan diuji
melalui audit oleh Direktorat Pengawasan Internal.
Pada tahun 2016, KPI ini ditargetkan sebesar 25%, yaitu
dengan penetapan dokumen SOP pada seluruh unit
kerja di lingkungan KPK, dengan formulasi sebagai
berikut:
Jumlah SOP yang telah ditetapkan
Jumlah SOP yang seharusnya ditetapkanx 100% x 25%
NO STATUS SOP JUMLAH UNIT
1 Draft 4
2 Direviu 5
3 Disahkan 3
4 Ditetapkan 13
TOTAL 25
62
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Dari Tabel 13 menunjukan bahwa capaian kinerja KPI
ini sebesar 15 / 25 atau 60%.
Capaian kinerja KPI ini di bawah target yang telah
ditetapkan, hal ini disebabkan mengingat keterbatasan
sumber daya dan waktu dalam merumuskan SOP
shingga ke depan, Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Renkeu harus berperan dalam melakukan koordinasi
dan asistensi penyusunan SOP pada Unit Kerja.
Pada intinya seluruh unit kerja telah memiliki
dan menetapkan SOP, namun sesuai dengan
perkembangan organisasi dan perkembangan
di bidang ketatalaksanaan melalui penetapan
Peraturan KPK Nomor 08 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Baku (SOP)
di lingkungan KPK, mendorong setiap unit kerja di
lingkungan KPK melakukan continuous Improvement
terkait bisnis proses dan SOP guna mewujudkan
organisasi KPK yang efektif, efisien, adaptif, dan
akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Gambar 31.
Capaian Pemenuhan & Kepatuhan SOP KPK
Tahun 2016
KPI 2: % Pemenuhan Service Level Agreement
KPI ini didiskripsikan sebagai pemenuhan layanan
berdasarkan service level agreement (SLA) yang
ditetapkan pada setiap Biro di lingkungan Sekretariat
Jenderal. Service Level Agreement (SLA) adalah bagian
dari kontrak layanan yang mendefinisikan layanan
secara formal. Tingkat layanan yang menjadi janji
layanan disepakati pihak penyedia maupun pengguna
layanan (ruang lingkup, kualitas, dan tanggung jawab).
SLA berbeda dengan Operational Level Agreement
yang penentuan aspek dan targetnya dilakukan oleh
pihak penyedia layanan. Diantara butir yang sering
dijadikan SLA adalah:
1. “waktu respon/respond time”; atau
2. “waktu layanan/delivery time”
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
10%11%
25%
60.0%
110.0%
15%
Semester I Semester II
Target Realisasi Capaian
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
63
Gambar 33.
Capaian Pemenuhan Service Level Agreement KPK
Tahun 2016
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
111.90%
111.80%
111.70%
111.60%
111.50%
111.40%
111.30%
111.20%
111.10%
111.00%
110.90%
94.53%95.00% 94.89% 94.84%
85%85% 85% 85%
Triwulan I
Target Realisasi Capaian
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Gambar 32.
Bentuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik KPK
Pengukuran kinerja pada KPI ini dilakukan setiap
triwulan dengan target setiap triwulannya adalah 85%.
Secara kumulatif, realisasi kinerjanya adalah 94,84%
yang merupakan rerata dari realisasi kinerja SLA pada
5 (lima) unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
yaitu Biro Humas (sebesar 98,16%), Biro Renkeu
(sebesar 96,64%), Biro Umum (sebesar 99,42%), Biro
SDM (sebesar 100%) dan Biro Hukum (sebesar 80%).
64
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Kondisi SLA pada setiap unit di lingkungan Sekretariat
Jenderal tersebut sampai dengan akhir Desember
2016 adalah sebagai berikut:
(1) BIRO HUMAS (98,16%)
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro
Humas memberikan beberapa layanan ke sesuai
kebutuhan bagi setiap stakeholdernya. Kondisi
layanan yang diberikan Biro Humas sampai dengan
Desember 2016 adalah sebagai berikut:
1. Layanan Informasi Publik (5 Hari Kerja)
Berdasarkan Undang-Undang no. 14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, batas
2. Telaahan dan Saran (3 Hari Kerja)
Penelaahan surat dan saran merupakan
suatu naskah dinas yang dibuat oleh Biro
Humas dalam memberikan analisis, pendapat,
pertimbangan dan saran mengenai surat yang
ditujukan kepada Pimpinan.
Capaian kinerja dihitung dari banyaknya surat
yang dimintakan telaahan sebanyak 143 surat,
dapat dipenuhi SLA nya sebanyak 135 surat dan
8 surat melebihi SLA yang ditetapkan, sehingga
capaiannya 94,44%.
3. Layanan Dokumentasi dan Non-Dokumentasi
(5 Hari Kerja)
Capaian kinerja layanan dokumentasi dan non-
dokumentasi dihitung dari banyaknya layanan
sebanyak 377 layanan dan dapat dilayani
semuanya sesuai dengan SLA yang ditetapkan
(100%).
4. Pemberitaan dan Publikasi (Response Time 2
Hari Kerja)
Layanan pemberitaan dan publikasi pada
Biro Humas diukur terkait pada pemenuhan
permintaan wawancara/narasumber media
untuk Pimpinan dan/atau pejabat struktural
lainnya yang diawali dengan pembuatan
rekomendasi/nota dinas dan dapat
dilanjutkan dengan pengaturan waktu hingga
Tabel 14.
Kondisi Layanan Pemenuhan Informasi Publik KPK
(Januari s/d Desember 2016)
waktu pemberian tanggapan/layanan atas
permintaan informasi publik adalah 10+7 hari
kerja. Untuk meningkatkan kualitas layanan,
maka Biro Humas menentukan SLA Layanan
Informasi Publik sebesar 5 (lima) hari kerja.
Capaian kinerja dihitung dari banyaknya
permintaan informasi publik sebanyak 714, dapat
dilayani kurang dari 5 hari kerja sebanyak 706
permintaan dan 8 permintaan dapat dilayani
lebih dari 5 hari kerja. Capaian kinerjanya adalah
98,16%. Rinciannya seperti pada Tabel 14 di
bawah ini.
pendampingan kegiatan serta pemenuhan
kebutuhan data untuk pemberitaan.
Pengukuran melalui response time selama 2 hari
kerja yang dapat dilakukan melalui berbagai
media untuk menjawab permintaan yang
masuk, yakni melalui penyampaian rekomendasi
secara langsung/tatap muka, email, telepon
atau pesan singkat untuk memudahkan pesan/
rekomendasi tersebut sampai kepada Pimpinan.
Capaian kinerjanya adalah 100% yang dihitung
dari banyaknya permintaan yaitu 10 permintaan
dapat dipenuhi semuanya sesuai SLA yang
telah ditetapkan yaitu 2 (dua) hari kerja.
(2) BIRO RENKEU (96,64%)
SLA pada Biro Renkeu yang dilakukan pengukuran
adalah layanan perbendaharaan, yaitu mengukur
waktu layanan. Berdasarkan ketentuan pemenuhan
layanan perbendaharaan, penerbitan SPM paling
lama adalah 3 (tiga) hari kerja.
Sampai dengan akhir Desember 2016, capaian
kinerja SLA Layanan Perbendaharaan adalah
sebesar 96,64%. Adapun penghitungan capaian
kinerja tersebut diuraikan seperti pada Tabel 15
berikut.
No Periode < 5 hari kerja (SLA) > 5 hari kerja Jumlah
1 Datang langsung 76 - 76
2 Telepon 235 - 235
3 Email 385 5 390
4 Surat 10 3 13
Total 706 8 714
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
65
Tabel 15.
Kondisi Pemenuhan Layanan Perbendaharaan
(Januari s/d Desember 2016)
(3) BIRO UMUM (99,42%)
SLA pada Biro Umum yang dilakukan pengukuran
adalah Layanan Internal Kebutuhan Sehari-hari
Perkantoran (SLA 2 hari), Layanan Pengadaan
(SLA 5 hari), Layanan Gedung (100% berfungsi),
dan Layanan Pendistribusian Surat Masuk dan
Pengiriman Surat Keluar (SLA tidak ada retur).
Realisasi sampai dengan akhir triwulan IV adalah
rata-rata dari 4 layanan yang diukur yaitu:
- Layanan pada Bagian Rumah Tangga dengan
capaian 100%, artinya semua layanan dapat
dilayani sesuai SLA yaitu layanan internal, yang
meliputi Layanan rapat 1091 kali, Kendaraan
3.405 kali, ATK 331 kali, Tinta toner 74 kali,
keperluan sehari-hari 513 kali, persediaan
kendaraan 53 kali;
- Layanan pada Bagian Pengelolaan Gedung
dengan capaian 100%, yaitu sebanyak 5 (lima)
layanan semua dapat dipenuhi dengan baik (AC,
lift, panel listrik/genset, air dan BAS/ISS);
- Layanan pada Bagian Administrasi Perkantoran
yaitu dapat terdistribusikannya surat dengan
jumlah surat masuk sebanyak : 4367 surat
umum dan 1132 surat tekait LHKPN (100%).
Sedangkan surat keluar yang tercatat sejumlah
: 8663 surat yang dikirimkan, dan surat retur
sejumlah 370 surat (95,72%), sehingga capaian
kinerjanya adalah 97,86%;
- Layanan pada Bagian Pengadaan (ULP) dengan
capaian 100% yaitu dari 245 paket pengadaan
barang/jasa, dapat terpenuhinya SLA nya
sebanyak 245 paket pengadaan.
(4) BIRO SDM (100%)
Layanan yang diukur SLA nya adalah komplain
layanan pembayaran gaji dan layanan asuransi
kesehatan dengan durasi waktu respon maksimal 2
(dua) hari. Dalam kurun waktu sampai dengan akhir
Desember 2016, komplain yang diterima Biro SDM
terkait layanan dan pembayaran gaji dan layanan
Asuransi Kesehatan dapat direspon dengan baik
dengan durasi waktu maksimal 2 (dua) hari.
(5) Biro Hukum (80%)
Layanan yang diukur SLA nya adalah respond time
terkait penyusunan produk hukum dan bantuan
hukum. Dukungan hukum yang dilaksanakan oleh
Biro Hukum terkait capaian Produk Hukum sampai
dengan 30 September 2016 dapat dilaksanakan
sesuai SLA yang meliputi layanan: (1) produk
Hukum Legislasi (external); (2) produk Hukum
Regulasi (internal); dan (3) produk lain meliputi
Perjanjian/MoU/LO/Kajian. Sedangkan Bantuan
Hukum yang telah dilakukan juga memenuhi SLA
yang ditetapkan yaitu: (1) Litigasi (persidangan);
dan (2) Non-Litigasi (non-persidangan).
Respon terhadap semua penyusunan produk
hukum dan bantuan hukum tersebut dapat
direspon dengan baik dengan durasi waktu
maksimal 5 (lima) hari kerja.
KPI 3: % Pemenuhan data dan informasi
Data dan informasi yang menjadi unsur penting
bagi setiap unit di KPK dalam bekerja menjalankan
tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
No. BULAN SPM Terbit Penyelesian SPM
3 hari
Penyelesian
SPM > 3 hari
% Penyelesaian SPM
1 Januari 31 31 - 100,0%
2 Februari 82 82 - 100,0%
3 Maret 179 176 3 98,3%
4 April 210 198 12 94.3%
5 Mei 230 227 3 98.7%
6 Juni 335 310 25 92.5%
7 Juli 169 165 4 97.63%
8 Agustus 281 278 3 98.93%
9 September 320 309 11 96.56%
10 Oktober 322 299 23 92.86%
11 November 484 464 20 95.86%
12 Desember 567 522 45 92.06%
Realisasi 3190 3106 84 96.64%
66
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Proses organisasi yang adapatif harus mendapatkan
dukungan data dan informasi yang real time dan
akuntabel. Kondisi capaian Deputi INDA sebagai unit
pengampu fungsi ini sampai dengan Desember 2016
adalah sebesar 111,1% (“Sangat Memuaskan”). Angka
ini menunjukan bahwa kedeputian ini telah berhasil
memenuhi permintaan data dan informasinya. Dari
target 90% kedeputian INDA telah memenuhinya
dengan realisasi sebesar 99,98%. Kondisi capaian KPI
ini seperti pada Gambar 34 di bawah ini.
Gambar 34.
Capaian KPK dalam Pemenuhan Informasi dan Data
Tahun 2016
Dari gambar di atas terlihat bahwa sampai dengan
Desember 2016, target atas KPI ini adalah sebesar
90%. Kondisi pada triwulan I 2016 target 90%, realisasi
99,96%. Sedangkan pada triwulan II 2016 target
90%, berdasarkan penjelasan di atas realisasi KPI ini
sebesar 99,98%. Direktorat Monitor: 99,99% (155.685
permintaan data dan informasi dapat dipenuhi,
10 permintaan tidak dapat dipenuhi karena alasan
keamanan). Detail permintaan bisa dilihat pada Tabel
16 di bawah ini.
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
111.11%
111.10%
111.09%
111.08%
111.07%
111.06%
111.05%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
90% 90% 90% 90%
99.96% 99.98% 99.99% 99.98%
Target Realisasi Capaian
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
67
Tabel 16.
Kondisi Permintaan dan Pemenuhan Data
Direktorat Monitor
Tahun 2016
Selain kontribusi dari kegiatan Direktorat Monitor
seperti penjelasan di atas, pemenuhan data dan
informasi ini juga diberikan oleh Direktorat PJKAKI.
Sampai dengan Desember 2016, Direktorat PJKAKI
telah memenuhi semua permintaan data dan
informasi dari beberapa unit di KPK. Direktorat ini telah
memenuhi keseluruhan permintaan yang sebesar 251
permintaan data dan informasi. Detail permintaan
data dan informasi tersebut terdiri atas:
(1) PPATK (75);
(2) Manifest Penerbangan (48);
(3) AHU (14);
(4) Imigrasi (7);
(5) Bantuan Internasional (23):
(6) Background check (73);
(7) dan Lain-lain (11).
NO KELOMPOK KERJA JUMLAH PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2016
Permintaan Pemenuhan
Internal
1 Interception 139.009 139.009
2 IPA 404 404
3 Surveillance 551 541
4 Filling & Recording 205 205
5 Digital Forensic 864 864
Eksternal
1 Gateway (Layanan Data) 14.652 14.652
Total 155.685 155.675
68
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
CAPAIAN PERSPEKTIF KEUANGAN
Persepektif keuangan KPK berdasarkan Rencana Strategis KPK 2016, hanya terdiri atas sebuah sasaran strategis. Sampai dengan Desember 2016, capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 100% (“Sangat Memuaskan”). Kondisi sasaran strategis berikut KPI nya pada perspektif ini seperti penjelasan di bawah ini.
Sasaran Strategis 1 : Terkelolanya Keuangan Secara
Akuntabel
Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban KPK sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 30/2002, yaitu: 1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya
KPK berasaskan diantaranya pada keterbukaan dan akuntabilitas;
2. Pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya, yang dilaksanakan dengan cara wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai program kerjanya.
Dalam mengukur keberhasilannya, sasaran strategi ini terdiri atas 1 KPI. Kondisi dari KPI ini adalah seperti penjelasan di bawah ini.
KPI 1 : Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK
Laporan Keuangan KPK disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. PP Nomor 8/2006. Opini Badan Pemeriksa Keuangan
atas Laporan Keuangan Tahunan merupakan indikator akuntabilitas atas pertanggungjawaban penggunaan APBN oleh KPK (UU 15/2004). Opini BPK menjadi indikator objektif tentang:1. Kesesuaian dengan Sandar Akuntansi Keuangan; 2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan; 3. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal KPK; dan 4. Kecukupan pengungkapan dalam laporan
keuangan
Sifat publikasi laporan keuangan maupun opini BPK yang terbuka juga mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana asas yang diamanatkan Undang-undang Nomor 30/2002. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK tahun 2015 dari BPK sudah memberikan hasil. BPK pada 20 Mei 2016 telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan LHP-LK KPK 2015. Sehingga capaian atas KPI ini adalah sebesar 100% (“Sangat Memuaskan”).
Jika melihat penggunaan anggaran sebagai tambahan penjelasan kondisi pengelolaan keuangan di KPK pada tahun 2016. Pada tahun 2016, KPK mendapatkan pagu sebebesar Rp 991,867,988,000 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 846,091,065,768 atau dengan persentase realisasi sebesar 85,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, kondisi realisasi penggunaan anggaran KPK pada tahun 2016 lebih besar, karena pada tahun 2015 KPK mendapatkan pagu sebesar Rp 898,908,900 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 728,304,715,979 sehingga persentase realisasinya sebesar 81,02%. Kondisi penggunaan anggaran KPK pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Gambar 35 di bawah ini.
Gambar 35.
Kondisi Penggunaan Anggaran KPK
Tahun 2015 - 2016
Secara detail kondisi keuangan dan aset KPK pada
tahun 2016 seperti pada Lampiran 3.
1200
1000
800
600
400
200
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20162015201420132012
55.8%
603.66
336.56
702.07
467.84
623.97
558.76
898.9
726.6
991.87
838.8666.6%
89.5%
80.8%
84.6%
Pagu Anggaran Penggunaan Anggaran Realisasi Anggaran
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
69
CAPAIAN LAINNYA
Pada tahun 2016, ada beberapa capaian lain yang
didapatkan KPK sebagai bagian keberhasilan institusi
ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa
penghargaan tersebut antara lain:
1. Peringkat I Penghargaan Keterbukaan Informasi
Badan Publik 2016 untuk kategori Lembaga Non
Struktural (LNS) dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden,
Jakarta, Selasa (20/12). Dengan nilai tertinggi 86,87,
Gambar 36.
Perkembangan Nilai Keterbukaan Informasi Badan
Publik Tahun 2015-2016
Capaian ini tentunya menjadi sebuah prestasi yang
membanggakan bagi KPK. Capaian ini bisa dijadikan
KPK dalam menjalankan fungsi sebagai trigger
mechanism dengan memacu setiap organisasi
publik untuk semakin akuntabel dan transparan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
KPK mendapat peringkat pertama, sementara
di peringkat kedua diraih PPATK dengan nilai
86,74 dan peringkat ketiga diraih KPU dengan
nilai 77,22. Tahun lalu, KPK meraih penghargaan
keterbukaan informasi badan publik dengan
menduduki peringkat ketiga dengan nilai 66,850,
sedangkan peringkat pertama diraih oleh PPATK
(86,750) dan peringkat kedua diberikan kepada KPU
(67,117). Adapun perkembangan nilai KPK dalam hal
keterbukaan informasi badan publik pada tahun
2015 dan 2016 seperti pada Gambar 36 di bawah ini.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 2015
66.85
KPK
86.75
67.117
86.87 86.74
72.22
2016
KPUPPATK
70
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Gambar 37.
Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2016
2. Pemenang III Program PR Inspirasional, Indonesia
Public Relation and Summit (IPRAS) 2016 untuk
program “Ngamen Antikorupsi”
Ada begitu banyak program public relations (PR)
dari lembaga pemerintah maupun korporasi
yang menginspirasi dan memberikan pengaruh
positif pada korporasi atau organisasi maupun
masyarakat luas. Program-program tersebut
mampu mengkomunikasikan suatu visi dan
gagasan yang menarik, yang memang sangat layak
disampaikan kepada publik.
Berangkat dari perspektif tersebut Serikat
Perusahaan Pers (SPS) Pusat kembali
menyelenggarakan Kompetisi Program PR
Inspirasional IPRAS 2016. Pada kompetisi ini, KPK
menjadi salah satu pemenang Kompetisi Program
PR Inspirasional untuk Kategori Kementerian dan
Lembaga. Adapun program KPK yang mendapatkan
penghargaan adalah “Ngamen Korupsi: Nyanyi
Antikorupsi Dari Stasiun Ke Stasiun Di Jabodetabek”.
Pemberian penghargaan ini diberikan pada :
Hari & Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Waktu : Pk. 18.30 – 21.30 WIB
Tempat : Ballroom Hotel ASTON Semarang,
Jl. MT Hariyono No.1 Semarang,
Jawa Tengah
Acara : Malam Penghargaan IPRAS dan
IMRAS 2016
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
71
Gambar 38.
Bentuk Kegiatan “Ngamen Antikorupsi”
3. Booth Terbaik IV pada Legal Expo Kementerian
Hukum dan HAM 2016
Pada tahun 2016 di acara Legal Expo Kementerian
Hukum dan HAM 2016, KPK mendapatkan label Juara
Harapan 1 dengan nilai 87. Tujuan dari perlombaan
ini sebagai pemberi motivasi kepada seluruh
stand untuk memberikan yang terbaik kepada
pengunjung yang ada. Penilaian dilakukan secara
tertutup oleh Event Organizer Nine Production,
sehingga lebih obyektif. Beberapa kriteria yang
menjadi dasar dalam penilain ini terdiri atas empat
kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:
(1) Stand tersebut harus interaktif;
(2) Stand tersebut harus menarik;
(3) Stand tersebut harus lengkap;
(4) Stand tersebut harus paling banyak dikunjungi
4. Juara 1 Stand Terbaik pada ajang Indonesia
International Book Fair (IIBF) 2016
Pada 28 September 2016, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Ikatan
Penerbit Indonesia (IKAPI) mendorong sejumlah
penerbit untuk menerbitkan buku-buku bertema
antikorupsi. Kegiatan ini dilakukan melalui program
“Indonesia Menggagas dan Menerbitkan Buku
Melawan Korupsi” (Indonesia Membumi), yang
diluncurkan pada Selasa (28/9) melalui ajang
Indonesia International Book Fair 2016 yang digelar
di Assembly Hall JCC, Jakarta.
Program ini merupakan salah satu upaya
pencegahan korupsi melalui literasi guna
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat. Dari sinergi ini, terdapat 36 penerbit
yang berpartisipasi dengan menerbitkan 167
judul buku bertema antikorupsi dengan berbagai
format, seperti fiksi, nonfiksi dan faksi. Segmentasi
dan sasaran pembacanya pun beragam, mulai dari
anak, remaja, dewasa, hingga sasaran pembaca
yang spesifik seperti mahasiswa dan aparatur sipil
negara. Pada event Indonesia International Book
Fair 2016 tersebut, KPK mendapatkan juara 1 stand
terbaik.
72
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Gambar 39.
Penghargaan Juara 1 Stand Terbaik
Ajang Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° AKUNTABILITAS KINERJA
73
74
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Membebaskan Indonesia dari tindak pidana korupsi merupakan
pekerjaan besar yang mustahil terwujud tanpa peran serta
masyarakat secara aktif.
BAB IV
PENUTUP
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° PENUTUP
75
Membebaskan Indonesia dari tindak pidana korupsi
merupakan pekerjaan besar yang mustahil terwujud
tanpa peran serta masyarakat secara aktif. Pekerjaan
besar ini perlu juga didukung kesungguhan setiap
jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum,
baik di tingkat pusat maupun daerah. KPK menyadari
bahwa pemberantasan korupsi adalah perang besar
yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan
membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Sebagai bentuk tanggungjawab atas Rencana
Strategis yang telah dirumuskan, KPK melalui upaya
dari setiap unit yang ada, sampai dengan Desember
2016 telah memenuhi setiap target yang ada. Memang
masih ada beberapa KPI yang belum menunjukan
capaian yang optimal. Kondisi ini tentu mendorong
KPK untuk selalu mengevaluasi setiap KPI dan target
yang ada dan segera merumuskan rencana aksi dalam
memastikan pencapaian hasil yang diharapkan.
76
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
78
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 1MATRIK CAPAIAN
KINERJA KPK
TAHUN 2016
79
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Measure UnitsRealisasi Rencana
Data Data Index
Kinerja Pimpinan 2016 -- -- 102.2%
Perspektif Pemangku Kepentingan Pimpinan 2016 -- -- 101.6%
Menurunnya Tingkat Korupsi (Ultimate Goal) -- -- 102.8%
Indeks Persepsi Korupsi Index 37.00 36.00 102.8%
Efektifnya Penegakan Hukum Bidang Tipikor -- -- 100.3%
Indeks Penegakan Hukum Tipikor (Nasional) Index -- -- --
% Asset Recovery Percentage 65.22% 65.00% 100.3%
Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan
Swasta-- -- --
Indeks integritas KLOPS Index 3.99 -- --
Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama Yang Efektif -- -- --
Indeks Partisipasi Publik Index 78.34 -- --
Indeks Kerjasama Index 86.18 -- --
Perspektif Internal Pimpinan 2016 -- -- 105.9%
Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor -- -- 103.7%
Indeks Penegakan Hukum (KPK) 2016 Index 6.22 6.00 103.7%
Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor -- -- 110.0%
# KLOPS Yang Mengimplementasikan Pencegahan Korupsi
TerintegrasiInstansi 11 10 110.0%
Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor -- -- 120.0%
# KLOPS yang Mengimplementasikan Pencegahan Dan Penin-
dakan TerintegrasiInstansi 9 6 120.0%
Terlaksananya Koordinasi, Supervisi dan Monitor
Pemberantasan Korupsi-- -- 89.9%
% Implementasi Kegiatan Koordinasi Supervisi dan Pencegah-
an KorupsiPercentage 120.00% 80.00% 120.0%
% Perkara Yang Disupervisi Mendapatkan Kepastian Hukum
KPKPercentage 64.00% 95.00% 67.4%
% Implementasi Rencana Aksi/Tindaklanjut KPK Percentage 70.00% 85.00% 82.4%
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Pimpinan KPK 2016 -- -- 95.6%
Terwujudnya Organisasi Yang Efektif -- -- 95.6%
Indeks Integritas KPK 2016 Index 3.67 3.80 96.6%
% Pemenuhan komponen RB Percentage 93.89% 100.00% 93.9%
Nilai Akuntabilitas kinerja KPK 2016 Skor 80.89 84.00 96.3%
Terbentuknya SDM Berkinerja -- -- --
% Pegawai Berkinerja Optimal Deputi/Sekjen KPK Percentage 86.00% -- --
% Pegawai Pada Level Engaged Deputi/Sekjen KPK Percentage 85.00% -- --
Terbangunnya Sistem Operasional Terintegritas dan Adaptif -- -- 95.6%
% Pemenuhan Kepatuhan SOP Percentage 16.00% 25.00% 64.0%
% Pemenuhan Service Level Agreement KPK Percentage 94.84% 85.00% 111.6%
% Pemenuhan Data dan Informasi Percentage 99.98% 90.00% 111.1%
Perspektif Keuangan Pimpinan 2016 -- -- 100.0%
Terkelolanya keuangan Secara Akuntabel -- -- 100.0%
Opini BPK atas Lapkeu KPK Skor 4.00 4.00 100.0%
80
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 2ARAH DAN KEBIJAKAN
PIMPINAN KPK
TAHUN 2016
81
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
ARAH DAN KEBIJAKAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KPK TAHUN 2016
Arah dan kebijakan Pimpinan KPK dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2016 telah ditetapkan dalam
Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor: SE-02/01-52/01/2016.
Surat Edaran tersebut selain memuat Kebijakan Umum
dan Kebijakan Operasional, namun juga menjelaskan
kondisi analisis lingkungan yang melatarbelakangi
penyusunannya. Adapun rumusan arah dan kebijakan
pimpinan KPK tahun 2016 adalah sebagai berikut:
I. ANALISIS LINGKUNGAN
A. SUDUT PANDANG PEMANGKU KEPENTINGAN
Mengakhiri tahun 2015 memberikan arti
tersendiri bagi KPK. Selain terdapat pergantian
kepemimpinan di KPK, tahun 2015 juga merupakan
tahun penutupan dalam pelaksanaan Renstra KPK
2011-2015 yang sekaligus juga implementasi Fase I
Roadmap KPK 2011-2013. Dalam Triwulan IV Tahun
2015, KPK juga sudah mulai melakukan kegiatan
penyusunan konsep Renstra KPK Tahun 2015-
2019. Muncul dinamika yang menggembirakan,
dimana para pihak yang terlibat dalam proses
penyusunan Renstra menunjukkan sudut pandang
kepentingan pemangku kepentingan KPK dengan
lebih meningkatkan kinerja.
Dinamika tersebut selain dipicu dengan tahapan
penyusunan Renstra yang dirancang dengan
mengundang tidak kurang dari 10 narasumber
mewakili berbagai pemangku kepentingan
KPK (Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan,
Akademisi, praktisi ekonomi, ahli hukum pidana,
Pemerintah dan bahkan lembaga legislatif), juga
merupakan hasil pembelajaran dari implementasi
Renstra sebelumnya.
Kristalisasi dari rangkaian panjang kegiatan diskusi
kelompok terfokus dan diskusi internal maupun
eksternal bermuara pada pernyataan Visi dan Misi
KPK yang lebih menunjukkan “outward looking”
sebagai berikut:
Pernyataan Visi KPK:
BERSAMA ELEMEN BANGSA, MEWUJUDKAN
INDONESIA YANG BERSIH DARI KORUPSI
Pernyataan Misi KPK:
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penegakan hukum dan menurunkan tingkat
korupsi di Indonesia melalui koordinasi,
supervisi, monitor, pencegahan, dan
penindakan dengan peran serta elemen
bangsa
Walaupun proses formalisasi Renstra KPK Tahun
2015-2019 baru akan dilakukan dalam beberapa
bulan ke depan, proses penyusunan arah kebijakan
sebagai dasar penyusunan Kontrak Kinerja unit
kerja harus tetap berjalan dengan menyesuaikan
terhadap perkembangan penyusunan Renstra.
Hingga dokumen Arah Kebijakan ini disusun, Indeks
Persepsi Korupsi yang biasanya dirilis Transparency
International dan dalam rancangan Renstra KPK
2015-2019 dijadikan indikator ultimate goal KPK
belum lagi dipublikasikan. Oleh karena itu, tren IPK
masih menggunakan tren hingga tahun 2014.
Gambar 1: Tren Nilai Indeks Persepsi Korupsi 2001-2014100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
92
79
50 49
19 19 19 20 22 24 2326
28 28 3032 32 34
5250 51 50 51 51
45 44 43
49 50 52
82 80 8083 83 83 81 82 84 84
7775 74
93 9490
94 94 9390 92 93 92
87 86 84
Singapura
Hongkong
Malaysia
Indonesia
Walaupun belum dirilis, namun beberapa indeks
dari survei yang menjadi sub indeks IPK terpantau
mengalami perbaikan, antara lain:
1. Indeks Political and Economic Risk Consultancy
2015 Indeks 2014: 8,85; Indeks 2015: 8,091
Area/sasaran penilaian: Pimpinan politik (pusat
dan daerah), PNS (pusat dan daerah, kepolisian,
pengadilan, bea cukai, perpajakan, lembaga
perizinan, badan pengawas dan militer.
2. Indeks world justice project 2015 (absence of
corruption) Indeks 2014: 0,36; Indeks 2015: 0,372
Area/sasaran penilaian: Penyalahgunaan
kewenangan di kalangan eksekutif, legislatif,
yudikatif, serta polisi dan militer
3. Indeks World Economic Forum – Global
Competitiveness Index 2015 – 2016 (irregular
payment and bribes) Indeks 2014: 3,6; Indeks
2015: 3,73
Kenaikan pada 3 sub indeks di atas kiranya cukup
memberikan harapan adanya perbaikan pada nilai Indeks
Persepsi Korupsi secara keseluruhan.
1 Indeks PERC skala 0 (terbaik) s.d 10 (terburuk)
Penyebab nilai Indonesia masih pada kelompok rendah adalah keberadaan “powerful
vested interest group and weak institutions” terkecuali KPK. Analisis PERC juga
menyebutkan dua faktor penting untuk menjaga persepsi publik adalah (1) Presiden
tidak dilihat sebagai bagian dari masalah (korupsi) dan (2) KPK masih konsisten
menindak “high profile”.
2 Indeks WJP skala 0 (terburuk) s.d 1 (terbaik): Indeks pada ketiga area membaik kecuali
pada area yudikatif yang menurun dari 0,34 menjadi 0,29
3 Index GCI skala 1 (terburuk) s.d 7 (terbaik). Pada survei yang sama, persepsi terhadap
korupsi sebagai faktor problem dalam usaha menurun dari 15,7% menjadi 11,7% -
walaupun masih tertinggi dibandingkan faktor lainnya.
82
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Gambar 2: Global Corruption Barometer 2013
32%
Reported paying a bribe
to the Land Services
66%
Reported paying a bribe
to the Judicary
66%
Reported paying a bribe
to the Police
66%
Reported paying a bribe
to the Registry & Permit
Services
IPK yang merupakan salah satu indikator utama dalam
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi 2012-2025, walaupun lambat namun masih
menunjukkan tren positif hingga tahun 2014. Indonesia
mengalami kenaikan indeks sebanyak 15 point sejak KPK
efektf beroperasi (2003). Terlepas dari berbagai kelemahan
dalam metodologi penghitungannya, IPK sebagai indikator
nasional dalam upaya pemberantasan korupsi nasional
patut mendapat perhatian khususnya oleh KPK sebagai
salah satu indikator pada perspektif stakeholders.
Sementara data lain (global corruption barometer 2013)
menunjukkan fokus permasalahan berdasarkan sektor.
Berdasarkan survey tersebut, Kepolisian, lembaga
peradilan, perijinan dan layanan pertanahan merupakan
sektor yang rawan terjadi penyuapan. Indikasi tersebut
juga diperkuat dengan data yang dirilis oleh Transparansi
Internasional Indonesia melalui Survey Persepsi Korupsi
Tahun 2015 yang menunjukkan bahwa sektor kepolisian,
kejaksaan, pertanahan, maupun peradilan, ditambah
dengan sektor perpajakan, eksekutif dan legislatif
merupakan sektor yang memiliki probabilitas suap tinggi
dan dipersepsikan rawan korupsi dan perlu mendapatkan
perhatian bagi KPK dalam penentuan fokus pencegahan
dan pemberantasan korupsi berbasis sektor.
Peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index
tahun 2015 relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya.
Setelah mengalami kenaikan peringkat cukup signifikan
(naik 16 peringkat dari 50 di tahun 2012 menjadi 34 dari 144
negara di tahun 2014) ranking Indonesia sedikit terkoreksi
menjadi 37 dari 140 negara di Tahun 2015. Namun kondisi
yang menggembirakan ini lebih banyak dipengaruhi oleh
baiknya kondisi makroekonomi, percepatan pembangunan
infrastruktur, efisiensi pemerintah serta kesiapan bidang
teknologi.
Gambar 3: Profil Indonesia berdasarkan Global
Competitiveness Index 2015-2016
I ndonesia Eficiency-driven economies
Stage of devlopment
Institutions
Infrastructure
Macroeconomic
environment
Health and
primary
education
Higher
education
and training
Goods
market
efficiencyLabor
market
efficiency
Financial
market
devlopment
technologycal
readiness
Market size
Business
sophstication
Innovation
Factor
driven
Efisiency
driven
Innovation
driven
1 2 3Transition
1-2Transition
2-3
Global Competitiveness Index
GCI 2013 - 2014 ............................................................. 38 .............. 4.5
GCI 2012 - 2013 (out of 144) .................................... 50 ............... 4.4
GCI 2011 - 2012 (out of 142) ...................................... 46 ............... 4.4
Basic requirements(40.0%) ........................................ 45 .............. 4.9
Institutions ......................................................................... 67 .............. 4.0
Infrastructure ................................................................... 61 .............. 4.2
macroeconomic environment.................................. 26 .............. 5.8
Health and primary education .................................. 72 ............... 5.7
Eficiency enhancers (50.0%) ..................................... 52 .............. 4.3
Higher education and training ................................. 64 .............. 4.3
Goods market efficiency ............................................. 50 ............... 4.4
Labor market efficiency ............................................ 103 .............. 4.0
Financial market devlopment .................................. 60 .............. 4.2
technologycal readiness .............................................. 75 ............... 3.7
Market size ........................................................................ 15 .............. 5.3
Innovation and sophstication factors (10.0%) ..3 3 ............... 4.1
Business sophstication ................................................ 37 ............... 4.4
Innovation ......................................................................... 33 .............. 3.8
Rank
(out of 148)Score
(1- 7)
Adapun masalah suap (irregular payments and bribes) -
yang menjadi salah satu unsur penilaian, masih berada
pada ranking 86 dari 140 negara dengan skor 3,7 dari nilai
maksimal 74 .
Penilaian tersebut seakan mengkonfirmasi penilaian dan
ranking Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi yang
masih berada pada urutan 107 dari 175 negara (skor
34 dari 100 poin), padahal pada tahun 2014 survey juga
menyatakan bahwa indeks persepsi anti korupsi (IPAK)
masih berada pada kategori nilai yang cukup baik5 .
Bahkan masih dalam penilaian GCI, berdasarkan hasil
survey, korupsi masih tetap menjadi problem terbesar
dalam kemudahan berusaha, walaupun persentase
responden yang memilih korupsi mengalami penurunan
signifikan dari 19,3% pada tahun 2013 menjadi hanya 11,7%
di tahun 2015.
Gambar 4: Faktor Problematis dalam Kemudahan Berusaha
menurut GCI (2011-2015)
Oktober2009
Juni2010
Juni2011
Juni2012
April2013
September2013
Desember2014
Kepolisian
Kehakiman
Kejaksaan
KPK
41,8
34,9 37,2
53,3
49,1
20 21,4
54,5
53
19,5
20,4
57,3
29,3
22,7 25,8
59,9
23,4
21,6
40
85,1
27,1
25,9
34,1
81,4
46,7
40,8
47,1
80,2
Sumber data: WEF Global Competitiveness Report (Data
diolah)
Sudut pandang lainnya penilaian pemangku kepentingan
KPK ditunjukkan melalui survey yang dilakukan Kompas
terkait aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas
KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dengan hasil
yang cukup fluktuatif sejak tahun 2012.
4 World Economics Forum – Global Competitveness Index 2015-2016 p. 203
5 IPAK 2014= 3,61 dari skala 5 (Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS Edisi 62 Juli
2015).
83
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Gambar 4: Opini Publik tentang Citra Positif Lembaga
Penegak Hukum (2009-2014)
Corruption restictivelabor/
regulations
policyinstability
govermentinstability
crime andtheft
foreigncurrency
regulations
taxregulations
15,4
14,2
19,3
15,7
11,7
14,3 15
,415
8,3
10,6
3,6
2
7,4
5,4 5,7
6,9
8,7
6,1
5 4,9 5,2
4,9
2,7
4,3
2,8
4,5
4,6
2,3
1,6
5,9
5,2
5 5,1
2,6 2,9
6,5
6
4,9
6,36,8
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber data: Litbang Kompas dari berbagai sumber (Data
diolah)
Seiring masa kepemimpinan KPK 2011-2015 citra positif
KPK terus mengalami perbaikan dan tren positif memasuki
puncaknya pada kurun 2013-awal 2015 pada nilai 88,5%.
Lepas bulan Januari 2015 hingga menjelang akhir tahun,
citra positif KPK terus tergerus, sehingga meninggalkan
tantangan yang cukup berat bagi masa kepemimpinan
KPK 2015-2019 untuk kembali meningkatkan citra positif
KPK6
Gambar 5: Opini Publik tentang Citra Positif KPK (2015)100
50
0Jan ‘15M ar ‘15A pr ‘15S ep ‘15 Nov ‘15
Hasil survei tersebut menunjukkan pentingnya KPK
berpegang pada asas-asas yang telah diamanatkan
Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002. Asas kepastian
hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan
umum dan proporsionalitas menjadi penting untuk
dapat dioperasionalisasikan sebagai parameter dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang KPK secara keseluruhan.
Di sisi lain, rendahnya citra positif lembaga penegak hukum
lainnya juga menunjukkan bahwa upaya KPK sebagai
trigger mechanism yang seharusnya memperkuat dan
memberdayakan lembaga penegak hukum lainnya perlu
dikaji secara lebih serius agar segera dapat dirumuskan
suatu program dan strategi intervensi yang efektif untuk
meningkatkan, citra dan kompetensi lembaga penegakan
hukum lainnya.
Mencermati respon pemangku kepentingan yang tidak
linear dengan memperhatikan keberhasilan upaya
penindakan oleh KPK, berbagai program dan strategi di
6 Litbang Kompas mengomentari bahwa penyebab turunya citra positif KPK di tahun
2015 dipicu oleh tercampurinya kepentingan politik dalam penetapan tersangka
(Kompas, 23 November 2015, h.4).
bidang pencegahan dan peran serta partisipasi publik
perlu terus ditingkatkan keberhasilannya. Juga perlu
dipersiapkan langkah strategis lainnya untuk memberi
dampak positif saat SIN dan tes intergitas diberlakukan,
menjadi pekerjaan rumah bagi KPK agar dapat
menyelaraskan strategi pada perspektif internal dengan
perspektif pemangku kepentingan.
B. SUDUT PANDANG SITUASI POLITIK
1. Kondisi umum situasi politik
Iklim perpolitikan yang dinamis masih tetap
terasa walaupun tidak begitu terasa dalam
proses pemilihan Kepala Daerah sebagaimana
diperkirakan sebelumnya. Peta kekuatan
politik di kalangan legislatif mulai mengalami
pergeseran dengan ditandai mundurnya
Pimpinan DPR. Sementara di tubuh eksekutif
sendiri muncul fenomena saling kritik antar
pejabat negara. KPK yang notabene merupakan
lembaga independen, tidaklah beroperasi
di “ruang hampa politik”, dan fenomena
pemberhentian sementara dua pimpinan KPK
sulit untuk dipisahkan dari adanya dinamika
tersebut.
Tantangan besar yang perlu menjadi perhatian
KPK untuk merumuskan strategi yang tepat
agar KPK tidak lagi terpengaruh oleh dinamika
politik antara eksekutif dan legislatif. Pada
titik ini, KPK justru harus menunjukan sikap
independensi dan profesionalitasnya dalam
menempatkan dirinya yang berbasis pada
kepentingan kemaslahatan publik.
Dampak yang paling utama perlu dicermati KPK
adalah bahwa secara politik legislasi maupun
dalam operasionalnya KPK tidak bisa menutup
mata dari kepentingan dan strategi lembaga
legislatif dan eksekutif. Menjadi penting bagi
KPK agar mampu menempatkan diri sebagai
lembaga yang tetap independen namun juga
dapat menjaga dukungan keberlangsungan
upaya pemberantasan korupsi melalui produk-
produk legislasi (perundang-undangan) dan
teknis operasioal yang bersifat koordinatif
antar lembaga.
Selain antisipasi terhadap dampak dari
dinamika politik pada kalangan legislatif, KPK
juga harus memperhatikan beberapa aspek
politis lainnya yaitu:
a. Visi dan Misi Presiden terpilih dan Kerangka
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
b. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean
terutama pada aspek Pengadaan Barang dan
Jasa;
c. Pelaksanaan Pilkada serentak termasuk
kaitannya dengan penyaluran dana bansos
dan dana desa; serta
d. Mengefektifkan laporan hasil kajian KPK kepada
Presiden, BPK dan DPR agar lebih efektif dan
terintegrasi.
84
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
C. PENGUATAN PERAN KEMITRAAN DALAM
MENJALANKAN PERAN SEBAGAI “TRIGGER
MECHANISM”
1. Membangun “Strategic Partnership” di
pemerintahan, parlemen dan yudikatif.
KPK mengharapkan dan berkeyakinan akan
ada champions dan juga agen perubahan
serta munculnya “kaukus” yang mempunyai
visi dan misi untuk mewujudkan Negara yang
Bebas dan Bersih dari KKN yang ditandai
dengan meningkatnya kesejahteraan sosial
dan keadilan. Hal ini dapat terwujud apabila
sistem kekuasaan didorong ke arah yang lebih
transparan dan akuntabel dan ditopang oleh
penyelenggara Negara atau pejabat publik
yang memiliki integritas, profesionalitas dan
berpihak pada kepentingan kemaslahatan
publik. Pada konteks itu, KPK harus memiliki
program dan strategi intervensi yang dapat
membangun dan meningkatkan kemitraan
strategis di pemerintahan, parlemen dan
yudikatif. Pelaksanaan piloting program Sistem
Integritas Nasional di KLOPS dengan sasaran
individu melalui optimalisasi tunas-tunas
integritas dan pembenahan kelembagaan
melalui kewenangan monitor, koordinasi dan
supervisi menjadi salah satu prioritas yang
urgen untuk dilakukan.
2. Konsolidasi peran lembaga penegakan hukum.
Tugas, kewajiban dan kewenangan KPK sebagai
penegak hukum harus senantiasa ditempatkan
untuk menjadi “lembaga penggerak” dan
meningkatkan citra, kewibawaan dan kinerja
dari lembaga penegakan hukum lainnya. Kini
sudah saatnya KPK bekerjasama lebih intensif
dalam menangani berbagai kasus tertentu
di bidang pemberantasan korupsi secara
bersama. Misalnya, penanganan kasus Minerba
sebagai tindak lanjut program NKB di bidang
kehutanan perlu segera diwujudkan dengan
membentuk Tim Bersama dengan tujuan,
lingkup dan metode kerja yang disepakai
bersama dengan pemangku kepentingan.
Begitu juga kasus lainnya di bidang perpajakan
dan transaksi keuangan lainnya dengan
bekerjasama dengan apgakum dan lembaga
lainnya. Beberapa momentum yang perlu
dicermati dan dimanfaatkan antara lain:
a. Komitmen pemerintah untuk memperkuat
dan membentuk lembaga perpajakan di
luar Kementerian Keuangan;
b. Perubahan regulasi perundang-undangan
di bidang perbankan dan perpajakan serta
terkait lembaga penegakan hukum yang
telah menjadi prolegnas 2015-2019;
c. Pemberlakuan rezim keterbukaan
informasi finansial (Automatic Exchange
of Information) dan Foreign Account Tax
Compliance Act baik secara bilateral
maupun forum internasional;
Momentum di atas bisa dibaca sebagai
tantangan, di mana pembentukan lembaga
perpajakan yang lebih kuat, jika tanpa diimbangi
dengan kepemimpinan yang kuat dan jujur,
serta mekanisme akuntabilitas yang baik maka
cenderung dapat menjadi kontraproduktif dan
rawan menjadi lembaga yang korup7 . Padahal
dari beberapa best practices pembentukan
lembaga Semi Autonomous Revenue Agency
justru bisa berdampak positif pada menurunnya
tingkat korupsi8 .
Di sisi lain penguatan lembaga-lembaga yang
ada juga memberikan tantangan bagi KPK
untuk menyiapkan strategi kemitraan yang
tepat agar dapat memanfaatkan potensi yang
ada dalam melakukan upaya pemberantasan
dan pencegahan korupsi.
3. Melanjutkan Optimalisasi Partisipasi Mitra
Strategis dan melanjutkannya dengan
pembentukan “Strategic Alliances” dengan CSO,
KLOPS dan International Network.
KPK harus mulai meningkatkan kerjasama
dengan para mitra strategis melalui strategic
alliances yang lebih sistematis, utuh dan
terstruktur. Identifikasi terhadap mitra
strategis, dilanjutkan dengan pembentukan
dan pelaksanaan program kerja bersama atas
lingkup dan tujuan bersama perlu dilakukan
dengan mengaitkan pada program National
Interest KPK. Misalnya: replikasi keberhasilan
program NKB di berbagai program lainnya,
revitalisasi program “Youth Camp”, Akselerasi
“Super Camp for Teachers”, pembentukan Virtual
Communities for Experts, Konsolidasi Ahli untuk
pembentukan draf KUHP, KUHAP dan UU
lainnya, Kerjasama strategik dengan asosiasi
petani, nelayan dan konsumen serta blogger
dan netizen sebagai mitra strategis KPK perlu
diintensifkan. Dalam konteks pembinaan
jaringan dan kerjasama internasional, KPK juga
perlu merumuskan strategi yang efektif dalam
menyelesaikan berbagai agenda action plan
dan berbagai komitmen lainnya yang telah
disepakati.
D. PENGUATAN ASPEK REGULASI
Indonesia telah meratifikasi United Nations
Convention Againts Corruption, UNCAC melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah
satu konsekuensinya adalah Indonesia harus
mengakomodir ketentuan UNCAC dalam
perundang-undangan yang terkait tindak pidana
korupsi. Hasil gap analysis antara perundang-
undangan yang mengatur tipikor dengan sebagian
ketentuan dalam UNCAC adalah 32 rekomendasi
dimana 25 rekomendasi terkait penyesuaian dan
pembentukan Undang-Undang. Hingga tahun 2013,
7 Arthur Mann dalam “Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan” – Danny Darussalam
Tax Center (http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=54#26)
Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan diatur
penetapan Badan Penerimaan Perpajakan. Di dalamnya tidak diatur tentang Lembaga
Pengawas Eksternal (saat ini Komisi Pengawas Perpajakan)
8 Darussalam dkk. Mengutip dari hasil penelitian Taliercio (2001) dll.
(http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=54#26)
85
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
sebanyak 13 rekomendasi telah diakomodir dalam
RUU namun belum mencapai tahap persetujuan
oleh DPR untuk menjadi UU.
Di sisi lain, pemerintah juga mengajukan usulan
RUU KUHP yang di dalamnya (BAB XXXII) membahas
tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian
sebagian dari pasal-pasal yang bersumber dari UU
Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2002
justru direstrukturisasi pada BAB XXXI menjadi
Tindak Pidana Jabatan. Hal ini dan beberapa alasan
lain dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan
dengan semangat ratifikasi ketentuan dalam
UNCAC, bahkan mereduksi kewenangan penegakan
hukum tipikor pada umumnya dan kewenangan
KPK khususnya.
Mencermati inkonsistensi yang mengandung risiko
pelemahan terhadap kewenangan KPK ini, menjadi
relevan apabila KPK masih menjadikan indikator
kesesuaian aturan UNCAC sebagai salah satu
indikator keberhasilan KPK, sekalipun kewenangan
perancangan peraturan perundang-undangan
berada pada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam
hal ini juga perlu dicermati bahwa memasuki
tahun 2016, Indonesia harus mempersiapkan diri
memasuki fase gap analysis yang kedua yakni
mencakup Bab II dan V United Nations Convention
Against Corruption tentang upaya pencegahan
(prevention) dan pengembalian aset hasil tindak
pidana (asset recovery).
Regulasi lainnya yang terkait dengan kewenangan
dan proses bisnis KPK adalah RUU Perampasan
Aset. Diantara pasal-pasal yang diatur, terdapat
pasal 3 yang memungkinkan dilakukan upaya
perampasan terhadap aset yang tidak seimbang
dengan penghasilan atau sumber penambahan
kekayaan dan tidak dapat dibuktikan asal
usul perolehannya. Pengaturan Pasal 3 RUU
ini memberikan peluang untuk memperkuat
penerapan kewajiban pelaporan LHKPN.
Dalam RUU ini diatur mengenai penggunaan
dan pemanfaatan aset tindak pidana yang
belum memperoleh kekuatan hukum tetap
termasuk oleh pihak ke-3 (Pasal 17). Pengaturan
ini bisa menjadi solusi sekaligus melengkapi siklus
pengelolaan aset yang belum ada dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia9 . Pemanfaatan/
penggunaan aset tindak pidana ini juga merupakan
peluang dalam meningkatkan hasil guna upaya
pemberantasan korupsi.
Tahun 2014, Pemerintah bersama DPR juga
telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam Undang-Undang ini, terdapat penguatan
peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) sebagai pihak pengawas terjadinya
penyalahgunaan wewenang. Lebih jauh, APIP juga
dapat menghitung kerugian negara terhadap
kesalahan administratif untuk ditindaklanjuti
dengan pengembalian kerugian keuangan negara
(Pasal 20). Penguatan peran APIP berlandaskan
pada Undang-Undang ini merupakan peluang bagi
9 Paramidana Public Policy Institute, “Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana” (2010), h.65
KPK dalam menjalankan peran sebagai lembaga
penggerak dengan cara peningkatan kapasitas
APIP pada institusi mitra kerjasama.
Melengkapi Undang-Undang nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemerintah
juga mengusulkan pengesahan RUU tentang
Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.
Diantara kemanfaatan pemberlakuan Undang-
Undang ini adalah memperketat pengawasan
PPATK terhadap transaksi mencurigakan
(termasuk suap dan korupsi), dimana saat ini masih
seringkali menggunakan modus transaksi tunai
dan tidak terlacak oleh PPATK10. KPK tentunya
harus mempersiapkan diri dan lebih menguatkan
koordinasinya dengan PPATK manakala RUU ini
diberlakukan.
E. SUDUT PANDANG KONDISI INTERNAL
Pada lingkup ini terdapat 5 (enam) hal penting yang
perlu dilakukan dan tetap menjadi prioritas, yaitu:
1. SDM menjadi salah satu unsur organisasi
yang paling fundamental. Untuk itu perlu
dilakukan pembenahan menyeluruh pada
aspek Manajemen SDM yang diawali dengan
pemberlakuan blueprint SDM KPK yang
menopang dan selaras dengan Renstra KPK;
2. Implementasi Blue Print IT sesuai Arsitektur IT
baik dalam konteks penerapan sistem on line
dalam proses inter maupun intra direktorat
serta juga analisis data base untuk kepentingan
lembaga. Peremajaan berbagai aspek IT dalam
mendukung efisiensi kerja KPK harus bermuara
pada outcome berupa optimalnya pemanfaatan
data dan informasi yang akurat, handal dan
tepat waktu;
3. Pengkinian identifikasi risiko pada lembaga
dan unit kerja serta implementasi mitigasinya
guna meminimalisasi potensi risiko organisasi
beserta seluruh sumber daya dan perangkatnya
termasuk sumber daya manusia, gedung dan
informasi;
4. Strategi komunikasi KPK harus terus
dikembangkan dan ditingkatkan agar dapat
memperkuat peran strategis KPK, serta
mengoptimalkan keterlibatan dan dukungan
publik pada KPK;
5. Penataan organisasi yang adaptif sesuai
kebutuhan dan strategi KPK khususnya dengan
penguatan fungsi unit Korsespim, penataan
fungsi pengaduan masyarakat, dukungan
penindakan dan fungsi kearsipan di KPK,
termasuk penyiapan desain jabatan dan bisnis
prosesnya.
Guna menyikapi hasil analisis lingkungan di
atas, dengan tetap mengacu pada Renstra dan
menyesuaikan kondisi terkini, maka arah kebijakan
KPK baik Umum dan Operasional ditetapkan
sebagai berikut:
10 Naskah Akademik RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai – BPHN (2013), h. 2-3
86
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
II. KEBIJAKAN UMUM KPK 2016
1. Menuntaskan penyusunan Renstra KPK Tahun
2015-2019 dalam Triwulan I 2016 sebagai panduan
perencanaan tahunan dalam 4 tahun ke depan;
2. Menetapkan fokus sektor serta Kementerian/
Lembaga/Organisasi publik maupun swasta
yang menjadi sasaran program penindakan dan
pencegahan korupsi terintegrasi yaitu: Penegakan
Hukum, Politik, Pendidikan, Penerimaan Negara,
Kesehatan, dan infrastruktur, kedaulatan pangan
dan Sumber Daya Alam;
3. Mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan
peluang eksternal untuk memperkuat KPK dalam
menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Pembenahan aspek kelembagaan untuk
mendukung strategi KPK (SDM, IT, organisasi,
pelaksanaan anggaran, komunikasi, nilai dan etika,
dll);
5. Pembangunan kemitraan strategis dengan CSO,
KLOPS dan international network khususnya pada
fokus sektor tahun 2016;
6. Meningkatkan peran sebagai lembaga penggerak
secara konsisten dan konsekuen dengan
mengintegrasikan upaya penindakan dan
pencegahan.
III. KEBIJAKAN OPERASIONAL
Berdasarkan analisis dan kebijakan umum di atas,
ditetapkan kebijakan operasional untuk dilaksanakan
pada masing-masing fungsi dan unit kerja selama
Tahun 2016 sebagai berikut:
A. BIDANG PENINDAKAN
1. Memperkuat fungsi penindakan dengan
peningkatan/penguatan peran dari masing-
masing Direktorat secara terintegrasi guna
meningkatkan Indeks Penegakan Hukum;
2. Membentuk satuan tugas khusus terkait
penugasan langsung dibawah kendali Pimpinan
untuk penanganan kasus sesuai focus area,
dengan SDM yang profesional;
3. Penetapan status penyidik melalui dukungan
regulasi;
4. Melakukan upaya penindakan dan pencegahan
yang terintegrasi pada sekstor sasaran yang
telah disepakati (pengelolaan keuangan
Pemerintah Daerah);
5. Selektif dalam pemilihan kasus dengan
mempertimbangkan national interest dan juga
dengan mempertimbangkan impact kasus dan
ketersedian sumberdaya;
6. Meningkatkan koordinasi dan supervisi yang
selektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka
penyelesaian perkara terhadap TPK yang
dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan
dengan memanfaatkan aplikasi e-Koordinasi;
7. Melakukan konsolidasi upaya peningkatan
kualitas SDM aparta penegak hukum dan juga
penguatan lembaga APGAKUM di luar KPK,
termasuk dengan memanfaatkan ACLC dan
unit diklat KPK;
8. Melaksanakan mitigasi risiko sesuai rencana
mitigasi yang telah diidentifikasi di bawah
koordinasi Komite Pengarah dan Komite
Pelaksana Manajemen Risiko Terpadu.
B. BIDANG PENCEGAHAN
1. Menetapkan rumusan pedoman pelaksanaan
koordinasi pencegahan tipikor sebagai dasar
acuan standar pelaksanaan koordinasi serta
regulasi pendukung untuk menjamin komitmen
pelaksanaan perbaikan sistem pada KLOPS
secara berkesinambungan;
2. Melakukan perbaikan pelayanan publik dan
pelaksanaan keuangan degara dan daerah
pada pemda hasil pilkada serentak melalui
implementasi aplikasi pelayanan publik terpadu,
perijinan, dan pengadaan barang dan jasa
(e-pendidikan, e-kesehatan, e-layanan terpadu,
e-budgeting, dan e-procurement), bekerjasama
dengan lembaga terkait (BPKP, CSO, dll);
3. Melaksanakan fungsi pemantauan tindak
lanjut rekomendasi dan supervisi KPK
yang disampaikan pada sektor strategis
melalui pendekatan berbasis sistem aplikasi,
berkoordinasi dengan pihak terkait (APIP, CSO,
dll);
4. Melakukan studi dan kajian pada sektor
strategis yang ditetapkan, meliputi Penegakan
Hukum, Politik, Pendidikan, Penerimaan Negara
(Pajak), Kesehatan, Infrastruktur, Kedaulatan
Pangan dan Sumber Daya Alam;
5. Optimalisasi LHKPN melalui penguatan
regulasi, perbaikan pedoman pelaporan LHKPN
berbasis IT untuk mempermudah proses
pelaporannya untuk meningkatkan kepatuhan
pelaporan LHKPN;
6. Penguatan regulasi gratifikasi, pemantauan
teknologi untuk kemudahan pelaporan
gratifikasi, serta mendorong budaya anti-
gratifikasi pada Penyelanggara Negara;
7. Melakukan pencegahan korupsi pada sektor
swasta dengan melibatkan CSO;
8. Melakukan pendidikan antikorupsi pada
masyarakat politik, swasta, lembaga pendidikan
formal dan non-formal, kedinasan, serta
masyarakat umum/CSO;
9. Menjadikan ACLC sebagai ”satu pintu” dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan, sosialisasi
dan kampanye kepada pihak eksternal KPK,
menyiapkan proses sertifikasi tenaga penyuluh
dan menyiapkan gedung lama KPK untuk
dijadikan fasilitas fisik penunjang kegiatan
ACLC;
10. Melakukan koordinasi pengukuran
pemberantasan korupsi;
11. Melakukan upaya penindakan dan pencegahan
terintegrasi pada sektor sasaran yang telah
disepakati (pengelolaan keuangan Pemerintah
Daerah);
12. Melaksanakan mitigasi risiko sesuai rencana
mitigasi yang telah diidentifikasi di bawah
koordinasi Komite Pengarah dan Komite
Pelaksana Manajemen Risiko Terpadu termasuk
cakupan spektrum IPOLEKSOSBUDHANKAM
dan Teknologi;
87
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
C. BIDANG PIPM
1. Memperkuat fungsi pengawasan internal untuk
mengawal nilai integritas pegawai KPK, dengan
cara sebagai berikut :
a. Menerapkan early warning system melalui
percepatan implementasi & pembangunan
infrastruktur Manajemen Risiko Terpadu
(MRT) di tahun 2016 sebagai langkah
tindakan preventif mitigasi risiko;
b. Melanjutkan kegiatan sosialisasi dan
internalisasi aplikasi Simpatik (Sistem
Informasi Manajemen Penerimaan
Pelaporan Internal KPK) yang dibangun
Direktorat PI, sebagai sarana menjaga
marwah pegawai KPK yang berintegritas,
profesional dan berkinerja tinggi, yang pada
gilirannya akan mendukung terwujudnya
organisasi KPK yang efektif;
c. Menjaga konsistensi prinsip Zero Tolerance
atas setiap pelanggaran internal, dengan
cara melakukan proses penindakan yang
proporsional, tegas dan tepat sasaran.
Termasuk berkoordinasi dengan unit
kerja internal untuk melakukan sosialisasi
pencegahan dan peningkatan pemahaman
pegawai atas setiap potensi pelanggaran
kode etik dan pedoman perilaku pegawai;
2. Bersama Deputi Bidang INDA, melakukan
pengawasan dan assesmen untuk mencegah
kebocoran data dan informasi ke pihak yang
tidak berhak, baik internal KPK maupun
eksternal, dengan cara monitoring penerapan
ketentuan dalam Sistem Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI) Komisi;
3. Meningkatkan peran Pengawasan Internal KPK
sebagai penjamin kualitas dan peningkatan
peran sebagai mitra konsultasi dengan seluruh
pemangku kepentingan;
4. Melakukan audit kinerja sesuai dengan skala
prioritas dan kepentingan organisasi;
5. MeIakukan assesment & adjusment terhadap
implementasi “Reformasi Birokrasi” di KPK
dengan menggunakan perangkat evaluasi dari
KemenPAN & RB;
6. MeIakukan kegiatan Eksaminasi penanganan
perkara tindak pidana korupsi yang ditangani
Komisi, termasuk perkara yang menarik
perhatian publik;
7. Monitoring dan Koordinasi Tindak Lanjut atas
setiap rekomendasi hasil pengawasan pihak
eksternal maupun pihak internal diseluruh unit
kerja komisi;
8. Meningkatkan kerjasama dengan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
dan Kementrian, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan, Pemda dan Swasta (KLOPS)
dalam rangka membina jaringan, termasuk
didalamnya kegiatan informan handling;
9. Meningkatkan kualitas telaah pengaduan
masyarakat sehingga dapat efektif
berkontribusi langsung kepada peningkatan
jumlah kasus siap lidik yang dilimpahkan ke
bidang Penindakan, sekaligus sebagai upaya
mendukung peningkatan Indeks Penegakan
Hukum (IPH) Tipikor oleh KPK;
10. Menyempurnakan ruang lingkup dan
mekanisme tindakan melalui penyusunan
Prosedur Operasi Baku (SOP) Terintegrasi atas
kegiatan reaksi cepat/operasi tangkap tangan
(OTT) serta SOP lainnya pada semua struktur
organisasi secara detil;
11. Melanjutkan audit dengan tujuan tertentu atas
pembangunan gedung baru KPK;
12. Melaksanakan mitigasi risiko dan melakukan
pengkinian profil risiko berdasarkan Renstra
KPK Tahun 2015-2019 di bawah koordinasi
Komite Pengarah dan Komite Pelaksana
Manajemen Risiko Terpadu.
D. BIDANG INDA
1. Menyusun, menetapkan dan implementasi
terhadap IT Blue Print KPK 2015-2019, yang
meliputi antara lain teknologi informasi,
manajemen informasi, sistem manajemen
keamanan informasi, sistem aplikasi program,
dan administrasinya;
2. Menyiapkan dukungan IT untuk pelaksanaan
koordinasi, supervisi dan monitor online untuk
efisiensi pelaksanaan tugas;
3. Bersama Deputi Bidang Pencegahan dan
Penindakan membangun kemampuan
melakukan case building dengan meningkatkan
perolehan data (big data) dan proses
pengolahan guna memanfaatkan data-data
yang ada di KPK maupun pemanfaatan jaringan
kerjasama, termasuk membangun integritas
pegawai dan pejabat kunci;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas analisa
data dan informasi seluruh sasaran operasional
maupun manajerial KPK untuk dapat digunakan
dalam pengambilan kebijakan Pimpinan dan
unit kerja yang membutuhkan sebagai upaya
menuju data-driven culture;
5. Bersama Unit Sekretariat Jenderal menyiapkan
desain dan menginisiasi, pembangunan
knowledge management KPK berbasis IT;
6. Mengkoordinasikan implementasi komitmen
global (UNCAC, Kesepakatan G-20, APEC, dan
lain-lain) di tingkat nasional;
7. Memperluas cakupan pelaksanaan rekam
sidang dan memanfaatkan hasil rekam sidang
Tipikor untuk pemangku kepentingan dalam
mendorong akuntabilitas dan transparansi
penegakan hukum;
8. Melaksanakan mitigasi risiko sesuai rencana
mitigasi yang telah diidentifikasi di bawah
koordinasi Komite Pengarah dan Komite
Pelaksana Manajemen Risiko Terpadu, terutama
dikaitkan dengan perkembangan teknologi
komunikasi dan pengolahan data, apliklasi dan
operating system.
88
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
E. SEKRETARIAT JENDERAL
1. Menyiapkan dan sosialisasi blueprint SDM
termasuk rencana tahapan implementasinya
yang dimulai pada tahun 2016 termasuk
penyusunan kamus dan standar kompetensi
teknis, pedoman assessmen pegawai dan
pedoman diklat pegawai;
2. Menyiapkan bahan penataan organisasi untuk
memperkuat fungsi:
a. Unit Koordinator Sekretariat Pimpinan
sebagai pusat informasi strategis
bagi pimpinan dan sekretariat komite
kelembagaan (Komite IT, Komite Risiko,
Komite Audit, dll);
b. kearsipan yang terintegrasi dengan Sistem
Manajemen Keamanan Informasi dan
pengelolaan data publik;
c. dukungan penindakan mencakup
pengaduan masyarakat, pulbaket dan
pengumpulan data tertutup (surveillance
dan interception).
3. Menyiapkan desain perencanaan, monitoring
dan evaluasi anggaran yang terintegrasi
dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi
dan kinerja yang meliputi aspek pedoman
pelaksanaan maupun penyiapan SDM-nya
melalui kursus berjenjang, berkelanjutan dan
terstandarisasi baik di dalam maupun luar
negeri;
4. Melakukan kajian dan upaya-upaya lainnya
sebagai langkah antisipatif bidang regulasi
terkait pemberantasan korupsi, khususnya
dalam upaya pelaksanaan rekomendasi
komitmen global dan penguatan
sumber informasi dan data serta proses
pengelolaannya;
5. Meningkatkan fungsi kehumasan KPK
sebagai pendukung kegiatan campaigner dan
mengadvokasi, tugas, fungsi dan kewenangan
KPK, melakukan branding atas kepentingan
lembaga, termasuk mengantisipasi
perkembangan teknologi TV digital;
6. Meningkatkan pelayanan dan dukungan
internal organisasi di berbagai bidang termasuk
infrastruktur, administrasi, keamanan, asistensi,
dll, termasuk pemindahan pegawai dan aset
KPK ke gedung baru;
7. Bersama Deputi Bidang Pencegahan
mempersiapkan pedoman pengukuran indeks
yang menjadi KPI level korporat;
8. Melaksanakan mitigasi risiko dan melakukan
pengkinian profil risiko berdasarkan Renstra
KPK Tahun 2015-2019 di bawah koordinasi
Komite Pengarah dan Komite Pelaksana
Manajemen Risiko Terpadu.
