menguji - kpk.go.id · vol 53/vii i / sep-o kt 2016 menguji kejujuran, menggugah kepedulian...
Post on 03-Mar-2019
254 Views
Preview:
TRANSCRIPT
vo
l 53/viii/ SEP-o
KT 20
16 ww
w.kpk.go.id
Me
ng
uj
i Ke
ju
ju
ra
n, M
en
gg
ug
ah
Ke
pe
du
lia
n
Menguji Kejujuran, Menggugah Kepedulian
Khusus
Festival Kejujuran generasi eMascendeKia
KoKohnya Boti Menjaga tradisijejaK Kasus
jerat cuKong Kayu gelondong
vol 53/viii/SEP-oKT 2016www.kpk.go.id
iSSn 2086-0919
TidaK unTuK diPErjualbEliKan
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 1
daftar isi
8kanalDARI MUSISI UNTUK
PEMBERANTASAN KORUPSI
24gagasISU ETIKA DALAM GRATIFIKASI
26perintisJALAN SEJAHTERA
PENDONGKRAK KINERJA
28mozaikKETIKA SISWA SMA
MENGUNGKAP KORUPSI
30portalMENIMBANG SUBSTANSI
REKLAMASI
.
42cendekiaKOKOHNyA BOTI MENJAGA
TRADISI
48cakrawalaPRESIDEN ADALAH PELAyAN
50teladanPEJUANG SEJATI, TAK PEDULIKAN
MATERI
56simpulMENGGUGAH PARTISIPASI
GENERASI MUDA
66tatap mukaTANTANGAN MEMBUAT HIDUP
LEBIH BERWARNA
70komunitasMEMBANGUN NASIONALISME
LEWAT SEJARAH
75JedaOPPIE ANDARESTA:
PESAN AyAH IBU
JeJak kasus 22jerat cukong kayu gelondong
kHusus 58Festival kejujuran generasi emas
utama 10
menguji kejujuran, menggugah kepedulianEkspErimEn sosial mErupakan bEntuk krEativitas publik. sarat Edukasi dan bisa mEnularkan virus kEjujuran kEpada masyarakat.
2 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
swara Kicau
penanggung Jawab: Pimpinan KPK; pengarah: Sekretaris Jenderal KPK; pemimpin redaksi Priharsa Nugraha; redaktur pelaksana Lufti Avianto. staf redaksi: Abram Sukma Eko Edi Pradana, Andita Irdiana Malik, Angela Ayu Kuswardhani, Ayu Nurdiyani, Budi Prasetyo, Chrystelina GS, Daniel Luke Suwito, Danu Mahardika, Dyah Prajnaparamita, Ipi Maryati Kuding, Putri Artika Resyakasih, Shantika Embundini Akbari, Sheto Risky Prabowo, yuyuk Andriati Iskak, Zulkarnain Meinardy.kontributor: Adhi Setyo Tamtomo, Arien Winiasih, Ariz Dedy Arham, Devi Angraeni, Elis Nurhayati, Epi Handayani, Firlana Ismayadin, Freddy Reynaldo Hutagaol, Gumilar Prana Wilaga, Juanto, Lukman Hamdani, Nanang Farid Syam; desain & layout: MM Setiawan; grafis: Iman Santoso, Fotografer: Dian H. Baay, Indra Gunawan, Ramdhani; sirkulasi Venny Irliani Amanah.alamat redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Telepon 021 2557 8498 Faks 021 5290 5592 Email integrito@kpk.go.id Website www.kpk.go.id Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Twitter @KPK_RI
Kirim saran, Komentar, KritiK atau pertanyaan terKait majalah integrito Ke: integrito@KpK.go.id
@dede_tardiSaya dukung KPK banget! Setuju ya korupsinya di babat habis.
@karim_satya Yang penting penindakan kejelasan setiap kasus korupsi biar rakyat semakin percaya dengan KPK, teruskan pembe-rantasan tanpa pandang bulu.
@Miranda12prettyKPK is the best and success forever.
@ZulkifliKadri Hajar terus para koruptor itu Pak, boleh Indonesia bebas dari segala bentuk korupsi.
@AriaRivani@KPK_RI rakyat masih optimis terhadap KPK.
@Abangajagmailc1@KPK_RI semoga KPK lebih semangat untuk berantas ko-rupsi.
@angelmaximilanPantang mundur, perjuangan KPK sudah benar, jangan tebang pilih KPK.
@mdden9Sangat bersyukur Indonesia mempunyai KPK.
@RahmatBasuki10Pelaksanaan pencegahan korupsi harus menyeluruh hingga ke daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat. Kami terus mendukung KPK!
@mentari88alfaBravo KPK, jaya terus KPK! Semoga senantiasa jaya dalam-menindak korupsi di negeri ini!
cara BerkunJung ke perpustakaan kpk Pertanyaan: Amanah SetyantaDalam tugas kuliah, saya membutuhkan referensi mengenai upaya pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun di dunia. Karena itu saya beren-cana berkunjung ke Perpustakaan KPK. Apakah Per-pustakaan KPK terbuka untuk umum?
Jawaban:Perpustakaan KPK terbuka bagi masyarakat umum. Bagi yang berminat silakan mengunjungi Per-pustakaan KPK yang terletak di Gedung KPK lt 2, JL HR Rasuna Said Kav C1- Kuningan,Jakarta Selatan. Terbuka untuk umum setiap hari Senin – Jum’at pukul 09.00 – 16.00 WIB
prosedur pelaporan tpkPertanyaan: Goes Am Goes Am Masyarakat disini dari dulu ingin melapor tapi tidak tahu harus kemana , jadi lewat email ini saya ber-harap bapak/ibu yang duduk di KPK bisa merespon kegelisahan masyarakat di kampung ini. Kami sama sekali tidak menfitnah atau hal-hal negatif lain semua ini demi tegaknya nilai-nilai kebenaran dan wibawa pemerintah dalam memberantas korupsi. Terimaka-sih.
Jawaban:Terima kasih untuk email yang disampaikan kepada kami.Untuk informasi pengaduan masyarakat silahkan mengirimkan email ke : pengaduan@kpk.go.id atau online : http://kws.kpk.go.id, sedangkan ketentuan dan informasinya dapat dilihat melalui link http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduan-masyarakat. Demikian kami sampaikan, silahkan menghubungi kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut.
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 3
tajuK
kHaliFaH umar dan anak gemBala
kisah kejujuran anak gembala di era Khalifah Umar bin Khattab tak pernah lapuk sepanjang masa. Empat belas abad berlalu, peristiwa itu
kembali dikenang saat ini, terutama seiring maraknya eksperimen sosial di berbagai media.
Istilah eksperimen sosial apalagi reality show memang tidak dikenal pada kepemimpinan Khalifah Umar. Namun kearifan sang amirul muk-minin akhirnya bermuara pada korelasi perilaku yang muncul dalam rentang masa berbeda.
Sejarah Islam men catat, Khalifah Umar pernah menguji ke jujuran anak gem bala yang yatimpiatu. Kepada nya, Khalifah Umar membujuk bocah tersebut agar menjual seekor kambing yang digembalakan. Anak gembala menolak. Alasannya, kambing itu bukan miliknya.
Namun, pengujian tak akan pernah berhenti hingga mencapai titik kesempurnaan. Khalifah Umar meminta si gembala untuk mengatakan kepada majikan, bahwa salah satu kambing tewas dimakan serigala.
Di sinilah yang luar biasa muncul. Anak gembala mengaku tak bisa berbohong, karena kebohongan pasti diketahui Sang Khaliq yang
Maha Melihat. Dia bahkan balik mengingatkan Khalifah Umar, bahwa anjuran berbohong tadi bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. “Fa ainallah (di manakah Allah)? Fa ainallah (di manakah Allah)?” ujar anak gembala.
Khalifah Umar pun menitikkan air mata Dia memeluk gembala itu.
Kisah tentang anak gembala tersebut memberi gambaran, be
tapa pengujian kejujuran sudah berlangsung sejak berabadabad silam. Bah
kan dalam sejarah kerajaan Nusantara, raja seberang pernah meletakkan pundipundi uang
emas di jalanan kerajaan Kalingga. Begitu pula dalam perkembangan peradaban India Kuno dan
Mesir Kuno. Dalam kisah Mahabharata, misalnya, Resi
Drona pun digambarkan pernah menguji kepedulian muridmuridnya dengan berpurapura digigit buaya raksasa. Sedangkan pada mitologi Mesir Kuno, masyarakat juga sudah menempatkan Dewi Ma’at sebagai dewi kejujuran.
Maka, ketika saat ini eksperimen sosial kembali marak, sudah selayaknya dukungan diberikan. Apalagi selain menguji kejujuran, eksperiman sosial bisa juga untuk menggugah kepedulian dan menanamkan kejujuran. Bukankah itu hakikat yang dilakukan Khalifah Umar kepada anak gembala? (*)
Eksperimen sosial pada hakikatnya tidak hanya menguji kejujuran, namun juga menggugah kepedulian. Sudah
dilakukan berabad-abad, bahkan sepanjang peradaban manusia.
4 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
r a n a
Mengasah Kekompakkan-Sejumlah anak didampingi seorang fasilitator tengah asyik bermain labirin goyang dalam Festival Anak Jujur yang digelar KPK di Ecovention Ancol, Jakarta pada Rabu (01/9).
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 5
IntegrIto
KiLas
6 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
IntegrIto
kpk perkuat wawasan Hukum pegawai
kpu Hingga kemenko maritim terapkan zona integritas
memperkuat spi, mencegaH korupsi korporasi
Jumat, (9/9), KPK menggelar sebuah diskusi dalam acara Komunikasi Internal yang
diselenggarakan oleh Biro Humas KPK. Salah satu topik yang dibahas dalam agenda bulanan kali ini adalah tentang Justice Collaborator (JC) dengan pemateri yakni Kepala Bagian Litigasi pada Biro Hukum Nur Chusniah dan Fungsional Biro Hukum Rasamala Aritonang.
Diskusi berjalan interaktif dengan banyak penanya tak hanya dari direktorat hukum, namun dari berbagai direktorat lainnya. Acara ini tentu bermanfaat untuk merecharge kembali pengetahuan para pegawai dan mempererat komunikasi di internal KPK. (*)
Salah satu upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencegah terjadinya
praktik korupsi adalah dengan pem-bangunan Zona Integritas. Selain upaya upaya mencegah korupsi, pen-canangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi yang dilaksanakan pada Senin (5/9/), di Kantor KPU, Ja-karta Pusat tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan melaksanakan reformasi
birokrasi secara berkelanjutan. Tak hanya di KPU, aksi serupa juga dila-kukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Kamis, 15 September 2016. Penandatanganan komitmen wilayah bebas korupsi dan reformasi birokrasi itu dilakukan ber-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan Ombuds-man RI. (*)
aktual.com
KPK mendorong pihak swasta untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi
langkah melibatkan swasta melalui
program penguatan integritas. Di antaranya, melalui sharing session Pencegahan Korupsi Sektor Swasta, yang digelar Kamis (29/9) di Gedung
IntegrIto
KPK. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pimpinan Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI), perwakilan SPI BUMN, dan sejumlah perwakilan pihak swasta.
Wakil Ketua KPK Alex Marwata menyampaikan, saat ini berbagai praktik korupsi di negeri ini sulit di-pisahkan dari peran korporasi atau swasta. “Korupsi di negara ini terjadi, karena adanya kolaborasi jahat antara penguasa, pengusaha, dan pejabat pemerintah. Hampir semua kasus suap yang di tangani KPK, melibatkan swasta,” kata Alex. (*)
KiLas
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 7
agar BeneFicial ownersHip leBiH transparan
lewat ngamen antikorupsi, kpk raiH pengHargaan di ipras 2016
menyemai BeniH pemimpin Berintegritas
KPK menggelar Forum Discus-sion Group (FGD) laporan hasil kajian beneficial ownership (BO)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS)
dalam ajang Indonesia Public Relation Award and Summit (IPRAS) 2016 yang digelar di Semarang, Rabu (31/8). Salah satu program kampanye KPK, yakni Ngamen Antikorupsi terpilih sebagai program Humas Inspirasional peringkat III.
Dalam kesempatan itu, turut dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situ-morang, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, dan Ketua Harian SPS Ah-mad Djauhar. (*)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas
(Kelas PCB) pada Senin-Jumat (19-23/9) di Hotel Sibayak Berastagi, Jalan Merdeka, Berastagi, Sumatera Utara.
Kelas PCB merupakan salah satu upaya KPK untuk membangun iklim politik yang berintegritas di masa depan. Program tersebut menyasar generasi muda Indonesia yang saat ini aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM). Melalui kegiatan tersebut, diharapkan, ke depan mereka menjadi pemimpin yang berintegritas.
Selain di Sumatera Utara, program yang dilaksanakan selama lima hari ini, juga akan diselenggarakan di dela pan provinsi lainnya, yakni Sula wesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Ja-karta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. (*)
IntegrIto
bersama sejumlah Kementerian/Lem-baga pada Rabu (21/9). Seperti yang disampaikan Direktur PJKAKI Dedie
A. Rachim dalam acara tersebut, bahwa keterlibatan KPK terhadap penanganan BO, dimulai pada ta-hun 2014, dimana negara anggota G20, termasuk Indonesia, telah menyepakati High Level Principle on Beneficial Ownership and Transpar-ency yang menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. De-ngan adanya keterbukaan Beneficial Ownership ini, KPK meyakini dapat menekan penyalahgunaan per-usahaan dan perwalian sebagai sarana korupsi. (*)
IntegrIto
dok.pcb sulsel
KanaL
8 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Festival lagu “suara antikorupsi” (saksi) 2016
dari musisi untuk pemBerantasan korupsi
Hari gini kok masih korupsi atau minta jatah gratifikasi Jaman sekarang kerja nggak pake gengsi Kerja apa saja asal tidak korupsi
itulah petikan sair lagu Rock Antikorupsi yang dinyanyikan oleh My Stereo Ill, Grup band asal Depok yang menjadi juara
pertama Festival Lagu Suara Anti Korupsi 2016 Audisi Bandung. Lewat lagunya, mereka lantang mengajak generasi muda untuk menolak praktik korupsi.
Beragam lagu yang tampil di Cikapundung Riverspot pada 10 September 2016 lalu telah mencatat sejarah baru dalam gerakan pencegahan korupsi. Puluhan anak muda, tampil membawakan lagu ciptaan mereka, menolak korupsi. My Stereo lll, Duo Alana, Opeanic Feat. Mario, didaulat menjadi tiga terbaik dari 10 band yang tampil.
Kemeriahan Festival Lagu Anti Korupsi 2016 bergeser ke Yogyakarta. Audisi Regional Yogyakarta yang berlangsung di Taman Budaya, Minggu 18 September 2016 memang punya warna sendiri. Sebagai Kota Budaya, generasi
muda Kota Gudeg ini menjunjung tinggi nilai budaya mereka. Begitu pula musisi mudanya yang tak alergi membaurkan alat musik tradisional dalam lantunan lagunya. Surabaya, kota
yang terkenal dengan aliran rock-nya ini pun tak ketinggalan. Surabaya Town Square menjadi saksi kehebatan 10 finalis pada 24 September 2016.
Sejak SAKSI digelar pada awal Juli30 Agustus 2016, KPK menerima 200 lebih karya lagu anti korupsi dari
berbagai penjuru Tanah Air. Semuanya bersatu menyuarakan antikorupsi dengan berbagai macam aliran musik, yakni Rock, Pop, Reggae, Hip Hop, Jazz, SKA, Dangdut dan Orkes Melayu.
Para pemenang tiga besar setiap regional audisi, yakni Bandung, Yogyakarta dan Surabaya akan masuk dalam album kompilasi suara antikorupsi. Erwin Prasetya, mantan basis Dewa 19 ini akan memproduseri langsung 9 lagu dalam album tersebut. Nantinya Album ini akan dipergunakan KPK untuk berkampanye dan mensosialisasikan antikorupsi.
Festival Lagu Suara AntiKorupsi (SAKSI ) 2016, suarakan aksimu lawan korupsi! (*)
KanaL
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 9
curHat radio
ketika Baju laundry tak sewangi dulu
kegiatan mencurahkan isi hati dianggap sebagai obat ampuh untuk menghilangkan kegalauan. Tidak hanya untuk sekadar berbagi cerita, namun
juga berbagi pengalaman hidup yang tak jarang justru menjadi inspirasi bagi orang lain.
Itulah yang dilakukan Ali, saat ia mendengar program ‘Curhat Radio’ mulai mengudara. Sebuah program khusus yang memberikan ruang kepada para pendengarnya untuk berbagi kisah dan cerita. Melalui telepon genggamnya, Ali menghubungi penyiar yang saat itu membawakan program tersebut. Ia berbagi cerita dan pengalamanya selama hampir dua tahun bekerja di salah satu laundry kiloan.
Cerita Ali dimulai saat ia kembali rindu akan aroma Lavender. Hal ini bermula saat pemerintah memutuskan untuk menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berdampak pada naiknya hargaharga kebutuhan pokok. Ini membuat Hartono, sang pemilik laundry kiloan mengerutkan dahi. “Kemarin harga deterjen yang naik. Bulan depan listrik juga naik, sekarang pewangi juga naik!! Mau jadi apa ini?. Gimana usaha kecil bisa berkembang?!” teriak Hartono saat melihat berita tersebut ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional.
Timbangan dan pewangi pakaian semakin tidak menjadi kawan. Semakin hari semakin tidak sesuai takaran. Dampaknya pun pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Tepat sebelum Ali memasukan takaran keduanya, Hartono
berhasil menghentikan. Hartono mulai mencoba mencari peruntungan lebih dengan mengurangi takaran deterjen hingga mencurangi timbangan. hasil otakatiknya pun berhasil menaikan berat timbangan hingga 1 Kilogram.
Semakin hari pelanggan setia laundry kiloan ini pun merasakan perubahan layanan laundry tersebut. Komplain dari pelanggan terus berdatangan. Mereka kecewa. Hingga pelanggan kapok mencucikan bajunya ke laundry tersebut.
Suasana di laundry semakin sepi. “Sampai saat ini, saya tidak lagi mendengar deru mesin cuci dan aroma khas pewangi. Jujur saya rindu
aroma itu. Pewangi berwarna ungu dengan aroma lavender adalah kesukaan saya.” ujar Ali kepada penyiar program ‘Curhat Radio’.
“Saya belajar banyak dari usaha laundry itu. Tentang apa
yang salah dan apa yang benar. Saya belajar akan konsekuensi karena tidak jujur.” Ali mengakhiri sesi curhatnya malam itu. Kisah Hartono sangat menginspirasi Ali, hingga ia kini dapat membuka usaha rumah makan yang ia rintis dengan jerih payahnya sendiri.
Cerita Ali yang sangat menginspirasi ini dapat Anda saksikan dalam serial drama ‘Curhat Radio’ yang ditayangkan di Kanal.kpk.go.id
Masih banyak curhatan lain yang pastinya menginspiarasi Anda untuk terus menjadi pribadi yang anti dengan korupsi! Tunggu kisahkisah menarik selanjutnya! (*)
10 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
u t a m a
menguji kejujuran, menggugah kepedulianEkspErimEn sosial mErupakan bEntuk krEativitas publik. sarat Edukasi dan bisa mEnularkan virus kEjujuran kEpada masyarakat.
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 11
kepedulian bisa serupa cendawan di musim penghujan. Termasuk di dalamnya, ketika marak eksperimen sosial kejujuran di berbagai media sosial dan televisi saat ini. Melalui program re-
ality show, beberapa pihak melakukan pengujian kejujuran terhadap masyarakat di berbagai tempat. Tidak hanya itu, mereka sekaligus menggugah kepedulian masyarakat, antara lain agar meniru perbuatan jujur.
Maraknya eksperimen sosial bisa dilihat, dari berbagai channel Yotube yang ada. Mulai Cakrazation yang digagas Cakra Adi Negara, Indoteenagers yang dikelola Adam Rian, Ihsan Agaz yang pemiliknya memiliki nama sama, dan masih banyak lainnya. Bahkan, KPK juga memiliki program serupa. Namanya Aku Jujur, Kamu? yang rutin ditayangkan di KanalKPK TV.
Menurut Produser KanalKPK TV Chrystelina GS, eksperimen sosial adalah bentuk kreativitas masyarakat dalam melihat fenomena. Misalnya, fenomena terkait anggota masyarakat yang melanggar aturan.
Eksperimen sosial itu sendiri memang sarat dengan kepedulian. Melalui eksperimen sosial, maka ada unsur edukasi yang bisa ditanamkan kepada masyarakat. Karena terkait kejujuran, maka edukasi itu tentu saja agar masyarakat bisa membiasakan diri bersikap jujur dan menghindari ketidakjujuran. “Saya selalu bilang kepada hostnya, Adit, agar setiap closing memberi tahu kepada pemirsa bahwa acara yang dipandu merupakan edukasi. Jadi, tidak ada unsur ‘ngerjain’ orang seperti anggapan banyak pihak,” kata Chrystel, panggilan akrabnya.
Terkait unsur edukasi, karena melalui eksperimen sosial menciptakan situasi agar orang memilih, antara ‘jalan’ yang satu atau ‘jalan’ lainnya. Dan di akhir acara, lanjut Chrystel, tidak pernah menjustifikasi seseorang, meskipun ketahuan dia tidak jujur. Yang disampaikan kepada orang tersebut,
lanjut dia, bahwa pihaknya hanya sebagai pembuat program, bukan hakim atau penyidik.
Konsep eksperimen sosial sendiri, papar Chrystel, berawal dari investigasi. Dan investigasi tersebut, bisa disebabkan dari kekesalan masyarakat yang menjadi primer. Sebut saja banyaknya orang yang melanggar peraturan atau banyaknya orang yang bersikap tidak jujur. Yang membedakan, imbuhnya, jika pada investigasi yang dilakukan hanya memotret secara sembunyi, maka pada eksperimen sosial juga menciptakan situasi.
Namun yang cukup membuatnya bangga, ketika secara keseluruhan diperoleh data bahwa lebih banyak orang jujur dibandingkan tidak jujur. Persentasenya juga cukup jauh, yakni 70% dan 30%.
Dari sanalah Chrystel berkesimpulan bahwa tidak semua orang menjadi jujur pada situasi tertentu. Ketika memotret masyarakat kalangan bawah, misalnya, bisa juga orang yang sebenarnya jujur lantas menjadi tidak jujur, terutama dalam keadaan terdesak.
Sementara menurut pengamat media sosial Nukman Luthfi, fenomena eksperimen sosial yang marak di media sosial, terinspirasi dari acara serupa di televisi. Bahkan, lanjut dia, di luar negeri pun sudah lama program seperti itu ditayangkan dan memperoleh
sambutan publik yang luar biasa. “Jadi apapun yang ditimbulkan
oleh televisi, bisa dikerjakan oleh perorangan. Hanya cukup dengan ponsel, maka akan segera berpindah ke media
sosial, baik Youtube,Instagram, maupun Facebook,” kata Nukman. Mengenai substansi eksperimen sosial,
Nukman mengatakan, selama tidak melanggar hukum dan tata susila, maka akan dipandang positif. Namun program tersebut akan memiliki nilai lebih, jika berdampak pada lingkungan. Misalkan membantu fakir miskin, para janda, UKM agar maju, atau menggugah kejujuran masyarakat. “Eksperimen sosial semacam itu sangat membantu dan pasti sangat positif,” kata dia. (*)
12 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
utama
aku JuJur, kamu?kpk mEluncurkan program rEality show aku jujur, kamu? mElalui program tErsEbut, kpk bErusaha mEnggugah kEpEdulian dan kEjujuran di masyarakat.
