makalah-bpjs baru
Post on 25-Feb-2018
254 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
1/25
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
2/25
2
&Persero' dan P3 2amsostek &Persero' yang melayani antara lain pega(ai negeri
sipil, penerima pensiun, 4eteran, dan pega(ai s(asta. +ntuk masyarakat miskin
dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema 2aminan
0esehatan #asyarakat &2amkesmas' dan 2aminan 0esehatan Daerah &2amkesda'.
-amun demikian, skema5skema tersebut masih terbagi5 bagi. Biaya kesehatan dan
mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.
+ntuk mengatasi hal itu, pada $//, dikeluarkan +ndang5+ndang -o./ tentang
istem 2aminan osial -asional &2-'. ++ /)$// ini mengamanatkan bah(a
jaminan sosial (ajib bagi seluruh penduduk termasuk 2aminan 0esehatan
-asional &20-' melalui suatu Badan Penyelenggara 2aminan osial &BP2'.
+ndang5+ndang -o. $ 3ahun $/11 juga menetapkan, 2aminan osial -asional
akan diselenggarakan oleh BP2, yang terdiri atas BP2 0esehatan dan BP2
0etenagakerjaan. 0husus untuk 2aminan 0esehatan -asional &20-' akan
diselenggarakan oleh BP2 0esehatan yang implementasinya dimulai 1 2anuari
$/1. ecara operasional, pelaksanaan 20- dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain6 Peraturan Pemerintah -o.1/1
3ahun $/1$ tentang Penerima Bantuan Iuran &PBI', Peraturan Presiden -o. 1$
3ahun $/1 tentang 2aminan 0esehatan dan Peta 2alan 20- &Roadmap 2aminan
0esehatan -asional'.
#endukung pelaksanaan tersebut, 0ementerian 0esehatan memberikan prioritas
kepada jaminan kesehatan dalam re*ormasi kesehatan. 0ementerian 0esehatan
tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan #enteri, yang akan
menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan,
pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat
lanjutan. Peraturan #enteri juga akan mengatur jenis dan pla*on harga alat bantu
kesehatan dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta 2aminan
0esehatan -asional.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana ejarah BP2 &Badan Penyelenggara 2aminan osial' 7
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
3/25
3
$. "pa Dasar Penyelenggaraan 7
. "pa Badan Penyelenggara 2aminan osial -asional& BP2 ' 7
. Bagaimana istem BP2 7%. "pa Hak dan 0e(ajiban Peserta BP2 0esehatan 7
. "pa yarat5yarat 7
8. "pa 0endala Dan 0euntungan istem?
C. TUJUAN
1. +ntuk #engetahui ejarah BP2 &Badan Penyelenggara 2aminan osial'
$. +ntuk #engetahui Dasar Penyelenggaraan
. +ntuk #engetahui Badan Penyelenggara 2aminan osial -asional& BP2 '
. +ntuk #engetahui Bagaimana istem BP2
%. +ntuk #engetahui Hak dan 0e(ajiban Peserta BP2 0esehatan. +ntuk #engetahui yarat5yarat
8. +ntuk #engetahui 0endala Dan 0euntungan istem
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
4/25
4
BAB II
ISI
A. SEJARAH BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL)
19! 5 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pega(ai -egeri dan Penerima Pensiun
&P- dan "BI' beserta anggota keluarganya berdasarkan 0eputusan Presiden
-omor $/ 3ahun 19!. #enteri 0esehatan membentuk Badan 0husus di
lingkungan Departemen 0esehatan I yaitu Badan Penyelenggara Dana
Pemeliharaan 0esehatan &BPDP0', dimana oleh #enteri 0esehatan I pada
(aktu itu &Pro*. Dr. :.". i(abessy' dinyatakan sebagai cikal5bakal "suransi
0esehatan -asional.