89
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
90
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 3KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2016
91
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
KEUANGAN DAN ASET
Penyerapan Anggaran
UNIT KERJA PAGU ANGGARAN PENYERAPAN %
Deputi Pencegahan 104,149,376,000 74,031,061,067 71.08%
SEKRETARIAT DEPUTI PENCEGAHAN 1,366,901,000 110,843,996 8.11%
DIREKTORAT PP LHKPN 13,965,062,000 9,881,637,367 70.76%
DIREKTORAT GRATIFIKASI 10,168,112,000 4,669,712,160 45.93%
DIREKTORAT DIKYANMAS 55,922,042,000 44,058,831,920 78.79%
DIREKTORAT LITBANG 11,427,259,000 6,971,107,820 61.00%
DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCE-
GAHAN
11,300,000,000 8,338,927,804 73.80%
Deputi Penindakan 63,737,986,000 41,858,015,647 65.67%
SEKRETARIAT DEPUTI PENINDAKAN 1,537,000,000 1,063,425,655 69.19%
DIREKTORAT PENYELIDIKAN 11,033,000,000 8,176,015,625 74.11%
DIREKTORAT PENYIDIKAN 12,107,470,000 10,884,383,240 89.90%
DIREKTORAT PENUNTUTAN 27,490,496,000 12,147,552,463 44.19%
DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI 11,570,020,000 9,586,638,664 82.86%
Deputi Informasi dan Data 232,598,860,000 203,234,060,237 87.38%
SEKRETARIAT DEPUTI INDA 450,000,000 403,942,978 89.77%
DIREKTORAT PINDA 214,874,751,000 189,617,725,536 88.25%
DIREKTORAT PJKAKI 11,070,178,000 8,822,294,264 79.69%
DIREKTORAT MONITOR 6,203,931,000 4,390,097,459 70.76%
Deputi PIPM 4,825,734,000 3,521,104,208 72.97%
SEKRETARIAT DEPUTI PIPM 470,777,000 339,099,247 72.03%
DIREKTORAT PENGAWASAN INTERNAL 1,995,498,000 1,455,986,492 72.96%
DIREKTORAT PENGADUAN MASYARAKAT 2,359,459,000 1,726,018,469 73.15%
Sekretariat Jenderal 586,556,032,000 516,231,225,033 88.01%
BIRO RENKEU 2,370,613,000 1,888,998,476 79.68%
BIRO UMUM 155,459,078,000 106,665,766,628 68.61%
BIRO SDM
Non_pegawai 18,625,915,000 15,201,496,195 81.61%
Belanja_pegawai 395,049,867,000 382,246,683,575 96.76%
BIRO HUKUM 3,483,908,000 1,647,080,710 47.28%
BIRO HUMAS 8,866,226,000 6,258,985,159 70.59%
SEKRETARIAT PIMPINAN 2,700,425,000 2,322,214,290 85.99%
TOTAL 991,867,988,000 838,875,466,192 84.58%
Pengelolaan Titipan Uang Sitaan Dan
Gratifikasi 2016
Rp. USD SGD Real
SaudiAUSD EURO
Pounds
(ENG)Franc Yen (JPY)
Peso
(Mil)
410,100,968,204.96 4,087,910.49 929,155.00 11,453.00 60.00 1,390.00 3,785.00 10.00 1,884,339.00 0.00
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2016
NERACA SALDO PER
KODE URAIAN VOLUME SATUAN NILAIAK. PENYUSUTAN &
AMORTISASINILAI BUKU
1 2 5 6 7
117111 PERSEDIAAN - - 439,398,172,583 439,398,172,583
92
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NERACA SALDO PER
KODE URAIAN VOLUME SATUAN NILAIAK. PENYUSUTAN &
AMORTISASINILAI BUKU
131111 TANAH 15,194 M2 453,819,842,500 - 453,819,842,500
132111PERALATAN DAN
MESIN24,646 Unit 295,453,778,720 (237,628,513,922) 57,825,264,798
133111GEDUNG DAN
BANGUNAN5 Unit 79,208,112,060 (21,638,207,731) 57,569,904,329
134113 JARINGAN 9 Unit 106,622,413,493 (25,373,563,200) 81,248,850,293
135111ASET TETAP DALAM
RENOVASI5 4,589,108,391 - 4,589,108,391
135121 ASET TETAP LAINNYA 3,232 Buah 2,174,874,891 - 2,174,874,891
136111KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN - - 423,772,777,259 - 423,772,777,259
166112ASET TETAP YANG
TIDAK DIGUNAKAN1,470 Unit 4,677,816,859 (4,663,625,109) 14,191,750
162111ASET TAK
BERWUJUD10,867 Unit 40,436,968,928 (26,120,650,998) 14,316,317,930
162311
ASET TAK
BERWUJUD DALAM
PENGERJAAN
2,493,333,606 2,493,333,606
TOTAL NILAI 1,852,647,199,290 (315,424,560,960) 1,537,222,638,330
Rekap Penerimaan Negara Bukan Pajak
NO KODE AKUN URAIAN JUMLAH
1 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro 11,029,357,946
2 423414 Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya 9,573,333,400
3 423415 Pendapatan Ongkos Perkara 969,500
4 423416 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 4,036,879,000
5 423421Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah
Ditetapkan Pengadilan 366,836,343,213
6 423611 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan 49,037,314,503
7 423614Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di
Pengadilan 57,098,518,066
8 423612 Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 14,690,199,259
TOTAL 512,302,914,887
93
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
94
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 4MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA
TAHUN 2016
95
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Komposisi SDM Berdasarkan Bidang Kerja
NO BIDANG JUMLAH %
1 PIMPINAN 5 0,44
2 KEDEPUTIAN
PENINDAKAN
323 28,74
3 KEDEPUTIAN
PENCEGAHAN
239 21,26
4 KEDEPUTIAN INDA 154 13,70
5 KEDEPUTIAN PIPM 76 6,76
6 SETJEN 327 29,09
TOTAL 1.124 100
Komposisi SDM Berdasarkan Status
Pekerjaan
NO STATUS PEGAWAI JUMLAH %
1 PIMPINAN 5 0,44
2 PEGAWAI TETAP 658 58,54
3 PN DIPEKERJAKAN 234 20,82
4 PTT 227 20,20
TOTAL 1.124 100
Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH %
1 LAKI-LAKI 781 69,48
2 PEREMPUAN 343 30,52
TOTAL 1.124 100
Komposisi SDM Berdasarkan jabatan
NO JABATAN JUMLAH %
1 KETUA 1 0,09
2 WAKIL KETUA 4 0,36
3 SEKJEN 1 0,09
4 DEPUTI 4 0,36
5 DIREKTUR 8 0,71
6 KEPALA BIRO 4 0,36
7 KEPALA BAGIAN 14 1,25
8 KEPALA SEKRETARIAT 2 0,18
9 SPESIALIS 618 54,98
10 ADMINISTRASI 468 41,64
TOTAL 1.124 100
Komposisi SDM per Unit Kerja
BIDANG JUMLAH %
PIMPINAN 5 0,44
DEPUTI PENINDAKAN 1 0,09
DIREKTORAT PENYELIDIKAN 66 5,87
DIREKTORAT PENYIDIKAN 117 10,41
DIREKTORAT PENUNTUTAN 91 8,10
UNIT KERJA KOORDINASI DAN SUPERVISI BIDANG PENINDAKAN 12 1,07
UNIT KERJA PELACAKAN ASET, PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN EK-
SEKUSI
30 2,67
SETTINDAK 6 0,53
DEPUTI PENCEGAHAN 1 0,09
DIREKTORAT DIKYANMAS 31 2,76
DIREKTORAT GRATIFIKASI 42 3,74
DIREKTORAT LHKPN 123 10,94
DIREKTORAT LITBANG 33 2,94
SETCEGAH 9 0,80
DEPUTI INDA 1 0,09
DIREKTORAT PINDA 35 3,11
DIREKTORAT MONITOR 83 7,38
DIREKTORAT PJKAKI 29 2,58
SETINDA 6 0,53
Deputi PIPM 1 0,09
96
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 5PENILAIAN REFORMASI
BIROKRASI KPK
TAHUN 2016
97
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
I. METODE EVALUASI
Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi di KPK
Tahun 2016 dilakukan dengan melakukan penilaian
(assessment) terhadap pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di KPK
Tahun 2014 yang dilakukan melalui penilaian mandiri
(self assessment) yang berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PerMenPAN-RB) Nomor 14 Tahun
2014.
Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian
mandiri dalam evaluasi Reformasi Birokrasi di KPK
Tahun 2014 adalah dengan cara menilai 8 area pada
Komponen Pengungkit/Proses (8 area perubahan
Reformasi Birokrasi) dan 3 area pada Komponen
Hasil dengan kriteria evaluasi dari masing-masing
komponen yang telah ditetapkan oleh PerMenPAN-RB
Nomor 14 Tahun 2014.
Reformasi Birokrasi di KPK Tahun 2014 memperoleh
nilai hasil akhir sebesar 90,85 dan masuk kategori AA
atau interpretasi Istimewa merujuk kepada kategori
tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai
PerMenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014. Meskipun
demikian, untuk mencapai implementasi Reformasi
Birokrasi yang ideal, masih terdapat area yang perlu
ditindaklanjuti sebagaimana ditunjukkan oleh rasio
pemenuhan yang belum mencapai 100% sebagaimana
pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
di KPK Tahun 2014
No. Komponen Bobot2014
Nilai Rasio
1 Pengungkit (Proses)
a. Manajemen Perubahan
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
c. Penataan dan Penguatan Organisasi
d. Penataan Tatalaksana
e. Penataan Sistem Manajemen SDM
f. Penguatan Akuntabilitas
g. Penguatan Pengawasan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5 5 100,00%
5 5 100,00%
6 6 100,00%
5 5 100,00%
15 14,62 97,50%
6 6 100,00%
12 11,53 96,09%
6 4,77 79,44%
2 Hasil
a. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
c. Kualitas Pelayanan Publik
20 15,18 75,88%
10 10 100,00%
10 7,75 77,50%
Total 100 90,85
Pada tabel di atas terlihat bahwa dari hasil evaluasi
implementasi Reformasi Birokrasi di KPK Tahun 2014
masih terdapat 3 (tiga) area di Komponen Pengungkit/
Proses yang belum mencapai 100% atau belum
terimplementasi secara ideal, yaitu:
a. Penataan Sistem Manajemen SDM;
b. Penguatan Pengawasan; dan
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dari ketiga area dimaksud, diturunkan menjadi 12 (dua
belas) Item Pengembangan yang memerlukan tindak
lanjut, sebagaimna tabel berikut.Tabel 2. Item Pengembangan yang memerlukan tindak
lanjut
No. Item Pengembangan Obyek yang Ditindaklanjuti
1. Biro SDM baru melakukan identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi pegawai terhadap sebagian
kecil pegawai KPK.
Melakukan identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi terhadap seluruh
pegawai KPK.
2. Meskipun Biro SDM KPK telah menyusun rencana
pengembangan kompetensi dan telah melakukan
pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai
dengan rencana dan kebutuhan pengembangan
kompetensi namun masih harus menyelesaikan rumusan
untuk kompetensi teknis dari masing-masing rumpun
jabatan.
Merencanakan, menerapkan dan melakukan
evaluasi dan monitoring pengembangan
pegawai berbasis kompetensi yang diberlakukan
untuk seluruh pegawai KPK dan menyelesaikan
rumusan untuk kompetensi teknis dari masing-
masing rumpun jabatan.
98
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
No. Item Pengembangan Obyek yang Ditindaklanjuti
3. Biro SDM KPK belum melakukan monitoring dan evaluasi
pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
Monitoring dan evaluasi secara berkala
ataspengembangan pegawai berbasis
kompetensi.
4. KPK belum melakukan penilaian risiko pada sebagian besar
unit kerja. Saat ini, KPK sedang melakukan penyusunan
manajemen risiko yang menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) Deputi Pencegahan. Sebagai pelaksana penyusunan
manajemen risiko di Deputi Pencegahan dilakukan oleh
Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Adapun unit
kerja yang telah melakukan penilaian risiko dan mitigasi
risiko adalah Direktorat Penelitian dan Pengembangan,
Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan, Direktorat
Pengawasan Internal, Direktorat PINDA, Direktorat
PJKAKI dan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Biro Umum.
Dokumen risk profile seluruh unit kerja di KPK.
5. KPK belum melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi pada
sebagian besar unit kerja. Hal ini terkait dengan kondisi
bahwa KPK baru melakukan penilaian risiko terhadap
sebagian kecil unit kerja dalam hal ini pada Direktorat
Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Deputi Bidang
Pencegahan, Direktorat Pengawasan Internal, Direktorat
PINDA, Direktorat PJKAKI dan Biro Perencanaan dan
Keuangan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro
Umum.
Dokumen mitigasi risiko atas risk profile yang
didefinisikan oleh unit kerja.
6. Direktorat Pengawas Internal KPK belum sepenuhnya
berfokus pada client dan audit berfokus risiko (Risk Based
Audit).
Penyusunan dan penerapan framework Risk
Based Audit (RBA) pada Direktorat Pengawasan
Internal.
7. Pada beberapa unit kerja yang dilakukan evaluasi,
terdapat unit kerja yang yang sudah memiliki SOP terkait
dengan pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan
pelayanan seperti Direktorat PP LHKPN, Direktorat
Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat
sedangkan Biro Humas belum memiliki SOP terkait
standar pelayanan publik dan pengaduan pelayanan
namun sedang melakukan penyusunan SOP tersebut.
SOP terkait standar layanan publik dan
pengaduan layanan publik yang sudah disahkan
secara formal.
8. Terdapat unit kerja di KPK yang belum melakukan reviu
dan perbaikan standar pelayanan dan SOP terkait standar
pelayanan secara berkala atau melibatkan stakeholder.
Dari 4 unit kerja yang dijadikan sampel evaluasi, 2 unit
kerja telah melakukan reviu secara berkala atas standar
pelayanan dan telah melakukan reviu SOP terkait standar
pelayanan yaitu Direktorat PP LHKPN dan Direktorat
Gratifikasi. Adapun unit kerja yang belum melakukan
reviu secara berkala terhadap standar pelayanan dan
reviu SOP terkait standar pelayanan dan pengaduan
pelayanan adalah Direktorat Pengaduan Masyarakat dan
Biro Humas.
Hasil reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan SOP terkait dengan layanan publik (standar
dan pengaduan layanan publik)
9. Belum sepenuhnya pelatihan/training yang
diselenggarakan di KPK dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima. Pelatihan/training
yang pernah dilakukan di KPK tidak secara khusus
memfokuskan pembahasan mengenai pelayanan prima
namun materi mengenai penerapan budaya pelayanan
prima menjadi bagian dari materi training yang diadakan
oleh KPK misalnya pada saat pelatihan/training induksi
pegawai baru KPK.
Biro SDM KPK mengalokasikan pelatihan/
training yang mengkhususkan materi tentang
pelayanan prima pada unit kerja yang terkait
dengan pelayanan publik.
99
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
No. Item Pengembangan Obyek yang Ditindaklanjuti
10. Meskipun KPK telah melakukan tindak lanjut atas
pengaduan pelayanan namun belum dilakukan secara
keseluruhan melainkan untuk sebagian besar pengaduan
pelayanan yang diterima oleh KPK.
Hasil pelaksanaan tindak lanjut atas laporan
pengaduan pelayanan publik.
11. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan telah
dilakukan di KPK namun belum dilakukan secara berkala.
Hasil evaluasi atas keluhan/masukan atas
layanan publik pada unit kerja yang terkait
layanan publik.
12. KPK telah menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan namun belum mencakup seluruh
pelayanan. Beberapa pelayanan KPK belum menerapkan
teknologi informasi diantaranya pelaporan gratifikasi.
Pengembangan aplikasi berbasis teknologi
informasi untuk pelaporan Gratifikasi.
Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi di
KPK Tahun 2016 dilakukan dengan melakukan
penilaian (assessment) terhadap 12 (dua belas) Item
Pengembangan yang memerlukan tindak lanjut
hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di KPK Tahun 2014.
Penilaian terhadap 12 (dua belas) item dimaksud
dilakukan dengan metode yang sama ketika melakukan
evaluasi Reformasi Birokrasi di KPK Tahun 2014, yaitu
melalui penilaian mandiri (self assessment) yang
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN-
RB) Nomor 14 Tahun 2014.
II. PELAKSANAAN EVALUASI
Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi di KPK
tahun 2016 dilaksanakan dari tanggal 6 Juni s.d. 28
Desember 2016.
III. HASIL EVALUASI
Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi di KPK
Tahun 2016 dilakukan dengan melakukan penilaian
ulang (reassessment) terhadap 12 (dua belas) Item
Pengembangan yang memerlukan tindak lanjut
hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di KPK Tahun 2014
dan penilaian ulang terhadap beberapa area pada
Komponen Hasil yang memiliki perkembangan capaian.
Hasil penilaian ulang dimaksud ditambahkan dengan
penilaian dari area-area yang pada evaluasi tahun 2014
telah tercapai penuh (100%) dengan pertimbangan
bahwa unsur Reformasi Birokrasi pada area-area
dimaksud telah terbangun dan diimplementasikan
secara berkelanjutan.
Hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai
dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun
2016, KPK memperoleh nilai sebesar 93,80 (sembilan
puluh tiga koma delapan puluh) dan termasuk kategori
AA dengan interpretasi tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Istimewa. Hasil ini menunjukkan terdapat
peningkatan sebesar 2,95 (dua koma sembilan puluh
lima) poin dari hasil evaluasi implementasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2014.
Tabel 3. Rasio pemenuhan tingkat komponen
Reformasi Birokrasi KPK Tahun 2014 dan 2016
No. Komponen Bobot2014 2016
Nilai Rasio Nilai Rasio
1 Pengungkit (Proses)
a. Manajemen Perubahan 5 5 100,00% 5 100,00%
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 5 100,00% 5 100,00%
c. Penataan dan Penguatan Organisasi 6 6 100,00% 6 100,00%
d. Penataan Tatalaksana 5 5 100,00% 5 100,00%
e. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 14,62 97,50% 14,71 98,06%
f. Penguatan Akuntabilitas 6 6 100,00% 6 100,00%
g. Penguatan Pengawasan 12 11,53 96,09% 12 100,00%
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 4,77 79,44% 5,08 84,58%
2 Hasil
a. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 15,18 75,88% 15,73 78,64%
b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10 10 100,00% 10 100,00%
c. Kualitas Pelayanan Publik 10 7,75 77,50% 9,38 93,75%
Total 100 90,85 93,89
Tabel 3 di atas jika disajikan dalam bentuk diagram
batang dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.
100
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Gambar 1. Diagram batang rasio pemenuhan komponen
tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi KPK Tahun
2014 dan 2016
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Tatalaksana
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Manajemen Perubahan100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77,50%
93,75%
75,88%
78,64%
79,44%
84,58%
93,75%
97,50%
98,06%
Dari hasil pemenuhan evaluasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2016 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2,
rasio untuk pemenuhan sub-sub komponen evaluasi
adalah sebagaimana tabel berikut.
Tabel 4. Rasio pemenuhan tingkat indikator Reformasi
Birokrasi KPK Tahun 2016
No. Komponen Bobot Nilai Rasio Pemenuhan
Pengungkit (Proses)
a Manajemen Perubahan 5 5 100,00%
i. Tim Reformasi Birokrasi 1 1 100,00%
ii. Roadmap Reformasi Birokrasi 1 1 100,00%
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 2 2 100,00%
iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya 1 1 100,00%
b Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 5 100,00%
i. Harmonisasi 2,5 2,5 100,00%
ii. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan
2,5 2,5 100,00%
c Penataan dan Penguatan Organisasi 6 6 100,00%
i. Evaluasi 3 3 100,00%
ii. Penataan 3 3 100,00%
d Penataan Tatalaksana 5 5 100,00%
i. Proses Bisnis dan Prosedur 1,5 1,5 100,00%
ii. e - government 2 2 100,00%
iii. Keterbukaan Informasi Publik 1,5 1,5 100,00%
e Penataan Sistem Manajemen SDM 15 14,71 98,06%
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai 1 1 100,00%
ii. Proses Penerimaan Pegawai 2 2 100,00%
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1 0,71 70,83 %
iv. Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka 6 6 100,00%
v. Penetapan Kinerja Individu 2 2 100,00%
101
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
No. Komponen Bobot Nilai Rasio Pemenuhan
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
Pegawai
1 1 100,00%
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 1 1 100,00%
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 1 1 100,00%
f Penguatan Akuntabilitas 6 6 100,00%
i. Keterlibatan Pimpinan 2 2 100,00%
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 4 4 100,00%
g Penguatan Pengawasan 12 12 100,00%
i. Gratifikasi 1,5 1,5 100,00%
ii. Penerapan SPIP 1,5 1,5 100,00%
iii. Pengaduan Masyarakat 2 2 100,00%
iv. Whistle-Blowing System 1,5 1,5 100,00%
v. Penanganan Benturan Kepentingan 1,5 1,5 100,00%
vi. Pembangunan Zona Integritas 2,5 2,5 100,00%
vii. Aparat Pengawasan Intern 1,5 1,5 100,00%
h Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 5,08 84,58%
i. Standar Pelayanan 1 0,8 80,00%
ii. Budaya Pelayanan Prima 1 0,95 95,00%
iii. Pengelolaan Pengaduan 1,5 1,2 80,00%
iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1,5 1,13 75,00%
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 1 100,00%
2. Hasil
a Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 15,73 78,64%
i. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14 11,32 80,89%
ii. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) 6 4,4 73,40%
b Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10 10 100,00%
i. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 7 7 100,00%
ii. Opini BPK 3 3 100,00%
c Kualitas Pelayanan Publik 10 9,38 93,75%
i. Nilai Persepsi Publik atas Pemberitaan dan Publikasi
KPK (Survei Internal)
10 9,38 93,75%
Total 100 93,89
IV. PEMBAHASAN
Dari hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
di KPK Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) area di Komponen
Pengungkit (Proses) dan 2 (dua) area di Komponen
Hasil yang belum mencapai nilai maksimal (100%),
yaitu:
1. Komponen Pengungkit (Proses):
a. Area Penataan Sistem Manajemen SDM:
1) Pengembangan Pegawai Berbasis
Kompetensi
b. Area Penguatan Pengawasan:
1) Penerapan SPIP
2) Aparat Pengawasan Intern
c. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
1) Budaya Pelayanan Prima
2) Pengelolaan Pengaduan
3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
4) Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Komponen Hasil:
a. Area Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi
1) Nilai Akuntabilitas Kinerja
2) Nilai Kapasitas Organisasi
b. Area Kualitas Pelayanan Publik
1) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan
Terhadap area-area dimaksud dilakukan pengukuran
ulang (reassessment) yang secara rinci dijelaskan per
Komponen dan Area sebagai berikut:
102
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
KOMPONEN PENGUNGKIT (PROSES)
1. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
Perubahan terhadap area penataan sistem
Manajemen SDM aparatur bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
pada masing-masing instansi pemerintah, yang
didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi
aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesehatan
yang sepadan.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2014, pada area
ini KPK memperoleh nilai 14,63 dari bobot 15
dengan rasio pemenuhan sebesar 97,50%. Adapun
kekurangan pencapaian sebesar 2,50% berasal
dari indikator pengembangan pegawai berbasis
kompetensi.
Dalam Laporan Evaluasi Penerapan Reformasi
Birokrasi pada KPK Tahun 2014, terdapat
catatan daftar tindak lanjut yang terkait dengan
pengembangan pegawai berbasis kompetensi,
yaitu:
a. KPK perlu melakukan identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi terhadap seluruh
pegawai KPK.
- Pada tahun 2015 KPK telah melakukan
identifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi melalui diklat dengan
menyampaikan nota dinas Sekretaris Jenderal
untuk mengundang perwakilan seluruh
unit kerja dalam pelaksanaan FGD Analisa
Kebutuhan Diklat (Training Need Analysis)
dengan output dokumen kebutuhan diklat
unit kerja. Namun demikian, hanya terdapat
dokumen kebutuhan diklat dari sebagian
besar unit kerja, yaitu Dit. PP LHKPN, Dit.
Gratifikasi, Dit. Litbang, Set. Pencegahan, Dit.
Penyelidikan, Dit. Penyidikan, Dit. Penuntutan,
Set. Penindakan, Dit. PINDA, Dit. PJKAKI, Dit. PI,
dan Dit. PM.
b. KPK perlu merencanakan, menerapkan
dan melakukan evaluasi dan monitoring
pengembangan pegawai berbasis kompetensi
yang diberlakukan untuk seluruh pegawai KPK
dan menyelesaikan rumusan untuk kompetensi
teknis dari masing-masing rumpun jabatan.
- KPK belum melakukan evaluasi dan
monitoring pengembangan pegawai berbasis
kompetensi. Di sisi lain, KPK telah menyusun
konsep rumusan kompetensi teknis (kamus
kompetensi teknis) yang sedang dalam
tahap penetapan dalam Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
c. KPK perlu melakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala atas pengembangan pegawai
berbasis kompetensi.
- KPK belum melakukan monitoring dan
evaluasi pengembangan pegawai berbasis
kompetensi. Yang sudah dilakukan KPK
adalah evaluasi terhadap pelaksanaan diklat
dan evaluasi pre-test dan post-test diklat.
2. Area Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing
instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai
melalui program ini adalah:
• Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan
keuangan negara oleh masing-masing instansi
pemerintah;
• Meningkatnya efektivitas pengelolaan
keuangan negara pada masing masing instansi
pemerintah;
• Meningkatnya status opini BPK terhadap
pengelolaan keuangan negara pada masing-
masing instansi pemerintah;
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
pada masing masing instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2014, pada
area ini KPK memperoleh nilai 11,53 dari bobot 12
dengan rasio pemenuhan sebesar 96,09%. Adapun
kekurangan pencapaian sebesar 3,91% berasal
dari indikator: (1) penerapan SPIP; dan (2) aparat
pengawasan intern.
Dalam Laporan Evaluasi Penerapan Reformasi
Birokrasi pada KPK Tahun 2014, terdapat catatan
daftar tindak lanjut yang terkait dengan penerapan
SPIP dan aparat pengawasan intern, yaitu:
a. KPK perlu menyusun dokumen risk profile
seluruh unit kerja.
- Saat ini KPK telah memiliki dokumen risk
profile seluruh unit kerja yang disebut Risk
and Control Self Assessment (RCSA).
b. KPK perlu menyusun dokumen mitigasi risiko
atas risk profile yang didefinisikan oleh unit kerja.
- Seluruh unit kerja telah melakukan mitigasi
risiko yang tertuang di dalam dokumen
kontrak kinerja tahun 2016.
c. KPK perlu menyusun framework Risk Based
Internal Audit.
- KPK telah menetapkan dokumen Pedoman
Audit Berbasis Risiko/Risk Based Internal Audit
(RBIA). Pada 2016 telah dilakukan penerapan
framework RBIA dimaksud.
3. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
pada masing-masing instansi pemerintah sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang
ingin dicapai melalui program ini adalah:
• Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih
cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah
dijangkau) pada instansi pemerintah;
• Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang
memperoleh standardisasi pelayanan
internasional pada instansi pemerintah;
• Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
oleh masing-masing instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2014, pada
area ini KPK memperoleh nilai 4,77 dari bobot 6
dengan rasio pemenuhan sebesar 79,44%. Adapun
kekurangan pencapaian sebesar 20,56 % berasal
dari indikator: (1) Budaya Pelayanan Prima; (2)
103
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Pengelolaan Pengaduan; (3) Penilaian Kepuasan
Terhadap Pelayanan; dan (4) Pemanfaatan Teknologi
Informasi.
Dalam Laporan Evaluasi Penerapan Reformasi
Birokrasi pada KPK Tahun 2014, terdapat catatan
daftar tindak lanjut yang terkait pada area ini, yaitu:
a. KPK (Biro Humas) perlu memiliki SOP terkait
standar pelayanan publik dan pengaduan
pelayanan;
- Saat ini telah disusun konsep Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai
SOP terkait pelayanan publik di lingkungan
Biro Humas yang dalam tahapan menunggu
penetapan Pimpinan KPK.
b. KPK (Dit. Pengaduan Masyarakat dan Biro
Humas) perlu melakukan reviu SOP terkait
standar pelayanan dan pengaduan pelayanan;
- Konsep SOP terkait pelayanan publik di
lingkungan Biro Humas telah melalui reviu
dalam dalam penyusunannya.
c. KPK (Biro SDM) mengalokasikan pelatihan/
training yang mengkhususkan materi tentang
pelayanan prima pada unit kerja yang terkait
dengan pelayanan publik;
- Pada tahun 2015 Biro SDM KPK melaksanakan
IHT Service Excellence dengan peserta dari
Biro Umum.
d. KPK perlu melakukan tindak lanjut atas seluruh
laporan pengaduan pelayanan publik.
- Pada Biro Humas, secara periodik telah
dilakukan monitoring terhadap pengaduan
layanan yang masuk (dibakukan sebagai KPI:
% Pemenuhan Service Level Agreement Biro
Humas).
Pada Dit. PP LHKPN, masukan responden
yang telah ditindaklanjuti di antaranya
usulan perbaikan terkait pelaporan harta
kekayaan yang telah ditindaklanjuti dengan
membangun mekanisme pelaporan e-LHKPN
dan perubahan formulir LHKPN. Usulan
terkait pelayanan LHKPN di Gedung KPK
ditindaklanjuti dengan penambahan ruang
CS (yang akan dilaksanakan di Gedung Merah
Putih) dan sistem antrean elektronik.
e. KPK perlu melakukan evaluasi atas keluhan/
masukan atas layanan publik pada unit kerja
yang terkait layanan publik.
- Pelaksanaan pelayanan publik yang telah
diberikan oleh Direktorat PP LHKPN telah
melalui proses pengukuran dan beberapa
masukan dari responden sebagian telah
diperbaiki, namun sebagian lainnya masih
dalam tahap penyempurnaan. Masukan
responden yang telah ditindaklanjuti di
antaranya usulan perbaikan terkait pelaporan
harta kekayaan yang telah ditindaklanjuti
dengan membangun mekanisme pelaporan
e-LHKPN dan perubahan formulir LHKPN.
Usulan terkait pelayanan LHKPN di Gedung
KPK ditindaklanjuti dengan penambahan
ruang CS (yang akan dilaksanakan di Gedung
Merah Putih) dan sistem antrean elektronik.
f. KPK perlu mengembangkan aplikasi berbasis
Teknologi Informasi untuk pelaporan gratifikasi.
- KPK telah meluncurkan aplikasi Sistem
Informasi Gratifikasi (SIG) dan GOL (Gratifikasi
OnLine).
KOMPONEN HASIL
1. Area Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Penilaian evaluasi pada area hasil kapasitas dan
akuntabilitas kinerja organisasi diukur dengan
menggunakan indikator nilai akuntabilitas kinerja
dan nilai kapasitas organisasi (survei internal).
Terhadap sasaran ini KPK memperoleh nilai 15.66
dari bobot 20 dengan rasio pemenuhan sebesar
78.30%. Nilai kapasitas dan akuntabilitas kinerja
organisasi diperoleh dari:
- Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK
Diperoleh dari nilai hasil evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dinilai oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2015 KPK
memperoleh nilai sebesar 80,89 dan masuk
Kategori A dengan interpretasi Sangat
Baik. Berdasarkan nilai tersebut maka KPK
memperoleh nilai evaluasi sebesar 11,32 dari
bobot 14 dengan rasio pemenuhan sebesar
80,89%.
- Nilai Kapasitas Organisasi
Diperoleh dari nilai hasil Survei Integritas
Organisasi Tahun 2015 (survei internal).
Berdasarkan survei tersebut, diperoleh
indeks sebesar dimaksudinternal integritas
organisasi sebesar 3,67 (dari range 1 – 5).
Berdasarkan nilai survei tersebut maka
diperoleh nilai evaluasi sebesar 4,40 dari
bobot 6 dengan rasio pemenuhan 73,40%.
2. Area Kualitas Pelayanan Publik
Nilai kualitas pelayanan publik diperoleh dari nilai
hasil Survei Persepsi Publik atas Pemberitaan
dan Publikasi KPK 2016. Berdasarkan hasil survei
diketahui bahwa indeks persepsi publik atas
pemberitaan dan publikasi KPK sebesar 3,75 (range
0 – 4) sehingga mendapatkan nilai evaluasi sebesar
9,38 dari bobot 10 dengan rasio pemenuhan 93,75%.
V. SIMPULAN
Nilai implementasi Reformasi Birokrasi di KPK Tahun
2016 sebesar 93,89 (sembilan puluh tiga koma delapan
puluh sembilan), termasuk kategori AA dengan
interpretasi tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Istimewa.
Capaian nilai implementasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan capaian
implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2014 terjadi
peningkatan dari semula 90,85 (sembilan puluh koma
delapan puluh lima) menjadi 93,89 (sembilan puluh tiga
koma delapan puluh sembilan), yaitu sebesar 3,04 (tiga
koma nol empat) poin dengan peningkatan pada area
dan komponen sebagaimana ditunjukkan pada tabel
berikut.
104
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Tabel 5. Peningkatan capaian evaluasi Reformasi Birokrasi
No. Area/KomponenCapaian Rasio
2014
Capaian Rasio
2016Peningkatan
1. Pengungkit
a Penataan Sistem Manajemen SDM 97,50% 98,06% 0,56%
b Penguatan Pengawasan 96,09% 100,00% 3,91%
c Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 79,44% 84,58% 5,14%
2. Hasil
a Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 75,88% 78,64% 2,76%
b Kualitas Pelayanan Publik 77,50% 93,75% 16,25%
NILAI TOTAL 90,85 93,89 3,04
Capaian di Area Penataan Sistem Manajemen SDM
meningkat sebesar 0,56% karena KPK telah mengidentifikasi
kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian
besar pegawai, yang pada pengukuran sebelumnya KPK
hanya dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi kepada sebagian kecil pegawai.
Capaian di Area Penguatan Pengawasan meningkat
sebesar 3,91% karena KPK telah melengkapi dokumen risk
profile seluruh unit kerja (yang disebut Risk and Control
Self Assessment/RCSA), telah menyusun dokumen mitigasi
risiko atas risk profile yang tertuang di dalam kontrak
kinerja, dan telah menetapkan dokumen Pedoman Audit
Berbasis Risiko/Risk Based Internal Audit (RBIA) dan
sepenuhnya berfokus pada client and audit berbasis risiko
(risk-based audit). Area ini mencapai nilai maksimal (100%).
Capaian di Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
meningkat sebesar 5,14% karena:
- KPK telah memiliki SOP terkait dengan pelaksanaan
standar pelayanan dan pengaduan pelayanan, yaitu
pada Direktorat PP LHKPN, Direktorat Gratifikasi,
Direktorat Pengaduan Masyarakat, dan Biro Humas.
SOP dimaksud pada Biro Humas saat ini masih dalam
konsep akhir dan dalam tahap menunggu penetapan
Pimpinan KPK. Konsep SOP terkait pelayanan publik
di lingkungan Biro Humas telah melalui reviu dalam
dalam penyusunannya.
- KPK telah melakukan tindak lanjut atas seluruh laporan
pengaduan pelayanan publik. Pada Biro Humas,
secara periodik telah dilakukan monitoring terhadap
pengaduan layanan yang masuk (dibakukan sebagai
KPI: % Pemenuhan Service Level Agreement Biro Humas).
Pada Dit. PP LHKPN, masukan responden yang telah
ditindaklanjuti di antaranya usulan perbaikan terkait
pelaporan harta kekayaan yang telah ditindaklanjuti
dengan membangun mekanisme pelaporan e-LHKPN
dan perubahan formulir LHKPN. Usulan terkait
pelayanan LHKPN di Gedung KPK ditindaklanjuti
dengan penambahan ruang CS (yang akan dilaksanakan
di Gedung Merah Putih) dan sistem antrean elektronik.
- KPK telah mengalokasikan pelatihan/training yang
mengkhususkan materi tentang pelayanan prima pada
unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik. Pada
tahun 2015 Biro SDM KPK melaksanakan IHT Service
Excellence.
- KPK telah melakukan evaluasi atas keluhan/masukan
atas layanan publik pada unit kerja yang terkait
layanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik yang
telah diberikan oleh Direktorat PP LHKPN telah melalui
proses pengukuran dan beberapa masukan dari
responden sebagian telah diperbaiki, namun sebagian
lainnya masih dalam tahap penyempurnaan. Masukan
responden yang telah ditindaklanjuti di antaranya
usulan perbaikan terkait pelaporan harta kekayaan yang
telah ditindaklanjuti dengan membangun mekanisme
pelaporan e-LHKPN dan perubahan formulir LHKPN.
Usulan terkait pelayanan LHKPN di Gedung KPK
ditindaklanjuti dengan penambahan ruang CS (yang
akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih) dan sistem
antrean elektronik.
- KPK telah mengembangkan aplikasi berbasis Teknologi
Informasi untuk pelaporan gratifikasi yaitu dengan
meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Gratifikasi (SIF)
dan GOL (Gratifikasi OnLine).
Capaian di Area Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi
meningkat 2,76% karena perolehan nilai hasil evaluasi
atas SAKIP KPK pada tahun 2015 meningkat menjadi
80,89 dari sebelumnya 80,46 di tahun 2013. Selain itu,
perolehan Indeks Integritas Organisasi meningkat
menjadi 3,67 dari sebelumnya 3,26 di tahun 2013.
Capaian di Area Kualitas Pelayanan Publik diperoleh dari
nilai hasil Survei Persepsi Publik atas Pemberitaan dan
Publikasi KPK 2016. Berdasarkan hasil survei diketahui
bahwa indeks persepsi publik atas pemberitaan dan
publikasi KPK sebesar 3,75 dari sebelumnya diambil
dari nilai hasil survei eksternal kualitas pelayanan yang
memperoleh nilai sebesar 3,1.
105
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
106
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 6LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
TAHUN 2016
107
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
Wajib Lapor dan Tingkat Kepatuhan LHKPN
2016
NO INSTANSI
WAJIB
LAPOR
LHKPN
SUDAH LAPOR LHKPN
BELUM PERNAH
LAPOR LHKPNSUDAH UPDATE
PADA JABATAN
SAAT INI
BELUM UPDATE
PADA JABATAN
SAAT INI
TOTAL SUDAH
LAPOR
1 EKSEKUTIF 244.357 114.438 46,83% 73.178 29,95% 187.616 76,78% 56.762 23,23%
2 LEGISLATIF 13.960 1.520 10,89% 2.695 19,31% 4.215 30,19% 9.747 69,82%
3 YUDIKATIF 15.086 6.915 45,84% 6.751 44,75% 13.666 90,59% 1.425 9,45%
4 BUMN/
BUMD
28.383 13.857 48,82% 9.427 33,21% 23.284 82,04% 5.116 18,02%
TOTAL 301.786 136.730 45,31% 92.051 30,50% 228.781 75,81% 73.050 24,21%
*) Jumlah Wajib LHKPN akan berfluktuasi tergantung pada keaktifan pelaporan
dari instansi
Wajib Lapor dan Tingkat Kepatuhan LHKPN
2016
PENERIMAAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES TOTAL
LHKPN (A+B) 4.995 6.819 7.153 8.948 7.937 6.451 4.610 8.075 8.130 22.495 7.081 7.364 100.058
Pengumuman Tambahan Berita Negara
(TBN)
PENERIMAAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES TOTAL
Form A 0 0 3.848 4.599 1.108 19 15 6.319 9.657 1.654 30.589 22.821 80.629
Form B 0 0 352 934 107 25 209 5.386 2.476 411 5.838 1.633 17.371
Form (A+B) 0 0 4.200 5.533 1.215 44 224 11.705 12.133 2.065 36.427 24.454 98.000
Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan
LHKPN
JENIS KEGIATAN JUMLAH LEMBAGA
1 Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) LHKPN
74 kali 1. Kementerian Kesehatan2. Kementerian Kesehatan3. Kementerian Kesehatan4. Kementerian Kesehatan5. Kementerian Kesehatan6. Pemerintah Kabupaten Wonogiri7. Pemerintah Kabupaten Wonogiri8. Kementerian Kesehatan9. Kementerian Kesehatan10. Pemerintah Provinsi Maluku Utara11. Kejaksaan Agung Republik Indonesia12. Kepolisian Negara Republik Indonesia13. Mahkamah Agung14. Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.15. Mahkamah Agung16. Universitas Padjajaran17. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)18. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara19. Mahkamah Agung
108
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
JENIS KEGIATAN JUMLAH LEMBAGA
20. DPRD Kabupaten Tanggamus21. Pemerintah Kabupaten Magelang22. Kantor Wilayah BPN Nusa Tenggara Timur23. Pemerintah Kabupaten Karanganyar24. Pengadilan Negeri Kupang25. Pemerintah Kota semarang26. DPRD Pemerintah Kabupaten Bogor27. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 28. Pemerintah Provinsi Banten
29. PD. Provinsi Banten30. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang31. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang32. PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)33. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral34. Pemerintah Provinsi Banten35. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)36. Pemerintah Kota Kediri37. Kementerian Pertanian38. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral39. Pemerintah Kota Serang40. Pemerintah Kabupaten Serang41. Kementerian Kelautan dan Perikanan42. Pemerintah Kabupaten Sorong43. Pemerintah Kabupaten Tangerang44. Pemerintah Kota Tangerang Selatan45. Pemerintah Kabupaten Lebak46. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jepara47. Pemerintah Kabupaten Pandeglang48. DPRD Provinsi Sumatera Utara49. BPN Sumatera Utara50. Provinsi Sumatera Utara51. DPRD Kabupaten Pulang Pisau52. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau53. Kementerian Pertanian54. Kementerian Pertanian55. Kementerian Kelautan dan Perikanan56. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.57. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul58. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.59. Provinsi Papua60. DPR Papua61. DPRD Kota Jayapura62. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI63. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan64. Pemerintah Provinsi Papua Barat65. Pemerintah Kabupaten Manokwari66. Pemerintah Provinsi Riau67. Badan Pemeriksa Keuangan RI68. PT Pupuk Indonesia (Persero)69. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh70. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh71. Pemerintah Kota Banda Aceh72. Pemerintah Aceh73. Pemerintah Kota Surabaya74. DPRD Prov. Jawa Barat
2 Bimbingan Teknis (Bim-tek) LHKPN dan Bimbin-gan Teknis Aplikasi
36 kali 1. Kementerian Keuangan2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan3. BPJS Ketenagakerjaan4. Badan Pemeriksa Keuangan RI5. Badan Pemeriksa Keuangan RI6. Badan Pemeriksa Keuangan RI7. Badan Pemeriksa Keuangan RI8. Badan Pemeriksa Keuangan RI9. BPJS Kesehatan10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
109
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
JENIS KEGIATAN JUMLAH LEMBAGA
13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral14. Pemerintah Provinsi Gorontalo15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan17. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan18. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan20. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.21. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.22. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.23. PT. Askrindo (Persero)24. Komisi Independen Pemelihan Aceh
3 Klinik Konsultasi LHKPN 24 kali 1. Kementerian Keuangan2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan3. BPJS Ketenagakerjaan4. Badan Pemeriksa Keuangan RI5. Badan Pemeriksa Keuangan RI6. Badan Pemeriksa Keuangan RI7. Badan Pemeriksa Keuangan RI8. Badan Pemeriksa Keuangan RI9. BPJS Kesehatan10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral14. Pemerintah Provinsi Gorontalo15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan17. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan18. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan20. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.21. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.22. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.23. PT. Askrindo (Persero)24. Komisi Independen Pemelihan Aceh
4 Sosialisasi LHKPN 44 kali 1. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi3. Kementerian Keuangan4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan5. Komisi Pemberantasan Korupsi6. Pemerintah Provinsi Gorontalo7. Komisi Pemberantasan Korupsi8. Komisi Pemberantasan Korupsi9. Kementerian Pertanian10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam
11. Pemerintah Kota Bekasi12. Universitas Gadjah Mada13. Mahkamah Agung14. Komisi Pemilihan Umum (KPU)15. Komisi Pemilihan Umum (KPU)16. Komisi Pemilihan Umum (KPU)17. Komisi Pemilihan Umum (KPU)18. Komisi Pemilihan Umum (KPU)19. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi20. Pemerintah Daerah Maluku21. DPRD Provinsi Papua22. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara23. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)24. DPRD Kabupaten Jayapura25. PT. Bank sumut26. PT. Perkebunan Nusantara III27. PT. PLN Sumatera Utara28. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral29. PT. PGN 30. Pemerintah Prov. Sumatera Barat
110
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
JENIS KEGIATAN JUMLAH LEMBAGA
31. DPRD Prov. Sumatera Barat32. Pemerintah Daerah se Sumatera Barat34. PT. Pertamina Persero 35. Pemerintah Provinsi Riau34. Pemerintah Prov. Riau34. Pemerintah Prov. Papua Barat34. Pemerintah Prov. Banten34. Pemerintah Prov. Papua Barat34. Pemerintah Prov. NTT34. Pemerintah Prov. Jawa Tengah34. PT. Kimia Farma34. Pemerintah Daerah Jawa Barat34. Pemerintah Daerah Jawa Barat34. PT.. Pertamina Hulu Energi
5 Training of Trainers (ToT) 28 kali 1. Komisi Pemberantasan Korupsi2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi6. Otoritas Jasa Keuangan7. Otoritas Jasa Keuangan8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi9. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi10. Otoritas Jasa Keuangan11. Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)12. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi14. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan15. Otoritas Jasa Keuangan16. Komisi Pemberantasan Korupsi17. Komisi Pemberantasan Korupsi18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi19. Komisi Pemberantasan Korupsi20. Pt Kereta Api Indonesia (Persero)21. Pemerintah Provinsi Banten22. Pemerintah Provinsi Gorontalo23. Provinsi Sumatera Utara24. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.25. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.26. Provinsi Papua27. Pemerintah Provinsi Papua Barat28. Pemerintah Aceh
6 Koordinasi LHKPN 82 Kali 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.2. PT. BPD Sulut Go3. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.4. PT. Bank Tabungan Negara5. PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)6. Kepolisian Negara Republik Indonesia7. PT. Danareksa (Persero)8. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara10. PT Asuransi ASEI Indonesia11. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)12. Kejaksaan Agung Republik Indonesia13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi14. Otoritas Jasa Keuangan15. Kementerian Agama16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak17. Kementerian Dalam Negeri18. Komisi Pemberantasan Korupsi19. Kementerian Kelautan dan Perikanan
111
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
JENIS KEGIATAN JUMLAH LEMBAGA
20. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan21. Kementerian Sosial22. PT. Sucofindo 23. Kementerian Kesehatan24. Badan Ekonomi Kreatif25. Kementerian Pemuda dan Olahraga26. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia27. Kementerian Koperasi dan UKM28. Kementerian Ketenagakerjaan29. SKK MIGAS30. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia31. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi32. Kementerian Agama33. Ombudsman Republik Indonesia34. DPRD Kabupaten Wonogiri35. Komisi Pemberantasan Korupsi36. Mahkamah Agung37. DPRD Kabupaten Bangka Selatan38. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara 39. Pemerintah Provinsi Bengkulu40. DPRD Kabupaten Tanggamus41. Komisi Pemberantasan Korupsi42. Komisi Pemberantasan Korupsi43. Komisi Pemberantasan Korupsi44. Kementerian Pertanian45. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia46. Pemerintah Kota Gorontalo47. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI48. Kementerian Keuangan49. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral50. Badan Intelijen Negara51. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)52. Badan Kepegawaian Negara53. Otoritas Jasa Keuangan54. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan55. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)56. Pemerintah Kabupaten Sorong57. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu58. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta59. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat60. Kementerian Perhubungan61. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.62. PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
63. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)64. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat65. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau66. Kementerian Pariwisata67. Pemerintah Provinsi Banten68. BPJS Ketenagakerjaan69. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)70. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.71. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong72. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong73. Komisi Pemberantasan Korupsi74. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme75. Kementerian Pertahanan RI76. Provinsi Papua77. PD Provinsi Riau78. Komisi Pemilihan Umum (KPU)79. Komisi Pemilihan Umum (KPU)80. POLRI81. KPUD Banten82. Kementerian BUMN
7 Rekonsiliasi 2 kali 1. Kementerian Keuangan2. Kementerian BUMN
112
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
JENIS KEGIATAN JUMLAH LEMBAGA
8 Rakor LHKPN 11 Kali 1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur4. Pemerintah Provinsi Papua Barat5. Provinsi Sumatera Utara6. Provinsi Papua7. Pemerintah daerah Aceh8. Pemerintah Daerah Maluku9. Pemerintah Daerah Sumatera Barat10. Pemerintah Daerah Jawa Barat11. Pemerintah Provinsi Gorontalo
9 Sosialisasi CSO 5 Wilayah 1. CSO di wilayah DI Yogakarta2. CSO di wilayah Jawa Tengah3. CSO di wilayah DKI Jakarta4. CSO di wilayah Riau 5. CSO di wilayah Nusa Tenggara Timur
10 Lainnya 2 Kali 1. Panitia HAKI 2016 2. Sosialisasi Antikorupsi di Kantor Perbendaharaan Negara
Ketapang
Penerimaan LHKPN Dalam Rangka Pilkada
Serentak Tahun 2017
NO KEGIATAN DESKRIPSI
1 Penerimaan LHKPN
dan Pemberian Tanda
Terima LHKPN
Jumlah penerimaan LHKPN yang dikirimkan oleh bakal pasangan calon sampai
dengan penutupan pendaftaran Pilkada oleh KPU adalah sebanyak 682 laporan.
Namun setelah masa penetapan dan adanya pergantian bakal pasangan calon yang
tidak lulus oleh Partai maka penerimaan LHKPN bertambah menjadi sebanyak 713
laporan.
2 Mengunggah Jumlah
Penerimaan Pilkada di
Website kpk.go.id
Setiap penerimaan LHKPN yang masuk kepada KPK dengan tujuan pelaporan dalam
rangka Pilkada akan di muat di dalam website kpk.go.id dengan link http://www.kpk.
go.id/id/layanan-publik/lhkpn/pantau-pemilihan-kepala-daerah-2017
3 Proses Pengolahan
Dokumen
Semua LHKPN yang diterima akan diprioritaskan untuk diproses menjadi lembar
pengumuman untuk disampaikan kepada KPU untuk diumumkan kepada masyarakat
pemilih
4 Sosialisasi dan
Koordinasi kepada KPU
Untuk keberhasilan dan tercapainya tujuan pelaksanaan laporan LHKPN oleh para
bakal calon, KPK melaksanakan koordinasi dengan KPU RI dan beberapa KPU Daerah
serta sosialisasi mengenai Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor SE-03/01/06/2016
mengenai Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian
Tanda Terima dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kepada
beberapa KPU agar tanda terima LHKPN yang dapat diterima oleh KPU sebagai
salah satu syarat pencalonan adalah tanda terima LHKPN yang terbaru
5 Pengumuman LHKPN
Pasangan Calon Kepala
Daerah
Lembar pengumuman LHKPN milik calon Kepala Daerah yang disampaikan kepada
KPU adalah hanya calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal
24 Oktober 2016 serta hasil keputusan pengadilan apabila sengketa yaitu sebanyak
624 Pengumuman LHKPN.
6 Sosialisasi kepada
Masyarakat Pemilih
Tujuan soslialiasi kepada Masyarakat agar Pengumuman LHKPN para Calon Kepala
Daerah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi masyarakat pemilih apakah
calon Kepala Daerah di wilayahnya telah melaporkan LHKPN terbarunya dalam
rangka Pilkada.
113
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
114
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 7PELAPORAN GRATIFIKASI
TAHUN 2016
115
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PELAPORAN GRATIFIKASI
Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan Bidang/
Instansi
NO BIDANG INSTANSI 2016
1 Legislatif
MPR/DPR 7
DPRD 12
DPD 1
2 Eksekutif
Kepresidenan 2
Kementerian
Sekretaris Negara RI
Kementerian:
Kementerian
koordinator
1
• Kementerian 640
• Kementerian
negara
7
• Setingkat
kementerian
198
LPNK 44
Lembaga ekstra
struktural
5
Pemda 239
3 Yudikatif 7
4 Lembaga
Independen
54
5 BUMN/
BUMD
731
JUMLAH 1948
Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan
Instansi
NO. INSTANSI JUMLAH
1Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
1
2Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)
1
3Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG)
3
4
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI)
1
5 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3
6Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)
4
7Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(Bapeten)
3
NO. INSTANSI JUMLAH
8Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
7
9Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam)
1
10Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
1
11 Bank Indonesia 1
12 DPD 1
13 DPR 7
14 DPRD 12
15 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1
16 Kejaksaan Republik Indonesia 19
17 Kementerian Agama 36
18 Kementerian Dalam Negeri 1
19Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
1
20Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
10
21Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
9
22 Kementerian Kelautan dan Perikanan 40
23 Kementerian Kesehatan 223
24 Kementerian Keuangan 134
25Kementerian Komunikasi dan
Informatika
6
26Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
1
27 Kementerian Luar Negeri 13
28Kementerian Negara Badan Usaha
Milik Negara
3
29Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga
1
30
Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
2
31Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
3
32Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
12
33 Kementerian Perdagangan 1
34 Kementerian Perhubungan 39
35 Kementerian Pertanian 111
36Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
1
116
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. INSTANSI JUMLAH
37 Kementerian Sosial 1
38 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1
39 Kepresidenan 2
40 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 1
41 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 30
42 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 4
43 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2
44Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
1
45Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN)
1
46 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 13
47Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK)
1
48 Mahkamah Agung 7
49 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 176
50 Pemkab Badung 10
51 Pemkab Bekasi 1
52 Pemkab Bogor 2
53 Pemkab Ciamis 1
54 Pemkab Cirebon 1
55 Pemkab Dumai 1
56 Pemkab Indragiri Hilir 1
57 Pemkab Indramayu 3
58 Pemkab Kampar 6
59 Pemkab Kulon Progo 1
60 Pemkab Labuhanbatu Selatan 1
61 Pemkab Pakpak Bharat 15
62 Pemkab Pangandaran 1
63 Pemkab Pelalawan 1
64 Pemkab Pringsewu 2
65 Pemkab Probolinggo 1
66 Pemkab Sampang 3
67 Pemkab Sarolangun 1
68 Pemkab Semarang 1
69 Pemkab Sumenep 1
70 Pemkot Banjar 2
71 Pemkot Banjarmasin 1
72 Pemkot Bekasi 2
73 Pemkot Bukit Tinggi 1
74 Pemkot Cimahi 4
75 Pemkot Depok 1
76 Pemkot Dumai 1
77 Pemkot Jakarta Barat 1
78 Pemkot Magelang 2
79 Pemkot Malang 2
NO. INSTANSI JUMLAH
80 Pemkot Padang Panjang 1
81 Pemkot Semarang 50
82 Pemkot Subulussalam 1
83 Pemkot Tangerang 1
84 Pemkot Tangerang Selatan 2
85 Pemkot Yogyakarta 7
86 Pemprov Banten 1
87 Pemprov DKI Jakarta 55
88 Pemprov Jawa Barat 1
89 Pemprov Jawa Tengah 42
90 Pemprov Jawa Timur 3
91 Pemprov Kalimantan Barat 2
92 Pemprov Kalimantan Selatan 1
93 Pemprov Maluku 1
94 PPATK 2
95 SKK Migas 5
96 Universitas Jenderal Soedirman 1
97 Universitas Terbuka 17
98 BPJS Kesehatan 1
98 BPJS Kesehatan 1
99 BPJS Ketenagakerjaan 89
100 PD BPR Kota Bandung 1
101 Perum Jasa Tirta I 8
102 Perum Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan
Indonesia (LPPNPI AirNav Indonesia)
12
103 PT. Angkasa Pura I 10
104 PT. Angkasa Pura II 11
105 PT. Bank DKI Jakarta 1
106 PT. Bank Jabar Banten 137
107 PT. Bank Mandiri 100
108 PT. Bank Negara Indonesia 2
109 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur
2
110 PT. Bank Tabungan Negara 33
111 PT. Biro Klasifikasi Indonesia 2
112 PT. BRI Syariah 1
113 PT. Bukit Asam 2
114 PT. Garuda Indonesia 12
115 PT. Jakarta Propertindo 1
116 PT. Jasa Marga 16
117 PT. Jasa Raharja 45
118 PT. Kawasan Industri Wijayakusuma 1
119 PT. Kereta Api Indonesia 4
120 PT. Kliring Berjangka Indonesia 1
121 PT. Krakatau Steel 24
117
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. INSTANSI JUMLAH
122 PT. Pelabuhan Indonesia III 12
123 PT. Pengembangan Pariwisata
Indonesia
3
124 PT. Perkebunan Nusantara V 1
125 PT. Perkebunan Nusantara XI 9
126 PT. Permata Karya Jasa 1
127 PT. Pertamina 80
128 PT. Perusahaan Gas Negara 1
129 PT. Petrokimia Gresik 11
130 PT. PLN 4
131 PT. Pupuk Indonesia Holding 8
132 PT. Pupuk Iskandar Muda 3
133 PT. Pupuk Kalimantan Timur 5
134 PT. Pupuk Kujang 42
135 PT. Pupuk Sriwijaya 4
NO. INSTANSI JUMLAH
136 PT. Semen Indonesia 2
137 PT. Semen Tonasa 5
138 PT. Sucofindo 16
139 PT. Telkom 5
140 PT. Timah 2
141 PT. Transportasi Jakarta 1
JUMLAH 1948
Status Kepemilikan Gratifikasi
NO STATUS JUMLAH
1 Milik Negara 549
2 Milik Penerima 57
3 Sebagian Milik Negara 43
4 Proses 323
5 Non-SK 976
JUMLAH 1948
Nilai Gratifikasi
STATUS *) UANG (RP)BERBENTUK BARANG
(SENILAI RP) MATA UANG ASING
BERBENTUK BARANG
(SENILAI MATA UANG ASING)
Milik Negara 3.213.869.891 794.338.708 USD 202.477,76 USD 1.790,00
SGD 821.889,11 JPY 15.000,00
AUD 49,00 SGD 125,00
HKD -
JPY -
EUR 233,89
MYR 195,25
SAR 300,00
KRW
900.000,00
CHF 28,21
Milik
Penerima
12.041.844.241 3.796.142.465 USD 21.012,24
SGD 4.470,89
AUD 701,00
HKD -
JPY 250,00
EUR 1.066,11
MYR 1.134,75
CNY 600,00
GBP 80,00
CHF 71,79
QAR -
SAR 1,00
118
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Pelaporan Gratifikasi
Berdasarkan Wilayah Kejadian/Penerima
NO WILAYAH PROVINSI JUMLAH
1 NAD 11
2 Sumatera Utara 40
3 Riau 22
4 Kepulauan Riau 8
5 Sumatera Barat 8
6 Sumatera Selatan 20
7 Kepulauan Bangka Belitung 3
8 Jambi 6
9 Bengkulu 6
10 Lampung 5
11 Jawa Barat 362
12 Banten 58
13 Kalimantan Selatan 17
14 Kalimantan Tengah 12
15 Kalimantan Barat 8
16 Kalimantan Timur 32
17 Kalimantan Utara 0
18 DKI Jakarta 760
19 D.I. Yogyakarta 55
20 Jawa Tengah 175
21 Jawa Timur 154
NO WILAYAH PROVINSI JUMLAH
22 Sulawesi Utara 10
23 Sulawesi Selatan 29
24 Sulawesi Tengah 2
25 Sulawesi Tenggara 2
26 Gorontalo 1
27 Papua 4
28 Papua Barat 2
29 Bali 92
30 Nusa Tenggara Barat 7
31 Nusa Tenggara Timur 5
32 Maluku Utara 1
33 Maluku 6
34 Irian Jaya Barat 0
35 Sulawesi Barat 18
36 Arab Saudi 3
37 Cina 0
38 Argentina 1
39 Jepang 1
40 Taiwan 2
41 Singapura 0
JUMLAH 1948
Sosialisasi Gratifikasi
NO URAIAN TANGGAL TEMPAT
1 Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT.