MEnGuJi KEJuJuRAn- Kru reality show Aku Jujur, Kamu? mendatangi seorang pegawai bengkel yang menjadi target.
pemuda berpenampilan sederhana dan apa adanya itu seperti membalikkan semua prasangka. Di dekat halte Transjakarta Cililitan, dia me
nolak menerima selembar uang pecahan seratus ribu, meski dipaksa oleh seseorang yang mengaku menemukan uang itu. “Bukan, Mas. Itu bukan uang saya. Saya tidak mau mene
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 13
IntegrIto
rima,” kata Wendi, pemuda tersebut. Tanpa sadar bahwa dirinya berada dalam
sorot kamera tersembunyi, Wendi tak mau bersikap seolaholah uang itu miliknya. Padahal bagi pedagang bubur di kawasan Taman Intirub Jakarta, tersebut, uang itu sangat bernilai. Bahkan Wendi mengaku, memiliki uang seratus ribuan pun teramat jarang baginya.
Menurut Wendi, jujur adalah amanat orang tua. Itu sebabnya, dia berkeyakinan, bahwa dalam kondisi apapun, dia harus mengutamakan kejujuran. “Belajar jujur juga dari hidup ini. Saya kalau nemu barang, misalnya rokok yang ketinggalan di warung, ya saya simpen dan dikasih lagi sama yang punya,”
ujar pemuda asal Pemalang, yang baru dua bulan tinggal di Jakarta.
Wendi adalah satu dari sekian orang yang menjadi target tim Aku Jujur, Kamu? Dalam program reality show yang diproduksi KPK tersebut, kejujuran mereka diuji oleh agen kejujuran. Tanpa disadari oleh para target, agen kejujuran berperan menguji, sejauh mana tingkat kejujuran mereka. Dipandu Aditya sebagai host, reality show tersebut kemudian ditayangkan melalui KanalKPK TV dengan durasi sekitar delapan menit.
Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Aku Jujur, Kamu? adalah bagian dari program pencegahan KPK, yakni dalam upaya menanamkan nilainilai kejujuran. Melalui program tersebut, KPK berusaha mencari orangorang yang berperilaku jujur. Di tengah maraknya anggapan bahwa kejujuran sudah semakin langka, program tersebut juga membuktikan bahwa masih banyak orang baik dan bersikap jujur. “Kondisi ini menumbuhkan optimisme bagi kita semua, bahwa kejujuran itu masih ada,” lanjut Agus.
Melalui program itu pula, imbuh Agus, KPK berusaha membangun kepedulian dan kejujuran pada masyarakat. Kondisi tersebut bisa dibangun, sebab program ini juga menayangkan, orangorang yang juga bersikap tidak jujur. Dengan demikian, pada saat bersamaan, akan tumbuh pula budaya malu pada masyarakat. Masyarakat, lanjut Agus, akan malu jika bersikap tidak jujur.
KPK berharap, dengan semakin banyak orang menonton program tersebut, akan semakin banyak masyarakat tergugah dan me
Agus Rahardjo, Ketua KPK
“Kondisi ini menumbuhkan optimisme bagi kita semua, bahwa kejujuran itu masih ada,”
14 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
utama
niru kejujuran. Dan kalau virus kejujuran sudah menular pada banyak orang, maka Indonesia akan dipenuhi oleh orangorang jujur. Kondisi ini, lanjut Agus, bisa menjadi benteng terhadap maraknya perilaku koruptif di masyarakat.
Target Semua Masyarakat
Sebagai realiity show untuk menanamkan nilainilai kejujuran, Aku Jujur, Kamu? dirancang sedemikian rupa agar menyasar pada semua lapisan masyarakat. Itu sebabnya, menurut Produser KanalKPK TV Chrystelina GS, target yang disasar pun tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu. “Targetnya semua masyarakat, kalangan bawah dan atas,” kata Chrystel.
Terkait upaya itu pula, tema yang disajikan juga beragam. Pada setiap episode, tim KanalKPK TV membuat skenario yang berbedabeda dan dengan target yang beragam pula. “Hingga saat ini, sudah 20 episode yang dihasilkan,” lanjut Chrystel.
Berbagai episode tersebut, antara lain, mengenai bon makan di rumah makan yang tibatiba lebih rendah hingga 50 persen, jasa delivery yang tibatiba sampai pada target meski target tidak memesan makanan ter
sebut, atau tema tentang uang jatuh seperti ketika Wendi menjadi target.
Dari berbagai episode, menurut Chrystel, tentu ada target yang jujur dan ada pula yang tidak jujur. Untuk tema bon makan misalnya, yang menjadi target adalah konsumen yang memesan makanan di sebuah restoran. Mulanya mereka diperlihatkaan daftar menu lengkap dengan harga. Dan setelah makan, agen kejujuran menurunkan tagihan dalam jumlah yang cukup besar, yakni sampai 50 persen.
“Ada yang sadar bahwa tagihannya kurang, akhirnya mereka mengganti kekurangan tagihan tersebut. Target tersebut adalah contoh konsumen yang jujur. Namun ada juga seorang ibu dari kalangan menengah yang tidak jujur. Dia sadar bahwa dari total pembelian sekitar seratus ribu, ternyata hanya ditagih setengahnya. Ternyata, ketika si target sadar, dia tetap tidak mau mengembalikan,” kata Chrystel.
Dari contoh episode tersebut, Chrystel mengingatkan, bahwa ketika masyarakat melakukan perbuatan tidak jujur, maka pada saat bersamaan ada masyarakat lain yang dirugikan. Dalam hal ini, lanjut dia, kekurangan pembayaran si konsumen, pihak
MEnGEMBALiKAn uAnG- Wendi, salah satu target reality show KPK yang jujur, diwawancarai host Aku Jujur, Kamu?IntegrIto
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 15
rumah makan merugi, yang dampaknya juga bisa berimbas pada karyawan rumah makan tersebut.
Banyak Tantangan Tidak selamanya pembuatan program
berjalan mulus. Begitu pula dengan Aku Ju-jur, Kamu? Apalagi seperti dikatakan Chrystel, bahwa program KPK tersebut merupakan eksperimen sosial yang notabene merupakan reality show yang sebenarnya. Karena itulah, tim KanalKPK TV tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan. Misalnya terkait lokasi, konsep dan respons target, serta kondisi cuaca.
Terkait lokasi, misalnya, tim KanalKPK TV selalu meminta izin kepada Polsek bersangkutan. Hanya saja, lanjut dia, memang tidak selamanya proses berjalan mulus. Karena sering terjadi, ketika shooting dilakukan, maka justru para preman yang muncul. Dan itu yang terjadi, antara lain ketika shooting di daerah Cililitan.
Tantangan lain terkait konsep, karena seringkali kondisi di lapangan jauh berbeda dari prediksi semula. Dalam tema uang jatuh misalnya, ketika agen kejujuran menanyakan kepada target mengenai uang Rp100 ribu yang jatuh, bisa saja beberapa target akan mengatakan bahwa dirinya tidak membawa uang dengan pecahan tersebut. Jika itu terjadi, sudah pasti bahwa misi agen kejujuran akan gagal. “Jadi, memang banyak tantangannya. Belum lagi jadwal shooting yang terganggu ketika tibatiba hujan turun. Hal ini berbeda dengan proses di studio, yang semua bisa diprediksi,” kata Chrsytel.
Dampak PositifSekali layar terkembang, pantang surut
ke dermaga. Sebesar apa pun tantangan, tak lantas membuat tim KanalKPK TV mundur. Karena seperti disampaikan Chrsytel, manfaat yang diperoleh pasti jauh lebih besar.
Hal itu pula yang dirasakan host acara tersebut, Aditya. Menurut dia, tidak hanya masyarakat umum, namun juga bagi dirinya. Sebagai ikon acara kejujuran, dirinya juga harus terus meningkatkan nilainilai kejujuran dalam dirinya.
“Mau tidak mau harus begitu. Pokoknya saya menerapkan pada diri saya juga, saya
harus jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Ada banyak hal orang melakukan sesuatu kejahatan. Ada yang kepepet atau karena kebutuhan. Bahkan ada yang sudah punya banyak, namun tetap saja mengambil hak orang lain. Padahal banyak sekali orang yang membutuhkan. Saya tidak boleh seperti itu,” kata Aditya.
Persoalan kejujuran, menurut Aditya, memang menjadi salah satu persoalan di masyarakat. Dari program reality show KPK, Aditya mengaku bisa belajar banyak. Dan yang tidak kalah penting, ternyata masih banyak yang menjunjung tinggi kejujuran.
Masyarakat juga menilai positif tayangan tersebut. Afifa, seorang PNS di Wonosobo mengaku, eksperimen sosial bisa mendorong seseorang untuk berbuat jujur. Pasalnya, lanjut dia, tayangan tersebut seolah mengingatkan, bahwa ketika seseorang berbuat tidak jujur, maka pada saat bersamaan sebenarnya banyak yang melihat ketidakjujuran itu. Dan jangan lupa, kata Afifa, kalaupun memang tak ada yang melihat, sesungguhnya Sang Pencipta mengetahui semua yang dilakukan manusia. “Kamera Allah akan melihat semua perbuatan kita. Itu yang seharusnya membuat kita malu kalau bersikap tidak jujur,” kata dia. (*)
Aditya, Host
“Ada banyak hal orang melakukan sesuatu kejahatan. Ada yang kepepet atau karena kebutuhan. Bahkan ada yang sudah punya banyak, namun tetap saja mengambil hak orang lain. Padahal banyak sekali orang yang membutuhkan. Saya tidak boleh seperti itu,”
16 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
utama
kocek priBadidi antara rasa peduli
pErkEmbangan EkspErimEn sosial kEjujuran di tanah air sEmakin mEnggEmbirakan. kian banyak anggota masyarakat bErpartisipasi.
“alhamdulillah, walau Jakarta keras tapi masih ada manusia yang jujur.” Komentar tersebut disampaikan Uya
Channel pada channel Youtube Indoteenagers yang bertema, Mengetes Kejujuran Orang Indonesia Dengan BerpuraPura Buta.
Komentar tersebut, hanya satu dari seki
MEDiuM uJi COBA- Salah satu adegan reality show yang digarap oleh Indoteenager. youtube
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 17
an banyak tanggapan pada video eksperimen sosial kejujuran yang diproduksi Indoteenagers. Sesuai judulnya, eksperimen sosial tersebut memperlihatkan seseorang yang purapura buta dan meminta bantuan kepada orang lain.
Indoteenagers sendiri merupakan satu dari sekian banyak anggota masyarakat yang aktif memproduksi video eksperimen sosial. Yang lain masih banyak, di antaranya Kurang Ngopi, Ihsan Agaz, Anak Timur Production, Satya Kama, Septian Dwi Rachmawan, Katakan Dennis, Satritama IH, dan masih banyak lagi.
Adam Rian, penggagas channel Youtube Indoteenagers mengungkapkan, motivasi Indoteenagers adalah ingin menguji tingkat kejujuran masyrakat Indonesia. Melalui video tersebut, diharapkan bisa membuka mata hati masyarakat yang menonton. “Supaya masyarakat lebih peduli dan tidak malah memanfaatkan orang berkebutuhan khusus,” kata dia.
Agar penyebaran video bisa lebih masif, Indoteenagers melakukan strategi penyebaran melalui media sosial keenam personelnya. Selain Adam, mereka adalah Imam Umara Usman, Ryan Dhika, Yandi Helmi, Deny Hermana, dan Freddy Doang. Dan, media sosial dimaksud adalah Instagram, Facebook, dan Path.
Begitupun, penyebaran melalui channel Youtube juga dianggap bisa menjangkau masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari terus bertambahnya jumlah pengunjung yang melihat videovideo eksperimen sosial mereka. Untuk video bertema orang purapura buta di atas, misalnya, sejak diunggah Maret lalu, hingga sekarang sudah ditonton lebih dari 1,1 juta pengunjung.
Tetapi memang tidak mudah. Adam mengaku, banyak kendala yang harus dihadapi dalam memproduksi sebuah video. Termasuk di antaranya adalah dana. Hingga saat ini, persoalan dana pun berasal dari kantong pribadi para anggota. “Kita tidak dapat penghasilan dari Youtube. Jadi kita pakai dana pribadi,” kata Adam.
Selain dana, persoalan lain menyangkut teknis dan proses produksi, terutama pada awalawal produksi. Sebagai channel baru,
Adam mengaku bahwa Indoteenagers memang harus terus mengasah kemampuan. Termasuk di antaranya, saat memilih target dan penempatan kamera yang cukup sulit. Tetapi, lanjut dia, seiring dengan waktu, akhirnya seluruh anggota tim sudah terbiasa dan bisa mengatasi berbagai persoalan. “Bahkan, kita akhirnya punya standard operational procedure (SOP),” kata dia.
Karena HobiIhsan Agaz, penggagas channel Youtube
IhsanAgaz mengatakan, bahwa tujuan pembuatan video adalah, karena ingin melihat respons masyarakat Indonesia. Jadi, ketika purapura ada uang terjatuh, Ihsan ingin melihat, apakah target bisa bersikap jujur atau tidak. Dari sana, lanjut dia, diharapkan bisa membuka sudut pandang masyarakat bahwa kejujuran itu penting.
Ihsan juga mengaku, tak ada motif lain terkait pembuatan video eksperimen sosial. Satusatunya latar belakang, karena faktor kesukaan atau hobi. Terlebih, dirinya sudah memiliki berbagai peralatan, mulai kamera hingga alat rekam suara. “Jadi pada dasarnya, karena memang suka membuatnya. Motivasinya memang karena hobi. Dananya saja berasal dari uang saya pribadi,” kata Ihsan, yang mengaku menghabiskan sekitar Rp3 juta untuk sekali produksi.
Berbekal peralatan itulah, pemuda asal Cikajang, Garut, Jawa Barat, itu kemudian mencari inspirasi terkait tema yang akan diangkat. Banyak cara untuk menggali tema, di antaranya dengan melihat beberapa chan-nel dari luar negeri. Tetapi tentu saja, lanjut Ihsan, tema video yang akan diproduksi harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dari sana, imbuh Ihsan, kemudian dirinya segera membuat konsep. Termasuk di antaranya perancangan lokasi dan dialog pada saat pengambilan gambar.
Sebagai produser perorangan, Ihsan mengaku, banyak kendala yang harus dihadapi dalam pembuatan video eksperimen sosial. Yang paling mendasar adalah kendala teknis, seperti sulitnya mendapatkan target, penempatan kamera yang baik, serta terkait proses editing. “Semua semua saya kerjakan sendiri. Temanteman mungkin membantu meme
18 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
utama
gang kamera saat pengambilan gambar,” kata dia.
Begitupun sebagai pemula, Ihsan mengaku bersyukur bisa memproduksi video eksperimen sosial yang cukup ramai dikunjungi. Apalagi menurutnya, dia tidak memiliki strategi khusus dalam penyebaran videonya. Yang paling mendasar, dia mengunggah melalui berbagai media sosial. Selain pada channel Youtube, juga melalui Instagram atau Kaskus. “Jadi tidak ada strategi. Semua secara tibatiba saja. Saya memasukkan ke Youtube kemudian banyak yang subscribe.
Ada juga beberapa lewat Line dan medsos,” kata Ihsan.
Respons masyarakat, menurut Ihsan, sangat bagus. Hal itu bisa dilihat, dari berbagai komentar yang dilontarkan. Dari total komentar, kata dia, sekitar 60 persen mengatakan bahwa video yang diproduksi bagus. Sisanya, ada juga yang menghujat, yang dilakukan para haters.
Berbagi Ilmu
Beda ladang beda belalang. Begitulah Cakra Adi Negara penggagas chanel Youtube Cakrazaition, mengungkapkan motivasinya. Cakra mengatakan, latar belakang membuat eksperimen sosial, karena dirinya ingin berbagi ilmu dengan masyarakat. Selain itu, Cakra juga ingin mengubah mindset masyarakat di Indonesia yang selama ini dianggap keliru.
Menurut Cakra, memang banyak ketidakbenaran pemikiran dalam masyarakat. Misalnya saja, terkait zebra cross notabene merupakan menyeberang bagi pejalan kaki, ternyata banyak pengendara justru berhenti di tempat itu. “Bagaimana orang bisa menyeberang,” kata Cakra.
Untuk itulah Cakra mengaku, dirinya
ihsan Agaz, Penggagas Channel Youtube
“Jadi tidak ada strategi. Semua secara tiba-tiba saja. Saya memasukkan ke Youtube kemudian banyak yang subscribe. Ada juga beberapa lewat Line dan medsos,”
iHSAn AGAZ- Menguji kejujuran para pengunjung di salah satu pusat belanja. youtube
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 19
mempersiapkan dengan matang semua proses pembuatan. Bahkan menurutnya, dia memiliki standar yang baku dalam proses produksi, yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi.
Menurut Cakra, semua tahapan harus dilakukan dengan matang dan maksimal. Termasuk perencanaan, yang notabene masuk ke dalam tahap pra produksi. Dalam perencanaan, lanjutnya, seluruh anggota tim menentukan topik yang akan diangkat, termasuk biaya yang harus dikeluarkan.
Berbagai tahapan itu, menurut dia memang harus dilakukan dengan detail. Jika tidak, akan berakibat pada pembengkakan biaya yang terlalu jauh dari rencana. Pasalnya, hingga saat ini seluruh biaya produksi berasal dari uang sendiri, yang dihimpun bersama anggota tim lain.
Karena bersifat swapendanaan itulah, maka Cakra menyebut bahwa kendala utama pembuatan eksperimen sosial adalah faktor biaya. Untuk satu kali pembuatan, misalnya, dia mengaku menghabiskan biaya hingga Rp24 juta. Angka tersebut, selain untuk konsumsi, juga untuk menyewa properti, serta uang transportasi bagi kru.
“Kita kalau mau melakukan sosial ekspe
rimen itu, paling mentokmentoknya pada persoalan dana dan modal. Sebanyak apapun ide saya, kendalanya ya di situ. Yang saya maksud modal, di antaranya kamera dan tripod. Untuk menjaga kualitas, kita tidak mau merekam pakai HP,” lanjutnya.
Terkait beberapa ‘resistensi’ masyarakat ketika produksi, Cakra mengaku kemungkinan itu memang ada. Itu sebabnya, dia dan tim sudah memprediksi sejak awal dan berusaha mengantisipasi jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya ketika memproduksi tema ambulance dan zebra cross, Cakra juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. “Itu tantangannya dan kita sudah mengantisipasi,” kata Cakra.
Dari berbagai eksperimen sosial yang dilakukan, Cakra akhirnya berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas. Hanya saja, lanjut dia, kekurangannya adalah, masyarakat masih banyak yang terjangkit penyakit ikutikutan alias latah. Misalkan kalau satu orang salah, lanjut dia, semua hampir pasti menudingnya salah. “Lebih sederhananya, masyarakat kita belum sadar dengan hukum. Sedangkan untuk nilainilai sosial dan norma sosial, saya pikir sudah lumayan,” jelas Cakra. (*)
CAKRAZAitiOn- Mengampanyekan ketertiban lalu lintas melalui eksperimen langsung di jalan raya. youtube
20 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
utama
Jalan canggiH menuJu peduli
pEsatnya tEknologi informasi dan dunia digital mEmpErmudah masya-rakat yang ingin mEngEmbangkan EkspErimEn sosial dan kEpEdulian. sistEm pEngElolaan harus dibEnahi, transparansi wajib ditingkatkan.
keandalan media sosial sebagai wadah para kreator eksperimen sosial dan penggugah kepedulian, tak perlu diragukan lagi. Kalau masih
ada yang mempertanyakan, lihat saja Youtube, Instagram, atau Facebook. Dari waktu ke waktu, berbagai media sosial tersebut semakin dipenuhi channel eksperimen sosial dan platform kepedulian.
Pengamat media sosial Nukman Luthfi
menyebut, peran media sosial sebagai wahana eksperimen sosial dan kepedulian memang sangat besar. Apalagi, masingmasing media sosial tentu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
“Jadi, media sosial apapun yang bisa dimanfaatkan untuk mengupload video akan dimanfaatkan. Tergantung trennya aja. Kalau durasinya panjang, bisa melalui Youtube. Kalau pendek bisa di Instagram,” jelasnya.
Melalui berbagai medium canggih itu, tidak menutup kemungkinan bahwa para produser tersebut akan memiliki pasar tersendiri. Hal itu dimungkinkan, jika konten yang dibuat bagus dan interaksinya juga baik, sehingga posisi sharenya otomatis akan naik secara signifikan. “Otomatis kalau sudah punya ‘umat’, pasti ada sisi ekonominya,” lanjut Nukman.
MEnGAKSES WEB- Seseorang tengah mengakses website penggalangan dana yang dijalankan oleh kitabisa.comIntegrIto
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 21
Dalam posisi seperti itu, Nukman juga tidak menepis bahwa konsep eksperimen sosial yang diterapkan bisa menjadi medium penggalangan dana demi kepedulian. Hal itu sudah lama dilakukan, tidak hanya oleh organisasi namun juga perorangan.
Dari sinilah Nukman menekankan pentingnya transparansi dan perbaikan sistem pengelolaan. Terkait keterbukaan, misalnya, menurut Nukman, pengelola channel atau platform harus selalu menginformasikan secara jelas dan harus selalu melakukan update data. Dengan keterbukaan tersebut, maka orang menjadi tahu sehingga jika ada yang menyumbang namun namanya tidak dicantumkan, maka yang bersangkutan bisa mengajukan protes.
Perbaikan PengelolaanIhwal perbaikan sistem pengelolaan,
dibenarkan dua pengelola platform penggugah kepedulian, yaitu GandengTangan.org dan Kitabisa.com.
Menurut Jezzie Setiawan, penggagas sekaligus Chief Executive Officer (CEO) GandengTangan.org, dalam platform yang digagasnya memang bertujuan untuk menggugah kepedulian terhadap masyarakat. Melalui gandengtangan.org, lanjut Jezzie, masyarakat bisa berkontribusi dengan memberikan pinjaman mikro bunga 0% ke wirausaha mikro dan kecil. Dan, pinjaman tulus yang diberikan, mulai dari yang terkecil yakni Rp50,000 hingga Rp50 juta. Tetapi, lanjut dia, jumlah pinjaman harus sesuai dengan tujuan penggunaan dan kemampuan pengembalian pinjaman.
Jezzie melanjutkan, ide GandengTangan.org muncul karena keresahan terhadap fakta bahwa lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki penghasilan di bawah USD2. “Padahal, dengan penghasilan sebesar itu jelas merupakan indikator global untuk kemiskinan,” kata Jezzie.
