materi telaah pph
Post on 10-Feb-2016
252 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Materi Telaah PPh
DIKLAT MANAJEMEN EKSTENSIFIKASIJAKARTA, 2012
L.Y. HARI SIH ADVIANTOWIDYAISWARA PUSDIKLAT PAJAK
DURASI : 3 JAMLAT
Materi diskusi :
• Subjek pajak• Objek Pajak• Penghitungan Penghasilan Kena Pajak• Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan oleh WP Sendiri• Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
melalui Pihak Lain• Pembukuan Terpisah Dan Perubahan Tahun Buku
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stbdtd UU Nomor 7 Tahun 1991 , UU Nomor 10 Tahun 1994 UU Nomor 17 Tahun 2000 UU No. 36 tahun 2008
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASANPAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
PER-43/PJ/2011 TENTANG PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
DASAR HUKUM
SUBJEK PAJAK• Subjek ?• Subjek pajak ?
Pasal 2 ayat (1)
SUBJEKPAJAK
• OP• Warisan belum terbagi
Badan
B U T
• OP• Warisan belum terbagi
• OP DN dan LN • warisan dapat di DN dan LN• Warisan : Menggunakan NPWP alm.
Dilaksanakan ahliwaris/png jwb
• sekumpulan orang dan/atau modal• Satu kesatuan• melakukan usaha /tdk, • meliputi PT, CV, PT lain, BUMN/D, Fa, kongsi,
Kop, Dapen, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, org lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk KIK, dan BUT.
• Perkumpulan: asosiasi, persatuan, perhimpunan, pihak yang mempunyai kepentingan yang sama
Badan
B U T Perlakuan seperti WP Badan
SUBJEK
PAJAK
DN
LN
Orang pribadi :- bertempat tinggal / berada di indonesia >
183 hr dlm 12 bulan; atau- Dalam suatu tahun pajak berada di
indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di indonesia
Badan Yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia
Warisan yang belum terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yg berhak
• OP yg tidak bertempat tinggal di indonesia / berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
• Badan yg tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia
• menjalankan Usaha atau kegiatan melalui BUT di indonesia • Yang menerima atau memper oleh penghasilan dari indo nesia
bukan dari menjalan kan usaha atau kegiatan melalui but di indonesia
MU LAI
& AKHIR
DN
LN
OP : Mulai :Saat dilahirkan Saat berada atau berniat tinggal di indonesia Berakhir :• Saat meninggal dunia• Meninggalkan indonesia untuk selamanya
Bdn Mulai : Saat didirikan/berkedudukan di indonesia Berakhir : Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan
di Indonesia
Op atau badan dimulai : mempunyai hubungan ekonomis dengan
Indonesia,Akhir : tidak lagi mempunyai hubungan
ekonomis dengan Indonesia
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFSUBJEK PAJAK DALAM NEGERI WARISAN YG BELUM
TERBAGI
MULAI :• SAAT TIMBULNYA WARISANBERAKHIR : • SAAT WARISAN SELESAI DIBAGIKAN
8
9
Kantor perwakilan negara asingPejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulatpejabat-pejabat lain dari negara asing,orang-orang yg diperbantukan kpd mereka yg bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dgn syarat tertentu .syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK Pasal 3
Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu dgn syarat tertentu;
Pejabat perwakilan organisasi internasional yg ditetapkan dgn kepmenkeu dgn syarat tertentu .
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-43/PJ/2011
TENTANG
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK
PAJAK LUAR NEGERI
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
Badan SP DN menjadi WP DN , sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
tidak memenuhi kriteria SPDN = merupakan SPLN.
OP SP DN menjadi WP DN • menerima / memperoleh penghasilan • dari Indonesia maupun dari luar Indonesia • melebihi PTKP
Pengertian "yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia“ meliputi pula yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
SPLN :OP tidak bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, badan : tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:
• yang menjalankan usaha / kegiatan melalui BUT di Indonesia; • yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa BUT
SPLN dapat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
BUT merupakan tempat usaha yang bersifat permanen yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, orang pribadi atau badan, untuk menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia
Pemenuhan kewajiban perpajakan BUT dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan WP badan DN, dimulai sejak menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
OP yang bertempat tinggal di Indonesia
mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk :
permanent dwelling place
ordinary course of life
place of habitual abode
mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia
Tempat tinggal :• dapat ditempati sendiri atau
dengan keluarganya,• dapat dimiliki, disewa, atau
tersedia untuk digunakannya; • Berdasarkan keadaan
sebenarnya
mempunyai tempat yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain kegemaran atau hobi
mempunyai tempat di Indonesia yang dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak sementara dan bukan sebagai persinggahan.
permanent dwelling place
mempunyai tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya, : turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan
ordinary course of life
place of habitual abode
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang kemudian pergi keluar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)bulan.
Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:• Green Card,• identity card,• student card,• pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan
Republik Indonesia diluar negeri,• surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau• tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.
Yang dimaksud dengan berada di Indonesia bagi Subjek Pajak orang pribadi adalah Subjek Pajak orang pribadi berdasarkan keadaan yang sebenarnya berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia pada suatu waktu.
Jangka waktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya Subjek Pajak orang pribadi berada di Indonesia, yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari.
Subjek Pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam hal:a. Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk
bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
• 1) Visa bekerja, atau• 2) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),• lebih dari 183 hari hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan,
usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 hari.b. Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa
dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperolbjek eh tempat yang disediakan oleh pihak lain.
• OP yang merupakan WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan subjek pajak luar negeri.
• Tetap merupakan SPDN apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri
• Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaannya di luar Indonesia dan penghasilannya bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.
• Dalam hal menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
• Subjek pajak OPDN yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan OP WNI menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.
• Tetap diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak terakhir dalam statusnya sebagai SPDN
• SP OP DN yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus menyampaikan SPT Tahunan PPh paling lambat saat meninggalkan Indonesia.
Subjek Pajak badan yang didirikan di Indonesia adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP , tidak termasuk BUT , yang pendirian atau pembentukannya:• berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia,• didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan UU Indonesia, atau• di dalam wilayah hukum Indonesia.
Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia adalah SP badan yang:• mempunyai tempat kedudukan di Indonesia tercantum dalam akta pendirian,• mempunyai kantor pusat di Indonesia,• mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan
di Indonesia,• mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang
melakukan pengendalian,• pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan
strategis, atau• pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.
Tempat kedudukan badan berdasarkan keadaan /kenyataan yang sebenarnya.
• SPLN dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu BUT di Indonesia dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia.
• Tempat kedudukan manajemen adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis.
• Dalam hal tempat kedudukan manajemen melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis, SPLN tersebut diperlakukan sebagai SPDN\
• Tempat kedudukan manajemen efektif yang terdapat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat diartikan sebagai tempatkeputusan manajemen dan komersial yang signifikan dibuat, atau pengurus membuat keputusan untuk kepentingan badan.
Saat berakhir dan saat dimulainya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri diterapkan kepada Subjek Pajak setelah status Subjek Pajak orang pribadi atau badan ditentukan
Dalam hal orang pribadi atau badan merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra/jurisdiksi mitra P3B dan subjek pajak dalam negeri, status subjek pajak orang pribadi atau badan dimaksud ditentukan berdasarkan ketentuan dalam P3B yang terkait.
PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 94 TAHUN 2010
TENTANGPENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA
PAJAK DAN PELUNASANPAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
BERJALAN
OBJEK PAJAK
PP 94 / 2010
Pasal 2Objek pajak berupa dividen tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari:a. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah
menyetor modal atau membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal;
(Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh )
Objek Pajak termasuk :Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapunPenjelasan :pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
Contoh Kasus PSAK No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas
• Ekuitas merupakan bagian hak pemilik perusahaan• Selisih aktiva dan kewajiban• berasal dari investasi dan hasil usaha perusahaan. • berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali,
pembagian keuntungan atau karena kerugian.• Ekuitas terdiri atas:
− setoran pemilik / modal − simpanan pokok anggota (koperasi)− saldo laba dan unsur lain.
15. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio Saham
Konversi Agio Menjadi Saham24 Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai Modal
Disetor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen
Pasal 4(1) Agio saham tidak termasuk objek pajak.(2) Disagio saham bukan merupakan pengurang ph bruto.
Bagaimana perlakuan konversi hutang menjadi setoran saham…
Nominal saham Rp. 500.000.000,-Harga Pasar saham Rp. 400.000.000,-
Hutang Rp. 500.000.000,-
S - 289/PJ.42/2003 tgl 28 Mei 2003TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KONVERSI UTANG MENJADI PENYERTADasar hukum :Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k • bunga • keuntungan karena pembebasan utang.