Jasa Raharja (Persero)6 Januari 2016 Jakarta
2 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B
Yogyakarta
12-13 Januari 2016 Yogyakarta
3 Narasumber Pengendalian Gratifikasi ONWJ Blok Migas Hulu
Jabar18 Januari 2016 Bandung
4 Sosialisasi dengan tema "Korupsi dan Bisnis di Indonesia" dalam
acara Pelatihan Bisnis untuk Program Studi Bisnis Internasional di
Universitas Bina Nusantara
22 Januari 2016 Jakarta
5 Sosialisasi Materi Penerapan Gratifikasi dalam rangka
melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik dan upaya
pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan PT. Pelni
(Persero)
21 Januari 2016 Jakarta
6 Sosialisasi Materi Pencegahan Korupsi di Lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan21 Januari 2016 Jakarta
7 Narasumber Pada Kegiatan Peluncuran Corruption Perception
Index27 Januari 2016 Jakarta
8 Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan27 Januari 2016 Jakarta
9 Sosialisasi Gratifikasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
28 Januari 2016 Jakarta
119
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO URAIAN TANGGAL TEMPAT
10 Narasumber Gratifikasi dalam Acara Rapat Koordinasi
Pengawasan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi3-4 Februari 2016 Solo
11 Undangan Penceramah dengan Tema Pencegahan Korupsi
dan Gratifikasi pada kegiatan Forum Koordinasi dan Workshop
Pengelolaan SDM Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
RI Tahun 2016
9-10 Februari 2016 Batam
12 Narasumber dengan tema Pemberantasan korupsi dan
pengendalian gratifikasi Lembaga Sandi Negara10 Februari 2016 Jakarta
13 Undangan Sosialisasi sebagai Narasumber dengan materi
Integritas dan Gratifikasi pada Diklat Teknis Umum Orientasi
Angkatan I Tahun Anggaran 2016 untuk Pegawai Pajak
Kementerian Keuangan RI
16 Februari 2016 Jakarta
14 Menghadiri undangan Sosialisasi dengan materi integritas dan
gratifikasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan17 Februari 2016 Bogor
15 Sosialisasi Program Implementasi PPG di PT. Jasa Raharja 18-19 Februari 2016 Surabaya
16 Narasumber Integritas dan Sosialisasi di lingkungan PT. Pertamina
Internasional Eksplorasi dan Produksi19 Februari 2016 Sukabumi
17 Penceramah tema gratifikasi dan korupsi di Perum Bulog 22 Februari 2016 Jakarta
18 Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kementerian
ESDM22 Februari 2016 Bekasi
19 Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dirjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan24 Februari 2016 Balikpapan
20 Narasumber forum komunikasi satuan pengawas intern
Inspektorat Jenderal Kemenristek & Pendidikan Tinggi
25 - 26 Februari
2016Maluku
21 Narasumber Bea dan Cukai 24 Februari 2016 Jakarta
22 Penceramah Sistem Integritas Bisnis Trancaparancy International
Indonesia24 Februari 2016 Jakarta
23 Narasumber Integritas dan Gratifikasi di Bea dan Cukai 25 Februari 2016 Jakarta
24 Sosialisasi Gratifikasi di Kementerian Keuangan 25 Februari 2016 Jakarta
25 Sosialisasi Gratifikasi Sponsorship Kedokteran di Lokakarya
PDMMI26 Februari 2016 Jakarta
26 Sosialisasi Gratifikasi di lingk Kementerian Perhubungan 29 Februari 2016 Jakarta
27 Sosialisasi Gratifikasi di Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan1-2 Maret 2016 Bali
28 Sosialisasi Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi level eksekutif di
OJK1 Maret 2016 Jakarta
29 Sosialisasi Gratifikasi PT. Jasa Raharja 3 Maret 2016 Semarang
30 Sosialisasi Gratifikasi Badan Pusat Statistik 4 Maret 2016 Jakarta
31 Narasumber Dirjen Pajak Sulselbateng 3-4 Maret 2016 Makassar
32 Narasumber Pemprov DKI 3-4 Maret 2016 Jakarta
33 Narasumber PB PAPDI 5 Maret 2016 Jakarta
34 Narasumber sponsorship RSUGM 3-4 Maret 2016 Yogyakarta
35 Narasumber seminar Nasional Revolusi Mental Jasa Kontruksi 8 Maret 2016 Jakarta
36 Narasumber di Beacukai 15 Maret 2016 Jakarta
37 Narasumber kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta 14, 29 Maret 2016
dan 5 April 2016Jakarta
38 Narasumber kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta 14, 29 Maret 2016
dan 5 April 2016Jakarta
39 Narasumber kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta 14, 29 Maret 2016
dan 5 April 2016Jakarta
120
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO URAIAN TANGGAL TEMPAT
40 Sosialisasi BAN PAUD dan PNF 15 Maret 2016 Bekasi
41 Sosialisasi Jasa Raharja Cabang Sulsel 16-17 Maret 2016 Sulawesi Selatan
42 Sosialisasi Jasa Raharja Cabang jawa Barat 17-18 Maret 2016 Bandung
43 Sosialisasi IDI Balikpapan dan Sosialisasi Universitas Katolik
Soegijapranata18-20 Maret 2016
Balikpapan,
Semarang
44 Narasumber Persi Jabar 19 Maret 2016 Bandung
45 Sosialisasi Sekar telkom, Jenjang Pendidikan se-Kota Bandung,
IATMI21-23 Maret 2016 Bandung
46 Narasumber Badan Diklat Pemprov DKI 21 Maret 2016 Jakarta
47 Narasumber APIP Pemkot Tangerang 22 Maret 2016 Tangerang
48 Narasumber Dinkes Pemprov DKI 29 Maret 2016 Jakarta
49 Narasumber kementan 31 Maret 2016 Bogor
46 Implementasi PPG Jasaraharja 30-31 Maret 2016 Jakarta
47 Kementerian Agama 05 April 2016 Jakarta
48 Pemerintah Provinsi DKI 06 April 2016 Jakarta
49 Ombudsman RI 06 April 2016 Bogor
50 IATMI 05 April 2016 Jakarta
51 FKDKP 07 April 2016 Jakarta
52 Ikatan Dokter Indonesia 09 April 2016 Jakarta
53 Universitas Atma Jaya 09 April 2016 Jakarta
54 DPR 12 April 2016 jakarta
55 Kementerian Keuangan 21 April 2016 jakarta
56 Pemprov DKI 15 April 2016 jakarta
57 Kementerian Keuangan 20 April 2016 jakarta
58 Bepeten 19 April 2016 jakarta
59 BPOM 19 April 2016 Jakarta
60 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 20-21 Apr 16 Balikpapan
61 Kementerian Bidang Kemaritiman 21 April 2016 Jakarta
62 Kementerian Kesehatan 23-24 Apr 16 Padang
63 Kementerian Riset,Teknologi Dan Pendidikan Tinggi 20 April 2016 Jakarta
64 GP Anshor 24 April 2016 Jakarta
65 Kementerian Hukum Dan Ham 25 April 2016 Jakarta
66 Biro Informasi Geospasial 27 April 2016 Jakarta
67 Kementerian Pariwisata 27 April 2016 Bogor
68 Kementerian Keuangan 28 April 2016 Jakarta
69 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 02 Mei 2016 Bogor
70 Narasumber Pengendalian Gratifikasi Vendor Gathering OJK 03 Mei 2016 Jakarta
71 Narasumber Indonesia Procurement Watch 04 Mei 2016 Jakarta
72 Narasumber Upskalling GCG Pertamina 10 Mei 2016 Jakarta
73 Narasumber Sosialisasi Kanit/Lanit Lantas Kepolisian 12 Mei 2016 Bogor
74 Sosialisasi BEKRAF 17 Mei 2016 Jakarta
75 Sosialisasi Lemdiklat Kanit/Panit Kepolisian 18 Mei 2016 Bogor
76 Sosialisasi Prasetya Mulya 20 Mei 2016 Jakarta
121
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO URAIAN TANGGAL TEMPAT
77 Narasumber Sosialisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan 23 Mei 2016 Tangerang Selatan
78 Narasumber Bimtek PLN 23 Mei 2016 Bali
79 Narasumber PPG LPPNI 24 Mei 2016 Medan
80 Narasumber Sosialisasi Kementerian Pupera 24 Mei 2016 Jakarta
81 Narasumber Workshop Tunas Integritas Kementerian Agama 24 Mei 2016 Jakarta
82 Sosialisasi BPPK Kemenkeu 26 Mei 2016 Jakarta
83 Narasumber PLN 27 Mei 2016 Jakarta
84 Narasumber Dirjen Pelayanan Kesehatan 27 Mei 2016 Bekasi
85 Narasumber BCA 28 Mei 2016 Jakarta
86 Narasumber Sosialisasi Direktorat Hulu Pertamina 30 Mei 2016 Jakarta
87 Narasumber Prasetya Mulya 31 Mei 2016 Jakarta
88 Narasumber Pusintek Kemenkeu 01 Juni 2016 Jakarta
89 Sosialisasi Kemenhumham 16 -17 Mei 2016 Bali
90 Perum LPPNPI 2-3 Mei 16 Surabaya
91 Narasumber Bank Mandiri 26-27 Mei 2016 Bali
92 Narasumber Pusintek Kemenkeu 01 Juni 2016 Jakarta
93 Narasumber Forum Koordinasi Dan Kerjasama Sektor Jasa
Keuangan OJK03 Juni 2016 Jakarta
94 Narasumber Sosialisasi DJBC 03 Juni 2016 Jakarta
95 Narasumber Sosialisasi Prasetya Mulya 09 Juni 2016 Jakarta
96 Narasumber LPEM FEB UI 10 Juni 2016 Jakarta
97 Sosialisasi ASABRI 15 Juni 2016 Jakarta
98 Narasumber Dirjen Guru Dan Tenaga Kependidikan 21 Juni 2016 Jakarta
99 Undangan Narasumber Bappenas 23 Juni 2016 Jakarta
100 Narasumber LPMK Kemendikbud 29 Juni 2016 Jakarta
101 Narasumber Bimas Kemenag 14 Juli 2016 Jakarta
102 Narasumber Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat 19 Juli 2016 Jakarta
103 Narasumber Sosialisasi LIPI 28 Juli 2016 Cibinong
104 Narasumber BPPK Beacukai 08 Agustus 2016 Jakarta
105 Narasumber BPPK Beacukai 11 Agustus 2016 Jakarta
106 Narasumber KESDM 05 Agustus 2016 Jakarta
107 Narasumber DPP Partai Demokrat 12 Agustus 2016 Yogyakarta
108 Narasumber Sosialisasi 12 Agustus 2016 Jakarta
109 Narasumber Sekolah Tinggi Perikanan KKP 22 Agustus 2016 Jakarta
110 Narasumber GCG PT. Telkom 25 Agustus 2016 Bogor
111 Narasumber UII 25 Agustus 2016 Yogyakarta
112 Narasumber PGN 25 Agustus 2016 Jakarta
113 Narasumber Poltekkes 25 Agustus 2016 Jakarta
114 APW, ENG 25 Agustus 2016 Papua
115 Narasumber Trakindo Utama 13 September 2016 Jakarta
116 Sosialisasi Bea Cukai 15 September 2016 Jakarta
117 Narasumber PUPR 15 September 2016 Bandung
118 Narasumber Sosialisasi MK 15 September 2016 Jakarta
119 Narasumber GCG Pertamina 20 September 2016 Papua
120 Narasumber TII 21 September 2016 Pontianak
122
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO URAIAN TANGGAL TEMPAT
121 Narasumber Kemendikbud Balikpapan 26 September 2016 Balikpapan
122 Narasumber Kemendikbud Yogyakarta 26 September 2016 Yogyakarta
123 Narasumber Lemhamnas dan Kominfo 23 September 2016 Jakarta
124 Narasumber talkshow TVRI 27 September 2016 Jakarta
125 Narasumber PUPR 29 September 2016 Jawa Timur
126 Narasumber Lemhannas 29 September 2016 Jakarta
127 Rakornas UPG 31 Oktober 2016 Bogor
128 Narasumber Kemendikbud 03 Oktober 2016 Medan
129 Narasumber Kemendikbud 03 Oktober 2016 Malang
130 Narasumber Kemendikbud 03 Oktober 2016 Bali
131 Narasumber Kemendikbud Medan 03 Oktober 2016 Medan
132 Narasumber Kemendikbud Malang 03 Oktober 2016 Malang
133 Narasumber Kemendikbud Bali 03 Oktober 2016 Bali
134 Narasumber PLN Kaltengsel06 Oktober 2016
Kalimantan
Selatan
135 Narasumber Kemendikbud Gorontalo 10 Oktober 2016 Gorontalo
136 Narasumber Kemendikbud Bekasi 10 Oktober 2016 Bekasi
137 Narasumber MK 11 Oktober 2016 Bogor
138 Narasumber IDI Bandung 12 Oktober 2016 Bandung
139 Narasumber PUPR 12 Oktober 2016 Palembang
140 Narasumber BPJS Ketenagakerjaan 11 Oktober 2016 Bogor
141 Narasumber PLN 12 Oktober 2016 Bandung
142 Narasumber Workshop Tunas Integritas Kemendikbud 15 Oktober 2016 Jakarta
143 Narasumber Pemprov Riau 18 Oktober 2016 Riau
144 Rapat RPP Disiplin PNS Pasca Reformasi Kemenpanrb 19 Oktober 2016 Jakarta
145 Narasumber Kemendikbud NTB 24 Oktober 2016 Ntb
146 Narasumber Kemendikbud Kupang 24 Oktober 2016 Kupang
147 Narasumber Kemendikbud Banten 24 Oktober 2016 Banten
148 Narasumber Sekolah Anti Korupsi Partai Demokrat 21 Oktober 2016 Bandung
149 Narasumber FH UI 25 Oktober 2016 Depok
150 Narasumber DJP 26 Oktober 2016 Jakarta
151 Narasumber Tangsel 26 Oktober 2016 Banten
152 Narasumber FH Andalas Pusako 27 Oktober 2016 Jakarta
153 Narasumber Majelis Kode Etik Ikatan Ahli 28 Oktober 2016 Bandung
154 Narasymber BPJS Ketenagakerjaan 28 Oktober 2016 Bogor
155 Rakornas UPG 31 Oktober 2016 Bogor
156 Narasumber MK 02 Nopember 2016 Cisarua Bogor
157 Narasumber Lemhannas 04 Nopember 2016 Jakarta
158 Narasumber Deklarasi Anti Korupsi Riau 08 Nopember 2016 Riau
159 Narasumber Bepeten 08 Nopember 2016 Jakarta
160 Narasumber Watannas 11 Nopember 2016 Jakarta
161 Narasumber UGM 11 Nopember 2016 Jakarta
162 Narasumber MK 16 Nopember 2016 Bogor
163 Narasumber MCW 21 Nopember 2016 Malang
123
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO URAIAN TANGGAL TEMPAT
164 Narasumber BPJS Ketenagakerjaan 22 Nopember 2016 Bali
165 Rakor Labuksi 23 Nopember 2016 Jakarta
166 Narasumber Kemendikbud 23 Nopember 2016 Jakarta
167 Narasumber MK 23 Nopember 2016 Cisarua Bogor
168 Narasumber Kementerian Bidang Kemaritiman 23 Nopember 2016 Jakarta
169 Narasumber Pemkot Serang 23 Nopember 2016 Serang
170 Undangan KNPK 23 Nopember 2016 Jakarta
171 Narasumber Prasetya Mulya 29 Nopember 2016 BSD Banten
172 Narasumber Bulukumba 30 Nopember 2016 Bulukumba
173 Narasumber FGD FE UI 30 Nopember 2016 Jakarta
174 Narasumber diklat Dinas Pelayanan Pajak DKI 02 Desember 2016 Jakarta
175 Narasumber BPKP 03 Desember 2016 Jakarta
176 Narasumber PAPDI 04 Desember 2016 Jakarta
177 Narasumber Pemkot Depok 05 Desember 2016 Depok
178 Narasumber Pemkot Dumai 05 Desember 2016 Dumai
179 Narasumber Pemkab Siak 05 Desember 2016 Siak
180 Narasumber Kota Padang Panjang 05 Desember 2016 Padang
181 Narasumber PLN 05 Desember 2016 Bandung
182 Narasumber Banjarnegara 05 Desember 2016 Banjarnegara
183 Narasumber BIG 09 Desember 2016 Cibinong
184 Narasumber DJP Jawa barat II 09 Desember 2016 Depok
185 Narasumber DJPB 09 Desember 2016 Jakarta
186 Narasumber Pemkot cilegon 13 Desember 2016 Cilegon
187 Narasumber PLN medan 13 Desember 2016 Medan
188 Narasumber Bawaslu DKI 13 Desember 2016 Jakarta
189 Narasumber BPOM 15 Desember 2016 Yogyakarta
190 Narasumber Kimia Farma 15 Desember 2016 Jakarta
191 Narasumber DJBC Tanjung Perak 15 Desember 2016 Surabaya
192 Narasumber DJP Jakarta Selatan II 15 Desember 2016 Jakarta
193 Narasumber KPP Pratama Jakarta Setiabudi 4 15 Desember 2016 Jakarta
194 Narasumber Purworejo 19 Desember 2016 Purworejo
195 Narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan 20 Desember 2016 Jakarta
196 FGD Kemenhub 22 Desember 2016 Jakarta
197 Narasumber PT. Rekayasa Industri 28 Desember 2016 Jakarta
198 Narasumber Tangerang 29 Desember 2016 Tangerang
124
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 8PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2016
125
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PENGADUAN MASYARAKAT
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat
URAIANBulan
JumlahJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
Laporan Terima 495 538 657 641 727 641 454 588 569 702 650 609 7,271
Laporan Selesai
Verifikasi495 538 657 641 727 641 454 588 569 702 650 609 7,271
Laporan Selesai
Telaah131 155 135 158 130 107 80 100 133 176 142 137 1,584
Laporan File 364 383 522 483 597 534 374 487 436 525 506 459 5,670
*) penarikan data 26 Januari 2017 1:20 PM
*) Sebanyak 0 laporan masih dalam proses Verifikasi
*) Sebanyak 17 laporan masih dalam proses Telaah
*) Satu pengaduan dapat lebih dari satu telaahan
Indikasi TPK – Non TPK (Hasil Verifikasi)
URAIANBulan
JumlahJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
Indikasi Non TPK 200 242 282 285 360 319 208 282 274 366 321 264 3,403
Indikasi TPK 295 296 375 356 367 322 246 306 295 336 329 345 3,868
Pengaduan Masyarakat Berdasarkan
Wilayah
PROVINSITahun 2016
JumlahJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
BALI 7 1 6 11 3 5 1 4 2 6 10 5 61
BANTEN 10 6 11 14 10 19 9 8 8 13 5 14 127
BENGKULU 3 2 9 2 8 4 12 6 9 2 3 10 70
D.I. YOGYAKARTA 3 2 4 5 7 3 3 8 8 4 8 3 58
DKI JAKARTA 53 72 91 90 106 92 56 70 64 79 78 77 928
GORONTALO 2 1 3 3 2 1 1 3 1 1 3 1 22
JAMBI 8 6 12 7 5 10 3 9 6 4 6 12 88
JAWA BARAT 26 34 42 47 65 47 44 40 46 44 49 41 525
JAWA TENGAH 20 21 14 25 38 39 9 21 14 25 32 29 287
JAWA TIMUR 32 40 45 40 77 46 32 44 39 52 44 58 549
KALIMANTAN BARAT 10 6 4 7 13 13 8 4 1 8 7 5 86
KALIMANTAN
SELATAN 4 15 14 3 3 6 4 12 8 9 16 12 106
KALIMANTAN
TENGAH 4 6 6 7 9 5 4 7 9 11 10 15 93
KALIMANTAN TIMUR 4 12 15 13 18 13 5 4 14 7 8 8 121
KALIMANTAN UTARA 2 2 3 3 - 3 1 1 - 1 1 - 17
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG3 1 2 1 3 - 1 - 3 3 1 2 20
KEPULAUAN RIAU 4 2 4 7 5 2 5 4 4 6 2 7 52
LAMPUNG 6 7 8 8 8 8 5 9 7 6 11 7 90
126
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
PROVINSITahun 2016
JumlahJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
LUAR NEGERI - - - - 2 - - - - - - 1 3
MALUKU 18 7 6 11 8 7 8 7 11 4 2 7 96
MALUKU UTARA 7 4 1 2 1 4 1 3 6 5 2 1 37
NANGGROE ACEH
DARUSALAM 6 3 4 9 6 6 6 4 2 8 13 6 73
NUSA TENGGARA
BARAT 9 2 8 10 8 3 5 1 7 7 8 5 73
NUSA TENGGARA
TIMUR 7 3 5 8 7 3 3 9 5 7 5 8 70
PAPUA 7 9 11 7 8 2 5 9 6 11 5 3 83
PAPUA BARAT 1 2 4 4 1 1 2 4 5 7 2 4 37
RIAU 11 9 21 19 22 18 12 14 21 13 12 16 188
SULAWESI BARAT 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 7 - 24
SULAWESI SELATAN 19 11 10 12 18 16 6 14 15 20 15 13 169
SULAWESI TENGAH 6 3 3 6 1 4 - 2 1 3 3 3 35
SULAWESI
TENGGARA 6 5 4 9 6 8 8 3 7 5 8 6 75
SULAWESI UTARA 2 4 7 3 11 7 2 3 9 11 5 6 70
SUMATERA BARAT 9 2 5 1 13 6 14 8 5 11 16 14 104
SUMATERA SELATAN 20 26 42 35 40 35 19 35 27 35 42 28 384
SUMATERA UTARA 29 32 43 39 37 33 20 42 33 57 34 32 431
TIDAK SPESIFIK 136 178 187 171 157 170 138 175 165 215 177 150 2,019
TOTAL 495 538 657 641 727 641 454 588 569 702 650 609 7,271
Pengaduan Korupsi Berdasarkan Delik
URAIANBulan
JumlahJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
Benturan kepentingan
dalam pengadaan 3 2 6 1 1 - 1 3 - - - 2 19
Gratifikasi 14 13 14 9 13 8 7 8 11 9 8 10 124
Non TPK 205 244 284 288 362 319 210 282 276 368 324 264 3,426
Pemerasan 16 13 12 14 15 14 12 4 9 11 26 11 157
Penggelapan dalam jabatan - - 2 - - - 1 1 - - - - 4
Penyuapan 26 19 47 58 33 37 34 41 41 41 25 35 437
Perbuatan curang 2 2 9 5 7 5 4 4 - 1 4 3 46
Perbuatan melawan hukum
/ menyalahgunakan
wewenang yang
mengakibatkan kerugian
negara
223 243 281 264 294 258 185 244 232 272 262 283 3,041
Tindak Pidana lain yang
berkaitan dengan Tindak
Pidana Korupsi
6 2 2 2 2 - - 1 - - 1 1 17
127
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Pengaduan Korupsi Berdasarkan Bidang
No Bidang Sub BidangBulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
1
Kelembagaan
Negara/
Pemerintah
Administrasi
Negara - - 1 - 1 - - 2 - - - -
BPK - - - 1 - 3 1 1 - - - -
DPR 1 - - 2 3 1 1 - - 2 1 1
Kejaksaan - - - - - 1 - 1 1 - - -
Kepolisian - 1 2 3 1 1 6 1 5 3 2 1
MA - - - - 4 - 2 - - 1 1 -
Pemilihan Umum 1 - 1 - - - - - - - - -
Pengawas
Keuangan- - - - - - - - - 1 - -
Pertanahan
Nasional6 12 15 6 24 16 10 8 2 13 29 19
TNI - - - - 2 1 1 - - 1 - 1
Total Bidang Kelembagaan Negara/
Pemerintah8 13 19 12 35 23 21 13 8 21 33 22
2Kesejahteraan
RakyatAgama 3 1 1 1 1 - - 2 5 - - 2
Kebudayaan dan
Pariwisata- 1 - - 1 - - - - - - -
Kehutanan 2 - 7 5 9 7 2 8 5 7 10 12
Kelautan dan
Perikanan2 1 - 1 - 1 - 2 - - - -
Kesehatan 2 2 2 2 2 4 4 2 8 2 1 -
Komunikasi dan
Informatika- 1 - 1 1 - - - - 1 - 1
Lingkungan
Hidup2 1 3 6 6 6 1 4 4 4 2 1
Pekerjaan Umum 3 2 1 5 9 2 1 1 1 6 - 2
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
7 3 3 4 3 10 2 4 4 2 7 3
Pemberdayaan
Perempuan- - - - - - - 1 - - - -
Pemuda dan
Olahraga- - - 3 1 - - 1 - 3 1 1
Pendayagunaan
Aparatur Negara1 1 - - - - - 1 - 1 3 1
Pendidikan
Nasional11 10 5 5 11 13 9 9 12 16 15 11
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
1 - - - - - - - - - - -
Perhubungan 4 - 2 6 2 - 1 - 1 1 1 -
Pertanian 1 2 3 2 3 3 1 1 8 6 10 5
Perumahan
Rakyat- 1 2 1 1 1 - - - 2 1 2
128
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
No Bidang Sub BidangBulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
Riset dan
Teknologi- - - - - - - - - 1 - -
Sosial 191 245 291 265 298 262 194 259 297 299 235 239
Tenaga Kerja 2 3 3 5 9 4 2 2 2 7 11 12
Total Bidang Kesejahteraan Rakyat 232 274 323 312 357 313 217 297 347 358 297 292
3 Perekonomian
Badan Usaha
Milik Negara /
Daerah
3 9 3 8 5 3 3 4 5 5 6 4
Energi dan
Sumberdaya
Mineral
9 10 9 8 6 4 2 4 8 8 13 6
Keuangan 86 56 48 38 47 42 31 33 24 32 45 48
Koperasi,
Usaha Kecil &
Menengah
2 3 2 1 1 - - 1 2 1 1 1
Pengadaan
Barang/Jasa34 36 55 40 54 49 29 35 33 38 33 31
Perdagangan 1 - 3 - - - - 2 1 3 5 -
Perindustrian 1 3 1 3 1 1 2 3 1 - 3 1
Total Bidang Perekonomian 136 117 121 98 114 99 67 82 74 87 106 91
4Politik Hukum
& KeamananDalam Negeri 7 5 5 9 8 2 7 3 9 14 6 12
Hukum dan Hak
Asasi Manusia78 87 139 158 164 159 92 136 91 150 144 133
Luar Negeri - - - - - 2 - - - - - -
Pertahanan 1 1 - - 1 - - 1 - - - -
Total Bidang Politik Hukum &
Keamanan86 93 144 167 173 163 99 140 100 164 150 145
Pengaduan Korupsi Berdasarkan Kategori
No KategoriBulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
1 APBD 117 152 188 145 128 115 91 124 102 108 120 112
2 APBN 26 38 29 25 49 36 25 23 35 38 28 26
3 BUMD 8 11 9 5 8 5 4 6 6 8 7 8
4 BUMN 27 45 46 33 29 32 16 23 31 27 30 31
5 Dana Alokasi Khusus 4 1 2 3 6 6 8 4 4 5 8 5
6Dana Bantuan Sosial
Kemasyarakatan7 7 14 17 12 10 4 13 16 9 5 8
7 Dana Pendidikan 11 8 8 6 19 23 6 8 10 19 24 17
8Informasi Kekayaan
Pejabat7 5 11 15 12 5 5 12 8 14 13 5
9 Kehutanan 6 9 18 13 23 17 5 18 7 10 13 15
10Lelang/Pengadaan
Barang dan Jasa51 39 61 54 56 53 40 39 52 48 51 36
11 Pelaksanaan Proyek 65 44 72 79 90 58 44 62 38 76 81 88
12 Pelayanan Publik 51 36 80 67 55 46 38 44 48 65 62 39
129
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
No KategoriBulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
13Pembayaran gaji,
tunjangan7 10 17 12 17 7 7 8 13 11 12 16
14 Pemilu kepala daerah 22 12 11 7 10 1 2 3 7 4 5 4
15Penanganan Perkara
Hukum89 109 163 163 178 214 140 189 150 169 154 170
16Pengelolaan Aset/
Keuangan 50 58 75 63 71 44 25 47 30 46 55 57
17 Perdata 16 31 54 34 32 35 20 29 31 46 26 40
18 Pertambangan 9 8 10 9 11 10 5 6 18 9 12 4
19 Pertanahan 51 58 60 82 81 67 42 64 65 87 93 71
20 Pidana Umum 8 12 22 9 14 17 9 21 12 13 10 19
21 Rekrutmen Pegawai 18 9 8 5 14 11 13 10 10 21 22 21
22 Swasta 25 32 54 51 84 46 23 50 35 51 45 34
Total 675 734 1.012 897 999 858 572 803 728 884 876 826
*) Satu pengaduan dapat lebih dari satu kategori
Tindak Lanjut Laporan Pengaduan
Masyarakat
URAIANBulan
Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
Layak Tindak Lanjut Telaah
105 113 99 116 91 69 60 77 91 110 86 76 1.093
Tidak Layak Tindak Lanjut
Telaah27 42 36 42 39 38 20 23 42 65 51 20 445
*) Satu pengaduan dapat lebih dari satu telaahan/tindak
lanjut
Tindak Lanjut Laporan ke Internal KPK
URAIANBulan
Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
Bidang Lainnya 3 - 2 1 3 5 1 5 2 1 2 4 29
Pencegahan 6 9 9 4 7 9 4 8 3 6 7 11 83
Penindakan 23 17 29 53 50 40 18 24 13 14 16 32 329
Pimpinan 2 4 2 5 3 2 4 8 1 6 7 11 55
TOTAL 34 30 42 63 63 56 27 45 19 27 32 58 496
*) TL internal dihitung dari jumlah Nota Dinas ke Internal
yang dituju, dan rentang waktu yang digunakan
adalah tanggal Nota Dinas
130
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Tindak Lanjut Laporan ke Eksternal
URAIANBulan
JumlahJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
BPK 1 - - 1 - 1 - 2 - 2 4 2 13
Bawasda - - - - - - - - - - - 1 1
Itjen & LPND - 2 1 - - - 2 4 - - 4 2 15
Kejaksaan - - - - - - 1 - - 1 - - 2
Kementerian 3 - 1 - - 5 1 5 4 7 3 7 36
Kepolisian - - - 1 2 - 1 - - - 2 - 6
Komunikasi
dengan Pelapor146 148 223 232 210 280 128 200 117 150 231 218 2.283
Lainnya - 2 7 3 3 6 4 26 14 29 48 39 181
MA & MK 1 - - - - - 1 - - - 7 2 11
TOTAL 151 152 232 237 215 292 138 237 135 189 299 271 2.548
*) TL eksternal dihitung dari jumlah Surat Keluar ke
Lembaga yang dituju, dan rentang waktu yang
digunakan adalah tanggal Surat Keluar
131
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
132
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 9PENDIDIKAN, SOSIALISASI, DAN
KAMPANYE ANTIKORUPSI
TAHUN 2016
133
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PENDIDIKAN, SOSIALISASI, DAN KAMPANYE
ANTIKORUPSI
1. Anti-Corruption Learning Centre (ACLC)
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
1 Penyusunan SKKNI
Penyuluh Antikorupsi
Selain menyediakan materi dan panduan pembelajaran antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi secara mandiri, KPK juga melatih agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi yang bertugas ‘menggantikan” peran KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.
Untuk memastikan para Penyuluh Antikorupsi memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan secara efektif, telah disusun sebuah standar dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI Penyuluh Antikorupsi mengacu kepada Perpres No 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenakertrans Nomor 5/2012 tentang Sistem Standardisasi kompetensi Kerja Nasional.
Setelah melalui proses Worskhop Perumusan Naskah SKKNI, pra-konvensi, dan konvensi, SKKNI Penyuluh Antikorupsi ditandatangani oleh Menaker pada 24 November 2016. Dengan ditandatanganinya SKKNI Penyuluh Antikorupsi, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, serta uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
Adapun rangkaian kegiatan penyusunan SKKNI tahun 2016 adalah sebagai berikut:1. Workshop Desk Review dan Pemetaan Standar Kompetensi Penyuluh Antikorupsi,
15 Februari 20162. Finalisasi Pemetaan Standar Kompetensi Penyuluh Antikorupsi dan Penyusunan
Rencana Induk SKKNI Penyuluh Antikorupsi, 15 Maret 20163. Bimbingan teknis SKKNI bidang penyuluhan antikorupsi tahun 2016, 18 April 20164. Tindak lanjut perbaikan SKKNI Penyuluh Antikorupsi (RSKKNI 0), 12 Mei 20165. FGD Pengembangan modul pendidikan anak di luar kelas melalui event, 16 Mei 20166. Finalisasi Penyusunan Standar Kompetensi Bidang Penyuluhan Antikorupsi dan
Pelaksanaan Konsinyering Prakonvensi SKKNI Bidang Penyuluh Antikorupsi, 21 Juli 2016
7. Finalisasi penyusunan standar kompetensi bidang penyuluh antikorupsi dan pelaksanaan prakonvensi SKKNI Bidang Penyuluh Antikorupsi, 25 Juli 2016
8. Finalisasi penyusunan standar kompetensi bidang penyuluh antikorupsi dan pelaksanaan tindak lanjut prakonvensi SKKNI Bidang Penyuluh Antikorupsi, 10 Agustus 2016
9. FGD Penyusunan Modul Pembelajaran Antikorupsi Berstandar SKKNI Penyuluh Antikorupsi, 11 Agustus 2016
10. FGD Modul penyuluh panduan SKKNI untuk pembelajaran di kelas gedung KPK, 06 September 2016
11. Workshop SKKNI sebagai tindaklanjut hasil verivikasi eksternal, 15 September 2016 12. FGD Pengembangan Modul Tematik ACLC, Konsep dan Modul Pelatihan penyuluh
Antikorupsi Berstadar SKKNI Penyuluh Antikorupsi, 14 Oktober 201613. Melaksanakan Konvensi SKKNI Bidang Penyuluh Antikorupsi Untuk Profesi /
Jabatan Penyuluh Antikorupsi, 19 Oktober 201614. FGD Pengembangan Modul Diklat Penyuluh Antikorupsi, 25 Oktober 201615. FGD Finalisasi dan Simulasi Modul Penyuluh Antikorupsi Berstandar SKKNI, 10
November 2016
134
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
2 Mastercamp: Kemah Penyuluh Antikorupsi
Sebagai salah satu dari tindak lanjut setelah ditandatanganinya SKKNI Penyuluh Antikorupsi, pada 25-30 November 2016 diselenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk penyuluh antikorupsi bertajuk “MASTERCAMP: Kemah Penyuluh Antikorupsi bertempat di Desa Wisata Kebonagung Imogiri, DIY. Pelatihan untuk para calon penyuluh antikorupsi yang diikuti oleh 65 orang ini mengangkat tema “Jujur, Kompeten, Berdaya”. Peserta Mastercamp terdiri atas berbagai profesi, mulai dari aparatur sipil negara, dosen, guru, mahasiswa, swasta, dan komunitas.
Selama 7 hari, para peserta mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber terkait integritas dan antikorupsi, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kompetensi-kompetensi itu merupakan persyaratan yang harus dimiliki penyuluh antikorupsi dalam melaksanakan pembelajaran integritas dan antikorupsi kepada masyarakat. Dalam Mastercamp tersebut, peserta juga melakukan praktik penyuluhan antikorupsi secara langsung kepada masyarakat sesuai kelompok sasarannya.
3 Indonesia Membumi Kegiatan Indonesia Menggagas Buku Melawan Korupsi (Membumi) merupakan aksi
kolaborasi antara KPK dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebagai salah satu bentuk
peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Program ini merupakan salah
satu upaya pencegahan korupsi melalui literasi guna meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan masyarakat. Dari sinergi ini, terdapat 36 penerbit yang berpartisipasi
dengan menerbitkan 167 judul buku bertema antikorupsi dengan berbagai format,
seperti fiksi, nonfiksi dan faksi. Segmentasi dan sasaran pembacanya pun beragam,
mulai dari anak, remaja, dewasa, hingga sasaran pembaca yang spesifik seperti
mahasiswa dan aparatur sipil negara.
Rangkaian kegiatan Indonesia Membumi diawali dengan Workshop Indonesia
Membumi pada Mei 2016 dengan materi berupa pengenalan materi integritas dan
antikorupsi oleh para pakar dan praktisi antikorupsi yang dilanjutkan dengan materi
mengenai penulisan, desain, dan penerbitan buku. Puncaknya berupa peluncuran 167
buku yang dilangsungkan dalam Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016, JCC,
Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/9/2016).
4 Kegiatan lainnya 1. Lokakarya Pengembangan e-Learning Pembelajaran Antikorupsi, 3 Maret 2016
2. FGD Finalisasi Boardgame Antikorupsi, 10 Maret 2016
3. Workshop Penyusunan Kurikulum dan Silabus Antikorupsi, 23 Maret 2016
4. Workshop Penyusunan Kurikulum dan Silabus Antikorupsi, 05 April 2016
5. Program pembelajaran ACLC bersama mitra strategis, 17 Mei 2016
6. Pembelajaran bersama mitra strategis ACLC dalam rangka uji coba model
pembelajaran integritas untuk SD melalui pendekatan story telling, 08 Juni 2016
7. FGD Modul Tematik Indonesia Membumi, 06 September 2016
8. Pembelajaran bersama mitra Strategis Pendidikan Dalam Bentuk Workshop
Pembelajaran Antikorupsi untuk Pengelolaan Taman Bacaan masyarakat (TBM) dan
Peluncuran Buku Indonesia Membumi, 28 September 2016
9. FGD Penyusunan Standarisasi Pembelajaran Di Gedung KPK, 11 Oktober 2016
10. FGD Modul Tematik Best Practice PAK TK-SD, 13 Oktober 2016
11. Workshop Branding ACLC, 20 Oktober 2016
12. Program Pengelolaan Infrastruktur ACLC, 20 Oktober 2016
13. Training Development Learning Focus ACLC Dalam Rangka Membangun Pondasi
ACLC, 26 Oktober 2016
14. Program Pengelolaan Instruktur ACLC, 06 November 2016
15. Program pengelolaan instruktur ACLC, 13 November 2016
16. Pembelajaran bersama mitra strategis dalam bentuk Penyair Melawan Korupsi, 06
Desember 2016
17. Workshop Penulisan Kreatif Media Online ACLC, 15 Desember 2016
135
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
2. Pendidikan Antikorupsi: Anak, Remaja,
dan Mahasiswa
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
1 Workshop Pembelajaran Integritas Berbasis Literasi
Di tengah upaya meningkatkan daya dukung implementasi pendidikan antikorupsi, KPK merasa perlu melakukan sosialisasi kepada guru, pelajar, dan komunitas pendidikan. Sosialisasi ini berguna untuk mengenalkan produk-produk literasi antikorupsi sebagai media pembelajaran, baik di kelas maupun luar kelas, sesuai dengan jenjang pendidikan. Turunan produk tersebut telah disusun untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, di antaranya buku dongeng, komik, games digital, board games, buku cerpen, puisi, dan sebagainya.
Penyelenggaraan workshop Literasi Antikorupsi dengan tema “Pembangunan Integritas Berbasis Literasi” di empat daerah di Indonsia, yakni Kota Banda Kota Banda Aceh pada 26-28 April 2016, Kota Malang (19-21 April 2016), Kota Ambon (24-26 Mei 2016), dan Kab. Badung Bali (2-4 Mei 2016) ini untuk memberikan pemahaman terkait pendidikan antikorupsi dan tata cara pemanfaatan produk literasi antikorupsi kepada masyarakat serta mendorong lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk memanfaatkan produk atau media literasi antikorupsi.
Kegiatan ini menyasar segmen anak, pelajar, guru, orang tua, dan komunitas pendidikan, di antaranya Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM), media anak, home schooling, komunitas parenting, komunitas mendongeng, dan orang tua.
2 Festival Anak Jujur 2016
KPK terus melakukan upaya membangun perilaku dan budaya antikorupsi sejak dini, salah satunya dengan menggelar kegiatan Festival Anak Jujur 2016 yang dilaksanakan pada 31 Agustus-1 September 2016 di Ecovention Ancol, Jakarta. Dengan melibatkan kurang lebih 3.000 anak dari 50 taman kanak-kanak dan 50 sekolah dasar di Jakarta, kegiatan ini dirancang untuk membangun kesadaran dan pemahaman anak-anak untuk berperilaku antikorupsi sejak dini, yang diawali dengan menanamkan nilai-nilai dasar pembentuk karakter anak, seperti jujur, peduli,disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Kegiatan Festival Anak Jujur ini dirancang dengan menyasar anak pada kategori usia 4 - 12 tahun, yaitu setingkat TK/PAUD dan SD. Dengan pelibatan berbagai komunitas yang bergerak di bidang anak, seperti komunitas Ayo Main, Kelas Inspitasi Jelajah Pulau (KIJP), Ayo Dongeng Indonesia, Relawan Indonesia Membaca, Yayasan Litara, dan puluhan relawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, acara dikemas melalui berbagai aktivitas yang berisi penanaman karakter antikorupsi dengan dengan cara menarik, menyenangkan, dan tidak menggurui. Aktivitas tersebut di bagi ke dalam tiga zona, yaitu zona literasi, zona musik dan budaya, serta zona permainan.
3 Festival Integritas Kampus 2016
Dimulai dari hal yang kecil seperti membangun jiwa integritas diri, KPK mendorong mahasiswa untuk mengembangkan jiwa integritasnya melalui kehidupan kampus melalui kegiatan Festival Integritas Kampus 2016. Selain sebagai ajang kreativitas mahasiswa, kegiatan ini sekaligus sebagai sarana pembangunan integritas dan sikap antikorupsi melalui pemanfaatan media kampanye sosial.
Tidak hanya melibatkan peran serta mahasiswa dari tiga kampus di Indonesia: Fakultas Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Politik Universitas Atmajaya, dan Fakultas Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Festival Integritas Kampus 2016 juga melihatkan civitas akademika di kampus-kampus tersebut yang terdiri dari pejabat struktural, dosen, serta tenaga administrasi.
Pada September 2016, pelaksanaan publikasi lomba pada tiga kota tujuan dilaksanakan selama tiga minggu. Hasil publikasi tersebut berhasil menjaring 86 proposal yang kemudian diseleksi menjadi 10 proposal pada tiap kota menurut juri. Proses seleksi dilanjutkan dengan melakukan pitching proposal terpilih untuk menentukan proposal terbaik. Dari hasil pitching didapatkan 5 finalis dari Semarang, 4 finalis dari Yogyakarta, dan 6 finalis dari Malang.
Para finalis kemudian diberikan waktu untuk merealisasikan proposal yang sudah dibuat kurang lebih selama enam minggu. Tahap terakhir dari Festival Integritas Kampus 2016 adalah pemilihan dan penetapan masing-masing 3 pemenang dari setiap kota.
136
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
4 Teacher Super Camp 2016
KPK menyelenggarakan “Anti-Corruption Teacher Supercamp: Guru Beraksi Menulis Antikorupsi”, pada November 2016 di Nusa Dua, Bali, yang diikuti 50 guru dari seluruh Indonesia. Ke-50 orang guru tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan terhadap 554 karya yang masuk ke meja panitia dengan kategori kategori cerita bergambar, cerita pendek (cerpen), komik, dan skenario film pendek remaja.
Pada pelatihan yang digelar selama 5 hari ini, para peserta dibagi dalam empat kategori karya, yakni kategori cerita bergambar, cerita pendek (cerpen), komik, dan skenario film pendek remaja. Dengan berbagai genre naskah tersebut, akan melengkapi beragamnya pesan antikorupsi yang dimiliki KPK, sehingga diharapkan masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memaknainya. Selama kegiatan, para peserta dibekali materi antikorupsi dan keterampilan kepenulisan dari para penulis dan praktisi pendidikan, antara lain Helvy Tiana Rosa, Hernowo Hasyim, Faza Meonk, Gina S. Noer, Wahyu Farah Dina, dan Zulfikri Anas.
Selain itu, untuk teknis penulisan, para peserta didampingi oleh mentor yang ahli dibidangnya, yang disiapkan untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan karya yang telah dibuat. Adapun mentor tersebut adalah Benny Ramdhani (Penulis Buku), Sweta Kartika (Komikus), Eva Y. Nukman (Penulis Buku Anak), dan Asri Rachmawati (Penulis Skenario Film).
5 Pengembangan Produk Pendidikan Antikorupsi
Dalam upaya mendukung pembelajaran antikorupsi agar lebih mudah dimengerti dan dapat diterapkan di sekolah formal, KPK melakukan beberapa inovasi dalam pengembanagn produk pembelajaran antikorupsi. Pada tahun ini KPK mengembangkan beberapa inovasi material atau tools pembelajaran diantaranya yaitu :1. Boardgames: Segmen Anak (Keranjang Bolong, Kuartet Sahabat Pemberani),
Segmen Remaja (PDKT), Segmen Mahasiswa (D’Hospital)2. Buku “Suara dari Kelas Kecil” yang berisi inovasi pembelajaran antikorupsi melalui
puisi, naskah drama, komik, dan cerpen3. Film serial Sikumbi : Segmen TK dan PAUD4. Buku serial Si Kumbi (5 Seri) untuk Segmen PAUD dan TK5. Video Tutorial senam Si Kumbi6. Buku antikorupsi remaja “PDKT”7. Pengembangan Film Sahabat Pemberani (session 2), sebanyak 6 Judul film, yakni:
ROKI ( Robot Kita Indonesia), Main Jujur, Penyelematan Hutan, Hari Pahlawan, Mesin Waktu, Jelajah Pulau.
6 Penyusunan Indikator Tata kelola Sekolah Berintegritas
Upaya KPK dalam membangun sekolah berbudaya Integritas dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan pembelajaran antikorupsi dan tata kelola sekolah yang berintegritas. Pada upaya membangun tata kelola sekolah yang berintegritas KPK mencoba membangun indikator yang dapat digunakan oleh sekolah untuk menilai Integritas yang sudah terbangun. Proses ini dilaksanakan dimulai dari proses FGD yang melibatkan beberapa stekeholder, di antaranya Kemdikbud, Kemenag, ORI, LPMP, Dinas Pendidikan DKI, KIP, dan beberapa Kepala sekolah di Jabodetabek dan Bandung.
FGD tersebut menghasilkan Draf Indikator Tata Kelola Sekoah Berintegritas yang kemudian dilakukan uji coba di dua tempat, yaitu Kota Malang dan Kabupaten Kupang. Sebagai pengembangan kegiatan ini, KPK membuat produk turunannya, yaitu Video Tutorial Tata kelola Sekolah Berintegritas dan Boardgames “Jaga Sekolahku”.
Selama 2016, kegiatan yang dilaksanakan adalah:1. FGD Tata Kelola Sekolah Berintegritas, 24 Februari 2016 2. Sosialisasi Piloting Tata Kelola Sekolah Berintegritas di Kota Malang (8 Juni 2016
dan di Kabupaten Kupang (15 Juni 2016)3. Playtest board game "Tata Kelola Sekolah Berintegritas" di Kota Malang, 16
Desember 2016
7 Pengembangan Kapasitas Dosen PBAK Poltekkes Kemenkes
Pada 2014, Kementerian Kesehatan menerbitkan kebijakan mengenai pelaksanaan Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi (PBAK) di 38 Politeknik Kesehatan Kemenkes berupa Mata Kuliah Antikorupsi sebanyak 2 SKS. Hal ini sejalan dengan program KPK dalam melaksanakan fungsi pencegahan melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, KPK memberikan dukungan pelaksanaan PBAK melalui penyusunan buku panduan, pengembangan media pembelajaran melalui board games, dan kegiatan pengembangan kapasitas Dosen PBAK Poltekkes Kemenkes.
137
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
Buku panduan yang disusun sudah dipergunakan dalam proses pembelajaran PBAK. Pengembangan media pembelajaran PBAK yang berupa board games sudah pada tahap finalisasi dan perlu dilakukan ujicoba (play test) dan diseminasi ke Dosen PBAK. KPK memiliki program reguler berupa workshop peningkatan kapasitas Dosen PBAK. Pada tahun 2015 Workshop tersebut sudah dilaksanakan di Bengkulu, Malang, dan Kupang. Pada 2016, KPK kembali melaksanakan kegiatan workshop serupa secara serentak di Denpasar, Aceh, dan Ambon pada 12-13 Oktober 2016. Adapun peserta workshop ini adalah perwakilan Dosen Poltekkes Kemenkes yang dan/atau akan mengampu Mata Kuliah PBAK.
Program dan kegiatan “Workshop Pengembangan Kapasitas Dosen PBAK Poltekkes Kemenkes“ bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dosen Poltekkes Kemenkes dalam penyampaian Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dan mendesiminasikan pemanfaatan media board games dalam pembelajaran PBAK, dan membangun tunas integritas atau agen perubahan di lingkungan Poltekkes Kemenkes.
8 Pameran Literasi Antikorupsi pada IIBF 2016
Mengangkat tema “Lawan Korupsi dengan Literasi, KPK berpartisipasi pada gelaran tahunan Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016 untuk memperkenalkan produk-produk literasi antikorupsi sekaligus mengkampanyekan dan mensosialisasikan nilai antikorupsi kepada masyarakat. Kehadiran KPK dalam event pameran buku terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat mewarnai dan memperkaya konten-konten literasi yang mengandung nilai-nilai antikorupsi.
IIBF 2016 yang digagas Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) digelar di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, selama 5 hari, yakni tanggal 28 September-2 Oktober 2106. Selain Indonesia, kegiatan tahunan ini akan dihadiri peserta dari 12 negara, di antaranya Malaysia (guest of honour), Arab Saudi, Singapura, China, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Mesir, Vietnam, Thailand, India, dan Bosnia.
Berbagai kegiatan KPK dirancang pada kegiatan IIBF 2016 ini dengan melibatkan semua segmentasi masyarakat, mulai dari anak, remaja, hingga masyarakat umum. Selain pameran buku antikorupsi, kegiatan lain yang digelar berupa lomba menggambar dan mewarnai, workshop pembelajaran integritas untuk pengelola Taman Bacaan Masyarakat, pementasan teater, peluncuran buku Indonesia Membumi, wisata literasi dan budaya, dan sebagainya.
9 Program Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga
KPK melaksanakan Program Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Prenggan, Yogyakarta. Dengan menyasar pada anak-anak usia emas (golden age) mulai dari 4-9 tahun, KPK juga menjadikan orangtua, guru, media, dan komunitas sebagai sasaran karena turut memberikan pengaruh mengenai nilai-nilai antikorupsi kepada anak. Dalam kegiatan ini, KPK juga mengajak kerja sama pihak pemerintah setempat (Pihak Pemprov, Pemkot, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT), Muhammadiyah & Aisyiah (Yogyakarta dan Ranting Prenggan), Universitas Ahmad Dahlan, BKKBN Yogyakarta, PKK, PAUD Kel. Prenggan, Mahasiswa KKN Prenggan.
Selain dijalankan oleh pihak KPK, masyarakat sekitar juga diundang untuk menjadi relawan Program Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga agar program dapat dijalankan berkelanjutan. Relawan-relawan yang bersedia diajak mengikuti kegiatan sekolah relawan yang bertujuan melatih mereka menjadi relawan yang andal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pada orang tua dan anak. Relawan juga akan diajak untuk menerapkan ilmu kerelawanannya melalui kegiatan-kegiatan sosial di lingkugan mereka seperti kegiatan pengajian, arisan, PKK, PAUD, dan lainnya.
Selama 2016, kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:1. Tindak lanjut program pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga, 30
Maret 20162. Workshop Internalisasi nilai pada keluarga dalam rangka tindaklanjut program
pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga, 17 Agustus 20163. Implementasi Aksi Program Pencegahan Berbasis Keluarga Bersama Relawan dan
Orang Tua 21 Oktober 20164. Workshop Internalisasi Nilai bagi Relawan Program Pembangunan Budaya
Antikorupsi Berbasis Keluarga, 17 November 20165. Tindaklanjut program pembangunan budaya antikorupsi berbasis eluarga melalui
kegiatan workshop internalisasi nilai dan implementasi aksi antikorupsi bagi relawan dan guru di Prenggan Yogyakarta, 20 Desember 2016
138
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
3. Pembangunan Budaya Integritas Pada
KL-APH
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
1 TOT dan Workshop Komite,
Tunas, dan Sistem Integritas
1. TOT Tunas, Sistem, dan Komite Integritas pada KLOP pejabat PT.
Angkasa Pura II, 18 s.d. 23 Januari 2016 di Bandung Jawa Barat
2. TOT Tunas, Sistem dan Komite Integritas pada KLOP pejabat Eselon I,
II dan Pimpinan DPRD di lingkungan Kab. Kebumen, 28 s.d. 31 Januari
2016, di Magelang Jawa Tengah
3. TOT Tunas Integritas bagi Champion MRT KPK,17 s.d 18 Maret 2016, di
Bandung Jawa Barat.
4. TOT Tunas Integritas bagi Wagub, DPRD Jateng, Bupati/Walikota
beserta Wakilnya se Jawa Tengah, 22 s.d. 24 Maret 2016, di Jakarta.
5. TOT Tunas Integritas Pejabat Eselon II Pemerintah Kota Bandung, 4 s.d.
8 April 2016, di Telkom CorpU Bandung Jawa Barat.
6. TOT Tunas Integritas Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP), 4 s.d.
8 April di Bandung Jawa Barat
7. Pelatihan Tunas Integritas Nasional Kampus Telkom Corporate
University, 16 s.d. 19 April 2016, di Kampus Telkom Corporate University
Bandung Jawa Barat
8. TOT Tunas Integritas di Kementerian PUPR, 11 s.d. 13 April di Jakarta.
9. TOT Tunas Integritas Kepala Daerah beserta Wakilnya dan Pimpinan
DPRD se-Sumatera Utara, 14 s.d. 16 April di Kantor Gubernur Sumatera
Utara.
10. Workshop Tunas dan Sistem Integritas untuk Pejabat Eselon I dan II
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 20 s.d. 23 April
2016 di Banjarmasin.
11. TOT Tunas Integritas Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur,
19 s.d. 22 April di Balikpapan Kalimantan Timur
12. TOT Tunas Integritas Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Selatan,
25 s.d. 29 April di Kota Makassar.
13. Workshop Tunas Integritas bagi Gubernur, Bupati/Walikota beserta
Wakilnya dan Ketua DPRD se-Banten, 17 s.d. 18 Mei 2016 di Jakarta.
14. Workshop Tunas Integritas bagi Pejabat Eselon I Kementerian Agama,
23 s.d. 24 Mei 2016, di Jakarta.
15. TOT Komite, Tunas dan Sistem Integritas Pejabat Eselon II KKP Tahap II,
25 s.d. 28 Mei di Cirebon Jawa Barat.
16. TOT Tunas Integritas Provinsi Papua, 21 s.d. 24 Juni 2016, di Jayapura
Papua
17. Workshop Pembentukan Tunas, Sistem dan Komite Integritas Lingkup
Kementerian Pertanian, 27 s.d. 29 Juni 2016, di Jakarta.
18. Workshop Tunas Integritas bagi Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-
Papua, 26 s.d. 30 Juli 2016, Jayapura Papua.
19. TOT Komite, Tunas, dan Sistem Integritas bagi Kepala SKPD dan
Pimpinan DPRD Papua Barat, 1 s.d. 6 Agustus 2016, di Manokwari Papua
Barat.
20. Workshop Tunas dan Sistem Integritas bagi pimpinan DPRD dan
Pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, 10 s.d. 12 Agustus 2016, di Palembang Sumatera Selatan
21. TOT Komite, Tunas dan Sistem Integritas Kepala SKPD dan Pimpinan
DPRD se-Sumatera Utara, 6 s.d. 9 September 2016 di Medan Sumut
22. TOT Agen Penggerak Integritas Provinsi Papua, 13 s.d. 16 September
2016 di Merauke Papua
23. Pembekalan dan Deklarasi Agen Perubahan/Tunas Integritas di
Lingkungan Kementerian Kesehatan di Auditorium KM. Kelud PT. Pelni
Dermaga Tanjung Priuk Jakarta
24. TOT Tunas Integritas bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Dirjen AHU
Kemenkumham, 20 September 2016, di Bogor
139
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
25. Workshop Tunas Integritas bagi Eksekutif dan Legislatif Kota Palembang,
3 s.d. 5 Oktober 2016, di Palembang Sumsel
26. TOT dan Workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas Hakim, pejabat
Eselon I dan II Mahkamah Konstitusi, 9 s.d. 13 November 2016, di
Bandung
27. Workshop Tunas Integritas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat
Tinggi Pratama Kepala SKPD di Provinsi Riau, 15 s.d. 19 November 2016,di
Pekanbaru
28. TOT Tunas Integritas di Lingkungan Pemprov. Bali, 24 s.d. 25 November
2016,di Bali.
2 Workshop Komite Integritas 1. Workshop Komite Integritas di Lingkungan Kab. Kendal, 25 s.d. 27
Januari 2016, di Magelang Jawa Tengah
2. Workshop Komite Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP), 1 s.d. 2 Maret 2016, di Bogor Jawa Barat
3. Workshop Komite Integritas di Pemprov. Riau, 2 s.d. 4 Juni 2016 di
Pekanbaru Riau
4. Workshop Komite Integritas di Lingkungan Pemkot. Palembang, 12 s.d.
13 Agustus 2016 di Palembang Sumatera Selatan
5. FGD dan Workshop dalam Rangka Penyelarasan Implementasi
Pencegahan Korupsi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 24 s.d. 28
Oktober 2016, di Makassar
6. Workshop Komite Integritas Kota Bandung, 17 sd 19 Oktober 2016, di
Bandung.
3 Workshop dan FGD Pematangan
Konsep, standar dan panduan
Pembangunan Integritas KLOP
1. Workshop Pengembangan Modul dan panduan Integritas untuk KLOP
pesertanya adalah tim perumus Panduan dan Modul dari berbagai
KLOP, 14 sd 15 Juli 2016, di Telkom Corporate University.
2. Workshop Perumusan panduan Rembuk Integritas Nasional, 25 sd 26
November 2016, di Telkom Corporate University
4 Workshop Kolaborasi Tunas
Integritas
1. Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional I 2016 (Peserta: para
Tunas Integritas Nasional dari 80 KLOP), 14 s.d. 16 Maret di Mandiri
University Banjarmasin Kalimantan Selatan.
2. Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II 2016 (Pesertanya para
Tunas Integritas dari 90 KLOP), 23 s.d. 25 Agustus 2016 di Mataram NTB
5 Melakukan Koordinasi Teknis 1. Koordinasi Teknis pada pertemuan Forkompimda se-Papua perihal
Pembangunan Budaya Integritas dalam Rapat Kerja Bupati/Walikota
se-Papua, 29 s.d. 31 Maret di Gedung Sasana Kirana Kantor Gubernur
Papua
2. Koordinasi Teknis dalam rangka Program Pembangunan Integritas di
Pemerintah Provinsi Banten, 11 s.d. 12 April 2016, di Kantor Pemerintahan
Provinsi Banten
3. Koordinasi Teknis dalam Rangka Program Pembangunan Integritas di
Provinsi Riau, 12 s.d. 13 April 2016, di Kantor Gubernur Riau
4. Koordinasi Teknis dalam rangka Program Pembangunan Integritas di
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 14 April 2016, di Kantor Gubernur
Prov. Sumatera Utara
5. Koordinasi Teknis dalam Rangka Program Pembangunan Integritas
di Pemerintah Provinsi Papua Barat, 26 s.d. 29 April 2016, di Kantor
Inspektorat Papua Barat
6 TOT Agen Penggerak Integritas
(Integrity Coaching Clinic)
1. Workshop Agen Penggerak Integritas Angkatan I (ICC), 18 s.d. 20
Agustus 2016, di Jakarta
2. Workshop Agen Penggerak Integritas angkatan 2 (ICC), 31 Agustus s.d.
2 September 2016 di Yogyakarta
7 Rembuk Integritas Nasional
(Festival Antikorupsi Segmen
K/L/O/P)
1. Workshop Aspirasi dan Sinergi KLOP dalam Rembuk Integritas Nasional
dan Hari Anti Korupsi Internasional 2016, 21 September 2016, di Jakarta
2. Implementasi Rembuk Integritas Nasional dan Festival Antikorupsi
2016 di Pekanbaru Riau
140
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
8 Pengembangan Multi Media
Pembelajaran dan sistem
Informasi Manajemen
Pembangunan Integritas
1. Pembuatan Aplikasi Integrity Dashboard (Berbasis Android dan ios)
2. Pembuatan Aplikasi Integrity Monitoring Center (Berbasis Desktop dan
Laptop)
3. Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Integritas berbasis Virtual Reality
9 Menyelaraskan Program Pem-
bangunan Integritas
1. FGD Upaya pembangunan budaya integritas melalui pembentukan
tunas, sistem dan komite integritas di DIY, 30 September 2016 di
Yogyakarta
2. Workshop Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, 29 s.d. 30 Maret di Kantor Gubernur Sumsel
10 Menyelaraskan Implementasi
Gahkor Nasional Interest
1. Workshop Penyelerasan Implementasi Pencegahan Korupsi National
Interest dalam Rangka Persiapan Festival Antikorupsi Riau 2016, 15 s.d.
16 November di Kantor Gubernur Riau Pekanbaru
2. Bimbingan Teknis Antikorupsi; Peran Tunas Integritas dalam
Implementasi Komitmen di BPJS Ketenagakerjaan19 Oktober 2016 di
Jakarta
11 Pembangunan budaya integritas
pada pilar/sektor Apgakum/
Yudikatif secara terintegrasi
1. Melaksanakan kegiatan Pemetaan dan Pengumpulan Bahan dalam
Rangka Penyelarasan Pencegahan Korupsi di Mahkamah Agung, 12 s.d.
13 Mei 2016, di Batam
2. Workshop Penyelarasan Pencegahan Korupsi Instansi Apgakum
bersama Aparatur Pemerintah Daerah se-Pekanbaru, 1 s.d. 3 Desember
2016 di Pekanbaru
4. Community Development
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
1 Pemetaan Komunitas Pemetaan Komunitas dilakukan sebagai upaya menyaring keberadaan LSM, NGO dan Komunitas di 5 (lima) wilayah pemetaan di tahun 2016, yakni di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Banten, dan Denpasar. Empat wilayah pemetaan dilakukan di wilayah lokus intervensi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, sedangkan Denpasar merupakan kelanjutan wilayah intervensi pengembangan komunitas dari tahun-tahun sebelumnya bersama Yogyakarta dan Bandung.
Eskalasi kebutuhan intervensi wilayah yang meningkat di tahun 2016 juga menjadi alasan lain dilakukannya Pemetaan Komunitas. Keterbatasan SDM KPK yang bertanggung jawab mensinergikan peran aktif masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengharuskan KPK menggandeng LSM, NGO, dan komunitas di lokus intervensi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif. Oleh sebab itu, dibutuhkan LSM, NGO, dan Komunitas yang benar-benar memiliki integritas yang jelas untuk dapat berkolaborasi dalam mengawal peran aktif masyarakat dalam gerakan antikorupsi.
Proses pemetaan di setiap wilayah dibantu oleh ICW dan menggandeng komunitas dan peneliti lokal rekomendasi mereka, yaitu: MasyarakatTransparansi (MATA) Aceh, Sentra Advokasi Hak Dasar (Sahdar) Medan, Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Riau, Koalisi Guru Banten, dan Manikaya Kauci, Bali. Adapun data yang dikumpulkan adalah program kerja, kepengurusan, pendanaan, kegiatan yang telah dilakukan, dan rekam jejak mereka dalam melakukan kegiatan dan program. LSM dan Komunitas yang didata tidak terbatas pada LSM ataupun Komunitas yang bergerak di gerakan antikorupsi, mengingat, pemberdayaan komunitas yang dilakukan KPK berbasis 9 nilai antikorupsi yang lebih beragam gerakannya.
Selama 2016, rangkaian pemetaan komunitas dilaksanakan sebagaimana berikut ini:1. Identifikasi Target di Yogyakarta dan Sekitarnya dalam rangka membina community development, 10 Februari 2016
2. Identifikasi Target Community Development di Denpasar, Badung Bali dan Sekitarnya, 16 Februari 2016
3. Identifikasi Target di Kota Banda Aceh, Aceh dan Sekitarnya dalam rangka membina community development provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 01 Maret 2016
141
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
4. Identifikasi target dan pemberdayaan komunitas Bali, 25 Mei 20165. FGD Pemetaan dan Analisis kebutuhan peningkatan kapasitas komunitas,
02 Juni 21066. Identifikasi target dan pemberdayaan komunitas di Aceh, 13 Juni 20167. FGD Penguatan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Kompetensi
Komunitas di Medan, 23 Juni 2016
8. FGD Penguatan Jaringan Komunitas di Denpasar, Bali Dalam Rangka Membina Community Development, 20 Juli 2016
9. FGD Penguatan Jaringan Komunitas di Serang, Banten, 25 Juli 201610. FGD Penguatan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Kompetensi
Komunitas Banten, 02 Agustus 201611. FGD Penguatan jaringan dan peningkatan Kapasitas Kompetensi
Komunitas Riau, 10 Agustus 201612. FGD Penguatan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Kompetensi
Komunitas Riau, 24 Agustus 201613. FGD Penguatan Jaringan Komunitas di Bali, 19 September 201614. Identifikasi target dan FGD Penguatan Jaringan Komunitas di Pekan Baru,
05 Oktober 201615. FGD Penguatan jaringan komunitas di Pekanbaru, 02 November 2016
2 Anti-Corruption Youth Camp (ACYC)
Setelah dilaksanakan dua kali sebelumnya di Bogor (2013) dan Yogyakarta (2015), pada 18-29 Oktober 2016, ACYC diselenggarakan di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Mengusung tema “Energi Muda Desa Untuk Negeri”, pada ACYC KPK mendorong anak muda Indonesia untuk sadar akan peran dan percaya atas kemampuan yang dimiliki untuk melakukan perubahan sosial. Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang terdiri atas nilai Jujur, Peduli, Mandiri, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, dan Adil perlu dilakukan secara intensif melalui cara-cara yang kreatif, populer, dan dekat dengan keseharian anak muda masa kini.
ACYC dilaksanakan dengan konsep berbaur dengan masyarakat di gampong (desa) di sekitar Kota Sabang. Gampong-gampong tersebut akan menjadi ajang praktik para peserta untuk mengimplementasikan program antikorupsi dalam kegiatan ini. Dengan pendekatan metode pengembangan komunitas untuk perubahan sosial, peserta ACYC akan saling berbagi, berkolaborasi, dan merancang keberlanjutan kegiatan dari topik atau masalah yang diangkat dari tiap gampong yang mereka tinggali, serta mencari solusi kreatif dari masalah tersebut.
Selama acara, keterlibatan pemuda lokal dari gampong-gampong yang menjadi pilot project tersebut diharapkan akan lebih mempertajam analisis para peserta tentang kondisi gampong yang menjadi objek kegiatan.
3 Program Pencegahan Korupsi dengan Nahdlatul Ulama (NU)
KPK menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjadi mitra dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan mengingat sebagai komunitas keagamaan terbesar di Indonesia, NU memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, salah satunya dalam mendorong perbaikan pelayanan dan mengontrol kasus-kasus petty corruption di lingkungan sekitar mereka, terutama pada isu dana desa.
Sebagai tahap awal, dilakukan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai antikorupsi yang diusung KPK terhadap nilai-nilai yang ada pada NU kepada beberapa kyai kunci di wilayah Jawa, yaitu Kyai Haji Mustofa Bisri (Gus Mus), Kyai Haji Maimoen Zubair (Mbah Moen), dan KH. Mahfud Ridwan.
Untuk memberdayakan semua elemen NU yang berpotensi melakukan gerakan aktif, pada 2016 telah dilakukan kegiatan:
142
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
a. Halaqoh Kyai se-Jawa, yang dilakukan untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang telah diselaraskan dengan para Kyai Kunci sehingga dapat diterima oleh kyai-kyai lainnya di wilayah Jawa dan diharapkan dapat diikuti oleh wilayah lainnya.
b. Halaqoh daerah di 5 (lima) daerah, yaitu Salatiga, Samarinda, Lombok, Cirebon, dan Bekasi, dalam upaya mensosialisasikan peranan NU dalam gerakan antikorupsi.
c. Capacity Building Materi Antikorupsi berbentuk ToT untuk Kader Penggerak NU di 4 Kota, yaitu di Aceh, Banten, Ambon dan Malang, seperti PMII, ANSOR, BANSER, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU, dan lain-lain.
d. Pengembangan materi antikorupsi berupa penyusunan buku “Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi “ dan materi khutbah jum’at antikorupsi.
Untuk memperkuat program yang dilaksanakan dan menjadi payung dari aksi bersama antara KPK dan NU dalam gerakan antikorupsi, KPK dan NU melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada 24 Juli 2016 di Cirebon, Jawa Barat.Sebagai tahap implementasi, masyarakat NU berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi gerakan penyelamatan Indonesia dari jeratan para koruptor, di antaranyaa. Diskusi Publik Buku “Jihad NU Melawan Korupsi”, dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional di Pekanbaru, Riau, 3 Desember 2016
b. Istighosah Antikorupsi, yang juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Pekanbaru, Riau, 9 Desember 2016, bertempat di Mesjid Raya An-Nur Pekanbaru.
c. Beberapa kegiatan bedah buku yang dilakukan secara independen oleh beberapa Perwakilan Wilayah NU (PWNU) dan Perwakilan Cabang NU (PCNU) di seluruh Indonesia.
4 Kegiatan lainnya 1. Workshop Praktik Baik Audit Sosial Bersama Yayasan Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Provinsi Sulawesi Selatan, 22 Maret 2016
2. Community development pengembangan aplikasi partisipasi publik sektor kesehatan dan pendidikan, 17 Mei 2016
3. FGD Pembuatan dan Penyusunan Modul Audit Sosial Dalam Rangka Membina Community Development, 12 Oktober 2016
4. FGD Penyusunan Blue Print Strategi Komunikasi, 17 November 20165. FGD Teater Musikal Antikropsi di Bandung, 01 Desember 20166. Monitoring kegiatan teater musikal anak/remaja, 15 Desember 20167. Teater musikal anak dan remaja – RAKSASA, 19 Desember 2016
5. Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
1 Perumusan Naskah Kode Etik
dan Panduan Rekrutmen dan
Kaderisasi bagi Politisi dan
Partai Politik
Pada tahun 2016, KPK bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI) merancang Naskah Kode Etik bagi Politisi dan Partai Politik untuk menghasilkan regulasi yang dapat diadopsi oleh seluruh Partai Politik di Indonesia.
Naskah Kode Etik Ideal bagi Politisi dan Partai Politik diluncurkan pada 24 November 2016 di Jakarta. Penyusunan naskah tersebut adalah bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dengan memerbaiki kebijakan. Terdapat empat substansi di dalam Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik yakni: (1) masuk ke dalam dan menjadi bagian penting dari undang-undang tentang partai politik; (2) naskah ini menjadi salah satu persyaratan mutlak apabila negara akan memberikan dana kepada partai politik yang berasal dari APBN; (3) Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) menjadikan naskah ini sebagai sebagian dari persyaratan mutlak bagi partai politik yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kemenkumham; (4) adanya tekanan masyarakat kepada partai-partai politik agar naskah ini terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran dan tindakan para politisi dan partai politik.
143
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
Selain itu, panduan Rekrutmen dan Kaderisasi bagi Partai Politik juga diluncurkan bersamaan dengan Naskah Kode Etik bagi Politisi dan Partai Politik di Jakarta pada 24 November 2016. Panduan ini diharapkan dapat menjadi Inspirasi bersama membangun Indonesia yang lebih baik, politik yang bebas korupsi, dan para kader partai, pengurus partai, dan politisi yang berintegritas, sebagai salah satu sumber bagi kepemimpinan bangsa di masa mendatang.
Rangkaian kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:1. FGD dan Indepth Interview dalam Rangka Penyusunan Kode Etik dan
Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Poliik Ideal Kerjasama KPK dan LIPI Di Jawa Timur, 12 Juni 2016
2. FGD dan Indepth Interview dalam Rangka Penyusunan Kode Etik dan Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Poliik Ideal Kerjasama KPK Dan LIPI Di Makassar, 20 Juni 2016
3. FGD dan Indepth Interview dalam rangka Penyusunan Kode Etik dan Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Poliik Ideal Kerjasama KPK dan LIPI di Makassar, 23 Juni 2016
2 Kelas Politik Cerdas
Berintegritas (PCB)
Pada 2016, KPK menyelenggarakan program Kelas Politik Cerdas Berintegritas yang merupakan sejumlah pembekalan dasar politik bagi anak muda Indonesia. Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas menyasar anak muda karena diharapkan anak muda kelak dapat berperan sebagai agen perubahan (agent of change), penjaga nilai (moral force), dan penyampai kebenaran (social control).
Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas dilaksanakan di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
Program kelas Politik Cerdas Berintegritas menghadirkan fasilitator-fasilitator berpengalaman dan handal dalam membimbing proses pembelajaran dan workshop. Selama kegiatan, peserta dibekali dengan materi-materi politik seperti: Etika, Integritas, dan Korupsi; Demokrasi; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Akuntabilitas Sosial; Politik dan Korupsi; Ekonomi Politik Korupsi; Pengelolaan Konflik Kepentingan; Korupsi dalam Perspektif Feminisme; serta Komunikasi Politik dan Penguatan Jejaring oleh pemateri dari kalangan akademisi tingkat lokal dan nasional sesuai bidang keilmuan yang merupakan pakar di bidangnya.
Adapun rangkaian kegiatan kelas PCB tahun 2016 sebagai berikut:1. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Sulawesi Selatan, 29 Mei 20162. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Jawa Timur, 29 Mei 20163. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Banten, 29 Mei 20164. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di DKI Jakarta, 30 Mei 20165. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Provinsi Aceh, 31 Mei 20166. FGD Penyusunan Kode Etik & Panduan Rekrutmen dan kaderisasi Partai
Politik Ideal KPK – LIPI , 31 Mei 20167. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Kalimantan Selatan, 01 Juni 21068. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Kepulauan Riau, 01 Juni 21069. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Papua Barat, 01 Juni 210610. FGD dan Indepth Assesment kelas PCB kerjasama KPK dan Yayasan
Satunama di Sumatera Utara, 02 Juni 210611. FGD dan Indepth Interview dalam Rangka Penyusunan Kode Etik Dan
Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Poliik Ideal Kerjasama KPK dan LIPI di Jawa Timur, 08 Juni 2016
12. Workshop Penyusunan Kurikulum dan Modul Dalam Rangka Pelaksanaan Kelas Politik Cerdas Berintegritas, 12 Juni 2016
13. Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Sumatera Utara, 18 September 201614. Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Sulawesi Selatan 18 September 2016
144
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
15. Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Kepulauan Riau, 25 September 201616. Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Aceh, 25 September 201617. Penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Banten, 02 Oktober
201618. Penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas di DKI Jakarta, 02
Oktober 201619. Penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Jawa Timur, 02
Oktober 201620. Penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Kalimantan
Selatan, 09 Oktober 201621. Penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Papua Barat, 09
Oktober 201622. Melaksanakan media visit bersama alumni PCB, 25 November 2016
3 Pembangunan Media
Komunikasi bagi Masyarakat
Politik
Untuk mendukung tercapainya tujuan besar Program Politik Cerdas
Berintegritas perlu Pembangunan Media Komunikasi bagi Masyarakat Politik
dalam rangka Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Politik yang
akan menjalankan fungsi Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye terkait Kode
Etik, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal dan memberikan
wadah komunikasi bagi alumni kelas PCB dan masyarakat politik lainnya.
Oleh karena itu, Progam Politik Cerdas melakukan serangkaian Media
Komunikasi baik itu internal dan eksternal berupa:
1. Membangun database rintisan Forum Komunikasi Masyarakat Politik;
2. Membangun wadah komunikasi Online dan Offline bagi Forum
Komunikasi Masyarakat Politik;
3. Memperkenalkan Kode Etik, Panduan Sistem Rekrutmen, dan Kaderisasi
Partai Politik yang ideal kepada masyarakat (infografis, motion grafis,
komik, komik strip)
6. Pembangunan Sektor Bisnis Berintegritas
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
1 Peluncuran Program
Profesional Berintegritas
(PROFIT)
Peluncuran gerakan PROFIT merupakan langkah awal dalam pencegahan
korupsi di sektor bisnis sebagai aksi kolaboratif oleh para pelaku usaha,
instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. tujuannya,
selain mencipkatan iklim dunia yang sehat, membangun praktik bisnis yang
berintegritas juga akan berdampak positif pada tata kelola pemerintahan.
Secara keseluruhan, gerakan ini merupakan wujud kolaborasi multi-sektoral
yang terpercaya dan dapat diandalkan, menggabungkan semangat dan
energi bersama untuk melakukan hal yang vital, yakni melawan korupsi dan
tata kelola bisnis yang tidak transparan, guna mengoptimalkan pertumbuhan
(growth) dan berkelanjutan (sustainability) yang merupakan tujuan sektor
usaha itu sendiri.
Selanjutnya PROFIT akan menjadi landasan operasional BUMN, swasta dan
sektor bisnis. Bagi dunia usaha, hal ini akan berkonsekuensi pada terikatnya
pada komitmen antikorupsi, seperti berkomitmen untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian
uang pelican dan suap, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi
seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum regulator
dan penegak hukum. Sedangkan dari sisi penegak hukum, pencanangan
PROFIT akan mendorong upaya mengatasi pungli, meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik terkait sektor bisnis serta
meningkatkan efektivitas Pengaduan masyarakat.
Selain, peluncuran logo dan tagline PROFIT, para pemangku kepentingan
juga membacakan deklarasi sebagai wujud komitmen untuk memerangi
korupsi dan melaksanakan aksi bersama dalam membangun sistem praktik
bisnis yang berintegritas.
145
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
2 Internasional Business Integrity
Conference (IBIC)
Bentuk upaya pencegahan di sektor swasta pada 2016 diwujudkan dengan
penyelenggaraan Internasional Business Integrity Conference bertemakan
“Cegah Korupsi terkait sektor Swasta: Strategi, Langkah, Tantangan & Solusi”.
Diharapkan dari konferensi internasional ini pencegahan korupsi terkait
sektor bisnis akan lebih efektif, upaya aksi kolektif dalam pemberantasan
korupsi yang terkait praktik bisnis di Indonesia dan kaitannya dengan
lintas negara akan semakin kuat, serta peran serta masyarakat dapat terus
meningkat terutama dalam membangun bisnis berintegritas dan budaya
antikorupsi di Indonesia. IBIC 2016 diselenggarakan pada 16-17 November
2016 diJakarta.
IBIC 2016 memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengikuti isu-isu
terkini terkait antikorupsi khususnya pada sektor bisnis. Setiap harinya
tersedia lima kelas paralel yang terdiri dari 20 kelas diskusi, 1 ballroom, dan
4 breakout room dengan peserta, narasumber dan moderator lebih dari 7
negara; Timor Leste, Malaysia, Singapore, Kanada, Amerika, Inggris, Australia,
dan Jerman.
Dengan target awal 700 peserta, jumlah total peserta yang terdaftar
mencapai 1.560 peserta konferensi yang datang dari berbagai daerah dan
berbagai sektor; regulator, penegak hukum, masyarakat sipil, akademisi,
para pelaku usaha, para profesional di berbagai bidang; hukum, infrastruktur,
kesehatan, pangan, ekonomi, para aktivis perempuan antikorupsi, dan
sebagainya. Keluaran dari IBIC 2016 adalah satu set rekomendasi kepada
pihak pemerintah, penegak hukum dan sektor bisnis tentang hal-hal
prioritas yang perlu dilakukan demi mendorong peningkatan peringkat ease
of doing business dan integritas bisnis di Indonesia
3 Kegiatan lainnya 1. Initiative meeting pembangunan integritas praktik bisnis di bidang
kesehatan, 03 Maret 2016
2. Initiative meeting pembangunan integritas praktik bisnis di industri hulu
minyak &gas, 31 Maret 2016
3. Initiative meeting pembangunan integritas praktik bisnis di sektor
kehutanan,10 Mei 2016
4. Workshop Sektor Kehutanan di Palangkaraya, 11 Mei 2016
5. Workshop sektor swasta melalui boardgame its my bussiness, 18 Mei
2106
6. Workshop & Sharing Knowladge tentang Pencegahan Korupsi di Sektor
Swasta, 31 Mei 2016
7. Initiative meeting pembangunan integritas praktik bisnis di Sektor
Infrastruktur, 02 Juni 2106
8. Initiative meeting Pembangunan Integritas Praktik Bisnis Sektor Pangan,
23 Juni 2016
9. Workshop FGD Pakar Untuk Perumusan Pertanggungjawaban Pidana
Korupsi di Indonesia, 20 Juli 2016
10. Dialog Multistakeholder Forum: Penguatan kemitraan publik-swasta
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan integritas terkait
praktik bisnis demi indonesia yang lebih sejahtera, 09 Agustus 2016
11. Workshop Integritas Bisnis untuk Sektor Minyak dan Gas dalam
Rangkaian Kegiatan Festival Anti Korupsi 2016, 02 Desember 2016
12. Workshop Pelatihan (User Test) Modul Pembelajaran Integritas Bisnis,19
Desember 2016
146
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
7. Audiensi & Kunjungan Ke KPK
NO. INSTANSI (LEMBAGA PENYELENGGARA) TANGGAL
1 Madrasah Aliyah Negeri Salopa Kabupaten Tasikmalaya 05 Januari 2016
2 Universitas Unma Banten 11 Januari 2016
3 Universitas Musi Rawas 12 Januari 2016
4 Universitas Islam Indonesia 18 Januari 2016
5 FH Universitas Hasanuddin 20 Januari 2016
6 Universitas Medan Area 21 Januari 2016
7 Univeristas Islam Malang 27 Januari 2016
8 Ikatan Muhammadiyah Cirendeu 27 Januari 2016
9 SMP Islam Teratai Putih 09 Februari 2016
10 MGMP PPKN Yogyakarta 09 Februari 2016
11 Pusdiklat Kemenkeu 11 Februari 2016
12 SMA N 1 Padang 23 Februari 2016
13 Sekolah Anak Indonesia 08 Maret 2016
14 FH UMI Makassar 18 Maret 2016
15 Universitas Bandar Lampung 21 Maret 2016
16 Universitas Muhammadiyah Magelang 23 Maret 2016
17 Universitas Mataram 28 Maret 2016
18 UIN Gunung Jati Bandung 29 Maret 2016
19 Universitas Udayana Bali 29 Maret 2016
20 DIKLATPIM Kemendagri 01 April 2016
21 LP3I Cikarang 04 April 2016
22 FH Uviversitas Gajah Mada 05 April 2016
23 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 06 April 2016
24 Universitas Janabadra Yogyakarta 06 April 2016
25 Akper Manggala Husada 08 April 2016
26 SMA Tarakanita 11 April 2016
27 SMPK Tunas Bangsa 14 April 2016
28 Universitas Negeri Yogyakarta 18 April 2016
29 Institut Universitas Malaya 18 April 2016
30 Universitas Pancasila 18 April 2016
31 MGMP PKN Cilacap 21 April 2016
32 PERMAHI 26 April 2016
33 Universitas Muhammadiyah Bengkulu 26 April 2016
34 Universitas Paramadina 27 April 2016
35 Universitas Khatolik Parahyangan 02 Mei 2016
36 FIK UPI Bandung 13 Mei 2016
37 Universitas Warmadewa Bali 17 Mei 2016
38 Universitas Tarumanegara Cirebon 17 Mei 2016
39 DIKLATPIM Departemen Keuangan 18 Mei 2016
40 Universitas Indonesia 19 Mei 2016
41 Universitas Diponegoro 19 Mei 2016
42 IAIN Salatiga 19 Mei 2016
43 SMP Islam Al-Azhar 20 Mei 2016
44 Universitas Hasanuddin 24 Mei 2016
147
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. INSTANSI (LEMBAGA PENYELENGGARA) TANGGAL
45 Universitas Islam Kalimantan 24 Mei 2016
46 Universitas Nasional 25 Mei 2016
47 SMA IIHS 27 Mei 2016
48 FLAC Jakarta, KOSMIK UI, SIAK BEM UI 27 Mei 2016
49 FH UBL 02 Agustus 2016
50 UIN Raden Fatah Palembang 08 Agustus 2016
51 Kwarnas Pramuka 15 Agustus 2016
52 Kwarnas Pramuka 19 Agustus 2016
53 DIKLATPIM 4 Kejaksaan RI 22 Agustus 2016
54 Asian Law Student UNDIP 07 September 2016
55 Universitas Gajah Mada 08 September 2016
56 Universitas Airlangga 14 September 2016
57 Universitas Sulawesi Barat 19 September 2016
58 FISIP Universitas Gajah Mada 21 September 2016
59 Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al Hikam Depok 26 September 2016
60 SMA Negeri 6 Palembang 06 Oktober 2016
61 Yayasan Bhumiksara 07 Oktober 2016
62 FIS Universitas Negeri Malang 12 Oktober 2016
63 Universitas Indonesia 13 Oktober 2016
64 LPKSM TWH Sukabumi 17 Oktober 2016
65 Akuntansi FEB UKDW Jogja 18 Oktober 2016
66 FH Unika Soegijapranata Semarang 25 Oktober 2016
67 FH Universitas Atmajaya Jogjakarta 26 Oktober 2016
68 BEM FH Unsoed Purwokerto 08 November 2016
69 Unika Parahyangan 10 November 2016
70 DPP Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia 11 November 2016
71 ATV FEB UI 16 November 2016
72 Universitas Bandar Lampung 21 November 2016
73 Hima Ilmu Politik FISIP Unibraw 23 November 2016
74 STSIP Yuppentek 15 Desember 2016
75 FKIP Univ. Ahmad Dahlan 27 Desember 2016
8. Pemenuhan Undangan & Narasumber
Kegiatan
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
1Workshop National Integrity System Universitas
Hasanuddin
Universitas Hasanuddin04 Januari 2016
2 TOT Tunas, Sistem dan Komite Integritas PT Angkasa Pura II 17 Januari 2016
3Sosialisasi Antikupsi pada Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
02 Februari 2016
4 Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi PTPN I PTPN I 03 Februari 2016
5 ToT Tunas Integritas PT Bank BJB, Tbk PT Bank BJB, Tbk 03 Februari 2016
6
Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan dan
Wewenang
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan 04 Februari 2016
148
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
7 Kuliah Umum Diklat LPEM-FEB Universitas Indonesia.LPEM-FEB Universitas
Indonesia.04 Februari 2016
8
Lokakarya Anti Korupsi Forum Masyarakat Katolik
Indonesia dengan tema “Jangan Nodai Anak Didik dengan
Tindak Koruptif”.