Fakta tersebut, kata dia, digabungkan dengan beberapa pemikiran bahwa: pertama, kemiskinan tidak bisa dihentikan hanya dengan sumbangan amal/charity. Namun setiap orang harus diberikan kesempatan dan harapan untuk mendapatkan akses pendanaan yang tepat agar mereka bisa mengubah hidup mereka sendiri;
Kedua, setiap individu memiliki tanggung jawab sosial (personal social responsibil-ity), yaitu bahwa setiap tindakan seseorang bisa membawa dampak kepada masyarakat
hingga di luar lingkaran terdekatnya (keluarga dan teman);
Dan ketiga, Jika dilakukan sendirian, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan perubahan apapun itu. Keempat, teknologi dan konektivitas bisa mempermudah bagi siapapun yang membutuhkan bantuan sumber daya, maupun siapapun yang berniat melakukan perubahan namun memiliki berbagai hambatan sehingga belum bisa merealisasikan niatnya tersebut.
“Itu sebabnya GandengTangan.org lahir untuk menjembatani antara masyarakat Indonesia yang peduli dan ingin berkontribusi untuk perubahan dengan para social entrepre-neur dan wirausaha mikro dan kecil yang sedang berjuang untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” kata Jezzie.
Sementara Chief Marketing Officer Kitabisa.com Vikra Ijas, mengatakan, Kitabisa.com merupakan website yang memudahkan masyarakat berinteraksi dan beraktivitas secara online. “Jadi, motivasinya adalah, bahwa kami membuat sosial impact, sehingga hasil yang didapat tidak setengahsetengah,” kata Vikra.
Sebagai wadah kepedulian sosial, Vikra menyebut platformnya lebih sesuai mempergunakan pola crowd funding. Dalam model tersebut, maka Kitabisa.com lebih berperan sebagai wadah penggalangan danaa dari masyarakat yang ingin berbagi kepada sesama.
Terkait pengelolaan dana dari masyarakat itulah, Kitabisa.com harus mengutamakan transparansi. Karena kalau tidak transparan, lanjut Vikra, tentu Kitabisa.com akan menjadi sorotan.
Mengenai bentuk keterbukaan Kitabisa.com memiliki sistem update. Melalui sistem tersebut, lanjut Vikra, si penggalang dana (campaigner) wajib melakukan pemutakhiran data mengenai dana terkumpul. “Dia tulis up-datenya, dikasih video, kemudian diemail ke para donatur,” kata Vikra.
Selain itu, juga terdapat sistem report. Dalam hal ini, siapapun bisa melaporkan kegiatan yang dilakukan si penggalang dana. Laporan tersebut kemudian dievaluasi dan difollow up. “Jadi, kalau ada cerita yang bagus kami promosikan di media sosial, kami ceritakan orangorang yang amanah dalam penggalangan dana, kemudian kami buat video, dan artikel. Misalkan, mengenai penyandang disabilitas yang diberikan motor sayur, sehingga akhirnya dia bisa menjual sayur,” kata Vikra. (*)
22 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
jejaK Kasus
22 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
jerat cukong kayu gelondong
kasus:KORUPSI PENGADAAN LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT JUTAAN HEKTAR DI BERAU KALIMANTAN TIMUR
pidana penJara: 1 TAHUN 6 BULANdenda: RP 500 JUTA, SUBSIDER 10 BULAN PENJARAuang pengganti: RP 346 MILIAR, SUBSIDER 1 TAHUN 6 BULAN PENJARA
vonis ma
pidana penJara: 4 TAHUNdenda: RP 250 JUTA, SUBSIDER 2 BULAN
pengadilan tinggi
tersangka 2 nama: martias alias pung kian HwaJABATAN: KOMISARIS UTAMA PT SURyA DUMAI INDUSTRI TBK
tersangka 1nama: suwarna aBdul FataHJABATAN: MANTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur Periode 10 dan 11 ini, menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan rekomendasi atas izin mendirikan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa. Luas area perkebunan kelapa sawit tersebut mencapai 20.000 ha dalam satu group untuk satu provinsi. Dalam aksinya, Suwarna sempat dibantu oleh Irjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat oleh Waskito Suryodibroto dan Soegeng Widodo, Uuh Aliyudin, dan Robian.
kronologis
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 23vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 23
pidana penJara: 4 TAHUNdenda: RP 200 JUTASUBSIDER 6 BULAN PENJARA
vonis ma
pidana penJara: 4 TAHUNdenda: RP 200 JUTA, SUBSIDER 6 BULAN PENJARA
vonis ma
tersangka 5
pidana penJara: 2 TAHUN 6 BULANdenda: RP 50 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN PENJARA
pengadilan negeritersangka 3nama: waskito suryodiBrotoJABATAN: MANTAN DIRJEN PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI DEPT. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN RI
nama: uuH aliyudinJABATAN: MANTAN KAKANWIL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV KALTIM
tersangka 4nama: roBianJABATAN: MANTAN PLH KAKANWIL DEPT. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN RI DAN KADIS KEHUTANAN RI
jEjak kasus lainnya bisa diaksEs di portal www.acch.kpk.go.id
24 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
gagas
isu etika dalam gratifikasi
Fakta moral yang mesti men jadi perhatian dalam penyusunan peraturan tentang gratifikasi adalah rendahnya moralitas pejabat publik. Pengaturan
gratifikasi, harus berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengatur pejabat publik yang hanya memiliki modal moral rendah?
Sudah umum diketahui, di Indonesia ada kecenderungan bahwa tiap orang yang mempunyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi, jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru. Meski begitu, penegasan status ini tak dilakukan melalui kinerja dan prestasi, tapi melalui perubahan gaya hidup. Karenanya, jabatan politik dan jabatan publik tidak dihayati sebagai tanggung jawab dan amanah, tetapi justru sebagai kesempatan menampilkan gaya hidup baru di luar akal sehat.
Realitas tersebut, nyaris belum bergeser dari gambaran Clifford Geertz tentang The Theatre State. Seperti diuraikan Geertz tentang negara klasik di Bali pada abad ke19, negara tidaklah mempunyai kekuasaan memerintah terlebih dahulu, yang kemudian dipentaskannya lewat berbagai drama ke negaraan. Sebaliknyalah yang terjadi. Berbagai pentas, glamor, dan keagungan lebih menonjol daripada karya. Pentas glamor, bukan hanya sekadar tanda kekuasaan, melainkan telah menjadi kekuasaan itu sendiri.
Hal yang terasa amat kurang dalam negara teater (dan masih terjadi hingga saat ini di Indonesia), adalah kesanggupan memerintah, yaitu statecraft, “regnancy”, atau rule. Pejabatpejabat lebih banyak diwarnai semangat negara teater. Mereka sangat dekat dengan mental estate (status atau tingkatan sosial), dan begitu hirau dengan model stateliness (pentas, glamor, dan keagungan). Bahkan di daerah yang paling miskin sekalipun,
kebijakankebijakan megahglamor selalu berulang setiap kali. Bentuknya nyaris seragam, mulai dari pengadaan mobil baru, biaya sewa rumah (meski sudah ada rumah pribadi), perjalanan dinas, biaya purna bhakti, dan lain sebagainya. Bahkan saking tak terkontrol, banyak yang terjerumus ke korupsi, bahkan korupsi berjamaah.
Realitas moral sosial seperti ini, sebenarnya sudah cukup menjelaskan mengapa penegakan hukum di negeri ini tidak pernah maksimal, bahkan setiap kali menimbulkan kekecewaan yang begitu luas. Aturan begitu melimpah, bermacammacam lembaga pengawasan dibentuk, tapi justru korupsi dan praktik mafia kian tumbuh subur. Kata kuncinya, karena kesadaran etis kita masih sangat rendah.
Kedepankan MoralitasTanggung jawab untuk mengelola hukum
secara benar, membutuhkan basis moral yang lebih tinggi dari sekadar moralitas anakanak. Moralitas dimaksud, oleh Kohlberg, disebut moralitas orang dewasa. Yakni moralitas yang sudah berada pada tahap konvensional dan pascakonvensional.
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 25
Berbeda dengan moralitas prakonvensional yang berpusat pada diri sendiri, maka moralitas konvensional lebih berorientasi pada konvensi, prinsip, dan hukum. Tidak melakukan korupsi, bukan karena takut diburu KPK, tetapi lebih karena perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan oleh hukum. Hukum dan norma, menjadi ukuran satusatunya tindakan dari orangorang yang sudah berada pada tingkat moralitas konvensional ini.
Per teori, moralitas jenis ini sudah cukup bagi penegakan hukum yang normal. Di tangan mereka yang sudah berada pada level ini, hukum dijalankan dengan lurus apa adanya. Mereka adalah orangorang yang taat asas, dan tidak mudah diajak kompromi dan bermain gila dengan hukum. Moralitas inilah yang amat langka di negeri ini, sehingga wajah hukum kita begitu buruk. Masih ada moralitas yang lebih tinggi dari moralitas taat asas ini, yakni moralitas pascakonvensional. Moralitas ini memiliki dua jenis, yaitu moralitas “akal kritis” dan “moralitas hati nurani”. Mereka yang sudah berada pada level moralitas akal kritis, selalu memperjuangkan keadaan yang lebih baik bagi kepentingan bersama. Mereka tidak tanggungtangung berani bertindak beyond the call of duty atau super erogatoris: memiliki spirit kepeloporan yang luar biasa .
Hal yang ingin saya tekankan dari deskripsi posisi moral elit tersebut adalah, bahwa menghadapi pejabat dengan moralitas rendah, butuh kebijakan kriminal yang keras: (1). Aturan harus ketat/rigid, (2). Sanksi harus keras, (3). Law enforcement harus ketat, (4). Kontrol harus kuat dan ketat, (5). Reward and punishment harus berjalan konsisten.
Dalam menyusun aturan tentang gratifikasi, perlu memperhatikan moralitas eksternal dan moralitas internal dari hukum. Moralitas eksternal, terkait dengan eksistensinya sebagai aturan dalam ruang publik di mana kesederajatan, keadilan, dan keadaban dipertahankan dan dibela. Moralitas internal: Aturan Primer, harus: rasional, jelastegas,
prediktabel, koheren (tidak tumpang tindih), akseptabel wajar dan berada dalam batas kemampuan orang ratarata, mengandung ka idah (ada nilainilai yang dibela).
Karena itu, aturan gratifikasi harus berangkat dari beberapa asumsi/pengandaian ontologi. Pertama, tiap orang cenderung melakukan kesalahan, dan karena itu tingkahlaku yang benar dan tidak merugikan orang lain, tidak dapat diserahkan kepada kehendak pribadi tiap orang, tetapi perlu diatur dengan peraturan hukum positif. Melalui larangan gratifikasi misalnya, seorang pejabat secara tidak langsung dicegah dari berbuat banyak kesalahan dan diselamatkan dari berbagai keteledoran (sin of omission) dan kecerobohan (sin of commission).
Kedua, Penyelenggara negara (PN/pn), karena posisi/jabatannya, rawan power tends to corrup. Mereka jauh lebih rentan terhadap kesalahan dan kejatuhan, karena memiliki kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalahgunakan. Kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat daripada kemampuannya membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga berkalikali lebih besar dari kemampuannya mengritik dan mengawasi dirinya. Inilah sebabnya, pejabat/penyelenggara negara wajib tunduk pada pengawasan publik, termasuk melalui hukum. Sebagai penyelenggara negara harus mempunyai moral courage untuk menyadari kerentanannya itu, bersedia dikontrol, dan bersedia menerima sanksi akibat kesalahannya.
Ketiga, PN/pn adalah pejabat publik yang diberi kepercayaan, diberi kewenangan, dan memiliki kekuasaan untuk mengelola kepentingan negara dan publik. Di titik ini, mereka memikul kewajiban etis untuk: (i). Menjaga marwah jabatan agar tetap dipercaya dan dihormati oleh publik, (ii). Cegah disalahgunakan dan divenalisasi, (iii). Tidak merugikan publik dan negara. Maka larangan gratifikasi harus dikaitkan dengan tiga hal itu. (*)
Ist
oleh: Bernard l. tanya penulis buku/pakar Hukum
26 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
perintis
mEmbEnahi sistEm pEndapatan pEgawai pEmprov jawa barat bukan pErsoalan kEsEjahtEraan sEmata. juga mEnjadi instrumEn mEnyElEsaikan masalah “mis-oriEntasi” kErja pEgawai, inEfisiEnsi apbd, dan rEndahnya kinErja pEmErintah.
Jalan seJaHtera pendongkrak kinerJa
sistem tpp provinsi Jawa Barat
“dinas mata air” dan “dinas air mata” tak sekadar kiasan. Faktanya, di pe
merintahan daerah memang banyak dinas/instansi yang pegawainya bisa mendapatkan penghasilan berlipat di luar gaji yang semestinya mereka terima. Sebaliknya, ada dinas yang jangankan ada bonus, pendapatan rutin pun paspasan.
Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), fakta itu juga amat kental. Sebagaimana dikemukakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) selain mendapatkan gaji, ternyata masih mendapat tambahan penghasilan yang berasal dari honor kegiatan. Masalahnya, lanjut Gubernur yang akrab disapa Aher ini, honor tersebut tidak merata di semua dinas atau instansi.
“Ada juga dinas yang anggarannya kecil, karena memang tidak ada proyek besar, se
perti Perpustakaan dan Arsip. Karena tidak banyak anggaran, honornya kecil.
Itulah yang disebut dinas atau ‘lembaga air mata’,” jelas Aher saat ber
bicara pada kegiatan Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Korupsi yang diinisiasi KPK di Rumah Dinas Guber
SiDAK- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat sidak pada hari pertama kerja di Samsat Kota Bandung. Ist
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 27
nur Sumatera Barat, Jl. Jend Sudirman, Kota Padang (24/08).
Pemrov Jabar memang menjadi sumber acuan yang digandeng KPK karena berhasil menerapkan implementasi sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi salah satu instrumen menyelesaikan masalah ‘misorientasi’ kerja pegawai, inefisiensi APBD, dan rendahnya kinerja Pemerintah Daerah. “TPP di Jawa Barat merupakan konversi atau transformasi kebijakan honorarium menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai, yang distribusinya disesuaikan dengan kinerja (Pay for Performance) dan jabatan (Pay for Position) dengan manajemen pengukuran kinerja berbasis SKP dan online sistem,” jelas Aher.
Gubernur Jabar juga menyatakan, implementasi TPP yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 tahun 2012, juga menyoal kesejahteraan pegawai. Terkait dengan tindakan korupsi, lanjut Aher, kesejahteraan pegawai merupakan salah satu motif atau alasan terjadinya tindak pidana tersebut. “Dalam konteks meminimalkan itulah, Pemrov Jabar mengimplementasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” katanya.
Berbasis KinerjaAsisten Daerah IV Pemprov Jabar Soli
hin mengungkapkan, setiap anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jabar harus berbasis kinerja. “Manakala seseorang mendapatkan tunjangan, harus jelas dulu kinerjanya seperti apa. Sistem ini diberlakukan untuk setiap pegawai,” kata Solihin.
Lebih jauh mengenai implementasi TPP yang diakses melalui tautan skp.jabarprov.go.id, Solihin mengatakan, merupakan sistem manajemen pengukuran kinerja pegawai yang terintegrasi dengan kebijakan pemberian tunjangan kerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, pendidikan dan pelatihan, hukuman disiplin, serta aplikasi pelayanan kepegawaian bagi 12.864 PNS Jabar. Aplikasi tersebut diakses secara online berbasis internet dengan username pegawai masingmasing. Meliputi basis data, pelayanan pegawai dengan sistem ‘one man one report’,” katanya.
Melalui aplikasi yang dibuat secara mandiri oleh pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada tahun 2010 tersebut, lanjut Solihin, per tahun 2014 semua PNS yang bekerja di Provinsi Jawa Barat sudah bisa membuat pengukuran kinerjanya sendiri dan
diklarifikasi oleh atasannya langsung. Selain penerapan aplikasi yang sudah me
nyeluruh, menurut Solihin, Pemprov Jabar berhasil menekan pengeluaran honorarium kegiatan. Jika sebelumnya per tahun ada sekitar 1.500 kegiatan, setelah aplikasi TPP hanya ada 1.000 kegiatan. “Berarti 500 kegiatan yang dihilangkan terindikasi hanya untuk mengejar honorarium,” katanya.
Efisiensi juga dirasakan karena banyak pos pengeluaran yang tak jelas dan kerugian lain bisa ditekan. “Pertama honorariumnya tidak jelas, kedua kalau ada kegiatan berarti ada pengadaan ATK, ada perjalanan dinas, dan pengadaan lainnya,” jelas Solihin.
Dengan sistem TPP, lanjut Solihin, pegawai menjadi berpikir ada kegiatan ataupun tidak, sepanjang mereka berkinerja positif maka akan berimbas pada pendapatan yang bakal mereka terima. Dengan kata lain, akan tumbuh semangat bersaing dalam kebaikan. Di lain pihak pola pandang PNS pun berubah
karena di mana pun mereka ditugaskan tidak lagi menentukan pendapatan.
Lantas, bagaimana dengan masyarakat? Menurut Solihin, masyarakatlah yang justru menjadi target
dari perbaikan kinerja PNS di Jabar. Karena salah satu indikator memper
oleh TPP, seseorang atau suatu lembaga itu tergantung kepada komplain mitra atau masyarakat. Jika ada komplain dari masyarakat berarti ada potongan. Di lain pihak, Pemprov Jabar menegaskan bahwa PNS harus berkontribusi terhadap perubahan masyarakat. “Negara ini pemilik sahamnya itu masyarakat, karena masyarakat membayar pajak, kami akhirnya memiliki gaji dan tunjangan. Yang jadi CEO kan masyarakat jadi kalau dalam pelayanan masyarakat tidak puas kami bisa dipecat,” katanya.
Solihin menegaskan, bagi PNS yang bertugas memberikan pelayanan publik memang mendapatkan TPP lebih besar karena mereka lebih harus tahan godaan. “Dinas Perizinan, Biro Keuangan, dan BKD misalnya, harus tahan godaan karena banyak sekali celah orang untuk mendapatkan gratifikasi. Itu yang bahaya!” tegas Solihin.
Yang menarik, trik dari Gubernur Aher agar kinerja pegawai selalu baik, TPP dimasukkan ke buku tabungan satu rekening dengan gaji. Aher bahkan mewajibkan buku tabungan itu dipegang oleh istri pegawai. Selain bisa mengawasi, istri juga bisa memahami tugas dan pekerjaan suami dengan bijak. (*)
28 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
mozaiK
sEbuah vidEo tEntang sEjumlah siswa yang dEngan bErani mEngungkap praktik korupsi di sEkolahnya mEnjadi viral di sosial mEdia. tak gEntar mEski tEkanan mErEka hadapi.
ketika siswa sma mengungkap korupsi
audit..! Audit..! Audit..!, teriakan ratusan siswa menggema di aula SMAN 3 Surakarta. Di atas podium, berbekal microphone di tangan, se
orang siswa yang juga ketua OSIS dengan lantang berorasi. Sementara, sekitar lima guru berseragam operasional tampak memasang muka kaku.
Ratusan siswa tersebut bukan sedang menggelar kegiatan kesiswaan, melainkan menuntut pihak sekolah mengusut dugaan penyelewengan dana yang dilakukan sejumlah oknum guru di sekolahnya. Uniknya, pembongkar dugaan kasus rasuah di lingkungan SMAN 3 Surakarta itu bukan dilakukan oleh KPK atau penegak hukum lainnya, melainkan anak didiknya sendiri.
Adalah Dermawan Bakrie pencetus ide dan penggerak tim investigasi yang berada di balik pembuatan video dokumenter tersebut. Dia merupakan ketua OSIS SMAN 3 Surakarta periode 2008.
Meski aksi tersebut dilakukan sekitar delapan tahun lalu, namun video yang muncul di media sosial pertengahan tahun 2016 itu menjadi viral di media sosial. Aksi berani
BERORASi- Dermawan Bakrie saat berorasi di depan para guru SMAN 3 Surakarta 2008 lalu.youtube
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 29
Sang Ketua OSIS bersama sejumlah anggotanya itu pun menjadi topik perbincangan netizen.
Dalam video yang telah diunggah ke situs berbagi video Youtube itu, Dermawan mengaku curiga dengan anggaran yang dibagikan pihak sekolah dan dibagikan kepada orangtua siswa. Di dalamnya, tertera anggaran kesiswaan per tahun mencapai Rp 218 juta, sedangkan kegiatankegiatan OSIS hanya menghabiskan dana Rp 45 juta.
Untuk membuktikannya, Dermawan dan sejumlah rekannya, yakni Rio Satriawan, Yusuf Ariyadi, Agung, membentuk tim dan membuat gerakan Save Our School (SOS). Ada tim publikasi, media, pencari bukti dan sebagainya, semua memiliki tugasnya masingmasing.
Anggaran FiktifLayaknya membongkar kebusukan, per
juangan Dermawan dan temantemannya harus menghadapi tantangan. Tak hanya teguran dari sejumlah kalangan, bahkan ancaman pun bermunculan.
Dermawan dan temantemannya menyadari betul, aksi membongkar kebobrokan sekolahnya itu berisiko besar. Orangtua Dermawan pun sempat khawatir jika anaknya terancam tidak akan lulus ujian nasional. “Jawaban saya kepada orangtua waktu itu sederhana. Saya bilang, saya ujian negara dan negara yang meluluskan saya,” katanya.
Bekerja secara tim, SOS berhasil mengumpulkan buktibukti. Salah satunya adalah adanya biaya pembangunan ruang multimedia fiktif. “Dananya ada, tapi ruangan gak ada. Saya cek lagi ternyata ada biaya pengisian alatalat multimedia, bahkan sampai ada biaya renovasi ruang multimedia. Ruangnya saja tak ada, terus yang direnovasi itu apa? Kemudian kami semakin teliti lagi di pembangunan. Sampai pembangunan di kamar mandi pun diteliti dan cek ke lapangan,” papar Dermawan.
Dengan barang bukti yang ada, laporan mereka ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Walikota Solo yang waktu itu dijabat oleh Joko Widodo akhirnya ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan mendalam. Hasilnya, Walikota memutuskan pihak sekolah bersalah. Pihak sekolah harus meminta maaf ke
pada siswa dan mengembalikan uang Rp750 juta. “Dan pejabat terkait yang tadinya di SMAN 3, kepala sekolahnya dipindah ke SMA lain dengan diturunkan pangkat tapi tidak dipecat. Terus pejabat yang lain diturunkan pangkat dan dilepas dari jabatannya,” terang Dermawan. Ia menambahkan, keputusan itu diambil tiga bulan setelah ia mengungkapnya.
Terkait kasus tersebut, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas SMA Negeri 3 Surakarta Mujapar, mengaku tak menyimpan dendam. Menurutnya, hal tersebut justru menjadi cambuk dan bahan introspeksi bagi pihak pengelola sekolah. “Semua anakanak kami, tidak mungkin kami telantarkan atau kami musuhi. Apalagi anakanak kreatif seperti itu. Ini justru menunjukkan bahwa anakanak SMAN 3 Surakarta bukan anakanak biasa,” kata Mujapar.
Meski sempat kisruh, kata Mujapar, aksi berani Dermawan dan kawankawan justru berdampak positif bagi pihak sekolah karena semakin teliti dalam mengolola anggaran. “Kami sekarang menjadi lebih terbuka. Pengelolaan dana melibatkan komite sekolah, dewan pakar dan akuntan publik. Komite sekolah tidak sekadar sebagai legalisasi kegiatan. Ini hikmah besar yang kami petik,” ujar Mujapar.
Ya, melawan korupsi memang tidaklah mudah. Namun tidak juga mustahil. Perlawanan Dermawan Bakrie bersama temantemannya menjadi bukti.
