menjaga ketersediaan bbm yang terjangkau oleh masyarakat...
Post on 08-Mar-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Menjaga Ketersediaan BBM yang terjangkau oleh Masyarakat melaluiKebijakan Subsidi Energi
Press Conferrence di FMB9 di Kantor Kementerian BUMNJakarta, 1 Agustus 2018
oleh: Staf Ahli Pengeluaran NegaraKementerian Keuangan
2
1. Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik
2. Reformasi Subsidi Energi
3. Kebijakan Subsidi Energi Dalam MeresponPerkembangan Ekonomi dan Harga Komoditas
4. Mekanisme Penyesuaian Alokasi Subsidi Energi
OUTLINE
4
Perekonomian Global Menuju Keseimbangan BaruStabilitas ekonomi domestic perlu dijaga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi…
5
Realisasi Indiktor Ekonomi Makro Bergeser Dari Asumsi APBN
Kementerian Keuangan
*) Per Q1` 2018**) Per 11 Juli 2018***) Per Mei 2018
Indikator
2018
APBNRealisasi(per Juni)
Outlook
S1 S2 2018
a. Pertumbuhan Ekonomi
(%, yoy)
5,4 5,06* 5,1 5,3 5,2
b. Inflasi (%, yoy) 3,5
1,90 (ytd)3,1 3,5 3,5
3,12 (yoy)
d. Nilai Tukar (Rp/US$) 13.400
14.391 (eop)**13.746 14.200 13.973
13.787 (ytd)**
c. Tingkat SukuBunga SPN-3 bulan(%)
5,2
5,69 (eop)**
4,3 5,6 5,04,46 (ytd)**
e. Harga minyak mentah Indonesia
(US$/Barel)
48
70,4 (eop)
67 73 7066,6 (ytd)
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 800
818,3 (eop)***758 792 775
757,6 (ytd)***
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak
per hari)1.200
1.176,5 (eop)***1.146 1.086 1.116
1.146,3 (ytd)***
Potensi dan Risiko 2018
Pertumbuhan Ekonomi
• PMTB diperkirakan tetap tumbuh tinggi, Konsumsi RT Q2meningkat (perayaan hari besar keagamaan) dan konsumsiPemerintah meningkat seiring dengan membaiknyapenyerapan
• Pertumbuhan ekspor diperkirakan meningkat, namun lebihrendah dari pertumbuhan impor akibat kebutuhan investasidan aktivitas produksi
• Sisi produksi ditopang sektor industri pengolahan (industrimakanan-minuman), dan sektor perdagangan terkait adanyapeningkatan permintaan pada masa lebaran.
Laju Inflasi
• Laju inflasi diperkirakan sesuai dengan sasaran. Meskipun IHKsampai dengan Juni 2018 berada di bawah sasaran inflasi,perlu diperhatikan pertumbuhan Indeks Harga PerdaganganBesar (IHPB) yang cenderung meningkat.
Nilai tukar rupiah
• Tekanan terhadap rupiah yang telah terjadi di semester I,diperkirakan mereda di semester II, bergerak pada kisaranRp14.200.
Harga minyak mentah Indonesia
• ICP berpotensi meningkat terutama dipengaruhi oleh faktorgeopolitik AS dan Timur Tengah.
Lifting minyak
• Dengan mempertimbangkan penurunan alamiah, ada potensirealisasi lifting minyak akan lebih rendah dibandingkan dengantarget dalam APBN 2018.
6
Faktor yang mempengaruhi nilai tukar:
Faktor Postif:
• Meningkatnya kepercayaan internasional kenaikanrating investment grade
• Meningkatnya kualitas infrastrukturperbaikan kinerjatransaksi berjalan dan perekonomian
• Terjaganya stabilitas ekonomi makro dan ketahanan fiskal
Faktor Negatif:
• Risiko ketidakpastian pasar keuangan global atas rencananormalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS
• Kebijakan perdagangan AS perang dagang denganNegara Tiongkok dan Eropa
Faktor yang mempengaruhi ICP:
• Ketidakpastian kelanjutan pemangkasan produksiminyak mentah oleh OPEC dan Rusia
• Peningkatan produksi minyak mentah AS
• Keadaan geopolitik di Timur Tengah, serta
• Adanya gangguan produksi di beberapa Negara produsen minyak mentah
Perkembangan Kurs dan ICP: Bergerak NaikKondisi perekonomian global mendorong meningkatnya harga komoditas dan penguatan dolarAmerika …….