Forum Masyarakat
Katolik Indonesia 12 Februari 2016
9Pameran Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik
Indonesia
Mahkamah Agung
Republik Indonesia29 Februari 2016
9Workshop Pengarusutamaan Nilai-nilai HAM dalam dunia
pendidikan
Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia08 Maret 2016
10 Rilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2015 Badan Pusat Statistik 22 Februari 2016
11
Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan
kepada Penegak Hukum dan Industri Perbankan di
Padang
OJK
24 Februari 2016
12Pengukuhan Agen Penggerak Dalam Gerakan Nasional
Pembelajaran Aku Anak Jujur (MANJUR)
HIMPAUDI05 Maret 2015
13Seminar peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan
medik akupuntur di Jakarta Timur
Kementerian Kesehatan
RI05 Maret 2015
14Penyuluhan etika bisnis (Awarness of good corporate
governance-GCG) di Jakarta
PT. TRANSPORTASI GAS
INDONESIA08 Maret 2016
Pameran Antikorupsi pada Jakarta Kids Festival 2016Ayah Bunda & Parenting
Indonesia11 Maret 2016
15Diklat Fungsional Pembentukan Auditor Ahli Kemhan TA
2016
Kepala Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian
Pertahanan RI
11 Maret 2016
16Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Bidang II
Keorganisasian Internal
BEM FH Unpas12 Maret 2016
17 Launching Album Lagu Anak HebatIndonesia Corruption
Watch12 Maret 2016
18Pelatihan Pembekalan Pengajar Internal LKPP dengan
Materi Edukasi Antikorupsi
LKPP15 Maret 2016
19Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan Angkatan
XXIX TA 2016
Kepala Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian
Pertahanan RI
15 Maret 2016
20Seminar peran mahasiswa dan perguruan tinggi dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi
Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran 17 Maret 2016
21 Rapat koordinasi evaluasi 3 tahun NKB
Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
17 Maret 2016
22Trisakti Economics & Business Fair & Competition (THE 11th
TEBFC)
TEBFC18 Maret 2016
23Sosialisasi Antikorupsi pada Briefing pertama pembekalan
relawan Komunitas Inspirasi Jelajah Pulau
Komunitas Inspirasi
Jelajah Pulau19 Maret 2016
24Sosialisasi pencegahan korupsi di lingkungan PT.
Perkebunan Nusantara XIII
PT. PN III22 Maret 2016
25 Seminar Pendahuluan Review Integritas Sektor Publik BAPPENAS 22 Maret 2016
26 Seminar Pemimpin muda visioner dan berintegritas HIKMAHBUDHI 25 Maret 2016
27Workshop serta Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
Badan Diklat Provinsi
Sumatera Selatan29 Maret 2016
149
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
28 Seminar Berani Melawan Korupsi (BERAKSI) 2016Universitas Islam
Indonesia30 Maret 2016
29Seminar penanaman nilai-nilai budaya anti korupsi dan
aksi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah
Kementerian Pariwisata31 Maret 2016
30Workshop pengembangan materi modul PPWK Daerah
III Good Governance LAKPESDAM-PBNU
LAKPESDAM PBNU31 Maret 2016
31 Seminar Program sekolah integritasSekolah Integritas
Institute for Integrity01 April 2016
32Pertemuan Komunitas untuk presentasi laporan
penyelenggaraan FAK 2015
Konsorsium Komunitas
Festifal Anti Korupsi01 April 2016
33Holaqoh Daerah untuk Kyai dan Pengelola Pesantren di
wilayah sekitar Samarinda
Kemitraan Partnership04 April 2016
34 Pendidikan dan pembinaan antikorupsi Badan SAR Nasional 04 April 2016
35 Kaderisasi Siswa Telaten dan Mandiri Indonesia Labschool 08 April 2016
36Persiapan kuesioner dan pengumpulan deta review
integritas sektor publik
BAPPENAS11 April 2016
37Workshop pembangunan integritas di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian
PekerjaanUmum dan
Perumahan Rakyat
11 April 2016
38Workshop Tunas Integritas di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan11 April 2016
39 Pertemuan Pakar UNCAC BAPPENAS 12 April 2016
40Halaqah Anti Korupsi dengan Tema"Siasat Pesantren dan
Nahdliyin dalam menghindari Jebakan Korupsi”
Yayasan Bani
Abdurrahman Wahid12 April 2016
41Diskusi persiapan pelaksanaan Indonesia Anti Corruption
Forum ke lima
BAPPENAS13 April 2016
42Workshop Tunas Integritas bagi pejabat eselon 2 dan
eselon 3 di Lingkup RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
RSUP Dr. Sardjito13 April 2016
43Seminar sehari dengan tema "indonesia zero korupsi,
bisakah?" dan kegiatan Sekolah Anti Korupsi Angkatan 3
DPP Partai Demokrat14 April 2016
44Orientasi dan pendalaman tugas angota DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota Partai Gerindra
DPP Partai Gerindra15 April 2016
45 Launching Album Lagu Anak HebatIndonesia Corruption
Watch17 April 2016
46Pelatihan integritas nasional di kampus Telkom Corporate
University
SGM Telkom Corporate
University Center17 April 2016
47Peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik
akupuntur
Kementerian Kesehatan
RI18 April 2016
48Seminar pendidikan antikorupsi di Universitas Kanjuruhan
Malang
Universitas Kanjuruhan
Malang18 April 2016
49Halaqah anti korupsi dengan tema siasat pesantren dan
nahdliyin dalam menghindari jebakan korupsi
Yayasan Bani
Abdurrahman Wahid18 April 2016
50
Workshop Pemetaan risiko anti korupsi dan anti
kecurangan bersama Tim Operasional TEPI dan Program
Strategis KPK di dalam Sektor Swasta
Total E&P Indonesie
19 April 2016
51Diskusi panel masa depan industri buku & gerakan literasi
nasional
Ikatan Penerbit
Indonesia21 April 2016
52 Jagongan Media Rakyat 2016Koordinator Jagoan
Media Rakyat 201621 April 2016
53 Seminar Panama Papers Universitas Gajah Mada 22 April 2016
150
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
54 Launching Album Lagu Anak HebatIndonesia Corruption
Watch23 April 2016
55Seminar "Tidak Untuk Korupsi" pada Perayaan World Book
Day di Rumah Dunia
Rumah Dunia Banten23 April 2016
56 Konferensi Nasional Perempuan Melawan Korupsi Universitas Islam Riau 24 April 2016
57 Seminar Gerakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi Kementerian Pertanian 26 April 2016
58Sosialisasi Manajemen Karier Kementerian Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat
Kementerian
PekerjaanUmum dan
Perumahan Rakyat
26 April 2016
59 ToT Tunas Integritas Kabupaten Bandung tahun 2016Inspektorat Kabupaten
Bandung26 April 2016
60Musyawarah Nasional Asosiasi Mahasiswa Anti Korupsi
ke-1
Universitas Lampung27 April 2016
61 Seminar antikorupsi SMA Katholik Santa TheresiaSMA Katholik Santa
Theresia27 April 2016
62 Rapat Kerja Internal Audit Group Bank Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri 29 April 2016
63 Halaqah Anti Korupsi Jaringan Gusdurian 30 April 2016
64 Workshop internalisasi nilai-nilai revolusi mental
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 Mei 2016
65 Lokakarya penyusunan modul Gereja Melawan KorupsiGereja-Gereja di
Indonesia02 Mei 2016
66 Bimbingan teknis pembinaan PNSBadan Kepegawaian
Daerah03 Mei 2016
67 Pendampingan Penelitian Mapping CommunityIndonesia Corruption
Watch04 Mei 2016
68Diseminasi model pengintegritasan pendidikan
antikorupsi
Kemendikbud25 Mei 2016
69 Seminar Antikorupsi Universitas Muhammadiyah JakartaUniversitas
Muhammadiyah Jakarta10 Mei 2016
70Diklat integritas dan pencegahan korupsi pada diklat
manajerial tingkat manajer muda batch II
PT. Angkasa Pura II11 Mei 2016
71 NCLE's 2nd conference on clinical legal education INCLE 11 Mei 2016
72 Workshop pembangunan SDM Pengelolaan kepegawaian
Kepala Badan
Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Karawang
12 Mei 2016
73Ceramah mata pelajaran pada Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Polri
Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Polri 12 Mei 2016
74Seminar nasional oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema
Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Universitas Diponegoro14 Mei 2016
75 Seminar komunikasi pendidikanUniversitas Negeri
Jakarta16 Mei 2016
76 Forum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian
Perekonomian Politik
Hukum dan HAM
18 Mei 2106
77Seminar Pendidikan Anti Korupsi pada Acara Festival
Waisak Untuk Indonesia
Panitia Pelaksana
Festifal Waisak untuk
Indonesia
18 Mei 2106
78 Pembacaan puisi antikorupsi di Teras Cikapung BandungPerkumpulan Studi Aksi
Kependudukan21 Mei 2016
151
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
79Workshop sistem integritas kementerian agama tahun
2016
Kementerian Agama RI23 Mei 2016
80Sosialisasi pencegahan korupsi di PT. Perkebunan
Nusantara III & IV
PT. Perkebunan
Nusantara III & IV23 Mei 2016
81Sosialisai antikorupsi pada Rapat Kerja Jajaran Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Kantor Wilayah
Kementerian Agama24 Mei 2016
82 Pelatihan GCG Agen di PT. Transportasi Gas IndonesiaPT.Transportasi Gas
Indonesia25 Mei 2016
83Workshop micro teaching sebagai langkah penguatan
terhadap dosen pengajar materi pendidikan anti korupsi
Kementerian Riset
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
25 Mei 2016
84 Dialog Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)Asosiasi Kontraktor
Indonesia26 Mei 2016
85Sosialisasi antikorupsi pada motivator kegiatan pesantren
pembekalan bagi siswa/i
Yayasan At-Taufiq27 Mei 2016
86ToT Tunas integritas di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM
Kementerian Hukum
dan HAM31 Mei 2016
87 Seminar nasional Antikorupsi Universitas Widya MataramUniversitas Widya
Mataram01 Juni 2106
88 Training of Trainer Spesialisasi Anti Korupsi STAN 2016 STAN 01 Juni 2106
89 Perencanaan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu RI Bawaslu 03 Juni 2106
90Pelatihan advokasi mahasiswa dengan materi mengetahui
lebih dalam mengenai korupsi kampus
BEM Universitas Negeri
Jakarta04 Juni 2016
91Peluncuran program pencegahan korupsi berbasis
keluarga melalui seni dan budaya tradisional
BKKBN04 Juni 2016
92Pembekalan Antikorupsi bagi Taruna Akademi Imigrasi
Angkatan XVI tahun 2016
Akademi Imigrasi08 Juni 2016
93 Sarasehan dengan tema budaya antikorupsi SMA Gonzaga 08 Juni 2016
94Pengajaran konten antikorupsi di sekolah HighScope
Indonesia
HighScope Jakarta09 Juni 2016
95Workshop Pengembangan Kurikulum Di Minat Kebijakan
Pembiayaan Dan Manajemen Asuransi Kesehatan UGM
FK Universitas Gajah
Mada09 Juni 2016
96
Workshop Sehari Bagi Kepala Sekolah Dan Pembina
Kesiswaan Pada Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Kendal
Bupati Kendal
14 Juni 2016
97 Xcareer Day tentang kejujuran SD Islam Al Azhar 5 15 Juni 2016
98Program Pesantren Pencerahan Akhlak Di Lazuardi
Madani Islamic Student Village
Lazuardi Madani17 Juni 2016
99Persiapan Penajaman Aksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017
BAPPENAS23 Juni 2016
100 Sosialisasi GCG PT Pertamina EP CEPU Pertamina EP CEPU 23 Juni 2016
101Kuliah Corporate Responsibility and ethics di Universitas
Prasetya Mulya
Universitas Prasetya
Mulya23 Juni 2016
102Pembahasan Kerjasama antar kementerian Pekerjaan
Umum Dan Peryumahan Rakyat dan KPK
Kementerian
PekerjaanUmum dan
Perumahan Rakyat
24 Juni 2016
103Workshop penguatan integritas dan pembinaan mental
antikorupsi
Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam30 Juni 2016
104 Workshop pembangunan integritas Kabupaten Cianjur Bupati Cianjur 18 Juli 2016
152
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
105 Labs Fresh School DaySMP Labschool
Kebayoran20 Juli 2016
106Workshop micro teaching pendidikan anti korupsi di
perguruan tinggi
Kementerian Riset
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
21 Juli 2016
107 Parents Gathering Universitas Widyatama Universitas Widyatama 23 Juli 2016
108 Change Agent Summit 2016 Kementerian Keuangan 29 Juli 2016
109Program Evaluating Trusth and Credibility dari Paul Ekman
International di Indonesia
Inspirasi Indonesia29 Juli 2016
110Konferensi pers peluncuran edisi pertama Best Majalah
Anak Indonesia
Pustaka Bestari
Publisher30 Juli 2016
111Pembangunan UPT Pemasyarakatan dan Lapas Industri
alokasi APBN dan APBNP 2016
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan02 Agustus 2016
112
Pelatihan untuk ToT Pencatatan dan Pelaporan
Perawaatan, dukungan dan pengobatan ARV (PDP) di
lingkungan Kemeneterian Kesehatan
Kementerian Kesehatan
RI 03 Agustus 2016
113 Talkshow bagi internal karyawan ULI di Jakarta PT. Unilever Indonesia 04 Agustus 2016
114
Diseminasi Model Pengintegrasian pedidikan anti
korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal
Pendidikan dasar dan
menengah
04 Agustus 2016
115Workshop Tunas Integritas serta pameran dengan tajuk
taman baca KPK
Yayasan Penggak Men
Mersi05 Agustus 2016
116Refleksi dan Evaluasi 3 Tahun Gerakan Puisi Menolak
Korupsi di Indonesia
Konfensi Nasional
Gerakan Puisi Menolak
Korupsi
06 Agustus 2016
117Pembekalan antikorupsi kepada perwakilan pejabat dari
seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah07 Agustus 2016
118
Seminar Sekolah Legislatif dan Sekolah Kader Save
Jawa Timur Dari Narkoba, Terorisme, Korupsi, Kekerasan
Terhadap Perempuan Dan Anak
Partai NASDEM
13 Agustus 2016
119 Kelas Madrasah Antikorupsi
PW. Pemuda
Muhammadiyah
Sumatera Utara
13 Agustus 2016
120Tim Penilai Lomba TATA Kelola BO SD Tingkat Nasional
tahun 2016
Kemendikbud13 Agustus 2016
121Tim Penilai Lomba TATA Kelola BOS SD Tingkat Nasional
tahun 2016
Kemendikbud15 Agustus 2016
122Sosialiasi Antikorupsi pada Jambore Nasional Gerakan
Pramuka X Tahun 2016
Gerakan Pramuka
Kwartir Nasional15 Agustus 2016
123Semmer School Internasional Training for Young Islamic
Economic Leaders
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta
16 Agustus 2016
124
Sosialiasi Antikorupsi pada “Nyantri di kapal perang” untuk
ketua OSIS dan Kerohanian Islam (ROHIS) SMA dan SMK
di Jawa Timur
LAKPESDAM PBNU
16 Agustus 2016
125Seminar Kelas Madrasah Antikorupsi Kota Pariaman
angkatan 2
Pengurus
Daerah Pemuda
Muhammadiyah Kota
Pariaman
18 Agustus 2016
126Workshop pendidikan antikorupsi untuk guru dan siswa
SMA Santa Maria 1 Cirebon
SMA Santa Maria 118 Agustus 2016
153
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
127Workshop dan Training meningkatkan tata kelola
pendidikan melalui Cek Sekolah-Ku
Transparancy
Internasional Indonesia21 Agustus 2016
128 Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi INFO JPIC Indonesia 23 Agustus 2016
129Program pendidikan sosial anak, SISIP Universitas
Muhammadiyah Jakarta
Universitas
Muhammadiyah Jakarta24 Agustus 2016
130Workshop micro teaching pendidikan anti korupsi di
perguruan tinggi
Kementerian Riset
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
25 Agustus 2016
131
Rapat Koordinasi Penanganan pengaduan dan Penguatan
Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan di Provinsi Jawa
Timur
Mahkamah Agung
25 Agustus 2016
132 Diskusi kebangsaan Universitas Kristen Krida KencanaUniversitas Kristen Krida
Kencana26 Agustus 2016
133Seminar birokrat bersih tantangan di era teknologi
informasi
Kementerian Keuangan30 Agustus 2016
134Finalisasi pengisian kuesioner survei integritas sektor
publik
BAPPENAS30 Agustus 2016
135Seminar bertajuk strategi pendidikan dalam
pemberantasan korupsi
Asean Muslim Students
Association01 September 2016
136 Launching dan Diskusi Publik Madrasah Anti Korupsi
Pemuda
Muhammadiyah
Kabupaten Deli
03 September 2016
137Kegiatan pencegahan korupsi berbasis keluarga melalui
seni dan budaya tradisional di Cirebon
BKKBN03 September 2016
138 Perkuliahan MAK kelas UMTMadrasah Anti Korusi
Kelas UMT04 September 2016
139
Kuliah Umum tema pengetahuan dan pemahaman
tentang antikorupsi sebagai bentuk cinta & bela negara
di Akademi Perawat RS PGI Cikini
Akademi Perawat RS PGI
Cikini 05 September 2016
140
Workshop Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan
Kemendikbud
07 September 2016
141Diklat kepemimpinan tingkat IV Angkatan II dan III
Kementerian Agraria
Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN08 September 2016
142
Sosialisasi Antikorupsi pada pemantapan nilai-nilai
kebangsaan bagi anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
DITTAPLAI KONSISNAS
08 September 2016
143 Seminar nasional UBAYA LAW FAIR UBAYA 09 September 2016
144 Pembelajaran madrasah antikorupsi Yogyakarta
Pemuda
Muhammadiyah
D.I.Yogyakarta
10 September 2016
145 Kuliah antikorupsi Akademi Perawatan RS PGI CikiniAkademi Perawatan RS
PGI Cikini13 September 2016
146Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan
Zona Integritas
Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman
15 September 2016
147 Lokakarya Kepemimpinan Etiks Yayasan Bhumiksara 16 September 2016
148Rapat Koordinasi pengelolaan logistik pemilu/pemilihan
tingkat nasional
Komisi Pemilihan Umum15 September 2016
149TOT mengenai pendidikan antikorupsi kepada para
Faculty Member Universitas Prasetya Mulya
Universitas Prasetya
Mulya15 September 2016
154
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
150Workshop Internalisasi Pencegahan Korupsi di
Lingkungan Kemendikbud
Inspektorat Jenderal
Kemendikbud18 September 2016
151 National School of Political Education 2016Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah24 September 2016
152Pembekalan antikorupsi dalam Pekan Mahasiswa Baru
2016 Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti
Universitas Trisakti24 September 2016
153Workshop micro teaching pendidikan anti korupsi di
perguruan tinggi
Kementerian Riset
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
29 September 2016
154Workshop pembangunan budaya integritas melalui
pembentukan tunas, sistem, dan komuite integritas
Pemda D.I.Yogyakarta30 September 2016
155Pelatihan untuk TOT Pencatatan dan Pelaporan
Perawaatan, dukungan dan pengobatan ARV (PDP)
Kementerian Kesehatan03 Oktober 2016
156 Sosialisasi program antikorupsi di SMAN 81 JakartaKepala Perwakilan BPKP
DKI Jakarta04 Oktober 2016
157Diklat fungsional penjenjangan perencanaan tingkat
pertama angkatan 44 bagi stafkementerian ESDM
Universitas Indonesia04 Oktober 2016
158 Malam Anugrah Apresiasi Film Indonesia 2016Badan Perfilman
Indonesia08 Oktober 2016
159 Seminar Pandawa Mengkaji Masalah Terkini (Panji Sakti) PANJI SAKTI 12 Oktober 2016
160 Kuliah umum untuk mahasiswa baru FH UMMUniversitas
Muhammadiyah Malang12 Oktober 2016
161Leadership development program (LDP) Pejabat eselon
IV Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal
Pajak13 Oktober 2016
162Seminar PT. Telekomunikasi Indonesia dengan tema
wawasan kebangsaan dan integritas nasional
PT. Telekomunikasi
Indonesia16 Oktober 2016
163
Bimbingan teknis antikorupsi peran tunas integritas
dalam implementasi komitmen pencegahan korupsi
terintegrasi di BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
19 Oktober 2016
164 Micro teaching pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi Kemenristek Dikti 20 Oktober 2016
165Sosialisasi kode etik pegawai dan internalisasi
pembangunan budaya integritas pegawai
Otoritas Bandar Udara
Wilayah III20 Oktober 2016
166Pembekalan dan Deklarasi Agent Of Change di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan21 Oktober 2016
167 Training legislatif #2
Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial
Bandung
22 Oktober 2016
Pembahasan pendidikan antikorupsi dalam rangka
implementasi road map salah satu program prioritas
presiden
Kantor Staf Presiden
25 Oktober 2016
168Workshop penanaman nilai-nilai integritas bagi forum
anak dan fasilitator anak se-Jabotabek
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
25 Oktober 2016
169 Career day untuk sekolah dasar Kinderfield School Kinderfield School 26 Oktober 2016
170
Diskusi berseri ke 4 madrasah anti korupsi MAK Pemuda
Muhammadiyah kelas Universitas Muhammadiyah
Tangerang (UMT)
Madrasah Anti Korupsi
27 Oktober 2016
171 Seminar "Ekonomi berbasis korupsi VII" BEM FEB UGM 28 Oktober 2016
172 Kuliah umum di Universitas Negeri JakartaUniversitas Negeri
Jakarta28 Oktober 2016
155
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
173Seminar dengan tema konstribudi hukum islam terhadap
pemberantasn korupsi di indonesia
IAIN Salatiga09 November 2016
174Workshop penanaman nilai-nilai integritas bagi forum
anak dan fasilitator provinsi Kalimantan Timur dan banten
Kementerian PPPA09 November 2016
175
Rapat koordinasi penanganan pengaduan dan penguatan
sistem pengasan aparatur peradilan di sebagian wilayah
provinsi nusa tenggara barat
Badan Pengawasan,
Mahkamah Agung RI 11 November 2016
176 Talkshow 3 Sektor School For ation Leader 2
Talkshow 3 Sektor
School For ation Leader
2
12 November 2016
177Workshop penanaman nilai-nilai integritas bagi forum
anak dan fasilitator provinsi kalimantan timur dan banten
Kementerian PPPA14 November 2016
178
Workshop peran komite integritas untuk pejabat
struktural dan fungsional di lingkungan RSUP DR. Sardjito
Yogyakarta
RSUP DR. Sardjito
Yogyakarta 14 November 2016
179
Seminar nasional dengan tema Pemberantasan Korupsi
Mengembalikam Visi Pemerintahan Daerrah Dalam
Membangun Daerah Demi Kesejahteraan Dan Kedaulatan
Rakyat
15 November 2016
180Pembahasan Hasil Evaluasi Zona Integritas terhadap unit
WBBK/WBBM Instansi Pemerintah
Kementerian PAN & RB18 November 2016
181 Sosialisasi Antikorupsi pada Sekolah Politisi Muda Yayasan Satunama 18 November 2016
182 Pelatihan dan Sosialisasi Membangun Zona IntegritasRSUD PEMKOT
BANDUNG22 November 2016
183Diklat fungsional penjenjangan perencanaan tingkat
pertama angkatan 46
Universitas Indonesia22 November 2016
184Penandatanganan Country Programme UNODC Indonesia
2017-2020
BAPPENAS22 November 2016
187 Raker Bidang Kesiswaan SMA Tingkat Nasional tahun 2016
Direktorat Jenderal
Pendidikan dasar dan
menengah
22 November 2016
188 Roundtable seminar dan wisuda Sekolah Politisi Muda Sekolah Politisi Muda 23 November 2016
189Peningkatan kapasitas bagi anggota Dharma Wanita
Persatuan dalam bentuk seminar SPAK
Dharma Wanita
Persatuan provisi
banten
24 November 2016
190 ToT Tunas IntegritasSekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Bali24 November 2016
191Simposium Guru dan Tenaga kependidikan dan puncak
peringatan hari guru nasional 2016
Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga
Kependidikan
26 November 2016
192Sosialisasi Antikorupsi pada Tanwir I Pemuda
muhammadiyah
PP Muhammadiyah29 November 2016
193 TOT untuk mata kuliah KU4079 Pendidikan Anti Korupsi ITB 29 November 2016
194Seminar pembenahan partai politik dan pemilu untuk
mencegah korupsi politik
IACF29 November 2016
195Rapat Kerja Nasional pada KONKERNAS I IGTKI-PGRI Masa
bakti X di Batam Kepulauan Riau
Pengurus Pusat Ikatan
Guru Taman Kanak-
Kanak Indonesia - PGRI
02 Desember 2016
196Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) Sekolah Anti Korupsi
Aceh (SAKA)
Sekolah Anti Korupsi
Aceh (SAKA)08 Desember 2016
198 Penghargaan Government Marketeers Award 2016 Majalah Marketeers 08 Desember 2016
156
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO NAMA KEGIATANINSTANSI/LEMBAGA
PENYELENGGARATANGGAL
197 Lokakarya kepemimpinan bereintegritas Yayasan Bhumiksara 13 Desember 2016
198
Sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi dalam rangka
membangun zona integritas menuju WBK/WBM di BPS
Prov. Bali
BPS Provinsi Bali
15 Desember 2016
199Kuliah Umum memperingati HAKI dengan lembaga-
lembaga anti korupsi di Sumatera Utara
Pimpinan Wilayah
Pemuda Muhamadiyah
Sumatera Utara
15 Desember 2016
200 Teater musikal anak dan remaja raksasa Jendela Ide 15 Desember 2016
201Playtest board game "tata kelola sekolah berintegritas" di
kota malang
GIZ16 Desember 2016
202Seminar sekolah anti korupsi (SAK) dengan materi Nilai-
nilai Antikorupsi
Universitas Pasundan16 Desember 2016
203Seminar internasional di perguruan tinggi keagamaan
islam
STAIN Pekalongan17 Desember 2016
204Seminar umum bertema Young Generation Action Against
Corruption
BEM FISIP Universitas
Jayabaya21 Desember 2016
205Workshop penguatan integritas di lingkungan
kementerian energi sumber daya mineral
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral 21 Desember 2016
206 PARA-PARA diskusi dan pemutaran film bersama KPK Marjinal 22 Desember 2016
207
Kuliah umum dengan tema upaya untuk menjaga
integritas sebagai mahasiswa/calon PNS di Kementerian
Keuangan
PKN STAN
23 Desember 2016
208 Pembelajaran antikorupsi kepada anak dan remaja Duta Transformasi Insani 25 Desember 2016
209Training for Trainers untuk mata kuliah KU4079 Pendidikan
Antikorupsi
Institut Tenologi
Bandung27 Desember 2016
157
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
158
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 10KOORDINASI DAN SUPERVISI
PENCEGAHAN
TAHUN 2016
159
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Penerapan
Penerapan
Praktik Terbaik di
Pemerintah Daerah
Berdasarkan jenis kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, terdapat 3 area di pemerintahan
daerah yang rentan terhadap tindak pidana korupsi yaitu:
1. Proses Penyusunan dan Pengalokasian APBD: Rawan Intervensi, Hibah Bansos tidak
tepat sasaran, Tidak taat asas pengelolaan
2. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa: Proses yang tidak transparan, Mark-Up harga,
Salah Spesifikasi, Pelaksana tidak independen.
3. Kegiatan Pelayanan Publik terkait Perizinan: Rawan Gratifikasi, Perijinan tidak
transparan proses dan biaya
Oleh karena itu, KPK mengumpulkan praktik-praktik terbaik mengenai 3 hal tersebut
ke berbagai pemerintahan daerah bersama para mitra strategis (Kementerian Dalam
Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman RI, LKPP)..
Kriterianya praktik terbaik yang dipilih di antaranya provinsi maupun kabupaten/kota
yang sudah mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas untuk proses penganggaran
daerah atau proses penyusunan APBD yang menggunakan e-planning, pengadaan
barang dan jasa yang sudah menggunakan aplikasi e-procurement serta dilakukan
oleh satu unit independen dan terpusat di daerah, serta pelayanan publik yang sudah
terintegrasi dalam sistem pelayanan satu pintu dimana kewenangan perijinan sudah
dilimpahkan dari SKPD.
Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, selanjutnya adalah KPK melakukan
Kunjungan Pengamatan untuk mencari best practices dilakukan di DKI Jakarta, Prov
Jabar (Kabupaten Bogor dan Kota Bandung), Jawa Tengah (Kota Pekalongan dan
Banyuwangi), Jawa Timur (Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo), Bali (Kota Denpasar dan Kab
Badung), dan Sulawesi Selatan (Kota Makassar)
KPK mengunjungi daerah tersebut dan memastikan bahwa sistem tersebut sudah
berjalan baik dan efektif. Selain itu, KPK mensyaratkan bahwa pemerintah daerah yang
bersangkutan bersedia untuk memberikan aplikasi dan SOP serta dokumen lain yang
terkait dengan sistem, termasuk pembelajaran yang diperoleh selama ini. Kriteria lain
adalah tidak boleh ada ketergantungan kepada penyedia jasa atau pihak ketiga untuk
aplikasi yang digunakan sehingga kelak daerah daerah lain memiliki kebebasan untuk
modifikasi dan penggunaannya. Terakhir, KPK mencari aplikasi yang mudah digunakan
serta dapat dioperasikan dengan kapasitas SDM yang ada.
Sebagai hasilnya, maka dipilih best practices, yaitu Perencanaan APBD dari Kota
Surabaya, Pengadaan Barang/Jasa dari Kab. Bogor dan Kab Badung, Perizinan dari Kab
Sidoarjo, Prov. Jawa Barat, Kota Denpasar dan Kota Bogor, dan Tambahan Penghasilan
Pegawai dari Prov Jawa Barat
Praktik-praktik terbaik dari pelbagai daerah kini sudah didokumentasikan, didiseminasikan
dan ditawarkan kepada pemerintah daerah di 9 provinsi, termasuk kabupaten/kota,
yang belum memiliki atau belum mengaplikasikan sistem ini; dan kabupaten/kota
dengan Bupati/walikota yang baru terpilih hasil dari pilkada serentak pada Desember
2015, bekerjasama dengan Kemendagri. Adapun daerah tersebut adalah Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Banten, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Papua,
Provinsi Bengkulu, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Sumbar, Provinsi Sulsel, Provinsi Kaltim, Provinsi NTT, Provinsi Kalsel, Provinsi Sulteng,
dan Provinsi Maluku Utara
2 Penguatan
Kapabilitas APIP dan
ULP
Kegiatan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dan ULP ini dilakukan pada bidang
pengelolaan keuangan daerah/desa, probity audit pengadaan barang/jasa dan
pengenalan audit investigasi. Kegiatan workshop ini telah dilaksanakan di tiga kota yaitu:
160
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
No. Kota Tanggal Peserta
1 Sorong
(Papua
Barat)
21-25
November
2016
• Inspektorat Prov. Papua Barat dan Papua
• Inspektorat Kab/Kota se-Prov. Papua Barat
dan Papua
• Kepala ULP se-Provinsi Papua Barat dan
Papua
2 Jakarta
(DKI
Jakarta)
28
November-1
Desember
2016
• Inspektorat Prov. Banten, Bengkulu dan
Jawa Tengah
• Inspektorat Kab/Kota se- Prov. Banten,
Bengkulu dan Jawa Tengah
• Kepala ULP se-Provinsi Prov. Banten,
Bengkulu dan Jawa Tengah
3 Medan
(Sumatera
Utara)
5-8
Desember
2016
• Inspektorat Prov. Aceh, Sumatera Utara
dan Riau
• Inspektorat Kab/Kota se-Prov. Aceh,
Sumatera Utara ,dan Riau
• Kepala ULP se-Provinsi Prov. Banten,
Bengkulu dan Jawa Tengah
3 Pengawalan Bersama
Penggunaan Dana
Desa
KPK memfasilitasi pertemuan para pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa
selaras dengan peran dan otoritas masing-masing. Secara garis besar KPK mendorong
agar upaya perbaikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa seimbang
dengan upaya pemberdayaan atau pemanfaatan dana tersebut, tidak hanya tentang
pertanggungjawaban keuangan saja. Oleh karena itu aspek perencanaan menjadi
penting untuk juga dikawal bersama dengan seluruh stakeholders desa terutama dari
sektor publik-komunitas.
KPK memfasilitasi koordinasi kegiatan pengawalan dengan beberapa pihak yaitu:
• Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk
mendorong penggunaan aplikasi keuangan sederhana Siskeudes. Setiap desa
diminta untuk menggunakan aplikasi Siskeudes untuk penatausahaan hingga
pertanggungjawaban keuangan/dana desa;
• Kemendagri, untuk memastikan audit atas dana desa dilakukan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota;
• Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang
aturan penggunaan dana desa;
• Badan Pemelihara Keamanan Polri (Baharkam) untuk sosialisasi melalui kegiatan
yang dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas) di seluruh Indonesia.
• Aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) untuk menyusun Standar Penanganan
Penyalahgunaan Dana Desa yang diharapkan dapat menjadi panduan untuk
penanganan yang sederhana, cepat serta seragam.
• BPKP Pusat, BPKP Perwakilan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Banten, Jawa
Tengah, Papua dan Papua Barat, serta Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) untuk memberikan pelatihan teknis tentang audit dana desa
kepada 2 orang auditor dari masing-masing inspektorat kabupaten dan provinsi.
• Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara rutin setiap 6 (enam) bulan untuk memonitor
rencana aksi bersama termasuk penyelesaian rekomendasi KPK berdasar kajian
tahun 2014.
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:
a. Sosialisasi pengawalan bersama pengelolaan dana desa
1. Sumbagut di Medan, Sumatera Utara, 26 Mei 2016
2. Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, 10 Mei 2016
3. Jawa di Yogyakarta, DI Yogyakarta, 12 Mei 2016
4. Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, 17 Mei 2016
5. Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, 19 Mei 2016
6. Bali – Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, 24 Mei 2016
7. Maluku – Papua di Ambon, Maluku, 31 Mei 2016
8. Papua, di Jayapura, 25 Juni 2016
9. Papua Barat di Manokwari, 27 Juni 2016
161
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
b. Pengamatan Penggunaan Dana Desa
No. Kabupaten ProvinsiJumlah
Desa
1 Kab. Manokwari Papua Barat 3
2 Kab. Pandeglang Banten 2
3 Kab. Tangerang Banten 2
4 Kab. Serang Banten 2
5 Kab. Lombok Utara NTB 2
6 Kab. Lombok Tengah NTB 2
7 Kab. Gunung Kidul DI Yogyakarta 2
8 Kab. Bantul DI Yogyakarta 2
9 Kab. Sleman DI Yogyakarta 2
Jumlah 19
Di samping itu, Pimpinan KPK secara khusus mengirimkan surat terbuka kepada
seluruh kepala desa se-Indonesia untuk mengingatkan aparat desa tentang pentingnya
akuntabilitas pengelolaan penggunaan dana desa.
4 Pengelolaan Barang
Milik Negara
KPK memfasilitasi pertemuan pelbagai instansi untuk penyelesaian pengelolaan barang
milik negara. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, PT. Taspen Persero, Mahkamah Agung, PT.
Kereta Api Indonesia-Kantor Pusat, PT. KAI Daerah Operasi Bandung, dan Perum Bulog
pernah difasilitasi untuk penguasaan dan pemilikan BMN di bawah pengelolaannya.
Saat ini KPK tengah memfasilitasi perbaikan pengelolaan Hak Atas Tanah objek Panitia
Pelaksanaan Pengauasaan Milik Belanda (P3MB) dan Presidium Kabinet Dwikora Tahun
1965 (Prk.5) di DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini merupakan upaya pengembalian
kepemilikan aset berupa properti yang telah diserahterimakan ke pemerintah tahun
1960 dan kemudian dikuasai oleh individu.
Pada 2016 KPK membantu penyelesaian sengketa kepemilikan lahan antara Kementerian
Kesehatan dengan Bogor Golf Club (BGC) di Kota Bogor seluas sekitar 18 hektare dan
sengketa antara Kementerian Kesehatan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat PKBI di
Jl Hang Jebat Jakarta Selatan seluas 5.400 meter. Selain itu, KPK mendorong penertiban
terhadap 3 (tiga) Rumah Dinas PT. Perhutani yang dipegang oleh mantan pegawai di
Kota Malang dengan nilai taksasi sekitar Rp.10 miliar dan masih ada 3 (tiga) rumah lagi di
kota yang sama yang sedang dalam proses pengembalian.
5 Tata Kelola Tenaga
Kerja Indonesia
KPK mendorong perbaikan tata kelola layanan TKI dengan mengkoordinasikan proses
yang terjadi di BNP2TKI dan Kemenaker. Kedua instansi ini dengan otoritas dan
kewenangannya masing-masing diharapkan dapat memperbaiki pelayanan terhadap
TKI.
Selain melakukan evaluasi atas cost structure dalam proses penempatan TKI, layanan
asuransi untuk TKI juga merupakan salah satu dari rekomendasi teknis KPK setelah
melakukan kajian atas pengelolaan TKI. Saat ini KPK mendukung BNP2TKI untuk
membentuk poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI di wilayah perbatasan –
Nunukan, Entikong, dan Batam yang merupakan pintu keluar TKI. Selanjutnya program
penguatan yang dilakukan oleh BNP2TKI dan Kemenaker akan diarahkan ke wilayah
kantong TKI, seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur. Korupsi di sektor ini terjadi pada tingkat lapangan ketika
oknum petugas memungut sejumlah uang dari para calon TKI, dan PPTKLS pada saat
yang sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengawas dan organ gubernur
untuk pencegahannya.
Dari target 52 titik Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang akan dibangun sampai
dengan tahun 2018, baru 2 titik LTSP yang berdiri dan beroperasi di tahun 2016 yaitu
LTSP Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan LTSP Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
162
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Rekapitulasi Implementasi Rencana Aksi
Program Koordinasi & Supervisi Bidang
Pencegahan & Penindakan Terintegrasi di 10
Provinsi
No. PEMPROVPengelolaan
APBD
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Pengadaan
Barang dan
Jasa
e-Samsat
Tunjangan
Tambahan
Penghasilan
Penguatan
APIP
1 Sumatera
Utara
70% 70% Selesai Selesai 70% 50%
2 Riau Selesai Selesai Selesai - Selesai 50%
3 Banten Selesai 15% 25% 30% 30% Selesai
4 Aceh Selesai 40% Selesai Selesai Selesai Selesai
5 Papua 40% 40% Selesai - - 50%
6 Papua Barat 40% 40% 50% - 40% 50%
7 Jawa Tengah Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai
8 Nusa
Tenggara
Timur
40% 40% - - Selesai -
9 Bengkulu 70% 70% Selesai Selesai Selesai -
10 Sulawesi
Tengah
40% 70% Selesai 0% Selesai -
163
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
164
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 11PENINDAKAN
TAHUN 2016
165
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PenyelidikanKegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 96 (sembilan
puluh enam) kasus.
PenyidikanKegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 140 (seratus
empat puluh) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun
2015 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dan perkara
tahun 2016 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan)
perkara, yaitu:
1. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar
Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik
dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) Tahun Anggaran
2009 atas nama tersangka JP (Dirjen LPE Departemen
ESDM).
2. Perkara TPK dalam pengadaan Driving Simulator
Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu
Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011 atas nama
tersangka SBS (swasta).
3. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran
Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP
Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka TCW
(swasta).
4. Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, dan
atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
atau pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui
atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan
sesuatu atau disebabkan karena telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibannya atau diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya
atas nama tersangka RAC (Gubernur Banten).
5. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat
kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013 atas
nama tersangka RAC (Gubernur Banten).
6. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat
kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013 atas
nama tersangka TCW (swasta).
7. Perkara TPPU sehubungan dengan dengan
perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga atau perbuatan lain atas harta
kekayaan yang diketahui atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
korupsi atas nama tersangka TCW (swasta).
8. Perkara TPK sehubungan dengan orang yang
melakukan pembantuan terkait tindak pidana korupsi
dalam pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan
antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) masalah
kesehatan akibat bencana di Pusat Penanggulangan
Masalah Kesehatan pada Departemen Kesehatan
Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan oleh Mulya
Hasjmy atas nama tersangka SFS (mantan Menteri
Kesehatan RI periode Tahun 2004-2009).
9. Perkara TPK sehubungan dengan pengadaan paket
penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik)
tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri
RI atas nama tersangka S (PPK Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri RI).
10. Perkara TPK sehubungan dengan perbuatan
melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang
dalam menerima seluruh permohonan keberatan
wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA, Tbk. Tahun
pajak 1999 atas nama tersangka HP (Dirjen Pajak
Kementerian Keuangan RI Periode Tahun 2002-
2004).
11. Perkara TPK sehubungan dengan Penyalahgunaan
kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan
Luar Sekolah pada Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka MDT
(Kasubdin PLS Provinsi NTT/ PPK).
12. Perkara TPK sehubungan dengan menerima
pemberian atau janji dalam kegiatan pengadaan alat
kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan
Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA revisi
APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat
Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran
2007 atas nama tersangka SFS (Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Periode tahun 2004-2009).
13. Dugaan TPK sehubungan dengan Pengadaan Alat
Kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit
Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada
Tahun Anggaran 2009 atas nama tersangka MSM
(swasta).
14. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-
sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait dengan pembahasan RAPBD.P
Tahun 2014 dan atau RAPBD.P Tahun 2015 pada
Provinsi Riau atas nama tersangka AM (Gubernur
Riau).
15. Perkara TPK sehubungan dengan Pembangunan
Dermaga Bongkar Lanjutan, Sabang yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka RAG
(Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun
2011).
166
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
16. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang terkait
dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015
atas nama tersangka PA & L.
17. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait
dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015
atas nama tersangka RIS, DN, IH, dan AF.
18. Perkara TPK pemberian sesuatu atau uang bersama-
sama dengan Willy Sebastian Lim kepada Suroso
Atmomartoyo dalam proyek pengadaan Tethra Ethyl
Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-
2005 atas nama tersangka MSY (swasta).
19. Perkara TPK dalam pekerjaan Pembangunan Rumah
Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan
Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran
2009 s.d. 2011 atas nama tersangka MDM (PPK
Universitas Udayana).
20. Perkara TPK dalam pekerjaan Pembangunan Rumah
Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan
Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran
2009 s.d. 2011 atas nama tersangka DPW (swasta).
21. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan
dan labolatorium RS Tropik Infeksi di Universitas
Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 atas
nama tersangka MIN (swasta).
22. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan
dan labolatorium RS Tropik Infeksi di Universitas
Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 dan
atau TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang menerima pemberian atau janji padahal patut
diketahui atau diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan untuk menggerakkan atau sebagai akibat
karena telah melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya atas nama tersangka BGR
(Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes).
23. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan
Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011 atas nama
tersangka BRM (Kepala Badan Pengembangan SDM
Perhubungan (BPSDM)).
24. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan
Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011 atas nama
tersangka DJP (Kepala Badan Pengembangan SDM
Perhubungan Laut (BPSDML)).
25. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta
terkait perbuatan Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal
periode 2009 s.d. 2014 dalam pelaksanaan tukar
guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan
pihak Swasta pada tahun 2012 atas nama tersangka
RD.
26. Perkara TPK bersama-sama dengan Rinelda Bandaso,
yaitu menerima hadiah atau janji terkait usulan
penganggaran Proyek Pembangunan Infrastruktur
Energi Baru dan Terbarukan Tahun Anggaran 2016
untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua atas nama
tersangka DYL & BWH.
27. Perkara TPK bersama-sama dengan Rinelda Bandaso,
yaitu menerima hadiah atau janji terkait usulan
penganggaran Proyek Pembangunan Infrastruktur
Energi Baru dan Terbarukan Tahun Anggaran 2016
untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, atas nama
tersangka DYL & BWH.
28. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada anggota
DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d.
2014 dan 2014 s.d. 2019 terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s.d. 2014
oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2013 dan 2014 oleh DPRD provinsi sumatera utara;
3. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
dan 4. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 atas
nama tersangka GPN (Gubernur Provinsi Sumatera
Utara) dkk.
29. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari
Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
Tahun 2015 atas nama tersangka SB (Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Utara).
30. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari
Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
167
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara atas nama tersangka KH.
31. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari
Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015 atas nama tersangka CHR (Wakil Ketua
DPRD Provinsi Sumatera Utara) dkk.
32. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari
Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara atas nama tersangka SPA (Wakil
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara) dkk.
33. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari
Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015 atas nama tersangka AJS (anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014
s.d. 2015) dkk.
34. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau
tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan atas
nama tersangka EMMS (swasta).
35. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan jabatannya terkait dengan
pengesahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka
RT (swasta).
36. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan jabatannya terkait dengan
pengesahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka
TSS (anggota DPRD Provinsi Banten).
37. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan jabatannya terkait dengan
pengesahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka
SMH (anggota DPRD Provinsi Banten).
38. Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 atas nama
tersangka DPW (swasta).
39. Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan
pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC)
di Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk
langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd
(HDHM) dari China sebagai penyedia barang atas
nama tersangka RJL (Dirut PT. Pelindo II) dkk.
40. Perkara TPK secara bersama-sama dengan Andi
Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan
Olahraga dan kawan-kawan terkait dengan proyek
pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan
prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran
2010-2012 atas nama tersangka AZM (swasta).
41. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut
serta dalam pengadaan Reagen dan Comsumable
Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan
dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes
168
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
RI Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka FLT
(swasta).
42. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud untuk mendapatkan pekerjaan di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka
AKH (swasta).
43. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari ABDUL
KHOIR selaku Direktur Utama PT. Windu Tunggal
Utama terkait untuk mendapatkan pekerjaan di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka
DWP (anggota Komisi V DPR RI).
44. Perkara TPK turut serta atau bersama-sama dengan
DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan DESSY A EDWIN
selaku anggota Komisi V DPR RI dalam menerima
hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur
Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk
mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
atas nama tersangka JUL (swasta).
45. Perkara TPK turut serta atau bersama-sama dengan
DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan JULIA PRASETYANI
selaku anggota Komisi V DPR RI dalam menerima
hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur
Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk
mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
atas nama tersangka DES (swasta).
46. Perkara TPK dalam pengadaan fasilitasi sarana
budidaya mendukung pengendalian OPT dalam
rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan
kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka HI (Dirjen
Holtikultura/KPA).
47. Perkara TPK dalam pengadaan fasilitasi sarana
budidaya mendukung pengendalian OPT dalam
rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan
kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka EM (PPK
pada Dirjen Holtikultura).
48. Perkara TPK dalam pengadaan fasilitasi sarana
budidaya mendukung pengendalian OPT dalam
rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan
kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka S.
49. Perkara TPK menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang
memberikan sesuatu, membayar atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, terkait
Restitusi Lebih Bayar Pajak atas Pajak Penghasilan
(PPh) Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Masa Februari Tahun 2013 PT. Elektronic Design
and Manufacturing International (EDMI) Indonesia
atas nama tersangka HES, ICN, dan SR (Pemeriksa
Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru).
50. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait
dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015
atas nama tersangka UMA, J, PH, DI, DFA, dan IP
(anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode
2014-2019).
51. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait
pengiriman putusan kasasi perkara korupsi
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung RI
atas nama tersangka ATS (Kasubdit Kasasi Perdata
pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara
Perdata Mahkamah Agung RI).
52. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada
Andri Tristianto Sutrisna selaku Kasubdit Kasasi
Perdata padad Direktorat Pranata dan Tatalaksana
Perkara Perdata Mahkamah Agung RI, terkait
dengan Pengiriman Putusan Kasasi Perkara Korupsi
Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung RI
atas nama tersangka IS dan ALE (swasta).
53. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung
Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada
Kementerian Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2011
atas nama tersangka DJ (PPK Pusat Administrasi
Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian
Dalam Negeri).
54. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung
Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada
Kementerian Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2011
atas nama tersangka BRK (swasta).
55. Perkara TPK menerima hadiah terkait dengan
pengadaan atau pembelian pupuk di PT. Berdikari
atas nama tersangka SM (swasta).
56. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Abdul
Khoir terkait dengan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016 atas nama tersangka BSU (anggota
Komisi V DPR RI).
57. Perkara TPK dalam pekerjaan pembangunan Rumah
Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya
dengan sumber dana DIPA Universitas Airlangga
Tahun 2007 s/d 2010 dan TPK dalam peningkatan
sarana dan prasarana Rumah Sakit Universitas
Airlangga Tahun 2009 atas nama tersangka FAS
(Rektor/KPA Universitas Airlangga).
58. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang bersama-sama menerima hadiah
atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
Pembahasan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 dan/
atau RAPBD Tahun Anggaran 2015 pada Provinsi Riau
atas nama tersangka JOH (Ketua DPRD Riau 2009-
2014) bersama-sama dengan SUP (anggota DPRD
Provinsi Riau 2009-2014).
59. Perkara TPK secara bersama-sama memberi
atau mencoba memberi sesuatu kepada Kepala
169
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Kejaksaan Tinggi dan atau Asisten Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Tinggi DKI guna menghentikan
penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada
PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
atas nama tersangka SWA (karyawan BUMN/Dirut)
dan DPA (karyawan BUMN).
60. Perkara TPK secara bersama-sama memberi
atau mencoba memberi sesuatu kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi dan atau Asisten Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Tinggi DKI guna menghentikan
penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada
PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
atas nama tersangka MRD (swasta).
61. Perkara TPK menerima sesuatu hadiah atau janji
secara berlanjut terkait dengan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2015- 2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atas nama
tersangka MSN (anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta).
62. Perkara TPK memberi sesuatu hadiah atau janji secara
berlanjut kepada Mohamad Sanusi selaku Anggota
DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait
dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau
Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atas
nama tersangka TPT (swasta).
63. Perkara TPK memberi sesuatu hadiah atau janji secara
berlanjut kepada Mohamad Sanusi selaku Anggota
DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait
dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau
Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atas
nama tersangka AWJ (swasta).
64. Perkara TPK bersama-sama dengan Ojang Sohandi
yaitu memberi hadiah atau janji kepada Fahri
Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni yang masing-
masing sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terkait penanganan
perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran dalam
Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan
Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten
Subang Tahun Anggaran 2014 atas nama tersangka
JAH (mantan Kabid Kesehatan) & LM (swasta).
65. Perkara TPK bersama-sama dengan Jajang Abdul
Holik dan Lenih Marliani yaitu memberi hadiah atau
janji kepada Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni
yang masing-masing sebagai Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terkait
penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran
dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 atas nama
tersangka OJS (Bupati Subang).
66. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait
dengan penanganan perkara TPK Penyalahgunaan
Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas
Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014
atas nama tersangka FN (JPU pada Kejati Jabar) &
DVR (JPU pada Kejati Jabar).
67. Perkara TPK menerima gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka OJS
(Bupati Subang).
68. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada
Pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait dengan
pengadaan atau pembelian pupuk di PT. Berdikari
(Persero) atas nama tersangka SA (swasta).
69. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada
Pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait dengan
pengadaan atau pembelian pupuk di PT. Berdikari
(Persero) atas nama tersangka BHW (swasta).
70. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Abdul
Khoir selaku Direktur Utama PT. Windu Tunggal
Utama terkait untuk mendapatkan pekerjaan di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka
ATT (anggota Komisi V DPR RI).
71. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari
Abdul Khoir guna mengupayakan Usulan Program
Pembangunan Infrastruktur pada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku
atau Maluku Utara serta menunjuk Abdul Khoir dan
kawan-kawan sebagai pelaksananya atas nama
tersangka AHM (Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku
Utara).
72. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait
dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan maksud supaya pegawai
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau
karena berhubungan dengan suatu perbuatan yang
berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya atas nama tersangka DAS
(swasta).
73. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar
melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena
diketahui telah melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama
tersangka EN (Panitera/Sekretaris pada PN Jakarta
Pusat).
74. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
berupa uang kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Bengkulu atas nama tersangka ES (mantan
Wadir Umum dan Keuangan RSUD M. Yunus
Bengkulu) dan SA (mantan Kabag Keuangan RSUD M.
Yunus Bengkulu).
75. Perkara TPK bersama-sama dengan Toton
selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Bengkulu yaitu menerima pemberian hadiah atau
janji sehubungan dengan perkara TPK terkait
penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas
nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri, atas
170
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
nama tersangka JP (Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Bengkulu) dan T (anggota Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor Bengkulu).
76. Perkara TPK menerima pemberian hadiah atau
janji sehubungan dengan perkara TPK terkait
penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD
M.Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang
sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu
atas nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri,
atas nama tersangka BAB (Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tipikor Bengkulu).
77. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan
perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana, atas nama tersangka OJS (Bupati
Subang).
78. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot
Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera
Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka
selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, atas nama
tersangka MA (anggota DPRD Provinsi Sumut).
79. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot
Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera
Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka
selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, atas nama
tersangka BPN (anggota DPRD Provinsi Sumut).
80. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot
Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera
Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka
selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, atas nama
tersangka GUM (anggota DPRD Provinsi Sumut).
81. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot
Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera
Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka
selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, atas nama
tersangka ZES (anggota DPRD Provinsi Sumut).
82. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot
Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera
Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka
selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, atas nama
tersangka BHS (anggota DPRD Provinsi Sumut).
83. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot
Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera
Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka
selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, atas nama
tersangka ZH (anggota DPRD Provinsi Sumut).
84. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot
Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera
Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka
selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, atas nama
tersangka PES (anggota DPRD Provinsi Sumut).
85. Perkara TPK bersama-sama dengan Kasman Sangaji
dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
atas nama tersangka BN (Advokat) dan SH (swasta).
86. Perkara TPK bersama-sama dengan Berthanatalia
Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah dalam
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
atas nama tersangka K (Advokat).
87. Perkara TPK bersama-sama dengan Kasman Sangaji
dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
atas nama tersangka R (Panitera Pengganti pada PN
Jakut).
88. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada I Putu Sudiartana selaku anggota DPR RI
bersama-sama dengan Noviyanti dan Suhemi,
terkait dengan pengurusan anggaran di DPR untuk
alokasi Provinsi Sumatera Barat Pada APBN-P tahun
2016 atas nama tersangka YA (swasta).
89. Perkara TPK bersama-sama dengan Yogan Askan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada I Putu
Sudiartana selaku anggota DPR RI bersama-sama
dengan Noviyanti dan Suhemi, terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016 atas nama
tersangka SPT (Kadis Prasarana Jalan Tata Ruang dan
Pemukiman Provinsi Sumatera Barat).
90. Perkara TPK bersama-sama dengan Noviyanti dan
Suhemi, yaitu menerima hadiah atau janji dari Yogan
Askan dan Suprapto terkait dengan pengurusan
anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi Sumatera
Barat Pada APBN-P tahun 2016 atas nama tersangka
IPS (anggota DPR RI).
91. Perkara TPK bersama-sama dengan I Putu Sudiartana
selaku anggora DPR RI yaitu menerima hadiah atau
janji dari Yogan Askan dan Suprapto terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016 atas nama
tersangka NOV (Tenaga ahli DPR RI) dan SUH (swasta).
92. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan
perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana atas nama tersangka MSN
(anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-
2019).
93. Perkara TPK secara bersama-sama memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara
dengan maksud supaya penyelenggaran negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan putusan perkara perdata nomor:
171
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara PT. Mitra Maju
Sukses (PT. MMS) selaku penggugat dengan PT.
Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) selaku tergugat
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama
tersangka AY (swasta).
94. Perkara TPK secara bersama-sama memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara
dengan maksud supaya penyelenggaran negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan putusan perkara perdata nomor:
503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara PT. Mitra Maju
Sukses (PT. MMS) selaku penggugat dengan PT.
Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) selaku tergugat
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama
tersangka RAW (pengacara).
95. Perkara TPK secara bersama-sama memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara
dengan maksud supaya penyelenggaran negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan putusan perkara perdata nomor:
503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara PT. Mitra Maju
Sukses (PT. MMS) selaku penggugat dengan PT.
Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) selaku tergugat
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama
tersangka SAN (Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat).
96. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada
pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait dengan
pengadaan atau pembelian pupuk di PT. Berdikari
(Persero) atas nama tersangka AH (swasta).
97. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait
pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI dan
penerimaan gratifikasi atas nama tersangka R
(Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan PN
Bekasi).
98. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan
perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga atau perbuatan lain atas harta
kekayaan yang diketahui atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
atas nama tersangka R (Panitera Pengganti pada PN
Jakarta Utara dan PN Bekasi).
99. Perkara TPK dalam Persetujuan Pencadangan
Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Ekplorasi dan Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di Wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014 atas
nama tersangka NA (Gubernur Sulawesi Tenggara).
100. Perkara TPK secara bersama-sama menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin atas nama tersangka YAF (Bupati
Banyuasin Periode 2013-2018).
101. Perkara TPK secara bersama-sama pegawai negeri
atau penyelenggara negara menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin atas nama tersangka RUS (PNS - Kasubag
Rumah Tangga Pemkab Banyuasin).
102. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji
terkait dengan proses perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan
jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainnya di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas
nama tersangka ZM (swasta).
103. Perkara TPK secara bersama-sama pegawai negeri
atau penyelenggara negara menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin atas nama tersangka UU (Pegawai Negeri
Sipil di Kabupaten Banyuasin).
104. Perkara TPK secara bersama-sama pegawai negeri
atau penyelenggara negara menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin atas nama tersangka K (swasta).
105. Perkara TPK secara bersama-sama pegawai negeri
atau penyelenggara negara menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin atas nama tersangka STY (Kasie
Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyuasin).
106. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-
sama memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada penyelenggara dengan maksud supaya
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh
Bulog kepada CV. Semesta Berjaya di tahun 2016 atas
nama tersangka XS (swasta) dan M (swasta).
107. Perkara TPK penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak
melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula
impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV. Semesta
172
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Berjaya di tahun 2016 atas nama tersangka IG (Ketua
DPD RI).
108. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara
dengan maksud supaya penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pengurusan perkara nomor: 520/
Pidsus/2016/PN.PDG Tanggal 2 Agustus 2016 di
Pengadilan Negeri Padang atas nama tersangka XS
(swasta) dan M (swasta).
109. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara
dengan maksud supaya penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pengurusan perkara nomor: 520/
Pidsus/2016/PN.PDG Tanggal 2 Agustus 2016 di
Pengadilan Negeri Padang atas nama tersangka F
(JPU Kajati Sumbar).
110. Perkara TPK dalam Pengadaan Paket Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik)
Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia atas nama tersangka IR
(mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemendagri).
111. Perkara TPK yaitu baik langsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan atau persewaan yang
pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh
atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya; atau menerima gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya; atau menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran
orang yang memberikan ada hubungan dengan
jabatannya terkait pembangunan Pasar Besar Kota
Madiun Tahun 2009-2012 atas nama tersangka BI
(Walikota Madiun periode 2009-2014).
112. Perkara TPK menerima hadiah dari Hartoyo terkait
pembahasan dan pengesahan Anggaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P
Tahun 2016 atas nama tersangka YTH (anggota
DPRD Kebumen) dan SGW (PNS Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kebumen).
113. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
terkait dengan pengesahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
Anggaran 2016 atas nama tersangka BK (Bupati
Tanggamus).
114. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepada
daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, di
Mahkamah Konstitusi Tahun 2011/2012 kepada
terpidana M. Akil Mochtar atas nama tersangka SUS
(Bupati Buton 2012-2017).
115. Perkara TPK memberi hadiah kepada Yudhy Tri
Hartanto dan Sigit Widodo terkait pembahasan dan
pengesahan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten
Kebumen dalam APBD-P Tahun 2016 atas nama
tersangka HTY.
116. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji secara
bersama-sama terkait pembahasan Anggaran
Optimalisasi pada Direktorat Jenderal Pembinaan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen
P2Ktrans), Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2014 atas nama
tersangka CJM (anggota DPR RI 2009-2014).
117. Perkara TPK pengadaan pupuk urea tablet di Perum
Perhutani unit 1 Jawa Tengah Tahun 2010-2011 atas
nama tersangka HS (Kepala Perum Perhutani Unit 1
Jawa Tengah).
118. Perkara TPK pengadaan pupuk urea tablet di Perum
Perhutani unit 1 Jawa Tengah Tahun 2010-2011 atas
nama tersangka BW (Kepala Biro Pembinaan Sumber
Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah).
119. Perkara TPK pengadaan pupuk urea tablet di Perum
Perhutani unit 1 Jawa Tengah Tahun 2010-2011 atas
nama tersangka ASS (Dirut PT. Berdikari).
120. Perkara TPK pengadaan pupuk urea tablet di Perum
Perhutani unit 1 Jawa Tengah Tahun 2012-2013 atas
nama tersangka THS (Kepala Perum Perhutani Unit 1
Jawa Tengah).
121. Perkara TPK pengadaan pupuk urea tablet di Perum
Perhutani unit 1 Jawa Tengah Tahun 2012-2013 atas
nama tersangka LE (Dirut PT. Berdikari).
122. Perkara TPK penyalahgunaan kewenangan dalam
menggunakan dana Pendidikan Luar Sekolah pada
Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007
atas nama tersangka MDT (Kasubdin PLS Provinsi
NTT/PPK).
123. Perkara TPK menerima gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka BI
(Walikota Madiun).
124. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan
anggaran proyek-proyek di Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015 dan 2016
atas nama tersangka SKS (swasta).
125. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait
dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan maksud supaya pegawai
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau
karena berhubungan dengan suatu perbuatan yang
berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya atas nama tersangka ES.
126. Perkara TPK memberikan hadiah atau janji kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara pada
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama tersangka
RRN (swasta).
127. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang
dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara
negara pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas
173
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
nama tersangka HS (Kasubdit Bukti Permulaan
Direktorat Penegakan Hukum dan PPNS).
128. Perkara TPK dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang
pada saat dilakukan perbuatan ditugaskan untuk
mengurus atau mengawasi terkait dengan: a. Proyek
Pembangunan Jembatan Kedungingas di Kabupaten
Nganjuk tahun 2009, b. Proyek Rehabilitasi Saluran
Melilir Nganjuk di Kabupaten Nganjuk tahun 2009,
c. Proyek Perbaikan Jalan Sukomoro-Kecubung di
Kabupaten Nganjuk tahun 2009, d. Proyek Rehabilitasi
Saluran Pembuang Ganggangmalang di Kabupaten
Nganjuk tahun 2009, e. Proyek Pemeliharaan Berkala
Jalan Ngrengket-Mlorah di Kabupaten Nganjuk tahun
2009, atas nama tersangka TFR (Bupati Nganjuk).
129. Perkara TPK menerima gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajibannya atau tugasnya atas nama tersangka
TFR (Bupati Nganjuk).
130. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
untuk pengurusan perkara nomor:454/Pidsus/2016/
PN.Jkt.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
atas nama tersangka SJM (swasta).
131. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Atty
Suharti selaku Walikota Cimahi bersama H.M. Itoc
Tochija, Ir. M.M. terkait dengan pembangunan fisik
Pasar Kota Cimahi Tahun Anggaran 2016 dan 2017
atas nama tersangka TDB (swasta) dan HSG (swasta).
132. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Triswara
Dhanu Brata alias Ade dan Hendriza Soleh Gunadi
alias Ari terkait dengan pembangunan fisik Pasar
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 atas
nama tersangka AST (Walikota Cimahi) dan MIT (PNS).
133. Perkara TPK secara bersama-sama dengan Sigit
Widodo dan Dian Lestari Subekti Pertiwi serta Yudhi
Tri Hartanto yaitu menerima hadiah atau janji dari
Basikun Suwandin Atmojo alias Petruk dan Hartoyo
terkait pembahasan dan pengesahan anggaran
proyek di Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora)
dalam APBD-P Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2016
atas nama tersangka AP (Sekda Kab. Kebumen).
134. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada Dian Lestari Subekti Pertiwi, Yudhi Tri
Hartanto dan Adi Pandoyo serta Sigit Widodo terkait
pembahasan dan pengesahan anggaran proyek di
Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) dalam
APBD-P Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2016 atas
nama tersangka BSA (swasta).
135. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-
sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
penyelenggara negara dengan maksud supaya
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
Proses Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla
RI pada APBN-P Tahun Anggaran 2016, atas nama
tersangka MAO (swasta).
136. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-
sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
penyelenggara negara dengan maksud supaya
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
Proses Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla
RI pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 atas nama
tersangka HST (swasta).
137. Perkara TPK penyelenggara negara menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya terkait dengan Proses
Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla RI pada
APBN-P Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka
ESH (Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama
Bakamla RI/Kuasa Pengguna Anggaran pada Deputi
Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama Bakamla
RI).
138. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-
sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
penyelenggara negara dengan maksud supaya
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
Proses Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla
RI pada APBN-P Tahun Anggaran 2016 atas nama
tersangka FD (swasta).
139. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu oleh
Penyelenggara Negara terkait pengisian jabatan di
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Tahun
2016 atas nama tersangka S (PNS).
140. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu oleh
Penyelenggara Negara terkait pengisian jabatan di
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Tahun
2016 atas nama tersangka SH (Bupati).
Penuntutan
Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 111 (seratus
sebelas) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2015
sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara dan perkara tahun
2016 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perkara, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHTAR EFENDY
sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi
atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap tersangka dan
terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi
dan dengan sengaja tidak memberi keterangan
atau memberi keterangan yang tidak benar pada
persidangan atas nama terdakwa M. Akil Mochtar di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa ADE SWARA dan
NURLATIFAH sehubungan dengan Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu terkait pengurusan ijin Surat Persetujuan
Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar
Kertabumi di Kabupaten Karawang, dan perkara
TPPU sehubungan dengan dengan perbuatan
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, menghibahkan, menitipkan,
174
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
membawa keluar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahui atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa ANNAS MAAMUN
sehubungan dengan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau
Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa IR. A. BAMBANG
D sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa
Timur, dan proyek-proyek lainnya yang dilakukan
oleh tersangka selaku Direktur Human Resource
Development PT. Media Karya Sentosa bersama
dengan kawan-kawan.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa SUTAN
BHATOEGANA sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji terkait Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI
dan kegiatan lainnya.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa ABDUR ROUF
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli Gas Alam untuk Pembangkit
Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur, dan proyek-proyek lainnnya.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa FUAD AMIN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan Proyek-proyek lainnya dan Perkara
TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya
dan Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang diketahui atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa MULYA A. HASJMY
sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan
peralatan kesehatan dari sisa dana pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka
wabah flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dana
APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik
Depkes Tahun Anggaran 2006.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa SUROSO ATMO
MARTOYO sehubungan dengan penerimaan sesuatu
atau uang yang diduga diberikan oleh Direktur PT.
Sugih Interjaya dkk terkait dengan proyek pengadaan
Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero)
tahun 2004- 2005.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa LA MUSI DIDI
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai
Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED)
PLTA Danau Sentani dan Danau Paniai Tahun 2008 di
Provinsi Papua dan Perkara TPK sehubungan dengan
kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Danau
Sentani dan Danau Paniani Tahun Anggaran 2008 di
Provinsi Papua.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa BARNABAS SUEBU
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai
Urumuka Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED)
PLTA danau Sentani dan danau Paniai tahun 2008 di
Provinsi Papua dan Perkara TPK sehubungan dengan
kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Danau
Sentani dan Danau Paniani Tahun Anggaran 2008 di
Provinsi Papua.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa RIZAL ABDULLAH
sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010-2011.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa JEFFERSON
SM RUMAJAR sehubungan dengan penggunaan
dana kas daerah Pemerintah kota Tomohon
Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dan Perkara TPK
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau
pemberian berupa uang kepada pemeriksa Badan
Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara pada tahun
2008 atas laporan keuangan Pemerintah Kota
Tomohon Tahun Anggaran 2007.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa SURYADHARMA
ALI sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 2010- 2013 dan Perkara TPK sehubungan
dengan penggunaan DOM (Dana Operasional
Menteri) pada Kementerian Agama RI tahun 2011-
2014.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa OTTO C. KALIGIS
sehubungan dengan Memberi atau menjanjikan
sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Medan Sumatera Utara terkait permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Negara.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSIR YUSFAN
sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Perkara TPK
175
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
sehubungan dengan bersama-sama memberi atau
menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak
Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos),
Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi
Hasil (DBH).
17. Perkara TPK atas nama terdakwa BAMBANG
WIRATMADJI SOEHARTO sehubungan dengan
bersama-sama Lusita Anie Razak, Subri, dan
Apriyanto Kurniawan, memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya atau memberi
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu
yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau
tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan
pengurusan perkara tindak pidana menempatkan
keterangan palsu di atas bukti autentik dan
pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor
Sugiharta Alias Along.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa JERO WACIK
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
pada tahun 2011 s.d. 2013, di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Perkara TPK sehubungan
dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata/Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
pada Tahun 2008-2011.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI ANTONI
ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI sehubungan
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah
Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi
tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan yang tidak
benar pada waktu persidangan terdakwa M. Akil
Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
20. Perkara TPK Atas nama terdakwa AMIR FAUZI
sehubungan dengan menerima pemberian atau janji
terkait dengan penanganan perkara permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak
Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos),
Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi
Hasil (DBH).