“Harapan saya akan banyak lagi anak muda yang lebih kritis dan bisa melibatkan diri dalam organisasi,” kata Dermawan. (*)
BARAnG BuKti- Dalam mengungkap dugaan korupsi Dermawan dan kawan-kawan memiliki data pendukung yang cukup kuat.
youtube
portaL
30 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
PEMBEnAHAn- Salah satu proyek
pengembangan reklamasi
Teluk Jakarta yang masih menyisakan
banyak polemik.detIk.com
diskusi puBlik
menimbang substansi reklamasi
reklamasi teluk Jakarta belakangan makin menyedot perhatian publik. Ketidakjelasan infor
masi, tarik ulur berbagai pihak, adu statement dan bahkan berkembang ke arah nuansa politik menjadikannya makin simpangsiur. Belum lagi jika dikaitkan dengan masyarakat yang menggantungkan hidup mereka pada teluk tersebut.
Untuk memperjelas sekaligus mengurai benang kusut reklamasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Diskusi Publik “Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat dan Efeknya”. Diskusi yang dilaksanakan pada Selasa (4/10) di Gedung KPK menghadirkan pembicara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Mantan Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto, dan Wakil Ketua KPK Loade M. Syarif.
Dalam paparannya, Prof. Emil Salim menyatakan, berbagai isu yang menjadi perhatian publik
terkait reklamasi sesungguhnya bisa diselesaikan dengan rekayasa teknik yang tepat. “Reklamasi tidak keliru. Justru ini akan dapat memberikan banyak manfaat jika dikelola dengan baik,” kata Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru ini.
Saat ini tercatat 37 lokasi yang akan dikembangkan melalui reklamasi. Dari total tersebut, ada 17 proyek reklamasi yang sudah berlangsung. Banyak hal yang sudah dilakukan Pemerintah untuk menangani reklamasi teluk ini. Di antaranya mengambil langkah membawa persoalan reklamasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dikaji lebih dalam lagi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan reklamasi di Teluk Jakarta harus dikaji lebih jauh. Apalagi, lanjut Susi, pihaknya menemukan ada yang terlewat dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Reklamasi seharusnya didahului proyek National Capital Integrat-ed Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut raksasa. NCICD berfungsi mengatur kelebihan air
dari aliran sungai Jakarta. Menteri LHK Siti Nurbaya
mengatakan, reklamasi seharusnya dilakukan untuk meningkatkan manfaat ruang sosial ekonomi masyarakat, mitigasi berencana, serta mencapai peningkatan daya dukung.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menegaskan, reklamasi seharusnya digerakkan oleh pemerintah agar dapat digunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat. “Reklamasi harus didrive pemerintah bukan swasta, jadi kalau swasta melakukan sesuatu, pemerintah yang jadi pemimpin terkait pemenuhan halhal yang berhubungan dengan lingkungan, regulasi, dan kebutuhan sosial,” katanya. (*)
“Dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, seharusnya didahului proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).”Susi PudjiastutiMenteri Kelautan dan Perikanan.
portaL
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 31
ngamen antikorupsi
membangun peradaban dari ruang publik
nGAMEn- Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berdendang bersama Grup PMR dalam Ngamen Antikorupsi di Stasiun Bandung pada Sabtu (17/9).
IntegrIto
Saut Situmorang,Wakil Ketua KPK.
“Upaya membangun peradaban antikorupsi tidak hanya dilakukan dengan satu cara saja. Kami punya banyak cara, termasuk acara ini (Ngamen Antikorupsi) di stasiun dan kereta api,”
suasana Stasiun Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat sore itu tak seperti biasanya. Di te
ngah lalulalang calon penumpang, panggung musik dengan segala aksesorisnya, terpampang. Lagulagu jenaka yang dibawakan grup musik Orkes Moral Pancaran Sinar Petromak (PSP) begitu membahana.
Ya, seperti itulah suasana Ngamen Antikorupsi yang digelar KPK di Stasiun Bandung, Jumat (9/9). Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KPK tersebut, menjadi daya tarik tersendiri bagi para penumpang KAI, baik yang turun maupun mereka yang tengah menunggu pemberangkatan. “Musik itu sangat memasyarakat. Jadi kami pikir, pesan yang akan disampaikan akan lebih mengena,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam acara tersebut.
Dia mengatakan, Ngamen Antikorupsi merupakan salah satu upaya KPK dalam mengam
panyekan antikorupsi. Stasiun dipilih, mengingat lokasi tersebut merupakan tempat yang kerap didatangi berbagai lapisan masyarakat. “Jadi saya rasa stasiun merupakan lokasi yang paling tepat,” kata Saut.
Tidak hanya di Bandung, Ngamen Antikorupsi juga digelar di Stasiun Tugu Yogyakarta, Sabtu (17/9). Kegiatan di Yogyakarta ini diramaikan oleh grup musik Orkes Moral Pengantar Minum Racun (PMR). Sedangkan di Surabaya, acara berlangsung di Stasiun Gubeng, Surabaya Jumat (23/9). Dalam kegiatan yang dihadiri Wali kota Surabaya Tri Rismaharani itu, Klanting, grup musik anak jalanan asal Surabaya, ‘menggoyang’ para pengguna moda transportasi kereta api. Sejumlah lagu daerah pun dibawakan, di antaranya Tanjung Perak, Rek Ayo Rek, dan Surabaya Oh Surabaya. “Kegiatan di tengah masyarakat secara langsung ini, bisa mengajak masyarakat terhadap apa yang disosialisasikan,” kata Risma.
Selain di tiga daerah tersebut, sebelumnya KPK juga telah melaksanakan acara serupa di Jabodetabek, yakni seperti Stasiun Gambir Jakarta, Stasiun Jakarta Kota, dan Stasiun Bogor, Jawa Barat. (*)
portaL
32 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
korsup pemBenaHan tata kelola tki
agar layanan tki tak rawan korupsi
PERBAiKAn LAYAnAn-
Penanganan yang kerap bermasalah
banyak merugikan TKI dari berbagai
daerah di Indonesia.
gresnews.com
dari tahun ke tahun, berbagai permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
hampir tak pernah surut. Mulai dari gaji tidak dibayar, pulang sebelum kontrak berakhir, hingga banyaknya TKI yang dideportasi, kerap mewarnai judul pemberitaan di media massa Tanah Air.
Banyaknya TKI yang dirundung permasalahan, menjadi salah satu gambaran atas buruknya tata kelola layanan TKI. Masih lemahnya sistem tata kelola tersebut tentu rentan dengan berbagai pelanggaran, seperti praktik penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi.
Berangkat dari hal itu, KPK mendorong semua pemangku kepentingan. Mulai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Duta Besar RI di Malaysia, BNP2TKI, Pemerintah Kota Pontianak dan sejumlah kementerian lembaga lain, semua didorong un
“Dengan berjalannya program Poros Sentra Pelatihan danPemberdayaan TKI Daerah Perbatasan, diharapkan layanan TKI menjadi transparan, murah, cepat, dan bebas praktik korupsi,”Basaria Panjaitan,Wakil Ketua KPK.
tuk berkomitmen dan berupaya memperbaiki layanan TKI. Salah satunya melalui program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan.
“Dengan berjalannya program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan, diharapkan layanan TKI menjadi layanan yang transparan, murah, cepat, dan bebas praktik korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menggelar Rapat Koordinasi Program Perbaikan Tata Kelola Layanan TKI Tahun 2016 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (27/09).
Dari pertemuan tersebut, setidaknya ada tiga terobosan terkait pelayanan TKI, yakni dibentuknya Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu, Layanan Deportasi Terintegrasi dan Layanan Pemberdayaan TKI Produktif dan Keluarganya. Upaya tersebut akan diterapkan di lima lokasi daerah perbatasan, di antaranya Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Sintang.
Sementara itu Kepala BNP2T
KI Nusron Wahid mengatakan, dengan adanya program ini, akan menekan atau meminimalisasi TKI nonprosedural. Artinya, kata dia, jika biaya penempatan TKI rendah, maka para calon TKI akan lebih memilih jalur yang benar. “Tugas kita adalah menjadikan keinginan TKI melalui jalur yang benar. dan pelayanan pun harus cepat, mudah dan aman,” ujar Nurson. (*)
portaL
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 33
Melalui Anti-corruption Youth Camp, KPK mendorong generasi muda menjadi agen perubahan sosial.
anti-corruption youtH camp 2016
dari kita untuk negeri
GEnERASi AntiKORuPSi- Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan materi dalam Anti-Corruption Youth Camp 2016, Aceh (20/10).
IntegrIto
peran penting kaum pemuda telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak
masa penjajahan hingga perjuangan merebut reformasi pada 1998, pemuda mampu berperan aktif dan menjadi penggerak perubahan.
Sadar akan pentingnya peran pemuda, KPK mendorong generasi muda untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang bersih tanpa korupsi. Melalui kegiatan Anti-corruption Youth Camp 2016, diharapkan kekuatan generasi muda mampu menjadi pendorong perubahan sosial.
Pada Youth Camp kali ini, KPK mengusung konsep live in atau berbaur di Gampong di sekitar Sabang yang nantinya akan menjadi pilot project dalam kegiatan itu. Dengan pendekatan community Development for sosial change, peserta akan saling berbagi, berkolaborasi, dan merancang keberlanjutan intervensi dari topik atau masalah yang akan dipilih dari tiap desa.
Youth Camp tahun ini dibagi dalam tiga tahap. Pertama, yakni penyemaian. Tahap ini akan berisikan sesi diskusi dan berbagi dari beberapa narasumber yang aktif di komunitasnya masingmasing. Kedua berakar, pada tahap ini masingmasing kelompok akan tinggal bersama penduduk ( live in) di empat desa piloting. Mereka akan berbaur bersama penduduk dan mempraktikan materi serta implementasi konsep yang sudah disusun di tahap pertama.
Yang ketiga, yakni bertumbuh. Ini adalah proses dimana setelah kembali dari kegiatan live in di desa, para peserta akan saling berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan ini, diharapkan mereka dapat membangun jalinan komunikasi yang lebih solid serta merencanakan program untuk daerah dan komunitas mereka di tempat asal.
Puncak kegiatan Youth Camp 2016 adalah pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Para peserta akan melaksanakan Sabang Fair yang dirancang me
libatkan masyarakat yang lebih luas. Tak hanya itu, para peserta juga akan mendeklarasikan janji antikorupsi dan membuat prasasti sebagai pengingat terhadap komitmen generasi muda untuk melakukan perubahan sosial.
Anti-corruption Youth Camp 2016 yang dilaksanakan di Sabang, Aceh, pada SelasaJumat (1828/10), ini merupakan kali ketiga sejak diadakan di Jakarta pada 2012 lalu. Ajang tahunan yang diikuti sekitar 60 peserta ini, mengusung tema “Dari Kita untuk Negeri.”
Acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Sabang, Sekolah Antikorupsi Aceh, serta lembaga swadaya masyarakat Mata Aceh dan Gerak Aceh. (*)
portaL
34 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
program “indonesia memBumi”
melalui literasi, menanamkan nilai antikorupsi
BuKu AntiKORuPSi-
Seorang pengunjung
tengah melihat koleksi buku di
booth KPK dalam IBF 2016 di JCC,
Rabu (28/9).IntegrIto
melalui program “Indonesia Menggagas dan Menerbitkan Buku Melawan Korupsi”,
KPK dan Ikatan Penerbitan Indonesia (IKAPI) mendorong sejumlah penerbit untuk menerbitkan bukubuku bertema antikorupsi.
Setelah melalui berbagai tahapan, bukubuku tersebut resmi diluncurkan pada Rabu (28/9) bersamaan dengan Indonesia International Book Fair di Assembly Hall JCC, Jakarta. Acara tersebut dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua IKAPI Rosidayati Rozalina, penulis, penerbit, dan para editor.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi seluruh pihak yang berpartisipasi. Dia berharap, program Indonesia Membumi mampu menjangkau masyarakat lebih luas dengan bukubuku bermutu dan
“Buku Melawan Korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi melalui literasi, guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat,”Agus Rahardjo,Ketua KPK.
sarat nilai integritas. “Program ini merupakan sa
lah satu upaya pencegahan korupsi melalui literasi guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat,” ujar Agus.
Agus menerangkan, bahwa dengan penyajian yang berbeda pada setiap segmennya, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pula masyarakat akan terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Ketua IKAPI Rosidayati Rozalina mengaku antusias melaksanakan program tersebut. Menurutnya, banyak buku yang dihasilkan dari program itu, baik untuk kalangan anakanak, remaja, hingga dewasa, yang akan bermanfaat. “Semoga bukubuku yang sudah terbit ini bisa menginspirasi masyarakat untuk lebih
baik lagi,” harapnya.Dalam acara Indonesia Mem
bumi ini, KPK juga memberikan penghargaan untuk setiap buku terbaik. Dari 167 buku antikorupsi yang diluncurkan, KPK memilih beberapa penulis, penerbit, editor, dan desain buku terbaik. (*)
portaL
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 35
“Tingkat kepatuhan LHKPN pejabat eksekutif dan legislatif di Provinsi Bengkulu menunjukkan rendahnya komitmen terhadap antikorupsi,”
korsupdakgaH terintegrasi
menjadikan tata kelola lebih terarah
DAERAH BARu- Bengkulu, Jawa Tengah, dan NTT menjadi target baru Korsupdakgah KPK.
IntegrIto
Saut Situmorang,Wakil Ketua KPK.
melalui koordinasi, supervisi, pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi,
KPK secara konsisten melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Setelah program berjalan di sejumlah daerah, kali ini giliran Bengkulu, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah, khususnya di tiga Pemprov tersebut, KPK menggelar rapat koordinasi pada Rabu (21/9) di Kantor Gubernur Bengkulu, Jalan Pembangunan No.1 Kota Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Irjen Kemendagri Tarmizi A. Karim, Deputi Pengawasan Bidang Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Walikota Surabaya Tri Rismaharani, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, serta para bupati/walikota Bengkulu.
Dalam kegiatan tersebut, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. Yaitu Kementerian Dalam Negeri, Ba
dan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kepolisian Daerah Bengkulu.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Di samping itu, kata dia, juga untuk meningkatkan komitmen antikorupsi daerah melalui sejumlah kegiatan. Antara lain mendirikan Unit Pengendalian Gratifikasi, Tunas Integritas, Komite Integritas, dan peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berdasarkan data KPK, tingkat kepatuhan LHKPN terbilang masih rendah. Baru sebanyak 31,6 persen pejabat eksekutif di provinsi ini melaporkan hartanya. “Sementara tingkat kepatuhan pejabat legislatif hanya 1,35 persen. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen antikorupsi para pejabat,” kata Saut.
Selain itu, KPK juga menga
mati masih kuatnya intervensi yang terjadi, terutama dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan. Atas berbagai permasalahan itu, KPK tidak hanya memberi imbauan, namun juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk dijalankan.
Selain di tiga daerah tersebut, sebelumnya KPK juga telah melaksanakan program serupa. Antara lain di Banten, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera utara, Papua, dan Papua Barat. (*)
portaL
36 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
kunJungan delegasi mancanegara
Berbagi pengalaman, saling memberi masukan
DiSKuSi- Delegasi dari Afrika tengah
memaparkan penanganan
korupsi di negaranya Selasa,
(27/9).IntegrIto
sepak terjang KPK dalam pemberantaan korupsi di Tanah Air menjadi perhatian tersendiri bagi dunia
internasional. Kiprahnya dinilai sukses dan menjadi salah satu referensi bagi lembaga antikorupsi di dunia. Oleh karena itu, sejumlah delegasi perwakilan pemerintahan dan lembaga antikorupsi dari Afrika berkunjung ke KPK pada Selasa (27/9).
Para delegasi tersebut adalah Komisi Antikorupsi Ethiopia, Senior Ekonom Kementerian Pemberdayaan dan Perencanaan Kenya, Kementerian Kerjasama Internasional Nigeria, Kementerian Kerjasama Internasional Tunisia dan Departemen Administrasi Publik Mozambik.
Seperti yang disampaikan delegasi dari Komisi Antikorupsi Ethiopia Abebe Yiheyis, bahwa kedatangannya ke KPK merupakan suatu pengalaman yang berharga. Menurutnya, pengalaman dan praktik terbaik KPK dapat ditiru negaranya dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Ini dapat menjadi awalan untuk menguatkan kerja sama kita ke depan. Juga akan membawa jaringan di antara negara-negara untuk membagi informasi dalam memerangi praktik-praktik korupsi di dunia,”Agus Rahardjo, Ketua KPK.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja KPK RI, peringkat mereka terus melonjak dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Strategistrategi pemberantasan yang dipaparkan tadi akan coba kami terapkan pada lembaga kami,” kata Yiheyis.
Kedatangan mereka disambut baik oleh KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya mengatakan, kedatangan delegasi dari Afrika merupakan sebuah kehormatan. “Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi awalan untuk menguatkan kerja sama kita ke depan. Juga akan membawa jaringan di antara negaranegara untuk membagi informasi dalam memerangi praktikpraktik korupsi di dunia kita,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Ketua KPK memberikan paparan tentang tugas dan fungsi, serta berbagai program yang dilaksanakan KPK, mulai dari penindakan hingga pencegahan. Agus mengungkapkan, di Indonesia, korupsi menjadi faktor penghalang utama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki negara. “Untuk itu,
KPK bersemangat memberantas korupsi. KPK juga bersinergi dengan badan pemerintahan lainnya untuk pencegahan korupsi,” ujarnya.
Selain kunjungan sejumlah negara Afrika tersebut, sebelumnya KPK juga menerima para delegasi dari Kejaksaan Negeri Korea Selatan, Selasa (27/9). Kedua pihak berdiskusi dan saling berbagi pengalaman terkait pencegahan dan penanganan kasus korupsi. (*)
portaL
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 37
“Peluncuran Profit kita harapkan tidak sebatas seremonial, tetapi menjadi awal dari gerakan bersama memberantas korupsi,”
peluncuran proFit
membangun sektor Bisnis yang Bersih
BiSniS BERintEGRitAS- Melalui Program Profit KPK mendorong para pengusaha agar antikorupsi.
bIsnIs.com
Alexander Marwata,Wakil Ketua KPK.
swasta menjadi salah satu pihak yang acap kali terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di negeri
ini. Dari semua kasus yang ditangani KPK, sekitar 80 persen diantaranya melibatkan pihak swasta.
Oleh karena itu, KPK secara konsisten mendorong pihak swasta melalui berbagai program penguatan integritas. Yang terbaru, KPK meluncurkan Program Profit atau Profesional Berintegritas, sebagai gerakan membangun sektor bisnis yang bersih.
Peluncuran Profit digelar di gedung baru KPK pada Senin (17/10). Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Ketua Ombudsman Amzulian Rivai, Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko dan perwakilan asosiasi pengusaha.
Dalam sambutannya, Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berbagai praktik korupsi seringkali melibatkan unsur pemerintah dan oknum pengusaha nakal. Maka dari itu, melalui Program Profit, KPK mendorong dunia usaha agar profesional dan berintegritas yang diyakini akan memotong mata rantai suapmenyuap. “Dunia usaha, pemerintah, maupun masyarakat tentu ingin mempunyai keuntungan. Tapi keuntungan tersebut seharusnya didapat dari sesuatu yang baik dan berintegritas,” kata Alex.
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengapresiasi inisiatif KPK tersebut. Menurutnya, me lalui Profit, peru saha an ke depan dapat diverifikasi untuk mendapatkan kemudahan dalam mengajukan perizinan. “Nantinya yang sudah terverifikasi bagus akan mendapatkan priviledge, kemudahan dalam bentuk jalur hijau. Dan yang sudah terverifikasi harus ada intensif dari regulator sehingga mereka akan tumbuh,” ujar Heru.
Peluncuran Program Profit
merupakan hasil kerja sama mul-tistakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Berbagai unsur yang terlibat di antaranya Ditjen Bea Cukai, Ombudsman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, SKK Migas, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch, serta asosiasi pengusaha. (*)
38 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
gagas
peran komunitas literasi dalam pemberantasan korupsi
keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPK, membuat bangsa ini tidak mungkin hanya membebankan
tugas pemberantasan korupsi kepada KPK. KPK harus bersinergi dengan banyak pihak dalam melakukan pencegahan korupsi, kampanye, dan penyadaran lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya korupsi.
Salah satunya dengan merangkul masyarakat literer, antara lain melalui gerakan Literasi Antikorupsi. Melalui gerakan tersebut, KPK berupaya melakukan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dengan memanfaatkan produkproduk literasi antikorupsi.
Tetapi, jauh sebelum Literasi Antikorupsi yang diinisiasi KPK dan komunitas literasi di Indonesia mengemuka, pada 1954, Pramoedya Ananta Toer telah menulis novel berjudul Korupsi. Dalam kisah tersebut, Bakir, seorang pegawai kecil yang awalnya jujur, tidak kuasa menahan segala kemiskinan yang mengimpit. Akhirnya, ia pun, seperti juga pegawai lainnya, ikut korupsi kecilkecilan dengan menjual barangbarang kantor. Merasa aman, Bakir menaikkan eskalasi korupsinya, hingga akhirnya ia terjebak pada kerakusan lalu berakhir di jeruji besi.
Empat puluh tahun kemudian, Tahar Ben Jelloun, penulis berkebangsaan Prancis keturunan Maroko, terilhami dari novel Pram tersebut. Ia menulis novel dengan tematik yang hampir sama. Novel berjudul L’Homme rom-
pu tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul Corruption dan mendapatkan penghargaan hadiah sastra Prix Gouncourt. Kendati berjarak hingga 40 tahun, novel Pram rupanya sanggup melewati palung batas negara dan kebudayaan. Tulisannya bisa menggetarkan pembaca seperti Jelloun dan secara intertekstual, jelaslah Jelloun tergerak menulis problematika yang sama atas hasil keterbacaannya. Hal ini menjadi wajar, selain karena Pramoedya Ananta Toer memang penulis ulung, tema mengenai korpusi sebetulnya menjadi gejala umum di dunia.
Berkaca pada proses literer tersebut, kita bisa menarik garis lurus bahwa sebuah karya yang memercikkan kebaikan akan membasahi hati siapa pun. Karya sastra sebagai produk kebudayaan literasi sanggup menjadi cermin kehidupan, sehingga dengan karakteristik karya sastra, sebetulnya sangat dimungkinkan untuk menjadi bagian dari propaganda
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 39
Ist
oleh: Firmanvenayaksa ketua umum Forum taman bacaanmasyarakat
dalam proses pencegahan korupsi. Hal itu terlihat dari mulai maraknya penulispenulis yang menghasilkan karya bertema antikorupsi.
Pada 2013, misalnya, penyair Heru Mugiarso dan Sosiawan Leak memprakarsai sebuah gerakan yang dinamakan “Puisi Menolak Korupsi” (PMK). Mereka mengumpulkan karyakarya para penyair di Indonesia yang bertendensi menolak korupsi. Lalu mereka melakukan roadshow di pelbagai tempat dan menggagas pertunjukkan seni baca puisi, seminar, orasi budaya dan lainlain.