Pasal 6 ayat (1 )huruf a dan huruf h : Pengurang penghasilan brutoa. Biaya bunga;h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:3.penegasan bahwa:a. Konversi utang menjadi penyertaan modal (debt to equity swap) pada dasarnya
merupakan peleburan dari dua transaksi yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:- transaksi pelunasan utang, dan- transaksi penyertaan modal, sehingga meniadakan transaksi kas;b. Sepanjang debt to equity swap dilakukan dengan nilai yang sama antara pelunasan
utang dan penyertaan modal, yakni sebesar nilai buku utang terakhir, maka tidak ada konsekuensi perpajakan seketika. Dalam hal utang (sebesar nilai buku terakhir) dilunasi melalui perubahan untuk menjadi penyertaan modal yang jumlahnya lebih kecil, maka selisihnya merupakan keuntungan karena pembebasan utang bagi debitur dan penghapusan piutang oleh kreditur berdasarkan suatu perjanjian. Sebaliknya apabila jumlah penyertaan modal lebih besar dari nilai buku terakhir utang yang dilunasi maka selisihnya merupakan penghasilan bunga bagi kreditur dan biaya bunga bagi debitur.
KIK (Collective Investment Contract) : kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana MI diberi wewenang untuk mengolah portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
Pasal 5(1) Bagian laba u/ pemegang unit penyertaan KIK termasuk
keuntungan redemption , tidak termasuk objek pajak.(2) berlaku juga bagi Subjek Pajak luar negeri.
Pasal 6Pembagian laba secara langsung &/ tidak langsung dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali cfm Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh .
Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah WP selain badan-badan tersebut di atas, seperti OP baik DN maupun LN , firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
Pasal 8Hubungan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan Psl 4 ayat (3)
hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut
Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan WP Badan., bukan karena hubungan keluarga
Transaksi yang bersifat rutin : berupa pembelian, penjualan, atau pemberian imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Contoh hubungan berkenaan dengan pekerjaan:1. Tuan B direktur PT X dan Tuan C pegawai PT X. PT X dg Tuan B &
Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung. 2. Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari perusahaan
asuransi PT X. Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai PT X, namun antara PT X dan Tuan A dianggap mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung.
Penguasaan manajemen secara langsung:Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, Tuan C adalah komisaris X. Tuan C juga menjadi direktur di PT Y, Tuan B sebagai komisaris di PT Y. Tuan B Junior adalah direktur PT AA, Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari Tuan B
PT X dan PT Y mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X juga bekerja sebagai komisaris PT Y. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X juga bekerja sebagai direktur di PT Y.
PT Y dan PT AA mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah) yang bekerja sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di PT AA.
Penguasaan manajemen secara tidak langsung:Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai komisaris PT AB. Tuan O dan Tuan P nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan PT X, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun Tuan O dan/atau Tuan P tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT X.Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara tidak langsung. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT AB atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima.
Jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima..
Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memilki hubungan penguasaan.
Jika Tuan B.Jr (anak) menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah) maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak)
PT. X
Penguasaan manajemen secara langsung:Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, Tuan C adalah komisaris X. Tuan C juga menjadi direktur di PT Y, Tuan B sebagai komisaris di PT Y. Tuan B Junior adalah direktur PT AA, Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari Tuan B
Tn ATn B
DIR
Tn C
kom
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR S - 892/PJ.311/2004 1 September 2004TENTANG : PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS HIBAH
1. salah satu pemilik PT. ABC yaitu Sdr. AAA berencana akan menghibahkan sebagian sahamnya kepada ketiga pemilik saham lainnya yang juga anak kandung Sdr. AAA. Selanjutnya Saudara menanyakan apakah hibah tersebut merupakan objek pajak.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 UU PPh, diatur bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :a. Hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima hibah.
b. Adanya fakta bahwa pemberi hibah dan penerima hibah adalah pemilik saham PT. ABC, menunjukkan adanya hubungan kepemilikan dalam perusahaan.
c. Hibah berupa saham yang diberikan oleh Sdr. AAA kepada ketiga anak kandungnya tersebut merupakan Objek Pajak dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan masing-masing penerima hibah. Demikian untuk menjadi maklum.
BAB IIIPENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
• Keuntungan atau kerugian selisih kurs = penghasilan atau biaya• Yang berkaitan langsung dengan usaha PPh yang bersifat final;/ non
objek tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya.• Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang tidak
berkaitan langsung dg PPh final/ non objek diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang 3 M
PT A penyewaan apartemenpinjaman sebesar US$ 10,000,000 US$ 9,000,000 untuk membangun apartemen, US$ 1,000,000 untuk membeli alat transportasi untuk usaha jasa angkutan.Atas keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berasal dari pinjaman sebesar US$ 1,000,000 dapat diakui sebagai penghasilan atau biaya karena:a. tidak berkaitan langsung dengan usaha PT A di bidang penyewaan
apartemen danb. merupakan pengeluaran untuk 3M
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:a. benar-benar telah dibayar; danb. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Pajak Masukan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
Pasal 11(1) Biaya pengembangan tanaman industri yang berumur > 1 tahun
dan hanya 1 kali memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat hasil tanaman industri dijual.