21. Perkara TPK Atas nama terdakwa DERMAWAN
GINTING sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
22. Perkara TPK atas nama terdakwa MADE MEREGAWA
sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi
dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun
Anggaran 2009.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa IRAWAN
sehubungan dengan Pengadaan dan Pelaksanaan
Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong
Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia Tahun Anggaran
2011.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa SUGIARTO
sehubungan dengan Pengadaan dan Pelaksanaan
Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong
Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia Tahun Anggaran
2011.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI RACHMAT
KURNIAWAN sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2011.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa ILHAM ARIEF
SIRADJUDDIN sehubungan dengan pelaksanaan
Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk
Instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar
dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005-2013.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa TEUKU SYAIFUL
ACHMAD sehubungan dengan pelaksanaan proyek
pembangunan dermaga bongkar pada kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang
yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2010.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa TRIPENI IRIANTO
PUTRO sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
176
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
29. Perkara TPK atas nama terdakwa PATRICE RIO
CAPELLA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gibernur
Sumatera Utara dan Evy Susanti terkait dengan
dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana
Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah
(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada
sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang Sedang dilakukan penyelidikan oleh
Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung Indonesia.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. YAGARI
BHASTARA GUNTUR sehubungan dengan Memberi
atau Menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh
Tersangka selaku salah seorang Kuasa Hukum dari
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara terkait permohonan pengujian
kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan atas penyelidikan
tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi
Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah
Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
31. Perkara TPK atas nama terdakwa JAMALUDDIEN
MALIK sehubungan dengan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang
secara melawan hukum atau menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu
bagi dirinya sendiri atau yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, memotong pembayaran
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
lain atau kas umum tersebut mempunyai utang
kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang terkait dana kegiatan Tahun
Anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan
Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen
P2KTrans).
32. Perkara TPK atas nama terdakwa HENGKY WIDJAJA
sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama
Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk Instalasi
Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan
pihak swasta periode tahun 2006-2011.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
NAZARUDDIN sehubungan dengan penerimaan
hadiah atau janji padahal patut diketahui atau
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya sehubungan
dengan penganggaran dan pelaksanaan proyek
yang dikerjakan oleh PT. DGI dan lain-lain tahun 2010
dan perkara TPPU terkait dengan TPK sehubungan
dengan transaksi pembelian saham PT. Garuda di
Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT.
Cakrawaja Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT.
Pasific Putra Metropolitan, PT. Darmakusumah dan
transaksi lainnya berupa menempatkan, mentransfer,
mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan
dan atau perbuatan menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT PUJO
NUGROHO dan EVY SUSANTI sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang
kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
35. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT PUJO
NUGROHO dan EVY SUSANTI sehubungan dengan
memberi hadiah atau janji kepada Patrice Rio Capella
selaku Anggota DPR RI terkait dengan dugaan TPK
Dana bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah
Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan
modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara yang sedang dilakukan
penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
dan atau Kejaksaan Agung RI.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa RUDYANTO
sehubungan dengan secara bersama-sama atau
turut serta terkait perbuatan Ikmal Jaya selaku
Walikota Tegal periode 2009 s.d. 2014 dalam
pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah
Kota Tegal dengan pihak swasta pada tahun 2012.
37. Perkara TPK atas nama terdakwa RICKY
TAMPINONGKOL sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya
terkait dengan pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
38. Perkara TPK atas nama terdakwa RINELDA BANDASO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Dewi
Aryaliniza Als Dewie Yasin Limpo selaku anggota
DPR RI dan Bambang Wahyuhadi, yaitu menerima
hadiah atau janji terkait usulan penganggaran
Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan
Terbarukan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua.
39. Perkara TPK atas nama terdakwa DEWI ARYANILIZA
ALS DEWIE YASIN LIMPO dan BAMBANG WAHYUHADI
sehubungan dengan bersama-sama dengan Rinelda
Bandaso, yaitu menerima hadiah atau janji terkait
177
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
usulan penganggaran Proyek Pembangunan
Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan Tahun
Anggaran 2016 untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa KAMALUDDIN
HARAHAP sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
41. Perkara TPK atas nama terdakwa PAHRI AZHARI dan
LUCIANTY sehubungan dengan pemberian hadiah
atau janji kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
42. Perkara TPK atas nama terdakwa RIAMON
ISKANDAR, DARWIN, ISLAN HANURA, dan AIDIL FITRI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
SYAKIR sehubungan dengan menjanjikan atau
memberikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara
terkait dengan pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL)
untuk kebutuhan kilang-kilang PT. Pertamina
(Persero) tahun 2004-2005.
44. Perkara TPK atas nama terdakwa SIGIT PRAMONO
ASRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 4. Pengesahan Angggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
45. Perkara TPK atas nama terdakwa AJIB SHAH
sehubungan dengan secara bersama-sama
dengan cara menerima hadiah atau janji dari
Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan Penggunaan Hak
Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
46. Perkara TPK atas nama terdakawa SALEH BANGUN
sehubungan dengan secara bersama-sama
dengan cara menerima hadiah atau janji dari
Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan Penggunaan Hak
Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
47. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIDIR RITONGA
sehubungan dengan menerima hadiah atau
janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Sumatera Utara terkait dengan : 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan Penggunaan Hak
Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
48. Perkara TPK atas nama terdakwa ABDUL KHOIR
178
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
sehubungan dengan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
49. Perkara TPK atas nama terdakwa FL. TRI SATRIYA
SANTOSA sehubungan dengan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersama-sama
menerima pemberian atau janji dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
50. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI
MULYAHARTONO sehubungan dengan pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang bersama-
sama menerima pemberian atau janji dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
51. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO PRAMONO
sehubungan dengan pengadaan dan pelaksanaan
Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
52. Perkara TPK atas nama terdakwa ICHSAN SUAIDI
dan AWANG LAZUARDI EMBAT sehubungan dengan
memberi hadiah atau janji kepada Andri Tristianto
Sutrisna selaku Kasubdit Kasasi Perdata pada
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Mahkamah Agung RI, terkait Penundaan Pengiriman
Putusan Kasasi Perkara Korupsi Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten
Lombok Timur oleh Mahkamah Agung RI.
53. Perkara TPK atas nama terdakwa BOBBY REYNOLD
MAMAHIT sehubungan dengan pengadaan dan
pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaranan (BP2IP) Sorong Tahap III
pada PUsat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
54. Perkara TPK atas nama terdakwa DAMAYANTI WISNU
PUTRANTI sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama
PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
55. Perkara TPK atas nama terdakwa JULIA PRASETYARINI
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan DESSY
A EDWIN selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
56. Perkara TPK atas nama terdakwa DESSY A EDWIN
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan JULIA
PRASETYANI selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
57. Perkara TPK atas nama terdakwa SUKOTJO S
BAMBANG sehubungan dengan pengadaan Driving
Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada
Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
58. Perkara TPK atas nama terdakwa TRINANDA
PRIHANTORO sehubungan dengan memberi
sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut kepada
Mohamad Sanusi selaku Anggota DPRD Provinsi
DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait dengan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
59. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIESMAN WIDJAJA
sehubungan dengan memberi sesuatu hadiah atau
janji secara berlanjut kepada Mohamad Sanusi
selaku Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode
2014-2019 terkait dengan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015-2035 dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta.
60. Perkara TPK atas nama terdakwa MARUDUT
sehubungan dengan secara bersama-sama memberi
atau mencoba memberi sesuatu kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi dan atau Asisten Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Tinggi DKI guna menghentikan
penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada
PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
61. Perkara TPK atas nama terdakwa DANDUNG
PAMULAMO dan SUDI WANTOKO sehubungan
dengan secara bersama-sama memberi atau
mencoba memberi sesuatu kepada Kepala Tinggi
dan atau Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan
Tinggi DKI Jakarta guna menghentikan penyelidikan/
penyidikan TPK pada PT. Brantas Abipraya di
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
62. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDRI TRISTIANTO
SUTRISNA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara
korupsi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur, di Mahkamah Agung
RI.
63. Perkara TPK atas nama terdakwa JAJANG ABDUL
HOLIK dan LENIH MARLIANI sehubungan dengan
bersama-sama dengan Ojang Sohandi yaitu
memberi hadiah atau janji kepada Fahri Nurmallo
dan Deviyanti Rochaeni yang masing-masing
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat, terkait penanganan perkara TPK
Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana
Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun
179
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Anggaran 2014.
64. Perkara TPK atas nama terdakwa UJANG M.
AMIN, JAINI, PARLINDUNGAN HARAHAP, DEPY
IRAWAN, DEAR FAUZUL AZIM, dan IIN FEBRIANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
65. Perkara TPK atas nama terdakwa DODDY ARYANTO
SUPENO sehubungan dengan memberi hadiah atau
janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara terkait dengan pengurusan perkara di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya atau karena berhubungan dengan suatu
perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
66. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLAN ABD. GANI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan pengiriman putusan kasasi perkara
TPK Pembangunan Dermaga Bongkar Lanjutan,
Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
67. Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY SETIADJI,
INDARTO CATUR NUGROHO, dan SLAMET RIYANA
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang
memberikan sesuatu, membayar atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, terkait
Restitusi Lebih Bayar Pajak atas Pajak Penghasilan
(PPh) Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Masa Februari Tahun 2013 PT. Elektronic Design
and Manufacturing International (EDMI) Indonesia.
68. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUPRIYANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Abdul Khoir terkait dengan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
69. Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMAD SANUSI
sehubungan dengan menerima sesuatu hadiah atau
janji secara berlanjut terkait dengan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
70. Perkara TPPU atas nama tersangka MOHAMAD
SANUSI sehubungan dengan perbuatan
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana.
71. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHRI NURMALLO
dan DEVIYANTI ROCHAENI sehubungan dengan
menerima hadiah atau janji terkait dengan
penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran
dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.
72. Perkara TPK atas nama terdakwa OJANG SOHANDI
sehubungan dengan bersama-sama dengan Jajang
Abdul Holik dan Lenih Marliani yaitu memberi hadiah
atau janji kepada Fahri Nurmallo dan Deviyanti
Rochaeni yang masing-masing sebagai Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,
terkait penanganan perkara TPK Penyalahgunaan
Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas
Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.
73. Perkara TPK atas nama terdakwa OJANG SOHANDI
sehubungan dengan menerima gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
74. Perkara TPPU atas nama terdakwa OJANG SOHANDI
sehubungan dengan perbuatan menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana.
75. Perkara TPK atas nama terdakwa BERTHANATALIA
RURUK KARIMAN dan SAMSUL HIDAYATULLAH
sehubungan dengan bersama-sama dengan Kasman
Sangaji dalam memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
76. Perkara TPK atas nama terdakwa KASMAN SANGAJI
sehubungan dengan bersama-sama dengan
Berthanatalia Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah
dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
77. Perkara TPK atas nama terdakwa SITI MARWA
sehubungan dengan menerima hadiah terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
Berdikari (Persero).
78. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY NASUTION
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar
melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena
diketahui telah melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
79. Perkara TPK atas nama terdakwa ROHADI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanatalia
Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah dengan
maksud untuk pengurusan perkara nomor: 454/
Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.
80. Perkara TPK atas nama terdakwa YOGAN ASKAN
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada I Putu Sudiartana selaku anggota
DPR RI bersama-sama dengan Noviyanti dan Suhemi,
180
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
terkait dengan pengurusan anggaran di DPR untuk
alokasi Provinsi Sumatera Barat Pada APBN-P tahun
2016.
81. Perkara TPK atas nama terdakwa SUPRAPTO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Yogan
Askan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
I Putu Sudiartana selaku anggota DPR RI bersama-
sama dengan Noviyanti dan Suhemi, terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016.
82. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY SANTONI
dan SAFRI sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu.
83. Perkara TPK atas nama terdakwa JANNER PURBA dan
TOTON sehubungan dengan bersama-sama dengan
Toton selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Bengkulu yaitu menerima pemberian hadiah
atau janji sehubungan dengan perkara TPK terkait
penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas
nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
84. Perkara TPK atas nama terdakwa BADARUDDIN
BACHSIN sehubungan dengan menerima pemberian
hadiah atau janji sehubungan dengan perkara TPK
terkait penyalahgunaan honor Dewan Pembina
RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang
sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu
atas nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
85. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD YANI
sehubungan dengan secara bersama-sama memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara
negara dengan maksud supaya penyelenggaran
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait dengan putusan perkara
perdata nomor: 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara
PT. Mitra Maju Sukses (PT MMS) selaku penggugat
dengan PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) selaku
tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
86. Perkara TPK atas nama terdakwa EDISON MARUDUT
MARDASAULI SIAHAAN sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan
di provinsi Riau tahun 2014 kepada kementerian
kehutanan.
87. Perkara TPK atas nama terdakwa RAOUL ADHITYA
WIRANATAKUSUMAH sehubungan dengan secara
bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada penyelenggara negara dengan maksud
supaya penyelenggaran negara tersebut berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
putusan perkara perdata nomor: 503/PDT.G/2015/
PN.JKT.PST antara PT. Mitra Maju Sukses (PT MMS)
selaku penggugat dengan PT. Kapuas Tunggal
Persada (PT. KTP) selaku tergugat di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
88. Perkara TPK atas nama terdakwa NOVIYANTI dan
SUHEMI sehubungan dengan bersama-sama
dengan I Putu Sudiartana selaku anggora DPR RI
yaitu menerima hadiah atau janji dari Yogan Askan
dan Suprapto terkait dengan pengurusan anggaran
di DPR untuk alokasi Provinsi Sumatera Barat Pada
APBN-P tahun 2016.
89. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKIFLI
EFFENDI SIREGAR sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku
Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi
dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan
periode 2014-2019.
90. Perkara TPK atas nama terdakwa PARLUHUTAN
SIREGAR sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku
Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi
dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan
periode 2014-2019.
91. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKIFLI HUSEIN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan
tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.
92. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDIANTO HALIM
WIDJAJA sehubungan dengan memberi hadiah atau
janji kepada Pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
Berdikari (Persero).
93. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDIMAN
PARDAMEAN NADAPDAP sehubungan dengan
menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho
selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait
fungsi dan kewenangan tersangka selaku anggota
DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014
dan periode 2014-2019.
94. Perkara TPK atas nama terdakwa GUNTUR
MANURUNG sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku
Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi
dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan
periode 2014-2019.
95. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD AFAN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan
tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.
96. Perkara TPK atas nama terdakwa BUSTAMI H. S.
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan
tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.
97. Perkara TPK atas nama terdakwa H. M. JOHAR dan
SUPARMAN sehubungan dengan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersama-sama
menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya
181
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait
dengan Pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan/atau
RAPBD Tahun Anggaran 2015 pada Provinsi Riau.
98. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT PUJO N
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
periode 2009 s.d. 2014 dan 2014 s.d. 2019 terkait
dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2012 s.d. 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014
oleh DPRD provinsi sumatera utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan 4. Penolakan
penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara pada tahun 2015.
99. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIS HADIANTO
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
kepada pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
Berdikari (Persero).
100. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
SANTOSO sehubungan dengan Perkara TPK secara
bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada penyelenggara negara dengan maksud
supaya penyelenggaran negara tersebut berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
putusan perkara perdata nomor: 503/PDT.G/2015/
PN.JKT.PST antara PT. Mitra Maju Sukses (PT MMS)
selaku penggugat dengan PT. Kapuas Tunggal
Persada (PT. KTP) selaku tergugat di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
101. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI ASTUTI
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
kepada Pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
Berdikari (Persero).
102. Perkara TPK atas nama terdakwa I PUTU SUDIARTANA
sehubungan dengan bersama-sama dengan
Noviyanti dan Suhemi, yaitu menerima hadiah atau
janji dari Yogan Askan dan Suprapto terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016.
103. Perkara TPK atas nama terdakwa XAVERIANDY
SUTANTO dan MEMI sehubungan dengan setiap
orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada penyelenggara dengan maksud supaya
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
pengurusan perkara nomor: 520/Pidsus/2016/
PN.PDG tanggal 2 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri
Padang.
104. Perkara TPK atas nama terdakwa IRMAN GUSMAN
sehubungan dengan penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau
tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula
impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV. Semesta
Berjaya di tahun 2016.
105. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULFIKAR
MUHARRAMI sehubungan dengan pemberian
hadiah atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.
106. Perkara TPK atas nama terdakwa AMRAN HI MUSTARY
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Abdul Khoir guna mengupayakan Usulan Program
Pembangunan Infrastruktur pada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku
atau Maluku Utara serta menunjuk Abdul Khoir dan
kawan-kawan sebagai pelaksananya.
107. Perkara TPK atas nama terdakwa YAN ANTON
FERDIAN sehubungan dengan secara bersama-sama
menerima hadiah atau janji terkait dengan proses
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek
pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan
dan dinas-dinas lainnya di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.
108. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSTAMI
sehubungan dengan secara bersama-sama pegawai
negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.
109. Perkara TPK atas nama terdakwa KIRMAN sehubungan
dengan secara bersama-sama pegawai negeri atau
penyelenggara negara menerima hadiah atau janji
terkait dengan proses perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan
jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainnya di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
110. Perkara TPK atas nama terdakwa UMAR USMAN
sehubungan dengan secara bersama-sama pegawai
negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.
111. Perkara TPK atas nama terdakwa SUTARYO
sehubungan dengan secara bersama-sama pegawai
negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah
atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.
BERKAS PERKARA LIMPAH KE PN
Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
Tipikor adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara, yaitu:
182
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
1. Perkara TPK atas nama terdakwa RUDYANTO
sehubungan dengan secara bersama-sama atau
turut serta terkait perbuatan Ikmal Jaya selaku
Walikota Tegal periode 2009 s.d. 2014 dalam
pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah
Kota Tegal dengan pihak Swasta pada tahun 2012.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa RICKY
TAMPINONGKOL sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya
terkait dengan pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa RINELDA BANDASO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Dewi
Aryaliniza Als Dewie Yasin Limpo selaku anggota
DPR RI dan Bambang Wahyuhadi, yaitu menerima
hadiah atau janji terkait usulan penganggaran
Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan
Terbarukan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa DEWI ARYANILIZA
ALS DEWIE YASIN LIMPO dan BAMBANG WAHYUHADI
sehubungan dengan bersama-sama dengan Rinelda
Bandaso, yaitu menerima hadiah atau janji terkait
usulan penganggaran Proyek Pembangunan
Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan Tahun
Anggaran 2016 untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa KAMALUDDIN
HARAHAP sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa PAHRI AZHARI dan
LUCIANTY sehubungan dengan pemberian hadiah
atau janji kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa RIAMON
ISKANDAR, DARWIN, ISLAN HANURA, dan AIDIL FITRI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
SYAKIR sehubungan dengan pemberian sesuatu
atau uang bersama-sama dengan Willy Sebastian
Lim kepada Suroso Atmomartoyo, selaku Direktur
Pengolahan PT Pertamina (Persero) dalam proyek
pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT Pertamina
(Persero) tahun 2004-2005.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa SIGIT PRAMONO
ASRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan : 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 4.Pengesahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa AJIB SHAH
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Puji Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan 1.Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa SALEH BANGUN
sehubungan dengan menerima hadiah atau
janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Sumatera Utara terkait dengan: 1.Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
183
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIDIR RITONGA
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan Penggunaan Hak
Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa ABDUL KHOIR
sehubungan dengan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa FL. TRI SATRIYA
SANTOSA sehubungan dengan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersama-sama
menerima pemberian atau janji dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang
dilakukan tersangka selaku anggota DPRD Provinsi
Banten Periode 2014-2019.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI
MULYAHARTONO sehubungan dengan pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang bersama-
sama menerima pemberian atau janji dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO PRAMONO
sehubungan dengan pengadaan dan pelaksanaan
Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa ICHSAN SUAIDI
dan AWANG LAZUARDI EMBAT sehubungan dengan
memberi hadiah atau janji kepada Andri Tristianto
Sutrisna selaku Kasubdit Kasasi Perdata pada
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Mahkamah Agung RI, terkait Penundaan Pengiriman
Putusan Kasasi Perkara Korupsi Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten
Lombok Timur oleh Mahkamah Agung RI.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa BOBBY REYNOLD
MAMAHIT sehubungan dengan pengadaan dan
pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaranan (BP2IP) Sorong Tahap III
pada PUsat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa DAMAYANTI WISNU
PUTRANTI sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama
PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
20. Perkara TPK atas nama terdakwa JULIA PRASETYARINI
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan DESSY
A EDWIN selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa DESSY A. EDWIN
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan JULIA
PRASETYANI selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
22. Perkara TPK atas nama terdakwa SUKOTJO S
BAMBANG sehubungan dengan pengadaan Driving
Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada
Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa TRINANDA
PRIHANTORO sehubungan dengan memberi
sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut kepada
Mohamad Sanusi selaku Anggota DPRD Provinsi
DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait dengan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIESMAN WIDJAJA
sehubungan dengan memberi sesuatu hadiah atau
janji secara berlanjut kepada Mohamad Sanusi
selaku Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode
2014-2019 terkait dengan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015-2035 dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa MARUDUT
sehubungan dengan secara bersama-sama memberi
atau mencoba memberi sesuatu kepada Kepala
184
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Kejaksaan Tinggi dan atau Asisten Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Tinggi DKI guna menghentikan
penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada
PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa DANDUNG
PAMULAMO dan SUDI WANTOKO sehubungan
dengan secara bersama-sama memberi atau
mencoba memberi sesuatu kepada Kepala Tinggi
dan atau Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan
Tinggi DKI Jakarta guna menghentikan penyelidikan/
penyidikan TPK pada PT. Brantas Abipraya di
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDRI TRISTIANTO
SUTRISNA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara
korupsi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur, di Mahkamah Agung
RI.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa JAJANG ABDUL
HOLIK dan LENIH MARLIANI sehubungan dengan
bersama-sama dengan Ojang Sohandi yaitu
memberi hadiah atau janji kepada Fahri Nurmallo
dan Deviyanti Rochaeni yang masing-masing
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat, terkait penanganan perkara TPK
Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana
Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun
Anggaran 2014.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa UJANG M.
AMIN, JAINI, PARLINDUNGAN HARAHAP, DEPY
IRAWAN, DEAR FAUZUL AZIM, dan IIN FEBRIANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa DODDY ARYANTO
SUPENO sehubungan dengan memberi hadiah atau
janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara terkait dengan pengurusan perkara di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya atau karena berhubungan dengan suatu
perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLAN ABD. GANI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan pengiriman putusan kasasi perkara
TPK Pembangunan Dermaga Bongkar Lanjutan,
Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
32. Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY SETIADJI,
INDARTO CATUR NUGROHO, dan SLAMET RIYANA
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang
memberikan sesuatu, membayar atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, terkait
Restitusi Lebih Bayar Pajak atas Pajak Penghasilan
(PPh) Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Masa Februari Tahun 2013 PT. Elektronic Design
and Manufacturing International (EDMI) Indonesia.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUPRIYANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Abdul Khoir terkait dengan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMAD SANUSI
sehubungan dengan menerima sesuatu hadiah atau
janji secara berlanjut terkait dengan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
35. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHRI NURMALLO
dan DEVIYANTI ROCHAENI sehubungan dengan
menerima hadiah atau janji terkait dengan
penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran
dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa OJANG SOHANDI
sehubungan dengan bersama-sama dengan Jajang
Abdul Holik dan Lenih Marliani yaitu memberi hadiah
atau janji kepada Fahri Nurmallo dan Deviyanti
Rochaeni yang masing-masing sebagai Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,
terkait penanganan perkara TPK Penyalahgunaan
Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas
Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.
37. Perkara TPK atas nama terdakwa OJANG SOHANDI
sehubungan dengan menerima gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
38. Perkara TPPU atas nama terdakwa OJANG SOHANDI
sehubungan dengan perbuatan menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana.
39. Perkara TPK atas nama terdakwa BERTHANATALIA
RURUK KARIMAN dan SAMSUL HIDAYATULLAH
sehubungan dengan bersama-sama dengan Kasman
Sangaji dalam memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa KASMAN SANGAJI
sehubungan dengan bersama-sama dengan
Berthanatalia Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah
dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
41. Perkara TPK atas nama terdakwa SITI MARWA
sehubungan dengan menerima hadiah terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
185
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Berdikari (Persero).
42. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY NASUTION
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar
melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena
diketahui telah melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa ROHADI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanatalia
Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah dengan
maksud untuk pengurusan perkara nomor: 454/
Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.
44. Perkara TPK atas nama terdakwa YOGAN ASKAN
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada I Putu Sudiartana selaku anggota
DPR RI bersama-sama dengan Noviyanti dan Suhemi,
terkait dengan pengurusan anggaran di DPR untuk
alokasi Provinsi Sumatera Barat Pada APBN-P tahun
2016.
45. Perkara TPK atas nama terdakwa SUPRAPTO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Yogan
Askan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
I Putu Sudiartana selaku anggota DPR RI bersama-
sama dengan Noviyanti dan Suhemi, terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016.
46. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY SANTONI
dan SAFRI sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu.
47. Perkara TPK atas nama terdakwa JANNER PURBA dan
TOTON sehubungan dengan bersama-sama dengan
Toton selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Bengkulu yaitu menerima pemberian hadiah
atau janji sehubungan dengan perkara TPK terkait
penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas
nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
48. Perkara TPK atas nama terdakwa BADARUDDIN
BACHSIN sehubungan dengan menerima pemberian
hadiah atau janji sehubungan dengan perkara TPK
terkait penyalahgunaan honor Dewan Pembina
RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang
sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu
atas nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
49. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD YANI
sehubungan dengan secara bersama-sama memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara
negara dengan maksud supaya penyelenggaran
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait dengan putusan perkara
perdata nomor: 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara
PT. Mitra Maju Sukses (PT. MMS) selaku penggugat
dengan PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) selaku
tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
50. Perkara TPK atas nama terdakwa EDISON MARUDUT
MARDASAULI SIAHAAN sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan
di Provinsi Riau tahun 2014 kepada Kementerian
Kehutanan.
51. Perkara TPK atas nama terdakwa RAOUL ADHITYA
WIRANATAKUSUMAH sehubungan dengan secara
bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada penyelenggara negara dengan maksud
supaya penyelenggaran negara tersebut berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
putusan perkara perdata nomor: 503/PDT.G/2015/
PN.JKT.PST antara PT. Mitra Maju Sukses (PT. MMS)
selaku penggugat dengan PT. Kapuas Tunggal
Persada (PT. KTP) selaku tergugat di Pengadilan
Negeri Jakarta pusat.
52. Perkara TPK atas nama terdakwa NOVIYANTI dan
SUHEMI sehubungan dengan bersama-sama
dengan I Putu Sudiartana selaku anggora DPR RI
yaitu menerima hadiah atau janji dari Yogan Askan
dan Suprapto terkait dengan pengurusan anggaran
di DPR untuk alokasi Provinsi Sumatera Barat Pada
APBN-P tahun 2016.
53. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKIFLI
EFFENDI SIREGAR sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku
Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi
dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan
periode 2014-2019.
54. Perkara TPK atas nama terdakwa PARLUHUTAN
SIREGAR sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku
Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi
dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan
periode 2014-2019.
55. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKIFLI HUSEIN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan
tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.
56. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDIANTO HALIM
WIDJAJA sehubungan dengan memberi hadiah atau
janji kepada Pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
Berdikari (Persero).
57. Perkara TPK atas nama terdakwa GUNTUR
MANURUNG sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku
Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait fungsi
dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan
periode 2014-2019.
58. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD AFAN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan
186
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.
59. Perkara TPK atas nama terdakwa BUSTAMI H. S.
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan
tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera
Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.
60. Perkara TPK atas nama terdakwa H. M. JOHAR dan
SUPARMAN sehubungan dengan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersama-sama
menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait
dengan Pembahasan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014
dan/atau RAPBD Tahun Anggaran 2015 pada Provinsi
Riau.
61. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT PUJO N
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
periode 2009 s.d. 2014 dan 2014 s.d. 2019 terkait
dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2012 s.d. 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014
oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan 4. Penolakan
penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara pada tahun 2015.
62. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIS HADIANTO
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
kepada pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
Berdikari (Persero).
63. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
SANTOSO sehubungan dengan Perkara TPK secara
bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada penyelenggara negara dengan maksud
supaya penyelenggaran negara tersebut berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
putusan perkara perdata nomor: 503/PDT.G/2015/
PN.JKT.PST antara PT. Mitra Maju Sukses (PT MMS)
selaku penggugat dengan PT. Kapuas Tunggal
Persada (PT. KTP) selaku tergugat di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
64. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI ASTUTI
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
kepada Pejabat di PT. Berdikari (Persero) terkait
dengan pengadaan atau pembelian pupuk di PT.
Berdikari (Persero).
65. Perkara TPK atas nama terdakwa I PUTU SUDIARTANA
sehubungan dengan bersama-sama dengan
Noviyanti dan Suhemi, yaitu menerima hadiah atau
janji dari Yogan Askan dan Suprapto terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat pada APBN-P tahun 2016.
66. Perkara TPK atas nama terdakwa XAVERIANDY
SUTANTO dan MEMI sehubungan dengan setiap
orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada penyelenggara dengan maksud supaya
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
pengurusan perkara nomor: 520/Pidsus/2016/
PN.PDG Tanggal 2 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri
Padang.
67. Perkara TPK atas nama terdakwa IRMAN GUSMAN
sehubungan dengan penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau
tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula
impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV. Semesta
Berjaya di tahun 2016.
68. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULFIKAR
MUHARRAMI sehubungan dengan pemberian
hadiah atau janji terkait dengan proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan
barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas-
dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.
69. Perkara TPK atas nama terdakwa AMRAN HI
MUSTARY sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Abdul Khoir, dkk guna mengupayakan
Usulan Program Pembangunan Infrastruktur pada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat di Maluku atau Maluku Utara serta menunjuk
Abdul Khoir dkk sebagai pelaksanaanya.
70. Perkara TPK atas nama terdakwa YAN ANTON
FERDIAN, RUSTAMI, KIRMAN, UMAR USMAN, dan
SUTARYO sehubungan dengan bersama-sama
menerima hadiah atau janji terkait dengan proses
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek
pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan
dan dinas-dinas lainnya di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.
PUTUS TINGKAT PERTAMA
Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Tipikor
adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) putusan, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terdakwa JEFFERSON
SM RUMAJAR sehubungan dengan penggunaan
dana kas daerah Pemerintah Kota Tomohon
Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dan Perkara TPK
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau
pemberian berupa uang kepada pemeriksa Badan
Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara pada tahun
2008 atas laporan keuangan Pemerintah Kota
Tomohon Tahun Anggaran 2007.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa SURYADHARMA
ALI sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 2010-2013 dan Perkara TPK sehubungan
dengan penggunaan DOM (Dana Operasional
Menteri) pada Kementerian Agama RI tahun 2011-
2014.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI ANTONI
ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI sehubungan
187
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah
Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi
tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan yang tidak
benar pada waktu persidangan terdakwa M. Akil
Mochtar di pengadilan TPK Jakarta.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa MADE MEREGAWA
sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi
dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun
Anggaran 2009.
5. Perkara TPK Atas nama terdakwa DERMAWAN
GINTING sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Perkara TPK Atas nama terdakwa AMIR FAUZI
sehubungan dengan menerima pemberian atau janji
terkait dengan penanganan perkara permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak
Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos),
Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi
Hasil (DBH).
7. Perkara TPK atas nama terdakwa JERO WACIK
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
pada tahun 2011 s/d 2013, di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Perkara TPK sehubungan
dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata/Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
pada 2008-2011.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa IRAWAN dan
SUGIARTO sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2011.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. YAGARI
BHASTARA GUNTUR sehubungan dengan Memberi
atau Menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh
Tersangka selaku salah seorang Kuasa Hukum dari
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara terkait permohonan pengujian
kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan atas penyelidikan
tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi
Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah
Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
10. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI RACHMAT
KURNIAWAN sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2011.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHTAR EFENDY
sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi
atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap tersangka dan
terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi
dan dengan sengaja tidak memberi keterangan
atau memberi keterangan yang tidak benar pada
persidangan atas nama terdakwa M. Akil Mochtar di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa ILHAM ARIEF
SIRAJUDDIN sehubungan dengan pelaksanaan
Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk
Instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar
dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005 s.d. 2013.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT PUJO
NUGROHO dan EVY SUSANTI sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang
kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan perkara TPK
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu berupa uang kepada Penyelanggara Negara
yaitu anggota Komisi III DPR RI atas nama Patrice
Rio Capella terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana
Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan
Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)
dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang
dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi
Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung Republik
Indonesia.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa BAMBANG
WIRATMADJI SOEHARTO sehubungan dengan
bersama-sama dengan Lusita Anie Razak memberi
188
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
dan bersama-sama Lusita Anie Razak dan Subri
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
dan bersama-sama Lusita Anie Razak, Subri, dan
Apriyanto Kurniawan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya atau memberi
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara karena atau hubungan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau
tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan
pengurusan perkara tindak pidana menempatkan
keterangan palsu di atas bukti autentik dan
pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor
SUGIHARTA alias ALONG.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa SETIADY JUSUF dan
IRENIUS ADI sehubungan dengan memberi hadiah
atau janji kepada Hj. Dewi Aryaliniza Als Dewie Yasin
Limpo selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, bersama-sama dengan Bambang
Wahyuhadi dan Rinelda Bandaso, terkait usulan
Penganggaran Proyek Pembangunan Infrastruktur
Energi Baru dan Terbarukan Tahun Anggaran 2016
untuk Kebupaten Deiyai, Provinsi Papua.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa RUDYANTO
sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta
terkait perbuatan Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal
periode 2009 s.d 2014 dalam pelaksanaan tukar
guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan
pihak swasta pada tahun 2012.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa JAMALUDDIEN
MALIK sehubungan dengan Dana Kegiatan Tahun
Anggaran 2013-2014 dan Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jendral
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen
P2Ktrans).
18. Perkara TPK atas nama terdakwa RICKY
TAMPINONGKOL sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya
terkait dengan pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa PAHRI AZHARI dan
LUCIANTY sehubungan dengan pemberian hadiah
atau janji kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
20. Perkara TPK atas nama terdakwa RINELDA BANDASO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Dewi
Aryaliniza Als Dewie Yasin Limpo selaku anggota
DPR RI dan Bambang Wahyuhadi, yaitu menerima
hadiah atau janji terkait usulan penganggaran
Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan
Terbarukan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa RIAMON
ISKANDAR, DARWIN, ISLAN HANURA, dan AIDIL FITRI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
22. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
SYAKIR sehubungan dengan pemberian sesuatu
atau uang bersama-sama dengan Willy Sebastian
Lim kepada Suroso Atmomartoyo, selaku Direktur
Pengolahan PT. Pertamina (Persero) dalam proyek
pengadaan Tethra Wthyl Lead (TEL) di PT. Pertamina
(Persero) tahun 2004-2005.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa KAMALUDDIN
HARAHAP sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa DEWI ARYANILIZA
ALS DEWIE YASIN LIMPO dan BAMBANG WAHYUHADI
sehubungan dengan bersama-sama dengan Rinelda
Bandaso, yaitu menerima hadiah atau janji terkait
usulan penganggaran Proyek Pembangunan
Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan Tahun
Anggaran 2016 untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa SIGIT PRAMONO
ASRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan : 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
189
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Sumatera Utara; dan 4.Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa SALEH BANGUN
sehubungan dengan menerima hadiah atau
janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Sumatera Utara terkait dengan: 1.Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIDIR RITONGA
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan Penggunaan Hak
Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa AJIB SHAH
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Puji Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
NAZARUDDIN sehubungan dengan penerimaan
hadiah atau janji padahal patut diketahui atau
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya sehubungan
dengan penganggaran dan pelaksanaan proyek
yang dikerjakan oleh PT. DGI dan lain-lain tahun 2010
dan perkara TPPU terkait dengan TPK sehubungan
dengan transaksi pembelian saham PT. Garuda di
Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT.
Cakrawaja Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT.
Pasific Putra Metropolitan, PT. Darmakusumah dan
transaksi lainnya berupa menempatkan, mentransfer,
mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan
dan atau perbuatan menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa ICHSAN SUAIDI
dan AWANG LAZUARDI EMBAT sehubungan dengan
memberi hadiah atau janji kepada Andri Tristianto
Sutrisna selaku Kasubdit Kasasi Perdata pada
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Mahkamah Agung RI, terkait Penundaan Pengiriman
Putusan Kasasi Perkara Korupsi Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten
Lombok Timur oleh Mahkamah Agung RI.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa FL. TRI SATRIYA
SANTOSA sehubungan dengan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersama-sama
menerima pemberian atau janji dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang
dilakukan tersangka selaku anggota DPRD Provinsi
Banten Periode 2014-2019.
32. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI
MULYAHARTONO sehubungan dengan pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang bersama-
sama menerima pemberian atau janji dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO PRAMONO
sehubungan dengan pengadaan dan pelaksanaan
Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa BOBBY REYNOLD
190
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
MAMAHIT sehubungan dengan pengadaan dan
pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaranan (BP2IP) Sorong Tahap III
pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
35. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDRI TRISTIANTO
SUTRISNA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara
korupsi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung
RI.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa TRINANDA
PRIHANTORO sehubungan dengan memberi
sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut kepada
Mohamad Sanusi selaku Anggota DPRD Provinsi
DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait dengan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
37. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIESMAN WIDJAJA
sehubungan dengan memberi sesuatu hadiah atau
janji secara berlanjut kepada Mohamad Sanusi
selaku Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode
2014-2019 terkait dengan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015-2035 dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta.
38. Perkara TPK atas nama terdakwa DANDUNG
PAMULAMO dan SUDI WANTOKO sehubungan
dengan secara bersama-sama memberi atau
mencoba memberi sesuatu kepada Kepala Tinggi
dan atau Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan
Tinggi DKI Jakarta guna menghentikan penyelidikan/
penyidikan TPK pada PT. Brantas Abipraya di
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
39. Perkara TPK atas nama terdakwa EDISON MARUDUT
MARDASAULI SIAHAAN sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan
di provinsi Riau tahun 2014 kepada Kementerian
Kehutanan.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa DESSY A EDWIN
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan JULIA
PRASETYANI selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
41. Perkara TPK atas nama terdakwa JULIA PRASETYARINI
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan DESSY
A EDWIN selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
42. Perkara TPK atas nama terdakwa JAJANG ABDUL
HOLIK dan LENIH MARLIANI sehubungan dengan
bersama-sama dengan Ojang Sohandi yaitu
memberi hadiah atau janji kepada Fahri Nurmallo
dan Deviyanti Rochaeni yang masing-masing
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat, terkait penanganan perkara TPK
Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana
Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun
Anggaran 2014.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa DAMAYANTI WISNU
PUTRANTI sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama
PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
44. Perkara TPK atas nama terdakwa DODDY ARYANTO
SUPENO sehubungan dengan memberi hadiah atau
janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara terkait dengan pengurusan perkara di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya atau karena berhubungan dengan suatu
perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
45. Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY SETIADJI,
INDARTO CATUR NUGROHO, dan SLAMET RIYANA
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang
memberikan sesuatu, membayar atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, terkait
Restitusi Lebih Bayar Pajak atas Pajak Penghasilan
(PPh) Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Masa Februari Tahun 2013 PT. Elektronic Design
and Manufacturing International (EDMI) Indonesia.
46. Perkara TPK atas nama terdakwa UJANG M.
AMIN, JAINI, PARLINDUNGAN HARAHAP, DEPY
IRAWAN, DEAR FAUZUL AZIM, dan IIN FEBRIANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
47. Perkara TPK atas nama terdakwa SUKOTJO S
BAMBANG sehubungan dengan pengadaan Driving
Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada
Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
48. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUPRIYANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Abdul Khoir terkait dengan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
49. Perkara TPK atas nama terdakwa KASMAN SANGAJI
191
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
sehubungan dengan bersama-sama dengan
Berthanatalia Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah
dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
50. Perkara TPK atas nama terdakwa YOGAN ASKAN
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada I Putu Sudiartana selaku anggota
DPR RI bersama-sama dengan Noviyanti dan Suhemi,
terkait dengan pengurusan anggaran di DPR untuk
alokasi Provinsi Sumatera Barat Pada APBN-P tahun
2016.
51. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHRI NURMALLO
dan DEVIYANTI ROCHAENI sehubungan dengan
menerima hadiah atau janji terkait dengan
penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran
dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.
52. Perkara TPK atas nama terdakwa SUPRAPTO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Yogan
Askan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
I Putu Sudiartana selaku anggota DPR RI bersama-
sama dengan Noviyanti dan Suhemi, terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016.
53. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLAN ABD. GANI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan pengiriman putusan kasasi perkara
TPK Pembangunan Dermaga Bongkar Lanjutan,
Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
54. Perkara TPK atas nama terdakwa BERTHANATALIA
RURUK KARIMAN dan SAMSUL HIDAYATULLAH
sehubungan dengan bersama-sama dengan Kasman
Sangaji dalam memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
55. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY SANTONI
dan SAFRI sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu sehubungan
dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bengkulu.
56. Perkara TPK atas nama terdakwa BADARUDDIN
BACHSIN sehubungan dengan menerima pemberian
hadiah atau janji sehubungan dengan perkara TPK
terkait penyalahgunaan honor Dewan Pembina
RSUD M.Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang
sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu
atas nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
57. Perkara TPK atas nama terdakwa JANNER PURBA dan
TOTON sehubungan dengan bersama-sama dengan
Toton selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Bengkulu yaitu menerima pemberian hadiah
atau janji sehubungan dengan perkara TPK terkait
penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas
nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
58. Perkara TPK atas nama terdakwa ROHADI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanatalia
Ruruk Kariman, dan Samsul Hidayatullah dengan
maksud untuk pengurusan perkara nomor: 454/
Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.
59. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY NASUTION
sehubungan dengan perbuatan menerima hadiah
atau janji terkait untuk mendapatkan pekerjaan
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2016.
TAHAP BANDING
Perkara dalam proses upaya hukum banding adalah
sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara dengan perincian
7 (tujuh) perkara telah diputuskan di tingkat banding dan
19 (sembilan belas) perkara dalam proses banding, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terdakwa SUTAN
BHATOEGANA sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji terkait Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI
dan kegiatan lainnya.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa MULYA A HASJMY
sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan
peralatan kesehatan dari sisa dana pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka
wabah flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dana
APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik
Depkes Tahun Anggaran 2006.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa SUROSO ATMO
MARTOYO sehubungan dengan penerimaan sesuatu
atau uang yang diduga diberikan oleh Direktur PT.
Sugih Interjaya dkk terkait dengan proyek pengadaan
Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero)
tahun 2004-2005.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa LA MUSI DIDI
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai
Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED)
PLTA Danau Sentani dan Danau Paniai Tahun 2008 di
Provinsi Papua dan Perkara TPK sehubungan dengan
kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Danau
Sentani dan Danau Paniani Tahun Anggaran 2008 di
Provinsi Papua.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa BARNABAS SUEBU
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai
Urumuka Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED)
PLTA danau Sentani dan danau Paniai tahun 2008 di
Provinsi Papua dan Perkara TPK sehubungan dengan
kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Danau
Sentani dan Danau Paniani Tahun Anggaran 2008 di
Provinsi Papua.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa RIZAL ABDULLAH
192
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010-2011.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa JEFFERSON
SM RUMAJAR sehubungan dengan penggunaan
dana kas daerah Pemerintah kota Tomohon
Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dan Perkara TPK
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau
pemberian berupa uang kepada pemeriksa Badan
Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara pada tahun
2008 atas laporan keuangan Pemerintah Kota
Tomohon Tahun Anggaran 2007.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa SURYADHARMA
ALI sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 2010-2013 dan Perkara TPK sehubungan
dengan penggunaan DOM (Dana Operasional
Menteri) pada Kementerian Agama RI tahun 2011-
2014.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa OTTO C. KALIGIS
sehubungan dengan Memberi atau menjanjikan
sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Medan Sumatera Utara terkait permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Negara.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSIR YUSFAN
sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Perkara TPK
sehubungan dengan bersama-sama memberi atau
menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak
Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos),
Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi
Hasil (DBH).
11. Perkara TPK atas nama terdakwa TRIPENI IRIANTO
PUTRO sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
12. Perkara TPK atas nama terdakwa PATRICE RIO
CAPELLA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gibernur
Sumatera Utara dan Evy Susanti terkait dengan
dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana
Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah
(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada
sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang Sedang dilakukan penyelidikan oleh
Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung Indonesia.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI ANTONI
ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI sehubungan
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah
Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi
tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan yang tidak
benar pada waktu persidangan terdakwa M. Akil
Mochtar di pengadilan TPK Jakarta.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa MADE MEREGAWA
sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi
dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun
Anggaran 2009.
15. Perkara TPK Atas nama terdakwa AMIR FAUZI
sehubungan dengan menerima pemberian atau janji
terkait dengan penanganan perkara permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak
Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos),
Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi
Hasil (DBH).
16. Perkara TPK Atas nama terdakwa DERMAWAN
GINTING sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
17. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI RACHMAT
KURNIAWAN sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2011.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa FUAD AMIN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan proyek-proyek lainnya dan Perkara
TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya
dan Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan
193
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang diketahui atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
Harta Kekayaan.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa JERO WACIK
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
pada tahun 2011 s/d 2013, di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Perkara TPK sehubungan
dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata/Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
pada Tahun 2008-2011.
20. Perkara TPK atas nama terdakwa ILHAM ARIEF
SIRAJUDDIN sehubungan dengan pelaksanaan
Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk
Instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar
dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005 s/d 2013.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa JAMALUDDIEN
MALIK sehubungan dengan Dana Kegiatan Tahun
Anggaran 2013-2014 dan Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jendral
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen
P2Ktrans).
22. Perkara TPK atas nama terdakwa KAMALUDDIN
HARAHAP sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa ABDUL KHOIR
sehubungan dengan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa DEWI ARYANILIZA
ALS DEWIE YASIN LIMPO dan BAMBANG WAHYUHADI
sehubungan dengan bersama-sama dengan Rinelda
Bandaso, yaitu menerima hadiah atau janji terkait
usulan penganggaran Proyek Pembangunan
Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan Tahun
Anggaran 2016 untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUPRIYANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Abdul Khoir terkait dengan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa BADARUDDIN
BACHSIN sehubungan dengan menerima pemberian
hadiah atau janji sehubungan dengan perkara TPK
terkait penyalahgunaan honor Dewan Pembina
RSUD M.Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang
sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu
atas nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
TAHAP KASASI
Pada tahun 2016, perkara dalam proses upaya hukum
kasasi adalah sejumlah 14 (empat belas) perkara dalam
proses kasasi dengan perincian 12 (dua belas) perkara
telah diputuskan di tingkat kasasi dan 2 (dua) perkara
dalam proses kasasi, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHTAR EFENDY
sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi
atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap tersangka dan
terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi
dan dengan sengaja tidak memberi keterangan
atau memberi keterangan yang tidak benar pada
persidangan atas nama terdakwa M. Akil Mochtar di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa ADE SWARA dan
NURLATIFAH sehubungan dengan pegawai negeri/
penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan
Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar
Kertabumi di Kabupaten Karawang, dan perkara
TPPU sehubungan dengan dengan perbuatan
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, menghibahkan, menitipkan,
membawa keluar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahui atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa ANNAS MAAMUN
sehubungan dengan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau
Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa IR. A. BAMBANG
D sehubungan dengan memberi hadiah atau janji
194
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa
Timur dan proyek-proyek lainnya yang dilakukan
oleh tersangka selaku Direktur Human Resource
Development PT. Media Karya Sentosa bersama
dengan kawan-kawan.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa ABDUR ROUF
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur, dan proyek-proyek lainnnya.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa SUTAN
BHATOEGANA sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji terkait Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI
dan kegiatan lainnya.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa FUAD AMIN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan Proyek-proyek lainnya dan Perkara
TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya
dan Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahui atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa LA MUSI DIDI
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Membramo dan sungai
Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA Danau Sentani dan Danau Paniai
Tahun 2008 di Provinsi Papua.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa MULYA A HASJMY
sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan
peralatan kesehatan dari sisa dana pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka
wabah flu burung (Avian Influenza) pada Dirjen Bina
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dana
APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik
Depkes Tahun Anggaran 2006.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa OTTO C. KALIGIS
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Medan Sumatera Utara terkait permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Negara.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa JEFFERSON
SM RUMAJAR sehubungan dengan penggunaan
dana kas daerah Pemerintah Kota Tomohon
Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dan Perkara TPK
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau
pemberian berupa uang kepada pemeriksa Badan
Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara pada tahun
2008 atas laporan keuangan Pemerintah Kota
Tomohon Tahun Anggaran 2007.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa SUROSO ATMO
MARTOYO sehubungan dengan penerimaan sesuatu
atau uang yang diduga diberikan oleh Direktur PT.
Sugih Interjaya dkk terkait dengan proyek pengadaan
Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero)
tahun 2004-2005.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa JERO WACIK
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
pada tahun 2011 s/d 2013, di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Perkara TPK sehubungan
dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata/Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
pada Tahun 2008-2011.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa DEWI ARYANILIZA
ALS DEWIE YASIN LIMPO dan BAMBANG WAHYUHADI
sehubungan dengan bersama-sama dengan Rinelda
Bandaso, yaitu menerima hadiah atau janji terkait
usulan penganggaran Proyek Pembangunan
Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan Tahun
Anggaran 2016 untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua.
PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT
VAN GEWIJSDE)
Perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) tahun 2016 adalah sejumlah 70 (tujuh puluh)
perkara, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terdakwa ADE SWARA dan
NURLATIFAH sehubungan dengan pegawai negeri/
penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan
Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar
Kertabumi di Kabupaten Karawang.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa IRAWAN dan
SUGIARTO sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2011.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. YAGARI
BHASTARA GUNTUR sehubungan dengan Memberi
atau Menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh
Tersangka selaku salah seorang Kuasa Hukum dari
195
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara terkait permohonan pengujian
kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan atas penyelidikan
tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi
Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah
Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
4. Perkara TPK atas nama terdakwa ANTONIUS
BAMBANG DJATMIKO sehubungan dengan memberi
hadiah atau janji terkait dengan jual-beli gas alam
untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur
Bangkalan Madura, Jawa Timur, dan proyek-proyek
lainnya yang dilakukan oleh tersangka selaku
Direktur Human Resource Development PT. Media
Karya Sentosa bersama dengan kawan-kawan.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa BARNABAS SUEBU
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai
Urumuka Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA danau Sentani dan danau Paniai
tahun 2008 di Provinsi Papua.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa SUTAN
BHATOEGANA sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji terkait Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI
dan kegiatan lainnya.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa GATOT PUJO
NUGROHO dan EVY SUSANTI sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang
kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan perkara TPK
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu berupa uang kepada Penyelanggara Negara
yaitu Anggota Komisi III DPR RI atas nama Patrice
Rio Capella terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana
Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan
Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)
dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang
dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi
Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung Republik
Indonesia.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa ANNAS MAAMUN
sehubungan dengan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau
Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa RIZAL ABDULLAH
sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010-2011.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSIR YUSFAN
sehubungan dengan menerima pemberian hadiah
atau janji dengan penanganan perkara permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah atas
Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak
Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos),
Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi
Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera
Utara di PTUN Medan.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa TRIPENI IRIANTO
PUTRO sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh
Gubernur Sumatera Utara di PTUN Medan.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa SETIADY JUSUF dan
IRENIUS ADI sehubungan dengan memberi hadiah
atau janji kepada Hj. Dewi Aryaliniza Als Dewie Yasin
Limpo selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, bersama-sama dengan Bambang
Wahyuhadi dan Rinelda Bandaso, terkait usulan
Penganggaran Proyek Pembangunan Infrastruktur
Energi Baru dan Terbarukan Tahun Anggaran 2016
untuk Kebupaten Deiyai, Provinsi Papua.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa PATRICE RIO
CAPELLA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Sumatera Utara dan Evy Susanti terkait dengan
dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana
Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah
(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada
sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang Sedang dilakukan penyelidikan oleh
Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung Indonesia.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa ABDUR ROUF
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli Gas Alam untuk Pembangkit
Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan proyek-proyek lainnnya.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHTAR EFENDY
sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi
atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap tersangka dan
terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi
dan dengan sengaja tidak memberi keterangan
196
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
atau memberi keterangan yang tidak benar pada
persidangan atas nama terdakwa M. Akil Mochtar di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa JAMALUDDIEN
MALIK sehubungan dengan Dana Kegiatan Tahun
Anggaran 2013-2014 dan Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jendral
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen
P2Ktrans).
17. Perkara TPK atas nama terdakwa RUDYANTO
sehubungan dengan secara bersama-sama atau
turut serta terkait perbuatan Ikmal Jaya selaku
Walikota Tegal periode 2009 s.d 2014 dalam
pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah
Kota Tegal dengan Pihak Swasta pada tahun 2012.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAEFUL JAMIL
sehubungan dengan Pelaksanaan tukar guling
tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak
swasta pada tahun 2012 yang diduga dilakukan oleh
tersangka selaku Direktur CV. Tridaya Pratama dan
kawan-kawan.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa RICKY
TAMPINONGKOL sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya
terkait dengan pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
20. Perkara TPK atas nama terdakwa PAHRI AZHARI dan
LUCIANTY sehubungan dengan pemberian hadiah
atau janji kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa RINELDA BANDASO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Dewi
Aryaliniza Als Dewie Yasin Limpo selaku anggota
DPR RI dan Bambang Wahyuhadi, yaitu menerima
hadiah atau janji terkait usulan penganggaran
Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan
Terbarukan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua.
22. Perkara TPK atas nama terdakwa RIAMON
ISKANDAR, DARWIN, ISLAN HANURA, dan AIDIL FITRI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI ANTONI
ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI sehubungan
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah
Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi
tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan yang tidak
benar pada waktu persidangan terdakwa M. Akil
Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa MADE MEREGAWA
sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi
dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun
Anggaran 2009.
25. Perkara TPK Atas nama terdakwa AMIR FAUZI
sehubungan dengan menerima pemberian atau janji
terkait dengan penanganan perkara permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak
Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos),
Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi
Hasil (DBH).
26. Perkara TPK Atas nama terdakwa DERMAWAN
GINTING sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
27. Perkara TPK atas nama terdakwa SURYADHARMA
ALI sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 2010-2013 dan Perkara TPK sehubungan
dengan penggunaan DOM (Dana Operasional
Menteri) pada Kementerian Agama RI tahun 2011-
2014.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI RACHMAT
KURNIAWAN sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2011.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
SYAKIR sehubungan dengan pemberian sesuatu
atau uang bersama-sama dengan Willy Sebastian
Lim kepada Suroso Atmomartoyo, selaku Direktur
Pengolahan PT. Pertamina (Persero) dalam proyek
pengadaan Tethra Wthyl Lead (TEL) di PT. Pertamina
(Persero) tahun 2004-2005.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa SIGIT PRAMONO
ASRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan : 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan Anggaran
197
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 4. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa SALEH BANGUN
sehubungan dengan menerima hadiah atau
janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
32. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIDIR RITONGA
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan Penggunaan Hak
Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa AJIB SHAH
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Puji Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan 1.Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD
NAZARUDDIN sehubungan dengan penerimaan
hadiah atau janji padahal patut diketahui atau
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya sehubungan
dengan penganggaran dan pelaksanaan proyek
yang dikerjakan oleh PT. DGI dan lain-lain tahun 2010
dan perkara TPPU terkait dengan TPK sehubungan
dengan transaksi pembelian saham PT. Garuda di
Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT.
Cakrawaja Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT.
Pasific Putra Metropolitan, PT. Darmakusumah dan
transaksi lainnya berupa menempatkan, mentransfer,
mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan
dan atau perbuatan menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
35. Perkara TPK atas nama terdakwa ICHSAN SUAIDI
dan AWANG LAZUARDI EMBAT sehubungan dengan
memberi hadiah atau janji kepada Andri Tristianto
Sutrisna selaku Kasubdit Kasasi Perdata pada
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Mahkamah Agung RI, terkait Penundaan Pengiriman
Putusan Kasasi Perkara Korupsi Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten
Lombok Timur oleh Mahkamah Agung RI.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa FUAD AMIN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan Proyek-proyek lainnya dan Perkara
TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur, dan perbuatan penerimaan lainnya
dan Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahui atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan.
37. Perkara TPK atas nama terdakwa SUROSO ATMO
MARTOYO sehubungan dengan menerima sesuatu
atau uang yang dilakukan tersangka selaku Direktur
Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode tahun
2004-2008, penerimaan sesuatu atau uang tersebut
diberikan oleh Direktur PT Sugih Interjaya sebagai
agen tunggal The Associated Octel Company Limited
198
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead
(TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005.
38. Perkara TPK atas nama terdakwa FL. TRI SATRIYA
SANTOSA sehubungan dengan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersama-sama
menerima pemberian atau janji dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang
dilakukan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi
Banten Periode 2014-2019.
39. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI
MULYAHARTONO sehubungan dengan pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang bersama-
sama menerima pemberian atau janji dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO PRAMONO
sehubungan dengan pengadaan dan pelaksanaan
Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
41. Perkara TPK atas nama terdakwa BOBBY REYNOLD
MAMAHIT sehubungan dengan pengadaan dan
pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaranan (BP2IP) Sorong Tahap III
pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
42. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDRI TRISTIANTO
SUTRISNA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara
korupsi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung
RI.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa OTTO C. KALIGIS
sehubungan dengan Memberi atau menjanjikan
sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Medan Sumatera Utara terkait permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Negara.
44. Perkara TPK atas nama terdakwa LA MUSI DIDI
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Membramo dan sungai
Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA Danau Sentani dan Danau Paniai
Tahun 2008 di Provinsi Papua.
45. Perkara TPK atas nama terdakwa SUKOTJO S
BAMBANG sehubungan dengan pengadaan Driving
Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada
Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
46. Perkara TPK atas nama terdakwa TRINANDA
PRIHANTORO sehubungan dengan memberi
sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut kepada
Mohamad Sanusi selaku Anggota DPRD Provinsi
DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait dengan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
47. Perkara TPK atas nama terdakwa ARIESMAN WIDJAJA
sehubungan dengan memberi sesuatu hadiah atau
janji secara berlanjut kepada Mohamad Sanusi
selaku Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode
2014-2019 terkait dengan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015-2035 dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta.
48. Perkara TPK atas nama terdakwa DANDUNG
PAMULAMO dan SUDI WANTOKO sehubungan
dengan secara bersama-sama memberi atau
mencoba memberi sesuatu kepada Kepala Tinggi
dan atau Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan
Tinggi DKI Jakarta guna menghentikan penyelidikan/
penyidikan TPK pada PT. Brantas Abipraya di
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
49. Perkara TPK atas nama terdakwa MARUDUT
sehubungan dengan secara bersama-sama memberi
atau mencoba memberi sesuatu kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi dan atau Asisten Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Tinggi DKI guna menghentikan
penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada
PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
50. Perkara TPK atas nama terdakwa DESSY A EDWIN
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan JULIA
PRASETYANI selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
51. Perkara TPK atas nama terdakwa JULIA PRASETYARINI
sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama
dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan DESSY
A EDWIN selaku anggota Komisi V DPR RI dalam
menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku
Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait
untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2016.
52. Perkara TPK atas nama terdakwa DODDY ARYANTO
SUPENO sehubungan dengan memberi hadiah atau
janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara terkait dengan pengurusan perkara di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya atau karena berhubungan dengan suatu
perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
53. Perkara TPK atas nama terdakwa ABDUL KHOIR
sehubungan dengan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
199
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
negara dengan maksud untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
54. Perkara TPK atas nama terdakwa JAJANG ABDUL
HOLIK dan LENIH MARLIANI sehubungan dengan
bersama-sama dengan Ojang Sohandi yaitu
memberi hadiah atau janji kepada Fahri Nurmallo
dan Deviyanti Rochaeni yang masing-masing
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat, terkait penanganan perkara TPK
Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana
Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun
Anggaran 2014.
55. Perkara TPK atas nama terdakwa DAMAYANTI WISNU
PUTRANTI sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama
PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
56. Perkara TPK atas nama terdakwa KAMALUDDIN
HARAHAP sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Provinsi Sumatera Utara terkait: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumut Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi
Sumut; 2. Persetujuan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi
Sumut; 3. Persetujuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2014 oleh DPRD Sumut.
57. Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY SETIADJI,
INDARTO CATUR NUGROHO, dan SLAMET RIYANA
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
terkait Restitusi Lebih Bayar Pajak atas Pajak
Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2012 dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Masa Februari Tahun
2013 PT. Elektronic Design and Manufacturing
International (EDMI) Indonesia.
58. Perkara TPK atas nama terdakwa UJANG M.
AMIN, JAINI, PARLINDUNGAN HARAHAP, DEPY
IRAWAN, DEAR FAUZUL AZIM, dan IIN FEBRIANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
59. Perkara TPK atas nama terdakwa ILHAM ARIEF
SIRAJUDDIN sehubungan dengan pelaksanaan
Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk
Instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar
dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005 s.d. 2013.
60. Perkara TPK atas nama terdakwa KASMAN SANGAJI
sehubungan dengan bersama-sama dengan
Berthanatalia Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah
dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk
pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
61. Perkara TPK atas nama terdakwa YOGAN ASKAN
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada I Putu Sudiartana selaku anggota
DPR RI bersama-sama dengan Noviyanti dan Suhemi,
terkait dengan pengurusan anggaran di DPR untuk
alokasi Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P tahun
2016.
62. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHRI NURMALLO
dan DEVIYANTI ROCHAENI sehubungan dengan
menerima hadiah atau janji terkait dengan
penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran
dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.
63. Perkara TPK atas nama terdakwa SUPRAPTO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Yogan
Askan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
I Putu Sudiartana selaku anggota DPR RI bersama-
sama dengan Noviyanti dan Suhemi, terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016.
64. Perkara TPK atas nama terdakwa JERO WACIK
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
pada tahun 2011 s/d 2013, di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Perkara TPK sehubungan
dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata/Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
pada Tahun 2008-2011.
65. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLAN ABD. GANI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan pengiriman putusan kasasi perkara
TPK Pembangunan Dermaga Bongkar Lanjutan,
Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
66. Perkara TPK atas nama terdakwa BERTHANATALIA
RURUK KARIMAN dan SAMSUL HIDAYATULLAH
sehubungan dengan bersama-sama dengan Kasman
Sangaji dalam memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
67. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY SANTONI
dan SAFRI sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu sehubungan
dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bengkulu.
68. Perkara TPK atas nama terdakwa JANNER PURBA dan
TOTON sehubungan dengan bersama-sama dengan
200
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Toton selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Bengkulu yaitu menerima pemberian hadiah
atau janji sehubungan dengan perkara TPK terkait
penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas
nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
69. Perkara TPK atas nama terdakwa ROHADI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanatalia
Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah dengan
maksud untuk pengurusan perkara nomor: 454/
Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.
70. Perkara TPK atas nama terdakwa EDY NASUTION
sehubungan dengan perbuatan menerima hadiah
atau janji terkait untuk mendapatkan pekerjaan
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2016.
EKSEKUSI
Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2016 dilaksanakan
sebanyak 81 (delapan puluh satu) perkara, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terpidana A. KIRJUHARI
sehubungan dengan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang secara bersama-sama
menerima pemberian atau janji dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pembahasan RAPBD.P Tahun 2014
dan atau RAPBD.P Tahun 2015 pada Provinsi Riau.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
2. Perkara TPK atas nama terpidana AMIR HAMZAH
dan KASMIN sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan
dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia atau memberi hadiah atau janji kepada
pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan
atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan
tersebut.
Putusan PN:
• Terpidana I: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 5 (lima)
bulan dan denda Rp150.000.000 subsidair 2 (dua)
bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan
denda Rp150.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
3. Perkara TPK atas nama terpidana DIAH SOEMEDI
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada penyelenggara negara terkait
dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT.
The Master Steel.
Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda
Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
4. Perkara TPK atas nama terpidana ZAINI ARONY
sehubungan dengan Proses Permohonan Izin
Pengembangan Kawasan Wisata di Lombok Barat
Tahun 2010 s.d. 2012.
Putusan PT: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda
Rp500.000.000.
5. Perkara TPK atas nama terpidana ADE SWARA dan
NURLATIFAH sehubungan dengan pegawai negeri/
penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan
Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar
Kertabumi di Kabupaten Karawang.
Putusan MA:
Terpidana I: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda
Rp400.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.
Terpidana II: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan
denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
6. Perkara TPK atas nama terpidana EFFENDY KOMALA
dan TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara terkait dengan
penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master
Steel.
Putusan PK: Masing-masing pidana penjara 5 (lima)
tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam)
bulan.
7. Perkara TPK atas nama terpidana SUZANA BUDI
ANTONI sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan
sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Empat
Lawang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan
dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau
memberikan keterangan yang tidak benar pada
waktu persidangan terdakwa M. Akil Mochtar di
Pengadilan Tipikor Jakarta.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda
Rp150.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
8. Perkara TPK atas nama terpidana WARYONO KARNO
sehubungan dengan sosialisasi sektor energi dan
sumber daya mineral bahan bakar minyak bersubsidi,
kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi
hemat energi dan perawatan gedung kantor
Sekretariat Jenderal di Kementerian ESDM Tahun
Anggaran 2012.
Putusan PT: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda
Rp300.000.000, dan uang pengganti Rp150.000.000
subsidair 3 (tiga) bulan.
9. Perkara TPK atas nama terpidana IRAWAN dan
SUGIARTO sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia TA
2011.
Putusan PN:
Terpidana I: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan, denda Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan
dan uang pengganti Rp1.220.000.000 subsidair 1
201
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
(satu) tahun.
Terpidana II: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan, denda Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan
dan uang pengganti Rp350.000.000 subsidair 6
(enam) bulan.
10. Perkara TPK atas nama terpidana SOFYAN USMAN
sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari
otorita Batam dalam rangka mengesahkan usulan
anggaran Otorita Batam tahun 2004 dan 2005.
Putusan MA: Pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga)
bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga)
bulan.
11. Perkara TPK atas nama terpidana ANGELINA
PATRICIA PINGKAN SONDAKH sehubungan
dengan penerimaan hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait dengan pengurusan anggaran
pada Kemenpora dan Kemendiknas antara tahun
2010 s.d. 2011 atau penerimaan hadiah atau janji yang
berhubungan dengan jabatannya.
Putusan PK: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, denda
Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan dan uang
pengganti Rp2.500.000.000, USD1.200.000 subsidair
1 (satu) tahun.
12. Perkara TPK atas nama terpidana ANTONIUS
BAMBANG DJATMIKO sehubungan dengan memberi
hadiah atau janji terkait jual-beli gas alam untuk
pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan
Madura, Jawa Timur, dan proyek-proyek lainnya.
Putusan MA: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
13. Perkara TPK atas nama terpidana MOH. YAGARI
BHASTARA GUNTUR sehubungan dengan melakukan
atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu
berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan
Sumatera Utara terkait dengan permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda
Rp150.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
14. Perkara TPK atas nama terpidana ANNAS MAAMUN
sehubungan dengan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan
pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau
Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
Putusan PK: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
15. Perkara TPK atas nama terpidana MUHTAR EPENDY
sehubungan dengan melakukan beberapa perbuatan
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan
berlanjut dengan sengaja mencegah, merintangi,
atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap tersangka dan
terdakwa ataupun para saksi dalam perkara TPK dan
Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Akil Mochtar dan
selaku orang yang wajib memberikan keterangan
sebagai saksi dengan sengaja tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan yang tidak
benar pada persidangan atas nama terdakwa M. Akil
Mochtar.
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
16. Perkara TPK atas nama terpidana RIZAL ABDULLAH
sehubungan dengan kegiatan pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010-2011.
Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda
Rp150.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
17. Perkara TPK atas nama terpidana IRENIUS ADII dan
SETIADY JUSUF sehubungan dengan memberi hadiah
atau janji kepada Hj. Dewi Aryaliniza Als Dewie Yasin
Limpo selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat
RI, bersama-sama dengan Bambang Wahyuadi
dan Rinelda Bandaso, terkait usulan Penganggaran
Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan
Terbarukan TA 2016 untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi
Papua.
Putusan PN: Masing-masing Pidana penjara 2 (dua)
tahun dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga)
bulan.
18. Perkara TPK atas nama terpidana SYAMSIR YUSFAN
sehubungan dengan menerima pemberian hadiah
atau janji dengan penanganan perkara permohonan
pengujian kewenangan kejaksaan tinggi Sumatera
Utara sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah atas Penyelidikan tentang
dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana
Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), dan Penahanan Pencarian
Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur
Sumatera Utara di PTUN Medan.
Putusan PT: Masing-masing Pidana penjara 3 (tiga)
tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 2 (dua)
bulan.
19. Perkara TPK atas nama terpidana GATOT PUJO
NUGROGO dan EVY SUSANTI sehubungan dengan
melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana
korupsi yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu
berupa uang kepada penyelenggara negara yaitu
anggota Komisi III DPR RI atas nama Patrice Rio
Capella terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana
Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos).
Putusan PN:
• Terpidana I Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan
denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
• Terpidana II Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga)
bulan.
20. Perkara TPK atas nama terpidana ABDUR ROUF
sehubungan dengan bersama-sama dengan Fuad
Amin menerima hadiah atau janji terkait dengan
jual-beli gas alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik
dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan
202
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Proyek Proyek Lainnnya.
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
21. Perkara TPK atas nama terpidana PATRICE RIO
CAPELLA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Sumatera Utara dan Evy Susanti terkait dengan
dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana
Bantuan Sosial (Bansos).
Putusan PT: Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan, denda Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan
dan pidana tambahan Pencabutan Hak Memilih
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang
undangan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut
diatas.
22. Perkara TPK atas nama terpidana RUDYANTO
sehubungan dengan bersama sama atau turut serta
terkait perbuatan ikmal jaya selaku Walikota Tegal
periode 2009-2014 dalam pelaksanaan tukar guling
tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak
swasta pada tahun 2012.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang
pengganti Rp11.725.835.000.
23. Perkara TPK atas nama terpidana SYAEFUL JAMIL
sehubungan dengan Pelaksanaan tukar guling
tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak
swasta pada tahun 2012 yang diduga dilakukan oleh
tersangka selaku Direktur CV. Tridaya Pratama dan
kawan-kawan.
Putusan MA: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda
Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan uang
pengganti Rp22.571.841.000 subsidair 4 (empat)
tahun.
24. Perkara TPK atas nama terpidana IKMAL JAYA
sehubungan dengan Pelaksanaan tukar guling
tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak
swasta pada tahun 2012 yang diduga dilakukan oleh
tersangka selaku Direktur CV. Tridaya Pratama dan
kawan-kawan.
Putusan MA: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda
Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang
pengganti Rp350.000.000 subsidair 1 (satu) tahun.
25. Perkara TPK atas nama terpidana RICKY
TAMPINONGKOL sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya
terkait dengan pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga)
bulan.
26. Perkara TPK atas nama terpidana BUDI ANTONI
ALJUFRI sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan
sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Empat
Lawang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013.