Gerakan yang dilakukan PMK adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegelisahan seorang penulis yang sudah mulai jengah dengan fenomena korupsi yang mewabah. Sajadah Lipat Pak Camat (Tinta Medina, 2015) yang ditulis Riyanto el Harist, seorang birokrat dari Pemerintah Provinsi Banten atau Kelomang (Gramedia, 2015) karya Qizink la Aziva, yang berlatarbelakang sebagai wartawan, Surat dari Bapak (Puspa Swara, 2016) karya Gol A Gong menambah panjang daftar karya sastra yang bernafaskan antikorupsi. Ini adalah pembuktian sederhana bahwa Literasi Antikorupsi sedang menemukan jalannnya. Ini juga membuktikan, bahwa upaya KPK dalam merangkul masyarakat untuk melawan korupsi semakin menemukan hasilnya.
Begitupun, Literasi Antikorupsi memang tidak bisa berhenti sampai para penulis. Tak kalah penting adalah penguatan gerakan tersebut, antara lain dengan mengaktivasi komunitas literasi agar menjadi bagian dari propaganda literasi antikorupsi. Peran komunitas literasi di antaranya, taman bacaan masyarakat, perpustakaan bergerak, sudut baca,
rumah buku, dan sebagainya. Peran mereka tak bisa diabaikan. Sebab, bisa menjadi jembatan antara penulis dan pembaca.
KPK memang perlu dibantu masyarakat yang berlatar sosial kelas menengah yang peduli literasi karena mereka disinyalisasi memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai bahaya laten korupsi.
Dengan karakteristik yang independen dan hadir di tengahtengah masyarakat untuk membudayakan minat membaca, komunitas literasi yang ribuan jumlahnya itu bisa menjadi pemantik di masyarakat untuk terlibat dalam proses advokasi antikorupsi. Sebagai contoh, prinsip kejujuran yang ditanamkan di komunitas literasi adalah mengenai peminjaman buku. Di beberapa komunitas, peminjaman buku bisa dilakukan kapan pun dan setelah selesai, pembaca mengembalikan lagi ke tempat semula. Walaupun sederhana, penanaman integritas ini adalah pondasi awal bagi para pembaca dalam proses pembiasaan.
Selain itu, karakteristik komunitas literasi adalah learning center. Banyak sekali kegiatankegiatan di komunitas literasi yang melibatkan banyak pihak dengan latar belakang pembelajar yang variatif. Potensi ini bisa dimanfaatkan oleh KPK dan para penulis buku antikorupsi untuk melakukan dialog dengan pemustaka sehingga transfer pengetahuan betulbetul terjadi.
Jika kerja sama Literasi Antikorupsi ini bisa benarbenar terealisasi dengan baik, saya yakin akan banyak masyarakat yang ikut ambil bagian di dalam proses pencegahan. Dan jika ini terjadi, para jamaah koruptoriah mulai berpikir ulang untuk melanjutkan polah mereka yang terbukti sudah begitu menyengsarakan rakyat. (*)
40 | integrito | vol 532/viii/sep-okt 2016
peran laporan Harta kekayaan dalam pilkada
KLiniK LhKpn
PertanyaanSalam antikorupsi!Pada bulan Februari 2017 akan diselengga
rakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diikuti oleh beberapa daerah, atas momentum yang sangat penting tersebut, bagaimana LHKPN dapat ikut berperan untuk mengawal proses pemilihan Kepala Daerah agar Kepala Daerah yang berintegritas yang dapat dipilih oleh masyarakat? Terima kasih.
Alexandria Gorontalo
JawabanSdr Alexandria yang kami hormati,Terima kasih atas pertanyaan yang sudah
disampaikan secara spesifik terkait Peranan Laporan Harta Kekayaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seperti kita ketahui bersama, pada bulan Februari 2017 akan diselenggarakan Pilkada serentak periode II yang akan diikuti oleh 101 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh daerah akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 18 daerah akan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota, dan 76 daerah akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Atas momentum yang sangat penting tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengambil peran untuk mengawal proses pemilihan kepala daerah agar kepala daerah yang berintegritas yang dapat dipilih oleh masyarakat.
Berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang, menyatakan bahwa tanda terima laporan harta kekayaan dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dinyatakan bahwa KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Oleh karena itu berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat disusun sebuah mekanisme agar pelaporan harta kekayaan yang dilaporkan oleh calon kepala daerah bisa dijadikan sebagai salah satu alat/bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya, yaitu seperti dijelaskan dalam bagan di bawah ini.
Sebelum calon kepala daerah dapat mengikuti pemilihan kepala daerah diharuskan menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK dan menyerahkan tanda terima laporannya kepada KPU Provinsi/Kota/Kabupaten sebagai salah satu syarat pencalonan. Laporan harta kekayaan tersebut kemudian akan diverifikasi dan diolah menjadi lembar pengumuman laporan harta kekayaan yang kemudian diserahkan kembali kepada KPU Provinsi/Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Calon Kepala Daerah wajib mengumumkan harta kekayaannya tersebut maksimal dua hari sebelum tanggal pencoblosan. Jika berhalangan dalam mengumumkan hartanya maka dapat diwakilkan oleh KPU Provinsi/Kota/Kabupaten untuk mengumumkannya.
KPU diharapkan dapat memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk membaca pengumuman laporan harta kekayaan milik calon kepala daerahnya, yaitu dengan segera mengumumkan kepada masyarakat begitu lembar pengumuman diterima dari KPK walaupun secara aturan dapat diumumkan dua hari sebelum masa pencoblosan. Hal ini dapat berguna bagi masyarakat agar dapat memiliki waktu lebih dalam menganalisis pengumuman harta kekayaan tersebut.
Jika kepemilikan harta kekayaan mi
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 41
Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK
lik calon kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang diumumkannya maka hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakjujuran dalam pelaporan harta kekayaannya, sehingga masyarakat diharapkan tidak memilih kepala daerah yang seperti itu. Contohcontoh ketidaksesuaian tersebut antara lain adalah tidak menyampaikan semua kepemilikan hartanya/ada yang disembunyikan atau meninggikan nilai kepemilikan hartanya agar ketika nanti terpilih tidak begitu terlihat kenaikan hartanya yang diperolehnya pada saat menjabat.
Selain diberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk membaca pengumuman harta kekayaan, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara menganalisis pengumuman harta kekayaan milik calon kepala daerah. Sehingga diharapkan hasil analisis yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih kepala daerah. Selain itu peran serta masyarakat juga diperlukan untuk turut mengawasi perkembangan harta kekayaan milik calon kepala daerah.
Agar mekanisme tersebut dapat berjalan dengan baik KPK melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melakukan beberapa kegiatan antara lain:1. Melakukan koordinasi kepada KPU me
ngenai tata cara penerimaan dan pengumuman LHKPN dalam rangka Pilkada serentak.
2. Membuka loket khusus penerimaan LHKPN dalam rangka Pilkada serentak pada 21 September 3 Oktober 2016, untuk memudahkan calon kepala daerah yang akan mendaftarkan kepemilikan harta kekayaannya.
3. Menyampaikan kepada publik namanama calon kepala daerah yang telah mendaf
tarkan kekayaannya melalui website kpk.go.id. Daftar nama calon kepala daerah tersebut juga dapat berguna bagi KPU Provinsi/Kota/Kabupaten untuk memverifikasi apakah tanda terima yang disampaikan sudah sesuai.
4. Menyampaikan pengumuman laporan harta kekayaan milik calon kepala daerah yang telah ditetapkan kepada seluruh KPU Provinsi/Kota/Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak mulai tanggal 1 November 2016.
5. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menganalisis pengumuman laporan harta kekayaan sebagai salah satu alat pertimbangan untuk memilih calon kepala daerah.Sampai dengan 22 September 2016 jumlah
penerimaan LHKPN dalam rangka pilkada serentak ini berjumlah 407 laporan yang terdiri dari 13 laporan milik calon gubernur, 15 calon wakil gubernur, 35 calon walikota, 32 calon wakil walikota, 166 calon bupati dan 146 calon wakil bupati. Jumlah penerimaan laporan dapat terus bertambah mengingat masa perbaikan syarat untuk pencalonan dapat dilengkapi sampai dengan 3 Oktober 2016.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Saudara hubungi Direktorat PP LHKPN KPK dengan:1. Telp.: (021) 2557 83962. SMS/WA: 0851035755753. Email: Informasi.lhkpn@kpk.go.idSalam AntiKorupsi!
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan
melalui surel: informasi.LHKPn@kpk.go.id
42 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
cendeKia
mEski kEtat mEnjalankan adat, suku boti mEnutup diri dari dunia luar. mErEka mEyakini, nilai-nilai yang tErkandung dalam halaika mampu mEnjaga tradisi lEluhur.
MEMAinKAn ALAt MuSiK- Warga Boti tengah memainkan alat kesenian Pukul Gong yang dimainkan untuk menerima tamu kehormatan.
laka Benu, putra sulung Raja Boti, terpaksa turun tahta sebelum berkuasa. Pewaris mahkota itu dikeluarkan dari keluarga kerajaan, lantaran melanggar aturan Suku
Boti. Tidak hanya gagal menggantikan posisi ayahnya, Usif Nune Benu yang meninggal dunia, Laka Benu juga terusir dari tanah kelahiran yang dicintai.
Hukuman yang diberikan kepada Laka Benu, menjadi gambaran betapa ketat aturan yang dipedomani. Tanpa “pandang bulu”
Kearifan Lokal Suku Boti, NTT
aturan ditegakkan, tak terkecuali bagi keluarga kerajaan. Laka Benu yang melakukan pelanggaran berat karena keluar dari kepercayaan leluhur pun harus menanggung hukum adat. Dia harus merelakan tampuk kerajaan kepada Namah Benu, sang adik.
Suku Boti yang mendiami Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT, memang dikenal ketat dalam menjunjung hukum adat. Melalui kepercayaan dinamisme yang disebut Halaika, hukum adat dianggap sebagai warisan leluhur yang harus selalu dijaga.
Bagi suku yang terdiri atas 77 kepala keluarga tersebut, Halaika merupakan kepercayaan yang harus dipegang teguh oleh setiap warga. Di dalamnya, antara lain mengatur tentang hubungan mereka dengan leluhur, dengan sesama manusia, dan hubungan mereka dengan alam sebagai penyuplai kehidupan.
Kokohnya Boti Menjaga Tradisi
blogspot.com
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 43
Antara Alam dan Hukuman SosialTerkait hubungan manusia dengan alam,
Suku Boti mewajibkan setiap warga untuk menjaga kelestarian alam. Sesuai Halaika, mereka percaya bahwa manusia akan selamat dan sejahtera bila merawat dan melestarikan lingkungan. Dan itulah falsafah hidup orang Boti, yang memang menggantungkan semua kebutuhan hidup dari alam.
Dalam aturan Suku Boti, menebang pepohonan secara serampangan adalah pantangan. Bahkan hasil tanaman pun tidak boleh dipetik sebelum panen raya tiba. Aturan tersebut terus dijaga dan menjadi tradisi turuntemurun masyarakat Boti hingga kini.
Karena kedekatan dengan alam itu pula, Suku Boti mengenal hukuman sosial bagi warganya. Termasuk bagi mereka yang pelanggarannya terkait dengan alam. Misalnya saja, jika salah satu warga diketahui mencuri hasil tanaman, maka hukuman yang diberikan berupa sanksi sosial. Yakni, si pelaku tidak dihukum, melainkan masyarakat setempat malah menanam tanaman yang sama dengan yang dicuri di halaman rumah si pencuri.
Selain untuk menjaga kelestarian alam, hukuman tersebut diberikan, karena si pencuri dianggap sangat membutuhkan sehingga layak untuk dibantu. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari nilainilai saling mengasihi atau dalam Bahasa Boti disebut dengan lais manekat.
Tidak hanya itu. Hukuman semacam itu
juga menjadi semacam sindiran, agar kerukunan antar manusia tetap terjaga. Dan yang paling penting, dengan hukuman semacam itu, diharapkan bisa memunculkan rasa malu sehingga pelaku tak lagi mengulangi perbuatannya.
Perkembangan ZamanSelayaknya kearifan lokal lain, berbagai
adat dan aturan yang berlaku pada Suku Boti tentu menghadapi perkembangan zaman yang begitu deras. Menyikapi hal itu, mereka juga mulai membuka diri, meski tetap selektif menghadapi derasnya arus globalisasi.
Dalam hal pendidikan misalnya, saat ini Namah Benu sebagai Raja Boti memperbolehkan para orangtua untuk menyekolahkan sebagian anaknya. Dengan kata lain, jika dalam satu keluarga memiliki enam anak, tiga diantaranya boleh sekolah, namun tiga anak lainnya tidak boleh. Hal ini bertujuan agar adat istiadat, kepercayaan, serta tradisi Suku Boti terus dilestarikan dan dipegang teguh. Karena hanya dengan cara itu, maka tujuan agar tercipta keseimbangan antara tradisi nenek moyang dengan kehidupan masa sekarang bisa tercapai.
Karena kearifannya, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT telah menetapkan Suku Boti sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya yang terusmenerus dijaga keaslian dan kebersahajaannya. Keberadaan Suku Boti menjadi sebuah catatan tersendiri tentang teguhnya masyarakat mempertahankan, menjalankan, dan melestarikan nilai nilai dan budaya yang diwariskan leluhur mereka. (*)
BELAJAR- Sejak dini anak-anak Suku Boti sudah diajarkan kerajinan yang menjadi ciri khas mereka
BEREKSPRESi- Warga Boti memiliki adat dan budaya luhur yang masih dijaga kelestariannya.
Foto2: blogspot.com
44 | integrito | vol 532/viii/sep-okt 2016
cenderamata untuk peneliti senior
Pertanyaan:Saya seorang peneliti di lingkungan Kemen-
ristekdikti. Beberapa hari lalu, saya mengikut Diklat Fungsional Peneliti Pertama. Dalam kesempatan tersebut, kami didampingi oleh pembimbing, yakni seorang peneliti senior yang pakar di bidangnya masing-masing. Termasuk saya dan keempat rekan lainnya, mendapat pendampingan selama diklat. Diharapkan dari bimbingan tersebut akan menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. Usai kegiatan diklat dan bimbingan tersebut, saya dan empat rekan yang satu bimbingan dengan pakar tersebut mem-berikan cenderamata berupa kain batik senilai kurang lebih 400 ribu rupiah. Apakah ini ter-masuk gratifikasi? Setahu saya, peneliti senior dari Kemenristekdikti tersebut bukanlah peja-bat struktural yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara.
Terima kasih.
AP (Depok)
Jawab:Sebelumnya kami ucapkan terima kasih
dan apresiasi atas kesediaan Saudara mendis
KLiniK gratifiKasi
kusikan pertanyaan mengenai gratifikasi kepada kami. Pengaturan mengenai Gratifikasi dapat dilihat dalam Pasal 12B dan 12C UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu:
Pasal 12B(1) Setiap gratifikasi kepada Pegawai Ne
geri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, ...
Pasal 12C(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud da
lam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung se
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 45
menolak gratiFikasi di Hari suci
Pertanyaan: Saya seorang pegawai BUMN. Pada momen
Idul Fitri beberapa waktu lalu, saya menerima kiriman parsel berisi makanan dari rekanan pengadaan di tempat saya bekerja. Apakah par-sel termasuk kategori gratifikasi dan apakah saya harus melaporkannya ke KPK?
NN, Jakarta
Jawaban:Pertamatama terima kasih kami ucapkan
karena Saudara telah bersedia berkonsultasi bersama kami. Terkait pertanyaan menerima parsel berupa makanan dari rekanan, maka sesuai Surat Pimpinan KPK Nomor: B.5388/0113/06/2016 perihal Imbauan Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H, disebutkan dalam poin keempat: “Terhadap
penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kedaluwarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.”
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Saudara dapat langsung menyalurkan parsel berupa makanan tersebut kepada pihak yang lebih membutuhkan dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi Saudara atau unit yang memiliki fungsi pengawasan atau kepatuhan apabila belum terdapat UPG. Karena pada prinsipnya, dalam pemberian parsel tersebut terdapat hubungan jabatan dan konflik kepentingan yang harus dihindari.
Penerimaan parcel tersebut tentunya juga melanggar ketentuan mengenai gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B ayat (1) Undangundang 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), yaitu Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Demikian penjelasan dari kami dan semoga bermanfaat bagi Saudara.
Terima kasih. (*)
Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
jak tanggal gratifikasi diterima.
Terkait dengah pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:1. Apakah pemberian kain batik senilai
Rp400.000,00 kepada Peneliti Senior yang bekerja di instansi pemerintah merupakan gratifikasi?
Melihat dari definisi gratifikasi dalam penjelasan UndangUndang Tipikor, yaitu pemberian dalam arti luas, maka pemberian kain batik tersebut tentunya masuk ke dalam pengertian mengenai gratifikasi.
2. Apabila penerima gratifikasi bukanlah pejabat struktural yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara apakah pemberian tersebut diperkenankan?
Perlu diingat bahwa subyek hukum aturan mengenai gratifikasi dalam UU Tipikor tidak hanya terkait dengan Penyelenggara Negara saja, tetapi juga termasuk Pegawai Negeri.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri meliputi:
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau
daerah. e. orang yang menerima gaji atau upah
dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 1 angka 2 huruf e).
3. Apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang?
Apabila melihat kondisi pemberian gratifikasi tersebut yang terkait dengan penugasan dari Peneliti Senior dari Kemenristekdikti, maka tentunya pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan. Kemudian karena Peneliti Senior tersebut termasuk PNS yang harus mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan, di antaranya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di mana di dalamnya disebutkan bahwa setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya maka pemberian gratifikasi berupa kain batik tersebut pada kenyataannya tidak diperkenankan dan melanggar ketentuan yang harus dipatuhi.
Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat. (*)
46 | integrito | vol 532/viii/sep-okt 2016
resensi
Bisnis yang aBsen Budaya
Penulis :
RADHAR PAnCA DAHAnA
Penerbit :
Penerbit Buku Kompas
Tahun Terbit :
2015
Kolasi :
xxvi, 218 hlm.; 22 cm
Bahasa :
indonesia
Judul :
EKOnOMi CuKuP : KRitiK BuDAYA
PADA KAPitALiSME
ekonomi cukup adalah sebuah sistem ekonomi yang berpondasi pada nilai-nilai luhur dan mulia yang dikembangkan, diper-tahan kan, dan diwariskan oleh sebuah
kebudayaan. Sebagai bangsa berbudaya, kita justru terjebak ke dalam ilusi praktik berekonomi, kenis -cayaan terciptanya kemiskinan dalam sistem yang kapitalistik, terutama dalam praksis paradigmatik “pasar-bebas”.
Di tengah ancaman kebangkrutan ekonomi yang sedang terjadi, buku ini menyoroti upaya bangsa kita meloloskan diri dari jebakan dan bagaimana sebaiknya menjalani praktik ekonomi berbasis pada adab yang lebih cocok dengan realitas sejarah dan kebudayaan bangsa kita: adab maritim. Adab yang mengajarkan bagai mana kita hidup dengan kearifan dari ekonomi cukup.
Bila para ekonom mempelajari, memahami, dan menerima serta kemudian mewajarkan berlakunya pasar-bebas (laissez-faire) sebagai stelsel ekonomi yang diwajarkan, maka Radhar Panca Dahana dalam bukunya ini, dengan gigih berusaha memahami dari segi kultur. Dari sana, dia kemudian menolak laissez-
faire karena dianggap tidak manusiawi, sarat pedoman materialisme, mengetengahkan nafsu dominatif dengan semangat berkompetisi dan berkelahi untuk menang, munafik, serta tidak peduli terhadap tuntutan keadilan.
Yang juga menarik, penulis mengungkapkan, meski kapitalisme tidak logis dan tidak manusiawi, namun para pemimpin Indonesia tetap memelihara neoliberalisme yang dasar hidupnya kapitalisme. Dari sinilah kita dapat ikut merasakan pembenaran bahwa para elite bangsa ini, terutama sejak awal era Reformasi telah absen budaya.
Bertolak dari tuntutan budaya untuk memenuhi pernyataan budaya tersebut, penulis memberikan kritik budayanya lebih jauh daripada sekadar kritiknya terhadap kapitalisme yang dipelihara di Indonesia. Selain itu, penulis juga mengkritik absurdnya mutu pemimpin dan kaum elite kita, yang ia ibaratkan sebagai peuyeum. Bertolak dari situ, maka tidaklah salah apabila kita berkesimpulan bahwa kasus bangsa ini merupakan “kasus budaya”. Dulu kita pernah berani melawan, kita merdeka sambil belajar berperang dan sempat memenangkan berbagai pertempuran. Tentulah kita boleh heran mengapa sekarang tiba-tiba saja kita suka kalah dan menyerah. (*)
koleksi Buku dapat diBaca dan dipinJam di perpustakaan kpk
tidak logis dan tidak manusiawinya kapitalismE, tEtapi mEngapa pula para pEmimpin nEgEri ini mEmElihara nEolibEralismE yang dasar hidupnya kapitalismE?
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 47
Jurus asyik mengelola uang
Penulis :
AHMAD GOZALi
Penerbit :
transmedia Pustaka
Tahun Terbit :
2015
Kolasi :
194 hlm.; 22 cm
Bahasa :
indonesia
Judul :
HABiSKAn SAJA GAJiMu!
Banyak orang mengeluh dengan pengha-silan yang dirasa kurang atau pas-pasan. Hal ini menunjukkan, bahwa besarnya angka penghasilan tidak menjamin kesejahteraan
pemiliknya terutama jika tidak diimbangi dengan pengaturan prioritas pengeluaran keuangan. Sehingga lebih sering kejadian penghasilan yang hanya sekadar numpang lewat. Kemudian untuk meningkatkan kua-litas kehidupan, mereka hanya mengandalkan bonus, perbaikan karier, atau pinjaman. Lalu, apakah benar masalahnya adalah karena kekurangan uang? Atau justru karena kesalahan dalam pengaturan uang?
Sebelum melakukan pengaturan pengeluaran keuangan, terlebih dahulu ubah tujuan kita dalam mengelolanya. Mengelola keuangan bukan untuk me-nyisakan, namun untuk menghabiskan uang. Karena fitrah uang diciptakan adalah digunakan sebagai alat belanja, bukan untuk disimpan atau disisakan. Diatur ataupun tidak, uang akan tetap habis tiap bulannya. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk apa uang tersebut dihabiskan.
Tanpa terkesan menggurui, penulis mengajak
kita untuk mengelola keuangan dengan cara yang mengasyikkan. Betapa tidak, karena pengelolaan yang dilakukan adalah, dengan cara menghabiskan uang. Tentu saja tidak sembarang menghabiskan, namun sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan me-numbuhkan manfaat.
Melalui cara ini, diharapkan pembaca bisa me-lakukan pengelolaan keuangan dengan cara yang gampang. Sebab, ketika menerima gaji, hal yang paling mudah dilakukan adalah menghabiskan di-bandingkan dengan menyisakan. Sedangkan yang paling gagal, adalah menyisakan uang dibanding menghabiskan.
Dengan judul yang atraktif, buku ini berhasil menarik pembaca untuk membuka lembar demi lembar halamannya. Membuat pembaca penasaran mengapa kita perlu menghabiskan gaji dan bukan menyisakannya seperti yang banyak disarankan oleh para pakar pengelolaan keuangan lainnya. Dileng-kapi dengan ilustrasi serta halaman yang full color semakin membuat buku ini menarik untuk dibaca.