8
Indonesia bergeser dari net eksportir menjadi net importir minyakPertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mengakibatkan lebih tingginya permintaan akan ketersedianenergi, namun cadangan minyak domestik mengalami penurunan …
Produksi minyak domestik menurun dalam 2 (dua) dekade terakhir sedangkan permintaan energi selalumeningkat. Import minyak sangat dibutuhkan untuk menutup gap permintaan yang menyebabkan Indonesia menjadi negara pengimpor minyak sejak 2003.
Neraca perdagangan minyak dan gas tercatat defisit pertama kali dalam 30 tahun pada tahun 2012, yang mengakibatkan defisit kepada keseluruhan neraca perdagangan Indonesia.
Sumber: BPS
5.5 6.5 7.6
11.7
17.519.0
21.9
30.6
19.0
27.4
40.7
42.6
45.343.5
24.6
18.712.6 12.1
13.715.6
19.221.2 22.1
29.1
19.0
28.0
41.5
37.0
32.630.0
18.6
13.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Milyar USD
Oil & Gas Import Oil & Gas Export
Neraca perdagangan migasmulai defisit tahun 2012
Perkembangan Ekspor Migas Neraca Perdagangan Migas
5.5
6.5 7.6
11.7
17.418.9
21.8
30.3
18.5
26.5
39.3 39.542.2
40.4
22.6
17.1
6.9
6.5 7.2 7.910.1 11.0 12.1
16.0
10.1
14.4
18.616.5
14.512.8
8.26.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Milyar USD
Oil Import Oil Export
Oil trade balance starts deficit; oil import (2003) = USD7.6 mio
9
4% 4%
2% 2%3% 4%
3% 3%5%
2% 2%3% 4% 3% 3%
1% 1% 1%
26%
21%
11%
9%
17%
20%
14%15%
23%
10%
13%
20%21%
19%19%
7%6%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Sub
sid
y (I
DR
Tri
llio
n)
Fuel Subsidy
Electricity Subsidy
Total energy subsidies (% to GDP)
Total energy subsidies (% to total govt. exp.)
Anggaran subsidi hampir semuanya dialokasikan untuk subsidi energi yang terdiri dari bahan bakar (premium, disel, gas 3kg dan minyak tanah) dan subsidi listrik, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak.
Belanja subsidi energi mencapai 10-26% dari total belanja negara (3% dari PDB).
Jumlah subsidi energi yang sangat besar menghasilkan ruang fiskal yang terbatas untuk pengembangan belanja yang produktif.
Subsidy(IDR Trillion)
Keterbatasan Ruang FiskalBesarnya alokasi Subsidi energi menyebabkan ruang fiskal terbatas dan APBN menjadi rentan terhadapperubahan kondisi perekonomian
Sumber: Kementerian Keuangan
Subsidi Energi pada APBN, 2000 -2017Subsidi Bahan Bakar vs Harga Minyak (ICP), 2000-2017
Sumber: Kementerian Keuangan
54 6
8
31
30
69
96
64 8
4
13
9
45
82
16
5
21
2
21
0 24
0
61
44 47
2824 25
29
38
53
64
72
97
62
79
112 113106
97
49
40
51
-05
15
35
55
75
95
115
00
50
100
150
200
250
Fuel Subsidy (trillion Rp) ICP (USD/barrel)
10
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasoline Ron88 Kerosene Diesel
Subsidi energi mendorong perilaku meningkatnya konsumsi BBM
Relatif rendahnya harga energi membuat sumberEBT tidak dapat berkompetisi.
Kontribusi energi terbarukan terhadap total energirelatif rendah dan mulai tumbuh lambat dalambeberapa tahun terakhir.
Subsidi energi menyebabkan pemborosan konsumsi dan menjadi disinsentif untuk pengembangan energiterbarukan …
Relatif murahnya harga BBM yang disubsidimenyebabkan besarnya permintaan energi yang membuat jumlah konsumsi semakin meningkat.
Selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidimenghasilkan banyak masalah dimana solar danmitan untuk sektor RT dan transportasi dibeli olehsektor industri secara illegal atau malahdiselundupkan ke luar negeri.