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun,
denda Rp150.000.000 subsidair 2 (dua) bulan, dan
Pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan
yang dilakukan menurut aturan-aturan umum
selama 5 (lima) tahun setelah putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap.
27. Perkara TPK atas nama terpidana PAHRI AZHARI dan
LUCIANTY sehubungan dengan pemberian hadiah
atau janji kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
Putusan PN:
• Terpidana I: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan
denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair
3 (tiga) bulan.
28. Perkara TPK atas nama terpidana RIAMON
ISKANDAR, DARWIN, ISLAN HANURA, dan AIDIL FITRI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
Putusan PN:
• Terpidana I: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
• Terpidana III: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
• Terpidana IV: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
29. Perkara TPK atas nama terpidana SUTAN
BHATOEGANA sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji terkait Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI
dan kegiatan lainnya.
Putusan MA: Pidana penjara 12 (dua belas) tahun,
denda Rp500.000.000 subsidair 8 (delapan) bulan,
uang pengganti Rp50.000.000 dan USD.7500 serta
Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan Publik.
30. Perkara TPK atas nama terpidana MADE MEREGAWA
sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi
dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun
Anggaran 2009.
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun,
denda Rp100.000.000 subsidair 2 (dua) bulan, uang
pengganti Rp10.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
31. Perkara TPK atas nama terpidana RINELDA BANDASO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Dewi
Aryaliniza Als Dewie Yasin Limpo selaku anggota
DPR RI dan Bambang Wahyuhadi, yaitu menerima
hadiah atau janji terkait usulan penganggaran
203
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan
Terbarukan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
32. Perkara TPK atas nama terpidana DERMAWAN
GINTING sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara.
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
33. Perkara TPK Atas nama terpidana AMIR FAUZI
sehubungan dengan menerima pemberian atau janji
terkait dengan penanganan perkara permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara.
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
34. Perkara TPK atas nama terpidana BUDI RACHMAT
KURNIAWAN sehubungan dengan Pengadaan dan
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2011.
Putusan PT: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam)
bulan, denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan,
dan uang pengganti Rp30.000.000 subsidair 1 (satu)
bulan.
35. Perkara TPK atas nama terpidana KWEE CAHYADI
KUMALA alias SWIE TENG sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pemberian
rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di
kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri
dan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa
ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
Putusan MA: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam)
bulan.
36. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD
SYAKIR sehubungan dengan pemberian sesuatu
atau uang bersama-sama dengan Willy Sebastian
Lim kepada Suroso Atmomartoyo, selaku Direktur
Pengolahan PT. Pertamina (Persero) dalam proyek
pengadaan Tethra Wthyl Lead (TEL) di PT. Pertamina
(Persero) tahun 2004-2005.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
37. Perkara TPK atas nama terpidana MAHYUDDIN
HARAHAP sehubungan dengan penjualan aset tanah
PT. Barata Indonesia (Persero).
Putusan PK: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan uang
pengganti Rp40.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
38. Perkara TPK atas nama terpidana BARNABAS SUEBU
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai
Urumuka Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua dan
TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA danau Sentani dan danau Paniai
tahun 2008 di Provinsi Papua.
Putusan PT: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda
Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan
Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan
yang diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun sejak
terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut
di atas.
39. Perkara TPK atas nama terpidana SURYADHARMA ALI
sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun 2012-2013.
Putusan PT: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun,
denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, uang
pengganti Rp1.821.698.840 subsidair 2 (dua) tahun,
dan Pencabutan Hak untuk menduduki dalam
jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
terdakwa selesai menjalani masa pemidanaannya.
40. Perkara TPK atas nama terpidana ICHSAN SUAIDI
dan AWANG LAZUARDI EMBAT sehubungan dengan
memberi hadiah atau janji kepada Andri Tristianto
Sutrisna selaku Kasubdit Kasasi Perdata pada
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Mahkamah Agung RI, terkait Penundaan Pengiriman
Putusan Kasasi Perkara Korupsi Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten
Lombok Timur oleh Mahkamah Agung RI.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp50.000.000 subsidair 1 (satu)
bulan.
41. Perkara TPK atas nama terpidana JAMALUDDIEN
MALIK sehubungan dengan Dana Kegiatan Tahun
Anggaran 2013-2014 dan Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jendral
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen
P2Ktrans).
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan, dan uang
pengganti Rp5.417.528.000 subsidair 1 (satu) tahun.
42. Perkara TPK atas nama terpidana AJIB SHAH
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Puji Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
204
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
tahun 2015.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
43. Perkara TPK atas nama terpidana SIGIT PRAMONO
ASRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan : 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 4.Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam)
bulan, denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan,
dan uang pengganti Rp355.000.000.
44. Perkara TPK atas nama terpidana SALEH BANGUN
sehubungan dengan menerima hadiah atau
janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Sumatera Utara terkait dengan: 1.Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan
pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak
interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang
pengganti Rp712.499.000 subsidair 1 (satu) tahun.
45. Perkara TPK atas nama terpidana CHAIDIR RITONGA
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara; dan 6. Penolakan Penggunaan Hak
Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam)
bulan, denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan,
dan uang pengganti Rp2.327.500.000 subsidair 1
(satu) tahun.
46. Perkara TPK atas nama terpidana FUAD AMIN
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur, dan proyek-proyek lainnya dan perkara
TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit
listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura,
Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya
dan perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahui atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan.
Putusan MA: Pidana penjara 13 (tiga belas) tahun,
denda Rp5.000.000.000 subsidair 1 (satu) tahun, dan
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan
yang diselengarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, selama 5 (lima) Tahun
terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana
penjara tersebut diatas.
47. Perkara TPK atas nama terpidana SUROSO ATMO
MARTOYO sehubungan dengan menerima sesuatu
atau uang yang dilakukan tersangka selaku Direktur
Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode tahun
2004-2008, penerimaan sesuatu atau uang tersebut
diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya sebagai
agen tunggal The Associated Octel Company Limited
terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead
(TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005.
Putusan MA: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan uang
pengganti USD.190.000 subsidair 2 (dua) tahun.
48. Perkara TPK atas nama terpidana FL. TRI SATRIYA
SANTOSA sehubungan dengan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersama-sama
menerima pemberian atau janji dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang
dilakukan tersangka selaku Anggota DPRD Provinsi
Banten Periode 2014-2019.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun 3 (tiga)
bulan dan pidana denda Rp200.000.000 subsidair 3
(tiga) bulan.
49. Perkara TPK atas nama terpidana SRI
MULYAHARTONO sehubungan dengan pegawai
205
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
negeri atau penyelenggara negara yang bersama-
sama menerima pemberian atau janji dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya terkait Pengesahan APBD Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana
denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
50. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD
NAZARUDDIN sehubungan dengan penerimaan
hadiah atau janji padahal patut diketahui atau
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya sehubungan
dengan penganggaran dan pelaksanaan proyek
yang dikerjakan oleh PT. DGI dan lain-lain tahun 2010
dan perkara TPPU terkait dengan TPK sehubungan
dengan transaksi pembelian saham PT. Garuda di
Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT.
Cakrawaja Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT.
Pasific Putra Metropolitan, PT. Darmakusumah dan
transaksi lainnya berupa menempatkan, mentransfer,
mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan
dan atau perbuatan menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan
denda Rp1.000.000.000 subsidair 1 (satu) tahun.
51. Perkara TPK atas nama terpidana DJOKO PRAMONO
sehubungan dengan pengadaan dan pelaksanaan
Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda
Rp150.000.000 subsidair 4 (empat) bulan dan uang
pengganti Rp500.000.000 subsidair 1 (satu) tahun.
52. Perkara TPK atas nama terpidana OTTO C. KALIGIS
sehubungan dengan Memberi atau menjanjikan
sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Medan Sumatera Utara terkait permohonan
pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Negara.
Putusan MA: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan
denda Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
53. Perkara TPK atas nama terpidana BOBBY REYNOLD
MAMAHIT sehubungan dengan pengadaan dan
pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Ilmu Pelayaranan (BP2IP) Sorong Tahap III
pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda
Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan dan uang
pengganti Rp180.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
54. Perkara TPK atas nama terpidana ANDRI TRISTIANTO
SUTRISNA sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara
korupsi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung
RI.
Putusan PN: Pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan
denda Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
55. Perkara TPK atas nama terpidana TRINANDA
PRIHANTORO sehubungan dengan memberi
sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut kepada
Mohamad Sanusi selaku Anggota DPRD Provinsi
DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait dengan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga)
bulan.
56. Perkara TPK atas nama terpidana ARIESMAN WIDJAJA
sehubungan dengan memberi sesuatu hadiah atau
janji secara berlanjut kepada Mohamad Sanusi
selaku Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode
2014-2019 terkait dengan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015-2035 dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
57. Perkara TPK atas nama terpidana DANDUNG
PAMULAMO dan SUDI WANTOKO sehubungan
dengan secara bersama-sama memberi atau
mencoba memberi sesuatu kepada Kepala Tinggi
dan atau Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan
Tinggi DKI Jakarta guna menghentikan penyelidikan/
penyidikan TPK pada PT. Brantas Abipraya di
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Putusan PN:
• Terpidana I: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan
denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair
2 (dua) bulan.
58. Perkara TPK atas nama terpidana MARUDUT
sehubungan dengan secara bersama-sama memberi
atau mencoba memberi sesuatu kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi dan atau Asisten Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Tinggi DKI guna menghentikan
penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada
PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
59. Perkara TPK atas nama terpidana TRIPENI IRIANTO
PUTRO sehubungan dengan menerima pemberian
atau janji terkait dengan penanganan perkara
permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan
Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),
206
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan
Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh
Gubernur Sumatera Utara di PTUN Medan.
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.
60. Perkara TPK atas nama terpidana DESSY A EDWIN
sehubungan dengan bersama-sama dengan
DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku anggota
Komisi V DPR RI dalam menerima hadiah atau janji
dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama PT. Windu
Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan pekerjaan
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2016.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
61. Perkara TPK atas nama terpidana JULIA PRASETYARINI
sehubungan dengan bersama-sama dengan
DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku anggota
Komisi V DPR RI dalam menerima hadiah atau janji
dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama PT. Windu
Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan pekerjaan
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2016.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
62. Perkara TPK atas nama terpidana ABDUL KHOIR
sehubungan dengan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud untuk mendapatkan
pekerjaan di Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
Putusan PT: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 5 (lima)
bulan.
63. Perkara TPK atas nama terpidana DODDY ARYANTO
SUPENO sehubungan dengan memberi hadiah
atau janji kepada Edy Nasution selaku Panitera
pada Pengadilan Negeri Jakpus, terkait Aanmaning
terhadap PT. Metropolitan Tirta Perdana (PT. MTP)
dan Pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) PT. Across
Asia Limited (PT AAL).
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
64. Perkara TPK atas nama terpidana DAMAYANTI
WISNU PUTRANTI sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur
Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk
mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp500.000.000 subsidair 3 (tiga)
bulan.
65. Perkara TPK atas nama terpidana KAMALUDDIN
HARAHAP sehubungan dengan menerima hadiah
atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur
Provinsi Sumatera Utara terkait: 1. Persetujuan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumut tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi
Sumut; 2. Persetujuan perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut
tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumut;
3. Persetujuan anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 oleh
DPRD Sumut.
Putusan PT: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan dan uang
pengganti Rp1.260.000.000 subsidair 4 (empat)
bulan.
66. Perkara TPK atas nama terpidana LA MUSI DIDI
sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering
Design (DED) PLTA sungai Membramo dan sungai
Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua.
Putusan MA: Pidana penjara 9 (sembilan) tahun,
denda Rp500.000.000 subsidair 8 (delapan) bulan
dan uang pengganti Rp5.017.934.976 subsidair 3 (tiga)
tahun.
67. Perkara TPK atas nama terpidana HERRY SETIADJI,
INDARTO CATUR NUGROHO, dan SLAMET RIYANA
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sesorang
memberikan sesuatu, membayar atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, terkait
Restitusi Lebih Bayar Pajak atas Pajak Penghasilan
(PPh) Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Masa Februari Tahun 2013 PT. Elektronic Design
and Manufacturing International (EDMI) Indonesia.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 5 (lima)
tahun dan denda masing-masing Rp200.000.000
subsidair 1 (satu) bulan.
68. Perkara TPK atas nama terpidana SUKOTJO S
BAMBANG sehubungan dengan pengadaan Driving
Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada
Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan dan uang
pengganti Rp3.933.003.000 subsidair 1 (satu) Tahun.
69. Perkara TPK atas nama terpidana UJANG M.
AMIN, JAINI, PARLINDUNGAN HARAHAP, DEPY
IRAWAN, DEAR FAUZUL AZIM, dan IIN FEBRIANTO
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan Pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
Putusan PN:
• Terpidana I: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
• Terpidana III: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
• Terpidana IV: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
• Terpidana V: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
70. Perkara TPK atas nama terpidana ILHAM ARIEF
SIRAJUDDIN sehubungan dengan pelaksanaan
Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk
Instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar
dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005 s.d. 2013.
Putusan MA: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
207
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
denda Rp100.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.
71. Perkara TPK atas nama terpidana KASMAN
SANGAJI sehubungan dengan bersama-sama
dengan Berthanatalia Ruruk Kariman dan Samsul
Hidayatullah dalam memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara untuk pengurusan perkara Nomor: 454/
Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair 2 (dua)
bulan.
72. Perkara TPK atas nama terpidana YOGAN ASKAN
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada I Putu Sudiartana selaku anggota
DPR RI bersama-sama dengan Noviyanti dan Suhemi,
terkait dengan pengurusan anggaran di DPR untuk
alokasi Provinsi Sumatera Barat Pada APBN-P tahun
2016.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda
Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
73. Perkara TPK atas nama terpidana SUPRAPTO
sehubungan dengan bersama-sama dengan Yogan
Askan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
I Putu Sudiartana selaku anggota DPR RI bersama-
sama dengan Noviyanti dan Suhemi, terkait dengan
pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi
Sumatera Barat Pada APBN-P tahun 2016.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 10 (sepuluh)
bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga)
bulan.
74. Perkara TPK atas nama terpidana BERTHANATALIA
RURUK KARIMAN dan SAMSUL HIDAYATULLAH
sehubungan dengan bersama-sama dengan Kasman
Sangaji dalam memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/
PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Putusan PN:
• Terpidana I: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda Rp50.000.000 subsidair 2 (dua)
bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan
denda Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
75. Perkara TPK atas nama terpidana FAHRI NURMALLO
dan DEVIYANTI ROCHAENI sehubungan dengan
menerima hadiah atau janji terkait dengan
penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran
dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.
Putusan PN:
• Terpidana I: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan
denda Rp300.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.
• Terpidana II: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp300.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.
76. Perkara TPK atas nama terpidana JERO WACIK
sehubungan dengan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara yang dilakukan oleh Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata/Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif pada Tahun 2008-2011.
Putusan MA: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda
Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan dan uang
pengganti Rp5.073.031.442 subsidair 2 (dua) tahun.
77. Perkara TPK atas nama terpidana JAJANG ABDUL
HOLIK dan LENIH MARLIANI sehubungan dengan
bersama-sama dengan Ojang Sohandi yaitu
memberi hadiah atau janji kepada Fahri Nurmallo
dan Deviyanti Rochaeni yang masing-masing
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat, terkait penanganan perkara TPK
Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana
Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun
Anggaran 2014.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 2 (dua)
tahun dan denda masing-masing Rp50.000.000
subsidair 2 (dua) bulan.
78. Perkara TPK atas nama terpidana RUSLAN ABD. GANI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji
terkait dengan pengiriman putusan kasasi perkara
TPK Pembangunan Dermaga Bongkar Lanjutan,
Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan dan Uang
Pengganti : Rp4.360.875.500 subsidair 1 (satu) tahun.
79. Perkara TPK atas nama terpidana JANNER PURBA dan
TOTON sehubungan dengan bersama-sama dengan
Toton selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Bengkulu yaitu menerima pemberian hadiah
atau janji sehubungan dengan perkara TPK terkait
penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu atas
nama terdakwa Edy Santoni dan terdakwa Safri.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 7 (tujuh)
tahun dan denda masing-masing Rp500.000.000
subsidair 5 (lima) bulan.
80. Perkara TPK atas nama terpidana EDY SANTONI
dan SAFRI sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu sehubungan
dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Honor Dewan Pembina RSUD M.
Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bengkulu.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 4
(empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-
masing Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
81. Perkara TPK atas nama terpidana ROHADI
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dari
Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanatalia
Ruruk Kariman dan Samsul Hidayatullah dengan
maksud untuk pengurusan perkara nomor: 454/
Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.Putusan PN: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda
Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
208
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
JANUARI
1. Dugaan TPK dalam penyimpangan pembangunan
tanggul penahan banjir sungai Belidak Kecamatan
Kakap Kabupaten Kubu Raya TA 2009 a.n tersangka
Zainuddin Syah bin Rajali H Abdullah. Sprint penyidikan
nomor: Sp.Sidik/788/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap
Penyidik.
Posisi setelah Supervisi: SP3 karena tidak cukup bukti
(Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03/IV/2013 tanggal 9
April 2013).
2. Dugaan TPK dalam penyimpangan pembangunan
tanggul penahan banjir sungai Belidak Kecamatan
Kakap Kabupaten Kubu Raya TA 2009 a.n tersangka
Ir. Deddy Susatyo Als Deddy Bin Kusmi Taryo, Karmin.
Sprint penyidikan nomor: Sp.Sidik/788/X/2011 tanggal
15 Oktober 2011.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap
Penyidik.
Posisi setelah Supervisi: SP3 karena tidak cukup bukti
(Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/IV/2013 tanggal 9
April 2013).
3. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang paket
pekerjaan pembangunan Jembatan Bawang CS
yang bersumber dari APBN TA 2009 a.n tersangka Ir.
Rustammy Atmo Bin Atmo Umar. Sprint penyidikan
nomor: Sp.Sidik/540/VII/2011 tanggal 18 September
2011.
Posisi sebelum di Supervisi: Tahap Penyidikan.
Posisi setelah di Supervisi: P21 (Surat dari Kajati Kalbar
No. B-2947/Q.1.5/Ft.1/12/2015 tanggal 10 Desember
2015).
4. Dugaan TPK pada Pembangunan gedung RSUD dr.
Harjono Ponorogo sumber APBN Tahun Anggaran
2009 dan 2010 atas nama Tersangka dr. PRAMINTO
NUGROHO, Sp.M oleh Penyidik Polres Ponorogo Jawa
Timur.
Posisi sebelum di Supervisi: Belum ada penetapan
tersangka atas nama dr. PRAMINTO NUGROHO,
Sp.M sebagai pihak diduga turut bertanggungjawab
sebagai pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama
dengan Tersangka atas nama dr.YUNI SURYADI yang
Perkaranya masih ditingkat Penyidikan terkendala
dalam pembuktian kerugian keuangan Negara, KPK
mensupervisi kasus ini dengan memfasilitasi ahli teknis
untuk menentukan nilai kerugian keuangan Negara.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama dr.
PRAMINTO NUGROHO, Sp.M telah dinyatakan lengkap
(P21) berdasarkan Surat Kajari Ponorogo kepada
Kapolres Ponorogo Nomor: B.04/0.5.24/Fd.1/01/2016
tanggal 4 Januari 2016 perihal Pemberitahuan hasil
penyidikan tindak pidana korupsi atas nama tersangka
dr. PRAMINTO NUGROHO, Sp.M sudah lengkap.
5. Dugaan TPK pengadaan tanah Tempat Pemakaman
Umum (TPU) terhadap tersangka penyerta atas nama
AMELIA LIKE ANDRIES.
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara dalam proses
Penyidikan terkendala dalam pemenuhan petunjuk
JPU oleh Penyidik, KPK melakukan supervisi dengan
melakukan ekspose bersama dan memfasilitasi Ahli
Hukum Pidana.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama
AMELIA LIKE ANDRIES telah dinyatakan lengkap (P21)
berdasarkan Surat Kajati Maluku kepada Dirreskrimsus
Polda Maluku Nomor: B.1310/S.1/Ft.1/10/2015 tanggal 19
Oktober 2015 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan
tindak pidana korupsi atas nama tersangka AMELIA
LIKE JORIS/ANDRIES alias LIKE sudah lengkap.
6. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk keperluan
pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga
di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung TA. 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa
Kecamatan Dawan Kabupaten, atas nama Tersangka I
Gusti Ayu Ardani
Posisi sebelum Supervisi: Penyidikan
Hasil setelah Supervisi: P-21 (Surat B-1823/P.1.12/
Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015)
7. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk keperluan
pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga
di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung TA. 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atas nama
Tersangka Ida Bagus Susila
Posisi sebelum Supervisi: Penyidikan
Hasil setelah Supervisi: P-21 (Surat B-1932/P.1.12/
Fd.1/09/2015 tanggal 30 September 2015)
8. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk keperluan
pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga
di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung TA. 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atas nama
Tersangka Ni Luh Nyoman Hendrawati
Posisi sebelum Supervisi: Penyidikan
Hasil setelah Supervisi: P-21 (Surat B-2167/P.1.12/
Fd.1/11/2015 tanggal 4 Nopember 2015)
9 Dugaan TPK pengadaan tanah untuk keperluan
pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga
di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung TA. 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atas nama
Tersangka I Gusti Ayu Ardani
Posisi sebelum Supervisi: P-21 dan Tahap II
Hasil setelah Supervisi: Pelimpahan ke PN Denpasar
(Berita Acara Pelimpahan Perkara tanggal 19 Nopember
2015)
10. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk keperluan
pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga
di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung TA. 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atas nama
Tersangka Ida Bagus Susila
Posisi sebelum Supervisi: P-21 dan Tahap II
Hasil setelah Supervisi: Pelimpahan ke PN Denpasar
(Berita Acara Pelimpahan Perkara tanggal 19 Nopember
2015)
11. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk keperluan
pembangunan Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga
di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung TA. 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atas nama
Tersangka Ni Luh Nyoman Hendrawati
Posisi sebelum Supervisi: P-21 dan Tahap II
Hasil setelah Supervisi: Pelimpahan ke PN Denpasar
(Berita Acara Pelimpahan Perkara tanggal 23
Nopember 2015).
209
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
FEBRUARI
1. Dugaan TPK dalam Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas
Kesehatan Kab. Luwu Tahun 2010 dan 2013 atas nama
Tersangka Dr. Muh. Suyuti Asbudi, M.Kes oleh Kejaksaan
Negeri Belopa.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Persidangan
Posisi setelah di Supervisi: Putusan PN Tipikor pada PN
Makassar Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Mks tanggal 6
Oktober 2015 dengan amar antara lain Pidana Penjara
kepada terdakwa Dr. Muh. Suyuti Asbudi, M.Kes selama
4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah).
2. Dugaan TPK penyimpangan pembangunan Gedung
Olahraga (GOR) Tahun Anggaran 2011/2012 dengan
anggaran sebesar 7,5 Milyar yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu cq Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu atas nama Terdakwa Andi Musakkir,
MM. oleh Kejaksaan Negeri Belopa.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Persidangan
Posisi setelah di Supervisi: Putusan PN Tipikor pada
PN Makassar Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.Mks
tanggal 14 April 2015 dengan amar antara lain Pidana
Penjara kepada terdakwa Andi Musakkir, MM. selama 1
(satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta) serta uang pengganti
sebesar Rp. 1.598.059.152,- (satu milyar lima ratus
sembilan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu
seratus lima puluh dua rupiah).
3. Dugaan TPK Proyek pengadaan sarana tangkap
pancing Tonda TA 2011 Dinas Perikanan Provinsi Maluku
An. TSk Ir. BASTIAN MAINASSY, M. Si, dkk oleh Penyidik
Polda Maluku
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara dalam proses
Penyidikan terkendala dalam pemenuhan petunjuk
JPU oleh Penyidik, KPK melakukan supervisi dengan
melakukan ekspose perkara bersama dan memfasilitasi
Ahli Hukum Pidana.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama
Ir. BASTIAN MAINASSY, M. Si, dkk telah dinyatakan
lengkap (P21) berdasarkan Surat Kajati Maluku kepada
Dirreskrimsus Polda Maluku Nomor:B-205/S.1/
Ft.1/02/2016 tanggal 2 Februari 2016
4. Dugaan TPK penyalahgunaan dana penataan kawasan
kumuh Lagasa- Tula yang dilaksanakan secara
swakelola oleh Dinas PU Kab. Muna Tahun Anggaran
2008 atas nama tersangka LA ODE MUURI, oleh
Penyidik Polda Sulawesi Tenggara
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara dalam proses
Penyidikan terkendala dalam pemenuhan petunjuk
JPU oleh Penyidik, KPK melakukan supervisi dengan
melakukan ekspose bersama.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas
nama LA ODE MUURI telah dinyatakan lengkap
(P21) dan telah dilakukan tahap II, berdasarkan Surat
Dirreskrimsus Polda Sultra kepada KPK Nomor: B/637/
II/2016/Dit Reskrimsus tanggal 12 Februari 2016
perihal pemberitahuan tindak lanjut hasil koordinasi
dan supervisi KPK.
5. Dugaan TPK penyalahgunaan dana penataan kawasan
kumuh Lagasa- Tula yang dilaksanakan secara
swakelola oleh Dinas PU Kab. Muna Tahun Anggaran
2008 atas nama tersangka HASILWIN MAANE, oleh
Penyidik Polda Sulawesi Tenggara
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara dalam proses
Penyidikan terkendala dalam pemenuhan petunjuk
JPU oleh Penyidik, KPK melakukan supervisi dengan
melakukan ekspose bersama.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas
nama HASILWIN MAANE telah dinyatakan lengkap
(P21) dan telah dilakukan tahap II, berdasarkan Surat
Dirreskrimsus Polda Sultra kepada KPK Nomor: B/637/
II/2016/Dit Reskrimsus tanggal 12 Februari 2016
perihal pemberitahuan tindak lanjut hasil koordinasi
dan supervisi KPK.
MARET
1. TPK Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUP H. Adam
Malik Medan TA.2010 atas nama Tersangka HASAN
BASRI, SE selaku PPK dan MARWANTO LINGGA, SH
selaku Ketua Panitia Pangadaan
Posisi sebelum supervisi : Tahap persidangan
Hasil setelah supervisi : Berdasarkan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Medan dengan amar putusan Pidana penjara selama
2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima
puluh juta rupiah).
2. Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan
mutu bidang pendidikan (proyek pengadaan alat lab
sekolah) TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Buru atas nama tersangka AHMAD MARZUKI
PADANG oleh Penyidik Polda Maluku
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara dalam proses
Penyidikan terkendala dalam pemenuhan petunjuk
JPU oleh Penyidik, KPK melakukan supervisi dengan
melakukan ekspose bersama.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas
nama AHMAD MARZUKI PADANG telah dinyatakan
lengkap (P21) berdasarkan Surat Kajati Maluku kepada
Dirreskrimsus Polda Maluku Nomor:B:035/S.1/
Ft.1/01/2016 tanggal 13 Januari 2016
3. Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan
mutu bidang pendidikan (proyek pengadaan alat lab
sekolah) TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Buru atas nama tersangka AHMAD MUKADDAR
oleh Penyidik Polda Maluku
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara dalam proses
Penyidikan terkendala dalam pemenuhan petunjuk
JPU oleh Penyidik, KPK melakukan supervisi dengan
melakukan ekspose bersama.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama
AHMAD MUKADDAR telah dinyatakan lengkap (P21)
berdasarkan Surat Kajati Maluku kepada Dirreskrimsus
Polda Maluku Nomor:B-034/S.1/Ft.1/01/2016 tanggal
13 Januari 2016.
APRIL
1. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan alat dan bahan
kimia laboratorium uji BP Batam tahun 2014 atas
nama tersangka HERU PURNOMO, ST. oleh Penyidik
Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, Penyidik terkendala dalam pemenuhan
Petunjuk Jaksa Peneliti, dan KPK mensupervisi kasus
ini dengan melakukan ekspose perkara bersama serta
memfasilitasi ahli teknis.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama
210
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
HERU PURNOMO, ST telah dinyatakan lengkap (P21)
berdasarkan Surat Kajati Kepri kepada Dirreskrimsus
Polda Kepri Nomor:B-57/N.10.5/Ft.1/04/2016 tanggal
12 April 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan
Perkara Pidana An. Tersangka HERU PURNOMO, ST
sudah lengkap
11. Dugaan TPK pada pengelolaan anggaran deposito
keuangan daerah atas nama tersangka ABDULLAH
VANNATH selaku Bupati Seram Bagian Timur, oleh
Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara hasil Pulbaket
KPK dilimpahkan ke Polda Maluku, KPK mensupervisi
kasus ini dengan melakukan ekspose perkara bersama
secara terpadu serta memfasilitasi ahli teknis yang
diperlukan dalam penyidikan.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama
ABDULLAH VANNATH, S.Sos, MMP telah dinyatakan
lengkap (P21) berdasarkan Surat Kajati Maluku
kepada Dirreskrimsus Polda Maluku Nomor:B-
473/S.1.5/Ft.I/04/2016 tanggal 7 April 2016 perihal
Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An.
Tersangka ABDULLAH VANATH, S.SOs, MMP sudah
lengkap
12. Dugaan TPK Dana pengadaan Alat Kesehatan (Alkes)
Kedokteran dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Kota Padang,
atas nama tersangka dr.ARTATI SURYANI, M.Ph oleh
Penyidik Kejari Padang
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, KPK mensupervisi kasus ini dengan
melakukan ekspose perkara bersama secara terpadu
tanggal 5 Agustus 2015 dan memberikan rekomendasi.
Posisi setelah di Supervisi: Perkara dihentikan
penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan Kajari Padang Nomor: Print-458/N.3.10/
Fd.1/02/2016 tanggal 9 Februari 2016, sesuai hasil
pemantauan tim korsup terpadu tanggal 21 April
2016 dan surat Kajati Sumbar Nomor:R-362/N.3/
Fd.1/04/2016 tanggal 29 April 2016 perihal koordinasi
dan supervisi penanganan perkara tindak pidana
korupsi.
13. Dugaan TPK Penyelewengan penggunaan dana barang
dan jasa Makan dan Minum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 atas
nama tersangka H. Rosman Effendi, SE, SH,MM, MBA
oleh Penyidik Kejari Painan
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, KPK mensupervisi kasus ini dengan
melakukan ekspose perkara bersama secara terpadu
tanggal 5 Agustus 2015 dan memberikan rekomendasi.
Posisi setelah di Supervisi: Perkara dihentikan penyidikan
dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kajari
Painan Nomor: Print-60/N.3.19/Fd.1/01/2016 tanggal
21 Januari 2016, sesuai hasil pemantauan tim korsup
terpadu tanggal 21 April 2016 dan surat Kajati Sumbar
Nomor:R-362/N.3/Fd.1/04/2016 tanggal 29 April 2016
perihal koordinasi dan supervisi penanganan perkara
tindak pidana korupsi.
14. Dugaan TPK terhadap pelaksanaan Kegiatan bantuan
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)
Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Departemen
Sosial RI Tahun 2009 di Kab. Agam, oleh Penyidik Kejati
Sumbar
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, KPK mensupervisi kasus ini dengan
melakukan ekspose perkara bersama secara terpadu
tanggal 6 Agustus 2015 dan memberikan rekomendasi.
Posisi setelah di Supervisi: Perkara dihentikan penyidikan
dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kajati
Sumbar Nomor: Print-93/N.3/Fd.1/03/2016 tanggal
7 Maret 2016, sesuai hasil pemantauan tim korsup
terpadu tanggal 21 April 2016 dan surat Kajati Sumbar
Nomor:R-362/N.3/Fd.1/04/2016 tanggal 29 April 2016
perihal koordinasi dan supervisi penanganan perkara
tindak pidana korupsi.
15. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Bansos dari
Kementerian Pertanian RI pada kegiatan cetak sawah
di Desa Karang Ampar Kab Ketol Kab Aceh Tengah
pada Dinas Tanaman Pangan Kab Aceh Tengah TA
2011 atas nama terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM BIN
ABDULLAH.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Posisi setelah di Supervisi: Pelimpahan ke PN Aceh
(Berita Acara Pelimpahan Perkara Nomor: B-405/N.1.15/
APB/Ft.2/TAKNG/04/2016 tanggal 5 April 2016)
16. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Bansos dari
Kementerian Pertanian RI pada kegiatan cetak sawah
di Desa Karang Ampar Kab Ketol Kab Aceh Tengah
pada Dinas Tanaman Pangan Kab Aceh Tengah TA 2011
atas nama terdakwa Ir. ELMIZAN BIN ALAMSYAH
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Posisi setelah di Supervisi: Pelimpahan ke PN Aceh
(Berita Acara Pelimpahan Perkara ke PN Tipidkor Banda
Aceh pada tanggal 5 April 2016 (Berkas Perkara Nomor:
BP-02/N.1.15/APB/Ft.2/TAKNG/04/2016 tanggal 9 April
2016)
17. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Bansos dari
Kementerian Pertanian RI pada kegiatan cetak sawah
di Desa Karang Ampar Kab Ketol Kab Aceh Tengah
pada Dinas Tanaman Pangan Kab Aceh Tengah TA 2011
atas nama terdakwa Ir. ISDAWARNI BINTI Alm. ISMAIL
ISHAQ.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Posisi setelah di Supervisi: Pelimpahan ke PN Aceh
(Berita Acara Pelimpahan Perkara Nomor: B-408/N.1.15/
APB/Ft.2/TAKNG/04/2016 tanggal 5 April 2016)
18. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Bansos dari
Kementerian Pertanian RI pada kegiatan cetak sawah
di Desa Karang Ampar Kab Ketol Kab Aceh Tengah
pada Dinas Tanaman Pangan Kab Aceh Tengah TA
2011 atas nama terdakwa EDDY SOFIANDA PUTRA Bin
ZAINALUDDIN.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan.
Posisi setelah di Supervisi: Pelimpahan ke PN Aceh
(Berita Acara Pelimpahan perkara Nomor: B-407/N.1.15/
APB/Ft.2/TAKNG/04/2016 tanggal 5 April 2016).
MEI
1. TPK Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUP H. Adam
Malik Medan TA.2010 atas nama Tersangka MARWANTO
LINGGA, SH selaku Ketua Panitia Pangadaan
Posisi sebelum supervisi : Tahap persidangan
Hasil setelah supervisi : Berdasarkan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor Berdasarkan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor No. 70/Pid.Sus.TPK/2015/
211
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PN.Mdn tanggal 7 Januari 2016 pada Pengadilan Negeri
Medan dengan amar putusan Pidana penjara selama
2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima
puluh juta rupiah)
2. Dugaan TPK dalam pencairan kekurangan dana sarana
dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat TA
2008 yang dialokasikan pada APBN TA 2011 sebesar
Rp.78.907.977.152,- tanpa melalui prosedur pencairan
keuangan yang sudah ditetapkan, atas nama
Tersangka Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M. Si dkk.
oleh Penyidik Kejati Papua
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan berkas perkara telah lengkap (P21),
namun belum dilakukan penuntutan karena tersangka
dalam keadaan sakit, KPK mensupervisi kasus ini
dengan melakukan ekspose perkara bersama penyidik
tanggal 6 Juli 2015 dan memfasilitasi pemeriksaan
kesehatan tersangka dalam rangka pemberian second
opinion oleh Ahli dari IDI pusat terhadap tersangka Ir.
MARTHEN LUTHER RUMADAS, M. Si dan RICO SIA.
Posisi setelah di Supervisi: berkas perkara tersangka
atas nama Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M. Si
dan barang bukti teah dilimpahkan ke Kejaksaan
Negeri Monokwari (Tahap II) tanggal 26 April 2016,
dan terhadap tersangka RICO SIA telah dilakukan
penuntutan, sesuai surat Kajati Papua Nomor:B-
636/T.1/Fd.1/04/2016 tanggal 28 April 2016 perihal
perkembangan penanganan perkara dugaan tindak
pidana korupsi.
3. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pendistribusian
logistik dan dana pemilihan Presiden I KPU Kabupaten
Dogiyai TA 2014 atas nama tersangka TITUS MOTE, dkk
oleh Penyidik Polres Nabire.
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan berkas perkara telah lengkap (P21)
namun belum dilakukan penyerahan tersangka dan
Barang bukti (tahap II) ke Kejari Nabire, KPK melakukan
supervisi dengan melakukan supervisi terpadu berupa
ekspose penanganan perkara bersama tanggal 24
November 2015 dan diberikan rekomendasi.
Posisi setelah di Supervisi: berkas perkara tersangka
atas nama TITUS MOTE, dkk dan barang bukti telah
dilimpahkan Penyidik Polres Nabire ke Kejaksaan Negeri
Nabire (Tahap II) tanggal 3 Maret 2016, sesuai surat
Kajati Papua Nomor:B-636/T.1/Fd.1/04/2016 tanggal
28 April 2016 perihal perkembangan penanganan
perkara dugaan tindak pidana korupsi.
4. Dugaan TPK pengelolaan dan penggunaan Keuangan
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas
Palangkaraya TA. 2010 s/d TA. 2013 atas nama tersangka
Prof. Dr. H. CIPTADI, MS.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Posisi setelah di Supervisi: Perkara dihentikan (SP3)
karena tersangka Prof. Dr. H. CIPTADI, MS. Meninggal
dunia (sesuai dengan surat Kajati Kalimantan Tengah
Nomor: B-1158/Q.2/Fd.1/05/2016 tanggal 26 Mei 2016)
5 Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang terkait
pembahasan APBD Seruyan Tahun 2014 oleh DPRD
Kabupaten Seruyan atas nama tersangka Ir. H.
Syamsurijal, M.Si bin Abdullah.
Posisi sebelum Supervisi: P21 tanggal 24 November
2015 dan telah dilaksanakan Tahap II pada tanggal 10
Desember 2015
Hasil setelah Supervisi: Perkara dilimpahkan ke
PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya
berdasarkan Surat Nomor: B-07/Q.2.18/Fp/01/2016
tanggal 4 Januari 2016
6. TPK pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa untuk
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima DAK-
APBN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango
TA. 2011 dengan Tersangka MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd.,
MM.Pd yang penyidikannya dilakukan oleh Pidsus
Kejati Gorontalo
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama
MOHAMMAD HUSAIN telah dinyatakan lengkap (P21)
sesuai dengan Surat Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Nomor: B-377/R.5.5/Ft.1/03/2016 tanggal 18 Maret
2016.
7. TPK pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa untuk
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima DAK-
APBN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango
TA. 2011 dengan Tersangka MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd.,
MM.Pd yang penyidikannya dilakukan oleh Pidsus
Kejati Gorontalo
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Posisi setelah di Supervisi: Telah dilimpahkan ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo pada
tanggal 5 April 2016 dan sedang Tahap Pemeriksaan
persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Gorontalo sesuai Penetapan Sidang Nomor:15/Pen.
Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gtlo tangal 5 April 2016.
8. TPK penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan
Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
TA. 2011 dan TA. 2012 dengan tersangka SLAMET
WIYARDI yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari
Suwawa.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan, masih
menggu hasil perhitungan kerugian negara dan
fasilitasi Ahli Keuangan Daerah.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas nama
SLAMET WIYARDI telah dinyatakan lengkap (P21)
berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Suwawa Nomor:
B-366/R.5.13/Ft.1/03/2016 tanggal 7 Maret 2016.
9. TPK penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan
Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
TA. 2011 dan TA. 2012 dengan tersangka SLAMET
WIYARDI yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari
Suwawa.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Posisi setelah di Supervisi: Telah Limpah ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Gorontalo Nomor: B-457/R.5.13/
Ft.1/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan sedang dalam
tahap pemeriksaan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Gorontalo sesuai Penetapan Sidang
Nomor: 10/PidsusTPK/2016/PN/GTO tanggal 28 Maret
2016.
10. TPK penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan
Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
TA. 2011 dan TA. 2012 dengan tersangka YULDIAWATI
KADIR yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari
Suwawa.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan, masih
212
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
menggu hasil perhitungan kerugian negara dan
fasilitasi Ahli Keuangan Daerah.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas perkara atas nama
YULDIAWATI KADIR telah dinyatakan lengkap (P21)
berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Suwawa Nomor:
B-365/R.5.13/Ft.1/03/2016 tanggal 7 Maret 2016.
11. TPK penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan
Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
TA. 2011 dan TA. 2012 dengan tersangka YULDIAWATI
KADIR yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari
Suwawa.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan.
Posisi setelah di Supervisi: Telah Limpah ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Gorontalo Nomor: B-458/R.5.13/
Ft.1/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan sedang dalam
tahap pemeriksaan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Gorontalo sesuai Penetapan Sidang
Nomor: 09/PidsusTPK/2016/PN/Gto tanggal 28 Maret
2016.
JUNI
1. Dugaan TPK Penerimaan CPNSD TA.2009 di Kantor
BKD Kabupaten Batanghari dengan Tersangka Drs.
ARIANSYAH sesuai dengan Nomor: SPDP/13/II/2013/
Reskrim tanggal 22 Februari 2013
Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap
Penyidik.
Posisi setelah Supervisi: SP3 karena hal tersebut
bukan TPK berdasarkan Surat Ketetapan Polda Jambi
Resort Batang Hari Nomor : S.Tap/03/III/2015/Reskrim
tanggal 17 Maret 2015.
2. Dugaan TPK dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada
Pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp
PLTA Asahan III Tahun 2010 di Dusun VII Aek Sigubo
Desa Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti Kab.
Tobasadengan Tersangka PANDAPOTAN KASMIN
SIMANJUNTAK
Posisi sebelum Supervisi: Tahap II.
Posisi setelah Supervisi: Incracht Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan No.24/PIS.
SUS.TPK/2015/PT.MDN tanggal 8 Desember 2015
menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah.
3. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atas pembebasan lahan untuk
pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan
tahun 2012 Tersangka Drs. ASA’ARO LAIA , M.Pd.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap II pada tanggal 12
Maret 2014.
Posisi setelah Supervisi: Incracht Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan No.26/Pid.
sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2014.
4. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atas pembebasan lahan untuk
pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan
tahun 2012 Tersangka YOKIE ADI KURNIAWAN, ST,M.
Ec.DEV.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap II pada tanggal 16 Juli
2016.
Posisi setelah Supervisi: Incracht Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan No.1402K/PID.
SUS/2015 tanggal 2 Februari 2016
5. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atas pembebasan lahan untuk
pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan
tahun 2012 Tersangka Drs. ARONI HALAWA
Posisi sebelum Supervisi: Tahap II pada tanggal 21
Oktober 2014
Posisi setelah Supervisi: Incracht Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan No. 2312 K/
PID.SUS/2015 tanggal 10 November 2015
6 Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atas pembebasan lahan untuk
pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan
tahun 2012 Tersangka FIRMAN ADIL DACHI.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap II pada tanggal 12
Maret 2014.
Posisi setelah Supervisi: Incracht Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan No.552 K/PID.
SUS/2015 tanggal 21 April 2015
7. TPK Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUP H. Adam
Malik Medan TA.2010 dengan tersangka KARMIN
RASMAN ROBERT SINURAT.
Posisi sebelum Supervisi: Memfasilitasi pemeriksaan
terhadap saksi pada tanggal 15 Desember 2015.
Posisi setelah Supervisi: Sudah ada putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor.
8 Dugaan TPK dan tindak pidana pencucian uang
penyalahgunaan anggaran belanja Kepala Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2006 s.d
2011 atas nama Tersangka H. Bandjela Paliudju yang
dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Posisi sebelum supervisi : Penuntutan
Posisi setelah supervisi : Berdasarkan Putusan
Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 43/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Pal Tanggal 21 April 2016 dengan ammar
putusan Menyatakan Terdakwa H Bandjela Paliudju
(Mayjen Purnawirawan) tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan kesatu
primair, kesatu subsidair dan dakwaan kedua.
9. Dugaan TPK Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan
pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Tersangka
DASMAR,S.Kep.Ns, M.Kes yang dilaksanakan penyidikan
oleh Kejaksaan Negeri Belopa.
Posisi sebelum supervisi : Penuntutan
Posisi setelah supervisi : Berdasarkan Putusan
Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 28/Pid.Sus.
Tpk/2016/PN.Mks Tanggal 28 September 2016 dengan
ammar putusan Menyatakan Terdakwa DASMAR
terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
serta dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
dikurangi masa tahanan dan dena Rp. 100.000.000
(seratus juta rupiah)
10. Dugaan TPK Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan
pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu
213
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Tersangka
IRSAN SYARIFUDDIN yang dilaksanakan penyidikan
oleh Kejaksaan Negeri Belopa.
Posisi sebelum supervisi : Penyidikan
Posisi setelah supervisi : Penuntutan (P-21) berdasarkan
surat Nomor: B-033/R.4.13.7.3/Fd.1/05/2016 Tanggal 13
Mei 2016
11. Dugaan TPK Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan
pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Tersangka
IRSAN SYARIFUDDIN yang dilaksanakan penyidikan
oleh Kejaksaan Negeri Belopa.
Posisi sebelum supervisi : P-21
Posisi setelah supervisi : Setelah P-21 kasus tersebut
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan surat pelimpahan
perkara acara pemeriksaan biasa nomor:
B-05/R.4.13.7.3/Ft.1/05/2016.
12. Dugaan TPK Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan
pada RSUD Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Tersangka
IRSAN SYARIFUDDIN yang dilaksanakan penyidikan
oleh Kejaksaan Negeri Belopa.
Posisi sebelum supervisi: P-21.
Posisi setelah supervisi: Setelah P-21 kasus tersebut
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan surat pelimpahan
perkara acara pemeriksaan biasa nomor:
B-05/R.4.13.7.3/Ft.1/05/2016.
13. Dugaan TPK pelaksanaan reboisasi di lahan eks. HPH
PT Mantaya Kalang, Desa Kenyala Kec Kota Besi Kab
Kotim seluas 840 Ha yang dibiayai dana DAK-DR
tahun 2001, atas nama tersangka Suryo Handoko
selaku Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima/
Kontraktor.
Posisi sebelum Supervisi: Penyidikan lengkap (P-21)
setelah tersangka ditemukan dan dilakukan penahanan
sejak 11 Februari 2016.
Hasil setelah Supervisi: Berkas perkara atas nama
terdakwa Suryo Handoko selaku Koordinator Lapangan
PT. Unisari Adiprima/Kontraktor dilimpahkan ke PN
Tipidkor pada PN Palangka Raya tanggal 26 Mei 2016
(Penetapan PN Tipidkor Palangka Raya Nomor 24/Pen.
Pid. Sus – TPK/2016/PN. Plk tanggal 27 Mei 2016.
14. Dugaan TPK pemberian sejumlah uang kepada DPRD
Kab Seruyan terkait pembahasan anggaran Kab
Seruyan untuk TA 2014. Atas nama tersangka Ir. H.
Syamsurijal (Plt. Sekda Kab Seruyan).
Posisi sebelum Supervisi: Tahap penyidikan oleh Polda
Kalteng dan Penyidikan dinyatakan lengkap (P-21)
pada 24 Nopember 2015; perkara tersebut merupakan
pengembangan penyidikan atas nama tersangka
H. Baharudin dan atas nama tersangka Hj. Suherlina
(Anggota DPRD Kab Seruyan).
Hasil setelah Supervisi: Berkas perkara atas nama
terdakwa Ir. H. Syamsurijal (Plt. Sekda Kab Seruyan)
dilimpahkan ke PN Tipidkor pada PN Palangka Raya
pada 4 Januari 2016 (Surat Kejati Kalteng kepada KPK
Nomor B-1152/Q.2/Ft.2/05/2016 tanggal 23 Mei 2016).
15. Dugaan TPK pemberian sejumlah uang kepada DPRD
Kab Seruyan terkait pembahasan anggaran Kab
Seruyan untuk TA 2014. Atas nama terdakwa Ir. H.
Syamsurijal (Plt. Sekda Kab Seruyan).
Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama
terdakwa Ir. H. Syamsurijal (Plt. Sekda Kab Seruyan)
dilimpahkan ke PN Tipidkor pada PN Palangka Raya
pada 4 Januari 2016.
Hasil setelah Supervisi: Putusan PN Tipidkor pada PN
Palangka Raya tanggal 4 April 2016, bahwa terhadap
terdakwa Ir. H. Syamsurijal (Plt. Sekda Kab Seruyan)
terbukti bersalah melanggar Pasal 13 UU 31/1999
sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 dengan
Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan dan Denda
sebesar Rp. 50 Juta subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.
JULI
1. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan alat dan bahan
kimia laboratorium uji BP Batam tahun 2014 atas nama
tersangka RENDRA, SS. oleh Penyidik Ditreskrimsus
Polda Kepulauan Riau.
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, Penyidik terkendala dalam pemenuhan
Petunjuk Jaksa Peneliti dalam berkas perkara tersangka
atas nama HERU PURNOMO, ST, dan KPK mensupervisi
kasus ini dengan melakukan ekspose perkara bersama
secara terpadu serta memfasilitasi ahli teknis.
Posisi setelah di Supervisi: Berkas Perkara atas
nama RENDRA, SS. telah dinyatakan lengkap (P21)
berdasarkan Surat Kajati Kepri kepada Kapolda Kepri
Nomor: B-133/N.10.5/Ft.2/06/2016 tanggal 28 Juni
2016 dan telah dilakukan tahap II oleh Penyidik kepada
JPU tanggal 20 Juli 2016.
AGUSTUS
1. Dugaan TPK Pengadaan Penyediaan Kebutuhan
Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Universitas
Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2009 atas nama
tersangka Ir.BONDANSARI, M.Si oleh Penyidik Kejati
Jawa Tengah.
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara limpahan KPK
kepada Kejati Jawa Tengah.
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama Ir.
BONDANSARI, M.Si telah dinyatakan lengkap (P21),
berdasarkan Pemberitahuan Kasi Penuntutan pada
Pidsus Kejati Jawa Tengah tanggal 30 Juni 2016
2. Dugaan TPK Pengadaan Penyediaan Kebutuhan
Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri Universitas
Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2009 atas nama
tersangka Ir.AT. ARI SUDEWO, M.S oleh Penyidik Kejati
Jawa Tengah.
Posisi sebelum di Supervisi: Perkara limpahan KPK
kepada Kejati Jawa Tengah.
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama Ir.A.T
ARI SUDEWO, M.S telah dinyatakan lengkap (P21),
berdasarkan Pemberitahuan Kasi Penuntutan pada
Pidsus Kejati Jawa Tengah tanggal 30 Juni 2016.
3. Dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana
hibah pada KADIN Provinsi Jawa Timur dan Biro
Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2011
s/d 2014 atas nama Tsk H. Ir. LA NYALLA MATTALITTI,
oleh Penyidik Kejati Jawa Timur.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama H. Ir. LA
NYALLA MATTALITTI telah dinyatakan lengkap (P21)
214
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
tanggal 14 Juli 2016 dan telah dilakukan Tahap II ke JPU
Kejari Surabaya tanggal 25 Juli 2016 serta pelimpahan
ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tanggal
25 Agustus 2016.
4. Dugaan TPK Pekerjaan Rehabilitas/Rekonstruksi
Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah
dan Bronjong Bantang Lunto Tahun 2012 atas nama
tersangka Ir. YAYAN SURYANA yang ditangani oleh
Kejari Sawahlunto.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, KPK melakukan Supervisi terpadu dengan
ekspose perkara bersama tanggal 5 Agustus 2015 dan
21 April 2016
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama Ir. YAYAN
SURYANA telah dinyatakan lengkap (P21) tanggal 16 Mei
2016 dan telah dilakukan pelimpahan ke Pengadilan
Tipikor pada PN Padang tanggal 9 Juni 2016.
5. Dugaan TPK Pekerjaan Rehabilitas/Rekonstruksi
Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah
dan Bronjong Bantang Lunto Tahun 2012 atas nama
BIBSAN DWINANDA RSULAN, ST yang ditangani oleh
Kejari Sawahlunto.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan, KPK melakukan Supervisi terpadu dengan
ekspose perkara bersama tanggal 5 Agustus 2015 dan
21 April 2016
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama nama
BIBSAN DWINANDA RSULAN, ST telah dinyatakan
lengkap (P21) tanggal 16 Mei 2016 dan telah dilakukan
pelimpahan ke Pengadilan Tipikor pada PN Padang
tanggal 9 Juni 2016.
6. Dugaan TPK dalam perkara yang dilakukan oleh
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara
melakukan klaim kepemilikan tanah diatas Sertifikat
HGB No.01 Tahun 1996 milik PT. Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk (PT. ITP) dengan dalih meminta ganti
rugi sejumlah uang yang terpaksa dibayar oleh pihak
perusahaan dengan tidak sukarela
Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama tersangka
DR. H. Irhami Ridjani, S.Sos, M.Si Bin M. Rais, Sp.M telah
dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan Surat Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: B-2067/Q.3.5/
Ft.1/07/2016 tanggal 22 Juli 2016
SEPTEMBER
1. Dugaan TPK menggunakan untuk kepentingan pribadi
uang hasil pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada
Pemkab Bireun Tahun 2007 s.d. 2010 sebesar Rp.
27.609.164.186,59 (dua puluh tujuh milyar enam ratus
sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus
delapan puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen),
atas nama tersangka Muslem Syamaun, S.Sos selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yang
ditangani oleh Polda Aceh.
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi : Berkas Perkara atas nama tersangka
Muslem Syamaun, S.Sos Bin Syamaun telah dinyatakan
lengkap (P21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Aceh
Nomor: B-2057/N.1.5/Ft.1/08/2016 tanggal 3 Agustus
2016.
NOVEMBER
1. Dugaan TPK dalam penjualan/pelepasan asset berupa
hak atas tanah negara (Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) yang
terletak di Jalan Biduri Bulan/Jalan Alexxandri III RT
008/01 Kel. Grogol Utara Kec. Keb. Lama Jakarta
Selatan seluas 2.975 M2 yang diduga dilakukan oleh
Tersangka MUHAMMAD IRFAN IDRIS.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
KPK mensupervisi kasus ini dengan memfasilitasi ahli
pertanahan dari Universitas Lampung
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka
MUHAMMAD IRFAN IDRIS telah dinyatakan lengkap
(P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 17
November 2016 telah dilanjutkan oleh penyidik dengan
kegiatan pelimpahan tersangka berikut barang bukti
(tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan
penuntutan (Surat Kajari Jakarta Selatan Nomor:
B-1019/0.1.14.4/Ft.1/11/2016 tanggal 17 November 2016).
2. Dugaan TPK dalam penjualan/pelepasan asset berupa
hak atas tanah negara (Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) yang
terletak di Jalan Biduri Bulan/Jalan Alexxandri III RT
008/01 Kel. Grogol Utara Kec. Keb. Lama Jakarta
Selatan seluas 2.975 M2 yang diduga dilakukan oleh
Tersangka AGUS SALIM.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
KPK mensupervisi kasus ini dengan memfasilitasi ahli
pertanahan dari Universitas Lampung
Hasil Supervisi: : Berkas perkara atas nama Tersangka
AGUS SALIM telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa
Penuntut Umum dan pada tanggal 17 November
2016 telah dilanjutkan oleh penyidik dengan kegiatan
pelimpahan tersangka berikut barang bukti (tahap II)
ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan
(Surat Kajari Jakarta Selatan Nomor: B-1018/0.1.14.4/
Ft.1/11/2016 tanggal 17 November 2016).
3. Dugaan TPK pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan
peningkatan trotoar dan saluran tepi wilayah
Kecamatan Cilandak yang dilaksanakan oleh Suku
Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2015 atas nama Tersangka IRFAN
ARDI TASYA yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan KPK mensupervisi kasus ini dengan
memfasilitasi Ahli ITB
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka
IRFAN ARDI TASYA telah dinyatakan lengkap (P21) oleh
Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 14 November
2016 telah dilanjutkan oleh penyidik dengan kegiatan
pelimpahan tersangka berikut barang bukti (tahap II)
ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan,
(Surat Kajari Jakarta Selatan Nomor: B-3035/0.1.14.4/
Ft.1/11/2016 tanggal 14 November 2016).
215
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
DESEMBER
1. Dugaan TPK pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan
peningkatan trotoar dan saluran tepi wilayah
Kecamatan Cilandak yang dilaksanakan oleh Suku
Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2015 atas nama Tersangka CECEP, ST
yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan KPK mensupervisi kasus ini dengan
memfasilitasi Ahli ITB.
Hasil Supervisi: berkas perkara atas nama Tersangka
CECEP, ST telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa
Penuntut Umum dan pada tanggal 14 November
2016 telah dilanjutkan oleh penyidik dengan kegiatan
pelimpahan tersangka berikut barang bukti (tahap II)
ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan,
(Surat Kajari Jakarta Selatan Nomor: B-3036/0.1.14.4/
Ft.1/11/2016 tanggal 14 November 2016).
2. Dugaan TPK telah dengan sengaja mencegah,
merintangi atau menggagalkan secara langsung
atau tidak langsung penyidikan tindak pidana korupsi
terhadap tersangka Afner Ambarita, ST, yang dilakukan
oleh terpidana MANATAP AMBARITA, SH. oleh Kejari
kepulauan Mentawai
Posisi sebelum Supervisi: Perkara ditingkat penuntutan,
terkendala belum dilakukannya eksekusi terhadap
terpidana
Hasil Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan
membantu pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana
MANATAP AMBARITA, SH oleh Kejari Kepulauan
Mentawai padatanggal 24 November 2016. Dan yang
bersangkutan telah di eksekusi ke LP Muara Padang
oleh Jaksa Eksekusi Kejari Mentawai.
3. Dugaan TPK pembangunan gedung kantor tahap 1
PA di Kandepag Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun 2011
atas nama tersangka Achmad Nordiansyah oleh Polres
Hulu Sungai Tengah
Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi: P21 sesuai dengan Surat Kejaksaan
Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor: B-2959/0.3.15/
Ft.1/11/2016 tanggal 12 November 2016
4. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Wilayah II (MA. Jambi
– Tanjabtim) Paket Jalan Suak Kandis – Ds. Simpang
Dinas PU Prov. Jambi TA. 2012 yang disidik oleh Polda
Jambi atas nama Tersangka Ir. APIT.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih
ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam
penanganannya. KPK mensupervisi kasus ini dengan
melakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 Oktober
2016.
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka Ir.
APIT telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut
Umum dan pada tanggal 17 November 2016 telah
dilanjutkan oleh penyidik dengan kegiatan pelimpahan
tersangka berikut barang bukti (tahap II) ke Jaksa
Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan, (Surat
Kapolda Jambi Nomor: B-806/XI/2016/Ditreskrimsus
tanggal 22 November 2016).
5. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Wilayah II (MA. Jambi
– Tanjabtim) Paket Jalan Suak Kandis – Ds. Simpang
Dinas PU Prov. Jambi TA. 2012 yang disidik oleh Polda
Jambi atas nama Tersangka ALIE ABI.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih
ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam
penanganannya. KPK mensupervisi kasus ini dengan
melakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 Oktober
2016.
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka
ALIE ABI telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa
Penuntut Umum dan pada tanggal 17 November
2016 telah dilanjutkan oleh penyidik dengan kegiatan
pelimpahan tersangka berikut barang bukti (tahap II)
ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan,
(Surat Kapolda Jambi Nomor: B-806/XI/2016/
Ditreskrimsus tanggal 22 November 2016).
6 Dugaan TPK Pembangunan Jalan Wilayah II (MA. Jambi
– Tanjabtim) Paket Jalan Suak Kandis – Ds. Simpang
Dinas PU Prov. Jambi TA. 2012 yang disidik oleh Polda
Jambi atas nama Tersangka JOSIA alias BUJANG.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih
ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam
penanganannya. KPK mensupervisi kasus ini dengan
melakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 Oktober
2016.
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka
JOSIA alias BUJANG telah dinyatakan lengkap (P21) oleh
Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 17 November
2016 telah dilanjutkan oleh penyidik dengan kegiatan
pelimpahan tersangka berikut barang bukti (tahap II)
ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan
(Surat Kapolda Jambi Nomor: B-806/XI/2016/
Ditreskrimsus tanggal 22 November 2016).
7. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Wilayah II (MA. Jambi
– Tanjabtim) Paket Jalan Suak Kandis – Ds. Simpang
Dinas PU Prov. Jambi TA. 2012 yang disidik oleh Polda
Jambi atas nama Tersangka WIDODO, Amd.
Posisi sebelum supervisi: Perkara masih
ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam
penanganannya. KPK mensupervisi kasus ini dengan
melakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 Oktober
2016.
Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka
WIDODO, Amd telah dinyatakan lengkap (P21) oleh
Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 17 November
2016 telah dilanjutkan oleh penyidik dengan kegiatan
pelimpahan tersangka berikut barang bukti (tahap II)
ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan
(Surat Kapolda Jambi Nomor: B-806/XI/2016/
Ditreskrimsus tanggal 22 November 2016).
8. Dugaan TPK penyimpangan (Mark Up) dalam
pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan
(alkes) pada RSUD Sawerigading Kota Palopo TA.2013
atas nama Tersangka KRISTOFOEL RUDIHARTO BAO,
SKM yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palopo.
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama KRISTOFOEL
RUDIHARTO BAO, SKM telah dinyatakan lengkap (P21)
sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Palopo Nomor:
B-91/R.4.13/Ft.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2016
9. Dugaan TPK penyimpangan (Mark Up) dalam
pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan
(alkes) pada RSUD Sawerigading Kota Palopo TA.2013
atas nama Tersangka RUSD yang dilaksanakan oleh
Kejaksaan Negeri Palopo.
Posisi sebelum supervisi : Tahap Penyidikan
216
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama RUSD
telah dinyatakan lengkap (P21) sesuai dengan Surat
Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B-669/R.4.13/
Ft.1/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016
10. Dugaan TPK Pelaksanaan proyek pembangunan kolam
renang di Bukit Jabal Nur Palu Tahun Anggaran 2004-
2005 a.n Tersangka Prof. Drs. Aminuddin Ponulele, Msi
yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah .
Posisi sebelum Supervisi : Penyidikan
Hasil Supervisi: SP3 Nomor: Print-191/R.2/Fd.1/08/2016
Tanggal 15 Agustus 2016 a.n Tersangka Prof. Drs.
AMINUDDIN PONULELE, Msi.
11. Dugaan TPK Pelaksanaan proyek pembangunan kolam
renang di Bukit Jabal Nur Palu Tahun Anggaran 2004-
2005 a.n Tersangka Hendri Kusuma Muhiddin yang
ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Posisi sebelum Supervisi : Penyidikan
Hasil Supervisi : SP3 Nomor : Print-192/R.2/Fd.1/08/2016
15 Agustus 2016 a.n. Tsk. HENDRI KUSUMA MUHIDIN
12. Dugaan TPK dalam proyek pembangunan kolam
renang di Bukit Jabal Nur Palu Sulawesi Tengah TA
2004-2005 a.n tersangka Purwanto Suluh yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulteng
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi: SP3 Nomor: Print-194/R.2/Fd.1/08/2016
Tanggal 15 Agustus 2016 a.n. Tsk. PURWANTO SULUH
13. Dugaan TPK dalam proyek pembangunan kolam
renang di Bukit Jabal Nur Palu Sulawesi Tengah TA
2004-2005 a.n tersangka Mustari Muharram yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulteng
Posisi sebelum Supervisi : Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi : SP3 dengan Nomor :Print-193/R.2/
Fd.1/08/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 a.n. Tersangka
Ir. MUSTARI MUHARRAM
14. Dugaan TPK dalam proyek pembangunan kolam
renang di Bukit Jabal Nur Palu Sulawesi Tengah TA
2004-2005 a.n tersangka Muhidin Moh. Said yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulteng
Posisi sebelum supervisi : Tahap Penyidikan
Hasil Supervisi : SP3 Nomor : Print-195/R.2/
Fd.1/08/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 a.n. Tersangka.
MUHIDIN MOH. SAID, SE
15. Dugaan TPK Dalam Pengalokasian Dana ADD Yang
Diperuntukan Untuk Operasional BPD Desa Kalikuto
Kec. Grabag Kab. Magelang, berdasarkan Sprindik
Polres Magelang nomor: Sp.Sidik/260/XII/2012/
Reskrim tanggal 11 Desember 2012, atas nama
Tersangka SAPTO MULYONO.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan lebih dari 1 (satu) tahun dan terkendala
dalam pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti berkas
perkara
Hasil Supervisi: Berkas perkara tersangka An. Sapto
Mulyono telah dinyatakan lengkap (P21) tanggal 3
Oktober 2016 dan Tahap telah dilakukan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke JPU Kejari
Magelang tanggal 14 Oktober 2016. Hal ini berdasarkan
laporan perkembangan penanganan perkara dari
Polda Jawa Tengah dengan surat nomor:R/2213/
XI/2016/Jtg tanggal 15 November 2016.
16. Dugaan TPK dalam pengelolaan dana bantuan
pemerintah pada SMPN 3 Gerung Tahun Anggaran 2011
dan 2012 atas nama tersangka RIJONO MUGI BASKORO
dan H. JUMRAH, oleh Penyidik Polres Lombok Barat.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan lebih dari 1 (satu) tahun dan terkendala
dalam pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti berkas
perkara
Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka Rijono
Mugi Baskoro dan H. Jumrah dilakukan penghentian
penyidikan (SP3) dengan surat ketetapan dan SP3
tanggal 27 Juni 2016. Hal ini berdasarkan laporan
perkembangan penanganan perkara dari Polda Nusa
Tenggara Barat dengan surat nomor:B/5359/X/2016/
Dit Reskrimsus tanggal 31 Oktober 2016.
17. Dugaan TPK Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum
di Kelurahan Penaraga Kec. Raba Kota Bima yang
dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum Setda Kota Bima TA. 2013 atas nama Tersangka
SYAHRULLAH, SH.MH, oleh Penyidik Polres Bima Kota.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan lebih dari 1 (satu) tahun dan terkendala
dalam pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti berkas
perkara
Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka
Syahrullah, SH., MH telah dinyatakan lengkap (P21) dan
telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti
(Tahap II) ke JPU Kejari Raba Bima tanggal 18 Agustus
2016. Hal ini berdasarkan laporan perkembangan
penanganan perkara dari Polda Nusa Tenggara Barat
dengan surat nomor:B/5359/X/2016/Dit Reskrimsus
tanggal 31 Oktober 2016.
18. Dugaan TPK Penjualan Aset Pemda Kab. Bima berupa
Tanah dan Bangunan Los Pasar di Desa Waro Kec.
Monta, Kab. Bima atas nama tersangka MUHAMAD ALI,
SH, oleh Penyidik Polres Bima.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan lebih dari 1 (satu) tahun dan terkendala
dalam pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti berkas
perkara
Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka Muhamad
Ali, SH dilakukan penghentian penyidikan (SP3) dengan
surat ketetapan dan SP3 tanggal 2 Juli 2016. Hal ini
berdasarkan laporan perkembangan penanganan
perkara dari Polda Nusa Tenggara Barat dengan surat
nomor:B/5359/X/2016/Dit Reskrimsus tanggal 31
Oktober 2016.
19. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan
dana hibah pada KADIN Provinsi Jawa Timur dan Biro
Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2011
s/d 2014 atas nama Tsk H. Ir. LA NYALLA MATTALITTI,
oleh Penyidik Kejati Jawa Timur.
Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat
penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
Hasil Supervisi: Terdakwa atas nama H. Ir. LA NYALLA
MATTALITTI telah diputus oleh Majelis Hakim PN
Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2016 dengan
amar diantaranya menyatakan terdakwa tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
korupsi. Hal ini berdasarkan laporan perkembangan
penanganan perkara dari Kejati Jawa Timur dengan
surat nomor:B- 7026/O.5/Ft.1/ 12/2016 tanggal 27
Desember 2016.
217
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Penanganan Perkara TPK
NO 2016
1 Penyelidikan 96
2 Penyidikan 99
3 Penuntutan 76
4 Inkracht 70
5 Eksekusi 81
Perkara TPK Berdasarkan Modus
NO MODUS 2016
1 Pengadaan Barang/Jasa 14
2 Perizinan 1
3 Penyuapan 79
4 Pungutan 1
5 Penyalahgunaan Anggaran 1
6 TPPU 3
7 Merintangi Proses KPK
JUMLAH 99
Perkara TPK Berdasarkan Jabatan
NO JABATAN 2016
1 Anggota DPR dan DPRD 23
2 Kepala Lembaga/Kementerian 2
3 Duta Besar -
4 Komisioner -
5 Gubernur 1
6 Walikota/Bupati dan Wakil 9
7 Eselon I, II dan III 10
8 Hakim 1
9 Swasta 28
10 Lain-lain 25
JUMLAH 99
Perkara TPKBerdasarkan Instansi
NO INSTANSI 2016
1 DPR RI 15
2 Kementerian/Lembaga 39
3 BUMN/BUMD 11
4 Komisi
5 Pemerintah Provinsi 13
6 Pemkab/Pemkot 21
JUMLAH 99
Perkara TPK Berdasarkan Wilayah
NO WILAYAH 2016
1 Pemerintah Pusat 29
2 Jawa 44
3 Sumatera 20
4 Sulawesi 2
5 Maluku 1
6 Kalimantan
7 Bali
8 Papua
9 Kepulauan Sunda Kecil 3
10 Malaysia
11 Singapura
TOTAL 99
218
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 12PEMULIHAN ASET, PELACAKAN
ASET & LELANG
TAHUN 2016
219
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PEMULIHAN ASET, PELACAKAN ASET &
LELANG
PEMULIHAN ASET (ASSET RECOVERY)
Nilai Putusan Pengadilan:
Tahun Denda Uang Pengganti Uang Rampasan Total
Des 2016 26.250.000.000 84.404.193.758 291.746.919.958 402.401.113.716
Nilai Aset yang Berhasil DilacakNILAI ASET YANG BERHASIL DILACAK
Sepanjang 2016, KPK telah berhasil melacak sejumlah aset
senilai Rp 382,784,665,936 dari 20 tindak pidana korupsi
yang ditangani.
Pelaksanaan Lelang/Hibah/Alih Fungsi
Pemanfaatan
No
Nomor Risalah
Lelang dan/
atau berita
acara hibah/
alih fungsi
pemanfaatan
Tanggal
Risalah
Lelang dan/
atau berita
acara hibah/
alih fungsi
pemanfaatan
Nama
Terpidana
Aset yang dilelang/dihibahkan/alih
fungsi pemanfaatanKeterangan
1 Belum Dikirim 14 Jan 2016
Angelina
Patricia Pingkan
Sondakh
tanah seluas 1.000 M2 sesuai buku
tanah Hak Milik No 6482 di Desa
Canggu
Tidak Ada
Penawaran
2 033/2016 12 Feb 2016Luthfi Hasan
Ishaaq
1 (satu) unit kendaraan roda empat,
Toyota FJ Cruiser 4.0 L WD
Tidak Ada
Penawaran
3 032/2016 12 Feb 2016Luthfi Hasan
Ishaaq
7 (tujuh) Unit Kendaraan roda empat
Merk/Type:
- Toyota FJ Cruiser 4.0;
- Caravelle 2.0 TDI;
- Mazda CX-9 AT;
- Mitsubishi Grandis;
- Mitsubishi Pajero Sport;
- Nissan Frontier Navara;
- Toyota Alphard.