(2) Biaya pemeliharaan ternak yang berumur > 1 tahun dan hanya 1 kali memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode pemeliharaan dan merupakan bagian dari HPP pada saat ternak dijual.
• SPT selama belum berproduksi komersial ?• Apakah pembebanan dilakukan per unit, bagaimana dengan biaya yang
dipergunakan bersama-sama antara unit yang terjual dengan yang dalam masa pengembangan seperti biaya listrik, biaya genset, biaya pembasmian ama.penyakit dll?
biaya pengembangan" = seluruh pengeluaran yang terkait dengan tanaman industri termasuk pembelian bibit, pemeliharaan, dan pembesaran tanaman sampai dijual."biaya pemeliharaan" adalah seluruh pengeluaran yang terkait dengan ternak termasuk pembelian bibit, pemeliharaan, dan pembesaran ternak sampai dijual.
Pasal 121. Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham :
a. berasal dari dana milik pemegang saham sendirib. Modal pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;c. pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi;&d. PT sedang mengalami kesulitan keuangan .
2. Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.
Pasal 13Termasuk non deductible:a. biaya untuk 3 M penghasilan yang:
1. bukan merupakan objek pajak;2. pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau3. dikenakan pajak Norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU PPh
b. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.
475/KMK.04/1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
634/KMK.04/1994 WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA jo KEP - 667/PJ./2001 (1% nilai ekspor bruto. pph 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.)
628/KMK.04/1991 WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI
543/KMK.03/2002 WAJIB PAJAK USAHA JASA MAKLON (CONTRCT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK
BAB IV PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
Pasal 14OP DN yang menerima penghasilan di atas PTKP dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 , wajib:a. memiliki NPWP;b. melaksanakan sendiri PPh terutang dalam tahun berjalan; danc. melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh tahun berjalan
dalam SPT Tahunan.
Kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional tertentu
SPT 1770 S DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
18. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR ……….. 1/12 X Pajak yang harus dibayar sendiri
BAB VPELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
BERJALAN MELALUI PIHAK LAIN
Pasal 15(1) Pemotongan PPh oleh Pasal 21 ayat (1) Penghasilan dilakukan
pada akhir bulan:a. terjadinya pembayaran; ataub. terutangnya penghasilantergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
(2) Pemungutan PPh Pasal 22 ayat (1), dilakukan pada saat:a. pembayaran; ataub. tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan.
(3) Pemotongan PPh Pasal 23 ayat (1) dan (3), dilakukan pada akhir bulan:a. dibayarkannya penghasilan;b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atauc. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
Saat terutangnya PPh Pasal 23 saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan : dividenjatuh tempo : bunga dan sewasaat yang ditentukan dalam kontrak : royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya
Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":a. perusahaan yang tidak go public : saat dibukukan sebagai utang dividen,
yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan / ditentukan dalam RUPSTahunan. Dividen sementara (dividen interim), maka PPh Pasal 23 terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham.
b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada recording date.
c. Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.
(4) Pemotongan PPh Pasal 26 ayat (1) , dilakukan pada akhir bulan:a. dibayarkannya penghasilan;b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atauc. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang
bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
Pasal 16Dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas PPh yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan.
Contoh:• Oktober 2009 PT A memberikan pinjaman PT B; Rp1.000.000.000,00 tingkat
bunga sebesar 10% per tahun. • Jatuh tempo pembayaran bunga setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober.• 1 April 2010, PT B membayar bunga Rp 50.000.000,00 kepada PT A. • Atas bunga ini, PT A telah mengakui sebagai penghasilan di tahun 2009
sebesar Rp25.000.000,00 (bunga selama Oktober s.d Desember 2009). • PT B melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada saat jatuh tempo
pembayaran pada tanggal l April 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (15% x Rp50.000.000,00)
• kepada PT A diberikan bukti pemotongannya.• Atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, dapat dikreditkan oleh PT A pada
tahun 2010.