Jadi, sudah siap menghabiskan gajimu? (*)
koleksi Buku dapat diBaca dan dipinJam di perpustakaan kpk
mEnghabiskan uang jauh lEbih mudah kEtimbang mEnyisakannya. yang pErlu dipErhatikan, bagaimana mEnghabiskan uang sEsuai kEbutuhan, prioritas, dan mEnumbuhkan manfaat.
48 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
sEjak masa jabatannya yang kEdua habis pada 2013, mahmoud ahmadinEjad mEmang tak lagi mEnjadi prEsidEn iran. tapi dunia akan mEngEnang kEsEdErhanaannya hingga akhir zaman.
caKrawaLa
AHMADinEJAD- Presiden Iran saat menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB (26/9/ 2012).
“saat Anda melihat di cermin setiap pagi, apa yang Anda katakan pada diri Anda?” Pertanyaan itulah yang disampai
kan stasiun televisi AS, TV Fox (AS) kepada Mahmoud Ahmadinejad saat masih menjadi orang nomor satu di Iran.
Jawaban Ahmadinejad sungguh tak disangka. Dengan tenang dia berkata, “Saya melihat orang di cermin itu dan ia berkata, ingat, kau tak lebih dari seorang pelayan. Hari di depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu melayani bangsa Iran.”
Hingga kini, masih banyak yang mengingat hasil wawancara tersebut. Ahmadinejad menjawab keingintahuan masyarakat dunia, perihal kesederhanaannya yang membuat
dunia berdecak kagum. Ahmadinejad memang sosok langka. Se
bagai presiden di negara berlimpah minyak, dia tetap berpenampilan selayaknya rakyat biasa. Dan itu diperlihatkan secara konsisten. Sejak memulai karier politiknya sebagai Walikota Teheran 20032005 pun, ketika menjadi presiden, dan saat tak lagi menjadi orang nomor satu di Iran, kesederhanaan Ahmadinejad tidak berubah.
Pada masa kampanye menuju kursi presiden Iran, misalnya, ketika para kontestan mengeluarkan biaya besar untuk menarik massa, Ahmadinejad bahkan tidak sanggup untuk mencetak fotofoto dan atributnya sebagai calon presiden. Sebagai walikota saat itu, dia tidak mampu mengeluarkan uang
wasHIntonpos
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 49
sepeser pun untuk kampanye. Faktanya, meski tanpa mengeluarkan
uang, Ahmadinejad mampu memenangi pemilihan umum tersebut. Dia mengantongi 61 % suara, mengungguli rivalnya yang didukung dana berlimpah dan mesin politik kuat, yaitu Rafsanjani hanya 35%.
Setelah terpilih sebagai presiden, Ahmadinejad tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan dan transparansi. Langkah pertamanya adalah mengumumkan kekayaan dan propertinya. Kekayaannya terdiri atas Peugeot 504 tahun 1977 dan sebuah rumah sederhana warisan ayahnya 40 tahun yang lalu di sebuah daerah kumuh di Teheran. Rekening banknya bersaldo minimum dan satusatunya uang masuk adalah uang gaji bulanannya.
Kesederhanaannya sebagai presiden juga terlihat, ketika dia tidak tinggal di rumah dinas atau istana negara. Ahmadinejad memilih tinggal di rumahnya yang sederhana dan jauh dari kemewahan. Selain itu, Ahmadinejad juga tidak mengambil gajinya sebagai presiden, dengan alasan semua kesejahteraan adalah milik negara dan ia bertugas untuk menjaganya. Tentang ini ia berkata: “Jika aku tidak mulai, bawahanku tak akan mulai.” Langkahnya ini sangat didukung istri dan anakanaknya.
Satu hal yang membuat kagum staf kepresidenan adalah tas yang selalu dibawa sang presiden tiap hari selalu berisikan sarapan. Bekalnya itu adalah roti isi atau roti keju yang disiapkan istrinya dan memakannya dengan gembira. Ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan yang dikhususkan untuk presiden. Ia merasa malu makan bermewahmewah dari uang rakyatnya
Prinsip kesederahaan juga ditularkan di kalangan kepresidenan. Terkait hal itu, Ah
madinejad menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang sangat tinggi nilainya itu kepada masjidmasjid di Teheran dan menggantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan. Selain itu, dia juga memerintahkan bawahannya untuk menutup ruangan yang sangat besar yang biasanya dipergunakan untuk menerima dan menghormati tamu VIP. Sebagai pengganti, penerimaan tamu dilakukan di ruangan biasa dengan dua kursi kayu, meski sederhana tetap terlihat impresif.
Hal lain yang dia ubah adalah kebijakan pesawat terbang kepresidenan. Ahmadine
jad mengubahnya menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghe
mat pajak masyarakat dan untuk dirinya, ia meminta
terbang dengan pesawat terbang biasa dengan kelas ekonomi. Selain itu, saat harus menginap di hotel, Ahma
dinejad meminta diberikan kamar dengan
tempat tidur yang tidak terlalu besar karena ia tidak
suka tidur di atas kasur, tetapi lebih suka tidur di lantai beralas
kan karpet dan selimut. Ahmadinejad juga sosok pemimpin yang
tidak segan bercengkerama dengan pegawainya dari yang terendah hingga menteri, bahkan menekankan para menterinya untuk tetap hidup sederhana dan disebutkan bahwa rekening pribadi maupun kerabat dekatnya akan diawasi, sehingga pada saat menterimenteri tersebut berakhir masa jabatannya dapat meninggalkan kantornya dengan kepala tegak.
Bagaimana setelah tak lagi menjadi presiden? Ternyata sama saja. Ahmadinejad kembali menjadi dosen di beberapa universitas di Teheran dan dia tidak canggung ketika menumpang bus umum bersama masyarakat. (*)
teLadan
mEski bErkiprah di ranah politik ElitE nasional di jakarta, sEmangat mEmbangun maluku tEtap mEmbara di hati johannEs latuharhary. tEtap sEdErhana, jauh dari prinsip “aji mumpung.”
ini pertanyaan sulit. Siapa kepala daerah yang tidak kaya raya? Memang, sangat tidak mudah menemukan pejabat daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota yang termasuk kategori miskin. Namun, jika kita melihat sejarah,
Johannes Latuharhary yang menjadi gubernur Maluku pada periode tahun 19501954, adalah salah satunya.
Mendapat kepercayaan dari Presiden Soekarno menjadi gubernur dan empat tahun memimpin Maluku, Latuharhary bahkan tak memiliki apaapa. Lelaki kelahiran Saparua, Maluku, ini benarbenar tak memikirkan kekayaan. Memimpin Maluku baginya tidak lain, selain pengabdian dan sumbangsih pemikiran. Maka, tak heran jika tidak banyak harta yang ditinggalkan Latuharhary. Ia bahkan belum memiliki rumah sendiri sampai akhir hayatnya.
JoHannes latuHarHary
Pejuang Sejati, tak Pedulikan Materi
50 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Itu sebabnya, ketika Latuharhary berpulang, sang istri, Henriette (Yet) Latuharhary dan tujuh anaknya sangat terpukul. Atas bantuan kawankawan, Yet akhirnya mendapat pekerjaan di Mesir sebagai pengurus Wisma Indonesia di sana. Kesempatan itulah yang memungkinkan Yet menyekolahkan anakanaknya.
Kesederhanaan Latuharhary yang sama sekali tak berorientasi pada materi memang bukan isapan jempol semata. Pengakuan Mohammad Padang, Gubernur Maluku periode 19591966, menjadi bukti. “Yang saya betulbetul bangga, ia seorang pejuang yang miskin. Kalau ada yang bicara tentang kekayaannya, itu omong kosong,” demikian ujar Mohammad Padang sebagaimana dituturkannya kepada sejarawan I.O. Nanulaita.
“Seorang pejuang miskin yang pada saatsaat terakhir hidupnya tidak bisa membayar biaya rumah sakit di RS St. Carolus atau RS Cikini, melainkan diletakkan begitu saja di barak rakyat dalam keadaan koma. Tragis! Sedih!” kata Mohammad Padang.
Melihat sejarah dan perjalanan Latuharhary menjabat gubernur Maluku, waktu dan pikirannya memang tercurah pada Pemerintah Provinsi Maluku. Pada masa pemerintahannya diwarnai gejola politik. Beberapa tokoh Maluku menolak bergabung dengan Indonesia dan mendeklarasikan Republik Maluku Selatan (RMS).
Setelah gejolak reda, Latuharhary sebagai gubernur pun mencanangkan Maluku sebagai provinsi yang bervisi pada sumber daya perikanan. “Papi sering bilang, Maluku harus bertumpu pada perikanan, bahwa laut adalah pemersatu pulaupulau di Maluku,” kata Mans Mustika Latuharhary, putri tertua Latuharhary.
Visi Latuharhary menjadikan Maluku sebagai basis komoditas perikanan tersebut, sebagaimana dikemukakan Amus Huka, tokoh pemerhati Maluku, terlihat dalam program pembangunan era 19531955. Antara lain, pembagunan pabrik ikan kaleng di Desa Galaga dan pembangunan dermaga serta galangan kapal di Tanah Lapang Kecil di pusat Kota Ambon. Yang disayangkan, visi perikanan Latuharhary itu tidak dilanjutkan oleh gubernur Maluku selanjutnya, sampai saat ini.
Cinta MalukuKecintaan Latuharhary pada tempat ke
lahirannya memang tak disangsikan lagi. “Yo,
ingat! Latuharhary yang kecil di Maluku tidak akan hilang di Indonesia yang besar. Karena sagu telah memberikan darah penghidupan bagiku, maka darahku harus mengalir untuk menyuburkan sagu.” Demikian kalimat sarat makna itu tertulis dalam sebuah surat pribadi Johannes Latuharhary kepada seorang rekan pejuang asal Maluku. Selama puluhan tahun surat itu disimpan rapi oleh Mans Mustika Latuharhary.
Tak hanya itu, sebagaimana diakui Mans, saat ia berusia 13 tahun, ia kerap mendengar ucapan “sagu”. Kata yang berulangulang ia dengar, baik ketika ayahnya berdiskusi dengan sesama pejuang kemerdekaan di rumah maupun ketika ayahnya berbicara di forum resmi. “Kalimat itu memang moto Papi. Maksudnya, meski berjuang untuk Indonesia, Papi merasa harus tetap membangun Maluku,” katanya.
Sekitar pertengahan 1945, Mans juga berkisah, ayahnya mendadak suka besiulsiul, mendengarkan sebuah lagu. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, barulah ia sadar bahwa lagu yang disiulkan ayahnya adalah Indonesia Raya karya W.R. Soepratman. Rupanya, pada pertengahan 1945 itu, BPUPKI sudah memutuskan Indonesia Raya akan jadi lagu kebangsaan.
Perjuangan untuk Indonesia itu akhirnya tercapai. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00, ketika SoekarnoHatta berdiri di podium Jalan Pengangsaan dan membacakan naskah proklamasi, Latuharhary berdiri di barisan belakang. Posturnya yang tinggi besar, berkulit hitam, dan berambut keriting dalam setelan putihputih, membuatnya terlihat mencolok dibandingkan dengan Founding Fathers lainnya.
Setelah tidak menjabat sebagai gubernur, Latuharhary ditarik kembali ke Jakarta dan ditugaskan di Departemen Dalam Negeri. Di Jakarta, kesehatan Latuharhary mulai memburuk. Pada November 1959, saat mengikat sepatunya untuk berangkat ke gereja, Latuharhary mendadak jatuh pingsan. Ia pun segera dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo. Ia terbaring koma selama dua hari. Pada 8 November, dalam usia 59 tahun, ia menghembuskan nafas terakhir. Para tokoh nasional pun tampak menghadiri pemakamannya di Taman Makan Pahlawan Kalibata. Beberapa bulan kemudian, Presiden Soekarno menganugerahi Latuharhary tanda kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat III. (*)
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 51
eKspresi
7852 | integrito | vol 532/viii/sep-okt 2016
80
Sumber : Komik Strip Buku Teacher Super Camp 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK.
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 53
54 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)KLiniK pengadaan
kartu tanda anggota seBagai syarat pelelangan
Pertanyaan:Saya Robi, asal Banyuwangi. Saya mau me
nanyakan apakah Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat dijadikan dasar untuk persyaratan pelelangan dan dapat menggugurkan apabila tidak dipenuhi? Terima kasih atas penjelasannya.
Jawaban: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, diatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
Mengacu pada ketentuan tersebut dan mengingat bahwa keanggotaan Kamar Dagang dan Industri bukan merupakan persyaratan untuk menjalankan kegiatan/usaha maka Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pelelangan.
Pertanyaan:Beberapa waktu yang lalu seorang teman
memberikan informasi tentang peserta lelang yang menang dan telah berkontrak, ternyata terdaftar dalam daftar hitam. Namun daftar hitam tersebut baru didapat setelah semua pekerjaan selesai dan tinggal dibayar. Bagaimana status dan dan keabsahan pelelangannya?
Sandy, Makasar
Jawaban: Berdasarkan penjelasan Pasal 124 ayat
(1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (nonretroaktif ). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Dengan demikian apabila kontrak telah ditandatangani sebelum pengenaan sanksi daftar hitam, maka status kontrak tersebut tetap sah. (*)
(Dijawab oleh Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP)
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan
melalui surel : integrito@kpk.go.id
KTA
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 55vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 55
tahuKah?
metafor untuk tindakan koruptor
perizinan cepat di selandia Baru
memberi tip adalah merendahkan
Tahukah? Ternyata di tiap negara terda-pat metafor atau istilah untuk menyebut tindak culas yang dilakukan para korup-tor. Di Afghanistan dan Iran, misalnya,
popularitas teh dan kopi merupakan bagian dari kegiatan sosial. Tak heran jika keduanya pun dija-dikan sebagai metafora untuk istilah suap untuk menutupi tindakan korupsi. Istilah suap di kedua negara ini adalah “Poul-e-Chai”, yang berarti uang untuk minum teh. (*)
Tahukah? Persoalan perizinan di Selandia Baru ternyata bukanlah hal yang rumit. Di negara berpenduduk asli Suku Maori ini, mengurus perizinan, dalam
hal ini izin usaha, tak membutuhkan dokumen bertumpuk dan prosedur yang rumit. Bagi penduduk yang ingin membuka usaha, mereka bisa mendapatkannya hanya dalam sehari. Layanan perizinan di Selandia Baru pun menjadi yang tercepat di dunia, bahkan di antara negaranegara maju. Di Jerman butuh 15 hari, bahkan Jepang sampai 22 hari. Makanya, Selandia Baru memiliki julukan negara dengan bisnis paling cepat. (*)
Tahukah? Ada kultur yang sangat jauh berbeda antara orang Eropa atau Amerika dengan orang Jepang. Jika di Eropa dan Amerika memberikan tip untuk petugas
jasa pelayanan seperti pramusaji atau bell-boy menjadi hal yang membudaya, di Jepang justru tabu dilakukan. Di Negeri Matahari Terbit ini, memberikan tips berarti menghina derajat orang Jepang. Alihalih mendapat ucapan terima kasih, aksi memberikan uang jasa itu justru bisa melukai perasaan mereka karena dinilai tidak menghargai. (*)
Di Republik Ceko, istilah yang bermakna ikan kecil, yakni “Kaprzhici”, atau ikan “Ryby” digunakan sebagai bahasa sandi selama skan-dal besar korupsi dalam sepak bola. Dalam komunikasi antara manajer, wasit dan pemain, kaprzhici juga digunakan sebagai alat ukur, se-kitar 1.000 koruna (US$50) per ikan. Walhasil, istilah kaprzhici sudah menjadi sinonim untuk korupsi.
Masih dari wilayah Eropa (khususnya Ing-gris, Prancis, Farsi, Swedia), kejadian “di bawah
meja” sering digunakan untuk mengacu pada korupsi. Frasa bahasa Inggris ini dipakai untuk menggambarkan perpindahan uang secara ilegal adalah uang yang di-berikan di bawah meja (Under the Table).
Kata yang sama juga ada di Prancis dengan se-butan “Dessous de Table”, Farsi “Zir-e Mize”, dan Swedia “Pengar Under Bordet”. Istilah lain adalah “Uang Pelicin” seperti yang digunakan di Hungaria “Kenepenz” untuk menyebut para pejabat yang memudahkan urusan. (*)
simpuL
56 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
sekolaH antikorupsi
menggugah partisipasi generasi muda
pontIanak.trIbunnews.com
“Dari sini diharapkan akan lahir generasi baru antikorupsi yang berkontribusi dalam agenda membebaskan Indonesia dari korupsi dimasa mendatang.” Encep Endan, Manager Program Tata Kelola Pemerintahan Gemawan.
Tak hanya fokus dalam gerakan sosial pemberdayaan kelom-pok lemah dan terpinggirkan,
lembaga Gemawan juga aktif menyu-arakan perlawanan terhadap praktik korupsi di Tanah Air. Mereka pun gen-car melakukan berbagai kampanye antikorupsi ke berbagai lapisan ma-syarakat. Salah satunya dengan mem-bangun Sekolah Antikorupsi (SAKsi) di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu-Kamis (21/9-24/11).
Sekolah angkatan pertama yang dilaksanakan di Sekretariat Gemawan tersebut, diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri dari generasi muda yang ada di wilayah setempat. “Dari situ diharapkan akan lahir generasi baru antikorupsi yang akan berkontribusi dalam agenda membebaskan Indone-sia dari korupsi di masa mendatang,” kata Manager Program Tata Kelola Pe-
merintahan Gemawan Encep Endan.Encep mengatakan, Sekolah Anti-
korupsi (SAKsi) Pontianak dilaksana-kan sebagai salah satu upaya menum-buhkan nilai-nilai dan semangat anti-korupsi di kalangan generasi muda.
Selain itu, para alumni SAKsi ini, nantinya juga diproyeksikan untuk membangun jejaring yang secara aktif menebarkan virus antikorupsi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lanjut Encep, agenda ini menjadi strategis untuk dilaksanakan secara reguler dan berkesinambungan. “Ini penting, karena hampir semua aktor lintas sektor dan profesi tidak luput dari praktik memperkaya diri dan orang lain yang merugikan keuangan negara,” papar Encep.
Kegiatan tersebut diinisiasi Gemawan dan Transparency Interna-tional (TI) serta didukung olek KPK,
ICW, Ombudsman Perwakilan Kalbar, Komisi Yudisial Perwakilan Kalbar, Swandiri Institute, Kontak Rakyat Borneo dan AJI Pontianak dan sejum-lah masyarakat peduli antikorupsi lainnya. (*)
tARGEt GEnERASi MuDA- Salah satu bentuk gerakan yang dilakukan oleh Gemawan adalah melakukan Sekolah antikorupsi., Rabu (21/9).
simpuL
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 57
seminar antikorupsi ptik
komitmen Bhayangkari cegah korupsi
“Bhayangkari sebagai istri anggota Polri adalah orang yang terdekat dari para anggota Polri. Kami punya peran penting dalam mengingatkan suami untuk tidak berlaku koruptif,”tri Suswati Karnavian, Ketua Umum Bhayangkari.
Setiap istri memiliki peran penting. Tak hanya sebagai ibu yang mendidik dan mem-besarkan anak, namun dalam
menjaga pasangannya agar tak ber-tindak melawan hukum.
Hal itu pula yang dilakukan ibu-ibu Bhayangkari. Persatuan para istri anggota Kepolisian RI ini, meng-gandeng KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Langkah pertama yang dilakukan adalah de-ngan menggelar seminar pencegahan korupsi bertema “Peran Serta Bhay-angkari dalam Upaya Pencegahan Korupsi” di Perguruan Tinggi Ilmu Ke-polisian (PTIK), Jakarta, Jumat (30/9). Kegiatan tersebut diikuti para pim-pinan Bhayangkari, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, dan sekitar 300-an anggota Bhayangkari.
Ketua Umum Bhayangkari, Tri Suswati Karnavian mengatakan,
bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, seluruh lapisan masyarakat haruslah dilibatkan. Tak terkecuali para istri.
Oleh karena itu, bersama KPK, mereka bekerjasama untuk mening-katkan kesadaran para anggota Bha-yangkari akan pentingnya peran istri dalam mencegah suaminya terhindar dari perilaku koruptif. “Bhayangkari sebagai istri anggota Polri adalah orang yang terdekat, dari para ang-gota Polri. Kami punya peran penting dalam mengingatkan suami untuk tidak berlaku koruptif,” ujar Tri.
Langkah tersebut tentu diap-resiasi KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, kegiatan tersebut sejalan dengan apa yang te-ngah dilakukan KPK melalui program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Menurut Basaria, peran perempuan sangat sentral dalam mencegah bu-daya korupsi, terutama di lingkungan
keluarga. ”Melalui kegiatan ini, paling tidak, bisa mengetahui bagaimana korupsi bertindak. Kami juga mengha-rapkan ibu-ibu Bhayangkari bisa men-jadi agen perubahan,” kata Basaria. (*)
republIka.co.IdBERPERAn AKtiF- Aanggota Bhayangkari turut aktif mendukung upaya pencegahan korupsi di institusi Polri.
Janji Anak Jujur Aku anak jujurSayang pada orangtuaAku anak jujurSuka membantu temanAku anak jujurBuang sampah pada tempatnyaAku anak jujurBerani jujur hebat...
58 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Festival kejujuran generasi emas
Khusus
econvention, Ancol Jakarta, sekitar 350 anak berusia 412 tahun dengan penuh semangat mengikrarkan Janji Anak Jujur. Janji itu diucapkan dalam gelaran Festival
Anak Jujur yang dihelat KPK, 31 Agustus1 September 2016.
KEtAPEL RAKSASA- Seorang peserta tengah memainkan salah satu permainan dalam Festival Anak Jujur di Ancol Rabu, (31/8).
IntegrIto
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 59
nilai kejujuran untuk membebaskan negeri tercinta ini dari tindak kejahatan korupsi dalam segala bentuknya. “Hal ini, tentu perlu dukungan dan peli
batan publik yang aktif,” kata Muhadjir dalam sambutan tertulisnya. Muhadjir menambahkan, bahwa pen
didikan karakter bukan hanya menjadi tugas sekolah. Pendidikan karakter, juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat luas. Termasuk di antaraanya, peran kementerian dan lembaga.
Untuk itu, lanjut dia, sudah menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dan sebagai taman belajar yang menyenangkan. “Mari kita tumbuhkan nilainilai kejujuran kepada anakanak kita dan kita tumbuhkan lingkungan dan budaya yang jujur yang terintegrasi antara sekolah, keluarga dan masyarakat,” kata Muhadjir.
Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir mengatakan, hal utama yang paling mendasar dalam membudayakan karakter baik, adalah melalui penanaman karakter kejujuran atau integritas sebagai salah satu sifat yang mulia. Karena kejujuran, lanjutnya, adalah hal fundamental dalam membangun karakter bangsa. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar dan dihormati bangsa lain, jika mempunyai integritas tinggi, yang antara lain ditandai keberadaan pemimpin dan generasi muda yang jujur dan bermartabat.
Muhadjir juga mengatakan, bahwa semua yang hadir dalam acara tersebut, harusnya merasa beruntung karena menjadi bagian dan pelaku dari sebuah proses perubahan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan perubahan tersebut, imbuhnya, adalah dalam rangka mewujudkan indonesia yang bersih, jujur dan bebas dari korupsi.