Bauran Energi 2016
6.2
7.7
3
5
7
9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
%
23.9%
33.8%
34.6%
7.7%Gas
Batubara
Minyak
EBT
Konsumsi BBM
(juta kL)
Komposisi Energi Terbarukan pada Bauran Energi
MINISTRY OF FINANCE – REPUBLIC OF
INDONESIA
Subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran dan tidak adil……Lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya, dimana 25% orang terkaya menikmati lebih dari 75% subsidi BBM
• Sebelum adakebijakan subsiditetap, seluruh selisihharga antarapenetapan dankeekonomianditanggung subsididalam APBN
Subsidi Harga
• Siapa yang semakin banyak mengkonsumsi BBM nya, makasemakin banyakpula subsidi yang dinikmati
Tidak ditentukantargetnya
11
0
25
50
75
100
0 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Pe
rse
nta
se
Nila
i S
ub
sid
i15%
Kelompok rumah tangga kumulatif (%)
Ketimpangan dalam Subsidi BBM
Sumber: Dirjen Migas 2012, estimasi data Susenas 2008 & WB 2010
Kondisi Terkini
• Harga BBM (solar) belum mengalami penyesuaian sejak April 2016
• Distribusi solar masih terbuka sehingga dengan mudah dapatdinikmati oleh semua golongan masyarakat.
Informasi Berdasarkan Data Sekunder
• Subsidi solar bersifat regresif atau lebih dinikmati oleh penduduk lebih kaya
• Penerima subsidi solar pada tahun 2017 sebanyak 0,87 juta RT atau turun dari 1,3 juta RT pada 2015
• Kelompok 40% terbawah menikmati 5,6% dari seluruh subsidisolar ke RT pada tahun 2017 (turun dari 9,2% pada 2015), sedangkan kelompok 20% terkaya menikmati 63,9% dariseluruh subsidi solar ke RT (turun dari 67,3% pada 2015)
• Pada 2017, kelompok RT termiskin (desil 1) rata-rata menerima subsidi solar sebesar Rp25ribu atau sekitar 1,4% dari pengeluaran RT (turun dari Rp41ribu atau sekitar 2,7% dari pengeluaran RT pada 2015)
Tantangan
• Faktor eksternal pergerakan ICP dan nilai tukar Rupiah sertapenyaluran subsidi solar yang lebih tepat sasaran.
• Kebijakan subsidi energi masih diperlukan untuk menjaga dayabeli masyarakat golongan miskin dan rentan
12
Subsidi BBM tidak tepat sasaranKetidaktepatan sasaran yang terjadi pada BBM jenis minyak solar…
Sumber: Susenas 2015, diolah
-
100
200
300
400
Rib
u R
TJumlah RT Penerima Subsidi Solar
050
100150200250300
Rib
u R
p/R
T/B
ula
n
Rata-rata Subsidi Solar yang Diterima
0
1
2
3
4
5
% t
hd
Pen
gelu
aran
RT
Rata-rata Porsi Subsidi Solar
2015** 2017*Sumber: Susenas; *Periode Maret **Periode September
13
Anggaran Subsidi Energi 2015 berkurangsecara signifikan setelah reformasi.
Realokasi subsidi energi terutama untukbelanja infrastruktur yang meningkatsecara signifikan sejak 2015.
Tetap memenuhi belanja mandatory pendidikan dan kesehatan.
Anggaran yang efisien untuk belanjasubsidi akan bermanfaat untukmeningkatkan pertumbuhan ekonomi danmengurangi kemiskinan seperti kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial.