Pasal 17Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal-hal tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
Pada dasarnya saat pengakuan biaya dan penghasilan matching of costs againts revenues. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kebijakan Pemerintah, antara lain:a. saat pengakuan penghasilan bank berupa bunga kredit non performing
loan dalam rangka menunjang percepatan proses restrukturisasi perbankan sesuai dengan kebijakan Pemerintah; atau
b. saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi Wajib Pajak karena adanya perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Pasal 19Dalam hal penghasilan tidak dikenai PPh yang bersifat final dengan PP tersendiri, atas penghasilan tersebut dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17
Pasal 18(1) PPh atas pembayaran royalti yang dilakukan dengan cara bagi
hasil dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan.(2) Ketentuan mengenai dasar pemotongan PPh atas pembayaran
royalti diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 20PPh yang dipotong atau dipungut berdasarkan tarif pemotongan atau pemungutan cfm Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1a) dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan setelah Wajib Pajak tersebut memiliki NPWP.
Pasal 21(1) WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak
akan terutang PPh karena: a. mengalami kerugian fiskal; b. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal; atau c. PPh yang telah dibayar > dari PPh yang akan terutang,
dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2) WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dapat dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PER - 1/PJ/2011
Pasal 22Dalam menghitung PPh Pasal 26 ayat (4), terhadap BUT yang terutang PPh pada suatu tahun pajak, kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan lagi dengan Ph KP setelah dikurangi dengan PPh
Penghasilan neto komersial BUT tahun 2009: Rp 16.000.000.000,00penyesuaian fiskal positif Rp 1.500.000.000,00. kerugian tahun yg dapat dikompensasikan Rp 7.500.000.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------Uraian PPh Pasal 17 PPh Pasal 26 (4)------------------------------------------------------------------------------------------------Penghasilan Neto Komersial 16.000.000.000,00Penyesuaian Fiskal Positif 1.500.000.000,00Penghasilan Neto Fiskal 17.500.000.000,00Kompensasi Kerugian 7.500.000.000,00Penghasilan Kena Pajak 10.000.000.000,00PPh Badan Terutang 28% 2.800.000.000,00 PKP setelah dikurangi pajak 7.200.000.000,00PPh Pasal 26 (4) = 20% 1.440.000.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam menghitung PPh Pasal 26 ayat (4), kompensasi kerugian sebesar Rp7.500.000.000,00 tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak (Rp7.200.000.000,00).
. Pasal 23(1) PPh yang terutang dari Penghasilan Kena Pajak sesudah
dikurangi pajak dari suatu BUT cfm Pasal 26 ayat (4) harus dibayar lunas sebelum SPT tahunan PPh disampaikan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak BUT memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan , PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara harus dibayar lunas sebelum penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
BAB VIPENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PERTUKARAN INFORMASI
Pasal 24(1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi
orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak: a. dalam negeri dari Indonesia; dan/atau b. dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak
berganda, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
NOMOR PER - 35/PJ/2010
Pasal 25(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan kesepakatan
dengan negara mitra dalam rangka pertukaran informasi, prosedur persetujuan bersama, dan bantuan penagihan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian pertukaran informasi, pelaksanaan prosedur persetujuan bersama, dan pelaksanaan bantuan penagihan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 26(1) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam
perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh , perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
(2) Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB VIIPEMBUKUAN TERPISAH DAN PERUBAHAN TAHUN BUKU
Pasal 27(1) WP harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:
a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A UU PPh
(2) Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.
Pasal 28(1) Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku dan telah
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) UUKUP, harus melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang tidak termasuk dalam tahun buku yang baru dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersendiri untuk Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
(2) Sisa rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan yang berasal dari tahun-tahun pajak sebelum perubahan tahun buku dapat dikompensasikan dengan penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak berikutnya.
Tahun buku PT X adalah Oktober sampai dengan September. PT X berencana mengubah tahun buku menjadi Januari sampai dengan Desember mulai Tahun Pajak 2010. PT X memiliki rugi fiskal yang berasal dari Tahun Pajak 2007. Untuk sisa rugi fiskal Tahun Pajak 2007 (Oktober 2006 sampai dengan September 2007) dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu mulai Tahun Pajak 2008 sampai dengan 2011 sebagai berikut:• Tahun Pajak I : 2008 (Oktober 2007 s.d. September 2008)• Tahun Pajak II : 2009 (Oktober 2008 s.d. September 2009)• Tahun Pajak III : Bagian Tahun Pajak 2009 (Oktober s.d. des)• Tahun Pajak IV : 2010 (Januari 2010 s.d. Desember 2010)• Tahun Pajak V : 2011 (Januari 2011 s.d. Desember 2011).
BAB VIII FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Pasal 29(1) Kepada WP yang melakukan penanaman modal baru industri
pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A UU PPh dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
(2) Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Pasal 30Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
top related