19! 5 +ntuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara pro*esional, Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah -omor $$ 3ahun 19! tentang Pemeliharaan
0esehatan bagi Pega(ai -egeri ipil,Penerima Pensiun &P-, "BI dan Pejabat
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
5/25
5
-egara' beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah -omor $
3ahun 19!, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan +mum
Husada Bhakti.
1991 5 Berdasarkan Peraturan Pemerintah -omor 9 3ahun 1991,
kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum
Husada Bhakti ditambah dengan ;eteran dan Perintis 0emerdekaan beserta
anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan
kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.
199$ 5 Berdasarkan Peraturan Pemerintah -omor 3ahun 199$ status
Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan &P3 Persero' dengan pertimbangan
*leksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat
dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih
mandiri.
$//% 5 P3. "skes &Persero' diberi tugas oleh Pemerintah melalui
Departemen 0esehatan I, sesuai 0eputusan #enteri 0esehatan I -omor
1$1)#
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
6/25
6
menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 2anuari $/1.
0emudian Pasal $ ayat &1' ++ BP2 menentukan P3 2amsostek &Persero'
berubah menjadi BP2 0etenagakerjaan pada tanggal 1 2anuari $/1 BP2
0etenagakerjaan dan menurut Pasal ++ BP2 mulai beroperasi paling lambat
tanggal 1 2uli $/1%.
Pada saat mulai berlakunya ++ BP2, De(an 0omisaris dan Direksi P3 "skes
&Persero' dan P3 2amsostek &Persero' ditugasi oleh ++ BP2 untuk menyiapkan
berbagai hal yang diperlukan untuk berjalannya proses tran*ormasi atau perubahan
dari Persero menjadi BP2 dengan status badan hukum publik. Perubahan tersebut
mencakup struktur, mekanisme kerja dan juga kultur kelembagaan. #engubah
struktur, mekanisme kerja dan kultur kelembagaan yang lama, yang sudah
mengakar dan dirasakan nyaman, sering menjadi kendala bagi penerimaan
struktur, mekanisme kerja dan kultur kelembagaan yang baru, meskipun hal
tersebut ditentukan dalam +ndang5+ndang.
+ntuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari kedua B+#- ini, B+#- yang
dipercaya mengemban tugas menyiapkan perubahan tersebut. ebagai
pro*essional tentu mereka paham bagaimana caranya mengatasi berbagai
persoalan yang timbul dalam proses perubahan tersebut, dan bagaimana harus
bertindak pada (aktu yang tepat untuk membuat perubahan berjalan tertib e*ekti*,
e*isien dan lancar sesuai dengan rencana.
3ahun $/1$ merupakan tahun untuk mempersiapkan perubahan yang ditentukan
dalam ++ BP2. Perubahan yang dipersiapkan dengan cermat, *okus pada hasil
dan berorientasi pada proses implementasi Peraturan Perundang5undangan secara
taat asas dan didukung oleh pemangku kepentingan, akan membuat perubahan
BP2 memberi harapan yang lebih baik untuk pemenuhan hak konstitusional
setiap orang atas jaminan sosial.
B. DASAR PENYELENGGARAAN !
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
7/25
7
1. ++D 19%
$. ++ -o. $)199$ tentang 0esehatan
. ++ -o./)$// tentang istem 2aminan osial -asional &2-'
. ++ -o. $ ) $/11 3entang Badan Penyelenggara 2aminan osial>
%. Peraturan Pemerintah epublik Indonesia -omor 1/1 3ahun $/1$ 3entang
Penerima Bantuan Iuran 2aminan 0esehatan>
. Peraturan Presiden epublik Indonesia -omor 1$ 3ahun $/1 3entang
2aminan 0esehatan.
8. 0eputusan #enteri 0esehatan -omor 1$1)#
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
8/25
8
osial 0esehatan yang selanjutnya disingkat BP2 0esehatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 2aminan 0esehatan.
BP2 0esehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
pada tanggal 1 2anuari $/1.