Laku hanya satu
yaitu Mitsubishi
Pajero Sport
4 190/2016 12 Feb 2016 Djoko Susilo
Sebidang tanah yang terletak di Jl.
Bukit Golf II No. 12 Kelurahan Jangli,
Kecamatan Tembalang, Kabupaten
Semarang dengan luas sebesar 752
M2
Tidak Ada
Peminat
5 131/2016 2 Feb 2016 Ahmad Jauhari
1 (satu) bidang tanah dengan luas
1.146 M2;
2 (dua) bidang tanah dengan luas
1.125 M2,
Tidak Ada
Peminat
6 193/2016 29 Maret 2016 Djoko Susilo
3 aset : rumah dan tanah di
Mojosongo, laweyan dan Manahan;
laku 1 (satu) aset
tanah dan rumah
di mojosongo
7 0208/2016 4 April 2016 Rusli Zainal
1 (satu) unit kendaraan bermotor
roda empat merk Suzuki Futura ST
150 Tahun 2005 Nopol BM 9010 AI,
dengan harga limit Rp29.087.000,00
(dua puluh sembilan juta delapan
puluh tujuh ribu rupiah)
Tidak Ada
Peminat
220
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
No
Nomor Risalah
Lelang dan/
atau berita
acara hibah/
alih fungsi
pemanfaatan
Tanggal
Risalah
Lelang dan/
atau berita
acara hibah/
alih fungsi
pemanfaatan
Nama
Terpidana
Aset yang dilelang/dihibahkan/alih
fungsi pemanfaatanKeterangan
8 644/2016 10 Mei 2016Machfud
Suroso
Tanah dan bangunan yang terletak
di Blok Pasir Reungit Desa Jayabakti
Kecamatan Cidahu Kabupaten
Sukabumi Propinsi Jawa Barat
berdasarkan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 150/Jayabakti, seluas 2.335
M2
Tidak Ada
Peminat
9 142/2016 24 Mei 2016Anas
Urbaningrum
1 (satu) bidang Tanah di Ds.
Panggungharjo Sewon Bantul
seluas 280mU, SHM Nomor: 11983.
1 (satu) bidang Tanah di Ds.
Panggungharjo Sewon Bantul
seluas 389mU, SHM Nomor: 5193.
1 (satu) bidang Tanah dengan SHM
Nomor: 542/Mantrijeron seluas
±200mU yang terletak di Jl. DI
Panjaitan Mantrijeron Yogyakarta.
Tidak Ada
Peminat
10 793/2016 26 Mei 2016Anas
Urbaningrum
Sebidang tanah beserta bangunan
di atasnya, luas tanah 1.526m2
(seribu lima ratus dua puluh enam
meter persegi) sesuai dengan buku
tanah Hak Milik Nomor 4868 yang
berlokasi di Ds. Harjamukti Kec.
Cimanggis, Kota Depok an. Anas
Urbaningrum
Tidak Ada
Peminat
11 Belum dikirim 26 Mei 2016Tafsir
Nurchamid
1 (satu) unit Ruko yang berlokasi di
The Great Saladdin Square Blok C
No 28, dengan luas tanah 57,9 m2,
luas bangunan 180 m2, Kelurahan
Depok, Kecamatan Pancoran Mas,
Kota Depok, Jawa Barat,
Tidak Ada
Peminat
12 Belum dikirim 23 Juni 2016Anas
Urbaningrum
3 (tiga) bidang tanah di jual dalam 1
paket
Tidak Ada
Peminat
13 Belum dikirim 23 Juni 2016Machfud
Suroso
5 (lima) Bidang Tanah dan bangunan
di Kebayoran lama
2 (dua) Bidang Tanah dan bangunan
di Cilandak, Jaktim
Tidak Ada
Peminat
14 Belum dikirim 23 Juni 2016 Ade Swara
1 (satu) bidang tanah berikut
bangunan diatasnya sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik No.488/
Petogogan, atas nama ALI HAMIDI,
SP, luas 566 m2, terletak di Jalan
Pulo Raya IV No.30, Kelurahan
Petogogan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan.
Tidak Ada
Peminat
15 157/2016 3 Mei 2016Robert Edison
Siahaan
1 Rumah di Jalan Sutomo Pematang
SiantarLaku Terjual
16 Belum dikirim 17 Juni 2016Anas
Urbaningrum
3 (tiga) Bidang tanah sawah yang
terletak di KarawangLaku Terjual
221
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
No
Nomor Risalah
Lelang dan/
atau berita
acara hibah/
alih fungsi
pemanfaatan
Tanggal
Risalah
Lelang dan/
atau berita
acara hibah/
alih fungsi
pemanfaatan
Nama
Terpidana
Aset yang dilelang/dihibahkan/alih
fungsi pemanfaatanKeterangan
17 181/2016 23 Juni 2016 Teddy Renyut
6 (enam) unit handphone dijual
dalam 1 (satu) paket terdiri dari:
Samsung GT-C3520, Nokia 105,
Nokia 210, Nokia E63, Blackberry Q5,
Blackberry 9105
Laku Terjual
18 183/2016 23 Juni 2016Machfud
Suroso
2 (dua) unit handphone dijual dalam
1 (satu) paket terdiri dari: Nokia E 90,
Blackberry Onyx 9700
Laku Terjual
19 180/2016 23 Juni 2016Anas
Urbaningrum
4 (empat) unit Handphone dijual
dalam 1 (satu) paket terdiri dari:
Blackberry 8520 Pin 2201F047,
Blackberry 8520 Pin 2202278D,
Blackberry 8520 Pin 220223C3,
Blackberry 8520 Pin 220167A3
Laku Terjual
20 179/2016 23 Juni 2016 Rusli Zainal 1 (satu) unit Tas Merk Polo Clasic Laku Terjual
21 184/2016 23 Juni 2016 Annas Maamun
5 (lima) unit handphone dijual dalam
1 (satu) paket terdiri dari: Nokia 7230,
Nokia C2-01, Apple Iphone 5S 32GB,
Samsung GT-B5330, Blackberry
Porsche
Laku Terjual
22 185/2016 23 Juni 2016 Ade Swara
4 (empat) unit handphone dijual
dalam 1 (satu) paket terdiri dari:
Samsung GT-E1232B, Nokia X2-01,
Blackberry Model 9900, Samsung
GT i9152, 2 (dua) unit Flashdisk
terdiri dari: Flashdisk Merk Kingston,
Flashdisk Merk Toshiba, dan 1 (satu)
unit DVR CCTV merk EDGE
Laku Terjual
23 182/2016 23 Juni 2016Mario Cornelio
Bernardo
1 (satu) unit Tas Selempang Merk
Jamsam dan 1 (satu) unit G Plus
G-638 dijual dalam 1 (satu) paket
Laku Terjual
24 - 23 Juni 2016 Djoko SusiloSPBU Kendal Jawa Tengah Tidak Ada
Peminat
25 - 15 Juni 2016 Djoko SusiloSebidang tanah seluas 60 ha
Subang Jawa Barat
Tidak Ada
Peminat
26 - 24 Mei 2016Jefferson
Rumajar
2 (dua) Bidang Tanah di Manado Tidak Ada
Peminat
27 Belum dikirim 23 Juni 2016Maria Elizabeth
Liman
HP Vertu Model Constellation, Apple
Iphoe 5 Model A1429, Apple Iphoe
5 Model A1429, Blackberry Gemini
Curve
Laku Lelang
28 Belum dikirim 23 Juni 2016 M. Akil Mochtar
1 bidang tanah dan bangunan,
2 mobil, 27 HP, 1 Ipad, 1 tablet, 4
hardisk
Tidak Ada
Peminat
29 Belum dikirim 23 Juni 2016 Hari Sabarno
1 (satu) unit mobil merk Volvo
Model/Type XC90T6 No. Pol B 448
HR
Tidak Ada
Peminat
30 426/2016 24 Nov 2016Anas
Urbaningrum
3 Bidang tanah seluas= 280 M2, 389
M2, 200 M2
Tidak Ada
Penawaran
222
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 13
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
TAHUN 2016
223
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Studi/Kajian Sektor Strategis
NO KEGIATAN PENJELASAN
1. Kajian Kebijakan Pendanaan Subsidi
Pertanian
Di Indonesia, subsidi di bidang pertanian (baca subsektor pertanian)
menjadi instrumen kebijakan distributif pemerintah dalam membangun
sektor pertanian. Implementasi kebijakan subsidi merupakan bagian
upaya meningkatkan kapasitas produksi petani serta bentuk komitmen
pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Secara praktik, kebijakan subsidi belum sepenuhnya efektif. Alih-
alih menjadi alat memacu produktivitas pangan di tingkat lokal,
implementasi program-program subsidi belum sepenuhnya berjalan
optimal. Juga dengan Program Asuransi Usaha Tanam Padi. Dari target
1 juta hektar di 2016, sampai dengan November, realisasi luas sawah
yang terhimpun dalam Program AUTP baru mencapai angka ± 30%.
Belum optimalnya capaian program-program subsidi dipengaruhi pula
oleh disain kebijakan yang ditetapkan. Dalam Program Benih Bersubsidi,
efektivitas implementasinya terdegradasi oleh pelaksanaan Program
Bantuan Langsung Benih Unggul yang juga didisain pemerintah pusat.
Penyerapan benih bersubsidi acap tersendat dikarenakan petani
lebih memilih menggunakan benih gratis yang terwujud melalui
Program Bantuan Langsung Benih Unggul. Mahalnya bahan baku gas
yang diterima produsen pupuk bersubsidi berimbas pula terhadap
melambungnya pembayaran pupuk bersubsidi. Tantangan lain yang
dipandang menjadi penambah urgensi dilakukannya kajian subsidi
yakni belum optimal pengawasan atas implementasi program-program
subsidi. Secara umum, pola pengawasan belum mengoptimalkan
peran-peran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam
pelaksanaan sebuah program.
Kajian ini menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya:
Kementerian Pertanian meningkatkan akuntabilitas penerima subsidi
dengan meredisain pola penyaluran subsidi secara langsung kepada
petani; Kementerian Pertanian mengintegrasikan program benih
bersubsidi dan Program Benih Unggul Bantuan Langsung secara terpadu;
negara segera membayar tunggakan pembayaran subsidi kepada
PIHC; Kementerian Pertanian meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan program subsidi; Pemerintah menyesuaikan harga gas
bagi produsen pupuk bersubsidi sesuai harga pasar internasional;
Kementerian Pertanian meningkatkan partisipasi masyarakat guna
mengawasi pelaksanaan program subsidi; Kementerian Pertanian
meningkatkan integrasi petani-petani individual dalam kelompok
tani; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong dan
menegaskan komitmen Perbankan Penyalur KUR untuk menyalurkan
KUR bagi petani; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
menginsersi skema KKPE dalam Pemberian Kredit Program Bagi Petani.
Dengan melakukan Kajian Tataniaga Komoditas Beras diharapkan akan
dapat diidentifikasi kelemahan yang berpotensi terjadinya tindak pidana
korupsi pada sistem penyediaan komoditas pangan strategis mulai dari
proses produksi, distribusi hingga pemasaran ke konsumen, agar dapat
diberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi karena kelemahan sistem tersebut.
224
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
2 Kajian Tata Niaga Komoditas Pangan
Strategis: Beras
Dengan melakukan Kajian Tataniaga Komoditas Beras diharapkan
akan dapat diidentifikasi kelemahan yang berpotensi mengakibatkan
terjadinya tindak pidana korupsi pada sistem penyediaan komoditas
pangan strategis beras, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga
pemasaran ke konsumen, agar dapat diberikan rekomendasi perbaikan
untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena kelemahan
sistem tersebut.
Kajian ini mendapatkan beberapa hasil analisis bahwa antara pada
tata niaga beras adalah pihak yang paling diuntungkan dalam sistem
perberasan. Beberapa oknum juga telah terbukti mempermainkan
pasokan dan harga yang merugikan petani dan konsumen, Peran Bulog
sebagai buffer-stock kurang efektif dan seringkali kontra produktif,
Pemerintah sering gagal menstabilkan harga dan menjaga pasokan
karena keterbukaan informasi yang kurang optimal dari pelaku
tata niaga, Akurasi data pertanian menjadi simpul permasalahan
yang mengakibatkan pengambilan kebijakan tidak tepat dan dapat
dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan
pribadi. Sedangkan formulasi rekomendasi yang diberikan adalah:
1. Reformasi sistem tata niaga beras: mengoptimalkan fungsi koperasi
dan membangun sistem informasi yang andal.
2. Pemerintah segera membenahi data: luas lahan persawahan,
identitas petani dipadankan dengan NIK, beserta dengan
kepemilikan lahannya; stok, pengolahan dan penjualan gabah dan
beras pada penggilingan perorangan dan swasta; administrasi
birokrasi dan pemutakhiran data tanda daftar gudang (TDG) dari
pelaku usaha pangan, utamanya gudang beras, dan Data stok dan
penjualan pada pasar-pasar besar di seluruh wilayah Indonesia.
3. Evaluasi fokus kebijakan bantuan Pemerintah.
4. Revitalisasi peran Bulog sebagai buffer-stock: perbaikan
infrastruktur dan regulasi
Pada akhir 2015 hingga awal 2016 terjadi gejolak harga jagung di
pasar yang diikuti peningkatan harga ayam potong dan telur, hal ini
dikarenakan produksi jagung domestik tidak mencukupi kebutuhan
pakan ternak unggas. Permasalahan ini coba diselesaikan para
pengusaha pakan ternak dengan melakukan impor dari beberapa
negara. Dua Kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian
(Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), berbeda
pendapat mengenai tata kelola importasi jagung untuk bahan pakan
ternak ini. Kementan mengatakan bahwa impor jagung tersebut tidak
sah, karena Kementan belum mengeluarkan rekomendasi impor.
Sementara, Kemendag menyampaikan bahwa impor jagung itu tidak
melanggar aturan, karena Kemendag sebagai institusi yang berwenang
mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri, belum mengatur
tata cara impor jagung sebagai bahan pakan ternak.
Kajian ini menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu: Kementan dan
Kemendag duduk bersama untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam keseluruhan siklus kebijakan importasi; Kementan
membangun basis data yang handal atas produksi komoditas jagung
dalam negeri; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
perlu berperan lebih optimal dalam tatakelola komoditas jagung;
Pemerintah membangun mekanisme dan kapasitas BULOG yang diberi
tugas untuk menjaga stok jagung dalam negeri; Pemerintah perlu
memperhatikan aspek teknis dan waktu dalam mengambil kebijakan
importasi komoditas jagung sebagai bahan pakan ternak; Kementerian
Pertanian cq. Barantan agar melepaskan jagung impor yang masih
ditahan, agar Bulog dapat segera mendistribusikan kepada industri
pakan dan peternak mandiri.
225
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
3 Kajian Tata Niaga Komoditas Pangan
Strategis: Jagung
Pada akhir 2015 hingga awal 2016 terjadi gejolak harga jagung di
pasar yang diikuti peningkatan harga ayam potong dan telur, hal ini
dikarenakan produksi jagung domestik tidak mencukupi kebutuhan
pakan ternak unggas. Permasalahan ini coba diselesaikan para
pengusaha pakan ternak dengan melakukan impor dari beberapa negara.
Dua Kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian (Kementan) dan
Kementerian Perdagangan (Kemendag), berbeda pendapat mengenai
tata kelola importasi jagung untuk bahan pakan ternak ini. Kementan
mengatakan bahwa impor jagung tersebut tidak sah, karena Kementan
belum mengeluarkan rekomendasi impor. Sementara, Kemendag
menyampaikan bahwa impor jagung itu tidak melanggar aturan, karena
Kemendag sebagai institusi yang berwenang mengatur perdagangan
dalam negeri dan luar negeri, tidak mengeluarkan peraturan khusus
tentang tata cara impor jagung sebagai bahan pakan ternak.
Kajian ini menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu: Kementan dan
Kemendag duduk bersama untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam keseluruhan siklus kebijakan importasi; Kementan
membangun basis data yang handal atas produksi komoditas jagung
dalam negeri; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
perlu berperan lebih optimal dalam tatakelola komoditas jagung;
Pemerintah membangun mekanisme dan kapasitas BULOG yang diberi
tugas untuk menjaga stok jagung dalam negeri; Pemerintah perlu
memperhatikan aspek teknis dan waktu dalam mengambil kebijakan
importasi komoditas jagung sebagai bahan pakan ternak; Kementerian
Pertanian cq. Barantan agar melepaskan jagung impor yang masih
ditahan, agar Bulog dapat segera mendistribusikan kepada industri
pakan dan peternak mandiri.
4 Kajian Sistem Pengelolaan Sumber
Daya Air
Kajian sistem pengelolaan sumber daya air di Jakarta, dilatarbelakangi
oleh adanya keterbatasan pasokan air bersih ditengah-tengah fenomena
banjir pada saat musim hujan. Potensi air baku di DKI Jakarta mencapai
880,577 juta m3/tahun dari air tanah dengan curah hujan sebesar 6,5
milyar m3 per tahun. Namun sampai dengan saat ini, pasokan air bersih
sebagian besar warga masyarakat masih mengandalkan air tanah. Air
baku untuk pasokan air bersih PDAM masih mengandalkan pasokan
dari Waduk Jatiluhur karena air yang mengalir dari 13 sungai di Jakarta
tidak bisa diandalkan. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor terkait
dengan tata kelola. Di tengah kesenjangan pasokan tersebut, sejumlah
persoalan muncul seperti ekspolitasi yang berlebihan terhadap air
tanah, kerusakan dan pencemaran air permukaan, penggunaan air
tanah secara illegal, pembayaran pajak air tanah yang tidak sesuai
dengan seharusnya, pencurian air bersih milik PAM Jaya, dan alih fungsi
badan sungai untuk berbagai kepentingan.
Persoalan tata kelola dimulai dari perencanaan pengelolaan sumberdaya
airyang tidak efektif, koordinasi dan kerjabersama lintas lembaga yang
belum berjalan dengan baik, instrumen pengendalian kerusakan dan
pencemaran sumberdaya air yang tidak bekerja optimal, pengawasan
yang lemah, serta penegakan hukum yang tidak optimal. Persoalan juga
muncul karena adanya kelemahan dari sejumlah kebijakan, program
pemerintah yang tidak berjalan efektif, serta permasalahan kompleks
yang dihadapi oleh PAM Jaya sebagai perusahaan penyedia air bersih.
Dari sisi tatakelola air bawah tanah, di 2014, Pemda DKI menerima
pemasukan dari Pajak Air Tanah sebesar Rp 102 Milyar dengan jumlah
sumur bor sebanyak 4.473 titik. Sementara itu berdasarkan pemodelan
dari Kumamoto University, volume pengambilan air bawah tanah di DKI
10-12x lebih besar dari yang dilaporkan.
226
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
Melihat persoalan tersebut, KPK dengan melibatkan instansi pemerintah
daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan Civil Society Organization
(CSO) akan mendorong dilakukan upaya bersama untuk memperbaiki
tata kelola pengelolaan sumberdaya air di Jakarta. Kegiatan ini terdiri
dari 3 tahapan yakni pembangunan database yang menjadi baseline
pembuatan kebijakan, langkah-langkah strategis untuk mendorong
kepatuhan pelaku usaha dan pemegang izin dalam melaksanakan
kewajibannya, melakukan monitoring program-program khusus, dan
mensupervisi permasalahan lintas pihak. Tiga pendekatan kegiatan
adalah evidence based, living documents dan beyond corruption.
Kegiatan bersama ini juga akan memonitoring upaya-upaya sistematis
untuk menyelamatkan sumberdaya air di DKI Jakarta sekaligus untuk
menjaga daya dukung lingkungan demi keberlanjutan kota Jakarta.
5 Kajian Sistem Pengelolaan
Komoditas Kelapa Sawit
Perkebunan Indonesia merupakan salah satu sektor penyokong
perekonomian bangsa. Sejak awal kemerdekaan, berbagai komoditas
hasil perkebunan Indonesia, seperti kakao, kopi, karet, cengkeh, pala,
merica dan kemudian sawit berkontribusi penting terhadap keuangan
negara. Sawit bahkan melejitkan Indonesia menjadi salah satu negara
terkemuka pengekspor Crude Palm Oil (CPO) pada beberapa dekade
terakhir.
Namun di tengah pertumbuhan komoditas-komoditas perkebunan
yang sedemikian rupa, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan
negara dan perekonomian masyarakat belumlah optimal. Berdasarkan
informasi yang diterima dari internal Kementerian Pertanian dan hasil
diskusi dengan beberapa pakar, terdapat sejumlah permasalahan
signifikan yang mengemuka di sektor perkebunan. Permasalahan-
permasalahan tersebut ditemukan mulai dari aspek regulasi sampai
dengan aspek operasional. Sebagai gambaran singkat, permasalahan
di sektor perkebunan mencakup lemahnya perencanaan di sektor
perkebunan, lemahnya pengendalian dalam perizinan di sektor
perkebunan, belum optimalnya wilayah kelola masyarakat, lemahnya
instrumen pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan
perkebunan yang menyebabkan hilangnya potensi keuangan negara,
dan lemahnya industrial policy dalam usaha perkebunan.
Memperhatikan kondisi di atas, KPK memandang perlu dilakukannya
kajian komprehensif guna merumuskan langkah-langkah strategis
pembenahan di sektor perkebunan ini, khususnya perkebunan sawit.
Kajian ini tidak hanya berfokus pada potensi korupsi yang berimbas
pada kerugian keuangan negara, namun juga terhadap kegagalan
negara dalam mengelola sektor perkebunan sawit untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Hasil kajian antara antara lain terkait Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan
Penghimpunan Dana BPDPKS, Kelemahan Tata Laksana Pungutan
Ekspor, Kelemahan Tata Laksana Penggunaan Dana, dan lain lain
227
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
6 Kajian Infrastruktur (Jalan) Perencanaan yang baik merupakan salah satu awal dari keberhasilan
dari suatu kegiatan, oleh karena itu suatu kegiatan tidak bisa dilakukan
secara mendadak. Oleh karena itu seluruh kegiatan harus dimasukkan
kedalam rencana kerja, rencana trategis dan lain sebagainya. Kegiatan
yang disisipkan dan dilaksanakan tanpa ada perencaaan terlebih dahulu
cenderung diindikasikan sebagai sebuah fraud. Hal ini meyebabkan
terjadinya pergeseran tindak pinda korupsi yang sudah masuk ke
dalam tahap perencanaan anggaran dan kegiatan infrastuktur. Melihat
kedua kasus tersebut yang sudah mulai masuk ketahap perencanaan
anggaran, KPK merasa perlu untuk melakukan kajian pada perencanaan
anggaran pembangunan infrastruktur untuk memetakan titik titik
rawan korupsi dalam perspektif pencegahan korupsi.
Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap perencana anggaran
Kementerian PUPR, masih banyak tahapan dan data yang perlu didalami
lebih lanjut. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan permasalahan
yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dan kegiatan yang
dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu
diperlukan kajian lebih lanjut untuk memetakan potensi korupsi yang
mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi pencegahan korupsi
kepada Kementerian PUPR.
7 Kajian JKN: Farmasi Kajian tata kelola obat dalam JKN dilatarbelakangi oleh beberapa
permasalahan, antara lain tingginya belanja obat di Indonesia (berkisar
40% dari belanja kesehatan, sementara Jepang berkisar 19% dan
Jerman 15%), mahalnya harga obat di Indonesia (termahal di ASEAN),
perbandingan harga yang cukup tinggi antara obat generik dengan
generik bermerk (1:2 hingga1:40), masih belum optimalnya penggunaan
e-catalogue obat (baru 89% Dinkes dan 33% RS Pemerintah) serta
ketatnya persaingan di industri farmasi yang mengakibatkan tingginya
biaya promosi (marketing fee), bahkan mencapai 40% dari biaya
produksi.
Hasil kajian menemukan beberapa potensi permasalahan terkait hal
berikut:
1. Formularium Nasional (FORNAS): Ketidaksesuaian FORNAS dan
E-catalogue Obat dan Aturan Perubahan FORNAS Berlaku Surut
Sehingga Melanggar Asas Kepastian Hukum
2. Rencana Kebutuhan Obat (RKO): Tidak Akuratnya RKO Sebagai
Dasar Pengadaan E-catalogue Obat
3. Pengadaan E-catalogue Obat: Mekanisme Pengadaan Obat
Melalui E-catalogue Belum Optimal (al: terjadinya gagal lelang,
adanya kelemahan aplikasi E-catalogue, penerapan sanksi untuk
wanprestasi belum dilakukan)
4. Belanja dan Penggunaan Obat: Ketidaksesuaian Daftar Obat pada
Panduan Praktik klinis (PPK) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) dengan FORNAS FKTP dan Belum Ada Aturan Minimal
Kesesuaian FORNAS pada Formularium Rumah Sakit/Daerah
5. Monitoring dan evaluasi: Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi
Terkait Pengadaan Obat dan Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
(Kemkes-LKPP-BPOM)
Atas potensi permasalahan di atas, hasil kajian dan saran perbaikan
telah disampaikan Pimpinan KPK kepada instansi terkait (Kemkes, LKPP
dan BPOM) pada 19 Oktober 2016. Instansi terkait disarankan untuk
melakukan perbaikan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan
seluruh stakeholder, yakni:
228
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
1. Kemenkes agar melengkapi aturan yang belum ada (mis: referensi
harga obat FORNAS, kesesuaian FORNAS dalam Formularium
RS, aturan main belanja obat di e-catalogue); memperbaiki dan
sinkronisasi aturan yang bertentangan dalam pelaksanaan
FORNAS; memperbaiki mekanisme RKO dan pengadaan melalui
e-catalogue; dan melakukan proses monev sebagai dasar evaluasi
kebijakan pengadaan obat
2. LKPP dan Kemenkes agar menyempurnakan aplikasi yang telah
dibangun (e-catalogue, e-money) agar terintegrasi
3. Kemenkes/LKPP/BPOM membangun SOP bersama untuk
kegiatan yang melibatkan pekerjaan lintas instansi dalam rangka
memperkuat koordinasi.
8 Kajian Proses Keberatan dan
Banding pda Ditjen Pajak
Latar belakang dilakukan Kajian Proses Keberatan dan Banding di DJP
salah satunya adalah bahwa KPK telah melakukan kajian proses banding
di Pengadilan Pajak (PP) pada tahun 2011. Selain itu masih terdapat
masalah bahwa 60% kasus banding di PP memenangkan Wajib Pajak
(DJP kalah). Untuk menghasilkan perbaikan yang komprehensif sebagai
suatu rangkaian proses dari hulu ke hilir dan maka perlu diidentifikasi
pula titik-titik rawan korupsi pada proses keberatan dan banding di DJP
yang akhirnya bermuara di Pengadilan Pajak.
Berdasarkan kajian lapangan ditemukan permasalahan:
1. Belum optimalnya fungsi evaluasi keberatan dan banding (belum
fokus pada evaluasi materil substantive)
2. Belum tegasnya fungsi strategis keberatan dan banding (sebagai
pendukung penerimaan pajak, pelayanan, atau keadilan untuk WP)
3. Inkonsistensi indeks kinerja proses pemeriksaan hingga peninjauan
kembali (indeks kinerja proses yang berkaitan tidak saling
mendukung)
4. Sumber daya manusia (tidak meratanya beban kerja Penelaah
Keberatan, Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi
Penelaah Keberatan, tidak adanya perbedaan syarat dan urjab
untuk PK berbagai tingkatan)
5. Belum optimalnya Sistem Informasi proses keberatan dan banding.
9 Kajian Pengelolaan Dana Pendidikan
Tinggi
Kajian pengelolaan pendidikan tinggi dilatarbelakangi oleh besarnya
anggaran, yakni sebesar Rp. 46.63T di 2015 dan Rp.39,66 triliun di
2016. Selain itu kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat
ketinggalan dibanding negara-negara tetangga. Hal ini dilihat dari
rendahnya APK pendidikan tinggi 27.83%, dan sedikitnya perguruan
tinggi Indonesia yang masuk ke daftar 500 besar dunia (world class
university) di 2016, hanya ada 2 (dua) PTN saja. Selain faktor tersebut,
KPK juga menangani beberapa kasus dan menerima pengaduan terkait
penyimpangan pada dana-dana Perguruan Tinggi.
Hasil observasi di 6 (enam) PTN sampel dengan mekanisme pengelolaan
yang beragam baik PTN satuan kerja, PTN BLU (Badan Layanan Umum)
dan PTN BH (Badan Hukum) beberapa permasalahan yang ditemukan
dalam pengelolaan pendidikan tinggi diantaranya: Belum jelasnya
regulasi penetapan tarif pada PTN di Lingkungan Kemenristek dan
Dikti, Belum ada regulasi dan formula yang mengatur pengelolaan
Bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), Belum jelasnya
pemanfaatan aset pada PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum), Tidak efektifnya pelaksanaan penelitian pada PTN, Banyaknya
masalah pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan PTN,
Banyaknya pembangunan/proyek yang terhenti/mangkrak pada PTN,
Belum adanya evaluasi kelembagaan PTNBLU dan PTNBH.
229
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
10 Kajian Pendidikan Tinggi Islam Sebagai kelanjutan dari kajian pendidikan tinggi di lingkungan
Kemenristek dan Dikti, untuk mendapatkan gambaran pendidikan
tinggi yang utuh dan menyeluruh, kajian pendidikan tinggi dilanjutkan
dengan objek kajian Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
di bawah Kementerian Agama. Ruang lingkup kajian adalah BOPTN,
Pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan aset (sarana/prasarana)
dan bantuan sarana prasarana.
ampel PTKIN yang diambil adalah 7 PTKIN dengan variasi PTKIN
berbentuk UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam
Negeri) dan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) baik yang
berupa BLU (Badan Layanan Umum) maupun satuan kerja. Beberapa
potensi permasalahan yang diperoleh dalam pelaksanaan kajian ini
antara lain:
1. Belum ditetapkannya tarif layanan non-pendidikan dan kontrak
kerjasama pihak ketiga di beberapa PTKIN;
2. Belum jelasnya pembagian dana sarana prasarana baik yang
bersumber dari Rupiah Murni maupun SBSN (Surat Berharga
Syariah Negara) pada PTKIN;
3. Belum jelasnya kepemilikan aset rusunawa yang merupakan hibah
dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
4. Banyaknya permasalahan terkait pembayaran honor, pembayaran
tunjangan dan profesi di lingkungan PTKIN;
5. Belum jelasnya formulasi alokasi BOPTN kepada PTKIN;
6. Belum optimalnya fungsi dewan pengawas pada PTKIN BLU;
7. Banyaknya masalah terkait penetapan dan pelaksanaan UKT (Uang
Kuliah Tunggal) di PTKIN
11 Kajian Penyusunan Alat Diagnostik
Pencegahan Fraud pada Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
(FKRTL)
Sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK dalam membangun
pencegahan korupsi pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional,
Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes 36/2015 tentang
Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Implementasi nyata
dari Permenkes 36/2015 ini sangat penting mengingat Fraud dalam
JKN seperti gunung es. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan BPJS
kesehatan, sampai dengan Juni 2015, dengan pengawasan yang masih
minim saja, telah terdeksi sebanyak 175.774 klaim FKRTL dengan nilai
sebesar Rp. 440 Milyar yang terduga fraud.
Meski Permenkes 36/2015 mewajibkan FKRTL membangun sistem
pencegahan kecurangan, namun belum menjelaskan standar minimum
yang jelas sistem pencegahan seperti apa yang perlu dibangun FKRTL.
Standar diserahkan ke FKRTL, sehingga perlu adanya standarisasi sistem
pencegahan yang dibangun oleh FKRTL untuk meminimalkan “selera”
atau subyektifitas pemilik atau pejabat FKRTL dalam membangun
sistem pencegahan. Oleh karena itu, perlu adanya alat diagnostik
yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat implementasi
pembangunan sistem pencegahan fraud/korupsi di FKRTL sekaligus
menjadi panduan untuk menentukan langkah demi langkah yang perlu
diambil untuk membangun sistem pencegahan fraud/korupsi di FKRTL.
nstumen/perangkat yang harus dimiliki FKRTL dalam pencegahan fraud
berdasarkan Permenkes 36/2015 dibagi menjadi 4 (empat) kelompok
sebagai berikut:
1. FKRTL membangun sistem pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pelayanan kesehatan pada JKN .
2. FKRTL melakukan upaya pencegahan kecurangan terhadap seluruh
klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan
3. FKRTL melakukan upaya deteksi dini kecurangan terhadap seluruh
klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan
4. Saluran Pengaduan kecurangan di FKRTL
230
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
Dari hasil uji coba instrumen dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar isi dari instrumen dapat diterapkan di FKRTL karena merupakan
kegiatan yang sudah umum/ mulai dijalankan di rumah sakit. Selain
itu, RS mengalami kendala untuk menggabungkan beberapa fungsi/
kegiatan/kebijakan yang sudah berjalan secara terpisah untuk
memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Permenkes No. 36/2015.
Contohnya adalah terkait pembentukan tim anti fraud yang memiliki
fungsi hampir sama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang
sudah ada di RS.I
Rekomendasi untuk tindak lanjut pasca ujicoba adalah:
1. Instrumen dapat digunakan stakeholder terkait (Dinkes atau
Kemkes) dalam menilai kesiapan dan kepatuhan internal di FKRTL
dalam membangun sistem anti fraud.
2. Melalui instrumen ini, Kemkes dapat mengembangkan standar
minimal yang diperlukan dalam membangun sistem pencegahan
Fraud di FKTRL
3. Dengan digunakannya instrumen ini dapat memacu FKRTL untuk
segera mengimplementasikan Permenkes 36/2015.
12 Studi Remunerasi Terbatas Terkait dengan instrumen remunerasi sebagai upaya pencegahan
korupsi, KPK telah melakukan studi untuk menjawab pertanyaan apakah
peluang korupsi dapat dikurangi dengan remunerasi yang layak. Hal ini
penting untuk diketahui, mengingat tersebarnya jabatan yang rawan
korupsi (rawan suap, dll) di satu sisi dan tiadanya mekanisme remunerasi
yang memadai di sisi lain. Dikhawatirkan, kondisi ini menimbulkan motif
bagi pemegang jabatan untuk melakukan korupsi.
Studi ini kemudian menghasilkan jawaban sebagai berikut: Pertama,
belum ada teori dan praktik yang dapat membuktikan secara
meyakinkan bahwa instrumen remunerasi (baik gaji maupun insentif
khusus) dapat mencegah korupsi. Meskipun demikian, untuk jenis
korupsi yang didorong oleh kebutuhan (need-driven corruption), masih
mungkin ditutupi dengan remunerasi yang layak atau yang dapat
memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, terdapat setidaknya 4 parameter
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jabatan rawan
korupsi, yakni wewenang jabatan (kewenangan untuk memutuskan/
merekomendasikan), pengambilan keputusan (tunggal/kolektif),
peluang kontak dengan pengguna jasa serta dampak finansial dari
pemberian layanan. Ketiga, jumlah remunerasi yang layak tidak dapat
dihitung untuk keseluruhan jabatan, mengingat kekhususan jabatan
publik yang tidak dapat dicari padanannya pada ranah jabatan privat.
13 Studi Penegakan Hukum Pada 2012 sampai dengan awal 2013, KPK bersama dengan akademisi
melakukan penghitungan biaya sosial korupsi mengacu kepada ilustrasi
4 kasus korupsi yang ditangani KPK dan telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht); kasus pada sektor kehutanan, kasus pada sektor
kesehatan, sektor perdagangan, dan sektor transportasi. Hasilnya
penghitungan Biaya Sosial Korupsi memungkinkan penegak hukum
menuntut hukuman lebih tinggi dari perhitungan kerugian negara yang
saat ini sudah dilakukan. Namun, dari semua komponen biaya sosial
korupsi tidak semua langsung didapatkan formulasi penghitungannya,
mengingat variasi modus korupsi dan mekanisme penanganan yang
tidak selalu sama dan hampir secara keseluruhan cukup komplek.
231
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
Hasil studi menunjukkan dalam konteks penerapan, biaya sosial korupsi
merupakan langkah panjang yang membutuhkan banyak dukungan
dari sisi regulasi dan komitmen para penegak hukum. Best practice dari
beberapa Negara seperti Inggris dan Amerika menunjukkan formula
penghitungan yang cukup rigid terkait hukuman badan dan hukuman
finansial. Akan tetapi sulit dilaksanakan di Indonesia mengingat tidak
ada integrasi data terkait kemampuan finansial (keuangan dan asset)
terdakwa. Jika integrasi data ini dilakukan di Indonesia, maka pengenaan
hukuman dapat dilakukan dengan formula yang cukup baku, sehingga
mengurangi subyektifitas jaksa dalam menuntut besaran hukuman
badan dan hukuman finansial. Harapannya, keadilan akan lebih
dirasakan dan pemulihan kerugian Negara dapat dilakukan.
Selain itu, terdapat beberapa penyesuaian konsep biaya sosial korupsi
jika ingin diterapkan di Indonesia:
1. Rumusan komponen biaya social korupsi; Dalam menerapkan
biaya social korupsi, komponen biaya antisipasi nampaknya tidak
disertakan. Mengingat, masih terdapat kesulitan dalam menentukan
batasannya. Dilihat dari definisi, pencegahan korupsi didefinisikan
sebagai suatu mekanisme reformasi birokrasi untuk mencegah
korupsi; seperti sistem administrasi keuangan, sistem manajemen
SDM, standar operasional prosedur, dst. Definisi yang sangat luas
tersebut menjadikan sulit untuk dapat mengambil salah satu proxy
yang mewakili untuk biaya antisipasi korupsi.
2. Pasal yang dapat dikenakan penghitungan biaya social korupsi;
Biaya Sosial dapat diterapkan tidak hanya pasal 2 dan 3, namun
pada pasal tentang suap-menyuap (yaitu; pasal 5 ayat 1a, pasal 5
ayat 1b, pasal 6 ayat 1a, pasal 6 ayat 1b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal
12 a, pasal 12 b, pasal 12 c, pasal 12 d, dan pasal 13) dan pemerasan
(yaitu; pasal 12 e, pasal 12 g, pasal 12 f, juga dapat dikenakan biaya
social korupsi, sepanjang terjadi damage/kerusakan atau kerugian
publik akibat dari tindakannya.
3. Definisi kerugian Negara; Biaya sosial korupsi ini menggunakan
definisi kerugian keuangan negara berdasarkan definisi dari hukum
perdata yaitu: “Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan
penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang
sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang
sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden),
tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu
keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai
(winstderving/opportunity cost/opportunity loss.).”
4. Penuntutan ganti rugi; Penuntutan ganti rugi atau biaya social
korupsi menggunakan pasal 98 KUHAP (penggabungan perkara
ganti kerugian).
232
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
14 Studi Pendanaan Pilkada Adanya kesenjangan antara biaya yang dikeluarkan Calon Kepala
Daerah (Cakada) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN), membuka peluang cakada untuk mencari dan menerima dana
tambahan. Seperti yang terungkap dalam rekaman sidang kasus suap
proyek pembangunan dan peningkatan jalan di Maluku dan Maluku
Utara, bahwa uang yang menjadi bagian suap dibagikan kepada Cakada
sebagai modal pencalonan. Menerima sumbangan dalam bentuk
dana kampanye merupakan salah satu bentuk material dari benturan
kepentingan. Benturan kepentingan yang tidak dikelola dengan baik
dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian yang dilakukan dengan mewancarai 140 Cakada dan
146 Cawakada di tingkat Kota/Kabupaten/Provinsi yang kalah dalam
PIlkada Serentak 2015, menunjukkan hal yang sama. Bahwa mayoritas
Pasangan Calon (Paslon) menerima sumbangan untuk menutupi
kesenjangan antara harta kas dan pengeluaran Pilkada. Namun tidak
semua dilaporkan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kamapanye (LPSDK). Selain itu, Cakada pun menyadari bahwa terdapat
konsekuensi saat menerima sumbangan, yang harus dibayarkan ketika
Cakada terpilih dan menjabat, yaitu berupa kemudahan perijinan,
kemudahan akses menjabat di pemerintah, kemudahan ikut serta
dalam lelang, keamanan dalam menjalankan bisnis, mendapatkan akses
dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah dan mendapatkan
bantuan kegiatan sosial/hibah.
Untuk meminimalisasi potensi benturan kepentingan, maka KPK
mewajibkan Calon Kepala Daerah membuat laporan sumbangan yang
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu kepada KPU,
Bawaslu/Panwaslu, DPR, KPK merekomendasikan untuk memperkuat
pengawasan, pencantuman sanksi, penerapan dan penegakkan
sanksi. Saat Kepala Daerah menjabat, maka Kemendagri dan BPK
direkomendasikan dapat mengawasi penggunaan dana APBD pada
t+1 dengan melakukan audit yang diperdalam dan diperluas terutama
pada penggunaan APBD di pos hibah, bansos, PBJ, program dan pos
lain yang dianggap rawan pada t-1, t-0 dan t+1.
2. Pengukuran
NO KEGIATAN PENJELASAN
1 Indeks Penegakan Hukum (IPH) Indeks Penegakan Hukum (IPH) mengukur efektivitas upaya penegakan
hukum di Indonesia. Dalam konteks nasional, IPH dihitung dan
dikerjakan di bawah koordinasi Bappenas. Peran KPK dalam kegiatan ini
adalah berkontribusi dalam memberikan indeks IPH khusus terhadap
penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan di KPK. Untuk
kepentingan KPK sendiri, IPH merupakan indikator keberhasilan KPK
pada sasaran strategis terintegrasinya upaya penindakan korupsi
dalam perspektif internal KPK yang harus diukur oleh KPK sebagai salah
satu target kinerja KPK pada Renstra KPK 2015-2019.
233
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
Indeks Penegakan Hukum yang dikembangkan terdiri dari lima sub
indikator yaitu: (1) Rasio Persentase Penyelesaian Laporan Tindak
Pidana Korupsi (bobot 10%); (2) Rasio Persentase Penyelidikan yang
menjadi Penyidikan (bobot 20%); (3) Rasio Persentase Penyidikan yang
menjadi Tuntutan (bobot 30%); (4) Conviction Rate (bobot 30%); dan
(5) Execution Rate (bobot 10%). Formula penghitungan total Indeks
Penegakan Hukum didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian
nilai masing-masing indikator dengan bobotnya masing-masing; Hasil
Pengukuran Indeks Penegakan Hukum KPK Tahun 2014 menghasilkan
nilai 50,06%, menurun dibanding tahun 2013 yang sebesar 61,80%.
2 Penilaian Integritas (Integrity
Asessment)
Penilaian Integritas (Integrity Asessment) dilakukan dalam rangka
memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi
pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi
target kegiatan pencegahan korupsi. Dilakukan pertama kali oleh KPK
pada 2016 sebagai penyempurnaan dari kegiatan Survei Integritas yang
telah dilakukan dari tahun 2007-2014. Komponen Penilaian Integritas
terdiri dari Integritas Eksternal yang mencakup Indeks Korupsi, Indeks
Transparansi dan Indeks Akuntabilitas serta Integritas Internal yang
mencakup Indeks Budaya Integritas dan Indeks Integritas Kerja. Hasil
dari penilaian integritas adalah nilai indeks yang menunjukkan tingkat
integritas organisasi yang disurvei. Bagian penting dari penilaian
integritas adalah terdapatnya rekomendasi yang disampaikan dan harus
ditindaklanjuti oleh K/L/D berdasarkan nilai indeks yang diperoleh.
Penilaian Integritas Tahun 2016 dilakukan terhadap 64 Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) yang memiliki kerjasama
pencegahan korupsi dengan KPK. Kegiatan dilakukan KPK bekerjasama
dengan Badan Pusat Statistik sebagai pelaksana lapangan. Responden
terdiri dari responden internal yaitu pegawai/personil Organisasi
yang disurvei dan responden eksternal yaitu pihak eksternal yang
pernah mendapatkan layanan/berhubungan dengan K/L/D tersebut.
Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan
kuesioner sebagai instrumen utama penggumpulan data. Teknik
pengisian kuesioner melalui perangkat elektronik dan self asessment
dilakukan oleh responden. Hasil wawancara diperdalam dengan Focus
Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholders kunci di K/L/D
yang disurvei. Adapun hasil penilaian integritas tahun 2016 masih diolah
oleh BPS.
3 Dukungan Pengukuran Kegiatan dukungan pengukuran dilakukan oleh Litbang dalam bentuk
konsultasi maupun bantuan teknis kegiatan pengukuran kepada
Direktorat/Biro/Kedeputian lain di internal KPK maupun lembaga di
luar KPK. Kegiatan dukungan pengukuran pada tahun 2016 setidaknya
terdiri dari 4 dukungan pengukuran internal, 3 di antaranya tertuang
dalam Renstra, yaitu: Indeks Integritas Kerjasama (PJKAKI), Indeks
Kepercayaan Publik (Dumas), Indeks Penegakan Hukum Korupsi Nasional
(Renkeu+Penindakan) dan yang tidak masuk ke Renstra adalah Indeks
Persepsi Pemberitaan (Humas). Sementara untuk dukungan eksternal
setidaknya terdapat pengukuran SPAK (BPS), Persepsi Anti Korupsi
(MSI), Integritas (Bappenas) dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
234
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
4 P e n g u k u r a n / M o n i t o r i n g
Pencegahan Korupsi Berbasis
Keluarga
Salah satu bentuk konkret dari kegiatan upaya pencegahan korupsi
berbasis keluarga adalah tersedia panduan serta tips & trik orangtua
untuk menginternalisasi nilai kejujuran kepada anak usia 4-9 tahun. Buku
Panduan tersebut dibutuhkan dalam rangka mengatasi keterbatasan
KPK dalam sumberdaya, supaya program tetap berjalan secara massif
walaupun tidak dikelola secara langsung oleh KPK. Panduan ini akan
disebarluaskan dan dapat digunakan oleh siapapun pihak yang
nantinya terlibat dalam program intervensi antikorupsi kepada keluarga
(misalnya BKKBN, pemerintah daerah, organisasi masyarakat,dsb).
Buku Panduan Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga berisi tentang
urgensi program pencegahan korupsi berbasis keluarga, langkah-
langkah membangun program mulai dari baseline program, intervensi
program sampai pengukuran program, serta menjelaskan faktor
keberhasilan dan penghambat program .
3. Pengembangan & Tindak Lanjut
NO KEGIATAN PENJELASAN
1 Tindak Lanjut Kajian Komoditas
Gula
Pada tahun 2015, KPK telah merampungkan Kajian Tata Niaga Komoditas
Pangan Strategis Gula. Secara umum, kajian ini menyoroti pengolahan
produksi gula, regulasi impor raw sugar (gula mentah), dan data realisasi
impor gula. Dalam pengembangan kajian tahun 2016 sebagai tindak
lanjut dari Kajian Komoditas Gula kajian difokuskan kepada kewajiban
bagi industri gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar
(gula mentah) ex-impor untuk membangun kebun tebu.
Menjelang berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1), belum ada produsen gula rafinasi
yang membangun kebun tebu, sehingga pemerintah harus segera
menyiapkan Peraturan Pemerintah.
2 Tindak Lanjut Kajian Alih Fungsi
Lahan Pertanian
Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Pemerintah, salah
satu faktor kesuksesannya adalah ketersediaan lahan pertanian yang
produktif. Namun pada kenyataannya laju alih fungsi lahan pertanian
menjadi fungsi non-pertanian sangat pesat. Data BPS mencatat
dalam periode tahun 2002 – 2010 alih fungsi lahan Pertanian untuk
kepentingan lainnya berkisar antara 56.000 – 60.000 ha/thn. Hal ini
dapat menyebabkan Indonesia mengalami defisit lahan serta pangan
dan akhirnya bergantung pada impor negara lain. Sementara itu, proses
alih fungsi lahan seringkali dilakukan dengan cara koruptif (suap-
menyuap). Kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan perijinan
alih fungsi lahan (kehutanan/pertanian), di antaranya adalah kasus di
Kab. Bogor & Kab. Karawang.
Dengan demikian, maka fokus pengembangan hasil Kajian Alih Fungsi
Lahan tahun 2016 adalah menyatukan dan menyelaraskan aksi setiap
instansi terkait untuk mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian
melalui strategi, berupa:
1. Membawa gagasan ke tingkat Pimpinan Instansi untuk mencapai
kesepakatan agenda pengendalian AFL Pertanian melalui: usulan
moratorium dan pemberian insentif LP2B.
2. Menjalankan pola insentif bagi Pemda dan pemilik lahan yang
menjadi LP2B sesuai PP 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Membuat kebijakan moratorium AFL Pertanian selama jangka
waktu tertentu.
4. Membuat percontohan pada 5 kabupaten dengan laju AFL yang
tinggi dalam menerapkan LP2B.
235
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
3 Tindak Lanjut Kajian Raskin Berdasarkan hasil Kajian Raskin tahun 2015 yang dilakukan terhadap
Kebijakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
KPK menemukan 12 temuan pada 4 aspek, yaitu aspek perencanaan
dan penganggaran (5 temuan), aspek pelaksanaan (4 temuan), aspek
kelembagaan (1 temuan), serta aspek pengawasan dan pengendalian
(2 temuan). KPK juga menilai perlunya dilakukan desain ulang terhadap
Program Subsidi Raskin untuk mencapai tujuan program secara efektif
dan efisien.
Pada tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan skema baru dalam
pemberian bantuan berupa voucher pangan yang mekanismenya
berbeda dengan pola Raskin saat dilakukan kajian. Oleh karena itu,
rekomendasi untuk desain ulang terhadap program subsidi raskin telah
terlaksana dan rekomendasi yang lain menjadi tidak relevan lagi untuk
didorong implementasinya dengan menggunakan sistem voucher
pangan yang baru. Namun, koordinasi dengan stakeholders terkait
kemajuan rencana dan pelaksanaan voucher pangan tetap dilakukan.
Kajian ini dinyatakan selesai karena telah diterapkan program bantuan
dengan sistem yang baru dan berbeda dengan pola pemberian raskin
yang lama.
4 Tindak Lanjut Kajian Importasi
Komoditas Strategis
Pada tahun 2014, KPK telah menyelesaikan Kajian Importasi Komoditas
Pangan Strategis yang berfokus pada tindakan preventif dan deteksi
untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi pada aspek regulasi, tata
laksana, dan kelembagaan tata niaga impor komoditas pangan strategis.
Komoditas pangan strategis tersebut mengacu kepada ketetapan
RPJMN 2010-2014, yaitu beras, kedelai, jagung, gula dan daging sapi.
Hasil kajian menunjukkan tiga permasalahan utama.
Instansi dan lembaga yang bertanggung jawab dan terlibat dalam
Tata Niaga Impor Komoditas Pangan Strategis yang menjadi lokus
pemantauan adalah: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perhubungan. Instansi yang secara tidak
langsung terkait dalam pelaksanaan action plan yaitu, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.
Sampai dengan akhir tahun 2015, posisi pencapaian/implementasi
rencana aksi menunjukkan bahwa masih ada 8 temuan dengan
posisi terbuka, dibandingkan dengan 11 total temuan yang harus
ditindaklanjuti.
Untuk menindaklanjuti hasil kajian serta hasil tindak lanjutnya pada
2015, maka pada tahun 2016 ini, KPK menyusun strategi lanjutan, yaitu
dengan:
(1) melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk menindaklanjuti
Rencana Aksi (action plan) yang beberapa di antaranya sudah
dilaksanakan dan dipantau implementasinya pada 2015 lalu;
(2) optimalisasi terhadap peran serta masyarakat melalui sosialisasi,
pembuatan media dan kegiatan lainnya dengan tujuan agar
masyarakat bisa ikut mengawasi perbaikan yang dilakukan oleh
Pemerintah;
(3) melakukan deteksi, sebagai bagian dari upaya perbaikan, selain
itu dari sisi penindakan antara lain dengan melakukan koordinasi
guna saling tukar menukar informasi baik dari hasil kajian maupun
informasi yang didapat dari proses penindakan. Diharapkan dengan
strategi di atas, upaya pembenahan dalam kebijakan tata niaga
impor pangan strategis dapat terlaksana dengan optimal.
236
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
5 Tindak Lanjut GN-SDA: Koordinasi
dan Supervisi Minerba
KPK telah melakukan Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara Tahun
2011 dan Kajian Sistem Pengelolaan PNBN Minerba Tahun 2013. Hasil
kajian KPK terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan
Batubara menyimpulkan adanya sejumlah permasalahan dalam proses
implementasi UU Minerba. Setidaknya terdapat 10 permasalahan
utama yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintah dalam
pengelolaan sumberdaya mineral dan Batubara, selain itu banyak
ditemukan masalah terkait dengan penataan perizinan, pengawasan
kewajiban keuangan dan lingkungan serta koordinasi lintak
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk menelaaah lebih
lanjut permasalahan tersebut, KPK melakukan kegiatan Koordinasi dan
Supervisi pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2014-2015 untuk
32 Provinsi di Indonesia. Tahun 2016 KPK melakukan pemantauan
terhadap implementasi Rencana aksi Koordinasi dan Supervisi
Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Kementerian
ESDM dan Pemerintah Daerah. Lokus Tindak Lanjut di 32 Provinsi di
Indonesia dan 8 Kementerian dan Lembaga
Rekapitulasi pencapaian: Mendorong Perbaikan ketatalaksanaan
perizinan , Monitoring kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemda dan
pelaku usaha, Mendorong peangakhiran IUP (pencabutan) sebanyak
1222 perusahaan, dan Bersama Kementerian ESDM melakukan
penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan penyelesaian IUP
Non Clean and Clear. Adapun rencana tindak lanjut adalah mendorong
penyelesaian IUP Non Clean and Clear dan kepatuhan pelaku usaha
di Tahun 2017 dan mendorong kepatuhan pembayaran kewajiban
keuangan pelaku usaha pertambangan.
6 Tindak Lanjut GN-SDA: Koordinasi
dan Supervisi Kehutanan dan
Perkebunan
KPK menginisiasi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan
Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangi oleh 12
Kementerian/Lembaga di hadapan Presiden dan Wakil Presiden pada
11 Maret 2013. KPK dan UKP4 melakukan monitoring dan evaluasi atas
implementasi rencana aksi NKB dari 12 Kementerian/Lembaga tersebut.
Kesepakatan tersebut diperbaharui dengan penandatanganan Gerakan
Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) pada
tanggal 19 Maret 2015 dengan melibatkan 27 Kementerian dan Lembaga
dan 34 Provinsi.
Tim monev NKB KPK dengan melibatkan para pakar dan CSO telah
melakukan verifikasi implementasi renaksi NKB sampai dengan B 39.
Pada tahun 2016, KPK kembali melanjutkan pemantauan terhadap
implementasi renaksi NKB yang belum terimplementasikan. Lokus
Tindak Lanjut di 33 Provinsi di Indonesia dan 12 Kementerian dan
Lembaga
Rekapitulasi pencapaian pada kegiatan ini adalah melakukan
koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk menindaklanjuti
rekomendasi rencana aksi KPK, mendorong penerbitan Perpres Tata
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan, dan
melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Perkebunan Kelapa Sawit
di 9 Provinsi. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah melaksanakan
kegiatan Monitoring - Evaluasi dan Tindak Lanjut Koordinasi dan
Supervisi Perkebunan Kelapa Sawit dan Finalisasi implementasi rencana
aksi NKB Kehutanan
237
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
7 Tindak Lanjut GN-SDA: Koordinasi
dan Supervisi Kelautan dan Kajian
Sistem Pengelolaan Ruang Laut
dan Sumberdaya Kelautan
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia
Sektor Kelautan, merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia (GNP-SDA). GNP-SDA
merupakan upaya bersama dari semua komponen bangsa yang
diinisiasi KPK, dan menjadi komitmen dari 27 Kementerian/Lembaga
dan 34 Gubernur se-Indonesia. Nota kesepakatan bersama untuk
mendukung gerakan ini ditandatangani di Istana Negara pada tanggal
19 Maret 2015.
Sampai dengan akhir tahun 2016, kegiatan ini telah mendorong
perbaikan tata kelola perizinan dengan dilaksanakannya percepatan
pelayanan perizinan perikanan tangkap. Sampai Semester 1-2016
terdapat sekitar 6 gerai pelayanan dengan jumlah izin yang terbit
sebanyak 169 dokumen.
Kegiatan ini juga telah mendorong dilakukannya pengukuran ulang
kapal ikan yang terindikasi melakukan markdown ukuran kapal. Sampai
dengan akhir tahun 2016, jumlah kapal yang telah diukur ulang adalah
2.227 kapal, sementara jumlah kapal di atas 7 GT adalah sekitar 18.000.
Penyusunan RZWP3K di tingkat provinsi yang menjadi panduan dalam
penggunaan pesisir dan ruang laut, telah menghasilkan sejumlah
rencana yang siap untuk ditetapkan. Secara khusus, KPK juga telah
memberikan pandangan secara objektif terhadap proses reklamasi
pesisir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
8 Tindak Lanjut Kajian Sistem di
Perum Perhutani
KPK telah melakukan Kajian Sistem Pengelolaan Hutan di Perum
Perhutani pada tahun 2014. Kajian ini juga merupakan tindak lanjut dari
Nota Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan
Hutan Indonesia yang ditandatangani oleh 12 Kementerian/Lembaga
pada 11 Maret tahun 2013. Kajian sistem di Perum Perhutani menjadi
window policy bagi perbaikan sistem/tatakelola hutan di Pulau Jawa.
Kegiatan pengembangan di tahun 2016 merupakan tindak lanjut untuk
melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan supervisi atas
implementasi rencana aksi hasil Kajian Sistem Pengelolaan Kawasan
Hutan di Perum Perhutani. Lokus Tindak Lanjut di 4 Provinsi di Pulau
Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Ruang
lingkup kegiatan ini difokuskan kepada pemantauan atas implementasi
action plan perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan yang
meliputi aspek kebijakan dan perencanaan, aspek produksi, dan aspek
pemasaran.
9 Tindak Lanjut Kajian Sistem
Pengelolaan Angkutan Laut sektor
SDA
Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi posisi strategis
di antara dua benua dan dua samudera. Karenanya sejalan dengan
program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros
maritim dunia, KPK mendorong langkah-langkah perbaikan tata kelola di
sektor perhubungan laut. Hal ini dimulai sejak tahun 2015 dengan kajian
tentang pengangkutan laut sektor sumberdaya alam. Kajian ini berhasil
memetakan sejumlah persoalan yang membelit sektor perhubungan
laut mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, ketatalaksanaan, hingga
sumberdaya manusia. Karenanya sejak tahun 2016, KPK mendorong
dilakukan sejumlah rencana aksi untuk memperbaiki tata kelola
perhubungan laut, terutama berkaitan dengan sektor sumberdaya
alam.
238
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
Perbaikan tata kelola dimulai dari pembangunan database untuk
pemetaan kondisi perhubungan laut dan pengambilan kebijakan. Dalam
proses tersebut, dilakukan proses konsolidasi data pelabuhan, terminal
khusus (Tersus), terminan untuk kepentingan sendiri (TUKS), yang
selama ini data detailnya belum sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut. KPK juga mendorong dilakukan pemetaan
kewajiban pelaku usaha di sektor perhubungan laut seperti pengelola
pelabuhan/TUKS/Tersus, pemegang izin pengangkutan laut dan lain
sebagainya. Sampai dengan saat ini proses konsolidasi data masih
sedang berlangsung.
10 Tindak Lanjut Studi Sistem
Pengendalian Izin dan Penerimaan
Daerah
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari studi Prinsip Layanan Publik
dan Pengendalian Melalui Sistem Perizinan yang mengambil sampling
Kota Bandung, tahun 2014. Sebagai kelanjutannya KPK mendorong
dilakukan langkah-langkah perbaikan sistem untuk mendorong
perbaikan pelayanan publik sekaligus menyelamatkan penerimaan
daerah kebocoran. Tahun 2015 sampai dengan 2016, Kota Bandung
telah membangun sistem berbasis IT untuk memonitoring penerimaan
daerah dan pelayanan publik.
Sebagai kelanjutannya, KPK mendorong juga pembangunan modul
penerimaan daerah untuk 13 jenis mata pajak daerah di DKI Jakarta.
Di tahun 2016, KPK telah mendorong Dinas Pelayanan Pajak untuk
melakukan pembersihan data wajib pajak, termasuk memetakan
kewajiban pajak daerah yang belum diselesaikan. Akhir tahun in data
kepatuhan wajib pajak daerah diharapkan sudah diselesaikan.
11 Tindak Lanjut Kajian Sistem
Pengelolaan PNBP Kehutanan
Sebagai bagian dari kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber
Daya Alam Indonesia di sektor kehutanan dan dalam upaya pencegahan
korupsi di sektor kehutanan, pada tahun 2015 KPK melakukan Kajian
Sistem Pengelolaan PNBP di Sektor Kehutanan. Kegiatan Tindak Lanjut
Hasil Kajian PNBP Sektor Kehutanan di tahun 2016, ditujukan untuk
melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan supervisi rencana aksi
perbaikan sistem pengelolaan produksi kayu dan PNBP.
Ruang lingkup kegiatan ini adalah Pembenahan regulasi, Pengembangan
sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database,
perizinan, monitoring dan evaluasi, mendorong kepatuhan para
pihak dalam melaksanakan kewajibannya, meningkatkan kapasistas
kelembagaan, dan membangun sistem pengendalian anti korupsi
Adapun kegiatan ini adalah: Koordinasi, supervisi, monitoring dan
evaluasi atas implementasi rencana aksi, evaluasi implementasi rencana
aksi SIPPUH online, dan melakukan pembahasan konsep database PEP
dan highrisk profile dengan PPATK-OJK-Kementerian/Lembaga terkait
12 Tindak Lanjut Kedaulatan Energi Kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK di sektor
energi merupakan pengembangan dari kegiatan koordinasi dan
supervisi sektor pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan ini
bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor energi, membangun
sistem data dan informasi serta menghindari kebocoran penerimaan
negara di sektor ini. Hal ini agar kedaulatan energi yang dicita-citakan
bangsa ini bisa segera terwujud. Kegiatan ini difokuskan untuk penataan
perzinan, mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak, pengawasan
dan pengendalian, pengembangand an integrasi sistem data dan
informasi, pemenuhan hak-hak masyarakat, penataan regulasi serta
kelembagaan.
239
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
Sejak dimulai Februari 2016, kegiatan ini telah mendorong dilakukannya
sejumlah hal di kementerian ESDM. Sekat-sekat pengelolaan data
dan informasi mulai terbuka. Kementerian ESDM telah mewajibkan
semua unit yang ada di lingkungan internal kementerian untuk
setidaknya menyampaikan data dan informasi yang ada di setiap
unit kepada Pusdatin Kementerian ESDM. Sampai dengan Oktober
2016, dari 128 item data yang dimintakan, terdapat 61 item data yang
sudah diserahkan. Pencapaian ini merupakan sesuatu yang penting,
mengingat selama ini data energi yang ada disetiap unit sulit diakses,
sekarang sudah terkumpul di Pusdatin ESDM. Penyerahan semua item
tersebut, dijadwalkan selesai sampai dengan akhir Desember 2016.
13 Piloting Fraud Control Plan (FCP) Fraud terjadi akibat tidak berfungsinya sistem pengendalian, dari
pengendalian yang sifatnya mendasar (pemisahan fungsi) sampai
administrasi/sistem yang bersifat formalistik karena telah terjadi
KKN sejak fase perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Munculnya kesadaran baru mengenai tidak berfungsinya sistem
pengendalian tidak dapat dipisahkan dari terungkapnya kasus Enron
di Amerika Serikat.
Potensi FCP dalam mengidentifikasi risiko fraud yang dilakukan oleh
pucuk pimpinan organisasi, dengan instrumen Power Influence Analysis.
Potensi FCP dalam perbaikan sistem, khususnya mencegah risiko fraud
yang berasal dari kelemahan produk-produk peraturan perundangan.
Kegiatan FCP dilaksanakan di Pemrov DKI khusunya Pengelolaan
Sampah Pemprov DKI, khususnya penyelenggara sarana Infrastruktur
pengelolaan persampahan. Rekomendasi kegiatan tersebut diperlukan
perbaikan didalam pengelolaan sampah DKI diantaranya Segera
menyelesaikan penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah DKI dan
Evaluasi Ulang proses pengadaan ITF (kajian untuk lelang ulang).
14 Tindak Lanjut Infrastruktur (Listrik) Kebijakan feed in tariff masih sulit di implementasikan serta adanya
permasalahan seperti, penyusunan kebijakan belum melibatkan
seluruh stakeholder dan memperhatikan seluruh dampak dari
kebijakan tersebut, kebijakan Feed in tarrif menetapkan tarif beli PLN di
atas harga jual PLN sehingga menimbulkan beban keuangan bagi PLN
di sisi lain jika ditutupi oleh APBN akan membebani keuangan Negara.
Berdasarkan hasil kajian direkomendasikan beberapa hal, yaitu
pelibatan seluruh stakeholder dan mengkaji seluruh dampak dari
kebijakan lintas sektoral. Secara spesifik memperbaiki governance
mekanisme pengambilan keputusan, inventarisasi dan membuat peta
potensi energi terbarukan yang komperehensif dan handal serta layak
untuk menjadi dasar perencanaan kebijakan yang baik, penentuan
tarif berdasarkan pertimbangan area dengan site yang spesifik, serta
peningkatan peran fungsi compliance untuk mencegah penyimpangan.
15 Tindak Lanjut Hilir Migas (Lanjutan) Berdasarkan pertemuan Pimpinan KPK dengan Dirut dan BOD
PT Pertamina (Persero) tanggal 24 Maret 2016 yang membahas
Lingkup kajian dan tindak lanjut kajian sektor hilir migas. Tujuan
kegiatan adalah memantau pelaksanaan rencana tindak lanjut atas
rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh KPK sebelumnya
dan mengembangkan sistem yang dapat mencegah korupsi pada tata
kelola minyak dan gas bumi.
Rekomendasi yang disampaikan adalah adanya mekanisme penyaringan
terhadap trader tanpa aset guna mencegah inefisiensi supply chain,
Adanya mekanisme assurance atas integritas perangkat lunak (software)
yang digunakan dalam proses pengadaan dan pencegahan kebocoran
informasi,Penguatan integritas personel secara tone at the top, antara
lain dalam bentuk deklarasi proses pengadaan yang anti-KKN.
240
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
16 Tindak Lanjut Migas (Hulu) Berdasarkan mandat Undang-Undang, pada tahun 2008 Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap pelaksanaan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2002-2007. Salah satu
temuan mendasar yang menjadi perhatian adalah kurangnya reliabilitas
data-data produksi, stok dan lifting. Hal tersebut antara lain disebabkan
oleh tidak adanya standar transparansi dan akuntabilitas yang
disepakati oleh stakeholder dan pelaku usaha. SKK Migas berkomitmen
untuk mengembangkan sistem informasi guna menunjang integrasi
dan pengelolaan data terkait kegiatan operasional KKKS, yaitu Sistem
Operasi Terpadu (SOT).
Hasil tindak lanjut yaitu piloting pedoman mengujicobakan metodologi
penilaian akuntabilitas operasi produksi dan lifting minyak dan gas bumi
di lingkungan anak perusahaan Pertamina serta workshop Quantity
Assurance Operasi Produksi Hulu Migas, dilaksanakan dari tanggal 1 s.d
3 Juni 2016 yang di hadiri oleh beberapa K3S dan SKK Migas.
17 Tindak Lanjut BPJS
Ketenagakerjaan
Kegiatan ini merupakan tahun kedua pemantauan atas implementasi
dari Kajian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada
tahun 2014. Laporan kajian tersebut telah dipaparkan oleh Pimpinan KPK
kepada Menteri Tenaga Kerja, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,
Ketua DJSN, Kepala Eksekutif INKB OJK, dan Kepala Badan Kebijakan
Fiskal pada tanggal 16 Desember 2014. Atas hasil laporan tersebut, KPK
meminta kepada stakeholder terkait menyusun rencana tindak lanjut/
action plan untuk mengimplementasikan saran-saran perbaikan yang
telah disampaikan oleh KPK.
Pada tanggal 16 Januari 2015, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan
16 (enam belas) rencana aksi dan berdasarkan hasil pemantauan di
tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan (closed) seluruh
rencana aksinya dengan catatan bahwa pelaksanaan beberapa rencana
aksi masih harus dilanjutkan dan disempurnakan.
Pemantauan terhadap rencana aksi Kementerian Tenaga Kerja
dilakukan berdasarkan surat Menaker No. B.272/MEN/SJ-HK/
XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 dan B.21/MEN/SJ-HK/III/2016
tanggal 8 Maret 2016 tentang Progress Rencana Tindak Perbaikan
Kementerian Ketenagakerjaan atas Kajian Sistem Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Atas 9 (sembilan) rencana aksi yang diterima KPK,
2 (dua) rencana aksi perlu dilakukan perbaikan, 5 (lima) rencana aksi
yang telah terimplementasi (77.78% closed), dan 2 (dua) rencana aksi
belum terimplementasi (22.22% open), yaitu: (i) Usulan revisi UU No.
24 Tahun 2011 terkait ketentuan sanksi kepada pemberi kerja atau
perusahaan dalam kewajiban mendaftar jamsos TK; (ii) Penyempurnaan
Permenakertrans PER.07/MEN/V/2010 sebagaimana telah diubah
dengan Permenakertrans No. 1 Tahun 2012 tentang Asuransi TKI.
241
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
18 Tindak Lanjut JKN Pada 2013, KPK telah melakukan kajian terhadap penyelenggaraan
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu temuan penting dalam
kajian tersebut adalah tingginya potensi fraud dalam layanan asuransi
kesehatan. Potensi kecurangan pada klaim tagihan seperti upcoding
dan unbundling untuk mendapatkan pembayaran lebih sangat terbuka
untuk terjadi. Nilai total dana kelolaan asuransi kesehatan yang dikelola
BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan dan disebar ke
seluruh fasilitas kesehatan di tahun 2014 sekitar Rp 40 Triliun. Dengan
asumsi optimal bahwa potensi kebocoran Indonesia sama dengan
rerata dunia yakni 5% maka di tahun 2014, potensi dana yang hilang
akibat fraud bisa mencapai Rp 2 Triliun.
Berdasarkan hasil studi, KPK telah merumuskan usulan rencana aksi
yang perlu dilaksanakan oleh instansi terkait sebagai berikut:
1. Pembentukan satgas (meliputi penentuan Person In Charge (PIC)
pada masing-masing instansi, mekanisme kerja dan tata cara
pertukaran data dari BPJS Kesehatan Kementerian Kesehatan
Penegak hukum)
2. Penyusunan pedoman standar tata cara penanganan fraud
kesehatan dalam bentuk peraturan bersama.
