makalah seminar korporat
Post on 11-Jul-2016
47 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
SEMINAR AKUNTANSI
Tatakelola Korporat (Good Corporate Governance)
DISUSUN OLEH:
Fitri Rahmawati A31113501
Salsabila A31113511
Salmia Nurfadillah A31113513
Ratih Kusuma Wardhani S A31113514
Nursatri Ausisari A31113522
A Tenri Dettya Uleng Pangerang A31113523
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di era persaingan global ini, dimana batas-batas negara tidak lagi menjadi
penghalang untuk berkompetisi, hanya perusahaan yang menerapkan Good
Corporate Governance (GCG) yang mampu memenangkan persaingan. GCG
merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang
tangguh dan sustainable. Ia diperlukan untuk menciptakan sistem dan struktur
perusahaan yang kuat sehingga mampu menjadi perusahaan kelas dunia.
Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem
(input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit
hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi
tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate Gorvernance dimasukkan untuk
mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalaha-kesalahan
signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-
kesalahan yang terjadi dapat di perebaiki dengan segera. Pengertian ini dikutip
dari buku Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan
dan jasa keuangan lainnya (2008:36).
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa Definisi Good Corporate Governance (GCG).
2. Apa Arti penting Good Corporate Governance (GCG).
3. Apa saja Prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG).
4. Apa saja Manfaat dan Faktor dari Penerapan GCG.
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui definisi dari Good Corporate Governance (GCG)
2. Untuk mengetahui arti penting dari Good Corporate Governance (GCG)
3. Untuk mengetahui prinsip apa saja yang terdapat pada Good Corporate
Governance (GCG)
4. Untuk mengetahui Manfaat dan Faktor Penerapan GCG
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG)
Sebagai sebuah konsep GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal.
Komite Cadburry, misalnya pada tahun 1992 melalui apa yang dikenal dengan
sebutan Cadburry Report mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG.
Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada
para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini
dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan
pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan
tertentu.
Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG.
Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun
ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju (OECD), umpamanya
mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung
jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah
dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai
tambah bagi shareholders lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan
proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-
nilai transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness.
Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG
mengandung empat nilai utama yaitu:
Accountability, Transparency, Predictability dan Participation. Pengertian
lain datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut
lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan
untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah
peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan
akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap
memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate
Governance merupakan:
1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan
komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian
perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang
salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian,
berikut pengukuran kinerjanya.
2.2 Arti penting Good Corporate Governance (GCG)
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,
transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG
perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat
sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus
dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:
Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan
yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent
law enforcement). Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai
pedoman dasar pelaksanaan usaha. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa
dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan,
menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara
obyektif dan bertanggung jawab.
Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu
subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola
perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/
mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan
perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama
lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola
perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan
penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang
merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku
kepentingan yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-
pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.
Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam
mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak
terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan
dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. Definisi CGC
menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi
yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian
dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada
investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk
menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check and balances) untuk
mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong
terjadinya pertumbuhan perusahaan.
Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang
berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan
peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi
pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.
Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang sudah
saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia,
karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari
unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme
kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik
secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi
kepentingan shareholders dan stakeholders.
2.3 Prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG)
Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip Good
Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :
1. Transparency (Keterbukaan Informasi), yaitu keterbukaan yang
diwajibkan oleh Undang-undang seperti misalnya mengumukan pendirian
PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat
Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut
masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan management
keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat
waktu baik kepada shareholders maupun stakeholder. Dalam mewujudkan
transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang
cukup,akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat
mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang
material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat
dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi
penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Ada banyak
manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah
satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam
melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya
informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu,
jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan
terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi
dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya
benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam
manajemen.
2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Adanya keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada
dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan
operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap
jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga
sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent mutlak
diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran
dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan
dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan
perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang
berkaitan denganmasalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan
hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang
sehat.
Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “HALAL”. Ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lewat sertifikat ini,
dari sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang
dikonsumsinya itu halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi
Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan
tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha,
pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin, yang pada akhirnya
memberi manfaat maksimal bagi pemegang saham.
Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat
umum. Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi
masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa
terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah, perusahaan
memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi
perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha
karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.
4. Fairness (Kewajaran)
Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai
perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum
dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor–khususnya
pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan
ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang
dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau
keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham
yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-
alihan perusahaan lain.
Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara
baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan
pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness juga diharapkan memberi
perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan
seperti disebutkan di atas. Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor
dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam
perusahaan.
Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar
bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-
undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta
efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan
atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan
perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat
menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse). Di antara
(litigation abuse) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan
dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-
ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas
dari kewajiban yang harus dibayarkannya.
Prinsip GCG yang paling relevan dengan pengembangan sistem dan
mekanisme internal perusahaan adalah accountability. Berdasarkan prinsip ini,
pertama-tama masing-masing komponen perusahaan, seperti komisaris, direksi,
internal auditor dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung
jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing komponen mampu
melaksanakan tugas secara professional.
Dengan demikian masing-masing pihak baik Direksi maupun Komisaris
perlu mengamankan investasi dan aset perusahaan. Dalam hal ini Direksi harus
memiliki sistem dan pengawasan internal, yang meliputi bidang keuangan,
operasional, risk management dan kepatuhan (compliance). Sedangkan Komisaris
menjaga agar tidak terjadi mismanagement dan penyalahgunaan wewenang oleh
Direksi dan para pejabat eksekutif perusahaan.
2.4 Tujuan Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut:
Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi
yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang
saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang
elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil,
dan dapat dipertanggungjawabkan
Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan
stakeholders.
Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan
menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat,
maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar
internasional. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara
konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan
sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri,
Perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan
dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran
manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan
yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.
Dengan pemberlakukan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas akankah implementasi GCG di Indonesia akan terwujud ? Hal
ini tergantung pada penerapan dan kesadaran dari perseroan tersebut akan
pentingnya prinsip GCG dalam dunia usaha.
2.5 Manfaat dan Faktor Penerapan GCG
Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah
semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi.
Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter
investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya
peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui ‘pool of investors’ di seluruh
dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar
modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka
penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu.
Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing,
penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor
domestik terhadap perusahaan.
Di samping hal-hal tersebut di atas, GCG juga dapat:
Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung
pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak
manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita
perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing),
ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya
hal tersebut.
Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari
pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas
dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil
seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra
perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan)
dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai
strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya
mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat
maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan.
Faktor Eksternal
Yang dimakud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari
luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di
antaranya:
a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin
berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan
yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean
Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang
dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional.
Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).
Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di
masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif
berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG
secara sukarela.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan
implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi
yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai
perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan
dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi
kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.
Faktor Internal
Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan
praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud
antara lain:
a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung
penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di
perusahaan.
b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu
pada penerapan nilai-nilai GCG.
c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-
kaidah standar GCG.
d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan
untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami
setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan
publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah
perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
BAB III
KESIMPULAN
Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi sebuah istilah dan
gerakan yang hangat dibicarakan dalam 10 tahun terakhir ini. Tidak dapat
dipungkiri, institusi-institusi seperti World Bank, IMF, OECD, APEC, dan ADB
turut mendorong tuntutan penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif di
berbagai perusahaan, khususnya setelah krisis Asia dan collapse-nya beberapa
perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan Eropa di penghujung tahun 90-an dan
awal tahun 2000-an.
Sehubungan dengan itu, hingga saat ini istilah GCG itu sendiri belum
mendapatkan padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Banyak perusahaan
tetap menggunakan istilah GCG. Istilah – GCG – merujuk pada pengertian yang
sama yakni sebagai: Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan
oleh organ perusahaan (BOD, BOC, dan RUPS) guna memberikan nilai tambah
kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan
tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
Miko Kamal, Undang Undang PT dan Harapan Implementas GCG,
www.alf.com,2008
Sita Supomo, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG
top related