Sumber: Kementerian Keuangan
Rp Triliun)
104
95 117
223
95140
256 306 310 342
119 107 98
78
123 142
154
208225
267 311 345 375
409417
427
13
23 2524
28 30 36 41 46 60
75104
107
2654 60 68
76 86 114 145 156 155
290 317401
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Energy Subsidy Education Health Infrastructure
Dampak Reformasi Subsidi ke FiskalRuang fiskal yang lebih besar: Realokasi dari subsidi energi ke belanja produktif
14
37.2 35.0 32.5 31.0 30.0 29.1 28.1 28.3 28.6 28.0 27.8 26.0
16.58%15.42%
14.15%13.30%
12.49% 11.96% 11.37% 11.25% 11.22% 10.86% 10.64%9.82%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (juta jiwa)
3.42 4.45 6.45 9.07 12.70 17.30
2.33 2.87 3.51
5.98 6.00
10.00
0.0
5.0
10.0
15.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PKH
Anggaran (Triliun Rp) Sasaran (juta KPM)
11.59 7.20 11.20 10.80 10.70 10.80
23.60
11.10
19.90 19.40 20.00
19.60
0.0
10.0
20.0
30.0
0.0
5.0
10.0
15.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIP
Anggaran (Triliun Rp)
19.93 19.88 24.81 25.38 25.50
86.40 87.83
91.10 92.20
92.40
80.0
85.0
90.0
95.0
0.0
10.0
20.0
30.0
2014 2015 2016 2017 2018
PBI JKN
Anggaran (Triliun Rp)
Untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan danpengurangan kesenjangan, program perlindungan sosialdiperkuat di antaranya:
•Peningkatan akses penduduk miskin kepada layanankesehatan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) meningkat dari 86,4 juta di tahun 2014 menjadi 92,4 juta di tahun 2018
Bantuan iuran meningkat dari Rp19.225 (tahun 2014) menjadi Rp23.000 (tahun 2016) per orang per bulan.
•Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat signifikan dari 2,33
juta (tahun 2013) menjadi 10 juta KPM (tahun 2018)
Alokasi anggaran meningkat dari Rp3,42T (tahun 2013) menjadi RpRp17,3T (tahun 2018)
Rerata besaran bantuan yang diterima keluarga meningkat dari Rp1,8 jutaper tahun (tahun 2013) menjadi Rp1,89 juta per tahun (tahun 2018).
Penguatan program bantuan sosial berkontribusi padapenurunan kemiskinan.
Dampak Reformasi Subsidi ke FiskalPenguatan program bantuan sosial…
16
1 Tetap menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan stabilisasi harga
• Sejak April 2016, Pemerintah belum melakukan penyesuaian harga BM bersubsidi(mitan dan solar) maupun BBM penugasan (premium).
• Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat mengingat konsumsi merupakankomponen terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi, dengan porsi sekitar 57% terhadap PDB.
2 Tetap menjaga kesehatan kinerja keuangan BUMN
• Mengoptimalkan fungsi BUMN sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi denganmemperhatikan corporate governance yang baik, mengedepankan prinsip kehati-hatiandan transparan, serta fokus pada peningkatan value perusahaan dan mengoptimalkanpelayanan masyarakat.
• Mengoptimalkan penggunaan pembiayaan ekuitas dan menjaga leverage atau tingkatutangnya tetap pada batas utang yang aman.
Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi
17
Ikhtisar Respon Kebijakan Subsidi Energi (BBM) Dan Potensi DampaknyaOpsi kebijakan yang dipilih sebaiknya mempertimbangkan dampak kebijakan yang optimal bagi perekonomian
AsumsiAPBN 2018
ICP $48KURS
13.400/USD
Perkiraan2018
ICP $7013.973/USD
BUMN
APBN
Masyarakat
Beban Keuangan Pertamina meningkat– Kontribusi ke APBN menurun
Beban Subsidi Energi dalam APBN meningkat
Pembagian risiko: perlu formulasi yang tepat agar dampak optimal bagikeuangan Pertamina, APBN danmasyarakat (makro dan sosial)
Gap melebarKeekonomian
vs HargaPenetapan
PenanggungRisiko
Bauran: Pertamina/PLN,
APBN danMasyarakat
Harga BBM meningkat – potensi risiko inflasi, PDB, kemiskinan, dan sosial
Kondisi Dampak Kebijakan
Besaran alokasi subsidi dipengaruhi oleh realisasi ICP, kurs, dan perubahan kebijakanyang dipakai sebagai parameter yang dipakai dalam perhitungan subsidi
18
7,427
6,920
5,672 6,431 6,120
6,865
7,557
7,141 7,306
8,159
8,597
9,486
7,300 6,950
6,450 6,450 6,450
6,450 6,450 6,450 6,450
6,450 6,450
6,450
4,800
5,300
5,800
6,300
6,800
7,300
7,800
8,300
8,800
9,300
1 s.d 4 Jan'16
5 Jan-Mar'16
Apr-Jun'16 Juli-Sep'16 Okt-Des'16 Jan-Mar'17 Apr-Jun'17 Juli-Sep'17 Okt-Des'17 Jan-Mar'18 Apr-Juni'18 Juli-Sept'18
Premium (keekonomian)
Premium JBKP (Penetapan)
7,124
6,605
4,994
6,195
6,235
6,764
7,393 7,005 7,165
8,077
8,815
9,711
6,900
5,650 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150
5,150 5,150
4,800
5,300
5,800
6,300
6,800
7,300
7,800
8,300
8,800
9,300
9,800
1 s.d 4 Jan'16
5 Jan-Mar'16
Apr-Jun'16 Juli-Sep'16 Okt-Des'16 Jan-Mar'17 Apr-Jun'17 Juli-Sep'17 Okt-Des'17 Jan-Mar'18 Apr-Juni'18 Juli-Sept'18*)
Solar (Keekonomian)
Solar (Penetapan)
Peningkatan ICP dan depresiasi kurs menyebabkan deviasi antara harga jualyang ditetapkan Pemerintah dengan perhitungannya semakin melebar….