3. Penyusunan pedoman perbaikan sistem pencegahan fraud
kesehatan untuk dapat digunakan di fasilitas kesehatan
4. Sosialisasi pedoman kepada stakeholder terkait dan peningkatan
kapasitas Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan
Penegak hukum pada tahun 2017
5. Penindakan kasus fraud kesehatan pada tahun 2018 berdasarkan
data dan pedoman yang telah disusun.
19 Tindak Lanjut Dana Kapitasi Kegiatan ini merupakan tindak lanjut tahun kedua dari Kajian
Pengelolaan Dana Kapitasi pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Kajian Pengelolaan Dana
Kapitasi pada FKTP milik Pemda yang dilakukan pada tahun 2014
telah menghasilkan sejumlah temuan dan rekomendasi perbaikan
yang direspon oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS
Kesehatan dengan menyusun sejumlah rencana tindak sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KPK.
Poin penting yang perlu segera diimplementasikan oleh Kemenkes
antara lain: perbaikan regulasi tata kelola dana kapitasi yang belum
disahkan dan hasil monev perbaikan tata kelola dana kapitasi yang
belum terpublikasikan ke masyarakat luas. Sedangkan hal yang perlu
didorong terus-menerus oleh BPJS Kesehatan adalah penerapan
sistem pembayaran kapitasi berbasis kinerja untuk seluruh FKTP di
wilayah Indonesia sehingga tercipta akuntabilitas dan profesionalisme
dari FKTP. Koordinasi dengan Kemenkes juga perlu untuk ditingkatkan
agar peraturan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan
baik. Pemantauan tindak lanjut di tahun 2016, BPJS Kesehatan
menerapkan indikator kinerja BPJS Kesehatan dalam monitoring
penggunaan P-Care di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai
salah satu kota yang menjadi pilot project implementasi indikator
kinerja. Sedangkan progress tindak lanjut implementasi rencana aksi
yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan antara lain menerbitkan
Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah.
242
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO KEGIATAN PENJELASAN
20 Tindak Lanjut Pendidikan Islam Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Kajian Pengelolaan Dana
Pendidikan di Kementerian Agama dengan studi kasus pada pemberian
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Sarana dan Prasarana
(Sarpras). Dari Kajian yang dilakukan di tahun 2015 setidaknya ada 16
temuan yang yang kemudian disusun sebanyak 42 rencana aksi untuk
menutup temuan yang ada.
Dari 42 rencana aksi yang disepakati, pada rapat progress semester
I, ada 11 rencana aksi yang telah diselesaikan oleh Ditjen Pendidikan
Islam (Pendis) Kementerian Agama, dimana mayoritas dari rencana aksi
tersebut merupakan penyusunan juknis terbaru yang memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang ada di juknis tahun sebelumnya. Selain
itu perubahan yang signifikan dari rencana yang aksi adalah bantuan
sarana dan prasarana yang tadinya lebih banyak di Pusat akan disalurkan
ke Daerah, dimana nantinya anggaran bantuan sarana dan prasarana
akan lebih banyak di Kanwil/ KanKemenag dibandingkan di Pusat. Selain
itu perubahan yang signifikan juga terkait rencana aksi bantuan sarana
dan prasarana yang selama ini masih menerima proposal dari banyak
jalur, baik Kanwil, Kankemenag dan Pusat, nantinya akan dijadikan satu
pintu melalui aplikasi SIM Sarparas, sehingga tidak ada lagi proposal
berupa hardcopy.
Di tahun 2016 selain rapat progress yang sudah dilakukan, KPK juga
melakukan pemantauan atas implementasi rencana aksi ke beberapa
daerah, untuk memastikan rencana aksi yang telah ditulis benar-
benar dilaksanakan. Dan rencanya pada akhir Desember ini KPK akan
melakukan rapat progress Semester II yang akan membahas tindak
lanjut rencana aksi dan juga penyampaian hasil pemantauan lapangan
yang telah dilakukan oleh KPK.
21 Tindak Lanjut Rensi Pendidikan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Bersama antara
KPK dengan 6K/L yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Agama dan BPKP, dimana sejak tahun 2014 telah dilakukan beberapa
kegiatan bersama untuk memperbaiki pengelolaan dana pendidikan.
Di tahun 2015 KPK bersama 7 Pemerintah Daerah menandatangani
deklarasi untuk dijadikan pilot project dalam hal pengelolaan dana
pendidikan di daerah.
Dan pada tahun 2016 telah dilakukan pemantaun pelaksanaan atas
deklarasi yang dilakukan oleh 7 Pemerintah Daerah tersebut, dari
hasil pemantauan dan bukti pendukung yang diserahkan, dapat
dibuat 3 kategori Pemerintah Daerah yakni Baik, Cukup dan Kurang.
Yang mendapatkan Kategori Baik adalah Pemkot Malang dan Pemkot
Yogyakarta. Kategori Cukup Pemkot Bandung dan Pemkab Gunung
Kidul, dan yang mendapatkan kategori Kurang adalah Pemkot Bengkulu,
Pemkab Cimahi dan Pemkot Kupang. Laporan dari hasil kegiatan
pemantauan telah dikirimkan ke masing-masing Pemerintah Daerah
dan juga K/L yang terlibat dalam kegiatan Korsup Pendidikan.
22 Tindak Lanjut Pengukuran
Integritas Organisasi
Indeks Integritas Organisasi merupakan perangkat yang dikembangkan
oleh KPK Tahun 2013/2014 dalam rangka mengembangkan dan
mendorong inisiatif upaya-upaya perbaikan integritas lembaga atau
organisasi. Hasilnya, menjadi saran perbaikan yang berguna untuk
ditindaklanjuti bagi pengembangan program-program integritas
organisasi. Komponen Integritas KPK yang dilakukan penilaian terdiri
dari sepuluh komponen utama, yaitu: (1) Kepemimpinan; (2) Nilai,
Visi dan Tujuan Integritas; (3) Panduan dan Peraturan Integritas; (4)
Struktur dan Fungsi Organisasi; (5) Manajemen Risiko; (6) Monitoring;
(7) Dukungan Sumber Daya dan Infrastruktur; (8) Komunikasi; (9)
Penegakan Aturan; dan (10) Dukungan Lingkungan.
243
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO KEGIATAN PENJELASAN
Pada tahun 2016, Direktorat Pengawas Internal bersama dengan Tim
tindak lanjut Integritas Organisasi melakukan upaya pemantauan
terhadap tindak lanjut dari survei pada 2015 maupun sebelumnya, 2013.
Berdasarkan rekapitulasi, rerata penyelesaian rencana tindak lanjut
pada 11 unit/bagian terkait mencapai 89.29% dari 109 saran perbaikan.
Namun jika digabungkan dengan 9 unit/bagian yang tidak masuk
dalam penilaian maka rerata penyelesaian rencana tindak lanjutnya
menjadi 85.11%. Pengambangan integritas di KPK terlihat meningkat jika
dibandingkan dengan hasil pemantauan pada 2015 lalu yang mencapai
28.57%.
23 Tindak Lanjut Kajian PBJ Tahun 2015 KPK telah mengidentifikasi akar masalah dan titik rawan pada
sisi regulasi, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan
barang dan jasa Pemerintah. Untuk memperbaiki hal tersebut maka
KPK memberikan rekomendasi strategis dan rekomendasi teknis, yang
harus ditindaklanjuti oleh instansi terkait meliputi Bappenas, LKPP,
KemnPAN-RB, dan Kemendagri.
Rekomendasi strategis meliputi : (1) Perlunya Integrasi antara
Perencanaan dan Penganggaran PBJ, dan (2) Perlu dilakukan Kajian
Sentralisasi PBJ dengan Batasan Tertentu. Sementara Rekomendasi
Teknis yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait adalah (1)
Pengembangan Perangkat Pendukung, (2) Kualitas SDM PBJ, (3)
Kualitas Penyedia Barang dan Jasa dan (3) Pengawasan PBJ. Seluruh
rekomendasi tersebut akan didetailkan dalam rencana aksi yang
disusun bersama antara instansi terkait dan KPK.
Hingga akhir tahun 2016, Rencana aksi yang telah disusun terdiri dari
Bappenas (7 rencana aksi), LKPP (11 rencana aksi), KemenPAN-RB (1
rencana aksi) dan Kemendagri (4 rencana aksi).
24 Tindak Lanjut Optimalisasi Pajak Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kajian Optimalisasi
Penerimaan Pajak (studi kasus: pertambangan batubara) yang telah
dilaksanakan pada tahun 2014. Atas hasil laporan tersebut, KPK
meminta Direktur Jenderal Pajak menyusun rencana tindak lanjut/
action plan untuk mengimplementasikan saran-saran perbaikan yang
telah disampaikan oleh KPK. Ditjen Pajak telah mengirimkan action plan
pada tanggal 6 Juni 2014 berdasarkan Surat Dirjen Pajak No. S-714/
PJ/2014. Berdasarkan action plan awal DJP tersebut kemudian dilakukan
pembahasan bersama KPK untuk disepakati rencana aksi yang akan
dilaksanakan oleh DJP. Rencana aksi hasil kesepakatan tersebut
dikirimkan DJP melalui surat No.S-174/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014.
Berdasarkan pemantauan terhadap implementasi action plan kajian
optimalisasi penerimaan pajak tahun 2015, action plan yang masih
terkendala implementasinya adalah penegasan pengenaan tarif pajak
PPN untuk PKP2B Gen III dan Laporan hasil penerimaan data ILAP sesuai
PMK. Berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPK dan DJP
pada tanggal 20 Agustus 2016 dan laporan yang disampaikan DJP pada
tanggal 1 September 2016 melalui surat S-262/PJ.08/2016 maka dapat
dilihat bahwa:
1. DJP telah menyampaikan laporan hasil penerimaan data ILAP sesuai
PMK 39/2016
2. DJP masih belum memberikan surat penegasan terkait pengenaan
tarif pajak PPN untuk PKP2B Gen III sebagaimana yang telah
disepakati.
244
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 14PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN JARINGAN KERJA SAMA
TAHUN 2016
245
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
JARINGAN KERJA SAMA
A. KERJA SAMA NASIONAL
1. Nota Kesepahaman (MoU)
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Nota Kesepahaman
antara KPK dan OJK
KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat menjalin kerja sama dan koordinasi
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor
jasa keuangan. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK, Agus
Rahardjo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Kantor OJK
Jakarta pada 10 Maret 2016.
Ruang lingkup kerja sama yang diatur pada nota kesepahaman meliputi
pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kerja sama
dalam penerapan program pencegahan tindak pidana korupsi serta bantuan
sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-
sama atau masing, dan bantuan OJK sebagai ahli dalam penanganan perkara tindak
pidana korupsi di sektor jasa keuangan.
2 Nota Kesepahaman
antara KPK, Polri, dan
Kejaksaan
Dalam rangka sinergi penegakan hukum, dilakukan pembahasan kerja sama
trilateral antara KPK, Polri, dan Kejaksaan RI yang dituangkan dalam bentuk Nota
Kesepahaman Bersama. Pembahasan setidaknya dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali
untuk merumuskan ruang lingkup kerja sama. Titik berat lingkup kerja sama di
antaranya adalah implementasi e-Korsup yang bertujuan memudahkan pelaporan
SPDP yang sebelumnya secara manual menjadi elektronik. Hal ini sejalan dengan
Inpres PPK tahun 2016-2017.
3 Nota Kesepahaman
antaraKPK dengan
Kementerian/
Lembaga (Non-LPH/
LP)
1. MoU dengan Kementerian Kesehatan
2. MoU dengan Kementerian Dalam Negeri
3. MoU dengan BPJS
4. MoU dengan Kementerian Ristek Dikti
5. MoU dengan Kementerian Pertanian
6. MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
4 Nota Kesepahaman
dengan Perguruan
Tinggi terkait
Perekaman
Persidangan Tipikor
1. Universitas Khairun, Ternate
2. Universitas Diponegoro, Semarang
3. Universitas Halualeo, Kendari
4. Universitas Bengkulu, Bengkulu
5. Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pidang
6. Universitas Mulawarman, Samarinda
7. Universitas Sutan Ageng Tirtayasa, Banten
8. Universitas Trisakti, Jember
9. Universitas Paramadina, Jember
10. Universitas Jember, Jember – Oktober 2015
11. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
12. Universitas Atmajaya, Jakarta
13. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta
14. Universitas Indonesia, Jakarta
15. Institut Pertanian Bogor, Bogor
5 Perjanjian
Kerjasama (PKS)
untuk Perjanjian
Kepustakaan
1. Universitas Trisakti, Jakarta
2. Universitas Paramadina, Jakarta
3. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
4. Institut Pertanian Bogor
5. Universitas Atmajaya, Jakarta
6. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta
7. Universitas Indonesia, Jakarta
6 Perjanjian
Kerjasama (PKS)
dengan Organisasi
Masyarakat (Ormas)
1. Nahdatul Ulama (NU)
246
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
2. Penguatan Kelembagaan
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Perekaman
Persidangan Tipikor
Berdasarkan UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, semua persidangan perkara korupsi dilakukan di sebuah pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor memasuki tahap baru ketika lembaga ini ditetapkan sebagai pengadilan khusus korupsi yang yang hingga saat ini berjumlah 34 Pengadilan Tipikor.
Ke-34 Pengadilan Tipikor tersebut tidak mungkin bisa berjalan efektif dalam pemberantasan korupsi jika tidak dilakukan pengawalan dan pengawasan yang cukup kuat oleh unsur masyarakat. Realitas yang terjadi, keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi belakangan ini belum memenuhi harapan publik. Ini terbukti dari masih maraknya vonis bebas atau ringan yang diberikan kepada terdakwa perkara tindak pidana korupsi. Atas dasar itulah sangat penting pengawasan terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor melalui perekaman persidangan dan putusan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mitra kerja KPK, dalam hal ini Perguruan Tinggi di 33 Provinsi.
Selama 2016, KPK sudah melakukan penantanganan perjanjian kerjasama teknis perekaman persidangan dengan 34 kampus di 33 provinsi di Indonesia, yaitu:
1. Universitas Sahid2. Universitas Katolik Parahyangan3. Universitas Diponegoro4. Universitas Airlangga5. Universitas Sumatera Utara6. Universitas Andalas7. Universitas Riau8. Universitas Sriwijaya9. Universitas Lampung10. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa11. Universitas Gadjah Mada12. Universitas Lambung Mangkurat13. Universitas Tanjungpura14. Universitas Mulawarman15. Universitas Muslim Indonesia16. Universitas ataram17. Universitas Nusa Cendana18. Universitas Cendrawasih30. Universitas Udayana19. Univeritas Syah Kuala20. Universitas Riau Kepulauan21. Universitas Jambi22. Universitas Bangka Belitung23. Universitas Bengkulu24. Universitas Palangkaraya25. Universitas Tomakaka26. Universitas Tadulako27. Universitas Halualeo28. Universitas Sam Ratulangi29. Universitas Gorontalo31. Universitas Pattimura32. Universitas Khairun33. STIH Manokwari34. Universitas Katoik Atmajaya
Total jumlah perkara yang direkam selama tahun 2016 dan sebagian masih berjalan dan berlanjut di tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Kepemilikan Perkara Jumlah
KEJAKSAAN 72
KPK 69
PK 5
PRAPERADILAN 15
Jumlah 161
247
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
Seluruh hasil perekaman tersebut dimanfaatkan oleh para stakeholders
persidangan, baik Hakim, Jaksa, Panitera, dan dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi
terkait untuk kepentingan akademis. Sebagai upaya pemanfaatan yang lebih
komprehensif dalam meningkatan integritas persidangan Tipikor, juga dilakukan
eksaminasi putusan persidangan dari hasil perekaman oleh Pusat Kajian Anti
Korupsi di 6 Perguruan Tinggi.
Untuk meningkatan pemanfaatan hasil perekaman persidangan, sejak Oktober
Tim Perekaman Persidangan mulai menggunakan teknologi speech-to-text
yang mampu menghasilkan transkrip percakapan selama proses persidangan
di PN Jakarta Pusat. Hasil transkrip tersebut sangat berguna untuk membantu
pemberkasan dan sebagai materi yang lebih lengkap bagi Jaksa dan Hakim dalam
mempelajari proses persidangan. KPK juga melakukan peningkatan kuantitas
dan kualitas penggunaan Aplikasi Informasi Persidangan Tipikor (APiK), mencapai
80% persidangan tahun 2016 yang telah dilengkapi dengan data dan risalah
persidangan di sistem tersebut.
2 Anti Corruption
Summit (ACS)
Pada 28-30 November 2016 telah dilaksanakan Indonesia Anti Corruption Forum
(IACF) ke-5 di Universitas Bina Nusantara. Sebelumnya telah dilaksanakan
kegiatan pendahuluan di Kota Pekanbaru, Kota Balikpapan, dan Kota Malang.
Rangkaian kegiatan ini menghasilkan 16 butir rekomendasi untuk Presiden
Republik Indonesia, yakni:
Reformasi Lembaga Penegak Hukum
1. Pemerintah perlu segera membentuk strategi nasional yang menjadi payung
setiap inisiatif antikorupsi di Indonesia, termasuk membentuk mekanisme
koordinasi kelembagaan.
2. Perlu menjamin keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra dalam upaya
pemberantasan korupsi.
3. Peningkatan transparansi manajemen penanganan kasus APH melalui
pembangunan database penanganan perkara.
4. Penguatan kelembagaan penegak hukum terkait koordinasi, capacity building
dan sistem penanganan perkara.
5. Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian masalah penyelamatan aset
melalui pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Ekstradisi, dan RUU Mutual
Legal Assistance.
6. Pembentukan Satgas Pemberantasan Kejahatan SDA dan LH langsung di
bawah Presiden untuk penanganan kasus khusus. (Contoh: kasus lubang
tambang di Kalimantan Timur; kasus pembangunan pabrik Semen di
Rembang; kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa; Konflik Tenurial di
sektor perkebunan sawit).
7. Penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan
perundangan-undangan di sektor sumber daya alam (Contoh: tidak memiliki
IPPKH, berhutang PNBP, tidak mematuhi aturan reklamasi dan pasca
tambang).
8. Perlunya tindak lanjut hukum atas temuan dan rekomendasi korsup minerba
oleh KPK seperti mencabut semua IUP berstatus Non-Clean and Clear
paling lambat 2 Januari 2017 dan Mencabut izin tambang di wilayah hutan
konservasi.
Optimasi Pelayanan Publik
1. Penegakan mekanisme pencegahan konflik kepentingan antara
penyelenggara layanan publik dengan dengan sektor swasta.
2. Membuka dokumen kontrak antara pemerintah dan pihak ketiga dalam
Pengadaan Barang dan Jasa serta memperkuat monitoring evaluasi LKPP
untuk menjamin akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
3. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi di sektor swasta, politik dan lingkungan untuk meningkatkan iklim
investasi yang sehat.
248
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
4. Membentuk national complain handling mechanism yang akuntabel,
transparan dan terintegrasi dari pusat dan daerah yang dapat diakses oleh
pihak terkait.
5. Perubahan mekanisme pembayaran di seluruh pelayanan perizinan menjadi
cashless.
Reformasi Sektor Politik
1. Meningkatkan integritas partai politik yang didukung oleh kepartaian yang
berbiaya rendah dan mandiri secara keuangan, memiliki sistem rekruitmen
politik yang demokratis dan memiliki sistem akuntabilitas kepada konstituen.
2. Menciptakan sistem pemilu yang mampu mencegah politik transaksional dan
dana kampanye yang transparan dan akuntabel.
3. Menciptakan parlemen yang mampu menjadi alat representasi kepentingan
rakyat sekaligus alat akuntabilitas program dan proyek anggaran berbasis
masyarakat di daerah pemilihan.
3 Co-Host 10th Regional
Seminar on Good
Governance for
Southeast Asian
Countries
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KPK, Kejaksaan Agung, dan UNAFEI.
Acara yang berlangsung di Yogyakarta pada 26-28 Juli 2016 ini mengangkat
tema: “Langkah-Langkah Mutakhir Untuk Kerjasama Internasional yang Efektif”
(Contemporary Measures For Effective International Cooperation). Kegiatan diikuti
oleh peserta dari 10 (sepuluh) negara Anggota ASEAN yang terdiri atas perwakilan
unsur Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di negara masing-masing,
serta pengamat (observer) dari perwakilan kementrian/lembaga antara lain:
Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, PPATK,
Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya.
4 Sharing Session On
Handling Money
Laundering And Asset
Recovery In Capital
Market
Pasar modal kerap dijadikan sarana untuk melakukan pencucian uang atas
berbagai tindak pidana termasuk korupsi. Untuk itu, maka diperlukan adanya
peningkatan kapasitas penegak hukum serta pemangku kepentingan dalam
melakukan pencegahan, melakukan deteksi dugaan tindak pidana, melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi atau pencucian
yang yang menggunakan media pasar modal baik didalam maupun luar negeri.
Lebih lanjut, peserta juga diberikan pemahaman bagaimana strategi untuk
melakukan pemulihan aset yang terkait pasar modal baik didalam maupun luar
nageri.
KPK bekerjasama dengan Attorney General’s Department (AGD) Australia berupaya
meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga pengawas dengan
menyelenggarakan “Sharing Session On Handling Money Laundering And Asset
Recovery In Capital Market”. Pelatihan yang diikuti oleh 60 peserta, terdiri atas
perwakilan Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak,
LPS, PPATK, KSEI dan KPK ini dilaksanakan pada 30 Agustus-1 September 2016 di
Bandung.
Acara ini menghadirkan para pembicara ahli di bidang tindak pidana pencucian
uang dan pasar modal, seperti Yunus Husein (ahli TPPU UI dan Mantan Kepala
PPATK), Frederica Widyasari Dewi (Direktur KSEI), Heni Nugrahen (Kepala Grup
Penanganan APU-PPT OJK), Danang Tri Hartono (Ketua Kelompok PPATK dan
pakar dari Australia Michael Petty (AGD)), Anthony Vardy (Australian Securities &
Investments Commission/ASIC), Amy Fulton (Australia Federal Police) dan Celia
Maunder (Australia Attorney General Department).
249
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
5 Forum Komunikasi
Apgakum
Kegiatan ini merupakan program yang tidak terpisahkan dari tema utama
mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang menjadi arah
KPK di tahun 2016-2017. Acara ini dilaksanakan di Balikpapan pada September
2016.
Forum ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagaimana penerapan
konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara tindak pidana
korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh aparat penegak hukum
untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama ini, serta sebagai wadah bagi
pembentukan forum bagi penegak hukum untuk berbagi informasi berkaitan
dengan upaya penegakan hokum, khususnya terkait inovasi penegakan hukum
termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi.
Peserta forum setidaknya lebih kurang 80 orang terdiri atas unsur kepolisian,
kejaksaan, hakim, auditor BPK dan BPKP, PPATK dan internal KPK. Narasumber
yang terlibat di antaranya Prof. Surya Jaya, Agustinus Pohan, Yunus Husein, Adnan
Paslyadja, Dr. Paripurna, perwakilan OJK dan perwakilan PPATK.
6 Dukungan
Implementasi
e-Korsup
Dalam rangka mendukung implementasi e-Korsup yang merupakan aplikasi
pelaporan SPDP secara elektronik dengan koordinator unit korsupdak, KPK telah
melakukan beberapa kali inisiasi pertemuan teknis dengan kepolisan (Div IT,
Bareskrim, Pusiknas) dan kejaksaan (Daskrimti dan Jampidsus) untuk membahas
teknis implementasi e-Korsup. Harapannya implementasi e-Korsup dapat segera
dilakukan sehingga pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK dalam
bidang penindakan dapat dijalankan lebih optimal.
7 Kerja Sama
Penyusunan
Draft PERMA
Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi
Pendekatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sudah diatur dalam Pasal 20
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui melalui
UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Akan tetapi, pada tahap pelaksanaan, belum
terdapat hukum acara dan panduan dalam pembuktian kesalahan korporasi.
Akibatnya, hingga kini, masih minimnya kasus tindak pidana korupsi yang
ditangani dengan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah
berkekuatan hukum tetap. Padahal pada konteks internasional, pendekatan
pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan implementasi dari Pasal
26 UNCAC sehingga diperlukan upaya serius untuk mengimplementasikan
pendekatan tersebut di Indonesia.
Berdasarkan komunikasi dan koordinasi dengan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.
Hum yang merupakan Hakim Agung pada Kamar Pidana Mahkamah Agung,
pembuatan pedoman dalam bentuk Surat Edaran (SEMA) atau Peraturan
(PERMA) Mahkamah Agung yang mengatur tata cara penanganan kasus dengan
pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu solusi
yang dapat dilakukan. Solusi tersebut didukung juga oleh Prof. Dr. Komariah
Emong Sapardjaja, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran dan Mantan
Hakim Agung, dan Dr. Yunus Husein, Ahli TPPU Universitas Indonesia dan Kepala
PPATK Periode 2002-2011 berdasarkan rapat yang diinisiasi oleh UKP PPP dan
Mahkamah Agung sebelumnya terkait perlunya pedoman penanganan perkara
korporasi.
Berdasarkan rapat pada tanggal 31 Maret 2016 antara Mahkamah Agung, Komisi
Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian dengan dipimpin
Ketua Kamar Pidana Mahamakah Agung, Hakim Agung Artidjo Alkostar serta
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif disepakati pembentukan tim bersama antara
Mahkamah Agung, KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk pembentukan
pedoman pertanggungjawaban pidana korporasi.
250
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut telah diadakan serangkaian kegiatan
dalam penyusunan draf pedoman dan naskah akademik. Saat ini pedoman
tersebut telah disetujui pada rapat kamar pidana dan saat ini sedang dibahas
pada level pimpinan Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan.
Substansi aturan tersebut akan mengatur mengenai pembuktian kesalahan,
hukum acara dan tata cara pemulihan aset. Harapannya, melalui pedoman
tersebut maka seluruh perkara yang menjadikan korporasi sebagai tersangka,
terdakwa atau terpidana dapat mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung
tersebut.
8 Pembentukan Jejaring
Pemantau Peradilan
Bersih dan Tipikor
Bentuk kegiatan yang dilakukan di antaranya peningkatan kapasitas jejaring
daerah, FGD tematik dengan jejaring dalam rangka merumuskan forum jejaring
pemantau peradilan dan pembentukan forum jejaring pemantau peradilan. Dua
bentuk kegiatan lainnya yaitu Eksaminasi Publik dari hasil monitoring jejaring
pemantau peradilan (terhadap putusan pengadilan tipikor, eksaminator dari
akademisi/jejaring rekam sidang, praktisi, NGO, apgakum) dan evaluasi rutin
terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Kegiatan ini difokuskan pada
8 area utama yaitu, Palembang, Surabaya, Mataram, Semarang, Ambon, Pontianak,
Pekan Baru, dan Kupang
3. Program Strategis
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Festival Konstitusi dan Antikorupsi KPK bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis
Permusyawara-tan Rakyat (MPR) dan Universitas Hasanudin Makassar
menggelar Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Baruga Andi
Pettarani, Universitas Hasanuddin, Senin 24 Oktober 2016. Kegiatan ini
menghadirkan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Ketua KPK, Agus Rahardjo,
Ketua MK, Arif Hidayat serta Rektor Unhas, Prof. Dwia Aries Tina
Palubuhu sebagai pembicara.
Pada kegiatan juga dilaksanakan dialog terbuka antara mahasiswa
dengan para pimpinan lembaga tinggi negara tersebut. Selain itu juga
digelar Pameran Konstitusi dan Antikorupsi. Stand Pameran diisi oleh
MK yang memamerkan inovasi baru dalam menciptakan transparansi
persidangan, komunitas Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), serta
MPR yang melaporkan kegiatan sosialisasi dan penerapan Empat Pilar
MPR RI. Pada kesempatan tersebut Ketua MPR, Ketua MK, Ketua KPK,
dan Rektor Universitas Hasanuddin juga menandatangani deklarasi
antikorupsi.
2 Konferensi Nasional Pemberan-
tasan Korupsi (KNPK) 2016
Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan
KPK dalam rangka implementasi Paasal 6 dan 7 UU No 30 Tahun
2002. KNPK merupakan wadah bagi kementerian dan lembaga
menyampaikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga kepada publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI dengan pemaparan dari Jaksa
Agung, Kapolri, Ketua Kamar Pidana MA, Menteri Hukum dan HAM
dengan isu Reformasi Lembaga Penegak Hukum. Sementara untuk isu
Opti-malisasi Pelayanan Publik disampaikan oleh Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, Walikota Denpasar dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun rangkaian kegiatan KNPK tahun
2016 ini adalah didahului dengan Senior Official Meeting, Indonesia
Anti-corruption Forum (IACF) dan pertemuan puncak tanggal 1
Desember 2016.
Pada pertemuan puncak diserahkan temuan dan rekomendasi Senior
Official Meeting dan IACF kepada presiden RI, penyerahan optimalisasi
aset recovery KPK kepada Menteri Keuangan dan Peluncuran Program
JAGA. KNPK 2016 mengundang setidaknya 700 undangan terdiri
dari pimpinan KL/KLOP, BUMN, perusahaan swasta, lembaga donor,
kedutaan, asosiasi dll.
251
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
3 Program Strategis Lainnya Selain program-program utama, ada beberapa program strategis
yang sangat mendukung program pemberantasan korupsi, baik sektor
pencegahan maupun penindakan, antara lain: penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK dan BPKP dalam rangka
mendukung fungsi koordinasi dan supervisi, kegiatan dukungan lintas
unit, menjadi nara sumber dalam FGD, seminar, konferensi, dan lain
sebagainya.
B. KERJA SAMA INTERNASIONAL
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Bilateral dan Bantuan Internasi-
onal
Selain aktif melakukan pemberantasan korupsi di tingkat nasional,
KPK juga ak-tif menyuarakan pemberantasan korupsi di tingkat
internasional, baik dalam forum-forum internasional maupun bekerja
secara erat (bilateral) dengan intitusi atau lembaga anti korupsi di luar
negeri. Berikut kerjasama bantuan inter-nasional yang dilakukan oleh
KPK sepanjang 2016:
1. Permintaan Non MLA KPK kepada mitra negara lain pada 2016
sebanyak 9 permintaan.
2. Permintaan Non MLA mitra negara lain kepada Indonesia (KPK)
pada 2016 sebanyak 13 permintaan
3. Permintaan MLA Indonesia (KPK) kepada Negara Lain pada 2016
sebanyak 1 permintaan
4. Permintaan MLA negara lain kepada Indonesia (KPK) untuk 2016
belum ada.
Kerjasama bantuan internasional berupa pencarian informasi
perusahaan, pen-carian informasi individu, memfasilitasi pemeriksaan
saksi, memfasilitasi pene-lusuran aset, memfasilitasi pembekuan aset,
memfasilitasi perampasan aset, memfasilitasi pencarian individu, dan
memfasilitasi pemulangan individu.
C. KERJASAMA INTERNASIONAL
MULTILATERAL
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Partisipasi dalam agenda
AntiKorupsi APEC ACTWG
APEC merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional untuk
meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi
semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik, yang dibentuk pada 1989
saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik di Canberra,
Australia. APEC yang beranggotakan 21 negara, yaitu Australia, Brunei
Darussalam, Kanada, Cile, Hong Kong, Tiongkok, Indonesia, Jepang,
Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua New Guine,
Peru, Filipina, Rusia, Singapore, China Taipei, Thailand, Amerika, Vietnam),
bertemu secara tahunan untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi
kelompok tersebut.
Dalam perkembangannya Pemimpin APEC menyadari adanya ancaman
serius yang ditimbulkan oleh korupsi, selain itu para pemimpin telah
sepakat bahwa ekonomi APEC harus memelihara dan mempertahankan
tata pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi, dan dan
kesejahteraan dengan bekerja sama untuk mencegah dan memerangi
korupsi dan menjamin transparansi.
252
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
Menindaklanjuti hal tersebut, dibentuklah Anti Corruption and
Transparency Task Force (ACT Task Force) pada tahun 2005 sebagai
bentuk dukungan Pemimpin APEC pada “Komitmen Santiago untuk
Memerangi Korupsi dan Memastikan Transparansi”. Dalam kesepakatan
atas perlunya tindakan berkelanjutan untuk memerangi korupsi dan
mempromosikan transparansi, serta untuk meningkatkan kerja ACT
lebih baik lagi, maka ACT ditingkatkan statusnya menjadi kelompok
kerja (Anti Corruption and Transparency Working Group – ACT WG) pada
Maret 2011.
KPK sebagai focal point dalam APEC ACTWG memiliki peran yang
penting dalam penyusunan ACTWG Multi-Year Strategic Plan 2013-
2017. Rencana strategis ini akan digunakan sebagai acuan dari forum
ACTWG dalam mengimplementasikan komitmen anti korupsinya
yang meliputi meningkatkan peran ACTNET; meningkatkan kemitraan
antaran pemerintah dan swasta (PPP), dan kerjasama dalam bidang
pencegahan dan penindakan korupsi lainnya.
Peran penting delegasi KPK dapat dilihat dalam penyusunan Lima
Anti Corruption and Transparency Statement yang menjadi bagian
dari APEC 2016 Leaders Statement yang telah dideklarasikan oleh
pimpinan ekonomi APEC termasuk Indonesia (Wapres Jusuf Kalla).
Lima Statement mengukuhkan komitmen negara anggota APEC
untuk memberantas korupsi dan penyuapan; memperkuat kerjasama
dan tukar-menukar pengalaman melalui ACTNET serta memberantas
korupsi yang terkait illegal logging and mining, wildlife trafficking, and
IUU fishing, and related modern slavery and human trafficking. Delegasi
Indonesia juga memberikan update pada pertemuan ACTWG di Peru
(Agustus 2017) mengenai pencapaian dalam bidang pencegahan dan
pemberantasan korupsi termasuk mengenai pembuatan Peraturan
MA mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pembuatan
aplikasi JAGA untuk pencegahan korupsi.
2 Partisipasi dalam Agenda
AntiKorupsi Forum G-20
G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara
dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.
Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance
Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk
tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun
kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas
isu-isu penting perekonomian dunia.
Pada 2010 saat pertemuan G-20 di Korea Selatan disepakati untuk
dibentuk Kelompok Kerja Anti Korupsi (Anti Corruption Working Group
- ACWG). Tujuan didirikannya ACWG adalah mewujudkan komitmen
global dalam perang global melawan korupsi. Pada 2011, Indonesia
dalam hal ini KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Bapak Moh. Yasin
bersama Perancis menjadi chair dan co-chair pada pertemuan ACWG
pertama di Bali.
253
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
Beneficial Ownership
Penggunaan badan hukum untuk menyembunyikan aset yang
dihasilkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin marak
dilakukan oleh pelaku kejahatan. Di beberapa negara termasuk
Indonesia, perusahaan sering digunakan untuk melakukan transaksi
yang bertujuan mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan ke
dalam sistem keuangan global. Menyikapi penyalahgunaan badan
hukum tersebut, maka pada 2014, pimpinan negara anggota G20
termasuk Indonesia telah menyepakati G20 Level Principle on
Beneficial Ownership and Transparency yang menekankan pentingnya
transparansi kepemilikan dan ketersediaan data beneficial ownership
yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Sebagai
anggota Asian Pacific Group on Money Laundering (APG), Indonesia
juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar
FATF, termasuk Rekomendasi 24 dan 25 FATF mengenai transparansi
BO. Rekomendasi 24 dan 25 FATF menyatakan bahwa setiap negara
diwajibkan untuk memastikan informasi mengenai beneficial ownership
cukup, akurat dan terupdate secara berkala dan dapat diakses oleh
pihak yang berwenang.
Sebagai Focal Point dan Delegasi Tetap RI dalam G20 ACWG, KPK
berperan penting dalam mendorong implementasi komitmen
Indonesia di G20. KPK dan Kementerian/Lembaga terkait ( BI, PPATK,
OJK dan Ditjen Pajak) bersepakat mengenai perlunya mekanisme
pengumpulan dan pengelolaan informasi BO yang sesuai dengan
standar internasional. KPK, sebagai focal poin G20, telah mendorong
para pemangku kepentingan BO untuk membuat rencana langkah-
langkah perbaikan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan
informasi BO di Indonesia. Rencana ini juga sudah secara dikirimkan
secara resmi kepada G20 sebagai komitmen Indonesia melaksanakan
G20 ACWG Implementation Plan 2015-2016. Selain itu, KPK bersama
pemangku kepentingan lainnya juga melakukan kajian yang diperlukan
untuk mendukung program perbaikan transparansi BO di Indonesia.
Kajian tersebut meliputi: Identifikasi bentuk dan jenis badan hukum
yang ada di Indonesia dan resikonya terhadap korupsi dan pencucian
uang; Analisa kesenjangan antara standar internasional dan peraturan
perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia; Analisa Praktik
Baik lama pengumpulan dan pengelolaan informasi BO di negara lain.
G-20 Implementation Plan 2017-2018
Selain mendorong implementasi BO di Indonesia, KPK dalam kerangka
kerjasama G20 bidang antikorupsi juga berperan aktif dalam menyusun
G-20 Implementation Plan 2017-2018. Rencana implementasi dua
tahunan ini menjadi kerangka kerja utama yang akan menjadi acuan
negara anggota G-20 dalam mengimplementasikan program anti
korupsi. Dalam rencana aksi tersebut, negara G-20 termasuk Indonesia
bersepakat untuk meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan
integritas dan transparansi di sektor publik dan swasta; program
beneficial ownership, pemberantasan suap dan pemberantasan korupsi
di sektor yang berisiko tinggi serta pembangunan kapasitas dalam
pemberantasan korupsi.
Delegasi Indonesia yang diketuai oleh KPK juga memberikan kontribusi
atas disepakatinya High Level Principles on Cooperation on Persons
Sought for Corruption dan pembentukan the Research Centre on
International Cooperation Regarding Persons Sought for Corruption and
Asset Recovery in G20 Member States. Kedua deliverables ini dapat
dimanfaatkan sebagai kerangka kerjasama antar negara anggota
G20 untuk bekerjasama dalam bidang penindakan khususnya terkait
pemulihan aset dan pencarian tersangka korupsi.
254
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
3 United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC)
Untuk mengkaji pelaksanaan United Nations Convention against
Corruption (UNCAC) oleh negara-negara pihak yang telah meratifikasi,
Conference of the States Parties ke-III di Doha, Qatar (2009) telah
menetapkan Resolusi 3/1 tentang Mekanisme Review dengan ketentuan
di antaranya:
1. Sejalan dengan Pasal 63 UNCAC, bertujuan membantu negara
pihak dalam mengimplementasikan UNCAC.
2. Terdiri atas 2 putaran, dengan durasi 5 tahun tiap putaran. Untuk
menentukan giliran tiap-tiap negara, dilaksanakan pengundian
(drawing of lots).
3. Putaran pertama mengkaji Bab III (Pemidanaan) dan IV (Kerjasama
Internasional).
4. Putaran kedua mengkaji Bab II (Pencegahan) dan V (Pemulihan
Aset).
5. Mekanisme review harus mengikuti prinsip-prinsip:
o Non-adversarial, non-punitif, tanpa pemeringkatan
o Kesempatan berbagi praktik unggulan dan tantangan
o Membantu Negara Pihak dalam mengimplementasikan
Konvensi secara efektif
o Memperhatikan pendekatan geografis yang seimbang;
o Bersifat teknis & antar-pemerintah
o Saling melengkapi dengan mekanisme review lain yang sudah
ada
o Memperhatikan keragaman sistem hukum dan tingkat
pembangunan
o Memperhatikan kerahasiaan
Reviu dilaksanakan melalui proses peer review dan UNODC berperan
sebagai sekretariat. Tiap negara wajib menunjuk focal point (satu orang
atau lebih) yang berperan mengkoordinasikan pelaksanaan review di
negaranya. Dalam review putaran pertama dan kedua yang dijalani oleh
Indonesia, yang menjadi focal point untuk Indonesia adalah Direktur
PJKAKI pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Review putaran pertama (2010-2015) – Bab III & IV
Pada putaran pertama, Indonesia mendapat giliran direview pada tahun
pertama (mulai 2010) dengan Uzbekistan dan Inggris sebagai pereview.
Dalam pelaksanaannya, KPK melibatkan juga berbagai pemangku
kepentingan di dalam negeri, yaitu: Polri, Kejagung, MA, Kemenkumham,
Kemen PPN/Bappenas, Kemlu, PPATK, LPSK, BI, Ombudsman dan
masyarakat sipil.
Country Report yang dihasilkan dalam review putaran pertama memuat
beberapa rekomendasi, antara lain:
1. 5 rekomendasi untuk memperkuat aspek Pemidanaan
2. 14 rekomendasi untuk memperkuat aspek Penegakan Hukum
3. 3 rekomendasi untuk memperkuat prosedur Ekstradisi
4. 10 rekomendasi untuk memperkuat prosedur MLA
Selain direview, Indonesia juga menjadi negara pereview sebanyak 3
kali, yaitu terhadap Iran (2013), Kyrgyzstan (2015) dan Haiti (2015).
Review putaran kedua (2016-2021) – Bab II & V
Pada putaran kedua, Indonesia mendapat giliran direview pada tahun
pertama (mulai 2016) dengan Yaman dan Ghana sebagai pereviu. Dalam
tahapan self-assessment, telah dilakukan koordinasi yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan antara lain: Bawaslu, BKN, BKPM, BPK,
BPKP, KASN, Kemenkeu, KemenPAN-RB, KemenPPN/Bappenas, Kemlu,
KIP, KSP, KY, LAN, LKPP, MA, OJK, Polri dan PPATK.
255
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
4 The South East Asia Parties Against
Corruption (SEA-PAC)
SEA-PAC berdiri pertama kali pada 15 Desember 2004 di Jakarta yang
ditandai dengan penandatanganan MoU antar 4 (empat) lembaga anti
korupsi di Asia Tenggara. Keempat lembaga tersebut adalah : Anti
Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam, KPK Indonesia, Malaysia
Anti-Corruption Commission (MACC) Malaysia, dan Corrupt Practice
Investigation Bureau (CPIB) Singapora.
Pada pertemuan ke-3 SEA-PAC di Singapura pada tanggal 11 September
2007, bergabunglah 4 (empat) lembaga anti korupsi di Asia Tenggara
dengan menandatangani MoU, yaitu Anti Corruption Unit (ACU)
Kamboja, Office of The Ombudsman (OMB) Filipina, National Anti-
Corruption Commission (NACC) Thailand dan Government Inspectorate
(GI) Vietnam.
Kemudian bergabunglah Government Inpection Authority (GIA) Laos
menjadi negara ke-9 dengan menandatangani MoU dalam pertemuan
ke-6 SEA-PAC yang diselenggarakan di Siem Riep, Kamboja. Sampai
dengan Annual Meeting ke-10 di Malaysia, baru 9 negara yang sudah
menandatangani MoU, Myanmar belum menandatangani namun
sudah menjadi anggota.
Saat ini anggota SEA-PAC sudah menjadi 10 yang terdiri dari: Anti-
Corruption Bureau (ACB) – Brunei Darussalam, Anti-Corruption Unit
(ACU) – Cambodia, Corruption Eradication Commission (KPK) – Indonesia,
State Inspection and Anti-Corruption Authority – Lao PDR, Malaysia Anti-
Corruption Commission (MACC) – Malaysia, Anti-Corruption Commission
(ACC) – Myanmar, Office of the Ombudsman (OMB) – Phillippines,
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) – Singapore, National Anti-
Corruption Commission (NACC) – Thailand, The Government Inspectorate
(GI) – Vietnam.
5 International Anti–Corruption
Academy (IACA)
IACA adalah organisasi internasional yang dibentuk sebagai wadah
kerjasama peningkatan kapasitas bagi aparat lembaga pencegahan dan
pemberantasan korupsi. IACA dibentuk sebagai hasil inisiatif bersama
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Pemerintah Austria
dan European Anti-Fraud Office (OLAF) dan para pemangku kepentingan
lainnya. Dalam kegiatannya, IACA bertindak selaku center of excellence
independen dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, pembentukan
jejaring dan kerjasama, termasuk penelitian ilmiah dalam bidang
pemberantasan korupsi. IACA berkedudukan di Laxenburg, Austria.
Indonesia merupakan salah satu founding members IACA dan tercatat
sebagai Negara Pihak ke-49 pada Persetujuan Pendirian IACA.
Sehubungan dengan status Indonesia sebagai negara pihak, Indonesia
akan memiliki hak suara pada proses pembahasan dan pengambilan
keputusan atas isu-isu krusial yang diperkirakan akan menjadi topik
penting pada pertemuan tersebut, salah satu isu krusial yang dimaksud
adalah terkait dengan pendanaan.
Pemanfaatan keberadaan IACA oleh Indonesia, khususnya oleh KPK
adalah keikutsertaan fungsional KPK dalam short course pencegahan
korupsi tahun 2010 dan Pencegahan korupsi di sektor pengadaan
barang dan jasa tahun 2012, serta menjadi acuan dalam rangka
pembangunan ACLC melalui kegiatan studi banding tahun 2011. Manfaat
lainnya diterima KPK adalah:
• Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
• Komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia
dalam percaturan politik internasional.
• Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam
membangun jaringan penegak hukum dan pihak-pihak yang
melakukan upaya pemberantasan korupsi
256
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 15PELAKSANAAN SURVEI
KERJASAMA KPK
TAHUN 2016
257
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
Dalam melihat kualitas hubungan KPK dengan mitra
kerjasamanya, indeks kerjasama menjadi salah satu
indikatornya. Indeks ini didapatkan melalui kegiatan survei
yang dalam proses pelaksanaannya melalui beberapa
tahapan seperti pada gambar skema di bawah ini.
Gambar 1.
Tahapan Pelaksanaan Survei Kerjasama KPK
I. Persiapan II. Pelaksanaan
Survei
IV. PelaporanIII. Pengolahan
dan
Analisis Data
1. Tahap I. Persiapan
Pada tahap ini KPK merumuskan berbagai prasarana yang
diperlukan dalam kegiatan survei yang akan dilakukan.
Beberapa hal yang dirumuskan KPK pada tahap ini antara
lain adalah
a) Pendekatan dan Metodologi
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kegiatan
Survei Kerjasama KPK adalah Quantitative dan
Qualitative Research. Mekanisme pengumpulan data
primer ini dilakukan dengan metode survei lapangan
melalui wawancara langsung tatap muka (face to face
interview). Sedangkan metode pembobotan indikator
ditentukan melalui diskusi kelompok terfokus (Focus
Group Discussion).
Tabel 1.
Dimensi dan Indikator Survei Kerjasama KPK
DIMENSI DEFINISI OPERASIONAL NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
Input Hal-hal yang perlu diatur
sebelum adanya kesepakatan
kerjasama antara KPK dengan
mitra kerjasama
1 Kejelasan Kerjasama Kejelasan ruang lingkup
kerjasama yang mencakup
semua aspek dalam pelaksanaan/
implementasi kerjasama
2 PIC Kerjasama Kejelasan PIC yang ditunjuk KPK
dalam menangani implementasi
kerjasama
3 Kejelasan Pemenuhan
Permintaan Kerjasama
Kejelasan waktu dan keputusan
KPK terhadap permintaan
kerjasama yang diajukan oleh
mitra kerjasama
b) Dimensi dan Indikator Survei
Dimensi dan indikator yang digunakan dalam survei
kerjasama ini seperti pada tabel di bawah ini. Rumusan
definisi operasional dan indikator yang digunakan
dihasilkan dari kajian teori dari beberapa sumber
literatur.
258
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
DIMENSI DEFINISI OPERASIONAL NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
Proses Semua aspek yang mengatur
proses implementasi
kerjasama
4 Mekanisme Kerjasama Tata cara pelaksanaan/
implementasi kerjasama
yang disepakati oleh masing-
masing pihak sebagai petunjuk
pelaksanaan (Juklak) kerjasama
5 Kompetensi Pelaksana
Kerjasama
Pengetahuan, kemampuan
dan keterampilan personil KPK
yang menangani implementasi
kerjasama
6 Perilaku (attitude)
Pelaksana Kerjasama
Sikap (attitudes) masing-masing
personil yang terlibat dalam
pelaksanaan/implementasi
kerjasama
7 Jangka Waktu
Kerjasama
Jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh
tahap pelaksanaan/implementasi
kerjasama
8 Pemenuhan Kewajiban
Kerjasama
Pemenuhan kewajiban masing-
masing pihak yang bekerjasama
diatur dengan jelas, baik secara
tertulis maupun secara lisan
9 Penanganan Kendala,
Saran dan Umpan Balik
(Feedback) Kerjasama
Tata cara penanganan kendala,
saran dan umpan balik dari mitra
kerja KPK dan tindak lanjutnya
Output Keluaran yang diharapkan dari
implementasi kerjasama
10 Manfaat Kerjasama Manfaat yang diperoleh masing-
masing pihak dari kerjasama
yang terjalin, terutama manfaat
bagi pemberantasan korupsi
di Indonesia, baik pencegahan
maupun penindakan
Outcome Hasil yang diperoleh dari
implementasi kerjasama
dalam jangka panjang
11 Perubahan Perilaku Hasil yang diharapkan oleh
masing-masing pihak dari
implementasi kerjasama yang
telah dilaksanakan, yaitu adanya
perubahan perilaku dari mitra
kerjasama KPK
Setelah rancanagan indikator survei kerjasama KPK
disusun, maka selanjutnya setiap indikator tersebut
diterjemahkan ke dalam beberapa butir pertanyaan dalam
kuesioner yang akan digunakan pada saat wawancara
dengan responden.
Bentuk kerjasama yang disurvei adalah seluruh kerjasama
yang pernah dilaksanakan/diimplementasikan antara KPK
dan Mitra Kerjasama. Mitra kerjasama menjalin kerjasama
dengan seluruh bagian dari struktur organisasi KPK yang
terdiri dari:
1. Bidang Pencegahan
2. Bidang Penindakan
3. Bidang Informasi dan Data
4. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan
Masyarakat
5. Bidang Kesekjenan
c) Skala Indeks dan Interpretasi Nilai Indeks
Kuesioner kerjasama menggunakan skala indeks 10
s/d 100. Dimana semakin mendekati nilai 100, maka
semakin tinggi kualitas kerjasama KPK dengan mitra
kerja. Sedangkan interpretasi nilai indeks kerjasama
tersebut adalah seperti pada tabel di bawah ini.Tabel 2.
Interpretasi Nilai Indeks Kerjasama KPK
No. Interval Indeks Konversi Interval Indeks ke Skala 100 Kualitas Kerjasama
1 1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 D Tidak Baik
2 1,75 – 2,50 43,76 – 62,50 C Cukup Baik
3 2,50 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik
4 3,25 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik
259
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
d) Penentuan Lokasi dan Responden
Responden dalam survei ini adalah Individu yang
mewakili instansi yang merupakan mitra kerjasama KPK
yang ada di wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Responden yang diwawancarai adalah pejabat/staf
yang terlibat langsung dalam implementasi kerjasama
mewakili instansi/institusi yang bekerjasama dengan
KPK.
e) Pelatihan/Pembekalan Petugas Lapang (Surveyor/
Enumerator/Interviewer)
Rangkaian persiapan terakhir adalah memberikan
pelatihan/pembekalan kepada tenaga lapangan
(surveyor/enumerator/interviewer) yang akan
bertanggungjawab pada pengumpulan data primer
dengan cara wawancara langsung tatap muka (face
to face interview) dengan mitra kerjasama KPK
menggunakan kuesioner yang telah disusun.
Pelatihan/pembekalan tenaga lapangan (surveyor/
enumerator/interviewer) ini memuat materi tentang:
1. Pengetahuan tentang program kerjasama KPK;
2. Penguasaan semua pertanyaan dalam kuesioner;
3. Teknik pendekatan diri (Personal Approach) kepada
calon responden;
4. Kemampuan berkomunikasi (Communication Skill);
5. Tata cara pengisian kuesioner.
2. Tahap II. Pelaksanaan Survei
Setelah infrastruktur sudah dirumuskan, subyek yang
melakukan survei sudah diberikan kemampuan untuk
melakukannya. Kegiatan survei ini akhirnya dilaksanakan
pada 31 Oktober sampai dengan 28 Desember 2016.
Jumlah responden dalam pelaksanaan survei ini adalah
sebanyak 167 responden. Komposisi bagian KPK yang
menjalin kerjasama dengan setiap mitra kerjasama yang
terdiri atas 167 responden tersebut seperti pada gambar
diagram di bawah ini.
Gambar 2.
Komposisi Responden Survei Kerjasama berdasarkan Unit
KPK yang Bekerjasama
Pencegahan Penindakan informasi dan Data PIPM Kesekjenan Tidak tahu
63%
18%
8%
3. Tahap III. Pengolahan dan Analisis Data
Setelah survei selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya
dari kegiatan survei ini adalah tahap pengolahan dan
analisis data. Tahapan ini terbagi menjadi 2 (dua) uraian
kegiatan, yaitu:
a) Coding, Entry dan Cleaning Data
Setelah proses survei dilaksanakan, hasil dari kuesioner
tersebut harus dilakukan QC data yang selanjutnya
dilakukan pemberian kode (Coding) berupa angka skor
terhadap semua pilihan jawaban dalam kuesioner.
Coding dilakukan untuk keperluan entry data ke
komputer.
Sebelum dilakukan pengolahan dan analisis data, setiap
data hasil survei perlu akan dilakukan pembersihan
(cleaning) data. Cleaning data ini dilakukan dengan
cara membandingkan data yang tertera pada lembar
kuesioner dengan data yang ada dalam software
komputer.
b) Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data yang didapatkan dari survei sudah melalui
tahapan coding, entry dan cleaning, data-data tersebut
selanjutnya diolah dengan analisis statistika deskriptif.
Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan skor indeks
kerjasama yang diharapkan. Beberapa langkah dalam
menentukan indeks kerjasama ini antara lain:
(1) Menghitung rata-rata skor untuk setiap butir
pertanyaan dalam kuesioner;
(2) Menghitung rata-rata skor untuk setiap indikator
dengan cara menghitung rata-rata skor untuk
setiap butir pertanyaan yang ada dalam satu
indikator;
(3) Menghitung indeks kerjasama KPK dengan cara
menjumlahkan hasil perkalian antara rata-rata
skor untuk setiap indikator dengan bobot masing-
masing indikator.
Dengan mengikuti setiap langkah penghituangan di
atas, akhirnya didapatkan hasil indeks kerjasama KPK
seperti pada tabel di bawah ini.
260
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Tabel 3.
Hasil Pengukuran Indeks Kerjasama KPK Tahun 2016
DIMENSI BOBOT INDIKATOR KPK INDEKS KERJASAMA
INPUT
21,39
Kejelasan Kerjasama 82,13
86,18
PIC Kerjasama 84,62
Kejelasan Pemenuhan Permintaan Kerjasama 83,54
PROSES
29,44
Mekanisme Kerjasama 82,78
Kompetensi Pelaksana Kerjasama 86,55
Perilaku (attitude) Pelaksana Kerjasama 86,36
Jangka Waktu Kerjasama 82,36
Pemenuhan Kewajiban Kerjasama 82,34
Penanganan Kendala, Saran dan Umpan Balik
Kerjasama
82,66
OUTPUT 23,06 Manfaat Kerjasama 89,6
OUTCOME 26,11 Perubahan Perilaku 88,04
4. Tahap IV. Pelaporan
Setelah semua kegiatan survei kerjasama dilaksanakan
hingga mendapatkan hasil. Tahapan selajutnya adalah
penyusunan laporan dan presentasi hasil survei kepada
Pimpinan/Deputi/Direktur KPK.
261
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
262
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 16PENGAWASAN INTERNAL
TAHUN 2017
263
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
PENGAWASAN INTERNAL
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Audit/Reviu Keuangan & Kinerja KPK terus berupaya meningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
melalui kegiatan audit, reviu atau evaluasi. Dengan peran serta aktif
seluruh pihak di KPK dan dukungan audit dan reviu, diperoleh hasil
audit keuangan KPK yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain
hal tersebut KPK juga mendapatkan nilai A untuk penilaian sistem
akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun kegiatan audit dan
reviu yang telah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinjerja KPK
b. Audit Kinerja atas Program kegiatan Bidang Pencegahan Korupsi
Tahun 2011-2015
c. Reviu Lelang Pra DIPA KPK TA 2016
d. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran (tiap
Triwulan)
e. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK
f. Reviu Laporan Keuangan KPK Semester 2 Tahun Anggaran 2015
g. Reviu Laporan Keuangan KPK Semester 1 Tahun Anggaran 2016
h. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran 2017
i. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Kegiatan
Penyadapan dan Surveillance Tahun 2015
j. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran
2018
k. Reviu Kinerja Pengelolaan Barang Rampasan
l. Reviu atas Pertanggungjawaban Kegiatan Swakelola Kedeputian
Pencegahan
m. Reviu terhadap Pengelolaan Uang Persediaan di Lingkup Kedeputian
Penindakan
2 Integritas Kelembagaan KPK Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi, KPK berlandaskan pada nilai-nilai dasar untuk tetap menjaga integritas organisasi dan setiap individu pegawai. KPK melelui Direktorat Pengawasan Internal dalam hal ini mengambil peran melalui kegiatan penegakan etika & profesi sebagai wujud prinsip zero tollerance terhadap pelanggaran nilai dasar pribadi, kode etik, dan pedoman perilaku KPK; kegiatan sosialisasi nilai dasar, kode etik dan pedoman perilaku; kegiatan urinalisasis; kegiatan survey integritas dan penerapan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).a. Penegakan Etika & Profesi
Kegiatan penegakan etika merupakan kegiatan yang bersifat represif yang merupakan tindak lanjut dari pengaduan baik pengaduan dari pihak internal maupun masyarakat secara umum ataupun dari hasil pengawasan terhadap pelanggaran terhadap kode etik dan kedisiplinan yang dilakukan oleh pimpinan, penasihat atau pegawai KPK. KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan pengaduan terkait pimpinan, penasihat dan pegawai KPK yang melakukan pelanggaran kode etik. Pada 2016 terdapat 16 pengaduan internal yang diterima dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
b. SosialisasiPada 2016 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, baik untuk internal KPK maupun pihak eksternal KPK. Untuk pihak internal KPK, telah dilakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai KPK yang bekerjasama dengan Biro Humas. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini seluruh pegawai semakin memahami nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku KPK sehingga meminimalisasi terjadinya pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengetahuan dari pegawai. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi kepada pihak eksternal KPK terkait dengan maraknya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK atau penyalahgunaan atribut KPK.
264
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
c. Kegiatan UrinalisisKegiatan urinalisis (pemeriksaan urine) yang dilakukan oleh KPK merupakan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan urinalisis ini dilakukan pada November 2016 yang diikuti oleh pimpinan, struktural dan pegawai KPK dengan total peserta berjumlah 440 orang. Dalam kegiatan urinalisis ini juga dilakukan sosialisasi oleh BNN terkait bahaya narkoba.
d. Indeks Integritas OrganisasiNilai Integritas Organisasi KPK diukur melalui survey integritas organisasi. Survey ini dilakukan setiap 2 tahun sekali dan pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 3.67 dari skala 5. Sementara, 2016 merupakan tahun intervensi dimana setiap unit kerja terkait melakukan upaya untuk meningkatan nilai integritas organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2017, yaitu sebesar 4 dari skala 5. Dalam hal ini, KPK melakukan upaya peningkatan integritas organisasi dengan terlibat dalam pengembangan Manajemen Risiko dan Penegakan Etika.
e. Unit Pengendalian GratifikasiSebagai implementasi tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, KPK melalui Surat Keputusan Pimpinan Nomor KEP-1275/01/12/2015 membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) internal dibawah koordinator Direktorat Pengawasan Internal. Sebelum terbentuknya UPG di KPK, penanganan pelaporan gratifikasi oleh pihak internal dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. UPG internal berfungsi melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan Kode Etik serta Peraturan Kepegawaian Komisi melalui pelaporan dan pengendalian gratifikasi internal. selama Periode Januari s.d. November 2016, KPK menerima 153 Laporan Gratifikasi Internal yang disampaikan oleh pimpinan dan pegawai KPK. berantasan Korupsi, KPK melalui Surat Keputusan Pimpinan Nomor KEP-1275/01/12/2015 membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) internal dibawah koordinator Direktorat Pengawasan Internal. Sebelum terbentuknya UPG di KPK, penanganan pelaporan gratifikasi oleh pihak internal dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. UPG internal berfungsi melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan Kode Etik serta Peraturan Kepegawaian Komisi melalui pelaporan dan pengendalian gratifikasi internal. selama Periode Januari s.d. November 2016, KPK menerima 153 Laporan Gratifikasi Internal yang disampaikan oleh pimpinan dan pegawai KPK.
3 Eksaminasi Perkara TPK Kegiatan eksaminasi merupakan salah satu kegiatan pengawasan internal yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 01 tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 25 ayat (3) huruf d: “Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi eksaminasi atas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” Definisi Eksaminasi sesuai dengan Peraturan KPK RI Nomor : PER-02 Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal, Eksaminasi adalah kegiatan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara disemua tingkat penanganan perkara mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh fungsional pengawas internal dan/atau Penyelidik/Penyidik/Jaksa Penuntut Umum KPK/Pihak lain yang ditunjuk untuk dan atas nama Direktorat Pengawasan Internal.
Pada 2016, KPK telah melaksanakan kegiatan eksaminasi sebanyak 4 kegiatan sebagai berikut:a. Laporan Hasil Eksaminasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pusat Pendidikan & Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor & Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama terpidana Anas Urbaningrum.
265
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
b. Melaksanakan kegiatan eksaminasi terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama terpidana Rudi Rubiandini.
c. Eksaminasi terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama terpidana Deviardi.
d. Eksaminasi terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama terpidana Syahrul Raja Sampurna Jaya.
Capaian kinerja ini jika dibandingkan tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan sudah terdapat personel khusus, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang ditempatkan pada Direktorat Pengawasan Internal yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan eksaminasi.
4 Konsultansi Dalam upaya memberikan nilai tambah bagi organisasi, KPK menjalankan
fungsi konsultansi. Konsultansi dapat dilakukan terhadap pegawai KPK
maupun unit kerja yang membutuhkan saran dan rekomendasi. Pada
2016, konsultansi dapat dilakukan secara melekat dengan kegiatan yang
dilaksanakan seperti pemeriksaan, audit dan reviu atau merupakan
permintaan khusus dari unit kerja atau individu pegawai. Selama 2016,
telah dilakukan 25 kegiatan konsultansi, di antaranya:
a. Asistensi penyusunan kebijakan dan penerapan Sistem Manajemen
Keamanan Informasi KPK
b. Konsultansi atas kegiatan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat tahun 2016
c. Rancangan peraturan KPK tentang Penetapan Status Saksi Pelaku
yang bekerja sama
d. Saran & pendapat terkait analisis hukum dan kerjasama di lingkungan
KPK (11 kegiatan)
e. Saran, pendapat, dan catatan disiplin terkait kepegawaian (10
kegiatan)
5 Manajemen Risiko Terpadu Sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi, KPK berinisiatif mendorong terbangunnya sistem manajemen risiko. Adapun tujuan dari pembangunan sistem manajemen risiko di KPK adalah:1. Mendorong manajemen yang pro-aktif untuk mencegah terjadinya
“kerugian” (loss) melalui identifikasi dan penanganan risiko (termasuk fraud) pada organisasi.
2. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui perbaikan tata kelola organisasi dan pengendalian.
3. Menetapkan suatu landasan yang kokoh dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.
4. Memperbaiki sistem pengelolaan atas insiden yang tidak diharapkan melalui Business Continuity Management.
Tahun 2016 merupakan tahap ke-2 dalam pengembangan manajemen risiko terpadu dari 4 tahap yang direncanakan dalam roadmap. Adapun hasil yang telah dicapai adalah :1. Tersedianya kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Terpadu KPK2. Terbentuk dan terlaksananya Komite Pengarah, Pelaksana dan
Champion (agent) Manajemen Risiko Terpadu KPK3. Peningkatan pemahaman mengenai manajemen risiko bagi
struktural dan pegawai KPK4. Kegiatan identifikasi dan asesmen risiko dan profil risiko KPK
(Operasional & Strategis)5. Pelaksanaan mitigasi risiko sesuai profil risiko KPK
266
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
6 Koordinasi dengan Penegak
Hukum terkait Penyalahgunaan
Nama Lembaga KPK
Selama 2016, telah ditindaklanjuti 5 (lima) laporan pengaduan masyarakat terkait oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK dan menyalahgunakan nama KPK di daerah DKI Jakarta & Depok, Indramayu, Subang, Malang, dan Situbondo. Sebagai upaya mencegah maraknya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK, pimpinan KPK mengeluarkan surat edaran tertanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor surat Nomor B-7507/01-42/08/2016 perihal Pemberitahuan Tentang Maraknya Penyalahgunaan Nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau Pimpinan KPK, Pejabat/Pegawai KPK oleh pihak-pihak lain sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, pemerasan dan pemalsuan, kemudian ditindak lanjuti dengan sosialisasi oleh Deputi PIPM. Di samping itu, KPK melakukan koordinasi dengan APGAKUM setempat dalam penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut.
7 Dukungan dan Pengembangan
Pengawasan.
KPK terus melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pelaporan Internal KPK (SIMPATIK) yang merupakan sistem pengaduan internal yang dikelola oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK dengan menambahkan modul konsultansi. Adapun alamat pengaduan internal KPK (SIMPATIK) adalah: https://simpatik.kpk.go.id dan email: simpatik@kpk.go.id.
Partisipasi masyarakat luas turut dilibatkan dalam sistem pengaduan internal ini dalam rangka menguatkan fungsi pengawasan oleh masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memperkuat pengendalian internal KPK dan memperkuat integritas lembaga KPK. Selain itu dilakukan pengembangan dengan menambahkan modul konsultasi bagi pegawai KPK. Tujuan dari penambahan modul konsultasi agar setiap pegawai KPK dengan mudah melakukan konsultansi terkait pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Pengawasan Internal KPK upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan yang berkelanjutan melalui peningkatan level kapabilitas Internal Audit Capability Model (IACM).
IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bagi terwujudnya unit pengawasan internal yang efektif pada sektor publik. IACM menggambarkan jalur perbaikan yang perlu diikuti oleh organisasi sektor publik dalam mengembangkan unit pengawasan internal yang efektif, memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi.
Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas (IACM) secara mandiri yang dilakukan bekerja sama dengan BPKP kapabilitas Direktorat PI berada pada level-2 dari 5 level. Direktorat Pengawasan Internal bertekad untuk minimal mencapai level-3 IACM pada tahun 2017. Target ini lebih cepat dari target RPJMN 2015-2019 yang mewajibkan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level ke-3 pada tahun 2019.
Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam hal pengembangan dan perbaikan organisasi pengawasan internal adalah menyusun prosedur pelaksanaan monitoring tindak lanjut, merevisi pedoman Risk Based Internal Audit, Penyusunan petunjuk pelaksanaan kendali mutu pengawasan, penyusunan petunjuk pelaksanaan terkait Penelaahan rekan sejawat, penyusunan suplemen SOP terkait substansi hambatan/gangguan pada pelaksanaan kegiatan audit/pemeriksaan di Jakarta.
267
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
8 Survei Efektivitas Pengawasan
Internal
Kegiatan ini merupakan quality assurance and improvement program (QAIP) bagi Direktorat Pengawasan Internal (PI). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapat feedback dari direktorat/biro lain terkait pelayanan Direktorat PI berupa kegiatan pengawasan internal dan rekomendasi yang diberikan Direktorat Pengawas Internal kepada unit kerja lain dalam upaya membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas business process.
Survei efektivitas pengawasan internal dilakukan dengan menyebarkan kuesioner respons unit kerja kepada auditee (unit kerja yang diaudit) setelah selesai kegiatan audit/reviu. Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada auditee diperoleh hasil nilai indeks efektivitas pengawasan internal Direktorat Pengawasan Internal sebesar 3.64 dari nilai maksimal 5.
268
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 17DUKUNGAN TEKNOLOGI
INFORMASI TAHUN 2016
269
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
NO. KEGIATAN DESKRIPSI
1 Pengembangan Teknologi
Informasi
• Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Gedung Baru KPK
• Pengembangan Infrastruktur Radio Komunikasi untuk komunikasi
yang lebih handal dan aman
• Pengembangan Perangkat Taktis pendukung kegiatan tim di
lapangan
• Peningkatan fitur media komunikasi, melalui, fasilitas chatting, video
call, dan conference call yang dapat dibuka melalui web dan mobile
phone
• Peremajaan perangkat rekam sidang di 7 daerah (Medan, Palembang,
Jatim, Makasar, Bandung, Samarinda, Semarang), dan Instalasi di 6
ruang sidang PN Pusat di Kemayoran Jakarta
• Perangkat multimedia dan perangkat pendukung pekerjaan
2 Pengembangan Sistem Informasi • Implementasi sistem penterjemah otomatis, untuk mendukung
kegiatan perekaman persidangan dan pemeriksaan
• Pembangunan Mobile apps JAGA (Android dan IOS) sebagai platform
untuk transparansi informasi publik. JAGA meliputi JAGA Sekolahku,
JAGA Puskesmasku, JAGA Rumah Sakitku dan JAGA Perizinanku. JAGA
juga membantu masyarakat menyebarkan ide/insiatif pelaksanaan
9 nilai integritas di Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit maupun
Perizinan.
• Pembangunan Aplikasi E-LHKPN, untuk memudahkan Wajib Lapor
dalam melaporkan Harta kekayaannya melalui Web (modul E-
Registration, E-Filling, ) dan standarisasi kerja tim pemeriksa (modul
E-Audit).
• Pengembangan Pusat Monitor Pencegahan (Monitoring Center for
Prevention) sebagai salah satu tools untuk membantu analisis data
dan informasi di bidang pencegahan korupsi
• Pengembangan Portal ACCH dan Pengembangan Web Portal
(internal) KPK.
• Pengembangan Aplikasi CMAS (Modul Pengelolaan Barang Bukti,
Modul Aset Tracing dan Modul Penuntutan), Pengembangan Aplikasi
Monitor dan Pengembangan aplikasi UP Gratifikasi (internal).
• Pengembangan Aplikasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk mengurangi
penggunaan kertas, dan pengelolaan dokumen/arsip yang lebih
cepat dan aman.
3 Lain-lain • Penyusunan IT Blue Print 2016 – 2019.
• Dukungan Operasional TIK.
• Pemeliharaan Perangkat Sistem dan Teknologi Informasi yang
dimiliki oleh KPK.
• Pemeliharaan Aplikasi yang sudah berjalan, yaitu: pemeliharaan
Aplikasi HRIS, pemeliharaan SIPP dan SIG, pemeliharaan SMS Server,
dan pemeliharaan Mail.
270
LaporanAkuntabilitas Kinerja
2016
Lampiran 18REVIU ATAS LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA KPK
TAHUN 2016
271
Merangkai Integrasi Menjaga Sinergi ° LAMPIRAN
www.kpk.go.id
Jl. Kuningan Persada, Kav. 4
Setiabudi, Jakarta, 12950
Telp. +62 21 2557 8300
Faks. +62 21 5289 2456
www.kpk.go.id
top related