C. SISTEM BPJS
0esehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh man*aat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
0epesertaan bersi*at ?(ajib@ 6 untuk mencegah terjadinya adverse selection atau
kepesertaan yang berdasarkan adanya *aktor risiko. Dengan kepesertaan (ajib
tidak lagi dilakukan perhitungan risiko perorangan.
Peserta dihimpun dalam satu badan secara nasional sehingga terjadi
subsidi silang yaitu yang membayar premi kecil dibantu oleh yang membayar
premi besar, sehingga dengan premi yang kecil dapat memperoleh man*aat yang
besar. Dengan begitu, maka man*aat medis yang diterima peserta tidak dibedakan
atas besaran premi yang dibayarkan.
2aminan 0esehatan -asional mengacu pada prinsip5prinsip istem
2aminan osial -asional &2-' berikut6
". P#$ns$% &e'tn'#n'an
:otongroyong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup
bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam
2-, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang
kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko
tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini ter(ujud karena
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
9/25
9
kepesertaan 2- bersi*at (ajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu.
Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat
menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
*. P#$ns$% n$#+a,a
Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara 2aminan osial
&BP2' adalah nirlaba bukan untuk mencari laba &for profit oriented'. ebaliknya,
tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar5besarnya kepentingan peserta. Dana
yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasilpengembangannya, akan di man*aatkan sebesar5besarnya untuk kepentingan
peserta.
-. P#$ns$% &ete#,&aan/ &ehat$0hat$an/ a&nta,$+$tas/ e1$s$ens$/ 2an e1e&t$3$tas.
Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang
berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
4. P#$ns$% %#ta,$+$tas
Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan
jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan
atau tempat tinggal dalam (ilayah -egara 0esatuan epublik Indonesia.
5. P#$ns$% &e%ese#taan ,e#s$1at 6a7$,
0epesertaan (ajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta
sehingga dapat terlindungi. #eskipun kepesertaan bersi*at (ajib bagi seluruh
rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan
pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. 3ahapan pertama dimulai
dari pekerja di sektor *ormal, bersamaan dengan itu sektor in*ormal dapat menjadi
peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya istem 2aminan osial -asional
&2-' dapat mencakup seluruh rakyat.
8. P#$ns$% 2ana a9anat
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
10/25
10
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada
badan5badan penyelenggara untuk dikelola sebaik5baiknya dalam rangka
mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
:. P#$ns$% has$+ %en'e++aan Dana Ja9$nan Ss$a+
Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk
sebesar5besar kepentingan peserta.
D. Ha& 2an Ke6a7$,an Pese#ta BPJS Kesehatan
". Ha& Pese#ta
a. #endapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan
kesehatan>
b. #emperoleh man*aat dan in*ormasi tentang hak dan ke(ajiban serta prosedur
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku>
c. #endapatkan pelayanan kesehatan di *asilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BP2 0esehatan> dan
d. #enyampaikan keluhan)pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis
ke 0antor BP2 0esehatan.
*. Ke6a7$,an Pese#ta
a. #enda*tarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku >
b. #elaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian,
kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah *asilitas kesehatan
tingkat I.
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
11/25
11
c. #enjaga 0artu Peserta agar tidak rusak, hilang atau diman*aatkan oleh orang
yang tidak berhak.
d. #entaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.
D. Pe9,$aaan
Iuran 2aminan 0esehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara
teratur oleh Peserta, Pemberi 0erja, dan)atau Pemerintah untuk program 2aminan
0esehatan &pasal 1, Perpres -o. 1$)$/1 tentang 2aminan 0esehatan'.
3ari* 0apitasi adalah besaran pembayaran per5bulan yang dibayar dimuka oleh
BP2 0esehatan kepada Aasilitas 0esehatan 3ingkat Pertama berdasarkan jumlah
peserta yang terda*tar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.
3ari* -on 0apitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BP2 0esehatan
kepada Aasilitas 0esehatan 3ingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.