Festival Anak Jujur merupakan event pembelajaran bagi anak dengan mengangkat tiga besaran model, yakni pembelajaran melalui literasi, pembelajaran melalui bermain, dan pembelajaran melalui seni musik dan budaya. Melalui pembelajaran dengan tiga model tersebut, diharapkan anak akan memahami arti dari konsep kejujuran. Bukan hanya definisi/teori, tetapi juga contohcontoh nyata dari arti kejujuran itu sendiri. Acara tersebut terselenggara, melalui kerja sama antara KPK dan komunitas literasi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyambut baik dan memberikan apreasiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan yang inspiratif dan edukatif ini. Menteri berharap, Festival Anak Jujur tersebut menghasilkan tunastunas integritas yang baru. Kepada mereka diharapkan pula, akan terus menyemai nilai
Muhadjir Effendy, Mendikbud
“Mari kita tumbuhkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita dan kita tumbuhkan lingkungan dan budaya yang jujur yangterintegrasi antara sekolah, keluarga dan masyarakat,”
60 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Khusus
“Perubahan tersebut, utamanya dilakukan untuk menumbuhkan generasi penerus yang memiliki keuanggulan dari sisi oleh hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Generasi inilah yang harus kita persiapkan, yaitu generasi emas tahun 2045, yang berbekal keterampilan literasi tinggi dan kompetensi unggul di abad 21,” urainya.
Menanamkan AntikorupsiIbarat kertas putih yang masih kosong,
begitulah anakanak. Apapun yang ditulis pada kertas tersebut, itulah yang akan melekat hingga dewasa nanti. Dalam konteks itu pula, KPK menyelenggarakan Festival Anak Jujur.
Seperti disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK memang berinisiatif menanamkan perasaan antikorupsi sejak kecil. Dengan menyasar pada anak PAUD, TK dan SD, diharapkan mereka akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Nilai antikorupsi dimaksud, antara lain kejujuran, kerja keras, tidak curang, kemandirian, tidak diskriminatif, dan adil.
Penanaman nilai antikorupsi sejak dini, menurut Agus sangat penting. Sebab, agar seseorang berperilaku antikorupsi, maka sejak dini harus memiliki sikap negatif terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Selain itu, lan
jut dia, pada saat bersamaan bersikap positif terhadap nilainilai karakter baik (virtues) dan menjadi kepercayaan dirinya (beliefs) sehingga akan menjadi kepribadian (personal-ity), dan sistem diri (self system).
Untuk menumbuhkan nilainilai karakter baik, lanjut Agus, maka perlu pelibatan keseluruhan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pengalaman belajar baik yang diterima di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam menanamkan nilainilai karakter baik, bisa dilakaukan dengan membangun kesadaran dalam diri anak sejak dini.
“Untuk itu saya mempunyai pesan khusus pada teman dari Kemendikbud, bahwa kejujuran semacam ini mudahmudahan tidak hanya di panggung ini. Mudahmudahan bisa dijaga dalam kehidupan seharihari. Harapannya, setelah nanti kembali ke sekolah masingmasing, bisa mendorong sekolah percontohan yang jujur,” urai Agus.
Dalam konteks itulah Agus menambahkan, dalam waktu dekat KPK juga akan memperkenalkan aplikasi Jaga Sekolahku. Melalui aplikasi tersebut, Komite Sekolah dan masyarakat setempat, akan mempunyai akses kepada pengelolaan sekolah. Dengan demikian, melalui gadget masingmasing, mereka bisa memberikan saran, masukan, dan kritik kepada pihak terkait, jika terdapat ketidakjujuran di sekolah. Aplikasi tersebut, lanjut Agus, diharapkan bisa diluncurkan pada Desember 2016.
“Tetapi tidak hanya Jaga Sekolahku. Kita juga akan memperkenalkan Jaga Rumah sakitku, Jaga Perizinanku, Jaga Dana Desaku, dan lainlain. Jadi mudahmudahan, nanti rakyat semua bisa berpartipasi terhadap jalannya pelayanan publik,” jelas Agus.
Sebagai ajang menanamkan kejujuran, Festival Anak Jujur, mendapat apresiasi berbagai kalangan. Menurut pengamat pendidikan anak, Kak Seto, misalnya, jika intinya untuk mengajarkan kejujuran kepada anak, maka gelaran tersebut sudah tepat. Sebab, jika penanaman nilainilai dilakukan setelah dewasa, maka sudah sangat terlambat.
“Harus dimulai dari kecil, bahwa dengan jujur kita menjadi tenang, dengan jujur kita menjadi lebih bahagia, percaya diri, dan sebagainya. “Jadi saya kira, itu perlu diapresiasi bahwa KPK tidak melupakan untuk mendidik
Agus Rahardjo, Ketua KPK
“Saya mempunyai pesan khusus pada teman dari Kemendikbud, bahwa kejujuran semacam ini mudah-mudahan tidak hanya di panggung (festival) ini. Semoga bisa dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, setelah nanti kembali ke sekolah masing-masing, bisa mendorong sekolah percontohan yang jujur,”
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 61
masyarakat sejak dini,” kata Kak Seto.Untuk itu Kak Seto berharap, acara ter
sebut demikian bisa dilakukan lebih sering dan tidak hanya di Jakarta. Kak Seto juga berharap, bahwa acara tersebut bisa menjadi semacam gerakan masyarakat secara luas. Alasannya, karena sekarang ini wadah bermain bagi anak masih sangat kurang. Oleh karena itu, dengan adanya acara ini akan berakibat baik bagi anakanak.
Penanaman nilai dan karakter semacam ini, menurut Kak Seto juga memiliki peran sangat penting. Karena pendidikan utama yang harus diberikan kepada anakanak, memang tentang karakter, karena menyangkut etika. Kejujuran, keberanian mengatakan kebenaran, dan hormat, kreativitas, dan sebagainya.
Senada dengan Kak Seto, Kepala Humas Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Wati Setyowati, juga memberi apresiasi kepada KPK.
Menurut Wati, secara keseluruhan ide acara tersebut sangat bagus. Acara tersebut bisa dianggap sebagai tonggak pertama, ketika dideklarasikan bahwa kejujuran memang sangat krusial buat bangsa Indonesia. Dan
KERJASAMA- Ketua KPK dan perwakilan dari Kemendikbud tengah mempraktikkan salah satu permainan yang mengedepankan kerja sama.
ini, kata Wati, memang harus dimulai dari anakanak sebagai cikal bakal generasi yang akan datang.
Itulah sebabnya, Wati berharap, bahwa proses penanaman nilai dan karakter tidak hanya berhenti sampai di sini. Jika proses terus berlangsung, maka ke depan diharapkan generasi anakanak tersebut, kelak akan menjadi generasi yang diharapkan, yakni jujur, punya karakter kuat dan positif. “Apalagi acara ini sebenarnya tidak hanya melibatkan anakanak. Namun juga dimulai dari sekolah dan dari lembaga masyarakat kecil yaitu keluarga,” kata dia.
Dalam kaitan itulah, Wati menegaskan, bahwa peran untuk menanamkan nilainilai pada anak, hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama. Termasuk HIMPAUDI, yang selama ini memang bergerak dalam dunia pendidikan anak usia dini. Sebagai lembaga, sebagai guru, maupun sebagai ibu rumah tangga, HIMPAUDI selalu mengajarkan nilainilai tersebut. Karena sepintar apapun, lanjut dia, kalau anak tidak punya kejujuran maka akan susah. Apalagi di zaman sekarang, lanjut dia, ketika suatu interaksi didasarkan pada kepercayaan. (*)
IntegrIto
62 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Khusus
pEnanaman nilai antikorupsi mElalui bErbagai pErmainan kErap lEbih EfEktif dibandingkan pEndidikan formal. dunia anak adalah dunia bErmain.
awas, penyidik cilik Beraksi!
mata kirinya dipejamkan, sementara mata satunya lagi dibiarkan terbuka. Sambil sedikit membungkuk, dengan mempergu
nakan kaca pembesar di tangan, Ahmad Azky kemudian ‘mengintip’ puluhan biji mutiara yang ada di kantung plastik.
PEntinGnYA KEtELitiAn- Melalui permainan penyidik cilik KPK memperkenalkan salah satu tugasnya kepada masyarakat.
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 63
Tak jauh dari tempatnya, sembilan anggota tim lain juga sibuk menggeledah semua sudut ruangan. Di sana ada koper, loker, dan sejumlah tempat penyimpanan barang berharga lainnya. ““Dimana lagi ya?” tanya Azky kepada temannya.
Tak lama kemudian, mereka berhasil me
ngumpulkan semua barang bukti yang dicari sesuai misi yang diberikan atasannya. Hasilnya, tujuh batang emas, puluhan butir mutiara, dan sejumlah uang pecahan Rp50.000Rp100.000 berhasil dikumpulkan. Setelah semua barang bukti terkumpul, gelar perkara pun dilakukan.
Ya, seperti itulah aksi 10 anggota penyidik cilik KPK, yang diperankan siswasiswi sekolah dasar (SD). Dalam permainan itu, para peserta dibagi dalam kelompok yang berjumlah 10 orang. Lalu, masingmasing kelompok diberi tugas untuk mencari harta koruptor berupa uang atau perhiasan yang sengaja disembunyikan panitia di lokasilokasi tertentu berlatar belakan sebuah ruangan di salah satu kantor.
Aksi tersebut dilakukan dalam Festival Anak Jujur yang digelar KPK beberapa waktu lalu. Di tengah riuh rendah kegiatan itu, dengan berseragam rompi bertuliskan ‘Penyidik KPK’ di punggung dan sarung tangan warna putih, mereka menjalankan misi untuk mengungkap sebuah kasus.
Permainan penyidik cilik tersebut, merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan KPK kepada anakanak. Selain itu, melalui permainan tersebut, KPK sekaligus berusaha menanamkan nilainilai antikorupsi kepada mereka.
Permainan penyidik cilik, tentu membuat anakanak sangat terkesan. Maria Prima Santika, misalnya, mengatakan bahwa permainan tersebut sangat seru. Bagi siswa kelas 6 SD Sukapura 02 Jakarta Uutara, tersebut, permainan itu susahsusah gampang. “Tadi disuruh nyari batang emas, 30 berlian, sama 45 koin emas. Yang gak ketemu cuma emas aja,” kata dia.
Dalam permainan itu, Maria ditetapkan sebagai ketua penyidik. Dari sana Maria mengatakan, bahwa dia harus bisa membimbing temantemannya, agar misi yang diemban bisa dilaksanakan. “Biar gak ngacak-ngacak, supaya barang buktinya ketemu semua,” lanjut Maria yang bercitacita menjadi guru.
Imam Falid Firmansyah siswa kelas 5 SD 01 Pulogebang juga merasa senang. Menurutnya, permainan penyidik cilik tidak mudah, karena harus mencari barang bukti yang tersembunyi. Termasuk, menemukan potongan gambar di kolam pasir. “Yang jelas,
IntegrIto
64 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Khusus
permainan penyidik cilik itu mengasyikkan,” kata Imam, “Tantangannya juga besar.”
Selain bermain penyidik cilik, Imam juga mencoba berbagai permainan lain, seperti labirin, menyusun puzzle, balap karung, hingga menaiki Gunung Semeru. Dari berbagai permainan tersebut, lanjutnya, dia diajarkan untuk bersikap jujur.
Kegembiraan dan Nilai-Nilai
Penyidik cilik memang satu dari sekitar 15 wahana bermain pada saat itu. Di berbagai arena permainan, anakanak berbaur satu sama lain, mencoba permainan yang tersedia. Mereka berlari, melompatlompat kegirangan, dan berteriak dengan senangnya. Pada permainan balap karung, anakanak meluapkan kegembiraan ketika di antara mereka berhasil mencapai tujuan. Tetapi, mereka juga berteriak memberi semangat kepada peserta lain. “Tadi pas balap karung saya
jatuh. Tapi bangun lagi karena temanteman memberi semangat,” kata Dito, siswa SDN Bungur 03 Pagi.
Begitu pula di wahana lain. Ketika anakanak mencoba merayap dan menerobos ke dalam ban, anakanak juga terlihat sangat antusias dan gembira. Seperti tak kenal menyerah, anakanak itu berusaha melewati rintangan dan mencapai tujuan sesuai aturan permainan yang ada. “Kalah dan menang memang bukan tujuan utama. Lebih dari itu, kepada mereka juga ditanamkan agar dalam mencapai tujuan, tidak dilakukan dengan caracara yang curang dan menyalahi aturan,” kata Epi Handayani, ketua panitia.
Berbagai permainan tersebut, lanjut Epi, memang memiliki filosofi tersendiri sesuai dengan nilainilai antikorupsi. Misalnya tambang riang yang menyajikan permainan tarik tambang tersebut, tidak mengutamakan tujuan. Tetapi, lanjutnya, lebih pada
BERiKRAR - Seorang anak tengah membacakan janji anak jujur diikuti seluruh Festival Anak Jujur di Ancol Rabu, (31/8).IntegrIto
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 65
upaya anakanak untuk bekerjasama dengan temannya. Jadi, lanjut Epi, yang ditanamkan melalui permainan tersebut adalah nilai kebersamaan.
Tetapi memang bukan hanya nilai kebersamaan dan kerja keas. Berbagai permainan, lanjut Epi, juga menanamkan nilainilai lainnya. Termasuk di antaranya disiplin, bertanggung jawab, adil, dan peduli.
Pemerhati pendidikan anak Kak Seto menilai, penanaman nilainilai melalui berbagai permainan akan sangat efektif. Sebab, pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Melalui permainan, lanjutnya, penyerapan nilainilai jauh lebih baik dibandingkan pendidikan formal. Sebab, lanjut Kak Seto, tidak jarang pendidikan formal terlalu kaku, karena kaitannya harus melalui cara menghafal, dan sebagainya.
Tetapi kalau melalui nonformal seperti bermain, kata dia, suasana menjadi lebih ceria, lebih santai. Jadi, bukan hanya menyangkut pemikiran kognitif tetapi juga perasaan apektif serta juga ada gerakan atau aksi motorik. Dengan demikian, penyerapan akan jauh lebih tinggi pada anakanak, karena anakanak adalah dunia bermain. “Belajar kejujuran dengan suasana bermain memang lebih efektif,” kata Kak Seto.
Purnama Latifah, orang tua anak yang
turut dalam acara tersebut juga merasa senang. Menurutnya, seluruh
permainan sangat menarik dan bermanfaat untuk menanamkan kejujuran anakanak. “Permainannya bagus banget, supaya mereka lebih
tahu apa kejujuran,” kata dia. Menurut Sri Winarni, orangtua
anak, berbagai permainan tersebut memiliki manfaat yang sangat besar. Terlebih, di tengah era gadget yang menyajikan berbagai permainan yang belum tentu sesuai dengan karakter dan nilainilai positif.
Selain menanamkan nilai kejujuran, lanjut Winarni, berbagai permainan tersebut juga memberi inspirasi, bagaimana seharusnya para orang tua memilihkan mainan yang lebih bermanfaat kepada buah hati mereka. Tentu saja tidak mudah di era saat ini, karena serbuan teknologi yang luar biasa. Tetapi setidaknya, lanjut dia, bisa menjadi rujukan bagi orang tua ketika akan membelikan mainan kepada anakanak. “Bahkan, bisa menjadi masukan kepada orang tua, agar mengarahkan anakanak untuk bermain seperti zaman dulu, misalnya petak umpet, gobak sodor, balap karung, yang lebih memiliki nilainilai,” kata Winarni.
Ernasari, guru SD 02 Pondok Kopi, Jakarta Timur juga mengaku bahwa berbagai permainan tersebut sangat bagus. Sebab, semua dirancang dan melatih anak supaya jujur. Selain itu, kata dia, melalui berbagai permainan itu, anak juga diajarkan untuk bersosialisasi dan bekerja sama. Apalagi, karena ketika anak bermain suatu wahana, maka dia akan berbaur dengan anakanak lain yang tidak dikenal sebelumnya.
Penanaman nilai kejujuran itu sendiri, menurut Ernasari sangat penting dan bisa mendukung upaya serupa yang ditanamkan melalui jalur formal. Dengan demikian, diharapkan bisa semakin menguatkan karakter, sebagai bekal masa depan nanti. “Kalau di sekolah, di setiap pelajaran terdapat karakter bangsa yang hampir semua memiliki nilainilai kejujurannya, tanggung jawab, anak dan sebagainya,” kata dia. (*)
“Kalah dan menangmemang bukan tujuan utama. Lebih dari itu, kepada mereka juga ditanamkan agar dalam mencapai tujuan, tidak dilakukan dengan cara-cara yang curang dan menyalahi aturan,”
Wati Setyowati, Kepala Humas HIMPAUDI
66 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
tatap muKa
tantangan memBuat Hidup leBiH Berwarna
Handry satriago, ceo general electric indonesia
kesan yang memang tak mengadaada. “Berpartner” dengan kursi roda sejak divonis menderita kanker kelenjar getah bening pada usia 17 tahun, Handry
Satriago mampu me naklukkan bukan saja tantangan yang dihadapi, tetapi juga dunia. Dengan segala kegigihannya, dia mampu menyejajarkan diri dengan para pemimpin perusahaan terkemuka, bahkan menjadi Chief Executive Officer (CEO) perusahan kelas dunia, General Electric. Handry membuktikan, tak ada kemustahilan bagi mereka yang punya semangat tinggi dalam menjalani hidup.
Menurutnya, setiap orang punya tantangan dan masalah masingmasing. Bedanya, ada yang menyerah, ada juga yang tak kenal lelah. Dan, itulah pilihan hidup. Karena hakikatnya, setiap manusia memiliki kesempatan dan sukses dengan cara masingmasing.
Lantas, bagaimana kisah hidup Handry yang penuh perjuangan dan inspirasi? Di dalam ruang kerjanya yang nyaman di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Handry menyediakan waktu untuk berbagi. Berikut petikan wawancaranya dengan Integrito:
Seberapa keras perjuangan hidup Anda? Tidak gampang. Banyak hal, Tuhan mem
beri saya melalui jalan panjang dan berlikuliku. Saya kuliah dulu susah, karena kampus sangat tidak aksesibel untuk kursi roda, tetapi saya paksa juga. Orang lain, menikah langsung punya anak. Sedangkan saya menunggu 14 tahun dahulu baru punya anak. Itu contoh. Dalam hal lain, saya juga terus bersabar dan tak menyerah. Akhirnya, dikasih juga oleh Tuhan dengan bagus.
Bagaimana agar tetap konsisten? Tidak selalu semangat saya penuh.
Kadang ada juga susah, sedih. Tapi bagi saya itu pilihan. Pilihannya tenggelam mengikuti kesusahan atau mencoba menjalani kehidupan apa adanya dan menikmati apa adanya. Mungkin prinsip saya dari dahulu adalah itu. Saya berprinsip demikian, karena saya percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Begitu mereka memutuskan untuk melawan dari kesusahan hidup, Yang Maha Kuasa akan memberi mereka senjata.
Itu sebabnya, saya selalu memilih untuk tetap optimis. Waktu SMA, misalnya, saya merasa bahwa tidak bisa berjalan itu susah. Tetapi ketika saya optimis dan memutuskan untuk kembali ke sekolah, ternyata banyak hal yang bisa saya nikmati. Seperti nonton konser Iwan Fals, sampai naiknaik ke atas. Dan menurut saya, setiap orang memiliki kesempatan untuk itu.
Termasuk ketika lulus cum laude saat meraih gelar doktor?
Kalau sekolah, saya memang suka. Dan saya tidak melihat angkanya berapa. Tujuannya bukan angkanya berapa. Saya menikmati proses pembelajaran itu. Jadi hasilnya apa, itu adalah out put dari proses yang dijalankan. Tidak pernah dijadikan beban soalnya, sehingga saya siap meskipun tidak lulus waktu itu. Memang lama lulusnya, hampir enam tahun dan hampir drop out.
Dari mana sumber kekuatan Anda?Dari “atas.” Bukan dari saya sama sekali.
Kembali, saya percaya ketika orang mencoba untuk melawan, maka setiap orang akan mendapatkan kekuatannya sendiri. Banyak
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 67
sekali contohnya, tidak hanya orang yang harus mengalami disabilitas, tetapi orang normal juga bisa mengalaminya ketika dia menghadapi kesusahan. Kemudian dia memutuskan untuk menghadapi kesusahan tersebut, bukan lari. Dia akan mendapat kekuatannya sendiri.
Selain itu, barangkali lingkungan. Saya beruntung dikelilingi orangtua, sanak famili dan temanteman yang menyenangkan serta memberikan semangat juga buat saya. Ya itulah sumber kekuatannya.
Anda melihat tantangan sebagai apa? Saya cepat bosan. Saya tidak suka comfort
zone yang membuat malas. Kalau saya malas, saya tidak aktif. Saya jadi ingat macammacam kesusahan saya. Daripada tenggelam lagi, mendingan cari tantangan baru. Saya melihat gelas itu setengah penuh dan harus diisi terus. Harus dicari yang membuat hidup ini lebih berwarna. Dahulu ketika pertama kali kerja, saya merasa nyaman. Tapi saya menerima tantangan untuk mengambil pekerjaan yang lebih susah. Kenapa? Karena saya merasa kerjaan ini enak.
Ketika saya tujuh tahun di salah satu bisnis dan tujuh tahun di energi. Tentu sudah hafal di luar kepala. Saya mengambil keputusan untuk sekolah lagi, supaya tantangannya ada lagi kemudian lebih berwarna. Begitu kita mendapatkan tantangan yang baru, adrenalin kita mulai mengalir. Dan menurut saya, hal yang itu membuat hidup kita lebih berwarna. Tantangan memang dibutuhkan untuk mewujudkan passion.
Siapa yang paling memengaruhi Anda?Saya pikir, Papa saya merupakan salah
satu role model saya. Karena ayah saya banyak berjuang. Bahkan meninggalnya kemarin itu, setengah bulan yang lalu, prosesnya tidak gampang. Sakit selama empat tahun, kemudian mau meninggalnya masuk ke rumah sakit. Duatiga minggu di ICU.
Beliau tidak pernah mengatakan, sudah ya. Bahkan sampai hari terakhir, kita berpikir, kita bawa ke ruangan saja, kita lepas di situ. Tapi Beliau meninggal sebelum dibawa ke ruangan.
Tidak hanya ayah saja. Ibu saya juga. Saya sakit pada usia 17 tahun hingga sekarang sudah 30 tahun. Ibu saya usianya 67 tahun. Saya keluar rumah, menikah tahun 2001. Dan Papa saya mulai sakit pada tahun 2003. Hampir separuh usia ibu saya, merawat orang sakit.
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 67IntegrIto
68 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
tatap muKa
Itu memerlukan perjuangan besar dan itu luar biasa bagi saya.
Apakah orangtua memang menyiapkan Anda untuk tangguh dalam menjalani hi-dup?
Mungkin ya. Walaupun saya yakin Papa saya tidak tahu saya bakalan seperti apa. Sejak kecil saya selalu dibiasakan, misalnya barang yang diberikan harus dirawat. Kalau tidak mau dirawat, ya harus membeli sendiri. Kalaupun saya beli sendiri, jika ditanyai harus bisa menjawab.