Rp/ltr Premium
Minyak Solar2018
(Jan-Sept)- Keekonomian 6.231 7.082 8.868
- Penetapan 5.600 5.150 5.150
- Subsidi Pemerintah 500 500 500
- Selisih (131) (1.432) (3.218)
Rata2 2016 2017
2018
(Jan-Sept)- Keekonomian 6.514 7.217 8.748
- Penetapan JBKP 6.720 6.450 6.450
- Subsidi Pemerintah 0 0 0
- Selisih 206 (767) (2.298)
Rata2 2016 2017 Harga Jual BBM saat ini :
• Premium (JBKP) Rp6.450/ltr
• Minyak Solar Rp5.150/ltr
Harga jual BBM sejak April 2016
tidak mengalami perubahan
mengikuti perhitungan sesuai
ketentuan.
Harga BBM non subsidi
(pertalite) juga diatur
penetapannya, sehingga
berdampak kepada Pertamina.
Besaran subsidi Pemerintah
tidak terlalu besar, namun beban
atas selisih harga menjadi beban
yang harus ditanggung oleh
badan usaha.
Kebijakan Pemerintah agar
harga BBM, LPG dan Listrik
tidak naik sampai akhir Tahun
2019, namun tetap
memperhatikan kondisi
keuangan badan usaha
pelaksana penyedia BBM, LPG
dan Listrik.
Kebutuhan BBM Premium di
Jawa Bali dan Madura dipenuhi,
sehingga beban badan usaha
juga meningkat.
19
Outlook subsidi dalam APBN 2018 meningkat, namun postur APBN secarakeseluruhan lebih baik dengan defisit dan keseimbangan primer yang lebih rendah
Outlook subsidi energimeningkat: ICP: US$48/bl
US$70/bl Kurs: Rp13.400/US$
Rp 13.973/US$ Subsidi tetap solar:
Rp500/L ±
Rp2000/L Pembayaran
kewajiban Pemerintahatas kurang bayarsubsidi pada tahuntahun sebelumnya.
Peningkatan realisasi ICP dan nilai tukar berdampakjuga pada meningkatnyaperkiraan penerimaannegara dari sektor migas
21
Mekanisme penganggaran subsidi energi telah diatur dalam Pasal 16 UU No. 15/2017 tentang APBN 2018
Penyesuaian alokasi anggaransubsidi yang disebabkan olehperubahan ICP dan kurs dapatdisesuaikan secara langsungtanpa mekanisme APBN-P.
Penyesuaian alokasi anggaransubsidi karea perubahanparameter (besaran subsidi solar) juga dapat dilakukantanpa mekanisme APBN-P, namun akan dilaporkan dalamLKPP.
Penyesuaian tersebutdisampaikan ke DPR melaluipenyampaian laporanpelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II
(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran2018 direncanakan sebesarRp156.228.125.107.000,00 (seratus lima puluh enamtriliun dua ratus dua puluh delapan miliar seratus duapuluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah).
(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidisebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakansecara tepat sasaran.
(3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdisesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahunanggaran berjalan berdasarkan perubahanparameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia,dan/atau nilai tukar rupiah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian ProgramPengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2018sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Presiden.
top related