3ari*Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut 3ari* I-"5B:Cs
adalah besaran pembayaran klaim oleh BP2 0esehatan kepada Aasilitas
0esehatan 3ingkat anjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada
pengelompokan diagnosis penyakit.
1. Pembayar Iuran
a. Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah.
b. Bagi Peserta Pekerja Penerima +pah, Iurannya dibayar oleh Pemberi
0erja dan Pekerja.
c. Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima +pah dan Peserta Bukan Pekerja
iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
12/25
12
d. Besarnya Iuran 2aminan 0esehatan -asional ditetapkan melalui
Peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan
perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
etiap Peserta (ajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan
berdasarkan persentase dari upah &untuk pekerja penerima upah' atau suatu
jumlah nominal tertentu &bukan penerima upah dan PBI'. etiap Pemberi 0erja
(ajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjaditanggung ja(abnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BP2
0esehatan secara berkala &paling lambat tanggal 1/ setiap bulan'. "pabila tanggal
1/ &sepuluh' jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja
berikutnya. 0eterlambatan pembayaran iuran 20- dikenakan denda administrati*
sebesar $E &dua persen' perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar
oleh Pemberi 0erja.
Peserta Pekerja Bukan Penerima +pah dan Peserta bukan Pekerja (ajib
membayar iuran 20- pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 1/
&sepuluh' setiap bulan kepada BP2 0esehatan. Pembayaran iuran 20- dapat
dilakukan dia(al.
BP2 0esehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran 20- sesuai dengan
:aji atau +pah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran
iuran, BP2 0esehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi 0erjadan)atau Peserta paling lambat 1 &empat belas' hari kerja sejak diterimanya
iuran. 0elebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan
pembayaran Iuran bulan berikutnya.
Iuran premi kepesertaan Badan Penyelenggara 2aminan osial &BP2' 0esehatan
pekerja in*ormal. Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah
p$%.%// per bulan untuk layanan ra(at inap kelas III, p$.%// untuk kelas II
dan p%9.%// untuk kelas I.
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
13/25
13
+ntuk standar tari* pelayanan kesehatan pada Aasilitas kesehatan tingkat pertama
ada di lampiran 1.
E. Ca#a Pe9,aa#an ;as$+$tas Kesehatan
BP2 0esehatan akan membayar kepada Aasilitas 0esehatan tingkat
pertama dengan Ka%$tas$. +ntuk Aasilitas 0esehatan rujukan tingkat lanjutan,
BP2 0esehatan membayar dengan sistem paket INA CBG
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
14/25
14
$. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong *akir miskin dan orang
tidak mampu yang terdiri atas6
a. Pekerja Penerima +pah dan anggota keluarganya, yaitu6
1' Pega(ai -egeri ipil
$' "nggota 3-I
' "nggota Polri
' Pejabat -egara
%' Pega(ai Pemerintah -on Pega(ai -egeri
' Pega(ai (asta
b. Pekerja yang tidak termasuk poin 1' sampai dengan ' yang menerima upah.
c. Pekerja Bukan Penerima +pah dan anggota keluarganya, yaitu6
1' Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan
$' Pekerja yang tidak termasuk poin 1' yang bukan penerima upah.' Pekerja sebagaimana dimaksud poin 1' dan poin $', termasuk (arga
negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat &enam' bulan.
d. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas6
1' In4estor
$' Pemberi 0erja
' Penerima Pensiun
' ;eteran
%' Perintis 0emerdekaan
' Bukan Pekerja yang tidak termasuk poin 1' sampai dengan poin %' yang
mampu membayar Iuran.e. Penerima pensiun terdiri atas6
1' Pega(ai -egeri ipil yang berhenti dengan hak pensiun
$' "nggota 3-I dan "nggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun
' Pejabat -egara yang berhenti dengan hak pensiun
' Penerima Pensiun selain poin 1' sampai dengan '.