Misalkan membeli sepatu. Kalau sepatu tidak bersih, ayah saya berhak bertanya, ”Sepatu kotor begitu, tidak pernah dicuci. Kamu tidak pernah cuci sepatu, menunggu orang yang nyuciin.” Yang jelas, apa yang diajarkan Papa menjadi nilainilai penting bagi saya dan ada di saya. Empati menurut saya, bagian terpenting dari leadership. Ada pembelajaran di situ. Bahwa dengan empati orang sangat membantu sekali dalam bekerja.
Terkait pencapaian Anda, apakah ada puncak lain yang ingin ditaklukkan?
Saya mendefinisikan sukses adalah “when you said”. Ketika Anda merasakan bahwa saya sukses dan saya berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan, maka saya mengatakan bahwa itu sukses. Karena kalau misalkan jabatan dianggap sebagai bentuk kesuksesan, banyak orang mendapatkan jabatan itu meski hanya tiga hari kerja. Apakah itu sukses? Ya tidak tahu juga. Kalau buat saya sih itu bukan.
Jadi, setiap hal yang saya lakukan, besar
ataupun kecil dan itu berguna buat orang lain, saya merasakan adanya kesuksesan. Tidak selalu diukur dengan materi. Mampu berbuat bagi orang lain, dalam konteks ini misalnya sebagaimana konsep saya sebagai CEO GE Indonesia bahwa “the job of a leader is to cre-ate another leader”.
Prinsip ini juga berakar dari cara hidup Papa saya, yang saya lihat, saya alami, dan bahkan saya protes sepanjang masa remaja saya. Papa saya mencontohkan, tak masalah berkorban untuk orang lain agar mereka jadi lebih maju, karena kalau orang di sekitar kita menjadi lebih baik, kita akan juga jadi lebih baik. Inilah yang saya istilahkan saya terkena pygmalion effect.
Kemudian mengenai apakah masih ada yang ingin saya taklukkan, saya selalu ingin kembali ke kampus. Saya suka misalkan ada orang lain yang bisa lebih bagus dari saya. Jadi mimpi saya kembali ke kampus.
Bagaimana fokus Anda terhadap pendi-dikan dan volunterisme?
Selama enam tahun terakhir, saya mengerjakan posisi sekarang ini. Saya ingin menghabiskan waktu, sebenarnya ke kampus. Ketemu komunitas dan anakanak muda. Dulu kami punya program “Jalan Pemimpin”. Anakanak muda dimentori oleh CEOCEO. Dan itu juga banyak melahirkan anakanak muda yang menurut saya bisa menjadi agen perubahan.
Kalau kita berharap Indonesia menjadi lebih baik, mungkin bukan di generasi kita terjadinya. Akan terjadi di bawahnya. Tapi
BERBAGi iLMu- Handry Satriago saat menjadi pembicara pada Knowledge Session di Kementerian BUMN (8/12/2015).
bumn.go.Id
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 69
BiODAtAnAMA
HANDRY SATRIAGO
tEMPAt, tAnGGAL LAHiRPekanbaru, Riau, 13 Juni 1969
PEKERJAAn CEO General Electric Indonesia
PEnDiDiKAnInstitut Pertanian Bogor 1993
Magister Management (MM) IPMI, Jakarta 1997, Dual degree MBA Monash University, Australia 1997
Doktor Strategic Management, Universitas Indonesia 2010
kalau kita tidak menyiapkan generasi di bawahnya untuk menjadi lebih baik, maka yang terjadi hanya pengulangan saja.
Kalau misalnya saya besar waktu itu di lingkungan, waktu saya menjelang dewasa, itu kan zamannya Orde Baru. Ketika korupsi, upeti dan sebagainya itu sama seperti sekarang, maka value itu ada, semua melakukan seperti itu.
Kalau saya tidak memberikan edukasi kepada generasi sesudah saya, bahwa bukan begini caranya, mereka akan memiliki fase berpikir yang sama. Mungkin ini dia permasalahan di negara kita. Karena generasi berikutnya diajarkan dengan cara seperti generasi sebelumnya. Padahal mereka harus diajarkan yang berbeda dan belum didapatkan oleh generasi sebelumnya agar berani berpikir berbeda dan lebih luas.
Korupsi kan tidak diajarkan pada satu generasi. Korupsi terjadi karena beberapa generasi membiarkan. Itu yang membuat saya terlepas dari pro dan kontra. Saya melihat apa yang diusahakan oleh pemerintah, kemudian dengan adanya KPK, adalah proses untuk mendidik generasi berikutnya.
Mungkin tidak akan tuntas di masa sekarang ini masalahanya. Tapi kalau semakin banyak orang, anakanak muda memiliki konsen yang dilakukan sekarang, maka akan semakin banyak orang yang ikut memerangi.
Mimpi Anda lebih ke arah apa pendidikan yang akan dibangun?
Manajemen. Karena ekspertis saya kan di manajemen. Mungkin manajemen praktik, di samping related dari apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya banyak sekali. Seperti pensiunanpensiunan yang ada. Pensiunan pejabat, pemimpin perusahaan asing atau nasional yang ingin melakukan hal yang sama, tetapi wadahnya tidak ada.
Kalau wadahnya ada, siapa tahu kita bisa membuat semacam pelatihan bisnis (business coach). Apalagi manajemen terapan tidak banyak di Indonesia. Berkaitan dengan sosok leadership. Apa kaitannya dengan membangun generasi muda Indonesia?
Kalau dilihat di GE, banyak sekali anak mudanya. Kami banyak hired anakanak muda. Banyak promote anakanak muda, usia di bawah 30 tahun sudah ada yang melead bisnis. Menurut saya itu salah satu yang kami kerjakan di sini (GE).
Itu merupakan bagian dari kontribusi Anda bagi bangsa ini?
Tidak tahu saya. Mungkin topiknya kebesaran. Kalau soksokan saya mengatakan berkontribusi untuk ini, orang lainlah yang ngomong, barangkali. Tapi saya ingin berbuat sesuatu, GE di Indonesia menghasilkan banyak pemimpinpemimpin Indonesia. Saya ingin GE berkontribusi di Indonesia dengan teknologi yang ada. Jadi, tak hanya berjualan dan berbisnis. Kami ingin membantu programprogram yang pemerintah buat.
Selama ini sudah berapa persen leader lo-kal yang Anda kader?
Menurut saya di atas 90% leader yang kami punya adalah lokal. Ada beberapa lead-er yang tidak lokal, karena memang orangorangnya belum ada. Kemudian ada beberapa orang Indonesia yang tidak menghandle Indonesia, tetapi region. (*)
70 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Komunitas
bErmodal sEadanya, komunitas historia indonEsia tErus bErgErak mEmbangun nasionalismE lEwat sEjarah. bisa mEnjadi contoh gErakan sErupa di tanah air.
komunitas Historia indonesia
memBangun nasionalisme lewat seJaraH
tidak dimungkiri, sejarah terkait erat dengan nasionalisme. Melalui penghayatan nilai masa lampau, sejarah bisa membangkitkan rasa kecintaan kepada bangsa
dan negara. Tak heran, melalui pidatonya yang terakhir, 17 Agustus 1966, Bung Karno mengucapkan semboyan yang sangat dikenal hingga kini, “Jas merah atau jangan sekali
MEnARiK- Program Jakarta Night Trails di Kota Tua yang digelar oleh Komunitas Historia cukup diminati anak muda Ibukota.
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 71
kali meninggalkan sejarah.” Dalam konteks membangkitkan nasion
alisme itu pula, Komunitas Historia Indonesia (KHI) lahir. Berdiri 22 Maret 2003, KHI menjadi gerakan sosial yang bertujuan untuk membangun kesadaran nasionalisme Indonesia melalui pendidikan, sejarah, kebudayaan, dan pariwisata. Pada awal berdiri, KHI hanya beranggotakan tujuh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indonesia (UI).
Menurut sang pendiri, Asep Kambali, KHI adalah wadah lintas generasi bagi masyarakat Indonesia. KHI ingin menyajikan sejarah secara menarik, terutama bagi mereka yang punya kesukaan, hobi, kecintaan kepada sejarah Indonesia, atau budaya Indonesia. Untuk itu, dalam menyampaikan sejarah, KHI memiliki tiga pilar utama, yaitu rekreatif,
edukatif, dan menghibur.“Kami mencoba mengolaborasikan, de
ngan membuat programprogram. Ada kunci dari gerakan KHI bahwa tidak mungkin seseorang bisa mencintai sesuatu kalau dia tidak mengenalinya. Begitu juga belajar sejarah, belajar dengan diri kita, belajar mengenai diri sendiri, dan belajar mengenali bangsanya. Dari sinilah nasionalisme itu tumbuh,” tutur Asep.
Asep menambahkan, bahwa tujuan mengajarkan sejarah adalah untuk menumbuhkan pengetahuan terhadap sejarah, mengetahui masa lalu, mengetahui yang akan dilakukan hari ini, dan mengetahui yang akan dilakukan di masa depan.
Itulah sebabnya, bagi KHI, sejarah dan budaya bukan hanya sekadar subjek pelajaran di sekolah. Sejarah dan budaya adalah sumber patriotisme dan nasionalisme rakyat. Itulah yang menurut Asep termaktub dalam penggalan lirik lagu kebangsaan, Indonesia Raya dan menjadi visi KHI. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Membangun jiwa berasal dari sebuah pemahaman akan sejarah bangsa dan negaranya sendiri,” lanjut dia.
Dalam kaitan itu, Asep mencontohkan mengenai perayaan HUT Kemerdekaan yang sebenarnya sarat pembodohan. Misalnya saja, lomba panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, dan sebagainya. Semua justru mengajarkan kepada kita tentang nilainilai yang sarat pada era penjajahan itu sendiri. “Panjat pinang adalah contoh pembodohan, makan kerupuk menunjukan kemelaratan, balap karung simbol tanam paksa. Jangan seperti itu. Berilah contoh perlombaan lomba mirip pahlawan, lomba lagu perjuangan, mencari harta karun sejarah, parade karnaval, atau membuat drama,” kata pria kelahiran 16 Juli 1980 ini.
Kreativitas KekinianKurangnya minat masyarakat mempela
jari sejarah, antara lain karena penyajiannya yang dianggap membosankan. Untuk itulah
KHI mencoba menyajikan sejarah melalui kreativitas kekinian. Dalam hal ini, lan
jut Asep, KHI menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi tua dan muda untuk makin
mencintai sejarah. Di antara kreativitas yang dilakukan
dok.kHI
72 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
Komunitas
adalah, berwisata malam di kota tua Jakarta, menjelajahi kampungkampung Tionghoa, atau bahkan menginap semalam di museum. Selain itu, juga kunjungan kepada artefak dan situssitus sejarah, yang diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengalaman spiritual masyarakat, yang pada akhirnya bisa meningkatkan rasa nasionalisme mereka. “Dalam menyajikan sejarah, KHI bukan hanya menunjukan fakta, tetapi juga mampu menghidupkan fakta tersebut dengan sebuah cerita dan pengalaman yang sangat berharga,” kata Asep.
Upaya membangkitkan nasionalisme juga tercermin dari kegiatan mereka. Misalnya, Heritage Trail Pecinan Tangerang, Walking Tour Soempah Pemoeda, Tour de Busway, dan sebagainya.
Melalui berbagai program dan kegiatan itulah Asep yakin, bahwa kecintaan terhadap Tanah Air akan tumbuh. Karena melalui sejarah, masyarakat akan tahu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini dengan berdarahdarah. Masyarakat mengerti, bahwa kemudahan dan ketenangan hidup yang diperoleh saat ini, tidak mungkin bisa dinikmati tanpa pengorbanan para pejuang terdahulu. Dari sana, lanjut Asep, dengan nasionalismenya, masyarakat bisa mengisi kemerdekaan ini dengan berdasarkan nilainilai luhur perjuangan bangsa.
“Kalau ada yang bilang kita berhenti memperjuangkan kemerdekaan kita sekarang, itu salah. Karena apa yang menjadi masa depan tidak mungkin kita raih kalau kita be
menuai apresiasi
Tidak siasia Komunitas Historia Indonesia (KHI) berupaya membangkitkan nasionalisme lewat sejarah. Berbagai penghargaan diberikan atas kiprah mereka. Beberapa penghargaan yang pernah diraih, di antaranya:• Komunitas Peduli Museum, 2004
dari Museum Sejarah Jakarta & Gubernur DKI Jakarta
• Most Recommended Consumer Community Award, 2010 dari SWA Magazine
• The Best Entrepreneurial & Business Community Award, 2010 dari Prasetya Mulya Business School
• Komunitas Peduli Museum 2013 dari Museum Bahari, Dinas Pariwisata & Kebudayaan DKI Jakarta.
• Pengabdian Terhadap Kelestarian Budaya Indonesia, 2014 dari NutriSari W’dank, Nutrifood.
lum memperjuangkan. Nah, inilah yang harus diperjuangkan oleh anakanak kita, yaitu berjuang untuk melawan lupa. Dengan demikian, maka nilainilai perjuangan dan citacita luhur akan menjadi landasan dan mengisi kemerdekaan, tidak sematarmata hanya ada dalam sejarah,” urai dia. (*)
BERtuALAnG- Kegiatan yang digelar KHI di antaranya menyusuri daerah bersejarah seperti dalam program Historical Island Adventure.
dok.kHI
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 73
IntegrIto
Kabar wp
meneBar manFaat leBiH maslaHat
AKSi SOSiAL- Pegawai KPK tengah menjadi pendonor darah yang digelar oleh WP KPK bersama PMI.
manusia pada hakikatnya adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, perlu
bantuan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya. Melihat kondisi dewasa ini masih ada masyarakat sekitar yang kesulitan, WP KPK pun hadir untuk membantu.
Menurut Ketua WP KPK Novel Baswedan, kegiatan sosial WP memiliki perspektif sebagai kepentingan pegawai. “Karena pada dasarnya apabila kita menolong orang, maka kita juga akan ditolong oleh Allah,” katanya. Dengan perspektif itu, lanjut Novel, walaupun WP KPK tidak boleh menggunakan orientasi hasil mencari untung, tapi harus tetap yakin bahwa banyak manfaat dengan berbagai kegiatan tersebut.
Secara khusus Bidang Sosial WP KPK dibentuk untuk melaksanakan kegiatankegiatan sosial bagi insan KPK maupun masyarakat sekitar. Bidang sosial WP ini memfasilitasi tempat dan kegiatan untuk bersosialisasi sesama pegawai dan menyalurkan jiwa sosialnya. Bidang Sosial WP juga menyelenggarakan kegiatankegiatan kepedulian untuk eksternal (masyarakat).
Kegiatan sosial itu dibagi dua program. Program pertama, WP Peduli, yang menga
dakan kegiatan kepedulian kesehatan kepada seluruh insan KPK. Program ini dijalankan melalui kegiatankegiatan, antara lain vaksinasi serviks, vaksinasi Hepatitis A dan B, dan vaksinasi influenza. Tujuan program tersebut, agar pegawai KPK sehat dan kuat demi mendukung pencapaian visimisi KPK.
Program kedua, WP Berbagi. Kegiatan ini ditujukan bagi pegawai KPK maupun masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Bentuk kegiatannya antara lain, pelaksanaan donor darah massal, pemberian bingkisan hari raya, ungkapan kasih ke pegawai yang mengalami kedukaan, bakti sosial, bantuan ke taman bacaan, dan bantuan bencana alam. “WP Berbagi bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan rasa saling berbagi diantara pegawai KPK maupun masyarakat,” kata Novel.
Dengan tumbuhnya kepedulian dan jiwa sosial di antara pegawai, menurut Novel, akan meningkatkan semangat dan keterpaduan dalam rangka bekerja, saling mendukung, dan kepeduliaan antarsesama pegawai akan lebih baik. “Fokus pada pegawai adalah itu. Kalau kepeduliaan sesama pegawai meningkat maka kemudahan dalam bekerja, suasana kerja yang baik akan tercapai,” kata Novel. (*)
dEmi mEnyokong kEhidupan masyarakat mEnjadi lEbih baik, wadah pEgawai kpk (wp kpk) mElakukan kEgiatan sosial yang rutin dilakukan tiap bulan. mElalui kEgiatan sosial ini, pEgawai diajak untuk lEbih pEka dan pEduli tErhadap kEadaan sEkitar.
dalam beberapa kasus, seperti dalam operasi tangkap tangan, tak jarang KPK menangkap tersangka pelaku korupsi dengan barang bukti misal
nya uang suap senilai ratusan juta. Fakta ini tentu bisa menjadi pertanyaan masyarakat umum, bukankah KPK hanya menangani perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar?
Namun demikian, sejatinya penanganan TPK oleh KPK bukan hanya dalam konteks kerugian negara yang mencapai Rp1 miliar. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (1), melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum dan penyelengara negara; (2) mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau (3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.
Selain itu, menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: Pertama, melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2); Kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang da
pat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3); Ketiga, Kelompok delik penyuapan (Pasal 5,6, dan 11); Keempat, Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10); Kelima, Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12), Keenam, Delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7); Ketu-juh, Delik gratifikasi (Pasal 12B dan 12C).
Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh ben
tuk/jenis TPK. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dikenakan pidana penjara karena korupsi.
Ke30 bentuk/jenis TPK tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: per-tama, kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3); kedua, SuapMenyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf c dan d); ketiga, Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c); ke-empat, Pemerasan (Pasal 12 huruf
e, f, g); kelima, Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1 huruf ad, Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 huruf h); keenam, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i); dan ketu-juh, Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C).
Selain definisi TPK yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPK. Jenis tindakan pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
74 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
suLur
perkara tindak pidana korupsi
vol 53/viii/sep-okt 2016 | integrito | 75
jeda
Penyanyi dan pencipta lagu, Oppie Andaresta, belakangan kerap diterpa kegundahan. Bukan karena kariernya terancam lantaran banyaknya pesaing di dunia hiburan. Melainkan waswas atas
eksistensi lagu-lagu anak di Indonesia. Sebagai seorang ibu sekaligus musisi, perempuan kelahiran
Jakarta 43 tahun silam itu tentu merasa khawatir. Atas kekhawati-rannya itulah Oppie memberikan kontribusinya dengan mencip-takan lagu berjudul “Pesan Ayah Ibu”. Lagu tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian Oppie, bukan hanya karena semakin lemahnya eksistensi lagu-lagu anak, namun juga terhadap pem-berantasan korupsi di Indonesia. “Meskipun kecil, tapi saya rasa kita bisa berkontribusi terhadap gerakan antikorupsi. Bahkan dari sosial media pun sebenarnya kita bisa membantu KPK dalam memberantas korupsi,” ujarnya.
Menurut Oppie, lagu yang dia ciptakan memang sederhana. Syair lagu pun, ia tulis dari keseharian keluarganya, terutama pesan-pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. “Sebelum anak saya tidur, sebelum berangkat sekolah, saat ulang tahun, doa saya agar anak saya jadi anak yang baik, suka menolong teman, dan sebagainya. Itu yang kemudian saya tuangkan dalam lagu,” terangnya.
Ibu satu anak yang juga aktif sebagai duta lingkungan hidup ini menilai, media pembelajaran tidak sebatas pada kegiatan formal, namun juga bisa melalui cara-cara yang menyenangkan. “Kita memang harus berpikir out of the box, mencari alternatif lain. Karena saya pemusik, maka saya membuat lagu yang berisi pesan-pesan positif. Jadi ketika anak mendengarkan lagu, mereka secara tidak sadar sedang belajar,” ujarnya. (*)
Oppie AndArestA
pesAn AyAh ibulagu-lagu anak yang kini seolah hilang ditelan zaman membuat oppie andaresta khawatir. dari kepeduliannya, sebuah lagu pun tercipta.
76 | integrito | vol 53/viii/sep-okt 2016
KavLing c-1
laode m. syarieF
malu dengan Bung Hatta
andaikan Bung Hatta masih hidup, mungkin Beliau akan menangis melihat praktik korupsi di negeri yang Beliau
dirikan. Betapa tidak, untuk membeli sepatu Bally saja, Beliau tidak sanggup! Beliau tidak mau menggunakan jabatan yang pernah disandangnya untuk memperkaya diri.Pada hal, jika mau, Bung Hatta akan mudah mendapatkan karena jabatan yang pernah disandang wakil presiden atau perdana menteri.
Betapa tidak, karena jumlah koruptor masih terus berderet. Dan, yang membuat hati menangis, hukuman untuk mereka cukup ringan, plus masih mendapat remisi. Setelah bebas pun bisa langsung menjabat di partai politik. Tak heran bila para tersangka koruptor banyak yang senyumsenyum saat digelandang di KPK. Inilah ironi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ingin rasanya, kita belajar kepada zaman kejayaan Airlangga. Prasasti pada batu din ding candicandi di zaman Airlangga, terungkap peradilan di zaman itu dipegang oleh raja sendiri. Hukuman badan tidak biasa dijatuhkan kecuali ter hadap orangorang perampok dan pencuri. Me reka selalu dijatuhi hukuman mati. Pencuri saja mati, apalagi koruptor. Atau kita belajar dari Negeri Tirai Bambu. Koruptor harus banyak berdoa di pengadilan China karena akan divonis hukuman mati. Tak kurang 4.000 orang dijatuhi hukuman mati karena status sebagai koruptor.
Dalam buku The Babilonian Constitution disebutkan, perilaku korup telah mencapai puncak kesempurnaannya sejak sekitar tahun 1.200 SM. Saat itu, Raja Hammurabi dari Babilonia yang baru naik tahta, me merintahkan kepada seorang gubernur untuk menyelidiki penggelapan yang melibatkan pegawai pemerintahan di bawahnya. Hammurabi
mengancam para pejabat di bawahnya dengan hukuman mati.
Di India Kuno korupsi juga merajalela. Kautilya (abad IV SM), perdana menteri Maurya paling terkenal sangat benci pada korupsi. Dia selalu menekankan pentingnya moralitas dan kejujuran. Pegawai negara dan keluarganya yang bertindak korup, pasti dihadiahi hukuman mati. Sebagian lain, mereka diusir dari kerajaan dan disita harta kekayaannya.
Hukum moral, bagi masyarakat kuno ini sangat dipatuhi. Di samping memiliki daya paksa (represif ), hukum moral juga dipandang sebagai representasi keterlibatan Tuhan dalam persoalan sosial tertentu, karena itu pelakunya tidak bisa diampuni.
Kita tak perlu bermimpi mulukmuluk. Jangan berharap hukuman mati diterapkan di negeri kita. Barangkali hukuman tambahan beban sosial yang harus dijatuhkan kepada mereka, saatnya untuk diberlakukan. Coba saja lihat, mereka yang korupsi pembangunan jalan, mengakibatkan jalan cepat rusak. Ongkos pembangunan menjadi membengkak, dan masyarakat pun harus keluar uang ekstra. Beban sosial yang ditanggung masyarakat itu, perlu dibebankan ke koruptor. Jadi, selain hukuman kurungan, harta hasil korupsi disita negara, mereka harus dijerat dengan kalungan beban sosial yang diakibatkan ulah koruptor.
Ini akan menjadi salah satu solusi untuk mem buat jera para koruptor dan calon koruptor. Dengan tambahan hukuman beban sosial itu, tentu bisa memberatkan keuangan para terpidana korupsi. Sampai saat ini, para terpidana korupsi masih terus bisa tertawa karena harta mereka tidak habis. Mereka masih bisa mengumbar senyum, bahkan pamer kekayaan lain setelah keluar dari penjara. Sungguh miris.
Dan, saya pun malu menatap wajah Bung Hatta...
top related