%' 2anda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana
dimaksud pada poin 1' sampai dengan ' yang mendapat hak pensiun.
*. "nggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi6
1' Istri atau suami yang sah dari peserta$' "nak kandung, anak tiri dan)atau anak angkat yang sah dari Peserta,
dengan kriteria6 tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai
penghasilan sendiri> dan belum berusia $1 &dua puluh satu' tahun atau
belum berusia $% &duapuluh lima' tahun yang masih melanjutkan
pendidikan *ormal. edangkan Peserta bukan PBI 20- dapat juga
mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
g. F-I di uar -egeri
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
15/25
15
2aminan kesehatan bagi pekerja F-I yang bekerja di luar negeri diatur dengan
ketentuan peraturan perundang5undangan tersendiri.
. yarat penda*taran
yarat penda*taran akan diatur kemudian dalam peraturan BP2.
. okasi penda*taran
Penda*taran Peserta dilakukan di kantor BP2 terdekat)setempat.
%. Prosedur penda*taran Peserta
a. Pemerintah menda*tarkan PBI 20- sebagai Peserta kepada BP2
0esehatan.
b. Pemberi 0erja menda*tarkan pekerjanya atau pekerja dapat menda*tarkan
diri sebagai Peserta kepada BP2 0esehatan.c. Bukan pekerja dan peserta lainnya (ajib menda*tarkan diri dan keluarganya
sebagai Peserta kepada BP2 0esehatan.
. #asa berlaku kepesertaan
a. 0epesertaan 2aminan 0esehatan -asional berlaku selama yang
bersangkutan membayar Iuran sesuai dengan kelompok peserta.
b. tatus kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran atau
meninggal dunia.
c. 0etentuan lebih lanjut terhadap hal tersebut diatas, akan diatur oleh
Peraturan BP2.8. Pentahapan kepesertaan
0epesertaan 2aminan 0esehatan -asional dilakukan secara bertahap, yaitu
tahap pertama mulai 1 2anuari $/1, kepesertaannya paling sedikit meliputi6
PBI 2aminan 0esehatan> "nggota 3-I)P- di lingkungan 0ementerian
Pertahanan dan anggota keluarganya> "nggota Polri)P- di lingkungan Polri
dan anggota keluarganya> peserta asuransi kesehatan P3 "skes &Persero'
beserta anggota keluarganya, serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
16/25
16
2amsostek dan anggota keluarganya. elanjutnya tahap kedua meliputi seluruh
penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BP2 0esehatan paling lambat
pada tanggal 1 2anuari $/19.
;. Man1aat Ja9$nan Kesehatan Nas$na+
"da $ &dua' man*aat 2aminan 0esehatan, yakni berupa pelayanan
kesehatan dan #an*aat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. "mbulans
hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Aasilitas 0esehatan dengan kondisi
tertentu yang ditetapkan oleh BP2 0esehatan.
Paket man*aat yang diterima dalam program 20- ini adalah komprehensi4e
sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersi*at
paripurna &pre4enti*, promoti*, kurati* dan rehabilitati*' tidak dipengaruhi oleh
besarnya biaya premi bagi peserta. Promoti* dan pre4enti* yang diberikan dalam
konteks upaya kesehatan perorangan &personal care'. #an*aat pelayanan promoti*
dan pre4enti* meliputi pemberian pelayanan6
a. Pen+han &esehatan %e##an'an, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai
pengelolaan *aktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
b. I9n$sas$ 2asa#/ meliputi Baccile almett :uerin &B:', Di*teri Pertusis 3etanus
dan HepatitisB &DP3HB', Polio, dan ampak.
c. Ke+a#'a ,e#enana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, 4asektomi, dan
tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.
;aksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah
dan)atau Pemerintah Daerah.
d. S$n$n' &esehatan, diberikan secara selekti* yang ditujukan untuk mendeteksi risiko
penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
17/25
17
#eskipun man*aat yang dijamin dalam 20- bersi*at komprehensi* namun
masih ada yang dibatasi, yaitu kaca mata, alat bantu dengar &hearing aid', alat
bantu gerak &tongkat penyangga, kursi roda dan korset'.
;. Pen7a9$nan Pe+aanan
Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi6
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non
spesialistik mencakup6
a. "dministrasi pelayanan
b. Pelayanan promoti* dan pre4enti*
c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
d. 3indakan medis non spesialistik, baik operati* maupun non operati*
e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
*. 3rans*usi darah sesuai dengan kebutuhan medis
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama dan
h. a(at inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
$. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan
mencakup6
a. a(at jalan yang meliputi6
1' "dministrasi pelayanan
$' Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis
dan subspesialis
' 3indakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
' Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
%' Pelayanan alat kesehatan implant
' Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
8' ehabilitasi medis!' Pelayanan darah
9' Pelayanan kedokteran *orensik dan Pelayanan jenaGah di *asilitas
kesehatan.
b. a(at inap yang meliputi6
1' Pera(atan inap non intensi*
$' Pera(atan inap di ruang intensi*.
' Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh #enteri.
1
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
18/25
18
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin
1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan yang berlaku.
$. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di *asilitas kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BP2 0esehatan, kecuali untuk kasus ga(at darurat.
. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan
kerja.
. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
%. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan)atau estetik.. Pelayanan untuk mengatasi in*ertilitas emperoleh 0eturunan'.
8. Pelayanan meratakan gigi &ortodonsi'.
!. :angguan kesehatan)penyakit akibat ketergantungan obat dan)atau alkohol.
9. :angguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
1/. Pengobatan komplementer, alternati* dan tradisional, termasuk akupuntur, shin
she, chiropractic, yang belum dinyatakan e*ekti* berdasarkan penilaian
teknologi kesehatan &Health Technology Assessment/H3"'.
11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai percobaan
&eksperimen'.
1$. "lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.
1. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
1. Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang5undangan.
1%. Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa)(abah.
1. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan man*aat jaminan
kesehatan yang diberikan.
elain itu, kendala yang dapat terjadi adalah kurangnya in*rastruktur di
daerah, peralatan dan perlengkapan yang masih belum ada dan terdistribusi di
daerah, kurangnya sumber daya manusia yang siap untuk melakukan pelayanan,
uni4ersal akses yang masih menjadi hambatan terbesar, pengetahuan masyarakat
mengenai BP2, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
19/25
19
macam isu yang masih harus ditangani oleh pemerintah, akademisi, peneliti,
pemerhati kesehatan, kelompok pro*esi dan lembaga independen lain.
G. Pe#tan''n' Ja6a,an BPJS
BP2 0esehatan (ajib membayar Aasilitas 0esehatan atas pelayanan yang
diberikan kepada Peserta paling lambat 1% &lima belas' hari sejak dokumen klaim
diterima lengkap. Besaran pembayaran kepada Aasilitas 0esehatan ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara BP2 0esehatan dan asosiasi Aasilitas 0esehatan
di (ilayah tersebut dengan mengacu pada standar tari* yang ditetapkan oleh
#enteri 0esehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran,
#enteri 0esehatan memutuskan besaran pembayaran atas program 20- yang
diberikan. "sosiasi Aasilitas 0esehatan ditetapkan oleh #enteri 0esehatan.
Dalam 20-, peserta dapat meminta man*aat tambahan berupa man*aat yang
bersi*at non medis berupa akomodasi. #isalnya6 Peserta yang menginginkan kelas
pera(atan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan
mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara
biaya yang dijamin oleh BP2 0esehatan dan biaya yang harus dibayar akibat
peningkatan kelas pera(atan, yang disebut dengan iur biaya &additional charge'.
0etentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta PBI.
ebagai bentuk pertanggungja(aban atas pelaksanaan tugasnya, BP2 0esehatan
(ajib menyampaikan pertanggungja(aban dalam bentuk laporan pengelolaan
program dan laporan keuangan tahunan &periode 1 2anuari sampai dengan 1
Desember'. aporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dikirimkan kepada
Presiden dengan tembusan kepada D2- paling lambat tanggal / 2uni tahun
berikutnya. aporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekuti*
melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit $ &dua' media massa
cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 1 2uli
tahun berikutnya.
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
20/25
20
H. Pe+aanan
1. 2enis Pelayanan
"da $ &dua' jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh Peserta 20-, yaitu
berupa pelayanan kesehatan &man*aat medis' serta akomodasi dan ambulans
&man*aat non medis'. "mbulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari
Aasilitas 0esehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BP2
0esehatan.
$. Prosedur Pelayanan
Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama5tama harus
memperoleh pelayanan kesehatan pada Aasilitas 0esehatan tingkat pertama.
Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu
harus dilakukan melalui rujukan oleh Aasilitas 0esehatan tingkat pertama,
kecuali dalam keadaan kega(atdaruratan medis.
. 0ompensasi Pelayanan
Bila di suatu daerah belum tersedia Aasilitas 0esehatan yang memenuhi
syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BP2 0esehatan
(ajib memberikan kompensasi, yang dapat berupa6 penggantian uang tunai,
pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Aasilitas 0esehatan tertentu.Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan
dan transportasi.
. Penyelenggara Pelayanan 0esehatan
Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Aasilitas 0esehatan yang
menjalin kerja sama dengan BP2 0esehatan baik *asilitas kesehatan milik
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
21/25
21
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan s(asta yang memenuhi persyaratan
melalui proses kredensialing dan rekredensialing.
I. Pen'#'an$sas$an
1. embaga Penyelenggara 2aminan 0esehatan -asional &20-'
20- diselenggarakan oleh BP2 yang merupakan badan hukum publik milik
-egara yang bersi*at non pro*it dan bertanggung ja(ab kepada Presiden. BP2
terdiri atas De(an Penga(as dan Direksi.
De(an Penga(as terdiri atas 8 &tujuh' orang anggota6 $ &dua' orang unsur
Pemerintah, $&dua' orang unsur Pekerja, $ &dua' orang unsur Pemberi 0erja, 1
&satu' orang unsur 3okoh #asyarakat. De(an Penga(as tersebut diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
Direksi terdiri atas paling sedikit % &lima' orang anggota yang berasal dari
unsur pro*esional. Direksi sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.
a. Aungsi, 3ugas, dan Fe(enang De(an Penga(as
Dalam melaksanakan pekerjaannya, De(an Penga(as mempunyai *ungsi, tugas,
dan (e(enangpelaksanaan tugas BP2 dengan uraian sebagai berikut6
1' Aungsi De(an Penga(as adalah melakukan penga(asan atas pelaksanaan
tugas BP2.
$' De(an Penga(as bertugasuntuk6
a' melakukan penga(asan atas kebijakan pengelolaan BP2 dan kinerja
Direksi>
b' melakukan penga(asan atas pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan Dana 2aminan osial oleh Direksi>
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
22/25
22
c' memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai
kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BP2> dan
d' menyampaikan laporan penga(asan penyelenggaraan 2aminan osial
sebagai bagian dari laporan BP2 kepada Presiden dengan tembusan
kepada D2-.
' De(an Penga(as ber(enanguntuk6
a' menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BP2>
b' mendapatkan dan)atau meminta laporan dari Direksi>
c' mengakses data dan in*ormasi mengenai penyelenggaraan BP2>
d' melakukan penelaahan terhadap data dan in*ormasi mengenai
penyelenggaraan BP2> dan
e' memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden
mengenai kinerja Direksi.
b. Aungsi, 3ugas, dan Fe(enang Direksi
Dalam menyelenggarakan 20-, Direksi BP2 mempunyai *ungsi, tugas, dan
(e(enang sebagai berikut6
1' Direksi ber*ungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional
BP2 yang menjamin Peserta untuk mendapatkan #an*aat sesuai dengan
haknya.
$' Direksi bertugas untuk6 melaksanakan pengelolaan BP2 yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penga(asan, dan e4aluasi> me(akili BP2 di
dalam dan di luar pengadilan> dan menjamin tersedianya *asilitas dan
akses bagi De(an Penga(as untuk melaksanakan *ungsinya.
' Direksi ber(enanguntuk6
a' melaksanakan (e(enang BP2>
b' menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan *ungsi, tata
kerja organisasi, dan sistem kepega(aian>
c' menyelenggarakan manajemen kepega(aian BP2 termasuk
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pega(ai BP2 serta
menetapkan penghasilan pega(ai BP2>
d' mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi De(an Penga(as dan
Direksi>
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
23/25
23
e' menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam
rangka penyelenggaraan tugas BP2 dengan memperhatikan prinsip
transparansi, akuntabilitas, e*isiensi, dan e*ekti4itas>
*' melakukan pemindahtanganan aset tetap BP2 paling banyak
p1//.///.///./// &seratus miliar rupiah' dengan persetujuan De(an
Penga(as>
g' melakukan pemindahtanganan aset tetap BP2 lebih dari
p1//.///.///./// &seratus miliar rupiah' sampai dengan
p%//.///.///./// &lima ratus miliar rupiah' dengan persetujuan
Presiden> danh' melakukan pemindahtanganan aset tetap BP2 lebih dari
p%//.///.///./// &lima ratus miliar rupiah' dengan persetujuan
De(an Per(akilan akyat epublik Indonesia.
0etentuan mengenai tata cara pelaksanaan *ungsi, tugas, dan (e(enang
Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.
Persyaratan untuk menjadi De(an Penga(as dan De(an Direksi diatur
dalam ++ -omor $ tahun $/11.
$. Hubungan "ntar embaga
BP2 melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga lain di dalam
negeri atau di luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
program 2aminan osial &20-'.
. #onitoring dan dan b. atuan penga(as
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
24/25
24
internal. edangkan Penga(asan eksternal dilakukan oleh6 a. D2-> dan b. embaga
penga(as independen.
%. 3empat dan kedudukan BP2
0antor Pusat BP2 berada di ibu kota -egara, dengan jaringannya di seluruh
kabupaten)kota.
BAB III PENUTUP
A. Kes$9%+an
1. Badan Penyelenggara 2aminan osial yang selanjutnya disingkat BP2
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial. BP2 terdiri dari BP2 0esehatan dan BP2
0etenagakerjaan. BP2 0esehatan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
$. BP2 0esehatan akan membayar kepada Aasilitas 0esehatan tingkat
pertama dengan Ka%$tas$. +ntuk Aasilitas 0esehatan rujukan tingkat
lanjutan, BP2 0esehatan membayar dengan sistem paket INA CBG
-
7/25/2019 Makalah-bpjs baru
25/25
25
1. ustainabilitas program atau bah(a program jaminan sosial harus
berkelanjutan selama negara ini ada, oleh karena itu harus dikelola secara
prudent, e*isien dengan tetap mengacu pada budaya pengelolaan korporasi.
$. 0enyataannya !/E penyakit yang ditangani rumah sakit rujukan di
Pro4insi adalah penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas. 3ingkat
okupansi tempat tidur yang tinggi di ujukan Pro4insi bukan indikator
kesuksesan suatu 2aminan 0esehatan. Hal ini berdampak pada beban *iskal
daerah yang terlalu tinggi.leh karenanya Pelaksanaan 2aminan 0esehatan
membutuhkan sistem rujukan berjenjang dan terstruktur maka setiap
Pro4insi harap segera menyusun peraturan terkait sistem rujukan.
top related